MR.com, Padang| Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Padang Tahun 2025 oleh Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Kota Padang semestinya menjadi cermin paling jujur bagi wajah birokrasi hari ini. Di atas meja rapat, hampir seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) datang membawa angka-angka yang mengesankan, realisasi program mendekati 100 persen, serapan anggaran optimal, bahkan sebagian melampaui target.
Sekilas, semuanya tampak berhasil.
Namun justru di titik inilah publik patut waspada. Ketika hampir semua laporan terlihat sempurna, sementara keluhan dan persoalan warga masih terasa nyata, maka yang sedang dipertontonkan bukan semata keberhasilan, melainkan kemungkinan besar ilusi kinerja.
Sorotan anggota Pansus IV, Mulyadi Muslim, membongkar persoalan mendasar yang selama ini kerap tersembunyi di balik tabel capaian. Banyak program berjalan, tetapi dampaknya tidak terukur dan tidak benar-benar menyentuh kehidupan masyarakat.
Kasus program sosialisasi penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan keluarga menjadi contoh gamblang. Kegiatan terlaksana, anggaran terserap, laporan selesai. Namun saat ditanya perubahan apa yang terjadi setelah program, OPD terkait tidak mampu menjelaskan indikator hasil, mekanisme pemantauan, maupun tindak lanjut yang konkret.
Ini bukan sekedar kelemahan teknis. Ini adalah potret birokrasi yang lebih sibuk menyusun narasi keberhasilan daripada memastikan perubahan nyata di lapangan.
Pemerintah Kota Padang tidak bisa terus berlindung di balik retorika capaian administratif. Masyarakat tidak hidup dari persentase laporan, melainkan dari hasil kebijakan yang benar-benar terasa, kekerasan berkurang, ruang ekonomi tumbuh, fasilitas publik produktif dan pelayanan yang membaik.
Persoalan serupa tampak pada pengelolaan aset daerah. Youth Center yang semestinya menjadi aset strategis pendapatan asli daerah justru dipersoalkan karena hasilnya tidak sebanding dengan biaya operasional, honor petugas, serta beban fasilitas pendukung. Yang patut dievaluasi bukan hanya angka pendapatan, melainkan nalar pengelolaan aset itu sendiri.
Mengapa aset publik belum menjadi sumber kekuatan fiskal?
Mengapa beban operasional lebih dominan daripada nilai manfaat?
Mengapa evaluasi produktivitas aset berjalan lamban?
Pertanyaan-pertanyaan ini menekan langsung jantung tata kelola pemerintahan kota.
Di sisi lain, kolaborasi lintas OPD juga masih tersendat. Mandeknya sinergi pengembangan sentra rendang, pengelolaan kawasan wisata, hingga pembangunan fasilitas publik menunjukkan bahwa persoalan klasik ego sektoral dan tarik-menarik kewenangan masih menjadi penyakit kronis birokrasi.
Di saat warga menunggu percepatan solusi, birokrasi justru kerap terjebak pada batas-batas meja kewenangan.
Tajuk ini memandang Pemerintah Kota Padang harus berhenti memaknai keberhasilan dari serapan anggaran, jumlah kegiatan dan persentase target semata. Ukuran sesungguhnya jauh lebih sederhana sekaligus lebih keras, apa yang berubah dalam hidup warga setelah uang rakyat dibelanjakan.
Jika jawabannya masih kabur, maka setinggi apa pun angka capaian, publik berhak mempertanyakan kualitas kepemimpinan, efektivitas OPD, dan arah perencanaan pembangunan kota.
LKPj tidak boleh menjadi panggung kosmetik birokrasi. Ia harus menjadi ruang pembuktian, apakah pemerintah benar-benar bekerja menyelesaikan masalah warga, atau sekadar piawai merapikan laporan tahunan.
Penulis : Mukhsin
Editor : Redaksi
