MR.com, Jakarta | Presiden Prabowo Subianto mengirim pesan keras kepada aparat penegak hukum terkait maraknya pertambangan ilegal yang dinilai sudah berlangsung secara masif dan tidak mungkin sepenuhnya luput dari pengawasan negara.
Dalam Sidang Tahunan MPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat pagi (15/8/2026), Prabowo secara terbuka mempertanyakan bagaimana ribuan aktivitas pertambangan ilegal bisa beroperasi dalam waktu lama tanpa diketahui aparat di wilayah masing-masing.
Bagi Prabowo, persoalannya bukan lagi sebatas keberadaan pekerja tambang ilegal di lapangan. Yang jauh lebih serius adalah kemungkinan adanya jaringan perlindungan yang membuat aktivitas tersebut mampu bertahan dan berkembang.
Presiden bahkan meminta Panglima TNI dan Kapolri tidak berhenti pada penindakan terhadap pelaku lapangan.
Pengusutan, kata Prabowo, harus ditarik hingga ke pihak yang mengetahui, membiarkan, bahkan jika terbukti membantu berlangsungnya praktik tambang ilegal.
“Untuk apa negara kasih pangkat, kasih jabatan mereka kalau enggak bisa tertibkan ini,” tegas Prabowo.
Pernyataan tersebut menjadi tamparan keras bagi aparat yang memiliki kewenangan menjaga keamanan sekaligus menegakkan hukum di wilayahnya.
Sebab, logika sederhananya, aktivitas tambang ilegal dalam skala besar membutuhkan akses, tenaga kerja, peralatan, modal, distribusi hasil tambang, hingga jaringan pemasaran. Sulit membayangkan seluruh mata rantai tersebut berjalan tanpa ada pihak yang mengetahui.
Jangan Cuma Tangkap Penambang
Prabowo mengungkap pemerintah sebelumnya telah menutup sekitar seribu tambang timah ilegal di Bangka Belitung pada akhir tahun lalu.
Angka tersebut memperlihatkan bahwa pertambangan ilegal bukan persoalan sporadis yang hanya dilakukan segelintir orang. Ada indikasi skala kegiatan yang begitu besar sehingga membutuhkan perhatian serius dari seluruh instrumen negara.
Karena itu, penertiban tidak boleh berhenti dengan menangkap pekerja tambang yang berada paling bawah dalam rantai bisnis.
Jika hanya pekerja yang ditindak, sementara pemodal, pengendali operasi, pemilik perusahaan, penampung hasil tambang, hingga pihak yang diduga memberikan perlindungan tetap aman, maka penegakan hukum hanya akan menjadi rutinitas tanpa menyentuh akar masalah.
Pesan Prabowo kepada Panglima TNI dan Kapolri jelas, bongkar jaringannya.
Termasuk apabila dalam proses pengusutan ditemukan personel aparat yang bermain mata atau melakukan pembiaran.
Komandan Harus Berani Menindak Anak Buah
Prabowo juga menyinggung persoalan disiplin internal dalam tubuh aparat. Menurutnya, kepemimpinan tidak hanya diukur dari kemampuan memberikan perintah, tetapi juga keberanian menindak anak buah ketika terbukti melakukan pelanggaran.
“Pemimpin yang baik, komandan yang baik adalah yang berani menertibkan anak buahnya sendiri,” ujar Prabowo.
Pernyataan ini mempertegas bahwa pemerintah tidak boleh membiarkan loyalitas personal mengalahkan kepentingan negara.
Personel yang pernah berjasa, memiliki pangkat tinggi, atau memperoleh kepercayaan negara sekalipun, menurut garis besar pesan Presiden, tidak boleh kebal ketika terbukti melanggar. Sebab ketika aparat yang seharusnya memberantas tambang ilegal justru terlibat dalam jaringan perlindungan, persoalannya bukan lagi sekadar pelanggaran hukum. Itu berubah menjadi persoalan kredibilitas negara.
Tambang Ilegal Membuat Negara Kehilangan Dua Kali
Pertambangan ilegal juga tidak hanya menimbulkan persoalan hukum. Negara berpotensi kehilangan penerimaan akibat sumber daya alam dieksploitasi tanpa mekanisme perizinan dan kewajiban yang semestinya. Pada saat bersamaan, kerusakan lingkungan dapat diwariskan kepada masyarakat ketika aktivitas tambang dilakukan tanpa standar pengelolaan dan pemulihan yang memadai.
Dengan kata lain, negara bisa mengalami kerugian dua kali, kehilangan potensi penerimaan sekaligus menanggung dampak kerusakan lingkungan.
Karena itu, perintah Presiden untuk membongkar jaringan tambang ilegal menjadi ujian bagi aparat penegak hukum.
Pertanyaannya kini bukan hanya berapa banyak tambang ilegal yang bisa ditutup. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah, siapa yang selama ini membuat tambang-tambang itu bisa tetap hidup.
Apakah hanya pekerja dan pemodal?
Atau ada pula pihak yang memiliki kewenangan negara tetapi memilih menutup mata?
Prabowo telah melempar pertanyaan itu secara terbuka. Kini bola berada di tangan Panglima TNI, Kapolri, dan seluruh jajaran aparat di daerah.
Jika benar ada jaringan perlindungan, maka penertiban yang sesungguhnya bukan ketika ekskavator disita atau lubang tambang ditutup. Penertiban baru benar-benar terjadi ketika aktor di balik layar ikut diseret ke hadapan hukum.
Dan jika ada aparat yang terbukti menjadi bagian dari jaringan tersebut, pesan Presiden juga sudah sangat teran, yaitu pangkat dan jabatan bukan tameng, melainkan amanah yang membawa konsekuensi.
Negara tidak boleh kalah oleh tambang ilegal, apalagi kalah karena aparatnya sendiri.(**)
Editor : Chairur Rahman
