MR.com, SIJUNJUNG| Ultimatum Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Djati Wiyoto Abadhy terhadap jaringan mafia tambang kini berhadapan dengan fakta lain di lapangan. Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang diduga kembali beroperasi di kawasan aliran Sungai Batang Palangki, Kabupaten Sijunjung, mencuat setelah rekaman video berdurasi 11 detik beredar melalui akun media sosial beritadaripadang.
Kemunculan rekaman tersebut bukan sekedar soal aktivitas tambang ilegal yang kembali terlihat. Lebih jauh, publik kini mempertanyakan efektivitas instruksi pemberantasan PETI yang telah digaungkan jajaran Polda Sumbar.
Sebab, ketika dugaan aktivitas tambang masih muncul di wilayah hukum Polres Sijunjung, pertanyaan yang tak terhindarkan adalah sejauh mana ultimatum pemberantasan PETI benar-benar dijalankan hingga ke tingkat daerah?
Ketua Umum Aliansi Jurnalis Penyelamat Lingkungan Hidup (AJPLH), Soni, S.H., M.H., M.Ling., meminta persoalan tersebut tidak dilihat semata sebagai pelanggaran sektor pertambangan.
Menurutnya, aktivitas tambang yang berlangsung di kawasan sungai harus dikaitkan dengan potensi kerusakan ekologis dan ancaman bencana bagi masyarakat.
Baca : PETI Batang Palangki Menggila, Sinyal Perang Kapolda Sumbar Diuji di Sijunjung
"Kalau pertambangan di batas kota itu berdampak terhadap lingkungan dan berpotensi menimbulkan bencana alam ke depannya, Kapolda melakukan evaluasi terhadap jajarannya," tegas Soni saat dikonfirmasi melalui telepon, Sabtu (23/8).
Sorotan AJPLH tersebut menjadi penting karena aktivitas PETI di kawasan aliran sungai berpotensi menimbulkan konsekuensi ekologis apabila benar dilakukan tanpa izin dan pengawasan. Pengerukan material sungai, perubahan badan aliran, kerusakan sempadan serta meningkatnya sedimentasi merupakan persoalan yang tidak bisa dianggap sebagai efek samping biasa.
Dalam konteks itu, penindakan terhadap PETI semestinya tidak berhenti pada pekerja yang berada di lokasi.
Publik justru menunggu keberanian aparat membongkar rantai yang berada di belakang aktivitas tambang, siapa pemodalnya, siapa pemilik alat berat atau mesin, siapa pengelolanya, bagaimana distribusi material hasil tambang, hingga siapa yang memperoleh keuntungan terbesar. Di titik inilah perang terhadap PETI akan benar-benar diuji.
Jika penindakan hanya menyasar operator lapangan, sementara aktor utama tetap aman di belakang layar, maka pemberantasan PETI beresiko berubah menjadi siklus penertiban sesaat.
Ironisnya, ketika Kapolda Sumbar telah menyatakan sikap keras terhadap mafia tambang, dugaan aktivitas PETI di Batang Palangki justru kembali menjadi perhatian publik.
Pertanyaan berikutnya mengarah kepada Polres Sijunjung. Kapolres Sijunjung AKBP Willian Harbensyah, S.I.K., M.H. hingga kini belum memberikan penjelasan mengenai dugaan aktivitas PETI tersebut.
Konfirmasi telah dilakukan sejak Jumat (21/8) melalui sambungan telepon. Namun sampai berita ini ditulis, belum diperoleh keterangan resmi mengenai apakah kepolisian telah melakukan pengecekan lapangan, penyelidikan maupun langkah penindakan.
Sikap belum memberikan keterangan tentu tidak serta-merta dapat ditafsirkan sebagai bentuk pembiaran. Namun dalam perspektif transparansi penegakan hukum, absennya penjelasan resmi justru membuat ruang spekulasi publik semakin lebar.
Apalagi isu PETI bukan perkara baru di Sumatera Barat. Praktek pertambangan ilegal telah berulang kali menjadi perhatian karena tidak hanya menyangkut aspek pidana, tetapi juga kerusakan lingkungan dan potensi konflik sosial.
Karena itu, publik berhak memperoleh jawaban tegas, apakah ultimatum Kapolda Sumbar juga berlaku terhadap aktivitas PETI yang diduga muncul di Batang Palangki?
Jika jawabannya iya, maka masyarakat menunggu bukti konkretnya. Bukan sekedar pernyataan. Bukan pula sekedar razia yang berhenti setelah kamera media meninggalkan lokasi.
Penegakan hukum yang serius harus mampu memastikan siapa yang mengendalikan aktivitas tersebut dan siapa yang menikmati keuntungan dari eksploitasi sumber daya alam secara ilegal.
Soni menegaskan, pemerintah dan aparat penegak hukum tidak semestinya menunggu kerusakan lingkungan berubah menjadi bencana sebelum bertindak.
"Pertambangan apa pun, apalagi PETI, jelas mengancam lingkungan hidup. Kalau hasil pemeriksaan memang membuktikan ada dampak terhadap lingkungan dan berpotensi menimbulkan bencana, pemerintah harus berani mengambil langkah tegas," ujarnya.
Pernyataan tersebut sekaligus memperluas persoalan Batang Palangki dari sekedar dugaan aktivitas tambang ilegal menjadi persoalan tata kelola lingkungan dan penegakan hukum.
Sebab, ketika sungai dieksploitasi tanpa kendali, pertanyaan akhirnya bukan hanya berapa banyak emas yang diambil.
Pertanyaan yang lebih besar adalah siapa yang akan menanggung biaya kerusakan ketika lingkungan rusak dan risiko bencana meningkat?
Masyarakat tidak seharusnya menjadi pihak yang membayar mahal keuntungan segelintir orang. Karena itu, dugaan PETI Batang Palangki kini menjadi ujian konkret bagi jajaran kepolisian di Sijunjung. Apakah informasi yang beredar akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan lapangan dan penegakan hukum, atau kembali menjadi isu yang ramai ketika muncul di media lalu menghilang tanpa kejelasan?
Jawaban atas pertanyaan tersebut akan memperlihatkan apakah perang terhadap PETI benar-benar berjalan sampai ke akar persoalan, atau hanya berhenti pada ultimatum dari tingkat atas.
Sampai berita ini diterbitkan, Kapolres Sijunjung AKBP Willian Harbensyah belum memberikan tanggapan atas konfirmasi mengenai dugaan aktivitas PETI di kawasan Batang Palangki.
Redaksi masih berupaya meminta konfirmasi dari Kapolda Sumatera Barat dan pihak-pihak terkait lainnya. Berita ini terbuka untuk hak jawab dan klarifikasi dari kepolisian maupun pihak lain yang berkepentingan.
Editor : Chairur Rahman (Wartawan Madya)
