MR.com, PADANG | Mutasi kepala sekolah di lingkungan Pemko Padang kembali memantik tanda tanya. Pelantikan Rabu (9/9/2026) menempatkan kepala SDN 11 Lubuk Buaya ke SDN 05 Air Tawar.
Persoalannya bukan kewenangan mutasi. Yang dipertanyakan publik adalah dasar, evaluasi kinerja, dan rekam persoalan di sekolah sebelumnya.
SDN 11 Lubuk Buaya disebut pernah menjadi objek pemeriksaan BPK pada 2025. Jika benar, publik berhak mengetahui, apa yang diperiksa, apakah ada temuan, siapa yang bertanggung jawab, dan apakah seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti.
Isu lain yang juga perlu dijelaskan adalah dugaan penjualan LKS di sekolah tersebut tanpa persetujuan Dinas Pendidikan.
Apakah persoalan itu pernah diperiksa? Siapa yang mengetahui? Dan apa tindakan dinas?
Pertanyaan tersebut penting karena mutasi jangan sampai dipersepsikan sebagai sekedar memindahkan jabatan sebelum persoalan lama benar-benar selesai.
Jangan Biarkan Spekulasi Mengalahkan Transparansi
Di tengah masyarakat juga berkembang isu mengenai dugaan kedekatan personal dengan pihak tertentu yang memiliki posisi strategis di Kota Padang.
Mitrarakyat tidak menjadikan isu tersebut sebagai fakta sebelum ada bukti. Namun justru karena isu itu berkembang, Pemko Padang perlu menjelaskan secara terbuka, apakah mutasi tersebut murni berdasarkan kebutuhan organisasi dan hasil evaluasi, atau ada pertimbangan lain?
Jika prosesnya bersih dan objektif, transparansi seharusnya bukan persoalan. Sebab publik tidak sedang meminta mutasi dibatalkan.
Publik hanya ingin memastikan bahwa jabatan kepala sekolah tidak dipindahkan karena persoalan, apalagi menjadi tempat berlindung dari persoalan yang belum tuntas.
Pertanyaan untuk Pemko Padang
Pemko dan Dinas Pendidikan perlu menjawab, Apa dasar mutasi kepala SDN 11 Lubuk Buaya ke SDN 05 Air Tawar?. Apakah ada evaluasi kinerja sebelum mutasi?. Benarkah SDN 11 Lubuk Buaya diperiksa BPK pada 2025?. Apa hasil dan status tindak lanjutnya?. Bagaimana status dugaan penjualan LKS?.Apakah ada pembinaan atau teguran terhadap pihak sekolah?. Apa jaminan mutasi dilakukan berdasarkan merit dan kebutuhan organisasi?
Jangan biarkan publik menebak-nebak. Sebab keputusan pemerintah yang menyangkut kepentingan pendidikan bukan hanya harus sah secara administratif, tetapi juga harus terbuka, objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
Mitrarakyat akan menelusuri lebih jauh persoalan ini dan meminta klarifikasi pihak-pihak terkait.
Pertanyaannya kini sederhana, mutasi untuk kebutuhan organisasi, atau ada persoalan lama yang ikut dipindahkan?.
Hingga berita diterbitkan redaksi masih dalam tahap mengumpulkan data dan informasi serta upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.
Penulis : Mukhsin
Editor : Redaksi
