Mitra Rakyat

Kedatangan Sadiq Pasadigoe, seorang anggota DPR RI disambut riang gembira oleh sekolompok kawanan wartawan tersebut yang sedang berkumpul di salah satu warung kopi, pada Kamis (25/4/2024) di Padang.

Halal bihalal dan mempererat tali silaturahmi tujuan utama beliau (Sadiq Pasadigoe.red.) untuk memenuhi undangan para pemburu berita itu. Bincang-bincang hangat dan canda tawa pun terjadi antara wakil rakyat dengan para jurnalis.

Diantaranya, bincang-bincang persoalan pembangunan infrastruktur bidang olah raga, kesenian dan infrastruktur lain yang kerap menjadi sorotan tajam masyarakat di Sumbar.

Pasalnya, ada beberapa pelaksanaan pembangunan yang disinyalir mandek atau mangkrak. Contohnya, pembangunan stadion sepakbola Sumbar. Kemudian, pembangunan gedung kesenian.

Dikesempatan itulah para kuli tinta berharap kepada Sadig Pasidigoe agar membawa suara rakyat Sumbar ini ke Senayan di saat beliau sudah resmi dilantik menjadi Anggota DPR RI.

"Saya akan menyuarakan aspirasi masyarakat Sumbar ini setelah nanti resmi dilantik," jawab beliau singkat.

Bukan hanya persoalan infrastruktur, beliau juga akan berupaya bagaimana cara meningkatkan ekonomi masyarakat Sumbar yang semakin hari grafiknya meningkat terus.(cr)

Hal ini disebutkan salah satu Aktivis Anti Korupsi dan Tokoh Kepemudaan Sumatera Barat (Sumbar), Mahdiyal Hasan,SH. pada Sabtu (20/4/2024) dikantornya yang ada di Kota Padang.

"Saat ini pelaksanaan untuk pekerjaan jalan nasional itu dilakukan oleh dua perusahaan yang diduga tergabung dalam grup PT.Rimbo Paraduan (PT.RP), yakni PT. Alco Sejahtera Abadi (ASA) dan CV. Bangun Sarana Persada (BSP). Kedua perusahaan penyedia jasa kontruksi itu disinyalir masih dibawah kendali manajemen PT. RP," ujar Mahdiyal.

Indikasi terjadinya dugaan KKN dan tumpang tindih pada item pekerjaan dijalan nasional tersebut, kata Mahdiyal bukan tanpa alasan.

Selain ada niat, kondisi dan situasi juga sangat mendukung untuk melakukan perbuatan tidak terpuji tersebut, ucap Alumni Fakultas Hukum Unand itu.

Dijelaskankannya, dua perusahaan yang disinyalir masih group dari PT.RP itu tidak tertutup kemungkinan untuk bekerjasama menjadikan proyek jalan nasional tersebut sebagai ladang korupsi.

"Dua perusahaan itu bisa saja "main mata" dalam mengerjakan item pekerjaan sepanjang jalan nasional Padang - Solok - Sawahlunto itu," ungkap Advokat muda itu.

Maksudnya, lanjut Mahdiyal, mereka memiliki kesempatan untuk melakukan kecurangan pada item-item pekerjaan. Apalagi pengawasan pada kedua proyek tersebut dilakukan oleh perusahaan yang sama (PT.Petra Penida Energi Indonesia KSO PT.Bukit Gading Konsultan).

Sebab, pihak yang berwenang dalam mengawasi segala tindak tanduk kontraktor bisa saja mereka pengaruhi dengan iming-iming berbagi keuntungan. Kalau konsultan supervisi tergoda, jadi tidak ada lagi pihak yang menjadi aral penghalang bagi mereka dalam melakukan keculasan, cecar Mahdiyal Hasan.

Bahkan hal tersebut bukan tidak mungkin dilakukan perusahaan-perusahaan itu kepada pihak oknum nakal yang bermental korup yang ada di lingkungan Satker PJN II Sumbar. Tentunya hal ini kembali lagi kepada tabiat masing-masing, tegas Mahdiyal.

Terakhir Mahdiyal mengatakan, apa yang disampaikannya itu bentuk upaya dalam mengingatkan pihak terkait, supaya bisa melakukan pekerjaan sesuai dengan kaedah dan aturan, agar tidak ada kerugian untuk negara, dan mengantisipasi kalau mamang niat untuk melakukan kegiatan KKN ada pikiran pihak terkait, pungkasnya.

Untuk paket pekerjaan preservasi jalan Padang-Solok-Sawahlunto dikerjakan PT.Alco Sejahtera Abadi (ASA) senilai Rp 7.976.267.000,00.(Tujuh Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

Proyek dengan nomor kontrak: KU 02.010/KTR.01.PPK-2.1-PJN.II/I/2024 itu mulai dikerjakan sejak 26 Januari 2024 waktu lalu selama 341 hari kalender. PT.ASA diketahui merupakan anak perusahaan dari PT. Rimbo Paraduan.

Selanjutnya, CV. Bangun Sarana Persada(CV.BSP). Perusahaan tersebut disinyalir juga merupakan anak perusahaan dari PT. RP.  Saat ini, CV. BSP mendapat paket pekerjaan Rekontruksi dan Rehabilitasi Minor (Rigid) Jalan Nasional Padang-Solok-Sawahlunto senilai Rp 8.259.611.000,00- (Delapan Miliar Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sebelas Ribu Rupiah).

Proyek dengan nomor kontrak: KU 02.010/KTR.04.PPK-2.1-PJN.II/II/2024 dikerjakan CV. BSP selama 240 hari kalender terhitung sejak 02 Februari 2024.

Kemudian, untuk pengawasan atau Konsultan Supervisi pada dua proyek tersebut ditunjuk PT.Petra Penida Energi Indonesia KSO PT.Bukit Gading Konsultan. 

Hingga berita ditayangkan, media masih upaya mengumpulkan data-data dan konfirmasi pihak terkait lainnya.(cr/tim)

Di Kunjungan yang kedua ini, Syafrial Kani didampingi Kuasa Hukumnya Anda Simon,SH. masih terus memberikan motivasi kepada Defriato Tanius agar semangat untuk pulih dari penyakit yang sudah dideritanya sejak tahun 2023 itu.

"Kita harus tetap semangat dan yakin untuk bisa sembuh dari penyakit ini. Dalam menghadapinya motivasi kita harus bisa sembuh," demikian Ketua DRPD Padang Syafrial Kani menyebutkan dalam memberikan memotivasinya.

Dikesempatan itu, Anda Simon juga ikut menyahut perkataan Ketua Syafrial Kani dengan menyarankan agar Defriato berjemur dibawa matahari pagi.

"Dengan berjemur dibawah matahari pagi,tujuan supaya kondisi yang sakit bisa diperlahan pulih," kata Anda Simon.

Sementara, dengan kunjungan Syafrial Kani beserta rombongan membuat Defriato Tanius merasa bahagia. Dia mengucapkan banyak terimakasih atas kunjungan Ketua DRPD Padang itu.

Defriato Tanius juga berharap kedepannya Kota Padang benar-benar bisa dipimpin oleh sosok pemimpin seperti Syafrial Kani ini. 

Karena menurutnya, sosok pemimpin yang bijaksana ,baik hati, smart dan paham dengan keinginan masyarakat. "Dan pemimpin yang seperti itu sampai saat ini menurut saya ada pada Syafrial Kani, dan beliau dibutuhkan  untuk kemajuan kota Padang ini," ujarnya.

"Terima kasih ketua, semoga niat baik ketua dibalas oleh Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda, dan semua cita- cita dan keinginan ketua untuk membangun kota Padang kedepannya dimudahkan oleh yang maha kuasa, Aamiin", pungkasnya.(cr/Buya)

Untuk ke Enam(6) kalinya secara beruntun, Ferry berhasil meraih predikat sebagai MRO terbaik secara nasional dalam bidang penagihan dan pembinaan nasabah. 

Prestasi gemilang ini tidak hanya mengukuhkan namanya sebagai yang terbaik di antara rekan-rekannya, tetapi juga sebagai sosok yang konsisten dan berdedikasi tinggi terhadap tugasnya.

Perusahaan penagihan dan pembinaan merupakan salah satu aspek penting dalam industri keuangan. Dengan profesinya itu Ferry mampu menunjukkan keunggulan dalam mengelola dan menyelesaikan proses penagihan dan pembinaan nasabah dengan baik. 

Keberhasilan Ferry dalam mempertahankan posisinya sebagai yang terbaik nasional adalah bukti nyata dari kemampuan dan komitmen yang dimilikinya.

Sebagai penghargaan atas pencapaiannya yang luar biasa, Ferry berhak menerima hadiah bergengsi berupa sepeda motor Kawasaki D-Tracker 150cc. 

Penyerahan hadiah ini dilaksanakan pada Senin (8/4/2024) di kantor pusat Adira Sawahan. Acara tersebut diwakili oleh pihak Recovery Officer Area Cabang Padang, yang turut memberikan apresiasi atas prestasi gemilang yang telah diraih oleh Feryadi Pratama.

Dalam sambutannya, pihak manajemen Adira Finance mengapresiasi dedikasi dan kerja keras yang telah ditunjukkan oleh Feryadi Pratama. 

Mereka juga menegaskan bahwa keberhasilan Feryadi Pratama bukan hanya merupakan prestasi pribadi, tetapi juga merupakan kebanggaan bagi seluruh tim dan perusahaan.

Feryadi Pratama sendiri mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bimbingan yang diberikan oleh rekan-rekannya serta manajemen Adira Finance. 

Ia berjanji akan terus meningkatkan kinerjanya dan terus berusaha menjadi contoh bagi yang lain dalam menjalankan tugas dengan integritas dan komitmen yang tinggi.

Dikesempatan itu, ucapan terimakasih pun tidak lupa disampaikan Ferry kepada pihak-pihak yang ikut berandil dalam kesuksesan yang telah dicapainya.

"Saya ucapkan terimakasih kepada Area Manager Sumbagsel 3 Bapak Endro, ROA (Recovery Officer Area Cabang Padang Car) Niode Wahyudi, Yanto Suharwanto (Adira Padang 1), Ronny Yuandra (Adira Muaro Bungo), Doni Fernando (Adira Bkt-Payakumbuh), Wayan (Adira Pasaman), Ronny Eka Putra (Adira Solok), Budi Ceper (Adira Pariaman), & (Loan Recovery Officer Area) Rahmat Illahi," ucap Ferry.

Prestasi gemilang yang diraih oleh Feryadi Pratama tidak hanya menginspirasi rekan-rekannya di Mitra Recovery Officer namun juga di Adira Finance. Tetapi tentunya dia juga akan menjadi inspirasi bagi banyak orang di luar sana. 

Kisah suksesnya adalah bukti nyata bahwa dengan kerja keras, dedikasi, dan tekad yang kuat, mimpi-mimpi besar dapat diwujudkan.(cr/**)

Sebelumnya media sudah melakukan upaya konfirmasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Yufrizal terkait pekerjaan jembatan RS Unand tersebut via telepon 0823-9061-1xxx pada Rabu, 27 Maret lalu. Namun, PPK tersebut disinyalir "bungkam", tidak mau menanggapi konfirmasi media.

Seterusnya media juga mengkonfirmasikan hal tersebut kepada Adratus Setiawan selaku Kabid di BMCKTR Sumbar sekaligus pimpinan dari Yufrizal. Tetapi jawaban yang disampaikan Adratus Setiawan tidak sesuai yang diharapkan. Adratus hanya mengatakan "silahkan hubungi dan konfirmasi PPK pak Yufrizal".

Tidak sampai disitu, media juga melakukan konfirmasi meminta tanggapan Kepala Dinas(Kadis) BMCKTR Sumbar, Era Sukma Munaf pada hari yang sama via telepon. Dan ternyata Kadis BMCKTR Sumbar itupun disinyalir juga memilih "bungkam" tidak mau menanggapi konfirmasi media.

Baca berita terkait: Struktur Jembatan RS Unand Terlihat Miring, Beton Bangunan Abutment Diduga Mengandung Kayu dan Batu

Dengan sikap tidak kooperatif pejabat publik waktu dikonfirmasi media itu, diduga akan menimbulkan asumsi negatif dari kalangan masyarakat, dan publik akan mempertanyakan integritas Dinas BMCKTR Sumbar itu.

"Ada indikasi persekongkolan jahat tercium di dalam pelaksanaan proyek negara yang digawangi Dinas Bina Marga Cipta Karya Tata Ruang (BMCKTR) Sumbar itu," kata seorang Aktivis Anti Korupsi Sumbar, Mahdiyal Hasan,SH. pada Kamis (28/3/2024) di Padang.

Menanggapi hal itu, Mahdiyal Hasan mengatakan, dugaan adanya persekongkolan jahat bukan tanpa alasan. Dengan hasil akhir pekerjaan yang tidak sesuai ekspektasi atau harapan masyarakat, hingga "bungkamnya" seluruh pihak terkait saat dikonfirmasi media, menjadi salah satu alasan kuat dugaan persekongkolan jahat itu telah terjadi, ujarnya.

Mahdiyal menjelaskan, seperti yang dilakukan Yufrizal, sebagai PPK pada proyek itu dia terkesan "bungkam" tidak kooperatif, tidak mau menjawab konfirmasi media tanpa alasan . Sementara, dia (Yufrizal.red) merupakan pihak dari Dinas BMCKTR yang semestinya bisa menjelaskan lebih detail, karena dia yang langsung berhadapan dengan rekanan disaat pekerjaan sedang berjalan.

"Menurut saya mungkin ada sesuatu hal yang ditakuti Yufrizal akan terbongkar ke publik. Jadi dia merasa akan lebih baik apabila diam tidak banyak bicara," cecar Advokat yang terkenal tegas itu.

Kemudian, Kabid Adratus Setiawan. Sebagai Kepala Bidang (Kabid) di dinas tersebut sekaligus pimpinan dari Yufrizal. Menurut Mahdiyal, tentunya dia(Adratus Setiawan.red) berharap kepada bawahannya itu agar persoalan ini bisa diatasi segera, tidak muncul dilingkungan publik, dan tidak berujung keranah hukum.

Seterusnya, lanjut Mahdiyal, Era Sukma  sebagai Kepala Dinas BMCKTR Sumbar dan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), tentu dia akan lebih menekankan kepada kedua bawahan nya itu agar informasi dugaan persekongkolan ini tidak berkembang di lingkungan masyarakat dan pihak penegak hukum. Jadi Kadis BMCKTR Sumbar tersebut juga lebih memilih untuk "bungkam", imbuhnya.

"Seluruh pihak yang terkait didalam pekerjaan proyek jembatan ini bisa dikatakan sudah melakukan pengkhianatan terhadap negara. Apabila terbukti telah melakukan persekongkolan seperti yang kita duga itu," tegas Alumni Fakultas Hukum Unand itu.

Seharusnya yang mereka lakukan adalah memberikan klarifikasi atau penjelasan kepada publik melalui media, karena itu merupakan kewajiban mereka sebagai pejabat publik.

Kemudian lanjut Mahdiyal lagi, agar asumsi negatif publik yang liar tidak terus berkembang, asumsi terhadap kinerja Dinas BMCKTR Sumbar itu sendiri, ulasnya.

Mahdiyal menilai, kalau dalam pelaksanaan pekerjaan jembatan itu menurut mereka sudah sesuai perencanaan atau Spek dan teknis nya, tentu akan lebih mudah bagi mereka untuk menjelaskannya kepada publik.

"Yang perlu mereka sadari agar tidak lupa diri, anggaran yang mereka gunakan dalam pembangunan itu bukanlah uang saku pribadi mereka. Tetapi sumber dana untuk pembangunan jembatan tersebut jelas diambil dari APBD, yang salah satu sumber PAD nya dikutip dari pajak masyarakat," ujar Mahdiyal.

Jadi sebagai pengelola anggaran mereka harus bertanggung jawab setiap uang negara yang dihabiskan untuk pekerjaan jembatan itu kepada masyarakat, tandasnya.

"Dengan menghindari media atau tidak kooperatif saat dikonfirmasi, mereka terindikasi secara sengaja telah mengangkangi UU No 14 Tahun 2008 atau tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik," tegas Advokat muda itu.

Terakhir disebutkan Mahdiyal, bahwa dugaan adanya persekongkolan dikuatkan dari hasil pekerjaan. Struktur kontruksi jembatan yang miring, dan bangunan beton abutment dicurigai tidak sesuai speks dan tanpa penjelasan dari PPK,Kabid, serta Kadis BMCKTR Sumbar.

"Jadi persoalan ini layak menjadi perhatian Aparat Penegak Hukum(APH). Dan masyarakat Sumbar tentu berharap kepada instansi yudikatif itu untuk melakukan penyelidikan sampai penindakan, agar supremasi hukum benar-benar dapat ditegakkan di negara ini," pungkasnya.

Diketahui, pembangunan jembatan RS Unand dikerjakan  PT. Indothara Multi Artha(IMA) sebagai Kontraktor Pelaksana senilai Rp. 7.586.632.312,92.  Sementara PT. Konsulindo Citra Ernala(KCE) dibayar negara sebagai Konsultan Supervisi atau Pengawas.

Hingga berita ditayangkan, media masih upaya mengumpulkan data-data dan konfirmasi pihak terkait lainnya.(cr)

Pasalnya, pekerjaan kontruksi jembatan yang dilakukan PT. Indothara Multi Artha sebagai kontraktor pelaksana, dan PT. Konsulindo Citra Ernala selaku Konsultan pengawas senilai Rp. 7.586.632.312,92 melalui APBD TA 2023 itu saat ini kondisinya terlihat miring. 

Saat tim media mitrarakyat.com menyusuri lokasi jembatan pada Rabu(27/3/2024), terlihat kemiringan struktur jembatan ada pada tiang sebelah kiri, apabila kita melihatnya dari arah RS Unand.

Bukan hanya pandangan dari tim media saja yang menduga kalau infrastruktur jembatan tersebut terlihat miring. Saat diminta tanggapan dari seorang pengunjung RS Unand terkait penglihatannya sendiri terhadap jembatan itu. Pengunjung itupun mengatakan hal yang sama, iya bangunan jembatan itu terlihat miring.

"Iya kalau kita perhatikan secara seksama, tiang sebelah kiri jembatan ini lebih rendah dari pada sebelah kanan jadinya kelihatan miring,"kata pengunjung itu singkat.

Selain menyangkut kemiringan struktur jembatan, yang akan manjadi persolan lagi terkait mutu beton pada bangunan abutment jembatan. Disinyalir, mutu beton untuk abutment tidak sesuai spesifikasi.

Karena, didalam beton bangunan abutment tersebut, terlihat beton mengandung kayu dan batuan. Dengan adanya kayu dan batu didalam beton tersebut, bangunan abutment diduga juga tidak memiliki mutu dan kualitas yang baik.

Sementara, diketahui proyek jembatan RS Unand ini merupakan salah satu kegiatan Dinas BMCKTR Sumbar. Proyek jembatan ini masuk dalam salah satu proyek strategis, dan ada dalam kawalan bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat di tahun 2023.

Saat ini pembangunan infrastruktur jembatan RS Unand tahap I sudah tuntas. Dan menurut informasi yang media terima, proyek jembatan direncanakan akan lanjut tahap II pada tahun 2024 ini.

Dalam pelaksanaan tahap I, pekerjaan jembatan diduga tidak sesuai ekspektasi yang diharapkan masyarakat, bagaimana lagi untuk dilanjutkan ketahap berikutnya..?

Hingga berita ini ditayangkan, media masih dalam upaya mengumpulkan data-data. Dan media juga sudah melakukan upaya konfirmasi kepada PPK (Adratus), PPTK (Yufrizal), serta Kepala Dinas BMCKTR Sumbar (Erasukma). Namun pihak tersebut disinyalir belum bisa memberikan penjelasan masing-masing.(cr/tim)

"Curah hujan tinggi pada 7 Maret lalu menyebabkan 10 titik longsor di ruas jalan ini. Kita sudah bersihkan enam(6) titik, sedangkan empat(4) titik lagi butuh penanganan khusus dan segera. Kalau tidak, maka jalan ini akan cepat putus," ucap Kabalai Thabrani pada Selasa (19/3/2024).

Untuk sementara, kata Thabrani, jalan nasional di sini tetap kita pelihara, tapi dengan sistem fungsional. Kita tutup lubangnya dengan sirtu atau dengan teknis lainnya. Tetapi belum bisa kita tingkatkan kualitas penanganannya, selama penataan tambang yang ada belum baik dan benar,” tutup Kabalai PJN Sumbar itu.

Berita terkait: Rusak Jalan Nasional Padang-SolSel Diduga Akibat Aktivitas Tambang Ilegal, Gubernur Akan Evaluasi Perizinan Tambang di Sumbar

Dilain pihak, Ray sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)2.5 Satker PJN Wil 2,BPJN Sumbar saat dikonfirmasi mengatakan sama dengan apa yang disampaikan Kabalai.

"Untuk jalan rusak di lokasi air dingin, kita akan tetap upayakan bisa fungsional. Untuk penanganan permanen memang harus berkoordinasi dulu dengan banyak pihak,"terang Ray singkat pada Kamis (21/3/2024) via telepon.

Menanggapi hal tersebut, Mahdiyal Hasan SH sebagai aktivis dan salah satu tokoh pemuda Sumbar mengatakan, empat titik jalan yang rusak parah di wilayah kerja PPK 2.5 itu memang harus menjadi perhatian khusus BPJN Sumbar.

" Sebab, jalan nasional tersebut merupakan akses atau jalur lalulintas penghubung provinsi Sumbar dan Jambi yang termasuk padat. Apalagi, sebentar lagi kita akan memasuki libur lebaran yang tentu makin padat lagi," kata Mahdiyal.

Untuk jalur utama Lebaran, terutama jalan nasional, pemerintah harus bisa menjamin, bahwa jalan tersebut telah memenuhi aspek keamanan dan sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM). 

Alumni Fakultas Hukum Unand itu juga menjelaskan bahwa jalur lebaran tahun ini kurang baik dari tahun lalu. Sebab banyak jalan nasional yang rusak parah, seperti ditimpa material longsor, rusak digerus air banjir dan lainnya.

"Khusus untuk jalan yang ada di Air Dingin, masyarakat sangat berterima kasih kepada pihak BPJN Sumbar, yang terus berusaha memberikan pelayanan yang baik kepada pengguna jalan nasional itu," tandasnya.

Kemudian tentu apresiasi diberikan kepada PPK Ray yang baru menjabat. Walupun baru, beliau sudah diberikan tanggung jawab berat dalam menangani jalan nasional yang rusak yang ada di wilayah kerjanya, ucap Mahdiyal.

Dan kita berharap kepada Gubernur Sumbar untuk secepatnya melakukan evaluasi terhadap perusahaan pemegang izin resmi di bidang pertambangan seperti yang telah disampaikannya.

Agar kondisi jalan yang sudah diperbaiki, nanti bisa bertahan dan dapat dimanfaatkan masyarakat dengan waktu yang lama dengan mutu dan kualitas yang tetap baik, pungkasnya.

Hingga berita ditayangkan media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.(cr)

MR.com, Padang| Memasuki Bulan Suci Ramadhan, harga kebutuhan pokok naik dengan signifikan mulai dari harga daging sapi, ayam potong ,cabe, beras, dan juga minyak goreng,

Harga cabe perkilonya mencapai Rp.100.000 itu cabe kriting, kalau cabe rawit melejit hingga mencapai  Rp 100 ribuan lebih. Harga ayam potong saat ini perkilonya mencapai Rp 30 ribu lebih,Harga daging sapi Rp 160 perkilonya.

Menurut Edi pedagang ayam potong di daerah Kelurahan Dadok tunggul Hitam mengatakan kenaikan harga ayam potong saat ini memang termasuk tinggi dari tahun sebelumnya. 

"Waktu tahun lalu kenaikan harga ayam potong tidak begitu tinggi, hanya Rp 27 ribuan perkilonya. Namun sekarang harga ayam potong sudah hampir satu bulanan mencapai RP 30 hingga 32 ribuan di pengecer,"ucap Edi.

Begitu juga yang disampaikan Kumis pedagang cabe dan bawang . Pak Kumis merasa bingung dengan kondisi baik harga sembako yang terjadi.

"Berapa lagi kita melempar harga ke pasaran, sedangkan  modalnya saja sudah nambah," ketus Pak kumis.

Karena ketersediaan barang saat ini makin susah. Kata Pak Kumis, biasanya kalau mau masuk bulan suci ramadhan biasanya dia bisa membeli stok cabe dan bahan lainnya seperti bawang dari toke agak berlebih. 

"Namun dengan kondisi seperti ini bagaimana kita mau stok barang karena pasaran sekarang harga cabai melambung tak terkendali,"tutup Kumis.

Saat Media MR,com memantau kenaikan harga yang dikeluhkan masyarakat tersebut di Pasar Pagi Kelurahan Dadok Tunggul Hitam pada Selasa (12/4/2024).

Disinyalir, Sejumlah  kebutuhan sembako memang naik, yang paling dirasakan adalah harga cabe,beras,ayam potong yang membuat para pedagang mengeluh akan hal itu.(Oji)

Untuk menghindari jatuhnya korban, petugas gabungan melakukan evakuasi warga ke tempat yang lebih aman. Petugas gabungan tersebut antara lain merupakan personel Kodim 0312/Pdg.

Dandim 0312/Pdg Letkol Kav. Yudha Setiawan mengatakan, anggotanya juga ikut membantu mengevakuasi warga yang terjebak banjir bersama tim gabungan lainnya.

“Yang dievakuasi, dua orang balita, lansia serta puluhan warga yang terjebak banjir dengan menggunakan perahu milik petugas gabungan,” kata dia.

Dandim 0312/Pdg juga mengatakan, hujan yang mengguyur Kota Padang berlangsung pada Kamis siang hingga malam juga membuat sejumlah pohon tumbang di sejumlah titik. Tak hanya itu, yang menimpa rumah warga dan merusak fasilitas umum.

Berdasarkan pantauan awak media, hingga tengah malam personel Kodim 0312/Pdg masih terlihat dilokasi banjir dan membantu masyarakat yang terkena musibah banjir. **

Dilansir dari pemberitaan media laksusnews.com, diketahui adanya alat berat excavator milik Dinas PUPR Padang yang dibiarkan terbengkalai selama Dua (2) tahun di Bungus, kota Padang.

Dan hal itu tentunya mengundang pertanyaan dan kecurigaan publik, apa yang sebenarnya terjadi sehingga alat berat excavator terbengkalai. 

Ditengarai adanya proyek fiktif yang merugikan keuangan negara. Untuk mengungkap hal itu, Kejari Padang telah menurunkan tim untuk mengumpulkan informasi. 

Sebagaimana disampaikan Kejari Padang, melalui Kasi Intelijen Kejari Padang, Afliandi saat dikonfirmasi media ini di ruang kerjanya, di Padang. 

Kejari Padang telah turun ke lapangan guna mencari informasi. Serta, melayangkan undangan kepada pihak terkait (Dinas PUPR Padang) guna meminta data pemakaian peralatan sebagai bentuk klarifikasi atas persoalan tersebut. 

Sepertinya upaya Kejari Padang itu masih belum berhasil, karena Kadis PUPR Padang Tri Hadiyanto (TH) dan kepala UPTD Peralatan Dinas PUPR Padang Syamsurinal (Badau) terkesan mengelak dengan berbagai macam dalil. 

Yang mana, Kejari Padang secara persuasif telah mengundang Kadis PUPR Padang, Tri Hadiyanto (TH) dan juga kepala UPTD Peralatan Dinas PUPR Padang Syamsurinal (Badau) melalui pesan whatsapp (WA), namun tidak direspon dengan baik. 

Jika undangan yang disampaikan tidak ditanggapi, tentunya Kejari Padang akan melayangkan surat pemanggilan kepada Dinas PUPR Padang, ucap Andi tegas.

Hingga berita ini ditayangkan, media masih upaya konfirmasi pihak terkait. Sumber (Laksusnews.com)

MR.com, Padang| Diduga ada bisnis ilegal Batu Damar berjalan lancar di Jalan Hidayah, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Kototangah, Padang, Sumatera Barat(Sumbar). Bisnis yang disinyalir ilegal itu dijalankan CV. Berlian Jaya dengan alamat perusahaan di jalan Pulau Seram, nomor 14, Kelurahan Ulak Karang, Kecamatan Padang Utara.

Pasalnya, ada gudang dijalan Hidayah tersebut dijadikan tempat pengumpul batu damar yang diduga kuat ilegal. Gudang itupun tanpa ada dipampang nama perusahaannya. Kemudian, di gudang itu terlihat sedang ada kegiatan pemuatan batu damar yang di kemas menggunakan karung dan dimasukkan kedalam kontainer oleh beberapa orang pekerjanya.

Gudang tersebut sengaja tidak ada dipasangkan nama perusahaan(CV.Berlian), tujuannya diduga perusahaan sengaja menghindari untuk membayar pajak. Selain itu, batu damar yang dikumpulkan didalam gudang tersebut, dicurigai perusahaan pengelolaanya tidak mengantongi izin lengkap.

Saat media mengkonfirmasikan hal tersebut kepada Adi yang mengaku sebagai kepala gudang terkait seluruh perizinan bisnis penjualan batu damar itu. Adi sendiri tidak bisa menjelaskannya.

"Saya disini hanya sebagai pekerja dengan jabatan sebagai pengawas dari perusahaan. Untuk seluruh informasi terkait perizinannya saya tidak mengetahui," kata Adi pada Senin (12/2/2024) di gudang tersebut.

Bahkan untuk nama bosnya sendiri, pimpinan dari CV.Berlian, Adi mengaku juga tidak mengetahuinya. Selanjutnya Adi hanya memberikan nomor seluler manajernya bernama Ronal.

Dan selanjutnya media pun juga menghubungi Ronal via telepon dengan nomor 0852-7423-2xxx untuk konfirmasi. Tapi sayangnya Ronal juga terkesan enggan untuk memberikan penjelasan terkait konfirmasi media.

Ronal hanya mengatakan kalau bisnis penjualan batu damar yang dikelolanya sudah mengantongi izin lengkap. Tetapi, Ronal tidak bisa membuktikan seluruh perizinan atau surat dokumen negara yang katanya sudah dikantongi oleh perusahaannya itu.

Sementara, Izin Usaha Pengusahaan Damar merupakan salah satu bagian syarat yang harus disiapkan oleh pemilik usaha. Supaya usaha yang dijalankan bisa mendapatkan pengakuan dari pemerintah. Ada kalanya pemilik usaha hanya mencari keuntungan saja, sampai lupa izin usaha Pengusahaan Batu Damar.

Jika dulu pengurusan izin usaha menggunakan Surat Izin Usaha Perdagangan / SIUP, Tanda Daftar Perusahaan (TDUP), Surat Keterangan Terdaftar (SKT), maka saat ini izin usaha digantikan menggunakan Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB harus disiapkan bagi setiap Pemilik usaha karna digunakan sebagai bukti dari Pemilik bisnis.

Selain itu , legalitas lain yang perlu digunakan oleh Pengusaha Batu Damar adalah NPWP, Sertifikat Standar (Resiko Menengah Tinggi), serta Izin lainnya menyesuaikan resiko dan usaha yang dijalankan oleh perusahaan tersebut.

Apabila bisnis batu damar ini ilegal, sudah pasti melanggar, pasal 83 ayat (1) huruf, b Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yakni tindak pidana mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan bukan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan bukan kayu Bahkan dokumen sah berupa Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FAHHBK) Praktek ilegal ini bisa dikenakan sanksi pidana dengan penjara paling singkat (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima miliar).

Hingga berita ditayangkan, media masih melakukan pengumpulkan data-data dan upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.(cr)

Pertemuan perdana pihak yang bersengketa SK dengan media difasilitasi Polresta Padang yang dilakukan diruang Gelar Perkara Rinaksa Sakalamandala pada Jum'at (2/2/2024).

Dengan adanya pertemuan itu, pihak Polresta Padang sangat mengapresiasinya, karena ada upaya langkah damai yang ditempuh oleh kedua belah pihak. Hal tersebut disampaikan Kasatreskrim Polresta Padang, Kompol Dedy Andriasyah Putra, pada hari yang sama.

Berita terkait: ML Mengaku Kemenakannya VK Punya Hubungan Terlarang Dengan SK

"Kami dari pihak penyidik Polresta Padang sangat mengapresiasi pertemuan itu. Ini bentuk upaya langkah damai dari kedua belah pihak dengan cara kekeluargaan," ucap Dedy Adriasyah.

Kasatreskrim itu menambahkan, dengan langkah yang ditempuh ini, semoga keadaan dan suasana akan berubah menjadi seperti semula.

"Tidak ada dendam, tidak ada permusuhan, tidak ada yang kalah dan menang, tetapi semua akan menjadi pemenang dalam pekara ini," tambahnya.

Dan kita bersyukur, upaya hukum sebagai langkah terakhir penyelesaian tidak jadi kita ambil, pungkasnya.

Dalam prosesi perdana mediasi tersebut, pihak pelapor (SK) diwakili oleh Anda Simon dan Mutia Dewita sebagai kuasa hukumnya. Sementara dari pihak media yang hadir juga turut didampingi oleh Ismail Novendra selaku kuasa hukum dari pihak media.

Pada kesempatan prosesi mediasi tersebut, Anda Simon yang didampingi Mutia Dewita, sembari menyampaikan dengan memberikan klarifikasi terkait isue yang menerpa klien nya(SK) dengan mengatakan bahwa isue tersebut tidak benar adanya.

"Beliau (SK) tidak ada melakukan hubungan terlarang dengan VK atau telah melakukan perbuatan asusila sampai VK melahirkan diluar nikah," tegas Anda Simon.

Dijelaskannya, pemberitaan yang beredar sebelumnya bahwa perbuatan itu terjadi ditahun 2021 itu tidak benar. Saudara VK sejak tahun 2019 sudah tidak bekerja lagi dengan SK, dan sejak saat itu tidak ada kontak lagi antara mereka.

"Kemudian terhadap saudara ML, dia bukanlah paman dekat dari saudara VK. ML memang mamak dari VK, tapi mamak jauh, bukanlah saudara yang mengetahui persoalan yang terjadi pada diri VK", terang Anda Simon.

Sementara itu pihak dari media, selaku kuasa hukum Ismail Novendra mengatakan, para awak media telah mencoba melakukan upaya - upaya tugas kejurlalistikannya sesuai kaidah-kaidah yang diatur undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers.

Dan mereka dalam menjalankan profesinya sebagai pembuat berita online juga berpedoman pada ketentuan Media Siber, agar karya jurnalistik yang dilahirkan tidak haram, dan tetap berimbang, tegas Ismail.

"Dan atas pemberitaan yang lahir tersebut, itu murni dari seseorang wartawan yang sedang melaksanakan profesinya secara profesional, artinya tidak ada ada dorongan dari pihak lain," paparnya lagi.

Diakhir pertemuan, Anda Simon mengucapkan apresiasi kepada pihak Polresta Padang yang telah mengfasilitasi Restorative Justice ini.

"Benang merah telah dapat ditarik dari pertemuan ini, dan selanjutnya akan disampaikan kepada klien kami, untuk langkah selanjutnya akan kami kabari dalam waktu sesingkat mungkin. Dan kami sangat mengapresiasi pihak Polresta Padang yang telah memfasilitasi Restorative Justice ini," ucap Anda Simon.

Dan apresiasi kepada pihak Polresta Padang yang telah memfasilitasi Restorative Justice ini juga terucap dari mulut Ismail Novendra, selaku Kuasa Hukum dari pihak media. (tim/cr)

MR.com, Padang| Jelang Pemilu, Fraksi Partai Gerindra sudah memasukan Surat Pergantian Ketua Fraksi dan Ketua DPRD Kota Padang.

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Padang, Mastilizal Aye mengaku sudah memasukan surat pergantian Ketua DPRD Kota Padang.

"Sesuai arahan Ketua DPC Kota Padang dan DPD Sumbar, surat tersebut sudah kami masukan," kata Mastilizal Aye, Jumat, 26 Februari 2024.

Menurutnya, Fraksi Partai Gerindra memasukan surat tersebut kepada Sekretariat DPRD Kota Padang pada tanggal 16 Januari 2024.

"Fraksi menerima surat keputusan DPP pada 14 Januari 2024, dan surat tersebut telah dimasukan pada tangg 16 Januari 2024," katanya.

Pergantian Ketua DPRD Kota Padang berdasarkan usulan DPD Partai Gerindra Kota Padang ke DPP Partai Gerindra, kelasnya.

Berdasarkan SK DPP tersebut, Partai Gerindra tidak hanya mengganti Ketua DPRD Kota Padang, tapi juga Ketua Fraksi Partai Gerindra Kota Padang.

"Dalam SK itu, juga dicantumkan pergantian Ketua Fraksi, dari Mastilizal Aye ke Elly Thrisyanti," ulasnya.

Ketua DPRD yang saat ini dijabat Syafrial Kani Datuk Rajo Jambi akan diganti dengan Masrilizal Aye yang saat ini menjabat Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Padang.

Berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai Gerindra nomor: 11-0350/kpts/DPP-GERINDRA/2023 tertanggal 29 November 2023.

SK itu tentang Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Ketua Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Partai Gerindra Kota Padang 2023-2024 periode TA 2023-2024.

"Surat sudah kita masukan, tinggal Sekwan memproses dan mendiposisi surat itu," cakapnya.**

Ismail Novendra datangi kantor Bawaslu yang beralamat di komplek Pondok Indah Pratama No.9A, Kelurahan Jati, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumbar, pada Kamis (11/2/2023) yang selanjutnya memberikan bukti pengerusakan.

Laporan Caleg dari Partai PKB itu diterima oleh Edo Roberto salah satu staf di Bawaslu. Kepada staf Bawaslu tersebut, Ismail menceritakan kronologis kejadian yang disertai dengan foto sebagai bukti. 

Berita terkait: Mulai Panas..!! Aksi Pengerusakan Baliho Sesama Caleg Mulai Terjadi, Ismail Novendra : Kita Do'akan Semoga Mereka Segera Bertobat

Setelah memberikan keterangan dan dituangkan dalam formulir laporan, Ismail diberikan tanda bukti penyampaian laporan dari Bawaslu Padang dengan nomor 002/LP/PL/Kota/03.01/I/2024. Ismail juga menyerahkan beberapa bukti yang terkait dengan laporannya seperti foto, video dan beberapa baliho yang telah dirusak.

Sebelumnya, beberapa baliho milik Ismail Novendra yang terpasang dikawasan Simpang Gia Parupuk Tabing dirusak dengan cara dicarter/disilet. Kepada wartawan, Ismail mengatakan bahwa dirinya baru mengetahui kalau balihonya dirusak pada Selasa (9/1) pagi. 

"Ada sekitar enam baliho yang dirusak dengan cara dicarter/disilet. Baliho- baliho itu baru saja terpasang pada Sabtu (6/2) lalu," katanya.

Ismail sangat menyayangkan tindakan yang dilakukan pelaku perusak baliho tersebut. " Saya telah mendapatkan informasi dari seseorang berinisial "E" yang mengaku telah disuruh salah seorang oknum caleg DPRD Sumbar. "E" mengakui bahwa dirinya telah diperintah untuk merobek  dan merusak baliho saya. Dan "E" juga mengakui telah menyuruh "A"  untuk merusak baliho sembari memberikan pisau Carter kepada "A", tutur Ismail.

Ismail sangat mengecam aksi perusakan ini. Menurutnya, aksi perusakan baliho telah merusak suasana sejuk menjelang Pemilu 2024 di Kota Padang. Dia juga berharap, aksi serupa tidak terjadi terhadap baliho-baliho lain.

"Saat ini, saya sifatnya menunggu dari Bawaslu saja lagi. Mengenai laporan adanya dugaan pidana lainnya terkait pengrusakan ini, akan saya sampaikan juga nanti pada APH", pungkas Ismail.**

Seperti yang dialami salah satu Caleg DPRD Provinsi Sumbar, Ismail Novendra. Baliho Caleg dari Partai PKB itu telah dirusak orang tak dikenal. Ada beberapa baliho miliknya dirusak dikawasan Simpang Gia, Parupuk Tabing.  Pengerusakan yang dilakukan orang tak dikenal tersebut dengan cara merobek menggunakan pisau Carter, kemudian membuang foto caleg.

Kepada wartawan, Ismail mengatakan bahwa dirinya baru mengetahui kalau balihonya dirusak pada Selasa (9/1) pagi. 

"Ada sekitar enam(6) baliho yang dirusak dengan cara dicarter/disilet. Baliho- baliho itu baru saja terpasang pada hari Sabtu, 6 Januari lalu," katanya.

Ismail sangat menyayangkan perbuatan pelaku yang sudah merusak balihonya tersebut. Terkait hal itu, Caleg PKB tersebut akan melaporkan kejadian pengerusakan itu kepada Bawaslu dan pihak penegak hukum. 

Ismail dengan tegas mengatakan sudah mengantongi identitas si pelaku dan otak dibalik semua pengerusakan tersebut.

"Saya telah mendapatkan identitas si pelaku pengerusakan dengan inisial "E" dan "A". Menurut pengakuan "E", dia disuruh melakukan pengerusakan baliho saya oleh salah satu Caleg DPRD Sumbar juga. Kemudian dalam melakukan aksinya si "E" mengajak si "A" dengan mengunakan pisau carter," ujar Ismail.

Menurutnya, aksi perusakan baliho ini telah merusak suasana sejuk menjelang Pemilu 2024 di Kota Padang dan nodai sikap sportif antara sesama caleg. Dia juga berharap, aksi serupa semoga tidak terjadi terhadap baliho-baliho Caleg lainnya.

"Kita berdoa bagi pelaku dan orang yang memberikan perintah atas perusakan ini. Semoga mereka diberikan kesehatan dan umur yang panjang untuk segera bertaubat," harap Ismail.

Kendati demikian proses hukum harus tetap dijalani, sebab negara kita adalah negara hukum dan ini diduga telah melanggar Pasal 280 Pasal 1 Huruf G UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, tutup Ismail.

Hingga berita ini ditayangkan,media masih melakukan upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.(cr/isailohay)

MR.com, Padang| Pasca pemberitaan organisasi pers Kolaborasi Jurnalis Indonesia (KJI) bakal mengembangkan sayap mendapat tanggapan positif dari para jurnalis di seantero Tanah air.

Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) KJI, Denni Handani pada Senin(8/1/2024) di sekretariat DPP KJI di Padang, Sumatera Barat.

Berita terkait: Telah Kantongi Akta Otentik,KJI Siap Lebar Sayap Organisasi ke Daerah

"Alhamdulillah, kita ucapkan terimakasih kepada rekan-rekan sesama Jurnalis di seantero Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atas respon positifnya terhadap perkumpulan Wartawan ini," ucap Owner Media Online GoAsianews.com itu.

Sudah ada beberapa calon ketua pengurus KJI wilayah, serta Kabupaten Kota yang siap dan sudah tidak sabar ingin mendapatkan mandat kepengurusan dari DPP-KJI, imbuhnya.

Kata Denni diantaranya, wilayah Kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat (Sumbar) seperti, Sijunjung, Bukittinggi, Pasaman Barat , Dharmasraya, Tanah Datar, Kota Padang dan Padang Pariaman.

Sedangkan untuk tingkat wilayah provinsi seperti, Jawa Barat, Banten,Bitung, Sumatera Selatan , Aceh Tamiang, Kepulauan Riau, Sumatera Utara,Barito Selatan,Provinsi Kalimantan ,Jawa Tengah , Lampung,DKI Jakarta , dan Sumatera Barat juga sedang mempersiapkan struktur organisasi mereka masing-masing, jelas Denni.

Kepada semua calon ketua pengurus perkumpulan KJI yang ada di wilayah NKRI, atas adanya inisiatif ingin bergabung, "Kami dari DPP mengucapkan terimakasih". Mari bersama kita besarkan perkumpulan wartawan ini dengan catatan. Tetap mengacu kepada AD-RT-KJI," ajak Denni lagi.

Selanjutnya, mengenai surat mandat kepengurusan setelah masing-masing calon Ketua melengkapi susunan pengurus, baru kita tindaklanjuti. Kemudian, sama halnya dengan yang telah disampaikan ketua wilayah dua Windo Regandha, yang terpenting jaga marwah organisasi, pungkas Denni. (real/cr)

Rapat Tahunan JMG dilaksanakan di Damar Shaker Padang, Minggu ( 7/1/2024) yang  dipimpin  oleh Pemimpin Umum dan Pemimpin Eedaksi sekaligus penanggung jawab JMG, Ismail Novendra.

Adapun rapat yang dilaksanakan pada awal tahun 2024 ini dalam rangka menjawab tuntutan masyarakat dan harapan pembaca bagi pengembangan Jejak Media Group (JMG) ke depan dan juga pengenalan pimpinan redaksi JMG yang baru.

“Kita juga perlu mengevaluasi sejauh mana tingkat penerimaan pembaca melalui kehadiran media cetak Jejak News  dan media online Jejak77.com ini agar kita dapat memaksimalkan kerja jurnalistik ini”, ujar Ismail Novendra SH, Pemimpin Redaksi JMG.

"Kita juga berharap para wartawan dan biro khususnya diwilayah untuk mencari langganan supaya majalah yang telah berkiprah selama 15 tahun ini tetap eksis dari segi pembiayaan dan pemberitaan", ungkap Ismail 

Lebih lanjut Ismail Novendra mengatakan pencapaian selama ini di lingkungan kerja JMG  rata-rata secara umum sudah baik dan sangat baik, yang sangat baik kita pertahankan dan yang baik harus kita tingkatkan.

Dalam kesempatan tersebut Ismail Novendra juga memaparkan pada rapat evaluasi JMG bahwasanya sesuai dengan arahan Dewan Pers (DP), dirinya akan  non aktif dikeredaksian JMG karena maju sebagai Calon legislatif (Caleg) DPRD Sumbar Dapil 1 (Kota Padang) dari Partai PKB nomor urut 7 (Tujuh).

Rapat Evaluasi Tahunan itu juga dilakukan secara Virtual agar memudahkan para Kru JMG yang didaerah untuk mengikuti juga membuka sesi tanya jawab agar apa kendala dan masalah yang dihadapi para anggota bisa dipecahkan atau dicarikan solusinya secara bersama terutama untuk para biro yang targetnya belum atau hampir terpenuhi.

Sementara, Pemimpin Umum JMG, Mayor (Purn) Syamsir Burhan dalam kesempatan tersebut menegaskan agar para anggota/Kru JMG untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik profesi agar tidak bersentuhan dengan hukum.

"Kami ingatkan kepada para Kru JMG untuk senantiasa bekerja dengan profesional dan menjunjung tinggi kode etik profesi agar tidak berurusan dengan hukum", ungkap Syamsir. (Rel)

"Kita adalah kumpulan orang-orang profesional, yang dalam bekerja selalu dituntut untuk menjaga profesionalitas" ungkapnya pada awak media di sekretariat KJI Jln.Delima, no 77-F Ujung Gurun Kota Padang-Sumatera Barat (Sumbar).

Lebih lanjut Andarizal menjelaskan, begitu pun dalam berorganisasi, kita harus profesional, dan taat pada kaidah-kaidah hukum yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia ini.

"Alhamdulillah, saat ini KJI telah berbadan hukum sah sebagai organisasi kewartawanan di Republik Indonesia meskipun Dewan Pimpinan Pusat (DPP) nya ada di daerah. Dan, ini sejarah baru buat kita Sumbar, ”ulasnya.

Sebagai pencetus dan salah satu pendiri organisasi KJI, Andarizal berharap keseriusan dari teman yang tergabung didalamnya untuk mengembangkan sayap organisasi hingga ke pelosok nusantara.

Sebagai ujung tombak, kita akan support dan selalu dorong pengurus KJI dalam pengembangan organisasi, katanya lagi. "Ini langkah awal.., memang tidak mudah dan banyak tantangan. Oleh sebab itu, mari bersama-sama saling mendukung dan melengkapi,"tutup Andarizal.

Dikesempatan yang sama, Ketua wilayah 2 DPP KJI Windo Regandha mengaku sangat optimis dalam mengemban amanah yang diberikan.

"Terimakasih atas kepercayaan yang telah diberikan, dan insyaallah amanah ini akan dilaksanakan sebaik mungkin," ucap Windo.

Dalam kesempatan tersebut, Windo Regandha juga mengingatkan pentingnya sebuah kebersamaan dalam mewujudkan Visi dan Misi KJI kedepannya.

Menjaga solidaritas dan komunikasi yang objektif dan transparan sangat penting dalam sebuah organisasi, tuturnya.

"Mengapa transparansi ini sangat penting. Karena, melalui suatu keterbukaanlah semua persepsi negatif akan hilang," pesannya. Windo Regandha juga mengingatkan, bahwa menjaga marwah organisasi jauh lebih penting diatas segala-galanya. **

Terpantau, pada Minggu dini hari (27/11) sekitar pukul 01.30 wib di aula museum Adityawarman Sumbar ramai para kawula muda tengah asyik bergoyang diantara kelap kelip lampu yang diiringi dentuman musik DJ.

Berdasarkan penelusuran media ini, diketahui acara tersebut merupakan malam inaugurasi mahasiswa fakultas hukum universitas Bung Hatta.

"Ini acara inaugurasi fakultas hukum Kampus UBH. Dan bagi mahasiswa baru dikenakan biaya sebesar Rp250 ribu perorang", beber salah seorang peserta kepada media ini, Minggu (27/11).

Terkait hal itu, kepada UPTD Museum Adityawarman Sumbar, Mardison saat dikonfirmasi sepertinya melempar tanggung jawab kepada pihak ketiga yakni tenaga pengamanan (outsourcing).

Mardison mengaku kebablasan, serta beralasan tidak mengetahui kalau aula pertemuan museum Adityawarman Sumbar yang disewakan kepada mahasiswa UBH telah dijadikan sebagai tempat clubbing party.

Karena, dari surat yang masuk, bahwa aula/tempat tersebut digunakan untuk acara inaugurasi mahasiswa UBH. 

Dan kami tidak mengetahui adanya acara clubbing party yang digelar mahasiswa UBH sampai jam 02.00 wib, ucapnya.

Lebih jauh dijelaskannya, untuk biaya sewa pemakaian aula sebesar Rp1 juta perhari, dengan ketentuan pemakaian apabila dimulai 08.00 wib sampai jam 20.00 wib, dan mulai siang 12.00 wib sampai 00.00 wib.

Dari konfirmasi itu diketahui, biaya sewa pemakaian aula/tempat itu telah dibayarkan secara tunai, namun sampai berita ini diturunkan ternyata UPTD Museum Adityawarman masih belum menyetorkan dana tersebut ke kas daerah.

Disinyalir, UPTD Museum Adityawarman Sumbar masih menggunakan rekening penampung yang berpotensi terjadi penyimpangan dan KKN.

Hingga berita ini diturunkan media ini masih berupaya untuk mengumpulkan data dan informasi serta konfirmasi kepada pihak terkait lainnya.

Sumber(laksusnews.com)

MR.com, Padang| DPD Partai Berkarya Kota Padang bakal memproses usulan nama calon Pergantian Antar Waktu (PAW) Zalmadi ke DPRD Padang. Pengusulan nama calon PAW tersebut dimaksudkan untuk mengganti Zalmadi yang sudah pindah ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

"Segera diproses nama calon PAW sesuai arahan DPD Partai Berkarya. Sebagai sekretaris, saya tunggu perintah Ketua DPD Partai Berkarya Kota Padang," kata Sekretaris DPD Partai Berkarya Kota Padang melalui pesan whatsapp-nya kepada media ini, Sabtu(4/10) waktu lalu.

Berita terkait: Zalmadi Kembali Maju Caleg dari PKB Tanpa Surat Pengunduran Diri dari Partai Berkarya

Sedikit menginformasikan, Yunizal menyampaikan untuk nama calon pengganti Zalmadi adalah peraih suara terbanyak kedua.

"Penggantinya peraih suara terbanyak kedua hasil pemilihan legislatif tahun 2019," jelas Yunizal yang enggan menyebutkan nama calon pengganti tersebut.

Informasi yang dihimpun media ini, peraih suara terbanyak pada pileg 2019 untuk caleg DPRD Kota Padang dari Partai Berkarya daerah pemilihan Kuranji-Pauh adalah Khairul Karohan.

"Benar, peraih suara terbanyak kedua di dapil Kuranji-Pauh atas nama Khairul Karohan," ungkap Ketua DPD Partai Berkarya Kota Padang Resmita.

Resmita juga menyampaikan, status Khairul Karohan saat ini masih menjadi anggota Partai Berkarya.

Terpisah, Khairul Karohan mengakui bahwa dirinya telah mengetahui Zalmadi pindah ke PKB setelah penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) pileg 2024 oleh KPU.

Menyangkut pengusulan namanya sebagai PAW Zalmadi, Khairul Karohan menunggu instruksi partai.

"Saya akan menghadap ke DPD dan menunggu arahan partai. Insha Allah dalam waktu dekat," tegas Khairul yang dihubungi, Minggu (5/11/2023).(cr/agb)