Mitra Rakyat

Berdasarkan keterangan dari kuasa hukum Dosen, Ruswar Dedison,SH.,  yang akrab dipanggil Dedi Rimba waktu itu. Dia sangat menyayangkan ulah Kanit dan Kapolsek Lembah Melintang tersebut yang mendatangi rumah kliennya sekitar pukul 22.00 wib yang katanya hanya kordinasi, namun setelah ditanya ke Kanit apakah mau ditangkap Kanit menyarankan menghubungi Kapolsek, setelah Kapolsek dihubungi ternyata Kapolsek sedang tidur sekira pukul 22.00 wib.

Namun, kata Dedi, setelah kami konfirmasi ke penyidik pembantu Kapolsek sedang giat bersamanya di PT.BPP. Oleh itulah kami menilai pihak Polsek tidak profesional terhadap klien kami, padahal klien kami juga korban sebagai pelapor dan terlapor sudah ditetapkan tersangka dan sudah tahap Satu (I).

Ironisnya, kenapa Kanit dan timnya atas perintah Kapolsek mendatangi rumah kliennya tanpa kordinasi dengan tim kuasa hukum, kenapa tidak diberlakukan sama terhadap RZW dan DMS yang juga sudah Tersangka?, ujar Dedi Rimba.

"Kami selaku penasehat hukum sejak tanggal 26 Februari 2025 sudah mengajukan permohonan tidak ditahan dengan jaminan dan telah dikabulkan, sehingga selama ini klien kami tetap kooperatif. Bahkan Praperadilan dan Dumas yang kami buat tidak kami lanjutkan demi menghormati teman-teman Polsek Lembah Melintang" terang Dedi Rimba yang turut didampingi rekan-rekannya.

Sekarang klien kami di buru-buru seperti seorang teroris, cecarnya. Bahkan bandar narkoba saja tidak seperti ini harus diperlakukan, berhari-hari menunggu klien kami di kampungnya, kenapa tidak menangkap tersangka Riswan dan Aldimas, mengapa hanya klien Kami? apakah ada hutang yang harus di lunasi oleh Kapolsek tersebut?, imbuh Dedi.

Penasehat Hukum tersebut sangat berharap kepada Pengadilan dan Kejaksaan serta Mabes Polri dan Polda Sumatera Barat melalui Polres segera usut tuntas kenapa adanya perbuatan Abuse of Power, kesewenangan dengan kekuasaan yang diduga terjadi pada kliennya terindikasi telah melanggar "Hak Azasi Manusia".  Klien kami seakan diperlakukan tidak sama dimata hukum oleh pihak tersebut, ketusnya.

Ruswar Dedison sebagai juga menjelaskan, bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap perkara yang sedang dihadapi oleh kliennya. Kliennya (Dosen.red) telah membuat gugatan PMH dan telah terdaftar di Pengadilan Negeri Pasaman Barat dengan nomor perkara : 16/pdt.G/2025/PN.PSB.

"Selanjutnya Kita akan tunggu bagaimana hasil nya nanti, karna apa yang Kami lakukan saat ini adalah bentuk tanggungjawab kami terhadap klien agar mempunyai kesamaan hak dimata Hukum", tutup Ruswar Dedison.

Di tempat terpisah, Kapolsek Lembah Melintang saat di konfirmasi terkait dengan hal tersebut belum berhasil di temui.

Media masih dalam tahap mengumpulkan data-data dan upaya konfirmasi pihak terkait sampai berita ini ditayangkan.(redaksi)

MR.COM , PASBAR | Penyelidik tindak pidana umum terhadap dugaan Tindak Pidana Penggelapan dalam KUD PSM Maligi kembali memeriksa dua orang saksi terkait dengan perbuatan dugaan penggelapan yang dilakukan oleh Pengurus KUD PSM Maligi yang di laporkan anggota koperasi Syafarial.

Kedua saksi yang diperiksa adalah juga sebagai anggota koperasi yang merasa dirugikan terhadap perbuatan pengurus koperasi tersebut.

Pantauan media ini melalui kuasa hukum pelapor Ruswar Dedison yang akrab disapa Dedi Rimba membenarkan bahwa perkara Dugaan Penggelapan yang terjadi di Koperasi PSM Maligi terus berlanjut.

"Benar kami sudah menghadirkan dua orang saksi dalam laporan klien kami, jika dibutuhkan kami siap menghadirkan ratusan orang sebagai saksi dan korban atas perbuatan tersebut" terangnya kepada media ini yang didampingi oleh rekannya Dian Marta Putra.

Peristiwa ini bergulir karena adanya isu bahwa ketua KUD PSM Maligi kebal hukum karena bekingannya orang kuat di lingkungan mabes polri sehingga membuat anggota Syafarial melaporkan ketua tersebut dengan tuduhan dugaan Penggelapan dalam jabatannya sebagaimana Laporan Polisi nomor LP/B/65/IV/2025 dengan dugaan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan yang merugikan koperasi lebih kurang Rp.7.749.274.177,- yang di hitung dari hasil tambahan bulan November 2023 sampai dengan April 2024 tidak ada di laporkan dalam LPJnya dan hasil Januari  s/d April 2025 tidak ada diberikan hak plasma kepada anggota petani, melainkan hasilnya di gunakan untuk kegiatan RAT di luar daerah. 

Disamping itu ketua KUD Elta Elvia Suharni, saat dikonfimasi yakin bahwa  mereka sudah melakukan audit melalui auditor independent dan tidak ada yang digelapkan.

"Kami sudah Rat dan sudah di audit resmi oleh akuntan publik, dan itu bukan fiktif seperti yang dituduhkan" terangnya pada media ini.(DDR)

"Mudah-mudahan kegiatan Muhammadiyah di Sungai Jernih tetap selalu eksis, dan insyaAllah syiar Islam semakin menggeliat,” ujarnya.

Endra Yama Putra.S.Pi menyampaikan apresiasinya terhadap kreativitas nelayan Selanjutnya, Ia menegaskan komitmennya terhadap pemberdayaan. Tujuannya adalah memberikan fasilitasi perizinan secara gratis dan menyeluruh, termasuk Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).

“Para kelompok nelayan sebelumnya telah menyampaikan usulan dan kelengkapan data kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Pasaman Barat. Hal ini agar nelayan dapat beroperasi sesuai dengan kebijakan dan aturan pemerintah, menghindari pelanggaran saat melaut, dan memanfaatkan potensi laut Pasaman Barat secara optimal,” tutupnya.(DDR)

Pada hari ini Selasa (04/03) DPRD Kabupaten Pasaman Barat serahkan berkas administrasi pengusulan penerbitan SK Mendagri untuk penetapan bupati dan wakil bupati terpilih kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Berkas administrasi pengusulan penerbitan SK Mendagri tersebut, diserahkan oleh Plt Sekwan DPRD Pasaman Barat, didampingi Kepala Bagian Pemerintahan Setda dan Plt. Kabag Risalah Setwan.

Berkas tersebut diterima langsung oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, di ruang kerja Asisten I Propinsi Sumbar, Selasa (04/03) Siang.

Selanjutnya, berkas tersebut akan disampaikan oleh Gubernur ke Kemendagri, dan setelah diterima Kemendagri nantinya, akan diinformasikan waktu pelantikan bupati dan wakil bupati masa jabatan 2025-2030.

Sementara itu, untuk pelantikan akan dilakukan oleh Gubernur daerah masing-masing.

Sebelumnya, penetapan bupati dan wakil bupati terpilih pada Pilkada Pasaman Barat tahun 2024 sempat tertunda, karena adanya gugatan PHPU di MK, namun setelah putusan MK yang menolak gugatan pemohon, KPU baru menetapkan pasanagan bupati dan wakil bupati terpilih beberapa hari lalu.(DDR)

Sidang paripurna DPRD tersebut dibuka langsung oleh Ketua DPRD, Dirwansyah, dan didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Pasbar, Supriono. Hadir pula Wakil Bupati Pasbar, Risnawanto, Forkopimda, Sekda, OPD, KPU, Bawaslu, serta stakeholder terkait lainnya.

Dalam sidang tersebut, diumumkan bahwa Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk masa bakti 2025-2030 adalah pasangan Bupati Yulianto dan M. Ihpan.

Wakil Bupati Risnawanto mengungkapkan bahwa setiap pertemuan pasti ada perpisahan, dan setiap awal pasti ada akhir. Hari ini, sesuai dengan rapat paripurna, masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati periode 2021-2025 akan berakhir.

“Pangkat dan jabatan yang kita miliki juga memiliki batas. Sebagai Wakil Bupati, selama empat tahun mengabdi, kami telah banyak melakukan hal-hal penting. Namun, jika ada program yang belum terealisasi, hal itu akan dilanjutkan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa Kabupaten Pasaman Barat adalah kabupaten yang sangat dicintai, dan pergantian jabatan merupakan hal yang wajar dalam pemerintahan.

“Dengan hati yang ikhlas dan tulus, sebagaimana saya dilantik dulu, saya juga melepaskan jabatan ini dengan penuh keikhlasan,” kata Risnawanto.

Ia berharap Bupati dan Wakil Bupati terpilih dapat melanjutkan pembangunan di Kabupaten Pasaman Barat yang sangat dicintai. Risnawanto percaya bahwa Bupati dan Wakil Bupati terpilih akan mampu menjalankan roda pemerintahan dengan baik.

“Saya sebagai manusia biasa tidak terlepas dari kesalahan dan kekhilafan. Untuk program yang belum berjalan, kami atas nama Wakil Bupati dan keluarga memohon maaf lahir dan batin,” ujarnya.(DDR)

Sidang Paripurna DPRD yang dibuka oleh Ketua DPRD Dirwansyah didampingi Wakil DPRD Supriyono. Hadir Wakil Bupati Pasaman Barat Risnawanto, Forkopimda, Sekda, OPD, KPU Pasaman Barat, Bawaslu Pasaman Barat dan stakeholder terkait lainnya.

Ketua DPRD Pasaman Barat, Dirwansyah mengatakan bahwa pengumuman ini sesuai dengan tata terbit DPRD tentang pengumuman akhir masa jabatan Bupati dan wakil Bupati Pasaman Barat Masa Jabatan 2021-2025 dan pengumuman bupati dan wakil Bupati terpilih masa jabatan 2025-2030.

“Dengan ditetapkan oleh KPU Pasaman Barat Nomor 5 tahun 2025 tentang penetapan bupati dan wakil bupati masa jabatan 2025-2030. Selain itu sudah berakhir masa jabatan bupati dan wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat masa bakti 2021-2025,” katanya.

Atas nama DPRD Pasaman Barat, ia mengucapkan terimakasih terimakasih kepada Bapak Bupati Hamsuardi dan Wakil Bupati Risnawanto.

Ketika telah dilantik Bupati dan wakil Bupati terpilih 2025-2030 maka masa jabatan bupati dan wakil Bupati periode 2021-2025 akan berakhir.

“Kepada bapak bupati dan wakil Bupati terpilih diharapkan dapat menjalankan tugas dengan sebaik baiknya,” katanya.

Pada rapat paripurna tersebut juga dihadiri Bupati dan Wakil Bupati terpilih masa bakti 2025-2030 Yulianto dan M Ihpan beserta istri.(DDR)

MR.com, Pasbar| Hati-hati bagi pengguna jalan yang sering melewati jalan raya didepan rumah dinas Bupati Pasaman Barat saat ini. Pasalnya, jalan kabupaten yang ada didepan rumah dinas bupati tersebut disinyalir sudah rusak parah atau berlubang.

Menurut informasi warga sekitar, bahwa jalan berlubang itu sudah lama dan belum juga diperbaiki. Jalan berlubang itu kerap menjadi penyebab kecelakaan tunggal.

"Jalan ini sudah cukup lama rusak atau berlubang, tetapi sampai saat ini belum juga diperbaiki oleh dinas terkait. Sementara, saat hari hujan lubang-lubang tersebut telah menjadi ancaman serius bagi pengendara," ujar warga tersebut pada Rabu(26/2/2025) di Pasaman Barat.

Warga yang tidak ingin identitasnya untuk dituliskan itu menjelaskan, saat musim hujan tiba lubang itu akan digenangi air, sehingga lubang-lubang tersebut tidak dapat terlihat lagi bagi pengguna jalan. 

Dan disaat itulah sering terjadi kecelakaan tunggal pada pengendara roda dua. Bahkan saya sendiri pernah merasakan bahayanya jebakan lubang itu, bebernya 

"Tiga minggu lalu saat malam hari saya berkendara mau pulang kerumah. Waktu itu cuaca sedang hujan lebat, dan saya pulang harus melewati jalan raya yang ada didepan rumah bupati. Tapi naas, saya melindas lubang dan terjatuh, untung saja tidak parah," ketus warga itu.

Anehnya, sampai saat ini belum ada tanda-tanda jalan rusak yang didepan rumah bupati ini akan diperbaiki dinas terkait, tandasnya. Apakah tidak ada anggaran untuk pemeliharaan rutin terhadap jalan kabupaten ini?, tanya warga tersebut.

Dia berharap ruas jalan kabupaten yang rusak dapat diperbaiki, terutama jalan kabupaten yang ada didepan rumah bupati. 

"Saya tidak bisa membayangkan perasan seorang bupati saat melihat kondisi jalan yang ada didepan rumahnya rusak parah, apalagi beliau mendapat informasi jalan tersebut seringkali penyebab terjadinya kecelakaan tunggal," pungkasnya warga itu.

Sementara, Kepala Dinas PUPR Pasaman Barat, Elipsan saat dikonfirmasi media ini via telepon 0822-8458-4xxx, menyangkut ketersediaan anggaran pemeliharaan rutin terhadap jalan kabupaten itu, serta media mempertanyakan mengapa belum dilakukannya perbaikan jalan yang berlubang itu oleh dinas terkait pada hari yang sama.

Namun, Kadis PUPR Elipsan sampai berita ini ditayangkan belum bisa memberikan keterangan, disinyalir Elipsan lebih memilih "bungkam". 

Aturan terkait pemeliharaan jalan kabupaten, di antaranya diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Peraturan Bupati. 

Peraturan Menteri PUPR

Peraturan Menteri PUPR Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan. 

Peraturan Bupati(Perbup).

Perbup tentang Tata Cara Penanganan Jalan dan Jembatan,Pemeliharaan jalan kabupaten. Pemeliharaan jalan kabupaten dapat dilakukan secara rutin, berkala, dan rehabilitasi.

Pemeliharaan rutin dilakukan secara terus menerus sepanjang tahun. Pemeliharaan berkala dilakukan pada interval waktu tertentu. Rehabilitasi dilakukan untuk kerusakan yang mendadak, mendesak, atau darurat. Pemeliharaan preventif dilakukan pada perkerasan yang kondisinya mantap, sebelum mengalami kerusakan yang serius.

Kemudian, tujuan pemeliharaan untuk menjaga kelancaran akses masyarakat. Menjaga kemantapan jalan daerah, mencegah kerusakan yang lebih luas, dan mengembalikan kondisi jalan sesuai rencana.

Hingga berita ini ditayangkan, media masih dalam tahap mengumpulkan data-data serta upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.(cr/dr)

Catatan: Jika ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan pemberitaan media ini, dipersilahkan memberikan hak jawabnya.

Dalam sambutannya, Brigjen TNI Wahyu Eko Purnomo mengimbau seluruh pihak untuk turut mendukung dan menyukseskan program ketahanan pangan nasional. Ia menjelaskan bahwa kegiatan yang dilaksanakan pada hari itu merupakan pembukaan lahan ketahanan pangan untuk padi gogo.

Ke Depan, ia meminta Dandim dan pemangku kepentingan terkait untuk merencanakan serta menyiapkan lahan tersebut guna ditanami padi gogo bersama Pangdam I/Bukit Barisan.  

"Mudah-mudahan ketahanan pangan di lahan seluas lebih kurang 500 hektare ini benar-benar terlaksana dengan baik, sehingga Pasaman Barat dapat menjadi lumbung pangan secara nasional. Saat ini, Sumatera Barat ditargetkan memiliki lahan ketahanan pangan seluas 7.811 hektare, namun baru sekitar 3.000 hektare yang terealisasi. Ke depan, kita akan mengembangkan padi gogo ini serta menanam tanaman pangan lainnya, seperti jagung dan palawija," ungkapnya.  

Ia juga menekankan pentingnya peran seluruh pihak dalam memantapkan delapan misi Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang mencakup pengokohan ideologi hingga demokrasi, pemantapan sistem pertahanan negara, serta mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan dan ekonomi kreatif.  

Sementara itu, Wakil Bupati Pasbar Risnawanto, mengucapkan selamat datang kepada Danrem 032/Wirabraja beserta jajaran. Ia menegaskan bahwa Indonesia memiliki sejarah panjang sebagai negara agraris, yang menjadikan ketahanan pangan sebagai aspek krusial bagi kesejahteraan masyarakat.  

"Ketahanan pangan merupakan modal utama yang harus dipersiapkan agar ketersediaannya terjamin dari tingkat pusat hingga daerah. Pemerintah Daerah Pasaman Barat siap mendukung serta membantu program yang telah dicanangkan, tentunya dengan kerja sama antara TNI, Polri, dan instansi terkait agar program ini dapat terwujud," ujarnya.  

Setelah meresmikan pembukaan lahan padi gogo di Aek Nabirong, Danrem 032/Wirabraja bersama Dandim 0305/Pasaman dan rombongan jajaran Pemkab Pasaman Barat melanjutkan agenda ke Rumah Dinas Wakil Bupati untuk melaksanakan isoma (istirahat, salat, dan makan). Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan ramah tamah serta pengarahan Danrem 032/Wirabraja kepada prajurit dan Persit jajaran Kodim 0305/Pasaman di Aula Kantor Bupati Pasaman Barat.(Ddr)

Rapat tersebut dibuka dan dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPRD Pasaman Barat H. Erianto didampingi anggota Komisi IV, serta diikuti oleh Dinas Tenaga Kerja Pasaman Barat dan BKPSDM Pasaman Barat.

“Hari ini kita melakukan rapat bersama Dinas Tenaga Kerja untuk membahas terkait program kerja Dinas Tenaga Kerja yang sudah dilaksanakan di tahun 2024 dan terkait ketenaga kerjaan di Pasaman Barat, serta membahas program yang akan dilaksanakan di tahun 2025 ini,” katanya.

Dalam rapat itu, berbagai persoalan terkait tenaga kerja dibahas secara bersama, di antaranya terkait upaya Dinas Tenaga Kerja dalam memberikan peluang kerja bagi masyarakat.

Dalam laporannya, Kepala Dinas Tenaga Kerja Pasaman Barat Azhar menyampaikan, selama tahun 2024 Dinas Tenaga Kerja sudah memfasilitasi Balai Latihan Kerja (BLK) sebanyak 10 angkatan dengan total peserta sebanyak 160 orang.

“Latihan kerja yang sudah difasilitasi sebayak 10 angkatan, lima angkatan dibiayai dari dana APBN dan lima angkatan dibiayai dari dana nagari”, katanya.

Disampaikan, pelatihan yang diberikan berupa pelatihan otomotif dua angkatan, pelatihan ilmu komputer atau TIK dua angkatan, dan pelatihan instalasi listrik enam angkatan.

“Dari total 160 orang yang sudah mengikuti Latihan Kerja di tahun 2024, 16 orang di antaranya sudah bekerja,” katanya.

Ke depan diharapkan, anggota DPRD Pasaman Barat bisa memberikan pokok pikiran untuk pelatihan kerja kepada masyarakat. Dengan adanya pelatihan kerja ini, masyarakat dinilai bisa mendapatkan peluang bekerja yang lebih besar, karena para peserta akan mendapat ilmu dan skil sesuai jurusan pelatihan yang diikuti.

Selain dengan Dinas Tenaga Kerja, di hari yang sama Komisi IV DPRD Pasaman Barat Juga menggelar rapat tentang capaian dan program kerja tahun 2025 dengan RSUD Pasaman Barat.(DDR)

Rapat itu dibuka dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Pasaman Barat Dirwansyah, serta dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Pasaman Barat Risnawanto, Sekda Pasaman Barat Hendra Putra dan anggota TAPD lainnya, serta para anggota Komisi-komisi DPRD Pasaman Barat.

Dalam rapat itu, semua realisasi APBD tahun anggaran 2024 dibahas secara seksama oleh TAPD berma anggota Komisi DPRD Pasaman Barat.

Dalam laporannya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah May Boni, mewakili TAPD Pasaman Barat memaparkan bahwa, dari total Pendapatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024 sebanyak Rp 1.365.705.191.509,27, sudah direalisasikan sebanyak Rp 1.088.093.212 313,43.

Sementara belanja daerah dianggarkan sebanyak Rp 1.458.556.691.838,53 direalisasikan sebanyak Rp 1.166.530.471.983,49.

Sementara SPM yang tidak terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) di 21 OPD se Pasaman Barat terdapat 1.391 kegiatan dengan total anggaran tunda bayar di tahun 2024 sebanyak Rp 43,389,912,369.

Disampaikan tidak terbitnya SP2D ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk akibat adanya defisit anggaran di tahun 2024.

Ketua DPRD Pasaman Barat Dirwansyah mengatakan, semua persoalan terkait realisasi APBD sudah dilakukan pembahasan bersama dalam rapat tersebut.

Selain realisasi APBD, dalam rapat itu juga dibahas aspirasi pegawai non ASN yang akan disampaikan ke pemerintah Provinsi / Pemerintah Pusat. Baik aspirasi Non ASN yang mengikuti CPNS tapi tidak lulus namun sudah mengabdi lebih dari 2 tahun, dan Non ASN yang menginginkan menjadi P3K ataupun paruh waktu. Serta aspirasi bidan jorong, dan guru.(DDR)

Rapat paripurna berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Pasbar dengan dihadiri para pejabat daerah dan tamu undangan. Hadir dalam kesempatan tersebut Bupati Pasaman Barat Hamsuardi, Wakil Bupati Risnawanto, Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman Barat Muhammad Yusuf Putra, Waka Polres Kompol Chairul Amri Nasution, Pabung TNI, Sekda Pasbar, para Kepala OPD, Ketua TP-PKK, Ketua GOW, dan Ketua DWP.

Selain itu, turut hadir Anggota Komisi III DPR RI Benny Utama, Plt Sekda Provinsi Sumatera Barat Yozawardi Usama Putra, serta Anggota DPRD Provinsi Khairuddin Simanjuntak, Hanapi Lubis, dan Ade Putra. Acara ini juga dihadiri tokoh agama, tokoh adat, mantan bupati, serta sejumlah stakeholder lainnya.

Sidang Paripurna Istimewa dibuka oleh Ketua DPRD Pasaman Barat Dirwansyah. Dalam agenda tersebut, seorang tokoh masyarakat yakni Buya H. Nasrial, BA Dt Rangkayo Dirajo Pimpinan Pondok Pesantren Sabulussalam turut memberikan wejangan kepada seluruh lapisan masyarakat.

Gubernur Sumatera Barat, yang diwakili oleh Pj Sekretaris Daerah Provinsi Yozawardi Usama Putra, menyampaikan apresiasi atas capaian yang telah diraih oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat di tingkat provinsi maupun nasional.

“Apresiasi juga kami sampaikan kepada DPRD, aparat penegak hukum, dan tokoh adat. Keberhasilan ini tak terlepas dari kerja sama yang harmonis di antara seluruh pihak,” ujar Yozawardi.

Ia berharap hubungan baik tersebut terus terjaga demi mencapai tujuan pemerintah daerah dalam mensejahterakan masyarakat.

“Pasbar merupakan daerah multi-etnis dengan beragam suku dan agama. Meski begitu, daerah ini mampu menjaga keutuhan, sehingga pembangunan dapat berjalan secara dinamis. Upaya untuk mewujudkan Pasbar yang lebih baik dan maju harus terus dilakukan,” tambahnya.

Ia juga optimistis bahwa proyek strategis nasional, seperti Pelabuhan Teluk Tapang, akan mendukung kemajuan Pasaman Barat dengan meningkatkan konektivitas dan menekan biaya logistik.

Sementara itu, Bupati Pasaman Barat Hamsuardi dalam sambutannya menyatakan bahwa tema HUT ke-21 Pasaman Barat adalah “Menuju Pasaman Barat Maju.” Tema ini merupakan refleksi dari visi pembangunan jangka panjang untuk mewujudkan Pasaman Barat yang bermartabat, maju, dan sejahtera.

Bupati juga memaparkan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pasaman Barat yang signifikan, dari 70,57 pada tahun 2021 menjadi 72,78 pada tahun 2024. Meskipun belum berada di posisi atas di antara kabupaten/kota di Sumatera Barat, pertumbuhan IPM Pasaman Barat termasuk yang tercepat, dengan seluruh indikatornya menunjukkan perkembangan menggembirakan.

“Di bidang kesehatan, angka Umur Harapan Hidup meningkat dari 72,44 tahun pada 2023 menjadi 72,75 tahun pada 2024. Capaian ini telah melampaui target RPJMD 2021–2026,” ungkapnya.

Di bidang pendidikan, Angka Harapan Lama Sekolah naik dari 13,70 tahun pada 2023 menjadi 13,72 tahun pada 2024, sementara Rata-Rata Lama Sekolah meningkat dari 8,81 tahun menjadi 8,99 tahun di periode yang sama. Pengeluaran per kapita juga naik dari Rp9,5 juta per orang per tahun pada 2023 menjadi Rp9,8 juta pada 2024.(DDR)

“Ganja itu merupakan peredaran antar provinsi dari Provinsi Aceh melewati pesisir barat Sumatera diamankan di wilayah Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat yang selanjutnya aman diedarkan di Sumbar dan sekitarnya,” ujar Kepala BNNK Pasbar Rangga Noverio, di rumah rehap jalur 32, Selasa (24/12).

Rangga juga mengatakan bahwa beberapa Kasus yang diungkap bersama BNNP Provinsi Sumbar itu diantaranya ada di wilayah Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman dengan barang bukti 141 kilogram ganja.

Selanjut nya pengungkapan bersama BNNP Sumbar di Sungai Aur Pasaman Barat dengan barang bukti dua (2) paket sedang dan satu (1) paket kecil serta pengungkapan peredaran 624 kilogram ganja antar provinsi bersama BNNP RI dan BNNP Sumbar.

“Sudah sangat mengkhawatirkan karena Pasaman dan Pasaman Barat berada di jalur utama penyelundupan narkoba. Mulai Aceh, Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi.

Untuk itu, katanya, pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi peredaran narkotika selama 2024.

Adapun strategi BNNK yang dilakukan adalah penguatan kolaborasi atau kerja sama dengan semua pihak, penguatan intelijen atau pemetaan dan penguatan agar tepat sasaran.

Lalu penguatan wilayah pesisir karena Pasaman Barat memiliki jalur laut untuk antisipasi masuknya peredaran dari pesisir, penguatan wilayah perbatasan serta pendekatan iconic dan tematik atau pendekatan ke masyarakat untuk edukasi.

Di bidang pencegahan BNNK Pasaman Barat melakukan kegiatan ketahanan keluarga dengan membentuk empat nagari (desa) bersih dari narkoba (bersinar) di Nagari Ophir, Nagari Koto Baru, Nagari Mahakarya dan Nagari Bancah Kariang.

Pihaknya juga melakukan rehabilitasi berupa layanan yaitu klinik rawat jalan sebanyak 20 orang, intervensi berbasis masyarakat dengan membentuk agen pemulihan sebanyak 10 orang dari nagari bersinar.

Kemudian screening intervensi lapangan dan rehabilitas kepada penyalahgunaan narkotika resiko ringan serta layanan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika (SKHPN).

BNNK juga melakukan pemberdayaan masyarakat berupa pembentukan 79 penggiat dari lingkungan pemerintah swasta dan pendidikan.

Selama tahun 2024 BNNK Pasbar juga melakukan tes urine antara lain tes urine di terminal terhadap supir dan juga terhadap pegawai Kejaksaan Negeri Pasaman Barat berupa deteksi dini melalui tes urine.

“Kita juga melakukan tes urine di Lembaga Pemasyarakatan Talu, razia dan tes urine di kafe, tes urine di perusahaan perkebunan dan tes urine di tempat hiburan,” sebutnya.

BNNK Pasaman Barat juga membentuk asesmen terpadu dengan melibatkan pihak terkait seperti kejaksaan dan pihak kesehatan.

“Dari kajian kita yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di Pasaman Barat adalah ganja sebesar 44,69 persen, sabu, ekstasi sebesar 22,06 persen dan lainnya seperti nipan, lexotan dan pil koplo", ungkap Rangga.

Kaban BNNK Pasbar Rangga juga menegaskan bahwa kedepannya dalam pemberantasan narkotika akan memperketat pengawasan di daerah perbatasan dengan membentuk tim terpadu.

“Kita juga akan melibatkan 90 nagari atau desa untuk penganggaran dalam upaya mengatasi peredaran narkoba atau edukasi ke masyarakat,” tegasnya.(DDR)

Rapat tersebut dipimpin oleh Sekretaris Daerah Pasaman Barat, Hendra Putra, dan dihadiri oleh OPD, camat, wali nagari, serta pemangku kepentingan terkait lainnya.

Rapat membahas rangkaian agenda yang akan direncanakan, baik yang melibatkan pemerintah maupun seluruh lapisan masyarakat Pasaman Barat.

Sekda Hendra Putra menyampaikan bahwa meskipun di tengah keterbatasan anggaran, Hari Jadi Pasaman Barat yang ke-21 harus tetap diupayakan untuk dirayakan secara meriah.

"Demi kelancaran seluruh agenda yang akan dilaksanakan, hari ini kita membahas persiapan jelang HUT Pasbar ke-21. Buatlah berbagai rencana kegiatan untuk memeriahkan HUT kabupaten kita ini," ucapnya.

Ia juga meminta OPD untuk mempersiapkan perayaan HUT Pasbar dengan matang, termasuk dalam menyusun rangkaian kegiatan yang diusulkan, penyesuaian anggaran, serta pembentukan panitia dan pertanggungjawaban kegiatan yang akan dilaksanakan.

"Demi lancarnya seluruh agenda yang direncanakan, kami mengimbau seluruh jajaran Pemkab Pasbar dan masyarakat untuk bekerja sama dalam menyukseskan kegiatan HUT Pasbar ini," tambah Hendra Putra.

Ia berharap HUT Pasbar ke-21 nanti dapat berjalan dengan baik dan meriah. Pasalnya, perayaan HUT ini merupakan agenda tahunan yang sangat dinantikan oleh masyarakat Pasaman Barat. Selain diisi dengan acara hiburan, seni, adat, dan budaya setempat, HUT Pasbar juga menjadi ajang tahunan yang penting bagi masyarakat.(DDR)

Kegiatan tersebut diselenggarakan secara daring oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Zoom Meeting dari Ruang Balkon Kantor Bupati Pasbar, Senin (09/12).

Rakor yang berlangsung di Sasana Bhakti Praja, Kemendagri, itu dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Rapat ini juga dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta diikuti secara daring oleh Panglima TNI Agus Subiyanto, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Perdagangan, pimpinan lembaga, para menteri, gubernur, bupati, wali kota se-Indonesia, dan undangan lainnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo mengumumkan kenaikan upah minimum nasional 2025 sebesar 6,5 persen. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli pun resmi mengeluarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum 2025. Dalam regulasi tersebut, Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2025 akan naik sebesar 6,5 persen, mulai berlaku 1 Januari 2025.

Penghitungan UMP 2025 dilakukan oleh dewan pengupahan provinsi. Gubernur wajib menetapkan UMP dengan menggunakan formula UMP 2024 ditambah 6,5 persen dari nilai UMP 2024. Perhitungan UMK juga menggunakan formula serupa, yaitu UMK 2025 = UMK 2024 + 6,5 persen dari nilai UMK 2024. Dalam aturan tersebut, disebutkan bahwa Upah Minimum Sektoral (UMS) provinsi harus lebih tinggi dari UMP, sementara UMS kabupaten/kota harus lebih tinggi dari UMK.

“Kami harap semua pihak dapat menerapkan kebijakan UMP yang sudah mempertimbangkan daya beli pekerja dan memperhatikan daya saing usaha,” tegas Menteri Ketenagakerjaan.

Presiden Prabowo, dalam sambutannya pada Rakor, memberikan apresiasi terhadap mekanisme pengendalian inflasi yang dianggap sebagai inovasi besar dalam tata kelola ekonomi nasional.

“Saya minta mekanisme ini dilanjutkan. Mendagri, teruskan ini. Saya juga ucapkan terima kasih kepada semua pihak, lintas kementerian di tingkat pusat dan juga di daerah. Ini akan menjadi studi kasus yang akan dipelajari banyak negara,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden menekankan bahwa kunci utama pengendalian inflasi adalah swasembada pangan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Ia mendorong terciptanya swasembada pangan hingga ke tingkat kabupaten dan kecamatan sesuai kearifan lokal.

“Kuncinya sekali lagi adalah swasembada. Swasembada pangan dalam arti yang luas dan dalam arti yang menyeluruh. Dari dulu kita diajarkan tiap desa harus punya lumbung pangan, tiap desa. Jadi inilah strategi besar kita,” tegas Presiden.

Presiden juga mengingatkan pentingnya menjaga persatuan di tengah ancaman ketidakstabilan global serta menegaskan optimis terhadap kemampuan Indonesia menghadapi tantangan ekonomi dan global.

Sementara itu, data harga bahan pangan di Kabupaten Pasaman Barat menunjukkan tren kenaikan pada beberapa komoditas dari tanggal 2 hingga 9 Desember 2024. Beberapa bahan pangan yang mengalami kenaikan adalah bawang putih, cabai merah lokal, dan cabai rawit hijau, sedangkan bawang merah mengalami penurunan harga.

Berikut rincian perubahan harga bahan pangan di Pasaman Barat:

• 4 Desember 2024: Harga bawang putih naik 5,26 persen.

• 5 Desember 2024: Harga cabai merah lokal naik 7,69 persen.

• 9 Desember 2024: Harga cabai rawit hijau naik 14,29 persen, sedangkan bawang merah turun 6,25 persen.

Data harga tersebut diperoleh dari pasar-pasar di wilayah Kinali, Simpang Tiga, Simpang Empat, Kapa, Padang Tujuh, Kajai, Talu, dan Paraman Ampalu.(DDR)