MR.com, Padang| Keluhan warga kembali mengemuka di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam. Kali ini, sorotan diarahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang yang dinilai abai terhadap kondisi infrastruktur dasar, khususnya jalan dan jembatan yang menjadi urat nadi mobilitas masyarakat.
Sebagai organisasi perangkat daerah yang secara normatif memegang mandat pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, kinerja dinas tersebut dipertanyakan. Warga menilai terdapat indikasi kelalaian administratif dan lemahnya fungsi pengawasan, terutama terhadap proyek yang belum lama direalisasikan.
Fakta di lapangan menunjukkan adanya degradasi kualitas pada jembatan yang baru diperbaiki pada 2024. Infrastruktur tersebut kini kembali mengalami kerusakan signifikan, menimbulkan pertanyaan mengenai standar pelaksanaan pekerjaan, pengawasan teknis, hingga akuntabilitas penggunaan anggaran publik.
Kerusakan serupa juga terjadi pada ruas jalan alternatif yang menghubungkan wilayah Tunggul Hitam dengan Kecamatan Nanggalo. Jalan tersebut merupakan akses vital yang setiap hari dilalui masyarakat, namun kini dalam kondisi rusak parah dan berpotensi membahayakan keselamatan pengguna.
“Jembatan yang ada di Jalan Karang Putih bersama jalannya rusak parah dengan potensi kecelakaan tunggal,” ujar Indra, seorang warga yang setiap hari melintasi jalur tersebut, Kamis (2/4/2026).
Menurut Indra, intensitas kendaraan yang tinggi tidak diimbangi dengan kondisi jalan yang layak. Badan jalan yang menyempit akibat kerusakan memperburuk arus lalu lintas dan kerap memicu kemacetan. Situasi ini, jika ditelaah dari perspektif keselamatan publik, berpotensi melanggar prinsip perlindungan masyarakat sebagaimana menjadi kewajiban pemerintah daerah.
Secara hukum administrasi, kondisi ini dapat dikualifikasikan sebagai bentuk tidak optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik. Pemerintah daerah, dalam hal ini Pemko Padang melalui dinas terkait, memiliki kewajiban untuk menjamin infrastruktur yang aman, layak dan berkelanjutan. Ketidakterpenuhan kewajiban tersebut membuka ruang kritik terhadap efektivitas perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pembangunan.
Warga pun mendesak adanya langkah konkret dan respons cepat. “Kami berharap Pemko Padang melalui OPD-nya dapat segera memperbaiki jalan ini sebelum terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti kecelakaan,” kata Indra.
Desakan ini bukan semata aspirasi, melainkan cerminan kebutuhan mendesak atas kehadiran negara dalam menjamin keselamatan dan kenyamanan warganya. Tanpa intervensi segera, kerusakan infrastruktur ini tidak hanya berdampak pada mobilitas, tetapi juga berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum dan sosial yang lebih luas.
Hingga berita ini diterbitkan media masih dalam tahap mengumpulkan data dan informasi serta upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.
Penulis : Chairur Rahman (Wartawan Muda)
Editor : Redaksi
