MR.com, Padang| Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi yang terus menghantui masyarakat Sumatera Barat akhirnya memantik alarm serius aparat penegak hukum. Antrean kendaraan yang mengular di hampir seluruh SPBU bukan lagi sekedar persoalan distribusi tersendat, melainkan diduga kuat menjadi indikasi permainan terstruktur mafia BBM subsidi.
Situasi tersebut membuat Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Sumbar turun tangan. Selama tiga hari berturut-turut, sejak Kamis hingga Sabtu (21–23 Mei 2026), tim Ditkrimsus menggelar inspeksi mendadak ke sejumlah SPBU di Kota Padang.
Sidak dipimpin langsung Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumbar, Kombes Pol Andry Kurniawan. Hasilnya, aparat menemukan berbagai modus yang diduga menjadi penyebab langkanya solar subsidi di tengah masyarakat.
Dalam operasi itu, polisi mendapati sejumlah kendaraan yang dicurigai melakukan praktek “lansir” BBM subsidi. Kendaraan tersebut diduga berulang kali membeli solar subsidi untuk kemudian dijual kembali dengan harga lebih tinggi.
Tak hanya itu, petugas juga menemukan kendaraan dengan tangki yang telah dimodifikasi agar mampu menampung BBM dalam jumlah besar. Modus lainnya, kendaraan menggunakan pelat nomor yang diduga dapat diganti-ganti demi mengelabui petugas SPBU agar bisa melakukan pengisian berkali-kali.
“Temuan ini memperkuat dugaan adanya praktik penyelewengan distribusi BBM subsidi yang berdampak langsung terhadap kelangkaan BBM di lapangan,” tegas Kombes Pol Andry Kurniawan.
Polda Sumbar juga memberi peringatan keras kepada pengelola SPBU agar tidak bermain mata dengan pelangsir maupun kendaraan modifikasi. Polisi menegaskan SPBU wajib mematuhi kuota pengisian yang telah ditetapkan pemerintah.
Kelangkaan solar subsidi kini telah menimbulkan efek domino bagi aktivitas ekonomi masyarakat. Sopir truk, bus angkutan umum, hingga pelaku usaha kecil menjadi pihak yang paling terpukul akibat sulitnya mendapatkan BBM.
Di banyak titik, antrean kendaraan bahkan memicu kemacetan panjang. Para sopir terpaksa menghabiskan waktu berjam-jam di SPBU hanya untuk mendapatkan beberapa liter solar subsidi.
“Kondisi ini sangat dirasakan masyarakat. Antrean panjang terjadi hampir setiap hari dan mengganggu aktivitas transportasi maupun distribusi barang,” ujar Andry.
Di balik kelangkaan tersebut, polisi juga menyoroti dugaan kuat adanya aliran BBM subsidi ke aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang masih marak di sejumlah daerah di Sumbar.
Aktivitas tambang ilegal itu disebut membutuhkan pasokan solar dalam jumlah besar untuk mengoperasikan mesin dan alat berat. Akibatnya, distribusi BBM subsidi yang seharusnya dinikmati masyarakat justru diduga bocor ke sektor ilegal.
Jika dugaan tersebut terbukti, maka praktek penyalahgunaan BBM subsidi tidak hanya merugikan negara, tetapi juga memperparah penderitaan masyarakat kecil yang bergantung pada solar subsidi untuk bekerja.
Polda Sumbar memastikan pengawasan akan terus diperketat. Penindakan terhadap mafia BBM subsidi disebut akan dilakukan mulai dari rantai distribusi hingga pengguna akhir.
Polisi menegaskan tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang memanfaatkan BBM subsidi untuk kepentingan ilegal di tengah kesulitan masyarakat mendapatkan haknya.**
Editor : Redaksi
