Mitra Rakyat

Berdasarkan keterangan dari kuasa hukum Dosen, Ruswar Dedison,SH.,  yang akrab dipanggil Dedi Rimba waktu itu. Dia sangat menyayangkan ulah Kanit dan Kapolsek Lembah Melintang tersebut yang mendatangi rumah kliennya sekitar pukul 22.00 wib yang katanya hanya kordinasi, namun setelah ditanya ke Kanit apakah mau ditangkap Kanit menyarankan menghubungi Kapolsek, setelah Kapolsek dihubungi ternyata Kapolsek sedang tidur sekira pukul 22.00 wib.

Namun, kata Dedi, setelah kami konfirmasi ke penyidik pembantu Kapolsek sedang giat bersamanya di PT.BPP. Oleh itulah kami menilai pihak Polsek tidak profesional terhadap klien kami, padahal klien kami juga korban sebagai pelapor dan terlapor sudah ditetapkan tersangka dan sudah tahap Satu (I).

Ironisnya, kenapa Kanit dan timnya atas perintah Kapolsek mendatangi rumah kliennya tanpa kordinasi dengan tim kuasa hukum, kenapa tidak diberlakukan sama terhadap RZW dan DMS yang juga sudah Tersangka?, ujar Dedi Rimba.

"Kami selaku penasehat hukum sejak tanggal 26 Februari 2025 sudah mengajukan permohonan tidak ditahan dengan jaminan dan telah dikabulkan, sehingga selama ini klien kami tetap kooperatif. Bahkan Praperadilan dan Dumas yang kami buat tidak kami lanjutkan demi menghormati teman-teman Polsek Lembah Melintang" terang Dedi Rimba yang turut didampingi rekan-rekannya.

Sekarang klien kami di buru-buru seperti seorang teroris, cecarnya. Bahkan bandar narkoba saja tidak seperti ini harus diperlakukan, berhari-hari menunggu klien kami di kampungnya, kenapa tidak menangkap tersangka Riswan dan Aldimas, mengapa hanya klien Kami? apakah ada hutang yang harus di lunasi oleh Kapolsek tersebut?, imbuh Dedi.

Penasehat Hukum tersebut sangat berharap kepada Pengadilan dan Kejaksaan serta Mabes Polri dan Polda Sumatera Barat melalui Polres segera usut tuntas kenapa adanya perbuatan Abuse of Power, kesewenangan dengan kekuasaan yang diduga terjadi pada kliennya terindikasi telah melanggar "Hak Azasi Manusia".  Klien kami seakan diperlakukan tidak sama dimata hukum oleh pihak tersebut, ketusnya.

Ruswar Dedison sebagai juga menjelaskan, bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap perkara yang sedang dihadapi oleh kliennya. Kliennya (Dosen.red) telah membuat gugatan PMH dan telah terdaftar di Pengadilan Negeri Pasaman Barat dengan nomor perkara : 16/pdt.G/2025/PN.PSB.

"Selanjutnya Kita akan tunggu bagaimana hasil nya nanti, karna apa yang Kami lakukan saat ini adalah bentuk tanggungjawab kami terhadap klien agar mempunyai kesamaan hak dimata Hukum", tutup Ruswar Dedison.

Di tempat terpisah, Kapolsek Lembah Melintang saat di konfirmasi terkait dengan hal tersebut belum berhasil di temui.

Media masih dalam tahap mengumpulkan data-data dan upaya konfirmasi pihak terkait sampai berita ini ditayangkan.(redaksi)

‎Sulaiman membangun nuansa secara santai bersama wartawan guna berdiskusi soal kontestasi politik, hingga pentingnya peranan pers di ranah pemerintahan.

‎Ia menyampaikan, rencana tentang ngopi bareng wartawan telah lama ada difikirannya. paling tidak, maksud itu tercapai bersama beberapa wartawan yang hadir.

"Keinginan ngopi bareng ini telah lama saya fikirkan karena saya tidak anti Pers, yang jelas hanya untuk membangun chemistry serta silaturahmi dengan teman-teman wartawan,” imbuhnya.

‎Sulaiman sangat mengapresiasi kinerja teman-teman pers di Pasaman Barat.

‎Menurut dirinya, Pers sangat saling terhubung dengan DPRD, pemerintah dan politik. Semacam simbiosis mutualisme, saling membutuhkan satu sama lain.

‎Diskusi pada sore tersebut berlangsung selama kurang lebih satu jam. Nuansanya begitu akrab dan hangat, interaksi sosial yang terjadi pun berlangsung dua arah antara  Sulaiman dan para wartawan.

Bahkan ada yang memberi bertanya, hingga suatu aspirasi kepada Pemerintahan. ditanya soal peran pers dalam dunia perpolitikan, Sulaiman menjawab peran Pers  sangat penting.

‎“Luar biasa sekali, politik tidak akan tajam kalau tidak ada peranan pers. Media harus bertransformasi secara dinamis menjadi bagian dari politik, karena itu sangat penting. kepada siapa kita menyampaikan pesan serta informasi kalau bukan dengan media,” tutupnya.(DDR)

‎Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPRD Pasaman Barat Supriono. mengucapkan selamat kepada ratusan ASN PPPK yang telah diangkat menjadi abdi negara yang baru saja dikukuhkan statusnya.

‎“Kami dari DPRD meminta agar PPPK yang hari ini menerima SK benar-benar menunjukkan kinerja yang baik dan profesional. Pemerintah sudah memberi kepercayaan, sekarang giliran Anda membalasnya dengan dedikasi dan tanggung jawab,” kata Wakil Ketua DPRD Pasaman Barat  saat itu.

‎Sebagian besar PPPK yang menerima SK kali ini terdiri dari tenaga teknis, tenaga guru dan  tenaga kesehatan. Mereka merupakan hasil seleksi ketat dan panjang yang berlangsung sejak tahun lalu.

‎Dengan status baru tersebut, para PPPK akan menempati posisi strategis di berbagai unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat 

‎Supriono berharap kehadiran PPPK bisa menjadi solusi atas kekurangan tenaga kerja di sektor-sektor yang bersentuhan dengan pelayanan publik. Ia berharap, para PPPK dapat langsung beradaptasi dan menunjukkan hasil kerja nyata.

‎“Jadi sekarang harus bersama-sama membangun komitmen untuk memberikan kinerja terbaik dan profesional dalam melayani masyarakat Pasaman Barat,” ujarnya.

‎Wakil Ketua DPRD Pasaman Barat Supriono, memberikan pernyataan tegas terkait tanggung jawab besar yang kini diemban oleh para PPPK.

‎Ia mengingatkan bahwa status baru ini bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari pembuktian kinerja yang sesungguhnya.

‎“Pengangkatan ini adalah bentuk kepercayaan dari negara. Sekarang waktunya PPPK menunjukkan bahwa mereka memang layak dipercaya. Profesional, disiplin, dan mampu memberi pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ujar Supriono 

‎Menurutnya, pengangkatan PPPK merupakan langkah positif dalam menyelesaikan problem klasik tenaga honorer yang selama bertahun-tahun menggantung tanpa kejelasan status. Namun, ia menegaskan bahwa pengangkatan ini tidak boleh menjadi alasan untuk bekerja santai atau mengabaikan tanggung jawab.

‎“Jangan sampai setelah menerima SK, kinerjanya malah turun. Justru harus meningkat. Harus ada semangat baru dan etika kerja yang baik. Masyarakat akan melihat kualitas layanan yang diberikan,” tegas politisi Partai  PKS itu.

‎Di sisi lain, DPRD Pasaman Barat mengingatkan Pemda untuk melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja para pegawai. Agar kualitas pelayanan tetap terjaga dan terus memiliki etos kerja maksimal di setiap bidang yang mereka tempati.

‎“PPPK bukan pegawai kelas dua. Mereka harus diberi kesempatan berkembang dan dinilai berdasarkan meritokrasi. Jadi bukan hanya terima SK, lalu dibiarkan berjalan sendiri,” tambah Ketua DPC PKS Supriono. tutupnya.(DDR)

Rapat paripurna itu, dibuka dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Barat Dirwansyah, didampingi Wakil Supriono dan Insan Sabri, Serta diikuti oleh semua Fraksi beserta para anggota.

Ketua DPRD Pasaman Barat Dirwansyah mengatakan, rapat paripurna itu merupakan rapat paripurna ke 11, masa sidang ke dua DPRD Pasaman Barat tahun 2025. 

Sebelum pembentukan Pansus, dalam rapat itu juga dibacakan rekomendasi dari DPRD Pasaman Barat, bahwasannya layak untuk dibentuk Pansus untuk penyelesaian permasalahan lahan ulayat Sikabau tersebut.

Sebelumnya berdasarkan peninjauan lapangan oleh tim dari anggota DPRD Pasaman Barat beberapa waktu lalu, permasalahan tanah ulayat antara masyarakat adat Sikabau, Parit dan Sungai Aua adalah terkait batas-batas tanah ulayat.

"Permasalahan yang sedang terjadi dan yang perlu diselesaikan adalah perbatasan tanah ulayat masyarakat Sikabau, Parit dan Sungai Aua, dan saat ini lahan itu sudah menjadi kebun kelapa sawit dalam bentuk kelompok dan plasma, sehingga terjadi saling klaim kepemilikan lahan di areal perbatasan tersebut," kata Dirwansyah.

Penyelesaian permasalahan lahan ulayat masyarakat Sikabau ini juga sudah dilakukan beberapakali rapat dan mediasi yang difasilitasi DPRD Pasaman Barat, namun masih belum mendapatkan titik penyelesaian.

Diharapkan, dengan sudah dibentuknya Pansus penyelesaian masalah tanah ulayat Sikabau ini, permasalahan lahan ulayat antara masyarakat Sikabau dengan pihak terkait bisa segera diselesaikan. (DDR)

MR.COM , PASBAR | Penyelidik tindak pidana umum terhadap dugaan Tindak Pidana Penggelapan dalam KUD PSM Maligi kembali memeriksa dua orang saksi terkait dengan perbuatan dugaan penggelapan yang dilakukan oleh Pengurus KUD PSM Maligi yang di laporkan anggota koperasi Syafarial.

Kedua saksi yang diperiksa adalah juga sebagai anggota koperasi yang merasa dirugikan terhadap perbuatan pengurus koperasi tersebut.

Pantauan media ini melalui kuasa hukum pelapor Ruswar Dedison yang akrab disapa Dedi Rimba membenarkan bahwa perkara Dugaan Penggelapan yang terjadi di Koperasi PSM Maligi terus berlanjut.

"Benar kami sudah menghadirkan dua orang saksi dalam laporan klien kami, jika dibutuhkan kami siap menghadirkan ratusan orang sebagai saksi dan korban atas perbuatan tersebut" terangnya kepada media ini yang didampingi oleh rekannya Dian Marta Putra.

Peristiwa ini bergulir karena adanya isu bahwa ketua KUD PSM Maligi kebal hukum karena bekingannya orang kuat di lingkungan mabes polri sehingga membuat anggota Syafarial melaporkan ketua tersebut dengan tuduhan dugaan Penggelapan dalam jabatannya sebagaimana Laporan Polisi nomor LP/B/65/IV/2025 dengan dugaan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan yang merugikan koperasi lebih kurang Rp.7.749.274.177,- yang di hitung dari hasil tambahan bulan November 2023 sampai dengan April 2024 tidak ada di laporkan dalam LPJnya dan hasil Januari  s/d April 2025 tidak ada diberikan hak plasma kepada anggota petani, melainkan hasilnya di gunakan untuk kegiatan RAT di luar daerah. 

Disamping itu ketua KUD Elta Elvia Suharni, saat dikonfimasi yakin bahwa  mereka sudah melakukan audit melalui auditor independent dan tidak ada yang digelapkan.

"Kami sudah Rat dan sudah di audit resmi oleh akuntan publik, dan itu bukan fiktif seperti yang dituduhkan" terangnya pada media ini.(DDR)

Rapat paripurna itu dibuka dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Pasaman Barat Dirwansyah didampingi Wakil Supriono dan Insan Sabri, serta dihadiri langsung oleh Bupati dan Wakil Pupati Pasaman Barat periode 2025-2030, mantan Pj bupati pertama Pasaman Barat Drs, H. Zamri, mantan Wakil Bupati Pasaman Barat periode 2020-2025 H. Risnawanto, mantan Ketua DPRD Pasaman Barat Antonius dan H. Daliyus K, para unsur Forkopimda, Kepala OPD, Tokoh Masyarakat, dan tamu undangan lainnya.

Dalam sambutan pembukaan rapat tersebut, Ketua DPRD Pasaman Barat Dirwansyah menyampaikan bahwa rapat paripurna itu merupakan rapat paripurna ke 10, masa sidang ke dua DPRD Pasaman Barat tahun 2025. Setelah rapat dibuka, Ketua DPRD langsung mempersilahkan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat untuk menyampaikan pidato sambutan perdana di awal masa jabatan mereka.

Dalam pidatonya, Bupati Pasaman Barat H. Yulianto menyampaikan beberapa target dan program dan misi pembangunan Pasbar yang telah dirancang dan diupayakan terwujud dalam kurun waktu 5 tahun kedepan 

"Misi pembangunan Pasbar diantaranya; Pertama, meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan terhadap tuhan Yang Maha Esa dan melestarikan adat dan budaya melalui peran lembaga adat di tengah masyarakat. Kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan yang berkualitas. Ketiga, mewujudkan peningkatan kualitas dan kuantitas layanan dasar bidang kesehatan. Keempat, mempercepat pembangunan infrastruktur yang adil dan merata berkelanjutan serta berwawasan lingkungan. Kelima, mewujudkan peningkatan ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokal. Serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang prima", jelasnya.

Bupati Yulianto juga menegaskan kondisi pemerintah secara nasional yang sedang melakukan efisiensi penganggaran sehingga ada efek yaitu berkurangnya kemampuan daerah dalam mendanai pembangunan terutama Pasbar yang mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat. Namun hal tersebut tidak perlu dikhawatirkan sebab ada tujuan baik dan tujuan yang lebih besar dari setiap kebijakan pemerintah.(DDR)

Sulaiman menyebutkan bahwa kegiatan senilai Rp2,4 miliar di DPRD, termasuk perjalanan dinas, reses, kerjasama media, dan belanja sekretariat, tidak dapat dicairkan meskipun telah selesai dilaksanakan.

"Kelengkapan pencairan telah sampai ke Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), tetapi dana tidak dapat dicairkan," ujar Sulaiman.S.Sos

"Dengan kondisi seperti ini, apa lagi yang bisa dibangun?” ujarnya, Senin (21/04).

Ia juga meminta masyarakat memahami situasi yang akan dihadapi Bupati terpilih Yulianto dan Wakil Bupati M. IHPAN yang baru di Lantik.

"Masyarakat Pasaman Barat harus mengerti bahwa Bupati terpilih nanti akan menghadapi kondisi keuangan yang sulit. Jangan terlalu berharap banyak pada APBD 2025 untuk merealisasikan visi, misi, dan janji kampanyenya di tahun pertama,” kata Sulaiman.

Ia menyoroti besarnya belanja di tahun 2024 yang melebihi kemampuan keuangan daerah.

“Belanja kita lebih besar dari pendapatan, besar pasak daripada tiang. Ini tentu akan menjadi beban bagi Bupati yang baru", tambahnya.

“Kita harapkan masyarakat bisa memahami dan tidak langsung menyalahkan Bupati terpilih. Sebab saat dilantik , beliau akan menghadapi tantangan besar dalam mengelola keuangan daerah", jelas nya.

Kami  berjuang terus menyampaikan dan memperjuangkan pembangunan di daerah khususnya di dapil saya sendiri , tutupnya.(DDR)

Acara pelantikan digelar di Aula Kantor Bupati pada Sabtu (19/04) dan dibuka langsung oleh Bupati Pasaman Barat, H. Yulianto.

Wakil Ketua DPRD Pasaman Barat, Supriono memberikan apresiasi atas terbentuknya DPD PPPK Pasbar. Ia meyakini bahwa persatuan PPPK dalam sebuah wadah akan menjadi kekuatan besar untuk mendorong kemajuan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

‎Hal senada disampaikan oleh Dewan Penasehat DPD PPPK Pasbar Erianto. Ia menyebut organisasi ini sebagai yang pertama terbentuk di Sumatera Barat dan berharap dapat menjadi jembatan komunikasi antara PPPK dan pemerintah daerah.

‎Erianto juga mendorong BKPSDM dan Pemerintah Daerah untuk segera menindaklanjuti proses pelantikan jabatan fungsional bagi ASN PPPK yang telah memenuhi syarat. Ia menambahkan bahwa proses rekrutmen terhadap 1.200 PPPK, baik penuh waktu maupun paruh waktu untuk peserta tahap 1 dan 2, perlu segera dilanjutkan.

‎“Mari kita pikirkan bersama langkah-langkah strategis demi memajukan Pasaman Barat ke arah yang lebih baik,” tuturnya.

‎Di akhir acara, Ketua DPD PPPK RI Pasbar, Sumarlin, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Daerah serta seluruh pihak yang telah mendukung kegiatan dan pembentukan organisasi ini. Ia menegaskan bahwa organisasi ini merupakan wadah positif bagi ASN PPPK dalam menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan hak-haknya.

‎“Jumlah ASN PPPK di Pasbar saat ini mencapai 1.749 orang, terdiri atas tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan penyuluh. Melalui organisasi ini, kami ingin memberikan wawasan terkait peluang dan tantangan yang akan dihadapi ke depan,” ujarnya.

‎Sebagai penutup, Sumarlin memberikan apresiasi khusus ke Bupati Yulianto yang menjadi kepala daerah pertama di Pasaman Barat yang menandatangani SK pengangkatan PPPK.(DDR)

‎Kegiatan yang dipusatkan di Rumah Warga Nagari Ampek Koto ini bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat serta mempererat komunikasi antara wakil rakyat dan konstituennya.

‎Dalam sambutannya, Eko Supriyono menekankan pentingnya reses sebagai momen bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kebutuhan, serta permasalahan yang dihadapi di berbagai sektor, seperti pendidikan, ekonomi, pertanian, serta pembangunan infrastruktur.

‎“Saya berharap pertemuan ini menjadi wadah komunikasi dua arah antara kita semua. Apa yang menjadi kebutuhan masyarakat akan saya bawa dan perjuangkan dalam sidang di DPRD Pasaman Barat nantinya,” ujar Eko.

‎Beberapa isu utama yang disampaikan masyarakat dalam sesi diskusi antara lain dukungan bagi UMKM dalam akses permodalan dan pemasaran, peningkatan kualitas pendidikan, penguatan peran majelis ta'lim dalam pembinaan keagamaan, serta peningkatan kesejahteraan petani melalui bantuan sarana dan prasarana pertanian.

‎Para peserta reses menyambut baik kesempatan ini dan berharap agar aspirasi yang disampaikan dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dan pihak terkait. 

‎“Kami sangat mengapresiasi Pak Eko Supriyono yang selalu hadir dan mendengar keluhan kami. Semoga ada solusi nyata bagi permasalahan yang kami hadapi,” ujar salah satu warga peserta.

"‎Dengan adanya reses ini, diharapkan kebijakan yang dihasilkan nantinya benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Nagari Ampek koto, kampung Padang lapai ini", tambah warga tersebut.

‎"Kita berkomitmen untuk terus memperjuangkan kepentingan masyarakat dalam setiap pembahasan di DPRD Pasaman Barat," tutup Eko.(DDR)

‎Dalam reses tersebut Sulaiman mengungkapkan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut wajib dilakukan oleh seluruh Anggota DPRD yang gunanya untuk menampung aspirasi masyarakat selaku konstituen di dapil masing-masing.

‎"Semua anggota Dewan tanpa terkecuali setiap empat bulan sekali wajib turun ke dapil masing-masing untuk mendengar keluhan masyarakat," ujar Sulaiman.

‎Menurutnya aspirasi masyarakat yang dihimpun pada reses tersebut selanjutnya akan di tuangkan dalam pokok pikiran (Pokir) DPRD.

‎"Pokok pikiran akan dimasukan dalam Sistim Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang kemudian jika disetujui dan selanjutnya usulan tersebut akan di diakomodir dan direalisasikan melalui program kerja Pemerintah Daerah,"jelas Sulaiman.(DDR)

‎Dalam pertemuan tersebut, masyarakat menyampaikan berbagai aspirasi serta keluh kesah mereka terkait berbagai permasalahan yang dihadapi di Jorong Rimbo canduang.

Diketahui bahwa reses ini menjadi momen penting untuk mendengarkan langsung kebutuhan masyarakat.

‎“Mudah-mudahan saya sendiri sebagai anggota dewan Kabupaten Pasaman Barat bisa menyerap aspirasi mereka juga serta bisa memperjuangkan apa yang dibutuhkan masyarakat khususnya di Nagari Lingkung Aur baru dan umumnya masyarakat di Dapil I yang mencakup Kecamatan Pasaman," ujar  Nirlam.

‎Helatan reses oleh Nirlam sendiri mencapai beberapa titik yang tersebar di Dapil I dalam reses tersebut, masyarakat juga menyampaikan aspirasi utama meliputi beberapa usulan seperti Bantuan pagar pekuburan umum, bantuan Mesin Bajak, Bantuan Bibit untuk kelompok tani, Ambulance, dan Bantuan Perlengkapan Olahraga Bola voli dan Lainnya.

‎“Mudah-mudahan saya bisa memperjuangkan juga mengkonsultasikan kepada dinas terkait ,” tambahnya.

‎Masalah kesejahteraan masyarakat juga masuk dalam pelaporan aspirasi yang diterima oleh Nirlam dan juga keluhan warga terkait Pendidikan dengan Sistem Zonasi.

‎“Mudah-mudahan ada beberapa anggaran yang ada di kabupaten Pasaman Barat baik dari pokir atau dari dinas terkait dan yang lainnya, mudah-mudahan usulan mereka bisa terakomodir melalui pokir saya, kalo tidak saya akan coba perjuangkan dengan dinas terkait” tandasnya.(DDR)

Rapat paripurna itu dibuka dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Pasaman Barat Dirwansyah didampingi wakil, serta dihadiri langsung oleh Bupati Pasaman Barat H. Yulianto, Wakil Bupati M. Ihpan, Unsur Forkopimda dan para kepala OPD.

Dalam laporannya, Bupati Pasaman Barat, Yulianto, menyampaikan bahwa berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah Pusat melalui gubernur, serta memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD.

"LKPJ Tahun Anggaran 2024 ini merupakan pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran, termasuk pelaksanaan APBD 2024. Laporan ini disajikan dalam bentuk perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta penilaian kinerja berdasarkan tolak ukur arah kebijakan umum APBD 2024," ujar Yulianto.

Ia menambahkan bahwa penyampaian LKPJ kepada DPRD merupakan bentuk kewajiban pemerintah daerah dalam menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat sebagai wujud akuntabilitas publik.

"Laporan ini diharapkan menjadi masukan bagi DPRD dan menjadi umpan balik bagi Pemerintah Daerah. Dengan demikian, arah kebijakan umum Kabupaten Pasaman Barat ke depan dapat disusun secara bersama-sama untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efisien, efektif, dan produktif," jelasnya.

Lebih lanjut, Bupati Yulianto memaparkan bahwa berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, jumlah penduduk Kabupaten Pasaman Barat pada Semester I Tahun 2024 tercatat sebanyak 449.677 jiwa. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yang berjumlah 441.773 jiwa, atau mengalami pertambahan sebesar 7.904 jiwa (1,79%). Komposisi penduduk terdiri dari 226.294 jiwa (51%) laki-laki dan 223.383 jiwa (49%) perempuan.

"Selanjutnya, izinkan saya menyampaikan nota perhitungan APBD Tahun Anggaran 2024. Melalui perhitungan ini, dapat diketahui secara pasti kebijakan yang telah dilakukan Pemerintah Daerah, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah selama tahun 2024," ungkapnya.

Secara umum, realisasi pendapatan daerah tahun 2024 tercatat sebesar Rp1.088.099.569.293,43 dari target Rp1.365.705.191.509,27 atau sebesar 79,67%. Pendapatan ini bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan Asli Daerah yang berhasil direalisasikan hingga akhir Desember 2024 sebesar Rp127.130.727.560,76 dari target Rp225.384.148.305,27 atau mencapai 79,06%.(DDR)

"Mudah-mudahan kegiatan Muhammadiyah di Sungai Jernih tetap selalu eksis, dan insyaAllah syiar Islam semakin menggeliat,” ujarnya.

Endra Yama Putra.S.Pi menyampaikan apresiasinya terhadap kreativitas nelayan Selanjutnya, Ia menegaskan komitmennya terhadap pemberdayaan. Tujuannya adalah memberikan fasilitasi perizinan secara gratis dan menyeluruh, termasuk Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).

“Para kelompok nelayan sebelumnya telah menyampaikan usulan dan kelengkapan data kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Pasaman Barat. Hal ini agar nelayan dapat beroperasi sesuai dengan kebijakan dan aturan pemerintah, menghindari pelanggaran saat melaut, dan memanfaatkan potensi laut Pasaman Barat secara optimal,” tutupnya.(DDR)

Pada hari ini Selasa (04/03) DPRD Kabupaten Pasaman Barat serahkan berkas administrasi pengusulan penerbitan SK Mendagri untuk penetapan bupati dan wakil bupati terpilih kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Berkas administrasi pengusulan penerbitan SK Mendagri tersebut, diserahkan oleh Plt Sekwan DPRD Pasaman Barat, didampingi Kepala Bagian Pemerintahan Setda dan Plt. Kabag Risalah Setwan.

Berkas tersebut diterima langsung oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, di ruang kerja Asisten I Propinsi Sumbar, Selasa (04/03) Siang.

Selanjutnya, berkas tersebut akan disampaikan oleh Gubernur ke Kemendagri, dan setelah diterima Kemendagri nantinya, akan diinformasikan waktu pelantikan bupati dan wakil bupati masa jabatan 2025-2030.

Sementara itu, untuk pelantikan akan dilakukan oleh Gubernur daerah masing-masing.

Sebelumnya, penetapan bupati dan wakil bupati terpilih pada Pilkada Pasaman Barat tahun 2024 sempat tertunda, karena adanya gugatan PHPU di MK, namun setelah putusan MK yang menolak gugatan pemohon, KPU baru menetapkan pasanagan bupati dan wakil bupati terpilih beberapa hari lalu.(DDR)

Sidang paripurna DPRD tersebut dibuka langsung oleh Ketua DPRD, Dirwansyah, dan didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Pasbar, Supriono. Hadir pula Wakil Bupati Pasbar, Risnawanto, Forkopimda, Sekda, OPD, KPU, Bawaslu, serta stakeholder terkait lainnya.

Dalam sidang tersebut, diumumkan bahwa Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk masa bakti 2025-2030 adalah pasangan Bupati Yulianto dan M. Ihpan.

Wakil Bupati Risnawanto mengungkapkan bahwa setiap pertemuan pasti ada perpisahan, dan setiap awal pasti ada akhir. Hari ini, sesuai dengan rapat paripurna, masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati periode 2021-2025 akan berakhir.

“Pangkat dan jabatan yang kita miliki juga memiliki batas. Sebagai Wakil Bupati, selama empat tahun mengabdi, kami telah banyak melakukan hal-hal penting. Namun, jika ada program yang belum terealisasi, hal itu akan dilanjutkan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa Kabupaten Pasaman Barat adalah kabupaten yang sangat dicintai, dan pergantian jabatan merupakan hal yang wajar dalam pemerintahan.

“Dengan hati yang ikhlas dan tulus, sebagaimana saya dilantik dulu, saya juga melepaskan jabatan ini dengan penuh keikhlasan,” kata Risnawanto.

Ia berharap Bupati dan Wakil Bupati terpilih dapat melanjutkan pembangunan di Kabupaten Pasaman Barat yang sangat dicintai. Risnawanto percaya bahwa Bupati dan Wakil Bupati terpilih akan mampu menjalankan roda pemerintahan dengan baik.

“Saya sebagai manusia biasa tidak terlepas dari kesalahan dan kekhilafan. Untuk program yang belum berjalan, kami atas nama Wakil Bupati dan keluarga memohon maaf lahir dan batin,” ujarnya.(DDR)

Sidang Paripurna DPRD yang dibuka oleh Ketua DPRD Dirwansyah didampingi Wakil DPRD Supriyono. Hadir Wakil Bupati Pasaman Barat Risnawanto, Forkopimda, Sekda, OPD, KPU Pasaman Barat, Bawaslu Pasaman Barat dan stakeholder terkait lainnya.

Ketua DPRD Pasaman Barat, Dirwansyah mengatakan bahwa pengumuman ini sesuai dengan tata terbit DPRD tentang pengumuman akhir masa jabatan Bupati dan wakil Bupati Pasaman Barat Masa Jabatan 2021-2025 dan pengumuman bupati dan wakil Bupati terpilih masa jabatan 2025-2030.

“Dengan ditetapkan oleh KPU Pasaman Barat Nomor 5 tahun 2025 tentang penetapan bupati dan wakil bupati masa jabatan 2025-2030. Selain itu sudah berakhir masa jabatan bupati dan wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat masa bakti 2021-2025,” katanya.

Atas nama DPRD Pasaman Barat, ia mengucapkan terimakasih terimakasih kepada Bapak Bupati Hamsuardi dan Wakil Bupati Risnawanto.

Ketika telah dilantik Bupati dan wakil Bupati terpilih 2025-2030 maka masa jabatan bupati dan wakil Bupati periode 2021-2025 akan berakhir.

“Kepada bapak bupati dan wakil Bupati terpilih diharapkan dapat menjalankan tugas dengan sebaik baiknya,” katanya.

Pada rapat paripurna tersebut juga dihadiri Bupati dan Wakil Bupati terpilih masa bakti 2025-2030 Yulianto dan M Ihpan beserta istri.(DDR)