Mitra Rakyat

Ketua Gapeksindo Padang–Mentawai, Ir. Erwin Isril, S.T., M.T., IPP, memenuhi undangan khusus Kepala Cabang PT Jamkrindo Padang, Yusra Tanjung, untuk menghadiri pertemuan resmi di kantor Jamkrindo, Padang, pekan ini.

Pertemuan itu dihadiri jajaran manajemen Jamkrindo Cabang Padang dan PT Tribina, distributor resmi peralatan keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Fokus utama pembahasan adalah penguatan dukungan dan layanan bagi anggota Gapeksindo, khususnya dalam akses pembiayaan proyek.

Jamkrindo menyatakan komitmennya membantu pelaku usaha jasa konstruksi melalui skema penjaminan kredit, penjaminan proyek pemerintah, surety bond, dan bank garansi. “Kami ingin memastikan badan usaha konstruksi memiliki kemudahan dalam memperoleh pembiayaan dan kelancaran proyek,” kata Yusra Tanjung.

Erwin Isril menyambut baik komitmen itu. “Gapeksindo sangat mengapresiasi dukungan Jamkrindo. Semoga kemitraan ini semakin kuat dan memberi manfaat bagi semua pihak,” ujarnya.

Gapeksindo adalah asosiasi nasional yang mewadahi badan usaha jasa konstruksi di Indonesia. Sementara Jamkrindo, BUMN penjaminan kredit, memiliki jaringan luas di seluruh Indonesia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

MR.com, Padang| Sepekan terakhir, isu pengadaan tenaga outsourcing di tubuh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang kembali menyeruak. Namun, saat dimintai klarifikasi, Kepala Satpol PP, Chandra Eka Putra memilih diam seribu bahasa.

Sikap ini menimbulkan tanda tanya di publik. “Sebagai pejabat publik, mestinya Kasat Pol PP tidak boleh diam. Karena diamnya itu justru bisa memunculkan persoalan baru,” kata Rozi Andeska, warga Kota Padang, Kamis (14/8/2025).

Rozi menilai, ketertutupan informasi bukan hanya menghambat transparansi, tapi juga dapat menguatkan dugaan adanya praktik komitmen fee antara perusahaan penyedia outsourcing dengan Kasat Pol PP. “Kalau pejabatnya bungkam, publik wajar curiga,” ujarnya.

Baca berita terkait : Diduga Oknum Timses Intimidasi Kepala Dinas di Padang

Dugaan itu bukan tanpa dasar. Pemberitaan sebelumnya memuat kesaksian seorang narasumber berinisial DD. Ia mengaku pernah mengetahui manuver seorang oknum berinisial DV, yang mengaku tim sukses Wali Kota Fadly Amran saat Pilkada, menawarkan jasa outsourcing ke sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tawaran itu, kata DD, dibarengi perjanjian komitmen fee sebesar 10 persen.

Dengan membawa nama besar Fadly Amran, DV diduga leluasa menemui para kepala instansi di lingkungan Pemkot Padang. “Tidak mungkin penawaran itu langsung disetujui tanpa alasan kuat,” kata DD.

Praktik semacam ini, menurut pengamat politik lokal, bisa menjadi batu sandungan bagi citra Fadly Amran, apalagi menjelang tahun politik. “Isu semacam ini, jika tidak direspons cepat dan terbuka, akan menjadi bola liar yang merugikan elektabilitas petahana,” ujar seorang analis yang enggan disebut namanya.

Hingga berita ini diterbitkan, Chandra belum memberikan jawaban resmi. Redaksi masih tahap mengumpulkan data-data dan upaya konfirmasi pihak terkait lainnya sampai berita ini dityangkan.

Penulis : Chairur Rahman

Gerakan ini merupakan kolaborasi Polri dan Perum Bulog untuk menekan lonjakan harga pangan, khususnya beras, yang kini melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) di sejumlah wilayah.

“GPM adalah wujud hadirnya Polri di tengah masyarakat. Tujuannya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan agar tidak ada lagi beras dijual di luar HET,” ujar Gatot dalam sambutannya.

Sumatera Barat termasuk dalam zona dua, dengan HET beras medium Rp 13.100 per kilogram. Gatot menegaskan program ini selaras dengan salah satu Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk melindungi daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Selain beras, komoditas seperti minyak goreng dan telur juga dijual dalam program ini.

Polda Sumbar, kata Gatot, telah menyiapkan stok beras 15 ribu ton hingga Desember. Setiap hari, sedikitnya 200 ton disalurkan melalui 19 polres, 157 polsek, dan layanan mobile.

“Kami juga membuka layanan WhatsApp agar masyarakat tak perlu datang ke lokasi. Cukup pesan, polisi akan antar,” ujarnya.

Kepala Bulog Sumbar Darma Wijaya memastikan stok beras di daerah aman. “Masyarakat tidak usah panik. Kami mendukung penuh program GPM ini,” katanya.

Dukungan serupa datang dari Kepala Dinas Pangan Sumbar, Iqbal Ramadi Payana, yang menyiapkan tambahan komoditas seperti cabai dan bawang.

Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Susmelawati Rosya, menyebut GPM sebagai langkah strategis di tengah tekanan harga pangan. Peluncuran ini juga dihadiri jajaran Forkopimda, Wakapolda Brigjen Pol Solihin, Irwasda Kombes Pol Guritno Wibowo, pimpinan Bulog wilayah Sumbar, serta pejabat utama Polda Sumbar.(tim)

Editor : Chairur Rahman

Dalam dokumen yang beredar, spesifikasi pada sejumlah proyek mencantumkan nama merek tertentu. Penyebutan itu tidak disertai frasa “atau setara” yang secara tegas diatur dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 jo. Perpres Nomor 12 Tahun 2021. Aturan tersebut melarang penyebutan merek kecuali ada alasan teknis yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Kalau aturan jelas melarang mencantumkan merek tanpa alasan teknis yang kuat, kenapa ini bisa lolos? Apalagi tanpa ‘atau setara’, itu sama saja mengarahkan ke pemenang tertentu,” kata seorang peserta tender yang enggan disebut namanya kepada media ini, Rabu, (13/8/2025).

Berdasarkan penelusuran, proyek-proyek yang diduga “main merek” antara lain:

Pembangunan Pustu Tamparungo – Rp1,054 miliar (Dinas Kesehatan)

Pembangunan Pustu TBA Selatan – Rp1,054 miliar (Dinas Kesehatan)

Pembangunan Pustu Sumpur Kudus Selatan – Rp1,054 miliar (Dinas Kesehatan)

Renovasi Rumah Perlindungan Sementara dan Penyediaan Peralatannya – Rp2,934 miliar (Dinas Sosial)

Ketua LSM KOAD Sumbar, Sulaiman, mengingatkan bahwa praktik penyebutan merek tanpa dasar hukum sah bukan hanya pelanggaran teknis. 

“Ini pintu masuk modus pengaturan tender. Sanksinya bisa berat, mulai dari pembatalan lelang, pencabutan sertifikat pejabat pengadaan, hingga jerat UU Tipikor jika ada bukti aliran manfaat,” ujarnya.

UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwa penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara dapat dijatuhi hukuman penjara hingga seumur hidup dan denda maksimal Rp1 miliar.

Hingga berita ini diturunkan, pihak UKPBJ Kabupaten Sijunjung belum memberi pernyataan resmi. Publik kini menanti penjelasan dasar hukum apa yang membuat UKPBJ berani “main merek” di tengah aturan yang jelas melarang?.(tim)

Editor : Chairur Rahman

DD menyampaikan keterangan itu pada Rabu, 13 Agustus 2025, di Padang. Menurutnya, DV melakukan tekanan dengan membawa nama Fadly Amran kepada pimpinan instansi seperti, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dan dinas lainya.

“DV meminta agar pimpinan instansi tersebut mau bekerja sama dengan perusahaan outsourcing yang ia bawa,” kata DD.

DD merinci, jumlah tenaga outsourcing yang dibawa DV mencapai 550 orang melalui dua perusahaan. Rinciannya, 100 tenaga Dinas Perhubungan direkrut oleh PT Sinergi Prima Servisindo (SPS). Sementara 150 personel Satpol PP direkrut melalui PT Gito Perdana Sejahtera dan 400 orang di dinas lainnya.

Menurut DD, ada dugaan kesepakatan menguntungkan antara DV dan pihak perusahaan. “Diduga perusahaan menjanjikan fee 10 persen setiap bulan. Jika dihitung dari total gaji pekerja outsourcing sekitar Rp1,8 miliar, DV menerima sekitar Rp180 juta per bulan,” ujarnya.

Upaya konfirmasi kepada DV melalui sambungan telepon ke nomor +62 812-6660-0XXX pada hari yang sama tidak membuahkan hasil. Hingga berita ini dimuat, DV belum memberikan klarifikasi.

Redaksi masih berupaya mengumpulkan data tambahan dan meminta keterangan dari pihak terkait lainnya.

Penulis : Chairur Rahman