MR.com, PADANG | Pembangunan maupun perbaikan infrastruktur sejatinya harus didukung sebagai napas bagi kemajuan sebuah kota. Termasuk upaya normalisasi drainase di kawasan Jalan Dr. Moh. Hatta, Cupak Tangah, yang diharapkan mampu meminimalisir ancaman banjir saat musim penghujan.
Namun di balik tujuan mulia tersebut, muncul persoalan di lapangan yang menuai sorotan. Tumpukan ratusan karung berisi sedimen hasil pengerukan drainase kini terlihat menumpuk di depan sejumlah toko dan kedai di kawasan itu, tanpa penanganan lanjutan yang jelas.
Ketua Umum KJI, Andarizal, menilai kondisi tersebut telah melampaui sekedar aktivitas proyek.
“Pemandangan di Cupak Tangah saat ini bukan lagi sekedar proyek perbaikan, melainkan ‘blokade ekonomi’ bagi pelaku usaha kecil. Ketika akses parkir tertutup rapat oleh dinding karung setinggi bahu orang dewasa, secara otomatis rantai rezeki para pemilik toko terputus,” ujarnya, Jumat (10/4/2026).
Ia menambahkan, konsumen cenderung enggan berhenti karena sulitnya akses masuk serta aroma tidak sedap dari sedimen yang mulai menguap ke udara.
Menurut Andarizal, terdapat ironi dalam pelaksanaan proyek tersebut. Di satu sisi, Pemerintah Kota Padang tengah mendorong pemulihan ekonomi pasca-pandemi dan penguatan UMKM. Namun di sisi lain, pelaksanaan teknis di lapangan justru menunjukkan minimnya empati terhadap pelaku usaha kecil.
“Membiarkan sedimen berhari-hari di depan ruang publik tanpa kepastian jadwal pengangkutan adalah bentuk kelalaian manajerial. Trotoar dan bahu jalan itu bukan hanya infrastruktur, tapi juga urat nadi ekonomi warga,” tegasnya.
Ia menegaskan, proses normalisasi drainase memang membutuhkan tahapan, termasuk pengeringan sedimen agar lebih efisien saat diangkut. Namun demikian, efisiensi teknis tidak boleh mengorbankan aspek kemanusiaan.
“Jika proses transit sedimen ini memakan waktu lebih dari 1x24 jam tanpa upaya meminimalkan dampak bau dan hambatan akses, maka manajemen proyek tersebut layak dipertanyakan,” katanya.
Dari penelusurannya, warga setempat sebenarnya tidak menolak proyek tersebut. Mereka justru mendukung upaya pemerintah dalam mengatasi banjir. Namun, mereka berharap adanya kepastian dan kepedulian terhadap dampak yang ditimbulkan.
“Mereka hanya butuh kepastian kapan tumpukan itu diangkut, bukan sekadar janji-janji yang menguap bersama bau lumpur di depan warung mereka,” lanjut Andarizal.
Ia pun mendesak Pemerintah Kota Padang untuk segera turun tangan. Dinas terkait diminta menegur pihak kontraktor atau tim lapangan yang dinilai abai terhadap dampak sosial dan lingkungan.
“Jangan sampai narasi ‘Padang Kota Pintar’ ternoda oleh ketidakmampuan mengelola sisa galian,” ujarnya.
Sebagai penutup, Andarizal mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur tidak boleh menjadi “obat yang lebih menyakitkan daripada penyakitnya”.
“Jangan sampai drainase lancar, tapi dapur warga justru berhenti mengepul karena pembeli enggan mampir. Warga Cupak Tangah menunggu tindakan nyata, bukan tumpukan karung yang menjadi monumen kelesuan ekonomi,” pungkasnya.
Hingga berita diterbitkan media masih dalam tahap upaya konfirmasi pihak terkait lainnya. **
Editor: Redaksi
