Mitra Rakyat

Artikel tersebut mengungkapkan fakta pahit mengenai kondisi fisik jalan yang seharusnya menjadi simbol keberhasilan program preservasi infrastruktur, namun justru menjadi sumber kekhawatiran dan kecemasan masyarakat akan keselamatan berkendara.

Kondisi Jalan yang Memprihatinkan

Seiring meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas di jalur ini, tidak bisa dipungkiri bahwa kerusakan jalan menjadi faktor utama penyebabnya. Banyak titik di ruas jalan ini menunjukkan kerusakan struktural serius, retakan, lubang, bahkan deformasi badan jalan yang mengganggu kenyamanan dan keamanan pengguna.

Rusmadi, seorang sopir truk yang rutin melintas di jalur tersebut, menyatakan bahwa kondisi jalan yang buruk tidak hanya mempercepat kerusakan kendaraannya, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan yang berakibat fatal.

Program Preservasi Ujian Nyata yang Gagal

Preservasi jalan merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga umur dan fungsi jalan agar tetap optimal. Anggaran besar yang dialokasikan melalui APBN, khususnya dari Direktorat Jenderal Bina Marga dan BPJN Sumbar, seharusnya mampu memberikan hasil nyata.

Namun kenyataannya, program ini tampaknya gagal mencapai tujuannya. Banyak pihak menilai bahwa kegiatan preservasi yang dilakukan hanya bersifat sementara dan tidak menyentuh akar permasalahan, seperti pondasi dan struktur utama jalan yang sudah tidak layak.

Dari sudut pandang teknis, pendekatan preservasi yang dilakukan selama ini dinilai tidak cukup efektif untuk memperpanjang masa guna jalan secara berkelanjutan. Sebagian ahli bahkan menyarankan bahwa rekonstruksi menyeluruh adalah solusi yang lebih tepat dan permanen.

Rekomendasi dan Harapan Masyarakat

Afiyandri, penggiat hukum sekaligus anggota PERADI yang turut mengamati kondisi jalan ini, menegaskan bahwa “beberapa titik di ruas ini tidak cukup diperbaiki dengan metode preservasi. Harus dilakukan rekonstruksi total agar kondisi jalan benar-benar membaik dan tahan lama. 

Ia juga menyarankan agar kajian ulang dilakukan secara menyeluruh agar penanganan yang dilakukan tepat sasaran dan tidak sia-sia.

Masyarakat sendiri sangat berharap bahwa BPJN Sumbar dan pihak terkait segera melakukan evaluasi mendalam. Mereka menginginkan solusi jangka panjang, bukan hanya perbaikan sementara yang bersifat kosmetik. Pertanyaan yang masih mengemuka adalah, berapa titik yang benar-benar memerlukan rekonstruksi? Sampai saat ini, jawaban pasti dari pihak berwenang masih belum diperoleh.

Menunggu Keputusan yang Tepat

PPK 2.2 PJN Wilayah II Sumbar, Dani, saat dihubungi media tersebut melalui komunikasi digital, cenderung lambat merespons dan belum memberikan kepastian langkah konkret. Keadaan ini menimbulkan kekhawatiran bahwa penanganan jalan ini tertinggal dari kebutuhan mendesak masyarakat.

Kondisi jalan nasional di Kabupaten Sijunjung – Dharmasraya memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan seluruh pihak terkait. Investasi besar melalui APBN harus mampu memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan, bukan sekadar angka di laporan keuangan. 

Pendekatan rekonstruksi, sebagai solusi jangka panjang, harus menjadi prioritas demi keselamatan pengguna jalan dan keberlanjutan infrastruktur transportasi di Sumatera Barat.

Semoga ke depan, program preservasi ini tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar membawa perubahan nyata demi kesejahteraan masyarakat dan masa depan infrastruktur Sumatera Barat.

Penulis : Chairur Rahman

#InfrastrukturSumbar #KonstruksiJalan #KesejahteraanMasyarakat #SumateraBarat

Penghargaan ini menjadi momen penting dalam memperkuat peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam pembangunan ekonomi daerah, sekaligus memperlihatkan komitmen Bank Nagari dalam inovasi layanan digital yang mampu bersaing secara nasional maupun internasional.

Direktur Utama Bank Nagari, Gusti Candra, menyampaikan apresiasi atas apresiasi yang diberikan. Ia menegaskan bahwa keberhasilan ini akan menjadi motivasi bagi seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian Sumatera Barat, terutama dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Ini adalah bukti nyata bahwa Bank Nagari mampu bersaing dan berinovasi di tengah tantangan ekonomi global. Kami akan terus berupaya memperkuat layanan digital dan mendukung pembangunan ekonomi daerah,” ujarnya Kamis (31/7).

Ajang Indonesia Best BUMD Awards 2025 sendiri diselenggarakan oleh Warta Ekonomi dengan tema “Resilient Regions, Progressive Nation: Elevating BUMD Excellence Amid Economics Shifts”. Acara ini menyoroti pentingnya pengelolaan BUMD secara profesional, di tengah tekanan ekonomi global dan dinamika geopolitik yang turut memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional.

Muhamad Ihsan, CEO & Chief Editor Warta Ekonomi, dalam sambutannya menyatakan bahwa kondisi ekonomi saat ini menuntut BUMD untuk memperkuat perannya dalam pembangunan lokal. Ia menambahkan bahwa dari 1.091 BUMD yang dievaluasi secara internal, terpilih 73 perusahaan dengan kriteria ketat, termasuk inovasi digital dan prinsip ESG (Environmental, Social, Governance).

Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri, turut hadir dan menegaskan perlunya profesionalisme dalam pengelolaan BUMD. Ia menyoroti bahwa masih banyak BUMD yang belum optimal akibat praktik pengelolaan yang tidak transparan, nepotisme, serta pemilihan sektor usaha yang tidak sesuai potensi daerah.

“BUMD seharusnya berfungsi menambah PAD, membuka lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pengelolaan yang tidak profesional justru bisa membebani daerah,” tegas Tito.

Kemendagri juga tengah menyusun Rancangan Undang-Undang BUMD dan membentuk Direktorat Jenderal Pembinaan BUMD untuk memperkuat pengawasan dan pembinaan. Menurut Tito, pengelola BUMD harus dipilih berdasarkan meritokrasi dan pertimbangan bisnis, bukan politik.

Ketahanan ekonomi daerah adalah pondasi ketahanan nasional, demikian pungkas Tito, menegaskan pentingnya penguatan BUMD yang sehat dan profesional demi masa depan Indonesia yang lebih kuat. (rel)

Namun, di balik sorak sorai perayaan, terselip pemandangan menyayat hati, pemandangan yang mencerminkan kelalaian dan ketidakpedulian terhadap aset daerah.

Di kawasan perkantoran Dinas Perhubungan (Dishub), sebuah bangunan yang seharusnya menjadi simbol pengelolaan aset yang profesional justru menunjukkan tanda-tanda kerusakan yang mengkhawatirkan. 

Atapnya hilang, catnya mengelupas, dan kondisi fisiknya memprihatinkan, sebuah gambaran nyata dari ketidakpedulian yang menganga di tengah kota yang sedang berbenah.

Baca : Merayakan Hari Jadi ke-356, Kota Padang Dihadapkan Pada Kenyataan Miris Aset Pemerintah yang Terabaikan

Padahal, bangunan itu adalah bagian dari aset berharga yang seharusnya dijaga dan dipelihara. Sebuah warisan yang mencerminkan tanggung jawab moral dan administratif, sekaligus investasi masa depan. 

Sayangnya, pengamatan langsung di lapangan menunjukkan bahwa aset ini terabaikan. Bahkan, sejumlah warga dan pengamat, seperti Doni Saputra, menyampaikan keprihatinan mendalam.

Doni menyebutkan, kelalaian ini tak lepas dari minimnya pengawasan dan rasa tanggung jawab dari pihak pengelola. “Ini menunjukkan adanya ketidakpedulian atau mungkin kurangnya pengawasan terhadap aset-aset penting milik daerah. Padahal, setiap bangunan dan kendaraan operasional OPD seharusnya mendapatkan perawatan yang cukup, apalagi sumber pembiayaannya berasal dari anggaran daerah,” ujarnya dengan nada serius.

Lebih jauh, Doni mempertanyakan alokasi anggaran pemeliharaan aset di Pemko Padang. “Kalau anggaran sudah disediakan, mengapa aset seperti ini dibiarkan rusak? Apakah ada kendala administratif atau justru pengabaian yang sengaja dilakukan?” tanyanya penuh tanda tanya.

Kondisi memprihatinkan ini menjadi refleksi bahwa pengelolaan aset daerah masih jauh dari harapan. Dishub, yang selama ini dikenal sebagai salah satu penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) cukup signifikan, seharusnya menjadi contoh dalam pengelolaan aset yang tertib dan bertanggung jawab.

Saat dikonfirmasi melalui telepon pada Rabu (30/7/2025), Kepala Dinas Perhubungan, Ances Kurniawan, terkesan enggan berkomentar. Bahkan, setelah mengetahui konfirmasi media, nomor teleponnya diduga langsung diblokir. Sebuah tindakan yang memperlihatkan ketidakmampuan pejabat untuk memberikan hak publik terhadap informasi yang seharusnya terbuka.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Dishub terkait kondisi bangunan tersebut. Ketidakpastian ini makin memperkuat kesan bahwa pengelolaan aset di lingkungan Pemerintah Kota Padang masih menyisakan banyak pekerjaan rumah.

Di saat momentum hari jadi kota, rasa bangga seharusnya diimbangi dengan tanggung jawab moral dan administratif. Merawat warisan dan aset daerah yang bernilai historis dan strategis bukan sekadar kewajiban formal, melainkan sebuah keharusan moral untuk menjaga identitas kota yang sedang berbenah.

Pemerintah Kota Padang harus segera melakukan evaluasi dan mengambil langkah nyata memperbaiki dan memelihara aset yang ada. Jangan biarkan warisan berharga ini berubah menjadi simbol kelalaian dan ketidakpedulian yang justru menggerus citra kota.

Membangun kota yang maju dan bermartabat tak hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga tentang bagaimana kita menjaga dan merawat aset yang menjadi bagian dari identitas dan sejarah daerah. 

Hari jadi ke-356 ini seharusnya menjadi momentum untuk introspeksi dan perbaikan nyata, demi masa depan Kota Padang yang lebih baik dan berwibawa.

Penulis: Chairur Rahman (wartawan muda)