Oleh: Saza Kriya
MR.com | Pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto saat meresmikan Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur, memantik gelombang kritik publik. Dalam pidatonya, Presiden menanggapi kekhawatiran atas melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dengan pernyataan yang dinilai kontroversial.
“Sekarang ada yang selalu… sebentar-sebentar Indonesia akan collapse, akan chaos, rupiah begini, dolar begini… Mau dolar berapa ribu kek, orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok,” ujar Presiden.
Ucapan tersebut sontak menjadi perbincangan hangat di media sosial. Kritik datang dari berbagai kalangan, mulai dari masyarakat awam hingga pengamat ekonomi. Banyak yang menilai pernyataan itu tidak mencerminkan sensitivitas seorang kepala negara terhadap persoalan ekonomi yang nyata dirasakan rakyat.
Padahal, kenyataannya pelemahan rupiah tidak pernah berdiri sendiri. Kenaikan nilai dolar Amerika Serikat selalu berimbas pada harga kebutuhan pokok masyarakat. Analisis senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny Sasmita, menegaskan bahwa masyarakat desa tetap terdampak walaupun tidak bertransaksi langsung menggunakan dolar.
Hal itu karena banyak sektor kehidupan masyarakat bergantung pada barang-barang yang dipengaruhi kurs dolar, seperti bahan bakar minyak, pupuk, pakan ternak, mesin pertanian, obat-obatan, hingga sebagian bahan pangan. Ketika nilai tukar rupiah melemah hingga menyentuh Rp17.600 per dolar AS, maka biaya produksi meningkat dan harga kebutuhan masyarakat ikut terdongkrak.
Dampaknya jelas, daya beli masyarakat menurun, biaya hidup meningkat, dan tekanan ekonomi semakin berat dirasakan kalangan bawah. Ironisnya, di tengah kondisi tersebut, rakyat justru disuguhi pernyataan yang terkesan meremehkan persoalan.
Fenomena ini sesungguhnya memperlihatkan wajah asli sistem demokrasi yang selama ini diagungkan. Sistem yang lahir dari hukum buatan manusia terbukti gagal menghadirkan kesejahteraan dan keadilan yang nyata bagi masyarakat. Kebijakan yang lahir lebih sering berpihak kepada kepentingan elite dan oligarki dibanding kepentingan rakyat.
Konsep demokrasi yang disebut “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat” pada praktiknya hanyalah slogan politik. Faktanya, calon pemimpin yang muncul dalam kontestasi politik harus mendapatkan restu dan dukungan kekuatan modal. Politik biaya tinggi menjadikan kepemimpinan bukan lagi soal kapasitas dan integritas, melainkan soal kekuatan finansial dan jaringan kekuasaan.
Laporan Akhir Dana Kampanye (LADK) Pilpres yang dirilis KPU menunjukkan bagaimana puluhan hingga ratusan miliar rupiah digelontorkan untuk kepentingan kampanye. Dalam situasi seperti ini, sangat sulit berharap lahir pemimpin yang benar-benar independen dan berpihak sepenuhnya kepada rakyat.
Akhirnya, janji-janji politik hanya menjadi pemanis saat pemilu. Setelah kekuasaan diraih, rakyat kembali ditinggalkan menghadapi kesulitan hidup sendirian. Demokrasi pun melahirkan siklus kekecewaan tanpa akhir.
Karena itu, umat membutuhkan sebuah sistem yang benar-benar mampu menjadi pelindung dari kezaliman dan ketidakadilan. Sistem yang tidak dibangun di atas kepentingan manusia yang penuh kelemahan, melainkan bersumber dari aturan Sang Pencipta.
Islam hadir sebagai ideologi yang mengatur seluruh aspek kehidupan berdasarkan hukum Allah SWT. Dalam sistem Islam, pemimpin dipilih bukan karena popularitas atau kekuatan modal, melainkan karena kemampuan dan ketakwaannya dalam mengurus urusan umat.
Seorang khalifah wajib memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Negara bertanggung jawab menyediakan lapangan kerja, menjamin pendidikan dan kesehatan, serta memastikan distribusi kekayaan berjalan adil. Sumber daya alam yang menjadi milik umum tidak boleh diserahkan kepada swasta atau asing, melainkan wajib dikelola negara untuk sebesar-besarnya kemaslahatan rakyat.
Islam juga menetapkan standar kepemimpinan yang tegas. Seorang pemimpin tidak cukup hanya pandai berbicara atau membangun citra, tetapi harus mampu menjalankan syariat secara menyeluruh dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan pemerintahan.
Sejarah telah membuktikan bahwa peradaban Islam pernah menjadi kekuatan besar dunia selama berabad-abad. Kejayaan itu bukan lahir dari demokrasi liberal, melainkan dari penerapan sistem Islam secara kaffah.
Karena itu, sudah sepatutnya umat Islam kembali merindukan tegaknya sistem Islam yang mampu menghadirkan kesejahteraan, keadilan, dan keamanan secara nyata. Sebuah sistem yang melahirkan pemimpin sebagai pengurus umat, bukan sekedar penguasa yang sibuk menjaga kepentingan elite.
Janji Allah SWT tentang kemenangan Islam adalah sesuatu yang pasti. Tinggal pertanyaannya, apakah kita ingin menjadi bagian dari perjuangan untuk menyambut datangnya kemenangan tersebut?
