Mitra Rakyat

Namun, di balik sorak sorai perayaan, terselip pemandangan menyayat hati, pemandangan yang mencerminkan kelalaian dan ketidakpedulian terhadap aset daerah.

Di kawasan perkantoran Dinas Perhubungan (Dishub), sebuah bangunan yang seharusnya menjadi simbol pengelolaan aset yang profesional justru menunjukkan tanda-tanda kerusakan yang mengkhawatirkan. 

Atapnya hilang, catnya mengelupas, dan kondisi fisiknya memprihatinkan, sebuah gambaran nyata dari ketidakpedulian yang menganga di tengah kota yang sedang berbenah.

Baca : Merayakan Hari Jadi ke-356, Kota Padang Dihadapkan Pada Kenyataan Miris Aset Pemerintah yang Terabaikan

Padahal, bangunan itu adalah bagian dari aset berharga yang seharusnya dijaga dan dipelihara. Sebuah warisan yang mencerminkan tanggung jawab moral dan administratif, sekaligus investasi masa depan. 

Sayangnya, pengamatan langsung di lapangan menunjukkan bahwa aset ini terabaikan. Bahkan, sejumlah warga dan pengamat, seperti Doni Saputra, menyampaikan keprihatinan mendalam.

Doni menyebutkan, kelalaian ini tak lepas dari minimnya pengawasan dan rasa tanggung jawab dari pihak pengelola. “Ini menunjukkan adanya ketidakpedulian atau mungkin kurangnya pengawasan terhadap aset-aset penting milik daerah. Padahal, setiap bangunan dan kendaraan operasional OPD seharusnya mendapatkan perawatan yang cukup, apalagi sumber pembiayaannya berasal dari anggaran daerah,” ujarnya dengan nada serius.

Lebih jauh, Doni mempertanyakan alokasi anggaran pemeliharaan aset di Pemko Padang. “Kalau anggaran sudah disediakan, mengapa aset seperti ini dibiarkan rusak? Apakah ada kendala administratif atau justru pengabaian yang sengaja dilakukan?” tanyanya penuh tanda tanya.

Kondisi memprihatinkan ini menjadi refleksi bahwa pengelolaan aset daerah masih jauh dari harapan. Dishub, yang selama ini dikenal sebagai salah satu penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) cukup signifikan, seharusnya menjadi contoh dalam pengelolaan aset yang tertib dan bertanggung jawab.

Saat dikonfirmasi melalui telepon pada Rabu (30/7/2025), Kepala Dinas Perhubungan, Ances Kurniawan, terkesan enggan berkomentar. Bahkan, setelah mengetahui konfirmasi media, nomor teleponnya diduga langsung diblokir. Sebuah tindakan yang memperlihatkan ketidakmampuan pejabat untuk memberikan hak publik terhadap informasi yang seharusnya terbuka.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Dishub terkait kondisi bangunan tersebut. Ketidakpastian ini makin memperkuat kesan bahwa pengelolaan aset di lingkungan Pemerintah Kota Padang masih menyisakan banyak pekerjaan rumah.

Di saat momentum hari jadi kota, rasa bangga seharusnya diimbangi dengan tanggung jawab moral dan administratif. Merawat warisan dan aset daerah yang bernilai historis dan strategis bukan sekadar kewajiban formal, melainkan sebuah keharusan moral untuk menjaga identitas kota yang sedang berbenah.

Pemerintah Kota Padang harus segera melakukan evaluasi dan mengambil langkah nyata memperbaiki dan memelihara aset yang ada. Jangan biarkan warisan berharga ini berubah menjadi simbol kelalaian dan ketidakpedulian yang justru menggerus citra kota.

Membangun kota yang maju dan bermartabat tak hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga tentang bagaimana kita menjaga dan merawat aset yang menjadi bagian dari identitas dan sejarah daerah. 

Hari jadi ke-356 ini seharusnya menjadi momentum untuk introspeksi dan perbaikan nyata, demi masa depan Kota Padang yang lebih baik dan berwibawa.

Penulis: Chairur Rahman (wartawan muda)

Kondisi saluran drainase yang seharusnya menjadi tulang punggung pengelolaan air saat musim hujan, justru menunjukkan ketidakpedulian dan minimnya perhatian dari pihak terkait.

Banyak saluran drainase di kawasan ini yang dipenuhi sedimen tanah dan endapan dedaunan gugur dari pohon-pohon di sekitarnya. Akibatnya, saat hujan turun dengan intensitas sedang, jalan-jalan di kawasan yang biasa menjadi pusat kegiatan masyarakat tersebut kerap tergenang air. 

Ironi memang, mengingat kawasan ini menjadi tempat berkumpulnya warga untuk jogging pagi, bersantai sore, hingga berbagai aktivitas ringan lainnya.

Tak hanya saluran drainase, trotoar di sekitar GOR juga mengalami masalah serius. Pedagang kaki lima dan sejumlah kafe yang bergantung pada keberadaan kawasan ini sebagai lokasi usaha, sering kali harus berhadapan dengan genangan air yang mengganggu aktivitas mereka.

Persoalan mendasar yang muncul adalah siapa yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pengelolaan drainase di kawasan ini? Berdasarkan informasi yang diperoleh, pengelolaan saluran drainase seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), tepatnya Bidang Bina Marga. 

Namun, secara administratif, kawasan ini sebenarnya termasuk dalam pengelolaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, termasuk aspek sewa tempat bagi pedagang kaki lima dan kafe di kawasan tersebut.

Hingga saat ini, belum terlihat adanya langkah nyata dari pihak terkait untuk membersihkan dan memelihara saluran drainase yang seharusnya menjadi penunjang utama kawasan aman dan nyaman saat musim hujan. 

Pengamat lingkungan memperingatkan bahwa pengabaian terhadap kondisi drainase bisa berujung bencana, apalagi cuaca ekstrem yang makin sering melanda daerah ini.

“Mereka harus segera melakukan pengecekan dan penataan ulang saluran drainase agar tidak menjadi sumber masalah berkelanjutan,” tegas seorang pengamat yang enggan disebutkan namanya saat ditemui di Padang, Selasa (29/7/2025).

Warga sekitar yang rutin memanfaatkan kawasan ini pun mengeluhkan minimnya perhatian terhadap kondisi drainase. Mereka berharap pihak terkait segera mengambil langkah nyata, bukan sekadar janji, demi menjaga kebersihan dan kelancaran aliran air di kawasan yang menjadi pusat aktivitas masyarakat tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terkait langkah penanganan kondisi drainase di kawasan GOR Haji Agus Salim. 

Masyarakat pun menantikan aksi nyata, bukan sekadar janji politik, agar kawasan ini benar-benar menjadi tempat yang aman dan nyaman, tidak lagi dipenuhi genangan saat hujan turun.

Sementara itu, konfirmasi terhadap pihak Pemerintah Kota Padang melalui Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR setempat belum mendapatkan jawaban yang memuaskan.

Bagaimanakah tanggapan Walikota Padang terkait permasalahan ini?

Media ini masih dalam proses pengumpulan data dan konfirmasi dari berbagai pihak terkait. Mitrarakyat.com akan terus mengupdate perkembangan terkini demi menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kawasan publik di Kota Padang.

Penulis: Chairur Rahman

MR.com, Padang| PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divre II Sumbar kembali menyampaikan peringatan keras kepada masyarakat agar tidak mengabaikan rambu dan tata tertib saat melintasi perlintasan sebidang kereta api. Peringatan ini disampaikan menyusul kecelakaan yang terjadi di perlintasan KM 21+600, antara Stasiun Duku dan Tabing, Ahad sore.

Dalam peristiwa tersebut, sebuah kendaraan roda empat jenis Avanza ditabrak KA Minangkabau Ekspres relasi Pulau Air – BIM, yang melintas dengan kecepatan tinggi. Masinis kereta telah membunyikan klakson berkali-kali sebagai bentuk peringatan, namun pengemudi minibus tak mengindahkan dan tetap melintas, sehingga kecelakaan tidak bisa dihindarkan.

Kepala Humas PT KAI Divre II Sumbar, Reza Shahab, menegaskan bahwa kejadian ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat untuk mematuhi aturan lalu lintas di perlintasan sebidang. 

Ia mengingatkan bahwa undang-undang secara tegas menyatakan bahwa pengguna jalan wajib memberikan prioritas kepada kereta api.

“Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Pasal 124 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian menegaskan bahwa setiap pengguna jalan harus mendahulukan kereta api di titik perpotongan jalur,” tuturnya Ahad (27/7).

Reza mengimbau masyarakat untuk lebih disiplin dan berhati-hati saat melintasi jalur rel. Ia juga mengingatkan agar tidak berada di jalur kereta api tanpa keperluan mendesak, sesuai larangan yang diatur dalam Pasal 181 UU Perkeretaapian, yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang berada di rel atau mengganggu jalur kereta api.

“Keselamatan bersama menjadi tanggung jawab seluruh pihak. Mari kita tingkatkan kesadaran dan saling mengingatkan agar kecelakaan serupa tidak terulang,” ujarnya.

Selain itu, PT KAI Sumbar juga aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, termasuk pelajar di wilayah sekitar rel kereta api. Tujuannya, agar masyarakat memahami risiko dan bahaya yang mengintai di jalur rel serta tidak melakukan aktivitas yang dapat membahayakan keselamatan.

Reza menambahkan, apabila masyarakat menemukan kegiatan mencurigakan di sekitar jalur rel, dapat segera melapor ke petugas stasiun terdekat atau melalui Contact Center 121, email cs@kai.id, dan media sosial resmi @keretaapikita / @kai121.

“Kami sangat mengapresiasi peran masyarakat dalam menjaga keselamatan perjalanan kereta api. Semoga upaya bersama ini mampu meminimalisir kecelakaan di perlintasan sebidang,” tuturnya.

Editor: Chairur

Berbagai aktivitas digelar di lingkungan kelurahan tersebut, mulai dari aksi sosial donor darah, lomba sepak bola mini anak-anak(mini Soccer) lomba kasidah majelis ta'lim, hingga pertunjukan tari Payung yang memukau. Kegiatan ini mendapatkan antusiasme tinggi dari masyarakat setempat, yang melihatnya sebagai peluang mempererat tali silaturahmi sekaligus menumbuhkan rasa nasionalisme.

Ketua Karang Taruna Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Wahyu Kurniawan, menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk rasa syukur dan kepedulian mereka terhadap masyarakat. 

"Kami ingin ikut menyemarakkan hari besar ini sekaligus memberikan manfaat langsung kepada warga. Melalui aksi donor darah, harapannya dapat membantu mereka yang membutuhkan," ujarnya saa dikonfirmasi via telpon, Minggu (27/7/2025).

Selain aksi sosial, lomba sepak bola mini anak-anak menjadi salah satu daya tarik utama. Anak-anak dari berbagai RT mengikuti pertandingan dengan semangat sportivitas tinggi, menunjukkan bakat dan semangat kompetisi yang sehat. 

Tidak kalah menarik, pertunjukan tari Payung yang menampilkan kekayaan budaya Minang turut memeriahkan suasana, menegaskan kekayaan seni dan tradisi daerah.

Perayaan ini mendapat sambutan hangat dari warga setempat dan diharapkan mampu memperkuat rasa kebersamaan serta menumbuhkan rasa cinta tanah air dan budaya lokal. 

Ketua Karang Taruna berharap, kegiatan ini tidak berhenti di perayaan hari ini, melainkan menjadi momentum untuk terus aktif berbuat dan menginspirasi masyarakat. "Semoga kegiatan seperti ini bisa rutin dilakukan dan menumbuhkan semangat gotong royong di lingkungan kami," tuturnya penuh harapan.

Perayaan HUT kota dan RI ini menjadi bukti bahwa semangat nasionalisme dan kebersamaan tetap terjaga di tengah geliat pembangunan dan kemajuan daerah. 

Karang Taruna Kelurahan Dadok Tunggul Hitam pun berharap, kegiatan ini mampu menjadi inspirasi bagi generasi muda lainnya untuk terus berkarya dan peduli terhadap sesama, demi masa depan yang lebih baik.

Penulis: Chiarur

#Padang #HUTKotaPadang #HariKemerdekaan #BudayaMinang #GotongRoyong

Dugaan ketidakpatuhan terhadap spesifikasi teknis dan ketidaksesuaian dengan Detail Engineering Design (DED) mencuat ke permukaan, menimbulkan kekhawatiran akan kualitas dan daya tahan saluran drainase yang sedang dibangun.

Kondisi beton lantai saluran yang selalu tergenang air menjadi salah satu indikator utama yang menimbulkan keprihatinan. Banyak pihak menduga bahwa kondisi ini dapat mempengaruhi mutu dan keawetan konstruksi drainase tersebut di masa mendatang.

Proyek yang didanai sepenuhnya oleh APBN dengan nilai mencapai Rp 1.717.324.000 ini dilaksanakan oleh kontraktor CV. Wirandia Karya, dengan pengawasan dari konsultan PT. Archimedia Consultan bekerja sama dengan KSO PT. Manggala Bangun Persada dan KSO PT. Taru Nusantara.

Hingga saat ini, sejumlah pihak mengungkapkan kekhawatiran terkait mutu beton yang digunakan, terutama karena kondisi saluran yang selalu tergenang air.

Menurut seorang ahli teknik sipil yang tidak ingin disebutkan namanya, kondisi beton yang terus-menerus terendam air berpotensi mengalami kerusakan serius, seperti kikisan, pelunakan, hingga keretakan. Meski beton dikenal tahan terhadap air, paparan berkelanjutan dan dalam waktu lama dapat melemahkan struktur beton tersebut.

“Proses pengerasan beton, yang dikenal sebagai hidrasi, menghasilkan senyawa yang mengikat agregat dan membentuk massa beton yang kokoh. Akan tetapi, jika beton terendam air secara terus-menerus, proses hidrasi ini bisa terganggu. Semen yang tercuci sebelum proses hidrasi sempurna berlangsung dapat melemahkan kekuatan strukturalnya,” ujar ahli konstruksi tersebut saat ditemui di Padang, Kamis (24/7/2025).

Pengujian laboratorium terhadap sampel beton juga menunjukkan bahwa kondisi kering dan terlindungi dari air secara langsung sangat penting untuk memastikan proses hidrasi berjalan optimal. Beton yang kering dan terlindungi akan mengalami pengerasan yang lebih baik, sehingga kekuatan dan ketahanannya terhadap beban maupun cuaca dapat terjamin.

Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran serius terhadap masa depan drainase yang sedang dibangun. Jika mutu beton tidak memenuhi standar, bukan hanya umur proyek yang akan berkurang, tetapi risiko kerusakan yang lebih besar di kemudian hari pun sangat mungkin terjadi.

Masyarakat dan pengguna jalan berharap agar seluruh pihak terkait segera melakukan evaluasi dan perbaikan guna memastikan pekerjaan memenuhi standar teknis serta menjamin keberlanjutan dan keamanan saluran drainase tersebut.

Hal ini penting demi keberlanjutan dan keamanan bersama, khususnya dalam menghadapi potensi kerusakan yang bisa muncul di masa mendatang.

Hingga berita ini diturunkan, media masih dalam upaya mengumpulkan data dan upaya konfirmasi pihak terkait baik kontraktor maupun PPK dan pengawas proyek. (cr)

Sebelumnya sempat tersiar kabar, berita miring diberbagai media digital (online) di Kota Padang, bahwa pihak rekanan PT. Arupadathu Adisesanti diduga abaikan keselamatan para pekerjanya dengan tidak memfasilitasi mereka dengan Alat Pelindung Diri (APD) saat melakukan pekerjaan.

Saat media ini mengonfirmasi kembali kepada kontraktor yang bernama Ken terkait hal tersebut pada Jum'at(27/6/2025) via telpon. Dia membantah keras terhadap dugaan itu.

"Pekerjaan sudah sesuai dengan Detail Engineering Design (DED) yang ada, dugaan “MENGABAIKAN KESELAMATAN KERJA” itu tidak benar," tegas Ken.

Kalau ada kecelakaan dan ada korban luka atau mati, saya masuk “PENJARA”, imbuhnya. "Kemarin ada orang atau masyarakat bongkar pipa PAMSIMAS tidak pakai APD, kita langsung complain dan minta supaya menghentikan pekerjaan nya," terang kontraktor tersebut mengakhiri.

Tidak sampai disitu, media ini pun berlanjut mengonfirmasi PPK 2.3 bernama Yan Purwandi masih sekaitan dengan dugaan yang sama via telpon. Namun diduga PPK tersebut belum bisa memberikan penjelasannya.

Berlanjut kepada Kepala Satker PJN Wil II Sumbar. Media juga melakukan konfirmasi kepada Masudi, S.T sebagai Kasatker PJN II via telpon juga dihari yang sama.

"Seharusnya saat kelapangan ditanya Pekerja yang tidak pakai APD tersebut, mereka dari mana dan apa yang mereka kerjakan," ujar Masudi.

Kami klarifikasi pekerja yang ada di photo pada berita tersebut bukan pekerja dari proyek jembatan, melainkan pekerja dari perusahaan air minum yang memindahkan pipa air, ulasnya.

Artinya pekerja ini di luar kendali dan tanggung jawab kami, sementara pekerja proyek jembatan telah menggunakan APD sesuai dengan aturan, pungkasnya.

Proyek pergantian jembatan air gadang dikerjakan PT.Arupadathu Adisesanti senilai Rp12.678.744.000,00 selama 240 hari Kalender. Pelaksanaan diawasi konsultan supervisi PT.Exxo Gamindo Perkasa KSO PT.Arci Pratama Konsultan.

Media masih dalam tahap mengumpulkan data-data dan informasi terkait pelaksanaan proyeka tersebut serta upaya konfimasi pihak terkait lainnya. (cr)

MR.com,Padang| Gema ketakutan masih terasa di Korong Lakuak, Nagari Sungai Buluah, Kecamatan Batang Anai. Bukan hanya karena sadisnya pembunuhan berantai yang dilakukan Satria Johanda alias Wanda, melainkan karena luka sosial yang ditinggalkan begitu dalam baik secara psikologis maupun kultural. Di tengah trauma kolektif itu, suara dari kalangan praktisi hukum mulai muncul, menyerukan agar fungsi hukum adat dan nilai lokal Minangkabau kembali ditegakkan sebelum krisis ini melahirkan "Wanda-Wanda" baru di masa depan.

Mahdiyal Hasan, SH, MH, seorang praktisi hukum Alumni Universitas Andalas dan pernah menjadi Ketua Sapma Pemuda Pancasila dan Ketua Tidar Sumatera Barat yang juga pengamat sosial-budaya Minang, menilai bahwa tragedi ini adalah cerminan dari longgarnya ikatan sosial dan hilangnya fungsi kontrol adat dalam kehidupan masyarakat kontemporer.

“Hukum bukan semata-mata soal perundang-undangan formal. Ia adalah kumpulan norma dan nilai yang tumbuh, hidup, dan dihormati masyarakat. Kasus Wanda ini adalah sinyal keras bahwa nilai itu tengah rapuh, bahkan nyaris mati,” ujar Mahdiyal, Jumat (27/6/2025).

Ketika “Tigo Tungku Sajarangan” Tidak Lagi Seimbang

Menurut Mahdiyal, sumarak Minangkabau dahulu dibangun atas prinsip “Tigo Tungku Sajarangan” yakni tungku tempat memasak yang ditopang oleh tiga unsur: ninik mamak (pemangku adat), alim ulama, dan cadiak pandai. Ketiganya berfungsi sebagai penyangga moral, spiritual, dan intelektual masyarakat. Ketika salah satunya pincang atau tidak berfungsi optimal, masyarakat akan kehilangan arah.

“Dalam konteks kasus Wanda, kita melihat bagaimana fungsi ‘tungku’ ini melemah. Tidak terlihat peran aktif ninik mamak dalam mendidik anak kemenakan. Ulama kehilangan suara dalam membentengi akhlak. Cadiak pandai tak hadir dalam membentuk kesadaran hukum,” ujar Mahdiyal dengan nada prihatin.

Ia menegaskan bahwa kerapuhan sistem sosial dan minimnya peran adat bisa menjadi pintu masuk bagi penyimpangan—mulai dari narkoba, pencurian, hingga pembunuhan. Wanda hanyalah hasil akhir dari proses sosial yang gagal dikawal oleh lingkungan adat dan hukum kultural.

“Jangan Salahkan Hanya Keluarga, Salahkan Sistem yang Membiarkan Mereka Tumbuh dalam Gelap”

Menanggapi penolakan warga terhadap keluarga Wanda, Mahdiyal mengakui bahwa rasa trauma dan ketakutan warga sangat wajar, namun ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak terjebak dalam penghakiman emosional semata.

“Kita tidak bisa serta-merta menyalahkan keluarga pelaku sepenuhnya. Ini adalah akibat dari lemahnya sistem pengawasan sosial. Seharusnya sejak awal, bila hukum adat berjalan, maka perilaku menyimpang seperti narkoba dan kriminalitas bisa dicegah atau setidaknya diminimalisir,” jelas Mahdiyal.

Ia menyebut bahwa fungsi penghukuman tidak cukup hanya dilakukan oleh negara melalui pidana, tetapi juga harus melibatkan pendekatan kultural melalui lembaga adat yang memiliki legitimasi di tengah masyarakat Minang.

Krisis Sosial sebagai Cermin: Bangkitkan Kembali Marwah Adat

Mahdiyal menegaskan, tragedi ini harus dijadikan cermin reflektif bagi seluruh pemangku kepentingan adat di Sumatera Barat. Ia menyerukan agar lembaga adat dihidupkan kembali bukan sekadar simbolik, tetapi benar-benar menjalankan fungsi sosial dan preventif dalam kehidupan sehari-hari.

“Kita tak boleh menunggu tragedi seperti ini baru sadar. Kalau tigo tungku sajarangan kita biarkan mati, maka ke depan bukan hanya Wanda yang muncul, tapi bisa lebih dari itu. Inilah saatnya hukum adat hadir kembali sebagai benteng peradaban kita.”

Mahdiyal juga mendorong agar ada pembinaan sistematis terhadap keluarga-keluarga yang dianggap bermasalah, tidak hanya diisolasi atau dikucilkan.

Jika fungsi hukum adat itu berjalan tentu itu akan mereduksi tingkat kejahatan itu sendiri. Kolaborasi antara Tigo Tungku Sajarangan dengan Bhabinkamtibmas dan Babinsa harus bersinergi agar tercapainya supremasi hukum itu sendiri 

“Kita perlu kembali pada prinsip dasar Minangkabau: ‘Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah.’ Jangan biarkan sistem nilai itu hanya jadi slogan. Saatnya kita hidupkan kembali dengan tindakan nyata.”

Hukum Tak Hanya di Pengadilan, Tapi Juga di Rumah dan Kampung

Tragedi Wanda menjadi pengingat pahit bahwa hukum tidak hanya berjalan di ruang-ruang sidang pengadilan, tapi harus hidup di rumah-rumah gadang, di surau, dan di tengah kampung. Bila masyarakat kehilangan kontrol sosial, maka kejahatan bukan hanya mungkin terjadi, tapi justru tumbuh subur.

Kini, warga Korong Lakuak telah bersuara, namun masyarakat adat Minangkabau secara keseluruhan juga harus merespons. Tragedi ini adalah luka bersama dan penyembuhannya harus dilakukan melalui kerja kolektif antara negara, adat, agama, dan masyarakat.

“Biarlah kasus Wanda menjadi kasus terakhir. Tapi itu hanya mungkin jika kita, orang Minang, benar-benar kembali memeluk nilai-nilai yang dulu membesarkan kita,” tutup Mahdiyal Hasan dengan nada harap.

Sumber(Dirgantara.com)

Semulanya kantor Peradin Sumbar beralamat Jl. Kis Mangunsaskoro No.1 Padang, merupakan bukan kantor DPW Peradin lagi meskipun plang papan nama belum kami copot. Meskipun kamu telah berpindah alamat ke Jl. Purus II No. 4C Padang, dimulai dari tanggal 3 Mai 2023 yang lalu, dengan harapan kedepannya setiap aktifitas yang menyangkut dengan Peradin dialamatkan ke kantor yang baru.

Perpindahan kantor DPW Perkumpulan Advokat Indonesia (Peradin) Sumbar ini dilakukan untuk mendukung perkembangan kinerja organisasi kedepannya, serta dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada seluruh DPC   Peradin kabupaten/Kota yang ada di Sumbar.

Pemberitahuan resmi mengenai perpindahan kantor DPW Perkumpulan Advokat Indonesia (Peradin) Sumbar ini disampaikan oleh ketua DPW Peradin Sumbar yang bernama Adv Drs. H. Donmarma, SH,MM.

Harapan Kedepannya seluruh anggota DPC Peradin Kab/Kota Se-Sumbar dan DPP Peradin Indonesia serta pihak lain yang ingin bekerja sama baik secara organisasi maupun perorangan hendaknya dapat dialamatkan ke alamat kantor Peradin yang baru, karena kantor ini telah beroperasi sejak tanggal 5 Mai 2023 yang lalu. (KMK).

MR.com, Padang| Dewan Pimpinan Wilayah Perkumpulan Advokat Indonesia (DPW PERADIN) Sumbar adakan acara Konferensi Wilayah (Konferwil) di Hotel Amaris Jl.  Jend.  Sudirman No.19 Jati Baru, Sabtu (14/06/2025). Dengan tujuan pembentukan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Peradin Se-Sumbar, sekaligus melaksanakan Amanah Rapimnas dan Rakernas Dewan Pengurus Pusat (DPP) Peradin yang bertemakan "Membantu Masyarakat Mendapatkan Akses Keadilan Melalui MAHKAMAH DESA"

Pembukaan kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Peradin serta pembacaan Ikrar Peradin yang di pandu oleh Adv. Afrizal, SH. Dalam laporan Panitia Pelaksana Adv. Hj. Erma, SH,MH mengharapkan Konferwil ini dapat terselenggara dengan baik dan hasil rumusannya dapat diterapkan oleh jajaran Pengurus, serta kegiatan ini terlaksana berkat iuran anggota dan sumbangan dari DPW PERADIN Sumbar.

Sedangkan Ketua DPW PERADIN Sumbar yang bernama H. Drs. Donmarma, SH,MM mengatakan"dengan adanya Mahkamah Desa diharapkan dapat meningkatkan supermasi Hukum di tengah masyarakat desa atau adat yang ada di Sumbar dengan cara melakukan edukasi serta sosialisasi terhadap masyarakat supaya masyarakat melek dengan Hukum"

Acara Konferwil Peradin Sumbar ini semakin semarak dan berkelas, dengan keluarnya beberapa hasil keputusan rapat komisi dalam bentuk sebagai berikut:

1. Perlunya pembentukan Mahkamah Desa di Sumbar.

2. Kedepannya dirasakan perlu menegakan Toga PERADIN.

3. Kedisiplinan anggota diharapkan dapat lebih kuat dan sehat.

Semua hasil keputusan ini harus kita sosialisasikan kepada setiap anggota agar kedepannya dapat dimanfaatkan secara maksimal dan sesuai dengan tupoksi masing-masing anggota.

Dalam mewujudkan Mahkamah Desa dirasa perlu kerjasama antara Peradin dengan seluruh lapisan perangkat Pemerintah seperti BAMUS dan KAN dengan cara Peradin harus hadir ditengah masyarakat Sumbar. (Kmk/**)

Diduga kuat rumput liar yang tumbuh subur dipinggiran sungai batang jirak yang sangat berdekatan dengan pemukiman warga menjadi sarang dan tempat berkembang biaknya binatang itu.

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua RW X yang bernama Mulhidin mewakili keluhan warganya pada Sabtu (24/5/2025) di kediamnya.

"Warga disini resah karena rumah mereka sering dimasuki hewan berbahaya, seperti ular, biawak, tikus," ujar Mulhidin.

Berita terkait : Warga di Pinggiran Sungai Batang Jirak Khawatir Dengan Kodisi Kontruksi dan Rumput Liar Semakin Tumbuh Subur

Menurutnya, binatang-binatang yang masuk kerumah warga itu disebabkan populasinya semakin bertambah banyak tetapi makanan mereka semakin sedikit didapat.

Ditambah lagi dengan kondisi di aliran sungai batang jirak ini seolah tidak terpelihara. Banyak rumput liar tumbuh dipinggiran sungai yang disinyalir menjadi sarang bagi hewan tersebut untuk berkembang biak, tutur Ketua RW itu lagi.

Mulhudin mangatakan sudah lama sekali tidak ada dilakukan pemeliharan rutin ataupun berkala pada sungai batang jirak ini oleh instansi yang berwenag, baik dari pemerintah daerah maupun pusat.

"Panjang aliran sungai yang perlu dilakukan penangan seperti perambahan rumput liar, pengerukan sedimen kurang lebih sekitar 2,5 km," terangnya.

Rencananya kami warga disini akan melayangkan surat permohon bantuan kepada Dinas Pu Kota Padang agar bisa melakukan perambahan rumput liar dan pengerukan sediman di aliran sungai ini, tuturnya.

Namun karena pemeliharan aliran sungai ini merupakan wilayah kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera Lima Padang(BWSS V Padang), warga disini sangat berharap pihak tersebut untuk melakukan penangannya, tukas Mulhidin.

Semoga harapan yang kami sampaikam melalui media ini didengar dan ditanggapi pihak BWSS V Padang, pungkasnya.

Hingga berita ini ditayangkan, media masih dalam masa menunggu jawaban konfirmas dari Kepala Satker OP SDA sebagai instansi yang berewenang dalam melakukan pemeliharaan.(cr)

Rasa kekhawitran pun terpancar dari raut wajah warga saat media ini mengonfirmasi menanyakan kapan kerusakan diding penahan tebing itu runtuh.

"Diding penahan tebing ini mulai terban sejak tahun 2023. Kemudian makin parahnya setelah banjir besar yang sempat terjadi di tahun 2024," ujar warga yang enggan identitasnya untuk ditulis media pada Sabtu(24/5/2025).

Selain bangunan kontruksi penahan tebing yang runtuh, persoalan yang menjadi perhatian warga sekitar ialah rumput liar yang tumbuh subur di pinggiran sungai batang jirak.

Masih menurut informasi warga bahwa sudah lama sekali tidak ada pembembersihan atau perambahan dilakukan oleh pemerintah terhadap tumbuhan liar yang ada dipinggiran batang jirak ini.

Warga tersebut menuturkan bahwa sampai saat ini belum ada tanda-tanda akan dilakukan perambah tumbuhan liar oleh instansi terkait.

"Jika rumput liar di pinggiran sungai tidak dipotong, disinyalir dapat terjadi beberapa masalah," ujarnya.

Dia menjelaskan diantara permasalahan yang akan terjadi terhadap rumput liar ini. Rumput liar yang tumbuh tinggi dapat menyerap air dan menghalangi aliran air yang dapat menyebabkan banjir atau masalah lainnya. 

Jika rumput liar tidak dipotong, akibatnya spesies yang lebih agresif dapat tumbuh dan mendominasi area tersebut, menggusur tanaman lain. 

Yang pasti keindahan lingkungan juga terganggu akibat dari tumbuh suburnya tumbuhan liar tersebut. Rumput yang tumbuh liar dapat mengganggu keindahan lingkungan dan membuat area terlihat kumuh. 

Selanjutnya dapat meningkatkan risiko penyakit. Rumput liar dapat menjadi tempat berkembang biaknya serangga atau hewan yang dapat membawa penyakit, seperti nyamuk atau tikus. 

Secara keseluruhan, pemotongan rumput liar di pinggiran sungai adalah penting untuk menjaga lingkungan yang sehat dan aman.

Menurut narasumber bahwa pihak yang seharusnya memilki kewenangan dalam melakukan penangan di aliran sungai batang jirak ini ialah Satuan Kerja Opersasional dan Pemeliharaan Sumber Daya Air ( Satker OP SDA) dalam lingkungan Balai Wilayah Sungai Sumatera Lima Padang (BWSS V Padang).

Bagaimanakah tanggapan komunitas pencinta lingkungan..?

Sampai berita ditayangkan media masih dalam tahap mengumpulkan data-data dan upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.(cr)

MR.com,Padang| Sebelumnya, Kejati Sumbar menyita tiga wahana wisata yang terbengkalai di kawasan Pantai Air Manis, Kota Padang, Rabu (14/5/2025) lalu.

Ketiga wahana itu terdiri atas Taman Kelinci, Taman Bermain, dan Dermaga, yang diduga dibangun dari dana hasil penyalahgunaan subsidi operasional Bus Trans Padang dan anggaran internal Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Padang Sejahtera Mandiri (PSM).

Ketiga wahana tersebut telah lama tidak beroperasi dan tampak terbengkalai. Proses penyitaan juga dilakukan di kantor Perumda PSM yang berada di kawasan Pantai Air Manis.

Berita terkait : Kejati Sumbar Sita Tiga Wahana Wisata Milik Perumda PSM

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumbar, M Rasyid, didampingi Kepala Seksi Penyidikan, Lexy Fatharany Kurniawan mengatakan, penyitaan itu dilakukan tim penyidik Kejati Sumbar berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Padang Nomor 2/PenPid.Sus-TPK-GLD/2025/PN Pdg tertanggal 7 Mei 2025.

Langkah ini merupakan bagian dari proses pengumpulan alat bukti dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pada Perumda PSM tahun anggaran 2021.

“Total kerugian yang ditaksir akibat pembangunan tiga wahana ini mencapai sekitar Rp2,9 M” ujar Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumbar, M Rasyid.

Ia menegaskan, bahwa pihaknya akan terus menelusuri aliran dana dan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas dugaan penyelewengan yang merugikan keuangan daerah tersebut.

“Kita akan terus melakukan penyidikan atas dugaan penyelewengan yang merugikan keuangan daerah ini,” pungkasnya.

Hingga berita ini ditayangkan media masih dalam upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.**

Khususnya bagi guru-guru yang menjadi bagian penting dalam dunia pendidikan dan pembangunan negeri ini.

Program ini ditujukan kepada ASN, pegawai, dan pensiunan yang akan menjadi nasabah baru maupun nasabah eksisting loyal dengan memberikan reward cashback bagi yang mengajukan pinjaman baru, dan top up dalam periode promo ini.

Direktur Kredit dan Syariah Bank Nagari, Hafid Dauli, pada hari Selasa, 6 Mei 2025 waktu lalu menyampaikan, Bank Nagari sebagai bank daerah juga memiliki porsi tanggung jawab dalam dunia pendidikan.

“Seperti sebagai penyedia layanan keuangan, pembiayaan tenaga pendidik, mendukung program CSR dan beasiswa, edukasi keuangan, serta mendorong inklusi keuangan di daerah.

Oleh karena itu, bersamaan dengan momentum Hari Pendidikan Nasional pada Mei ini, Bank Nagari kembali memberikan promo berupa cashback kepada ASN, pegawai, dan pensiunan yang mengajukan pinjaman mulai 5 Mei sampai 31 Mei 2025

Promo ini bersifat racing, artinya apabila kuota cashback telah habis diserbu oleh nasabah, maka periode promo akan berakhir dengan sendirinya,” katanya.

Hafid Dauli menambahkan, berbagai promo yang telah diberikan secara kontiniu ini merupakan wujud dari komitmen Bank Nagari dalam memberikan manfaat, apresiasi, serta menghadirkan pelayanan terbaik secara konsisten bagi nasabah.

Dijelaskan, sejak awal tahun sampai dengan April 2025 lalu, Bank Nagari terus memanjakan nasabahnya dengan berbagai promo menarik yang telah dimanfaatkan secara maksimal oleh nasabah Bank Nagari.

Hal terbukti sebanyak 2.271 ASN, pegawai, dan pensiunan telah mengajukan pinjaman dengan total nilai plafond yang diperjanjikan mencapai Rp 456 miliar.

“Oleh karena itu kami mengajak seluruh nasabah untuk memanfaatkan peluang dalam periode promo ini dengan datang beramai-ramai mengunjungi Bank Nagari terdekat untuk mengambil pinjaman baru, takeover kredit, serta melakukan top up kredit di Bank Nagari,” ujarnya.

Bagi nasabah yang ingin mengajukan pinjaman pada promo Hari Pendidikan Nasional 2025, persyaratannya sangat mudah, yaitu promo berlaku untuk ASN, pegawai, dan pensiunan yang melakukan realisasi pinjaman baru di Bank Nagari, atau yang sedang menikmati fasilitas pinjaman/kredit pada Bank Nagari.

Lalu, promo berlaku baik untuk pinjaman dengan pola konvensional ataupun pola syariah. Jangka waktu pinjaman yang dipersyaratkan dalam promo ini adalah minimal 24 bulan. 

Reward yang diperoleh nasabah adalah dalam bentuk uang/ cashback yang ditambahkan ke saldo tabungan yang bersangkutan di Bank Nagari, baik tabungan konvensional maupun tabungan syariah.

Besaran nilai reward diperhitungkan dengan formulasi tertentu dari nilai pinjaman dan nasabah bisa memperoleh reward berupa cashback dengan nilai yang menarik tentunya.

Periode berlangsung 5 Mei sampai 31 Mei 2025. Kuota terbatas dan bersifat racing sehingga periode bisa berakhir lebih cepat apabila kuota habis.

Lebih lanjut Hafid menyampaikan, Bank Nagari sebagai bank kebanggaan masyarakat Sumbar yang tumbuh dan berkembang bersama nasabahnya terus berinovasi serta berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik bagi nasabah dalam bentuk pelayanan yang cepat, mudah, murah, aman dan nyaman.

Untuk mendorong hal tersebut, Bank Nagari hadir lebih dekat dengan nasabah dengan menyediakan layanan jemput bola langsung ke instansi-instansi atau ke rumah-rumah nasabah.

Untuk itu dipersilahkan membuat janji dengan personel Bank Nagari serta dapatkan pelayanan yang terbaik dari Bank Nagari.

Bank Nagari juga menyediakan layanan digital sebagai media untuk mengajukan permohonan kredit bagi para ASN, Pegawai dan Pensiunan yaitu melalui menu N-Form Bank Nagari di website www.banknagari.co.id, atau mendaftar di menu N-Form pada Mobile Banking Bank Nagari (ollin), atau menghubungi Nagari Call 150234.(real)

Kronologis kejadian masih belum diketahui. Menurut informasi yang diperoleh dari masyarakat sekitar korban diketahui awalnya sedang berenang di sungai. 

Pantauan terakhir media hingga pukul 19.00 WIB, jasad korban belum ditemukan. Tim gabungan pencarian terdiri dari TNI, Kepolisian dan Basarnas saat ini menghentikan proses pencarian sementara waktu, karena kondisi lokasi saat ini sedang hujan dan mulai gelap.

Sementara disisi lain, media tidak menemukan rambu-rambu peringatan atau larangan beraktivitas di lokasi pekerjaan proyek tempat tenggelamnya bocah tersebut.

Proyek negara yang melibatkan pekerjaan sungai sebaiknya ada rambu-rambu peringatan untuk memastikan keselamatan pekerja dan masyarakat sekitar. Karena pekerjaan di aliran sungai juga memiliki potensi bahaya terhadap para pekerja dan masyarakat.

Pekerjaan gali dan timbun dapat menyebabkan longsor yang membahayakan pekerja dan masyarakat sekitar. Kemudian  Pekerjaan dengan peralatan berat dan material dapat menyebabkan kecelakaan kerja jika tidak dilakukan dengan hati-hati.

Dengan adanya rambu-rambu peringatan dapat membantu mengingatkan pekerja dan masyarakat sekitar tentang potensi bahaya dan mengurangi risiko kecelakaan.

Seperti rambu peringatan bahaya longsor, rambu peringatan area berbahaya, rambu peringatan penggunaan alat pelindung diri (APD) dan sebagainya.

Dengan adanya rambu-rambu peringatan, proyek dapat berjalan lebih aman dan mengurangi risiko kecelakaan.

Sebagaimana diketahui lokasi tenggelamnya bocah tersebut merupakan tempat pekerjaan Urban Flood Control System Improvement in Selected Cities Phase II Padang Sub Project di Sungai Batang Kandis Kota Padang.

Proyek ini dilaksanakan oleh PT Arafah Alam Sejahtera dibawah pengawasan BWSS V Padang yang didukung dari anggaran Loan JICA (pinjaman luar negeri dari Pemerintah Jepang melalui "Japan International Cooperation Agency"), dengan nilai pelaksanaan terkontrak sebesar Rp.110.801.815.000.

Hingga berita ini ditayangkan media masih dalam tahap mengumpulkan data-data dan upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.(cr)

Bahkan menurut keterangan AZ kepada salah satu wartawan lainnya melaui chat via WhatsApp dengan nomor +62 812-6158-3xxx wartawan tersebut meminta paket lebaran kepadanya sampai dua kali.

Hal itu terungkap setelah chatingan antara AZ dengan wartawan itu tersebar ke publik yang kemudian diketahui oleh wartawan JJ. Dengan demikian JJ merasa difitnah oleh oknum AZ atas apa yang disampaikannya kepada wartawan lainnya itu.

Saat dikonfirmasi JJ mengungkapkan kekecewaannya, bahkan dia berniat untuk melaporkan oknum AZ ke pihak berwenang dan PWI Sumbar.

"Apa yang disampaikan oleh AZ itu merupakan sebuah fitnah yang harus dipertanggungjawabkannya nanti. Tidak pernah saya datang ke kantor perumda meminta paket lebaran apa lagi sampai dua kali," ujar JJ pada Senin(14/2/2025) di Padang.

Saya datang ke kantor perumda waktu itu dengan tujuan menjalankan kegiatan jurnalistik, ingin bertemu Direktur Utama (Dirut) Perumda Air Minum guna konfirmasi menyangkutkegiatan yang ada di perusahaan Air Minum itu, tuturnya.

"Nyo minta paket rayo, lah wak agiah, 2x malah. Kan manyabuik2 awak jadinyo bg, ndak masuak gaya uda tu doh bg" itu sepenggal chat percakapan AZ dengan wartawan lain tersebut, terang JJ.

Dengan tersebarnya chatingan itu, JJ merasa difitnah dan telah dilecehkan profesi sebagai wartawan oleh AZ. Karena itu dia berniat untuk melaporkan AZ ke pihak berwenang dan PWI Sumbar, karena dia merupakan salah satu anggota di PWI Sumbar.

Dilain pihak, saat media menginformasikan dugaan pelecehan tersebut kepada oknum AZ via telepon pada hari yang sama.

AZ mengatakan kalau kejadian itu hanya mis komunikasi antara dia dengan wartawan yang bernama JJ tersebut. Kemudian AZ mengatakan dia sedang rapat dan menutup panggilan telepon media.

Bagaimanakah tanggapan Ketua PWI Sumbar menyangkut dugaan pelecehan yang di lakukan oknum karyawan tersebut..?

Hingga berita ini diterbitkan media masih dalam upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.(cr)

Rekaman cctv di rumah dinas Gubernur Sumbar saat acar open house 

"Perlu kami sampaikan bahwa kegiatan open house Gubernur berlangsung selama dua hari. Hari pertama untuk masyarakat umum, dan hari kedua diperuntukkan bagi Bupati/Walikota se-Sumatera Barat," kata Mursalim saat menyampaikan klarifikasinya pada Kamis (10/4/2025) via telepon +62 813-6334-7xxx.

Berita terkait : Open House Gubernur Sumbar Tuai Sorotan Tajam Mantan Ketua PWI Sumbar

Terkait adanya dugaan pelarangan masuk bagi masyarakat dan wartawan oleh personil Pol PP dalam pelaksanaan kegiatan open house hari kedua tersebut, katanya, kami telah melakukan konfirmasi kepada seluruh personil. 

Dia menegaskan bahwa dugaan itu tidak benar. Petugas hanya menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengamanan dengan cara menanyakan maksud kedatangan kepada setiap tamu yang datang dan menyampaikan bahwa Gubernur sedang ada kegiatan dengan Bupati/Walikota, ujar Mursalim.

Dengan demikian, kata Mursalim, dugaan adanya perintah khusus pimpinan untuk melarang wartawan dan masyarakat masuk untuk bertemu Gubernur menjadi terbantahkan. 

Sebab mereka tidak dilarang tapi hanya diberi tahu bahwa Gubernur sedang ada kegiatan, tuturnya dengan mengirimkan rekaman cctv kegiatan waktu itu.

Kendati demikian, kami tentu sangat menghargai setiap masukan dari semua pihak dan akan terus melakukan evaluasi untuk menjaga komunikasi dan kualitas pelaksanaan setiap kegiatan pemerintahan ke depannya, pungkasnya.

Sampai berita klarifikasi ini diterbitkan media masih dalam upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.(cr)

MR com,Padang | Suasana hangat Hari Raya Idul Fitri dengan gelaran "open house" yang dilakukan Gubernur Sumbar dirumah dinasnya tidak serta merta dapat dirasakan oleh seluruh kalangan masyarakat. Bahkan awak media pun diduga dilarang untuk menghadiri acara tersebut.

Hal itu disampaikan Falsanar bersama Dodi Indra sebagai jurnalis saat ingin meliput acara yang digelar dilingkungan rumah dinas Gubernur Sumbar pada Senin, 1 April 2025 waktu lalu.

Kedua awak media itu mengaku kecewa, karena mereka terindikasi dilarang oleh anggota dari Satuan Polisi Pamong Praja(Satpol PP) Sumbar saat ingin masuk gerbang rumah dinas gubernur dijalan Sudirman.

Masih dari keterangan yang disampaikan dua jurnalis itu bahwa, kuat dugaan tidak seluruh kalangan masyarakat dapat mengikuti acara open house tersebut.

"Kita pers dilarang masuk oleh anggota satpol PP yang saat itu melakukan penjagaan di gerbang rumah dinas gubernur tanpa alasan yang jelas," ujar Falsanar.

Disaat itu kita juga melihat ada seorang ibu yang menggendong bayinya ingin masuk, tapi juga dilarang oleh anggota satpol PP Sumbar itu, ketus Falsanar yang turut di iyakan oleh Dodi Indra.

Sementara kami saat itu dalam tugas jurnalistik untuk meliput acara open house. Tujuan kami, selain untuk bersilaturahmi juga sekaligus untuk wawancara bapak Gubernur Sumbar H. Mahyeldi Ansharullah, tutur Falsanar.

Dia menyayangkan sikap arogansi anggota satpol PP tersebut yang terindikasi sengaja menghalang-halangi wartawan dalam tugas jurnalistiknya.

Mirisnya lagi, kata Falsanar, saat kami mendengar keterangan dari ibu yang ikut dilarang masuk oleh anggota satpol PP.

Dengan nada sedih menahan perasaan kecewa, ibu itu mengatakan dia bukan pengemis, kata Falsanar.

"Saya datang ke istana gubernuran ini, karena setiap tahun biasanya ada open house "rumah terbuka" untuk masyarakat umum, kata ibu tersebut," jelas Falsanar yang turut diamini Dodi Indra.

Falsanar masih melanjutkan penjelasannya, kata ibu itu dia bukan pengemis dan bukan minta-minta. Ibu itu hanya ingin bertemu dengan Pak Gubernur, kata Dodi menambahkan.

Kejadian yang dialami kedua awak media dan ibu tersebut menuai sorotan tajam dari Dr. Ir. H. Basril Basyar, MM. Dia geram dan mengutuk keras tindakan yang dilakukan oleh oknum anggota satpol PP tersebut.

"Tindakan yang dilakukan oknum satpol PP tersebut tidak manusiawi dan terancam pidana, karena terkesan menghalangi-halangi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya," ujar Basril Basyar.

Wartawan senior penerima penghargaan Pers Card Number One terus mengumpat tak mampu menyembunyikan kegeramannya atas insiden yang dapat mencoreng citra seorang gubernur ini.

Katanya, pimpinan yang memberikan instruksi kepada bawahan untuk melakukan pelarangan terhadap jurnalis maupun masyarakat yang hendak berkunjung dan bersilaturahmi dengan Gubernur di hari Fitri ini adalah tindakan yang sangat tidak manusiawi.

Baginya insiden ini bukan sekadar persoalan diperbolehkan atau tidak masuk ke rumah dinas. Lebih dari itu, kejadian ini adalah cerminan yang menyedihkan tentang bagaimana posisi pers dan masyarakat diperlakukan oleh seorang pemimpin, ketusnya.

"Tindakan ini secara tidak langsung telah menunjukkan bahwa Gubernur Sumbar tidak menganggap jurnalis sebagai mitra strategis yang memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada publik," ujar mantan Ketua PWI Sumbar itu.

Ia sangat menyayangkan hal ini terjadi. Suasana Idul Fitri yang seharusnya dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mempererat hubungan yang harmonis antara pemerintah dan pers, justru ternodai tindakan yang sikap arogansi oknum satpol PP.

Basril Basyar mengingatkan betapa fundamentalnya peranan pers dalam sebuah negara hukum dan demokratis ini.

"Pers adalah pilar penting yang berfungsi sebagai penyambung lidah masyarakat dan pengawas jalannya pemerintahan," terang Basril Basyar.

Mereka bukanlah tamu tak diundang yang kehadirannya bisa dibatasi sesuka hati, terlebih dalam acara yang bersifat publik seperti open house seorang kepala daerah, ujarnya.

Peristiwa penghalangan seperti ini tidak boleh terulang kembali, baik terhadap jurnalis maupun oleh siapa pun, karena ini adalah hak masyarakat untuk bersilaturahmi dengan pemimpinnya," pungkas.

Hingga berita ini ditayangkan media masih dalam tahap mengumpulkan data-data serta upaya konfirmasi pihak terkait lainnya. (cr)

MR.com,Padang| Beberapa Organisasi Masyarakat (Ormas) di Kota Padang turun kejalan menggelar aksi sosial dan solidaritas secara serentak, berbagi takjil pabukoan kepada masyarakat, berpusat di jalan  Bagindo Azis Chan (Depan gedung Youth Center Padang), pada Sabtu (29/3/2025).

Aksi bersama ini melibatkan berbagai Ormas seperti Pemuda Pancasila (PP), Laskar Merah Putih (LMP), FKPPI, HIPAKAD, PPM, RATU PRABU, GRIB JAYA dan Karang Taruna, serta tokoh agama dan masyarakat, turun kejalan untuk membagikan sebanyak 2.000 takjil kepada masyarakat kota Padang.

Aksi itu bukan hanya sekadar berbagi takjil, melainkan sebagai simbol perekat dan pemersatu NKRI. 

Dikesempatan, Ketua Ormas PPM Yudha yang ikut serta di aksi tersebut mengatakan, mari kita jadikan bulan ramadhan ini sebagai momentum untuk mempererat tali silaturahmi dalam memperkuat persatuan demi NKRI.

"Intinya, aksi ini sebagai bentuk dukungan kami dari Ormas terhadap TNI, karena selama ini TNI telah menjaga kedaulatan, keamanan dan pertahanan bangsa," ulasnya lagi.

Kemudian kegiatan ini kami lakukan demi mendorong terwujudnya TNI yang kuat, supaya kekokohan dan kedaulatan NKRI tetap terjaga, sebagaimana amanat pejuang dan UU, kata Yudha.

Terlihat, beberapa ormas juga membawa spanduk dukungan kepada TNI, diantaranya berbunyi TNI Basamo Manjago Nagari, penjaga kedaulatan, keamanan, dan kemajuan bangsa.

Selain itu, ormas dari Pemuda Pancasila(PP) juga menambahkan, kami di sini bukan hanya untuk berbagi takjil, tapi juga menyampaikan pesan bahwa rakyat Padang siap mendukung TNI dalam menjaga keutuhan NKRI.

Pesan Kuat untuk TNI: 

"Kami Ada untukmu!" Melalui spanduk bertuliskan" Tetap Semangat TNI, Kami di Sini Mendukungmu" dan "Rakyat dan TNI Bersatu untuk Negeri", masyarakat Padang menyuarakan apresiasi dan komitmen.

#TNIKuatKarenaRakyat dan #PadangDukungTNI, menunjukkan bahwa dukungan terhadap TNI adalah suara hati masyarakat Sumatera Barat.  

Kolaborasi yang Menginspirasi

Kegiatan ini menjadi contoh nyata bagaimana TNI dan rakyat bisa bersinergi tidak hanya di medan tugas, tetapi juga dalam membangun kehangatan sosial. Kota Padang sekali lagi membuktikan bahwa dukungan kepada TNI adalah dukungan untuk Indonesia yang lebih kuat dan berdaulat.

#TNIKuatKarenaRakyat #PadangDukungTNI

#BersamaTNI

#sahabattni

#lawanpenghasut

Hadir dalam acara tersebut, para tokoh masyarakat yang dihormati, akademisi yang berpengetahuan luas, perwakilan media yang kritis dan informatif, organisasi masyarakat yang bergerak aktif, serta paguyuban yang memperkaya keberagaman kota. Tak ketinggalan, ninik mamak dan cadie pandai, penjaga kearifan lokal, alim ulama turut hadir menambah khidmat suasana.

Walikota Padang, Fadly Amran, menyambut hangat para tamu undangan. Dalam sambutannya, beliau memaparkan visi dan misi pembangunan Kota Padang yang telah diimplementasikan. Program-program inovatif seperti seragam sekolah gratis, BPJS gratis, dan Semar Surau, menjadi bukti nyata komitmen pemerintah kota dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beliau juga menekankan pentingnya amanah dalam menjalankan roda pemerintahan, demi mewujudkan Kota Padang yang lebih baik.

Peter Prayuda, Ketua organisasi kewartawanan KJI (Kolaborasi Jurnalis Indonesia) Sumbar dan Kota Padang, memberikan apresiasi tinggi atas terselenggaranya acara ini. Menurutnya, buka bersama ini menjadi wadah yang efektif untuk mempererat tali silaturahmi antara berbagai elemen masyarakat. "Melalui acara ini, kita dapat saling bertukar pikiran, memperkuat sinergi, dan bersama-sama membangun Kota Padang yang lebih maju," ujarnya.

Acara dilanjutkan dengan tausiyah yang disampaikan oleh seorang ustadz. Dalam tausiyahnya, beliau mengajak para hadirin untuk merenungkan makna kehidupan yang bermanfaat. "Hidup yang sesungguhnya adalah hidup yang memberikan manfaat bagi orang lain, bukan sebaliknya," tutur sang ustadz. Tausiyah ini menyentuh hati para hadirin, membangkitkan kesadaran akan pentingnya berbagi dan peduli terhadap sesama.

Acara buka bersama ini tidak hanya menjadi ajang untuk berbuka puasa, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat persatuan dan kesatuan masyarakat Kota Padang. Semangat kebersamaan yang terjalin diharapkan dapat menjadi modal penting dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan kota. *real*

MR.com, Padang| Menyikapi perihal informasi yang beredar menyangkut dugaan pemblokiran anggaran proyek Urban Flood Control System Improvement in Selected Cities Phase II Padang Sub Project di Sungai Batang Kandis Kota Padang.

Ilyas Firman sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada proyek itu menjelaskan bahwa anggaran yang dimaksud tidak ada pemblokiran.

"Apa yang disampaikan Ketua DPW SUMBAR REPRO, Roni sebagai narasumber menyangkut informasi pemblokiran perlu saya luruskan agar tidak ada salah paham," ujar Ilyas Firman pada Senin(24/3/2025) via telepon.

Berita terkait : Anggaran Mega Proyek Urban Flood Control BWS V Padang di Blokir, Apakah Penyebabnya?

Sebagaimana saya sampaikan ke Roni, sumber dana pinjaman luar negeri (PLN) memang tidak mengalami pemblokiran, jelas Ilyas.

Namun untuk pemanfaatannya saya tetap menunggu arahan dari pembina. Demikian saya sampaikan semoga bisa menjelaskan kondisinya, sehingga informasi yang disampaikan tidak lagi simpang siur, tutup Ilyas Firman.

Sebelumnya, informasi pemblokiran anggaran pada Urban Flood Control System Improvement in Selected Cities Phase II Padang Sub Project di Sungai Batang Kandis Kota Padang sempat menjadi buah bibir di lingkungan masyarakat.

"Pasalnya, dana mega proyek sebesar 110 miliar yang dikerjakan dari tahun 2024- 2025 merupakan pinjaman luar negeri (PLN)," ujar Ketua DPW SUMBAR REPRO Roni yang kembali menanggapi pernyataan dari PPK tersebut.

Menurutnya, kata pemblokiran anggaran dengan ungkapan menunggu arahan dari pembina, hanya berbeda dari ucapannya saja. Sementara tujuannya satu, sama-sama belum merealisasikan anggaran.

Kemudian informasi pemblokiran anggaran ini beredar setelah penggrebekan tambang galian C di Kabupaten Padang Pariaman yang dilakukan Satuan Reskrim Polres Padang Pariaman, pada Kamis (13/3/2025) waktu lalu, ungkapnya lagi.

Dalam penggrebekan, kata Roni, tersiar kabar informasi dari masyarakat bahwa material batu jeti yang keluar dari lokasi tambang yang terindikasi ilegal itu, dipasok untuk kebutuhan proyek yang sedang ditangani Satker SNVT PJSA_WS. Indragiri_ Akuaman.WS Kampar,WS. Rokan Provinsi Sumatera Barat melalui PPK nya Ilyas Firman.

Pada penggrebekan yang dilakukan, Satuan Reskrim Polres Padang Pariaman mengamankan tiga(3) (alat Excavator dan lima (5) unit truk. Informasinya batu jeti yang dikeluarkan dari lokasi tambang ilegal dipesan oleh PT. Arafah Alam Sejahtera sebagai kontraktor pelaksana nya, ketus Roni.

Dicurigainya alasan menunggu arahan dari pembina atau apa pun sebutannya dari PPK itu ada keterkaitannya dengan kejadian penggrebekan.

Bagaimanakah tanggapan aktivis dan penggiat hukum terkait hal tersebut..?

Media masih dalam mengumpulkan data-data dan upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.(cr)