Opini
Oleh: Asya Karima
MR.com, JAKARTA | Ada yang salah ketika rumah sakit yang seharusnya menjadi tempat pertama untuk mencari pertolongan justru membuat pasien harus menunggu berjam-jam dalam kondisi membutuhkan penanganan.
Kasus Yurical Tri Chaerawan, pasien pengguna BPJS Kesehatan yang disebut menunggu hingga delapan jam di IGD RSCM Jakarta Pusat, menjadi alarm keras. Keluhan yang disampaikan melalui Threads pada 22 Juli lalu bahkan berkembang menjadi sorotan publik setelah muncul komentar nirempati dari sejumlah akun yang belakangan diketahui berasal dari tenaga kesehatan.
Kementerian Kesehatan pun turun tangan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan pemerintah masih mendalami kasus tersebut dan belum menentukan sanksi. Ia juga mengingatkan bahwa tenaga kesehatan maupun profesi pelayanan publik semestinya memiliki empati terhadap masyarakat yang dilayani.
Masalahnya, apakah kasus semacam ini cukup diselesaikan dengan mencari siapa yang salah?
Rasanya tidak. Sebab ketika antrean panjang, keterbatasan fasilitas, persoalan rujukan, obat, alat kesehatan, hingga beban pembiayaan terus berulang, yang sedang kita hadapi bukan lagi sekadar persoalan perilaku individu. Ada problem yang jauh lebih besar, yaitu, bagaimana sistem kesehatan itu dibangun dan untuk siapa ia bekerja.
Ketika Profesi Pelayanan Terjebak Logika Transaksi
Tenaga kesehatan memang dituntut memiliki empati. Itu tidak bisa ditawar. Namun, jangan pula seluruh beban kerusakan sistem dilempar ke pundak nakes. Mereka berada di ujung rantai pelayanan, sementara kebijakan, pembiayaan, tata kelola, hingga distribusi fasilitas ditentukan jauh di atas mereka.
Dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya akhirnya berhadapan langsung dengan pasien yang menumpuk, sementara mereka sendiri menghadapi tekanan kerja, tuntutan administratif, serta persoalan kesejahteraan.
Di sinilah paradoks itu muncul. Profesi yang sejak awal dibangun atas semangat kemanusiaan perlahan berhadapan dengan logika transaksi, pasien datang sebagai pengguna layanan, rumah sakit sebagai penyedia jasa, sementara pembiayaan menjadi salah satu penentu kualitas dan kecepatan pelayanan.
Jika paradigma bisnis semakin dominan, pertanyaan yang muncul bukan lagi semata-mata bagaimana pasien diselamatkan, tetapi juga berapa nilai ekonominya dan siapa yang menanggung biayanya.
Kesehatan akhirnya beresiko bergeser dari hak dasar menjadi komoditas.
BPJS Jangan Dijadikan Kambing Hitam
BPJS Kesehatan memang menjadi tulang punggung pembiayaan layanan kesehatan bagi jutaan masyarakat. Tetapi persoalannya tidak sesederhana menyalahkan BPJS ketika terjadi pelayanan yang buruk.
Justru harus dibongkar bagaimana keseluruhan rantai pembiayaan dan pelayanan itu bekerja. Ketika fasilitas kesehatan menghadapi persoalan klaim, keterlambatan pembayaran, keterbatasan anggaran, atau tekanan biaya operasional, dampaknya pada akhirnya dapat dirasakan pasien dan tenaga kesehatan.
Pasien antre, nakes tertekan, rumah sakit menghitung biaya, dan negara mengatur skema pembiayaan. Lalu rakyat berada di posisi paling bawah, menunggu apakah haknya atas pelayanan kesehatan benar-benar bisa diperoleh.
Inilah titik yang patut dipertanyakan. Jika masyarakat sudah membayar iuran dan negara telah membangun mekanisme jaminan kesehatan, mengapa pelayanan yang diterima masih menghadirkan kesenjangan dan ketidakpastian?
RSCM Harus Menjawab Pertanyaan Publik
Status RSCM sebagai rumah sakit rujukan nasional justru membuat persoalan antrean delapan jam semakin layak mendapat perhatian serius.
Kalau rumah sakit dengan kapasitas dan fasilitas sebesar itu saja menghadapi persoalan pelayanan, bagaimana dengan rumah sakit di daerah yang jauh lebih terbatas?
Pertanyaan publik bukan hanya siapa tenaga kesehatan yang memberikan komentar tidak pantas.
Pertanyaan yang lebih besar adalah:
Mengapa sistem membiarkan pasien berada dalam antrean panjang ketika mereka datang untuk mendapatkan pertolongan?
Dan yang lebih penting, apakah pemerintah cukup puas dengan menyelesaikan kasus per kasus tanpa membenahi akar persoalannya?
Nakes Jangan Hanya Dituntut Berempati
Ada kecenderungan mudah untuk menghakimi tenaga kesehatan ketika terjadi pelayanan buruk. Padahal, pemerintah juga harus berani melihat sisi lain.
Pendidikan tenaga kesehatan membutuhkan waktu panjang dan biaya tidak sedikit. Setelah masuk dunia kerja, mereka menghadapi tuntutan profesional yang semakin berat. Jika kesejahteraan, beban kerja, perlindungan profesi, dan lingkungan kerja tidak seimbang, jangan heran bila tekanan psikologis akhirnya muncul dalam bentuk pelayanan yang buruk.
Ini bukan pembenaran terhadap perilaku nirempati. Tetapi ini adalah alasan mengapa persoalan harus dilihat secara sistemik.
Jangan hanya meminta nakes tersenyum kepada pasien, sementara sistem membuat mereka bekerja dalam tekanan.
Jangan hanya meminta masyarakat bersabar, sementara negara gagal memastikan kapasitas pelayanan sesuai kebutuhan.
Dan jangan pula menjadikan pasien sebagai pihak yang harus selalu memahami keadaan rumah sakit.
Kesehatan Bukan Komoditas
Persoalan kesehatan seharusnya tidak berhenti pada perdebatan mengenai siapa yang paling bersalah. Kita perlu mempertanyakan paradigma dasarnya.
Apakah kesehatan diperlakukan sebagai hak dasar rakyat atau sebagai sektor yang tunduk pada kalkulasi ekonomi?
Ketika pelayanan kesehatan semakin didekatkan pada mekanisme pasar, akan selalu ada resiko bahwa kemampuan membayar ikut menentukan kualitas pelayanan.
Masyarakat yang memiliki uang dapat memilih fasilitas dan layanan terbaik. Mereka yang bergantung pada skema jaminan sosial harus menerima antrean, prosedur, rujukan, dan berbagai keterbatasan yang tersedia.
Di sinilah negara seharusnya hadir. Bukan sekedar sebagai regulator. Bukan sekedar pembayar klaim.
Tetapi sebagai penanggung jawab utama terpenuhinya hak kesehatan rakyat.
Sistem Islam Menempatkan Negara Sebagai Penanggung Jawab
Dalam perspektif Islam, kesehatan merupakan bagian dari kebutuhan dasar masyarakat yang harus dijamin negara.
Negara tidak boleh menyerahkan sepenuhnya pelayanan kesehatan kepada mekanisme pasar. Pembiayaan dan penyediaan layanan harus diarahkan agar seluruh rakyat mendapatkan pelayanan yang layak tanpa dibedakan berdasarkan kemampuan ekonominya.
Sejarah pemerintahan Islam juga mengenal institusi bimaristan atau rumah sakit yang berkembang sebagai pusat pelayanan sekaligus pendidikan dan pengobatan.
Konsep tersebut menunjukkan bahwa kesehatan dapat ditempatkan sebagai tanggung jawab publik, bukan semata-mata ladang bisnis.
Namun, penerapan gagasan tersebut tentu membutuhkan perubahan paradigma yang menyeluruh, bukan sekedar mengganti nama lembaga atau memperbaiki prosedur administrasi.
Jika akar masalahnya adalah sistem, maka solusi juga harus menyentuh sistem.
Jangan Biarkan Pasien Menjadi Tumbal
Kasus pasien menunggu berjam-jam di IGD semestinya tidak berhenti sebagai viral sesaat.
Ia harus menjadi cermin. Cermin bagi pemerintah. Cermin bagi pengelola rumah sakit. Cermin bagi tenaga kesehatan. Dan cermin bagi masyarakat.
Sebab ketika sistem kesehatan gagal menghadirkan pelayanan yang cepat, manusiawi, dan adil, yang menjadi korban bukan angka dalam laporan anggaran.
Yang menjadi korban adalah manusia. Mereka datang membawa rasa sakit, tetapi pulang membawa kekecewaan. Mereka datang dengan harapan diselamatkan, tetapi justru dipaksa berhadapan dengan tembok birokrasi dan logika pembiayaan.
Karena itu, pemerintah tidak boleh hanya sibuk mencari tumbal dari sebuah kasus. Yang jauh lebih penting adalah membongkar paradigma yang memungkinkan kesehatan diperlakukan sebagai bisnis.
Sebab negara yang benar-benar menempatkan rakyat sebagai prioritas semestinya tidak bertanya terlebih dahulu, “Anda mampu membayar berapa?”
Melainkan memastikan satu hal:
“Apa yang harus dilakukan agar rakyat ini selamat?”
Wallahu a'lam bish-shawab.
