Mitra Rakyat

​Kapolres Agung Tribawanto menegaskan, agenda akhir tahun ini bukan sekadar pamer kecepatan. "Grasstrack dan motocross bukan hanya soal siapa yang paling cepat," ujarnya, "tapi bagaimana kita bisa membangun semangat kebersamaan, disiplin, dan menjauhkan anak muda dari kegiatan negatif."

Event ini diplot sebagai sarana pembinaan sportivitas dan kreativitas generasi muda di ranah otomotif, sekaligus mempererat silaturahmi komunitas se-Sumatera Barat.

​Total Rp85 Juta, 16 Kelas Balap

​Daya tarik utama event resmi ini adalah total hadiah yang menggiurkan, hadiah Rp85 juta diperebutkan para juara umum dari berbagai kategori. Panitia telah menyiapkan 16 kelas balapan, meliputi Trail Tune Up 180 cc (Open) dan Bebek Modifikasi 130 cc, hingga kategori pembibitan seperti Mini Moto usia 14 tahun ke bawah.

​Demi menjaring talenta lokal, panitia menyediakan kategori khusus bagi pembalap pemula dan lokal Pasbar. Meski demikian, event ini tetap terbuka. Peserta dari luar daerah diizinkan bersaing di kategori Open dan Pemula Sumbar, menjamin level kompetisi yang tinggi dan tontonan yang menarik.

​Sirkuit Ekstrem HIC Padang Tujuh

​Arena laga dipilih di Sirkuit Permanen HIC Padang Tujuh di Kecamatan Pasaman. Lintasan ini dikenal menantang, menyajikan kombinasi tanjakan, turunan, dan tikungan ekstrem yang menguji kemampuan rider profesional maupun pemula.

​Deru mesin dan debu yang mengepul diperkirakan akan menjadi magnet bagi ribuan penonton, memadati area sirkuit. Kapolres Agung berharap kegiatan ini menjadi langkah nyata Polres Pasaman Barat merangkul komunitas anak muda. 

"Kami ingin anak-anak muda Pasbar menyalurkan energi positifnya lewat olahraga," katanya. "Jika diarahkan dengan baik, mereka bisa berprestasi hingga tingkat nasional.”

​Event ini terselenggara berkat kerja sama dengan HIC Racing Padang Tujuah dan dukungan penuh komunitas otomotif Sumatera Barat. Panitia menjamin keamanan dan kenyamanan acara dengan fasilitas pendukung lengkap.

​Grasstrack & Motocross Kapolres Cup 2025 dipastikan menjadi agenda otomotif terbesar di wilayah barat Sumatera Barat, sekaligus menjadi momentum memperkuat sinergi Polri dengan masyarakat. "Semoga acara ini menjadi ajang tahunan," tutup Kapolres Agung, "dan mampu membawa nama Pasaman Barat lebih dikenal di kancah otomotif nasional."

​Informasi pendaftaran dapat menghubungi Sekretariat panitia di Pasar Padang Tujuah atau kontak resmi Roy (0813-7401-2345).**

Ketua Lembaga Missi Reclasseering Republik Indonesia (LMR RI) Sumatera Barat, Ir. Sutan Hendy Alamsyah, mengaku pihaknya menerima banyak laporan soal ketidakberesan proyek tersebut. Salah satunya terkait material batu yang dipakai.

“Publik butuh kejelasan yang konkret, bukan sekadar lisan. Harus ada bukti legalitas penggunaan material sesuai aturan,” kata Sutan ketika dihubungi lewat telepon, Jumat (3/10).

Baca : Rahmad Yuhendra Buka Suara Soal Kejanggalan Proyek Seawall di Pasaman Barat

Batu dari Quarry Tak Berizin?

Sutan menilai, indikasi penggunaan batu dari quarry tak berizin harus segera dibuka ke publik. Pasalnya, material inti menjadi bagian krusial dalam ketahanan seawall. “Kalau hanya kwitansi pembayaran tanpa dokumen pendukung izin tambang, itu tidak bisa dijadikan bukti sah. Apalagi sudah jelas disebut dalam RAB, material wajib sesuai spesifikasi,” ujarnya.

Misteri Geotekstil

Tak hanya soal batu, pemasangan geotekstil juga menjadi tanda tanya besar. Meski pihak penyelenggara sempat mengirimkan dokumentasi ke media, publik meragukan keaslian waktunya. “Dokumen menunjukkan pemasangan pada 27 September. Padahal kontrak menyebut pekerjaan dimulai 14 Juni 2025. Ada selisih yang perlu diklarifikasi,” kata Sutan.

Menurutnya, fatal jika seawall tersebut dibangun tanpa geotekstil. Sebab, tekanan air laut dari bawah bisa merusak susunan batu meski disusun dengan tekanan tertentu. “Kalau ini benar diabaikan, kekuatan seawall jelas diragukan. Negara yang akhirnya dirugikan,” tambahnya.

Pelaksana Emosional, Publik Curiga

Kecurigaan publik juga makin menguat ketika media mencoba mengonfirmasi ke pihak pelaksana lapangan dari CV. Rayanza. Alih-alih memberi data, pihak rekanan disebut merespons dengan nada emosional.

“Seharusnya sebagai pelaksana, Dwi bisa menjawab dengan data resmi. Kalau marah-marah justru makin menimbulkan tanda tanya,” kata Sutan.

Desakan pada Aparat Penegak Hukum

Sutan menegaskan, dengan banyaknya kejanggalan, proyek ini layak menjadi atensi aparat penegak hukum (APH). Apalagi, lokasi pekerjaan cukup jauh dari pantauan publik maupun lembaga independen.

“Kalau benar ada penggunaan material tak berizin dan spesifikasi tidak sesuai kontrak, maka ini bukan hanya persoalan administrasi, tapi jelas pelanggaran hukum,” tegasnya.

Redaksi masih dalam tahap mengumpulkan data-data dan upaya konfirmasi pihak terkait lain.

Penulis : Chairur Rahman

Melalui sambungan telepon pada Selasa, 30 September, Rahmad menjawab singkat soal isu izin tambang galian C yang disebut menjadi pemasok material batu proyek senilai Rp2,55 miliar itu. “Ada izin,” kata Rahmad. Ia tak mengirimkan salinan dokumen untuk memperkuat pernyataannya.

Baca : Dugaan Kejanggalan di Proyek Seawall Rp 2,55 Miliar di Pasaman Barat, Dikonfirmasi Rekanan "Emosi"

Rahmad, yang juga merangkap sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek, menegaskan bahwa pemasangan seawall tetap mengikuti spesifikasi. Ia mengirimkan foto bertanggal 27 September yang memperlihatkan pemasangan geotekstil, lapisan dasar yang dinilai krusial untuk memperkuat konstruksi.

Namun, bukti foto itu justru memunculkan tanda tanya baru. Berdasarkan kontrak, proyek yang digarap CV Rayazka ini harus dimulai pertengahan Juni dengan masa pelaksanaan 198 hari. Jika geotekstil baru terpasang pada akhir September, publik meragukan kapan sesungguhnya pekerjaan dimulai.

Kecurigaan semakin menguat karena material batu yang dipakai disebut-sebut berasal dari quarry tanpa izin lengkap. Bobot batu dan pola penyusunannya pun dinilai tak sesuai spesifikasi. Dugaan lain, pembangunan awal tidak dilengkapi geotekstil dari awal, sebab, geotektil baru dipasang pada bulan september diduga hanya sebagai laporan kepada PPK.

Saat redaksi mitrarakyat.com mencoba mengonfirmasi hal ini ke kontraktor pelaksana, Dwi, respons yang diterima justru bernuansa kesal dengan mengatakan “Media tidak sopan,”.

Keterangan setengah hati dari pihak dinas dan kontraktor membuat publik menunggu tindak lanjut aparat pengawas, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan aparat penegak hukum. Proyek yang digadang-gadang melindungi pesisir Sasak dari abrasi justru kini terancam menjadi simbol lemahnya pengawasan.

Hingga berita ini ditayangkan media masih dalam tahap mengumpulkan data-data dan upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.

Penulis : Chairur Rahman

Namun, dari pantauan tim media, pekerjaan fisik tersebut diduga tak sesuai spesifikasi. Seorang warga sekitar yang enggan disebut namanya menyebut pemasangan lapisan geotekstil, bahan kain khusus untuk mencegah erosi tanah dasar pantai tidak terlihat di lokasi.

“Seharusnya ada geotekstil dipasang sebelum batu ditumpuk, tapi tampaknya tidak ada. Tidak terlihat tanda-tanda dipasang,” kata warga itu.

Batu Ilegal?

Selain persoalan teknis, sumber material batu juga menimbulkan tanda tanya. Informasi yang dihimpun menyebut batu berasal dari tambang galian C di sekitar Pasaman Barat. Masalahnya, tambang tersebut diduga belum memiliki izin resmi alias ilegal. Jika benar, penggunaan material itu melanggar aturan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Proyek pengaman pantai ini berada di bawah kewenangan Dinas Sumber Daya Air Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat. Namun hingga berita ini ditulis, pihak dinas belum memberikan penjelasan terkait dugaan penyimpangan teknis maupun legalitas material.

Kontraktor Melawan

Saat dikonfirmasi via aplikasi WA, Dwi, kontraktor pelaksana dari CV Rayazka, merespons terkesan dengan nada tinggi. Ia menuding wartawan tidak sopan karena datang ke lokasi tanpa konfirmasi kepadanya.

“Mengenai geotek, bapak datang hanya sebentar, apa bisa langsung bilang tidak ada geotek? Pekerja saya sudah susah payah masang. Apa perlu saya suruh mereka menjelaskan satu-satu?,” ujar Dwi.

Soal dugaan penggunaan batu dari tambang ilegal, Dwi tak menjawab secara langsung. Ia hanya menegaskan sudah menunjukkan bukti pembelian material dan bahan bakar kepada wartawan lain.

“Saya cukup hati-hati pak dalam pekerjaan ini. Kalau ada media datang dengan sopan, saya pasti layani. Saya perlihatkan bukti belanja saya. Tapi kalau hanya datang foto-foto tanpa koordinasi, itu yang saya tidak terima,” katanya.

Minim Transparansi

Respons emosional kontraktor itu justru menambah sorotan publik terhadap transparansi proyek. Menurut pakar pengadaan publik, sikap kontraktor seharusnya terbuka, bukan defensif. Apalagi proyek bernilai miliaran rupiah tersebut dibiayai dari anggaran negara.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dengan jelas menyatakan pers memiliki fungsi kontrol sosial, termasuk mengawasi jalannya pembangunan. Sikap konfrontatif terhadap jurnalis justru menimbulkan kecurigaan.

Pantai Sasak sendiri selama ini menjadi salah satu titik rawan abrasi di Pasaman Barat. Sejumlah rumah warga kerap terancam ombak besar. Karena itu, proyek pengaman pantai sangat krusial. Namun bila pelaksanaannya tak sesuai spesifikasi dan menggunakan material ilegal, tujuan melindungi warga bisa gagal tercapai.

Hingga berita ini ditayangkan media masih dalam tahap mengumpulkan data-data dan upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.

Penulis : Chairur Rahman

Keresahan itu ditanggapi serius oleh Kapolres Pasaman Barat, AKBP Agung Tribawanto, S.Ik. Sabtu malam, 20 September 2025, ia mengerahkan personel untuk patroli intensif di jalur yang kerap dijadikan arena balap liar.

Patroli dipimpin Kasat Lantas Polres Pasaman Barat, AKP Nanin Aprilia F., S.Tr.K., M.H., M.Sc (Eng). Beberapa titik rawan, mulai dari Jalur 32, Simpang Pertanian, hingga Simpang Padang Tujuh, menjadi sasaran penyisiran.

“Patroli Kamtibmas ini fokus pada balap liar dan kenakalan remaja di malam minggu,” kata Agung. Menurutnya, balap liar tak hanya mengganggu kenyamanan, tapi juga membahayakan keselamatan jiwa.

Lebih dari Razia

Patroli tidak hanya berhenti pada penindakan. Polisi juga memberi imbauan langsung kepada para pemuda yang nongkrong di jalanan. “Selain membahayakan diri sendiri, aksi ini juga berisiko bagi orang lain karena dilakukan di jalan umum yang padat,” ujar Kapolres.

Suara Warga

Masyarakat menyambut langkah kepolisian ini. Mulyadi, 45 tahun, warga Simpang Pertanian, mengaku keluarganya sering terganggu dengan suara bising motor setiap malam minggu.

“Kalau lewat tengah malam, seperti dengar balapan di sirkuit. Anak-anak susah tidur. Alhamdulillah sekarang ada patroli, jadi lebih tenang,” katanya.

Hal senada disampaikan Rini, 38 tahun, warga sekitar Jalur 32. “Knalpot brong itu sampai bikin rumah bergetar. Kami berharap patroli tidak hanya sesekali, tapi berlanjut,” ujarnya.

Peran Keluarga

Agung menegaskan, pengawasan orang tua juga penting untuk mencegah anak terjerumus dalam balap liar. “Kerjasama keluarga sangat dibutuhkan. Polisi tidak bisa bekerja sendiri,” katanya.

Ia memastikan patroli rutin akan terus digelar setiap akhir pekan. Polres bersama jajaran Polsek memetakan lokasi rawan untuk pengawasan ketat. “Dengan tindakan tegas, kami berharap balap liar bisa ditekan, dan malam minggu kembali tenang,” ujarnya. Tim

Editor : Chairur Rahman

‎Pertemuan yang berlangsung santai, Jumat  (19/09) diikuti belasan wartawan dari berbagai media di Pasaman Barat baik media cetak, elektronik maupun media online yang sehari-hari bertugas di Pasaman Barat.

"Tujuan kami mengundang rekan-rekan wartawan adalah menjalin sekaligus mempererat silaturahmi agar bisa saling berkomunikasi terutama terkait pemberitaan yang positif dan bersifat membangun," ujar Dirwansyah

‎Ia mengatakan, sebagai ketua DPRD yang baru menjabat, masih belum banyak mengenal wartawan yang bertugas di Pasaman Barat, khususnya di lingkungan DPRD dan biasa meliput kegiatan-kegiatan wakil rakyat. 

‎"Mari kita bangun komunikasi yang baik dan saling bersinergi sehingga bisa memberikan informasi akurat, penting dan mencerdaskan seluruh masyarakat demi Pasaman Barat yang lebih baik dan maju," pesannya.

‎Mewakili rekan-rekan Wartawan  menyambut sangat baik pertemuan dengan Ketua DPRD dan Para Ketua Komisi dan anggota Komisi,  berharap komunikasi dapat terus dibangun dan saling bersinergi untuk kemajuan Pasaman Barat 

‎"Kami mengapresiasi pertemuan ini dan berharap bisa menjadi awal yang baik dalam menjalin komunikasi dan meningkatkan kemitraan wartawan dan anggota dewan," ucap Rajo alam.(DDR)

‎"Beberapa hari belakangan hujan melanda meski intensitasnya tidak selalu tinggi. Masyarakat perlu waspada dari segala potensi bencana yang bisa muncul," ujar Erianto, Rabu (17/09).

Erianto juga menyampaikan bahwa selama musim hujan ‎Bencana yang berpotensi terjadi, mulai dari longsor, banjir, hingga angin kencang. Termasuk juga penyebaran penyakit demam berdarah atau DBD.

Menurut ‎Erianto, beberapa kawasan di Kabupaten Pasaman Barat memang rawan terjadi bencana. Khususnya permukiman yang berada di bantaran sungai.

‎"Maka masyarakat di lokasi rawan perlu lebih waspada lagi. Segera lakukan tindakan apabila bencana muncul," imbuhnya.

‎Dia juga meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasaman Barat bersiaga. Terutama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai garda terdepan penanganan bencana.

‎"Siapkan segala yang dibutuhkan dengan matang, karena bencana bisa datang secara tiba-tiba," sebutnya.

‎Terakhir, Erianto juga meminta orang tua mengawasi anak-anaknya saat bermain, Terutama saat bermain di sungai yang berpotensi terbawa arus.

‎"Awasi anak-anak dalam bermain, karena beberapa kasus ditemukan mereka terbawa arus di sungai saat sedang bermain," pungkasnya.(DDR)

‎Dalam kondisi dunia yang terus berubah dengan tantangan arus informasi yang semakin cepat, Ketua DPRD Pasaman Barat Dirwanyah  mengajak seluruh masyarakat menjaga suasana kondusif di lingkungan masing-masing.

"Marilah kita perkokoh semangat perdamaian, saling menghormati, dan menjaga persatuan di tengah keberagaman", ujar Ketua DPRD, Jum'at (12 /09)

‎Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD mengingatkan masyarakat untuk lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi.

“Hindarilah berita-berita yang belum jelas kebenarannya atau berpotensi memecah belah. Pastikan setiap informasi yang kita terima dan sebarkan benar dan bermanfaat demi menjaga kerukunan serta ketenteraman masyarakat,” tegasnya.

‎Menurut Ketua DPRD, peringatan Maulid Nabi menjadi sarana memperkuat ukhuwah islamiyah, mempererat persaudaraan, serta menumbuhkan semangat kebersamaan dalam membangun Pasaman Barat yang religius, rukun, dan damai.

Ketua DPRD berharap momentum ini dapat meningkatkan semangat beribadah, memperbaiki akhlak, dan menumbuhkan kesadaran menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

‎Ketua DPRD  juga menekankan bahwa peringatan Maulid Nabi bukan sekadar seremonial, tetapi momentum penting untuk meneladani akhlak mulia Rasulullah SAW.

“Semoga kesempatan ini memberikan semangat dan harapan baru dalam membangun Pasaman Barat yang semakin Sejahtera, Aman, Adil, Merata dan Beradat,” tambahnya.

‎Ia mengajak seluruh umat mengambil hikmah dari kehidupan Nabi Muhammad SAW sebagai uswah hasanah (suri teladan terbaik) yang membawa risalah Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin.

“Keteladanan beliau dalam akhlak, kejujuran, kesabaran, dan kepedulian sosial harus kita jadikan panutan dalam kehidupan sehari-hari,” pesannya.(DDR)

Dalam kesempatan berbincang dengan awak media ini, menuturkan bahwa pembelian mobil dinas Pimpinan DPRD Pasbar tersebut sudah sesuai regulasi dan aturan yang sah dan sudah di terima oleh seluruh anggota Fraksi di DPRD dan Pemda Pasaman Barat.

"Kami sebagai pimpinan DPRD Pasaman Barat, baik dari Golkar, PKS dan PAN hanya menerima keputusan yang sudah di sahkan dalam anggaran yang sudah dirumuskan oleh Pemda dan DPRD, bukan kemauan pribadi saya atau pimpinan lainnya" jelas Dirwansyah.

Menanggapi atas banyaknya serangan kepada pimpinan DPRD Pasaman Barat saat ini, Partai Golkar selaku Partai Pemenang dan sebagai Ketua DPRD Pasaman Barat, melalui Wakil Ketua DPD Partai Golkar Pasaman Barat Kasmanedi menyampaikan kepada awak media ini yang saat itu di dampingi oleh Ketua DPD Partai Golkar Dirwansyah, sangat merespon sekali atas informasi berita dimasyarakat saat ini. 

"Kami berterima kasih sekali atas informasi dan masukan yang disampaikan oleh beberapa tokoh dan masyarakat Pasaman Barat dan dengan ini kita semua dapat mengambil hikmahnya, ternyata masyarakat dan para tokoh sangat peduli dengan Pasaman Barat kita ini" terang Kasmanedi

"Sebagai ketua Partai Golkar Dirwansyah dan ketua DPRD serta Pimpinan DPRD Pasaman Barat lainnya baik dari PKS dan PAN, insyaallah bersedia dan setuju mobil dinas yang telah diberikan tersebut di kembalikan ke Pemda dan siap naik angkutan umum demi Pasaman Barat" terangnya di rumah dinas Ketua DPRD (10/09).

"Tentunya pengembalian mobil dinas tersebut harus sesuai dengan regulasi yang ada yang mengatur tentang  pengelolaan barang milik daerah dan harus sesuai juga dengan aturan di  BKAD Pasbar" tambah Kasmanedi yang juga aktif sebagai Advokat di Pasaman Barat.

Sebelumya banyak pemberitaan di media massa, memberitakan tentang pimpinan DPRD mempertaruhkan citra Pasaman Barat dengan membeli mobil Dinas Baru disaat Pasaman Barat sedang defisit anggaran  yang harusnya efisiensi, karena Pasaman Barat sedang terpuruk, banyak program pemerintah tidak berjalan normal, seperti pengobatan gratis dan beban hutang belanja yang belum selesai serta gedung DPRD yang masih tidak terurus, jalan dan jembatan.(DDR)

MR.com, PASAMAN BARAT| Polres Pasaman Barat menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah/2025 Masehi yang dirangkai dengan prosesi peletakan batu pertama pembangunan Mushalla Darul Agung di Mapolsek Pasaman, Kamis, 4 September 2025.

Acara yang berlangsung khidmat itu dipimpin Kapolres Pasaman Barat, AKBP Agung Tribawanto, S.Ik, dan dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimca), tokoh masyarakat, tokoh agama, perwakilan perbankan, serta unsur pemerintahan dari tiga kecamatan, yaitu Kecamatam Pasaman, Luhak Nan Duo, dan Sasak Ranah Pasisie.

Dalam sambutannya, Agung menekankan pentingnya meneladani akhlak Rasulullah dalam pelaksanaan tugas kepolisian. “Tema Maulid tahun ini adalah ‘Dengan Meneladani Akhlak Rasulullah SAW Kita Wujudkan Polri Presisi Guna Mendukung Asta Cita’. Keteladanan Rasulullah harus menjadi pedoman, terutama nilai kejujuran, amanah, dan kepedulian sosial,” ujar Agung.

Agung menambahkan, pembangunan Mushalla Darul Agung menjadi wujud pengamalan sila pertama Pancasila. “Mushalla ini bukan hanya untuk anggota Polri, tetapi juga terbuka bagi masyarakat dan musafir yang melintas di kawasan Batang Toman,” katanya.

Kapolsek Pasaman, AKP Zulfikar, menyampaikan terima kasih atas dukungan pimpinan Polres. Menurut dia, lokasi mushalla yang berada di jalur utama dipilih agar dapat dimanfaatkan masyarakat sekitar.

Acara dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an, diikuti tausiyah Ustadz Suharjo Lubis yang mengingatkan pentingnya meneladani akhlak Nabi Muhammad dalam kehidupan sehari-hari. Prosesi peletakan batu pertama dilakukan secara simbolis oleh Kapolres Agung, disusul Kapolsek Zulfikar, Camat Luhak Nan Duo, Camat Sasak Ranah Pasisie, serta perwakilan Camat Pasaman.

Hadir pula pimpinan bank, wali nagari, pengurus Bhayangkari, purnawirawan Polri, dan warakawuri. Dukungan kolektif itu, kata Agung, menjadi semangat bersama untuk membangun mushalla yang diharapkan memperkuat spiritualitas anggota Polri dan mempererat hubungan dengan masyarakat.

Acara ditutup doa bersama agar pembangunan Mushalla Darul Agung berjalan lancar dan memberi keberkahan bagi Pasaman Barat.

Editor : Chairur Rahman

‎Anggota DPRD yang turut mendampingi antara lain Sukoco, Dedi Joinaidi, dan Suwandi. Acara juga diikuti wali nagari serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.

‎Dalam sambutannya, Bupati Yulianto menyampaikan apresiasi kepada PSHT yang telah berdiri sejak 1993 di Pasbar. Menurutnya, keberadaan organisasi ini berperan penting dalam membina generasi muda.

‎“Sebagai kepala daerah, saya mengucapkan terima kasih kepada pengurus PSHT dan seluruh anggota yang telah berkontribusi bagi daerah. Saya berharap organisasi ini semakin berkembang, baik dari segi kualitas maupun jumlah anggota,” ujarnya.

‎Sementara itu, anggota DPRD Pasbar, Suwandi, menyatakan komitmen untuk memberikan dukungan penuh terhadap PSHT, salah satunya melalui pokok-pokok pikiran pada tahun 2026.

‎Pj. Wali Nagari Limau Puruik, Desi Arisanti, menambahkan bahwa kegiatan PSHT tidak hanya fokus pada penguatan internal anggota, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat. Tahun ini, lebih dari 30 anggota baru diterima, disertai pelayanan masyarakat melalui PMI, BPJS Kesehatan, dan Dinas Ketahanan Pangan.

‎“Dengan begitu, kegiatan ini tidak hanya membangun kebersamaan, tetapi juga memberikan pelayanan nyata kepada masyarakat,” tutur Des. (DDR)

Berdasarkan pantauan media ini di Kejaksaan Negeri Pasaman Barat, terlihat tim penyidik sedang melakukan penyerahan dua orang tersangka kepada jaksa penuntut.

"Benar hari ini dua berkas tersangka tersebut telah di terima tahap duanya dan telah di antarkan ke Lapas Talu" jelas pihak tim Polsek Lembah Melintang. 

Penahanan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Pasaman Barat terhitung 20 hari kedepan setelah itu baru di lakukan perpanjangan untuk segera di limpahkan mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Pasaman Barat.

Di tempat terpisah pelapor Sendri sangat memberikan apresiasi dan Support kepada Polsek Lembah Melintang dan tim Kejaksaan Negeri Pasaman Barat telah membantu menyelesaikan laporannya semaksimal mungkin sejak bulan Februari 2025 yang lalu.

" Saya sangat berterima kasih sekali kepada tim Polsek Lembah Melintang dan Kejaksaan Negeri Pasaman Barat yang telah membantu saya menyelesaikan kasus yang saya laporkan, semoga keadilan dan kesamaan di mata hukum  bisa saya dapatkan", ungkap Sendri yang biasa di panggil Dosen tersebut melalui media ini.

Dosen juga menjelaskan bahwa sebelum dilakukan penahanan dan upaya hukum para pihak telah diupayakan untuk berdamai melalui mediasi di Polsek Lembah Melintang beberapa kali, namun Tersangka Rizwan selalu menolak untuk berdamai. Bahkan Rizwan berani mengatakan bahwa jangankan secara hukum secara Agama pun Tersangka Rizwan tidak bersedia memaafkan.

Perkara ini bermula karena adanya Dendam dan keributan  berkepanjangan antara Pelapor dengan Terlapor yang sesama tetangga yang berakibat adanya saling ancam dengan menggunakan senjata tajam sebagaimana di maksud Pasal 335 KUHP sehingga berujung dengan saling lapor ke pihak berwajib bahkan saling menempuh upaya hukum Prapradilan namun gugatan Tersangka Rizwan dkk di tolak.(DDR)

Di kutip keterangan dari beberapa warga setempat bahwa keberadaan cafe tempat hiburan malam tersebut dapat menganggu ketertiban umum dan dampak negatif  terhadap lingkungan dan sosial, juga merusak moral serta menganggu kenyamanan warga sekitar.

Apalagi Cafe tempat hiburan malam di ketahui menyediakan beragam minuman beralkohol serta wanita pemandu karaoke dengan pakaian seksi.

Salah satu Cafe yang selalu ramai di minati dan dikunjungi pelanggan adalah Cafe Cahaya atau akrab di sebut (Cafe Bety ) yang berlokasi di Nagari Jambak selatan, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Sumbar.

Dari pantauan awak media ini terlihat banyak pengunjung berdatangan ke Cafe Cahaya tersebut bahkan sengaja di tutup pagar seng agar tidak terlihat dari kejauhan.

Pada saat itu sempat di konfirmasi media ini ke penjaga kafe, kamis (21/08), mereka memaparkan, pada umumnya cafenya beroperasi di Pasaman Barat, khususnya Cafe Bety ini aktif buka pada siang hari hingga malam hari bahkan sepuas tamunya.

"Bila pelanggannya ramai tetap On sampai pagi" ucapnya.

Pengunjung Cafe berdatangan dengan beragam golongan, baik dari dalam daerah maupun luar daerah. Tentunya dengan pelanggan tamu yang datang bermacam ragam kita khawatir akan memicu ke hal-hal yang negatif, seperti di jadikan tempat prostitusi, transaksi jenis barang barang haram.

Meski hal tersebut belum pernah terjadi, namun Pemda Pasaman Barat dan aparat penegak hukum tak ada salahnya mengantisipasi terjadinya hal itu, harap warga setempat.

Apalagi pengusaha Cafe tidak mengantongi legalitas izin usahanya, hanya buka dan beraktivitas secara ilegal.

Kegiatan Cafe yang tak berizin telah melanggar PERDA No 9 tahun 2017 tentang keamanan dan ketertiban umum. Di minta Satpol PP dan pihak kepolisian untuk menertibkan tempat-tempat hiburan malam yang tersebar di Pasaman Barat ini secara tegas.

Salah seorang masyarakat jambak perempuan RJ (35 th) menyampaikan ke media ini, berharap agar cafe yang berada di jambak ini segera di tutup dan dihentikan aktifitasnya.

"Saya berharap kafe itu segera diamankan dan ditutup karena kalau tidak ada negatifnya di dalam sana kenapa harus di pagar seng jalan kesana", harapnya kepada pemerintah melalui media ini.(tim/mr)

‎Penyaluran ini merupakan program Badan Pangan Nasional (Bapanas) bekerja sama dengan Perum Bulog, yang dikawal langsung Anggota Komisi IV DPR RI, Cindy Monica Salsabila Setiawan.

Dalam acara tersebut turut hadir beberapa Anggota DPRD lain nya serta Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Pasbar, Endang Rirpinta, Pimpinan Perum Bulog Cabang Bukittinggi Romi Victa Rose, Anggota DPRD Sumbar dan Pasbar, serta sejumlah pejabat daerah.

‎Cindy Monica mengatakan bantuan pangan ini merupakan bentuk komitmen negara dalam menjaga ketahanan pangan dan membantu masyarakat menghadapi kondisi ekonomi.

"Produksi beras harus diimbangi distribusi yang tepat sasaran. Komisi IV DPR RI akan terus mengawal agar program ini benar-benar memberi dampak baik bagi masyarakat,” tegasnya.

‎Bupati Pasbar melalui Asisten II Endang Rirpinta menyatakan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap program tersebut.

‎“Kami berharap bantuan ini dapat mengurangi beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok. Pemerintah siap menampung aspirasi dan hadir di tengah masyarakat,” ujarnya.

‎Ia menjelaskan, pada tahun 2025 Pasbar mendapat alokasi bantuan pangan untuk 29.858 penerima bantuan pangan (PBP), masing-masing 10 kilogram beras per bulan. Distribusi beras untuk periode Juni–Juli disalurkan sekaligus mulai 21 Juli 2025. Di Kecamatan Talamau, total penerima berjumlah 3.540 PBP, terdiri dari 2.028 PBP di Kantor Camat Talamau dan 1.512 PBP di Nagari Kajai.

‎Pimpinan Perum Bulog Cabang Bukittinggi, Romi Victa Rose, menambahkan setiap PBP menerima 20 kilogram beras sekaligus untuk alokasi Juni–Juli.

‎“Bersama Ibu Cindy, kami berharap program ini berlanjut hingga Desember,” katanya.(DDR)