Mr.com, Pasaman | Sejumlah organisasi wartawan di Kabupaten Pasaman menyampaikan keprihatinan atas pernyataan yang dilontarkan Sekretaris DPRD (Sekwan) Pasaman, Dedi, terkait kerjasama publikasi antara media dan lembaga legislatif tersebut.
Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Pasaman, Hendra Saputra, menilai ucapan Sekwan yang disampaikan kepada salah seorang wartawan senior terkesan tidak mencerminkan sikap seorang pejabat publik. Menurutnya, pernyataan tersebut seolah menantang keberadaan media di daerah itu.
Ia mengakui bahwa kewenangan terkait kerjasama publikasi memang berada pada Sekwan, namun pelaksanaannya harus tetap mengacu pada mekanisme administrasi yang berlaku serta menjunjung etika komunikasi publik.
“Sebagai pejabat, tentu ada batasan dalam menyampaikan pendapat. Tidak elok jika pernyataan yang keluar justru bernada menantang, apalagi ditujukan kepada insan pers yang merupakan mitra pemerintah,” ujar Hendra.
Hal serupa juga disampaikan Ketua Persatuan Jurnalis Demokrasi Indonesia (PJID) Kabupaten Pasaman, Ewin. Ia menyayangkan sikap yang dinilai kurang bijak dari seorang pejabat publik dalam merespons pertanyaan wartawan.
Menurut Ewin, seorang aparatur sipil negara (ASN) semestinya mampu memberikan pelayanan yang baik serta mencarikan solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat, termasuk dalam hal kemitraan dengan media.
“Media adalah bagian dari mitra strategis pemerintah daerah. Komunikasi yang baik menjadi kunci, bukan justru memperkeruh suasana dengan pernyataan yang tidak tepat,” katanya.
Ewin juga menegaskan bahwa kritik merupakan bagian dari kontrol sosial yang harus diterima oleh pejabat publik. Ia menilai, jika tidak siap dengan kritik, maka sebaiknya tidak mengambil posisi sebagai pejabat.
Lebih lanjut, ia berharap Bupati Pasaman dapat melakukan evaluasi terhadap kinerja pejabat yang bersangkutan agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
“Jika tidak segera disikapi, hal ini bisa berdampak buruk terhadap citra Pemerintah Kabupaten Pasaman. Sekwan merupakan perpanjangan tangan pemerintah di DPRD, sehingga harus mampu menjaga hubungan yang harmonis dengan berbagai pihak, termasuk media,” jelasnya.
Sebelumnya, polemik ini mencuat setelah seorang wartawan senior menghubungi Sekwan DPRD Pasaman guna menanyakan kelanjutan kerjasama publikasi. Namun, respons yang diterima justru dinilai tidak solutif.
Dalam percakapan tersebut, Sekwan disebut menyampaikan bahwa dirinya memiliki kewenangan penuh untuk menentukan kelanjutan kerjasama, bahkan secara pribadi menyatakan siap menghadapi konsekuensi dari keputusan tersebut.
Pernyataan itu kemudian memicu reaksi dari kalangan wartawan di Pasaman yang merasa sikap tersebut tidak mencerminkan hubungan kemitraan yang selama ini terjalin antara media dan pemerintah daerah.
Penulis : Mond
Editor : Redaksi
