MR.com, Bengkulu | Langkah senyap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kota Bengkulu memantik perhatian publik. Tanpa banyak keterangan kepada media, lembaga antirasuah itu melakukan penggeledahan di rumah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bengkulu di Kelurahan Padang Harapan, Jumat malam (24/7), hingga Sabtu dini hari.
Penggeledahan yang dimulai sekitar pukul 22.00 WIB itu berlangsung dalam pengamanan ketat aparat kepolisian. Sejumlah personel tampak berjaga di sekitar lokasi, sementara petugas KPK silih berganti keluar masuk membawa sejumlah barang dari dalam rumah.
Hingga Sabtu (25/7) siang sekitar pukul 13.41 WIB, situasi di sekitar kediaman telah kembali normal. Namun, satu hal yang justru mengundang pertanyaan publik adalah belum adanya penjelasan resmi dari KPK mengenai perkara yang melatarbelakangi penggeledahan tersebut.
Belum diketahui apakah penggeledahan itu berkaitan dengan penyidikan perkara korupsi tertentu, pengembangan kasus yang sedang berjalan, atau bentuk tindakan pro justitia lainnya. KPK juga belum mengumumkan barang bukti apa saja yang diamankan selama proses berlangsung.
Informasi yang dihimpun di lapangan menyebutkan, pada Sabtu pagi beberapa koper berwarna hitam dibawa keluar dari lokasi penggeledahan. Koper-koper tersebut kemudian diberangkatkan melalui jalur udara menuju Jakarta.
Namun hingga kini, belum ada keterangan resmi mengenai isi koper maupun relevansinya terhadap proses penyidikan yang sedang dilakukan penyidik KPK.
Pemandangan itu tak luput dari perhatian warga sekitar. Mereka mengaku menyaksikan langsung aktivitas petugas sejak malam hingga pagi hari.
"Kami melihat beberapa koper dibawa sejak pagi. Masyarakat tentu penasaran, tetapi kami berharap semuanya dijelaskan secara resmi supaya tidak berkembang spekulasi," ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Di sisi lain, Kepolisian Daerah Bengkulu menegaskan posisinya hanya sebatas memberikan dukungan pengamanan selama kegiatan berlangsung.
Kabid Humas Polda Bengkulu menjelaskan, kehadiran personel merupakan tindak lanjut atas permintaan KPK untuk memastikan proses berjalan aman dan kondusif.
"Kami hanya membantu pengamanan di lokasi. Untuk pelaksanaan kegiatan maupun hasilnya merupakan kewenangan KPK. Silakan mengonfirmasi langsung kepada pihak KPK," ujarnya.
Sorotan juga datang dari kalangan masyarakat sipil. Ketua Garbeta Kota Bengkulu, Supli Hayadi, meminta KPK tetap menjaga prinsip keterbukaan informasi setelah tahapan penyidikan memungkinkan untuk dipublikasikan.
Menurutnya, penggeledahan terhadap rumah seorang pejabat publik merupakan peristiwa yang memiliki perhatian luas sehingga membutuhkan penjelasan resmi agar tidak memunculkan berbagai asumsi di tengah masyarakat.
"Publik berhak memperoleh kepastian informasi. Transparansi penting agar proses penegakan hukum tetap dipercaya dan tidak menimbulkan beragam tafsir yang belum tentu benar," katanya.
Sampai berita ini diterbitkan, KPK belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai dasar hukum penggeledahan, perkara yang sedang ditangani, maupun hasil kegiatan tersebut.
Redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi dari Juru Bicara KPK dan pihak-pihak terkait guna mendapatkan informasi yang utuh, berimbang, serta mengedepankan asas praduga tak bersalah sesuai ketentuan hukum yang berlaku.**
Editor : Redaksi
