Mitra Rakyat

Informasi yang beredar menyebut ada campur tangan kelompok tertentu melalui seorang pialang yang mengatur siapa rekanan yang bakal menggarap paket pekerjaan negara di institusi tersebut.

Nama H. W**, Direktur PT Mthri Trbit, disebut-sebut dalam jaringan itu. Lelaki ini dijuluki sebagai “pintu masuk” bagi kontraktor yang ingin mendapat proyek di BWSS V. “Tanpa persetujuan cukong proyek, pintu untuk mendapat jatah pekerjaan akan tertutup rapat,” kata narasumber yang enggan disebutkan namanya ketika ditemui di Padang, pekan lalu.

Kementerian PU melalui BWSS V Padang pada tahun anggaran 2025 tercatat bakal melelang proyek senilai ratusan miliar rupiah. Beberapa di antaranya, pembangunan pengendali lahar sedimen kawasan Gunung Merapi (Rp62,29 miliar), pembangunan pengendali banjir Batang Mangor (Rp19,3 miliar), pembangunan pengaman pantai di Kabupaten Kepulauan Mentawai (Rp10,53 miliar), serta pembangunan pengendalian banjir Batang Agam di Kota Payakumbuh (Rp51 miliar).

Selain itu ada pula proyek pembangunan sarana pengendalian banjir Batang Lembang (Rp55,8 miliar), revitalisasi Danau Singkarak (Rp27 miliar), pembangunan jaringan irigasi di Kawasan Sawah Laweh (Rp11,56 miliar), rehabilitasi irigasi Batang Anai di Kabupaten Pariaman (Rp12,5 miliar), serta pembangunan pengendali Batang Suliti (Rp30,63 miliar). Proyek pengendalian banjir di Kabupaten Dharmasraya juga masuk daftar, meski nilai kontraknya belum diumumkan.

Menurut narasumber tadi, sebagian besar paket itu sudah “dikunci” sejak awal. “Permainan ini terkesan disembunyikan, bahkan seolah direstui. Tak ada reaksi sama sekali sehingga berjalan mulus,” ujarnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak BWSS V Padang belum memberikan tanggapan resmi. Redaksi berupaya menghubungi Kepala Balai dan pejabat terkait, namun panggilan telepon serta pesan singkat tak kunjung dijawab. 

Media masih tahap mengumpulkan data-data dan upaya konfirmasi pihak terkait lainnya sampai berita ini ditayangkan

Penulis : Chairur Rahman

Cat dinding mengelupas, plafon bolong, dan fasilitas pertemuan jauh dari kata layak. Jaringan internet yang merupakan kebutuhan vital organisasi pun terputus akibat tunggakan.

Alih-alih merespons kegelisahan publik, Ketua KNPI Sumbar periode 2022–2025, Nanda Satria, memilih bungkam. Upaya redaksi menghubungi lewat sambungan telepon pada Kamis, 28 Agustus 2025, tak berbalas.

Berita terkait : Sekretariat KNPI Sumbar Gersang dan Memprihatinkan, Siapa yang Bertanggung Jawab?

Diamnya Nanda menambah panjang daftar kekecewaan kalangan muda terhadap kepemimpinan organisasi tersebut. “Sesibuk apa ketua ini sebagai anggota dewan, sehingga satu tahun tidak pernah mengunjungi sekretariat KNPI,” kata seorang narasumber yang enggan disebut namanya. Ia menambahkan, sejak awal 2025 Nanda praktis absen dari sekretariat.

Menurut sumber itu, posisi Ketua KNPI Sumbar hanya dijadikan batu loncatan politik bagi Nanda untuk meniti karier sebagai wakil rakyat. “Sekretariat dibiarkan mati, pemuda kehilangan rumahnya,” ujarnya.

Kritik serupa juga datang dari sejumlah aktivis. Mereka menilai KNPI Sumbar kehilangan ruh kepemudaan karena ditinggalkan pemimpinnya. “Bagaimana mau menggerakkan pemuda kalau rumah sendiri saja tak terurus,” kata seorang aktivis di Padang.

Dorongan agar DPD KNPI Sumbar segera berbenah pun menguat. Di tengah isu kebangsaan yang kian kompleks, pemuda disebut butuh ruang konsolidasi. Namun, alih-alih menjadi pusat gagasan, sekretariat justru berubah menjadi simbol ketidakpedulian.

Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih menunggu klarifikasi dari Ketua KNPI Sumbar serta pihak-pihak terkait lainnya.(cr)

Fasilitas yang mestinya menopang aktivitas pemuda terbengkalai. Ruang rapat sepi, mushola kecil rusak parah, hingga mobil operasional berubah menjadi besi tua di halaman belakang. “Sudah lama tidak terpakai, bannya bocor, bahkan mungkin olinya pun belum diganti,” kata seorang warga sekitar yang kerap nongkrong di area sekretariat KNPI Sumbar pada Rabu(27/8/ 2025)

Ironisnya, keterlantaran itu seolah diterima begitu saja. “Banyak pengurus yang lebih memilih salat di luar daripada di mushola sekretariat. Bau lembapnya menusuk,” ujar sumber yang enggan disebutkan namanya itu.

Keterputusan layanan internet semakin menegaskan rapuhnya organisasi ini. Wi-Fi yang dulu jadi penopang aktivitas kepemudaan kini mati akibat tunggakan. Di era digital, kondisi itu bukan sekadar ketiadaan fasilitas, melainkan tanda lemahnya manajemen organisasi.

Dana Pemeliharaan Misterius

Hendrik Sikumbang, pembina KNPI Sumbar, tak menutupi kekecewaannya. Ia menilai kepengurusan saat ini gagal menjaga marwah organisasi pemuda terbesar di provinsi itu. “Sebentar lagi Musda KNPI digelar. Tapi coba lihat keadaan sekretariat, sangat memilukan,” ujar pria yang akrab disapa Hen Pakan.

Ia mempertanyakan aliran dana organisasi yang selama ini menjadi rahasia umum di kalangan pengurus. “Apakah KNPI Sumbar tidak lagi memiliki dana untuk pemeliharaan? Atau memang ada pembiaran yang disengaja? Ini merusak citra organisasi,” katanya.

Di atas kertas, KNPI adalah wadah besar pemuda yang semestinya melahirkan gagasan, menguatkan solidaritas, dan menjadi motor perubahan. Namun realitas di sekretariat menunjukkan paradoks, organisasi yang gagah di forum, tapi rapuh di rumahnya sendiri.

Kini publik menunggu jawaban. Siapa yang bertanggung jawab atas wajah muram KNPI Sumbar kepada pengurus periode sekarang, pengurus sebelumnya, atau sistem organisasi yang sejak lama kehilangan arah?

Hingga berita ini ditayangkan redaksi masih dalam tahap mengumpulkan data-data serta upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.(cr)

Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, hadir sebagai tamu kehormatan. Didampingi jajaran direksi Bank Nagari, Mahyeldi memotong pita, menandai dibukanya ruang baru yang diklaim sebagai simbol keterbukaan informasi. “Dengan hadirnya PPID ini, saya berharap Bank Nagari semakin baik dalam melayani masyarakat, terutama soal informasi yang akurat dan cepat,” ujar Mahyeldi dalam pidatonya.

Gusti Chandra (Direktur Utama Bank Nagari)
 

Sebelumnya, Direktur Utama Bank Nagari, Gusti Candra, menghangatkan suasana lewat pantun singkat tentang transparansi dan peran PPID. Pantun itu disambut senyum para jurnalis yang hadir, seolah menjadi isyarat kedekatan antara institusi keuangan daerah dengan media.

Acara ini juga dihadiri sejumlah organisasi pers, termasuk Kolaborasi Jurnalis Indonesia (KJI). Pembina KJI, Basril Basyar, yang dikenal sebagai tokoh pers Sumatera Barat, menyampaikan apresiasi atas langkah Bank Nagari. Namun ia mengingatkan agar PPID tak terjebak dalam formalitas. “Satu kata ‘tunggu’ bisa fatal bagi media daring. Kita berharap PPID ini menjadi corong yang profesional dan responsif,” kata Basril.

Selain pidato, peresmian PPID dibalut dengan nuansa seni. Tasman, perwakilan Bank Nagari, membacakan syair berjudul Pesan Koran Pagi. Bait-baitnya, yang menyinggung peran media dan pentingnya transparansi, menjadi penutup simbolis yang menyatukan momen kemerdekaan dengan semangat keterbukaan.

Bagi Bank Nagari, Ruang PPID bukan sekadar ruang baru, melainkan pintu bagi hubungan lebih erat dengan publik dan pers. Di usia 80 tahun Republik, peresmian ini seakan menegaskan bahwa kemerdekaan juga berarti hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang jernih dan relevan.(cr)

Sasana ini lahir dari tekad Firman Syafie, mantan atlet kick boxing, yang ingin mengembalikan kejayaan bela diri di Ranah Minang. “Tujuan saya sederhana: mencetak generasi berprestasi,” kata Firman, Jumat pekan lalu, di sela-sela latihan.

Kini, 25 atlet dibina secara rutin, dari anak-anak berusia sembilan tahun hingga remaja 19 tahun. Latihan mereka memadukan teknik dasar kick boxing dengan pembinaan mental juara. “Latihan keras di sini bukan hanya soal fisik, tapi juga disiplin dan keberanian,” ujar Firman.

Hasilnya mulai terlihat. Sepanjang 2024, atlet Hulubalang Minang Kabau mengoleksi dua emas dan satu perak di berbagai kejuaraan. Pada Juli lalu, tiga petarung sasana ini berlaga di Kejurnas Jakarta Open, membawa pulang satu emas, satu perak, dan satu perunggu. “Ini bukti pembinaan sejak dini membuahkan hasil,” ucap Firman.

Meski fasilitas masih terbatas, Firman tak gentar. Ia berharap dukungan pemerintah dan masyarakat mengalir, agar para petarung muda ini bisa melangkah ke pentas dunia. “Kami ingin Hulubalang Minang Kabau menjadi kebanggaan Sumatera Barat,” katanya.

Penulis : Chairur Rahman

Ketua Gapeksindo Padang–Mentawai, Ir. Erwin Isril, S.T., M.T., IPP, memenuhi undangan khusus Kepala Cabang PT Jamkrindo Padang, Yusra Tanjung, untuk menghadiri pertemuan resmi di kantor Jamkrindo, Padang, pekan ini.

Pertemuan itu dihadiri jajaran manajemen Jamkrindo Cabang Padang dan PT Tribina, distributor resmi peralatan keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Fokus utama pembahasan adalah penguatan dukungan dan layanan bagi anggota Gapeksindo, khususnya dalam akses pembiayaan proyek.

Jamkrindo menyatakan komitmennya membantu pelaku usaha jasa konstruksi melalui skema penjaminan kredit, penjaminan proyek pemerintah, surety bond, dan bank garansi. “Kami ingin memastikan badan usaha konstruksi memiliki kemudahan dalam memperoleh pembiayaan dan kelancaran proyek,” kata Yusra Tanjung.

Erwin Isril menyambut baik komitmen itu. “Gapeksindo sangat mengapresiasi dukungan Jamkrindo. Semoga kemitraan ini semakin kuat dan memberi manfaat bagi semua pihak,” ujarnya.

Gapeksindo adalah asosiasi nasional yang mewadahi badan usaha jasa konstruksi di Indonesia. Sementara Jamkrindo, BUMN penjaminan kredit, memiliki jaringan luas di seluruh Indonesia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

MR.com, Padang| Sepekan terakhir, isu pengadaan tenaga outsourcing di tubuh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang kembali menyeruak. Namun, saat dimintai klarifikasi, Kepala Satpol PP, Chandra Eka Putra memilih diam seribu bahasa.

Sikap ini menimbulkan tanda tanya di publik. “Sebagai pejabat publik, mestinya Kasat Pol PP tidak boleh diam. Karena diamnya itu justru bisa memunculkan persoalan baru,” kata Rozi Andeska, warga Kota Padang, Kamis (14/8/2025).

Rozi menilai, ketertutupan informasi bukan hanya menghambat transparansi, tapi juga dapat menguatkan dugaan adanya praktik komitmen fee antara perusahaan penyedia outsourcing dengan Kasat Pol PP. “Kalau pejabatnya bungkam, publik wajar curiga,” ujarnya.

Baca berita terkait : Diduga Oknum Timses Intimidasi Kepala Dinas di Padang

Dugaan itu bukan tanpa dasar. Pemberitaan sebelumnya memuat kesaksian seorang narasumber berinisial DD. Ia mengaku pernah mengetahui manuver seorang oknum berinisial DV, yang mengaku tim sukses Wali Kota Fadly Amran saat Pilkada, menawarkan jasa outsourcing ke sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tawaran itu, kata DD, dibarengi perjanjian komitmen fee sebesar 10 persen.

Dengan membawa nama besar Fadly Amran, DV diduga leluasa menemui para kepala instansi di lingkungan Pemkot Padang. “Tidak mungkin penawaran itu langsung disetujui tanpa alasan kuat,” kata DD.

Praktik semacam ini, menurut pengamat politik lokal, bisa menjadi batu sandungan bagi citra Fadly Amran, apalagi menjelang tahun politik. “Isu semacam ini, jika tidak direspons cepat dan terbuka, akan menjadi bola liar yang merugikan elektabilitas petahana,” ujar seorang analis yang enggan disebut namanya.

Hingga berita ini diterbitkan, Chandra belum memberikan jawaban resmi. Redaksi masih tahap mengumpulkan data-data dan upaya konfirmasi pihak terkait lainnya sampai berita ini dityangkan.

Penulis : Chairur Rahman

DD menyampaikan keterangan itu pada Rabu, 13 Agustus 2025, di Padang. Menurutnya, DV melakukan tekanan dengan membawa nama Fadly Amran kepada pimpinan instansi seperti, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dan dinas lainya.

“DV meminta agar pimpinan instansi tersebut mau bekerja sama dengan perusahaan outsourcing yang ia bawa,” kata DD.

DD merinci, jumlah tenaga outsourcing yang dibawa DV mencapai 550 orang melalui dua perusahaan. Rinciannya, 100 tenaga Dinas Perhubungan direkrut oleh PT Sinergi Prima Servisindo (SPS). Sementara 150 personel Satpol PP direkrut melalui PT Gito Perdana Sejahtera dan 400 orang di dinas lainnya.

Menurut DD, ada dugaan kesepakatan menguntungkan antara DV dan pihak perusahaan. “Diduga perusahaan menjanjikan fee 10 persen setiap bulan. Jika dihitung dari total gaji pekerja outsourcing sekitar Rp1,8 miliar, DV menerima sekitar Rp180 juta per bulan,” ujarnya.

Upaya konfirmasi kepada DV melalui sambungan telepon ke nomor +62 812-6660-0XXX pada hari yang sama tidak membuahkan hasil. Hingga berita ini dimuat, DV belum memberikan klarifikasi.

Redaksi masih berupaya mengumpulkan data tambahan dan meminta keterangan dari pihak terkait lainnya.

Penulis : Chairur Rahman

Sebagai bentuk kontribusi nyata, Bank Nagari menghadirkan promo Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 selama periode 1 sampai 31 Agustus 2025.

Program ini ditujukan kepada ASN, PPPK, pegawai, dan pensiunan yang akan menjadi nasabah baru maupun nasabah eksisting loyal, dengan memberikan reward berupa cashback bagi yang mengajukan pinjaman baru dan top up dalam periode promo ini.

Direktur Kredit dan Syariah Bank Nagari, Hafid Dauli menyampaikan bahwa program promo ini merupakan bagian dari komitmen Bank Nagari dalam memberikan kemudahan pembiayaan dan membantu meringankan beban keuangan nasabah secara berkelanjutan pada momen Kemerdekaan RI ke-80.

“Kami adalah bank milik masyarakat, hadir untuk masyarakat, dan tumbuh untuk masyarakat. Sehingga

pada bulan perayaan Kemerdekaan RI ke-80 ini, selain sekedar seremonial dan hal-hal yang sifatnya simbolik, kami juga ingin berbagi manfaat nyata memberikan akses pembiayaan terjangkau dan memperkuat daya beli masyarakat,” ujar Hafid Dauli.

Ia menambahkan, berbagai promo yang telah diberikan secara kontinyu ini merupakan wujud dari komitmen Bank Nagari dalam memberikan manfaat, apresiasi, serta menghadirkan pelayanan terbaik secara konsisten bagi nasabah.

Sejak awal tahun sampai dengan Juni 2025, Bank Nagari terus memanjakan nasabahnya dengan berbagai promo menarik yang telah dimanfaatkan secara maksimal oleh nasabah Bank Nagari.

Hal ini terbukti sebanyak 7.094 orang ASN, pegawai, dan pensiunan telah mengajukan pinjaman dengan total nilai plafond yang diperjanjikan mencapai Rp 854 miliar.

“Oleh karena itu kami mengajak seluruh nasabah untuk memanfaatkan peluang dalam periode promo ini dengan datang beramai-ramai mengunjungi Bank Nagari terdekat untuk mengambil pinjaman baru, takeover kredit, serta melakukan top up kredit di Bank Nagari,” jelasnya.

Selain penawaran cashback, Bank Nagari juga memberikan proses kredit/pembiayaan cepat dan mudah, dan suku bunga/margin rendah dan kompetitif.

Lebih lanjut Hafid Dauli menyampaikan, persyaratan dan cara untuk mendapatkan Promo Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 ini sangat mudah yaitu promo berlaku untuk ASN, PPPK, pegawai, dan pensiunan yang melakukan realisasi pinjaman baru di Bank Nagari atau yang sedang meminjam di Bank Nagari kemudian melakukan pembaharuan atau top-up pinjaman di Bank Nagari, atau yang memindahkan (takeover) pinjamannya dari bank lain ke Bank Nagari.

Jangka waktu pinjaman yang dipersyaratkan dalam promo ini adalah minimal 24 bulan. Promo berlaku baik untuk pinjaman dengan pola konvensional ataupun pola syariah. Reward yang diperoleh nasabah adalah dalam bentuk uang yang ditambahkan ke saldo tabungan yang bersangkutan di Bank Nagari, baik tabungan konvensional ataupun tabungan syariah.

Kemudian, besaran nilai reward diperhitungkan dengan formulasi tertentu dari nilai pinjaman dan nasabah bisa memperoleh reward dengan nilai yang menarik tentunya. Periode berlangsung selama 1 sampai 31 Agustus 2025. Kuota terbatas, sehingga periode bisa berakhir lebih cepat apabila kuota habis.

Hafid Dauli mengimbau dan mengajak para ASN, PPPK, pegawai, dan pensiunan untuk segera mengajukan permohonan dan berkonsultasi ke Kantor Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari terus berkomitmen memberikan pelayanan yang Cepat, Mudah, Murah, Aman dan Nyaman.

Untuk mendorong hal tersebut, maka Bank Nagari menyediakan layanan jemput bola dengan hadir langsung ke instansi-instansi atau ke rumah-rumah nasabah. “Untuk itu dipersilahkan membuat janji dengan personel Bank Nagari yang memberikan pelayanan yang terbaik,” ujarnya.

Selain itu, setiap nasabah juga dapat mengajukan pinjaman secara online melalui menu N-Form Bank Nagari di website www.banknagari.co.id, atau mendaftar di menu N-Form pada Nagari Mobile Banking, atau menghubungi Nagari Call 150milia. Adv

Proyek pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) yang digadang-gadang sebagai solusi atas kebutuhan ruang belajar justru menampakkan wajah muram, keselamatan terabaikan, standar konstruksi dilanggar, dan profesionalisme ditanggalkan di tengah kepulan debu dan deru mesin.

Pantauan langsung awak media menemukan sebuah pemandangan yang mencengangkan. Aktivitas konstruksi berlangsung hanya selemparan batu dari gerombolan siswa berseragam putih-biru yang lalu-lalang. 

Tanpa garis pembatas yang memadai, tanpa pagar pengaman yang kokoh, proyek senilai Rp 1.436.989.400 dari APBD Kota Padang tahun anggaran 2025 ini berjalan bak proyek swadaya di halaman belakang.

Irmon (41), warga yang melintas, menjadi saksi bisu atas pemandangan ironis tersebut. “Sungguh tidak profesional. Kalau sampai ada anak yang cedera karena area proyek terbuka begini, siapa yang bertanggung jawab?” ujarnya. Kekhawatiran Irmon bukanlah alarm kosong. 

Ia mencerminkan keresahan publik terhadap budaya abai yang seolah telah membatu di ranah pelaksanaan teknis.

Bukan hanya keselamatan siswa yang diabaikan. Para pekerja proyek pun tampak bekerja dalam kondisi jauh dari standar keselamatan konstruksi. 

Tanpa helm proyek, tanpa sepatu bot, dan tanpa sarung tangan, para pekerja terlihat mengangkut material dan mengoperasikan alat berat dengan perlindungan minim. Dalam dunia teknik sipil, ini adalah pelanggaran mendasar.

APD (Alat Pelindung Diri) bukan sekadar atribut seremonial, melainkan garis pertahanan terakhir dalam sistem manajemen risiko proyek. Sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Permenakertrans No. 8 Tahun 2010, setiap pelaksana konstruksi wajib menjamin bahwa semua tenaga kerja dilengkapi dan menggunakan APD sesuai standar. Mengabaikannya adalah bentuk pengabaian hukum dan etika profesional.

Ketika konfirmasi dimintakan kepada Well of Sonora, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Disdik Kota Padang, tanggapan yang diterima justru terkesan menyepelekan. 

“Makasih infonya bg, kemarin sudah dipasang pagar safetyline dan rambu-rambu akan diingatkan kepada kontraktor untuk memasang kembali,” jawabnya melalui pesan singkat.

Alih-alih memberikan penegasan atau komitmen atas evaluasi teknis yang konkret, pernyataan ini justru membuka pertanyaan besar: Sejauh mana peran dan fungsi pengawasan dari pihak pemerintah dalam proyek-proyek infrastruktur pendidikan?

Dalam ekosistem konstruksi yang profesional, keberadaan konsultan pengawas bukanlah opsional, melainkan mutlak. Tugasnya bukan sekadar memastikan pekerjaan berjalan sesuai gambar dan spesifikasi, tetapi juga menjamin bahwa pelaksanaan di lapangan tunduk pada norma K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja). 

Ketidakhadiran pengawasan ketat dalam proyek ini mengindikasikan lemahnya fungsi kontrol yang semestinya bersifat melekat, bukan insidental.

Pembangunan RKB seharusnya menjadi pijakan untuk masa depan pendidikan yang lebih baik. Namun, ketika proyek dijalankan tanpa mengindahkan keselamatan siswa maupun pekerja, hasil akhirnya bukan kemajuan, melainkan potensi bencana. Proyek ini dapat menjadi monumen kegagalan manajemen risiko, jika tidak segera dikoreksi.

Kini, saatnya seluruh pemangku kepentingan,  kontraktor pelaksana, konsultan pengawas, hingga dinas terkait untuk mengambil langkah tegas. Penegakan regulasi dan profesionalisme teknis tak bisa ditawar-tawar. Karena dalam dunia konstruksi, keselamatan bukan pilihan, ia adalah kewajiban hukum dan moral.(tim)

Editor : Chairur

Tak ada hiruk-pikuk alat berat. Tak juga spanduk seremoni. Hanya pekerja dengan alat seadanya, mengangkat lumpur dari saluran air yang selama musim hujan kerap meluap ke jalan. Kegiatan ini, menurut Pemko Padang, merupakan rutinitas tahunan yang terus dijaga konsistensinya.

“Ini kegiatan pemeliharaan rutin saluran. Supaya air tidak tergenang dan lancar ke hilir,” ujar seorang petugas lapangan yang enggan disebut namanya, saat ditemui Jum'at, (1 /8/2025).

Hasilnya mulai terlihat. Tidak ada lagi genangan air di badan jalan, yang dulu menjadi keluhan rutin warga dan pengguna jalan setiap kali hujan deras mengguyur kawasan ini. 

Meski tampak sederhana, kerja pembersihan drainase itu berdampak langsung pada kenyamanan dan keselamatan lalu lintas di sekitar GOR.

Kawasan GOR Haji Agus Salim memang kerap menjadi wajah kota saat akhir pekan. Lapangan olahraga, aktivitas warga, hingga acara seremonial pemerintah sering digelar di sana. 

Namun, selama ini, persoalan klasik berupa saluran mampet dan genangan air belum sepenuhnya hilang, hingga pemeliharaan ini kembali dilakukan.

Belum ada keterangan resmi dari Dinas PUPR Padang soal jadwal pembersihan berikutnya, atau apakah metode yang sama akan diperluas ke kawasan lain yang juga rawan tergenang.

Tapi untuk saat ini, setidaknya, air mengalir kembali dan karung-karung tanah itu menjadi penanda diam dari kerja sunyi para petugas kota.

Hingga berita ditayangakan media mesih tahap upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.

Penulis: Chairur Rahman

Lahan yang diharapkan menjadi aset kampus itu justru menyisakan potensi kerugian negara hingga lebih dari Rp2,1 miliar.

Lahan seluas 25.460 meter persegi yang berlokasi di Jalan Sungai Balik, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, nyatanya masih bersengketa. Statusnya belum tuntas, namun pembayaran sudah rampung. Kantor Pertanahan Kota Padang pun tak bisa menerbitkan hak pakai untuk UNP.

"Transaksi jual beli tanah yang dilakukan dalam proses pengadaan tanah untuk UNP ini telah mengakibatkan kerugian keuangan negara," ujar advokat dari Pijar Justitia Law Office, Syamsurdi Nofrizal, saat ditemui Senin, 4 Agustus 2025.

Syamsurdi telah melaporkan dugaan tindak pidana korupsi ini kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dan Kepolisian Daerah Sumbar. Menurut dia, ada kelalaian serius dari panitia pengadaan tanah.

"Mereka abai terhadap prinsip kehati-hatian, akibatnya tanah yang telah dibayar tidak bisa dimanfaatkan," katanya.

Dalam laporan tersebut, Syamsurdi menyebut sejumlah nama yang telah menerima pembayaran, antara lain Ilham Saputra, Mardiani Sari Putri, dan Mardion Saputra. Ketiganya disebut sebagai pihak penerima uang pembelian tanah yang kini status hukumnya belum jelas.

Ironisnya, pembayaran itu sudah dilakukan, sementara sengketa atas tanah belum selesai. Tim pengadaan tanah UNP pun bungkam.

Rino Effendi, salah satu anggotanya, hanya menjawab singkat ketika dimintai keterangan, “Terima kasih atas informasinya,” ujarnya tanpa menjawab pertanyaan lain.

Kini publik menanti, akankah Kejati dan Polda Sumbar menindaklanjuti laporan ini? Ataukah Universitas Negeri Padang akan membiarkan uang negara senilai miliaran rupiah itu hangus begitu saja dalam sengketa?

Media akan terus mengikuti perkembangan kasus ini. Karena ketika universitas kehilangan arah dalam tata kelola aset, yang dipertaruhkan bukan hanya anggaran, tapi juga kepercayaan publik.(tim)

Editor : Chairur Rahman

Pantauan tim media ini pada Ahad,(3/8/2025) menunjukkan adanya indikasi reutilisasi elemen struktur dari bangunan eksisting yang sebelumnya merupakan bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pasca-gempa bumi 2009. 

Di antara komponen yang mencolok ialah besi rangka atap lama yang telah mengalami korosi signifikan, namun tetap dipasang kembali pada struktur atap yang sedang dibentuk.

Pekerjaan konstruksi ini dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Tahun 2025 sebesar Rp930.048.296,13, dengan masa pelaksanaan selama 120 hari kalender. Pelaksana kegiatan tercatat adalah CV. Reginda Jaya Abadi, dengan konsultan pengawas dari CV. Riesha Multi Mitra.

Masyarakat sekitar mulai mempertanyakan integritas pelaksanaan konstruksi. "Kami melihat langsung rangka atap yang sudah berkarat masih digunakan. Padahal ini pembangunan gedung baru, bukan rehabilitasi," ujar Badrul (53), warga yang berdomisili tidak jauh dari lokasi proyek.

Menurut Badrul, penggunaan material bekas dikhawatirkan akan menurunkan umur rencana bangunan serta membahayakan keselamatan pengguna ruang kelas nantinya. 

Ia mendesak agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang turun langsung untuk melakukan inspeksi lapangan. “Ini menyangkut masa depan anak-anak dan keamanan mereka di ruang belajar,” tambahnya.

Selain soal material, aspek administratif proyek juga disoroti. Plang proyek yang semestinya menjadi bentuk transparansi publik justru dipasang tidak sesuai standar. Alih-alih berdiri kokoh dan terbuka di area proyek, plang hanya ditempel seadanya di dinding, menimbulkan kesan enggan diperlihatkan.

Sebagai pengamat, Ir. Syamsul Bahri, M.T menilai bahwa penggunaan kembali material struktur lama yang telah mengalami degradasi dapat menyalahi prinsip-prinsip Konstruksi Bangunan Gedung Baru sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PUPR No. 22 Tahun 2018. 

“Secara struktural, baja yang telah teroksidasi tidak lagi memiliki kapasitas penuh menahan beban. Dalam konteks bangunan pendidikan, ini jelas berisiko,” kata Syamsul kepada media ini.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang hingga berita ini diturunkan belum memberikan keterangan resmi. Namun warga berharap segera ada evaluasi teknis dan administratif dari pihak berwenang.

Pembangunan RKB ini sejatinya menjadi wujud peningkatan mutu sarana pendidikan dasar di Kota Padang. Namun dugaan pelanggaran spesifikasi teknis ini justru mencoreng upaya tersebut. Media mitrarakyat.com akan terus memantau perkembangan proyek ini dan mengonfirmasi kepada pihak-pihak terkait.(tim)

Editor : Chairur Rahman

Terletak di sekitar Lubuk Minturun, lokasi ini menjadi magnet bagi warga setempat maupun wisatawan dari luar daerah yang ingin melepas penat dan menikmati suasana segar serta asri.

Keistimewaan utama Lubuk Lukum adalah airnya yang jernih dan sejuk, mengalir alami dari sumber di kawasan itu. Pengunjung dapat merendamkan badan di kolam alami yang menyegarkan, sekaligus merasakan sensasi bersentuhan langsung dengan ikan air tawar yang berenang di sekitar mereka. 

Suasana yang tenang dan udara segar membuat tempat ini cocok sebagai tempat berkumpul bersama keluarga, terutama bagi mereka yang ingin menikmati kedamaian alam.

Tak hanya keindahan alamnya, keramahan pedagang di sekitar lokasi turut menambah daya tarik. Mereka menyajikan beragam makanan dan minuman khas dengan harga yang bersahabat di kantong, sehingga pengunjung bisa menikmati hidangan lokal lezat tanpa perlu khawatir biaya.

Mulai dari kudapan ringan hingga minuman segar, semua tersedia untuk memperkaya pengalaman berwisata di Lubuk Lukum.

Keamanan dan kenyamanan pengunjung juga menjadi prioritas utama pemuda setempat yang aktif menjaga kawasan. Mereka rutin melakukan patroli, memastikan suasana tetap aman dan tertib, sehingga keluarga dan wisatawan merasa nyaman saat berkunjung.

Dengan keindahan alam yang memesona, layanan ramah, serta suasana yang penuh kehangatan, Lubuk Lukum semakin dikenal sebagai destinasi wisata keluarga yang cocok untuk melepas penat dan menambah keakraban. 

Setiap akhir pekan dan hari libur, tempat ini selalu dipadati pengunjung yang ingin menikmati pesona alam dan suasana rileks yang ditawarkan.

Jadi, saat liburan tiba, jangan ragu untuk meluangkan waktu menikmati keindahan Lubuk Lukum. Tempat ini menjanjikan pengalaman berlibur yang penuh kebersamaan dan keindahan alami yang menenangkan hati.

Penulis : Chairur Rahman

Namun, di balik sorak sorai perayaan, terselip pemandangan menyayat hati, pemandangan yang mencerminkan kelalaian dan ketidakpedulian terhadap aset daerah.

Di kawasan perkantoran Dinas Perhubungan (Dishub), sebuah bangunan yang seharusnya menjadi simbol pengelolaan aset yang profesional justru menunjukkan tanda-tanda kerusakan yang mengkhawatirkan. 

Atapnya hilang, catnya mengelupas, dan kondisi fisiknya memprihatinkan, sebuah gambaran nyata dari ketidakpedulian yang menganga di tengah kota yang sedang berbenah.

Baca : Merayakan Hari Jadi ke-356, Kota Padang Dihadapkan Pada Kenyataan Miris Aset Pemerintah yang Terabaikan

Padahal, bangunan itu adalah bagian dari aset berharga yang seharusnya dijaga dan dipelihara. Sebuah warisan yang mencerminkan tanggung jawab moral dan administratif, sekaligus investasi masa depan. 

Sayangnya, pengamatan langsung di lapangan menunjukkan bahwa aset ini terabaikan. Bahkan, sejumlah warga dan pengamat, seperti Doni Saputra, menyampaikan keprihatinan mendalam.

Doni menyebutkan, kelalaian ini tak lepas dari minimnya pengawasan dan rasa tanggung jawab dari pihak pengelola. “Ini menunjukkan adanya ketidakpedulian atau mungkin kurangnya pengawasan terhadap aset-aset penting milik daerah. Padahal, setiap bangunan dan kendaraan operasional OPD seharusnya mendapatkan perawatan yang cukup, apalagi sumber pembiayaannya berasal dari anggaran daerah,” ujarnya dengan nada serius.

Lebih jauh, Doni mempertanyakan alokasi anggaran pemeliharaan aset di Pemko Padang. “Kalau anggaran sudah disediakan, mengapa aset seperti ini dibiarkan rusak? Apakah ada kendala administratif atau justru pengabaian yang sengaja dilakukan?” tanyanya penuh tanda tanya.

Kondisi memprihatinkan ini menjadi refleksi bahwa pengelolaan aset daerah masih jauh dari harapan. Dishub, yang selama ini dikenal sebagai salah satu penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) cukup signifikan, seharusnya menjadi contoh dalam pengelolaan aset yang tertib dan bertanggung jawab.

Saat dikonfirmasi melalui telepon pada Rabu (30/7/2025), Kepala Dinas Perhubungan, Ances Kurniawan, terkesan enggan berkomentar. Bahkan, setelah mengetahui konfirmasi media, nomor teleponnya diduga langsung diblokir. Sebuah tindakan yang memperlihatkan ketidakmampuan pejabat untuk memberikan hak publik terhadap informasi yang seharusnya terbuka.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Dishub terkait kondisi bangunan tersebut. Ketidakpastian ini makin memperkuat kesan bahwa pengelolaan aset di lingkungan Pemerintah Kota Padang masih menyisakan banyak pekerjaan rumah.

Di saat momentum hari jadi kota, rasa bangga seharusnya diimbangi dengan tanggung jawab moral dan administratif. Merawat warisan dan aset daerah yang bernilai historis dan strategis bukan sekadar kewajiban formal, melainkan sebuah keharusan moral untuk menjaga identitas kota yang sedang berbenah.

Pemerintah Kota Padang harus segera melakukan evaluasi dan mengambil langkah nyata memperbaiki dan memelihara aset yang ada. Jangan biarkan warisan berharga ini berubah menjadi simbol kelalaian dan ketidakpedulian yang justru menggerus citra kota.

Membangun kota yang maju dan bermartabat tak hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga tentang bagaimana kita menjaga dan merawat aset yang menjadi bagian dari identitas dan sejarah daerah. 

Hari jadi ke-356 ini seharusnya menjadi momentum untuk introspeksi dan perbaikan nyata, demi masa depan Kota Padang yang lebih baik dan berwibawa.

Penulis: Chairur Rahman (wartawan muda)

Kondisi saluran drainase yang seharusnya menjadi tulang punggung pengelolaan air saat musim hujan, justru menunjukkan ketidakpedulian dan minimnya perhatian dari pihak terkait.

Banyak saluran drainase di kawasan ini yang dipenuhi sedimen tanah dan endapan dedaunan gugur dari pohon-pohon di sekitarnya. Akibatnya, saat hujan turun dengan intensitas sedang, jalan-jalan di kawasan yang biasa menjadi pusat kegiatan masyarakat tersebut kerap tergenang air. 

Ironi memang, mengingat kawasan ini menjadi tempat berkumpulnya warga untuk jogging pagi, bersantai sore, hingga berbagai aktivitas ringan lainnya.

Tak hanya saluran drainase, trotoar di sekitar GOR juga mengalami masalah serius. Pedagang kaki lima dan sejumlah kafe yang bergantung pada keberadaan kawasan ini sebagai lokasi usaha, sering kali harus berhadapan dengan genangan air yang mengganggu aktivitas mereka.

Persoalan mendasar yang muncul adalah siapa yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pengelolaan drainase di kawasan ini? Berdasarkan informasi yang diperoleh, pengelolaan saluran drainase seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), tepatnya Bidang Bina Marga. 

Namun, secara administratif, kawasan ini sebenarnya termasuk dalam pengelolaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, termasuk aspek sewa tempat bagi pedagang kaki lima dan kafe di kawasan tersebut.

Hingga saat ini, belum terlihat adanya langkah nyata dari pihak terkait untuk membersihkan dan memelihara saluran drainase yang seharusnya menjadi penunjang utama kawasan aman dan nyaman saat musim hujan. 

Pengamat lingkungan memperingatkan bahwa pengabaian terhadap kondisi drainase bisa berujung bencana, apalagi cuaca ekstrem yang makin sering melanda daerah ini.

“Mereka harus segera melakukan pengecekan dan penataan ulang saluran drainase agar tidak menjadi sumber masalah berkelanjutan,” tegas seorang pengamat yang enggan disebutkan namanya saat ditemui di Padang, Selasa (29/7/2025).

Warga sekitar yang rutin memanfaatkan kawasan ini pun mengeluhkan minimnya perhatian terhadap kondisi drainase. Mereka berharap pihak terkait segera mengambil langkah nyata, bukan sekadar janji, demi menjaga kebersihan dan kelancaran aliran air di kawasan yang menjadi pusat aktivitas masyarakat tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terkait langkah penanganan kondisi drainase di kawasan GOR Haji Agus Salim. 

Masyarakat pun menantikan aksi nyata, bukan sekadar janji politik, agar kawasan ini benar-benar menjadi tempat yang aman dan nyaman, tidak lagi dipenuhi genangan saat hujan turun.

Sementara itu, konfirmasi terhadap pihak Pemerintah Kota Padang melalui Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR setempat belum mendapatkan jawaban yang memuaskan.

Bagaimanakah tanggapan Walikota Padang terkait permasalahan ini?

Media ini masih dalam proses pengumpulan data dan konfirmasi dari berbagai pihak terkait. Mitrarakyat.com akan terus mengupdate perkembangan terkini demi menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kawasan publik di Kota Padang.

Penulis: Chairur Rahman

MR.com, Padang| PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divre II Sumbar kembali menyampaikan peringatan keras kepada masyarakat agar tidak mengabaikan rambu dan tata tertib saat melintasi perlintasan sebidang kereta api. Peringatan ini disampaikan menyusul kecelakaan yang terjadi di perlintasan KM 21+600, antara Stasiun Duku dan Tabing, Ahad sore.

Dalam peristiwa tersebut, sebuah kendaraan roda empat jenis Avanza ditabrak KA Minangkabau Ekspres relasi Pulau Air – BIM, yang melintas dengan kecepatan tinggi. Masinis kereta telah membunyikan klakson berkali-kali sebagai bentuk peringatan, namun pengemudi minibus tak mengindahkan dan tetap melintas, sehingga kecelakaan tidak bisa dihindarkan.

Kepala Humas PT KAI Divre II Sumbar, Reza Shahab, menegaskan bahwa kejadian ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat untuk mematuhi aturan lalu lintas di perlintasan sebidang. 

Ia mengingatkan bahwa undang-undang secara tegas menyatakan bahwa pengguna jalan wajib memberikan prioritas kepada kereta api.

“Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Pasal 124 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian menegaskan bahwa setiap pengguna jalan harus mendahulukan kereta api di titik perpotongan jalur,” tuturnya Ahad (27/7).

Reza mengimbau masyarakat untuk lebih disiplin dan berhati-hati saat melintasi jalur rel. Ia juga mengingatkan agar tidak berada di jalur kereta api tanpa keperluan mendesak, sesuai larangan yang diatur dalam Pasal 181 UU Perkeretaapian, yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang berada di rel atau mengganggu jalur kereta api.

“Keselamatan bersama menjadi tanggung jawab seluruh pihak. Mari kita tingkatkan kesadaran dan saling mengingatkan agar kecelakaan serupa tidak terulang,” ujarnya.

Selain itu, PT KAI Sumbar juga aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, termasuk pelajar di wilayah sekitar rel kereta api. Tujuannya, agar masyarakat memahami risiko dan bahaya yang mengintai di jalur rel serta tidak melakukan aktivitas yang dapat membahayakan keselamatan.

Reza menambahkan, apabila masyarakat menemukan kegiatan mencurigakan di sekitar jalur rel, dapat segera melapor ke petugas stasiun terdekat atau melalui Contact Center 121, email cs@kai.id, dan media sosial resmi @keretaapikita / @kai121.

“Kami sangat mengapresiasi peran masyarakat dalam menjaga keselamatan perjalanan kereta api. Semoga upaya bersama ini mampu meminimalisir kecelakaan di perlintasan sebidang,” tuturnya.

Editor: Chairur

Berbagai aktivitas digelar di lingkungan kelurahan tersebut, mulai dari aksi sosial donor darah, lomba sepak bola mini anak-anak(mini Soccer) lomba kasidah majelis ta'lim, hingga pertunjukan tari Payung yang memukau. Kegiatan ini mendapatkan antusiasme tinggi dari masyarakat setempat, yang melihatnya sebagai peluang mempererat tali silaturahmi sekaligus menumbuhkan rasa nasionalisme.

Ketua Karang Taruna Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Wahyu Kurniawan, menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk rasa syukur dan kepedulian mereka terhadap masyarakat. 

"Kami ingin ikut menyemarakkan hari besar ini sekaligus memberikan manfaat langsung kepada warga. Melalui aksi donor darah, harapannya dapat membantu mereka yang membutuhkan," ujarnya saa dikonfirmasi via telpon, Minggu (27/7/2025).

Selain aksi sosial, lomba sepak bola mini anak-anak menjadi salah satu daya tarik utama. Anak-anak dari berbagai RT mengikuti pertandingan dengan semangat sportivitas tinggi, menunjukkan bakat dan semangat kompetisi yang sehat. 

Tidak kalah menarik, pertunjukan tari Payung yang menampilkan kekayaan budaya Minang turut memeriahkan suasana, menegaskan kekayaan seni dan tradisi daerah.

Perayaan ini mendapat sambutan hangat dari warga setempat dan diharapkan mampu memperkuat rasa kebersamaan serta menumbuhkan rasa cinta tanah air dan budaya lokal. 

Ketua Karang Taruna berharap, kegiatan ini tidak berhenti di perayaan hari ini, melainkan menjadi momentum untuk terus aktif berbuat dan menginspirasi masyarakat. "Semoga kegiatan seperti ini bisa rutin dilakukan dan menumbuhkan semangat gotong royong di lingkungan kami," tuturnya penuh harapan.

Perayaan HUT kota dan RI ini menjadi bukti bahwa semangat nasionalisme dan kebersamaan tetap terjaga di tengah geliat pembangunan dan kemajuan daerah. 

Karang Taruna Kelurahan Dadok Tunggul Hitam pun berharap, kegiatan ini mampu menjadi inspirasi bagi generasi muda lainnya untuk terus berkarya dan peduli terhadap sesama, demi masa depan yang lebih baik.

Penulis: Chiarur

#Padang #HUTKotaPadang #HariKemerdekaan #BudayaMinang #GotongRoyong

Dugaan ketidakpatuhan terhadap spesifikasi teknis dan ketidaksesuaian dengan Detail Engineering Design (DED) mencuat ke permukaan, menimbulkan kekhawatiran akan kualitas dan daya tahan saluran drainase yang sedang dibangun.

Kondisi beton lantai saluran yang selalu tergenang air menjadi salah satu indikator utama yang menimbulkan keprihatinan. Banyak pihak menduga bahwa kondisi ini dapat mempengaruhi mutu dan keawetan konstruksi drainase tersebut di masa mendatang.

Proyek yang didanai sepenuhnya oleh APBN dengan nilai mencapai Rp 1.717.324.000 ini dilaksanakan oleh kontraktor CV. Wirandia Karya, dengan pengawasan dari konsultan PT. Archimedia Consultan bekerja sama dengan KSO PT. Manggala Bangun Persada dan KSO PT. Taru Nusantara.

Hingga saat ini, sejumlah pihak mengungkapkan kekhawatiran terkait mutu beton yang digunakan, terutama karena kondisi saluran yang selalu tergenang air.

Menurut seorang ahli teknik sipil yang tidak ingin disebutkan namanya, kondisi beton yang terus-menerus terendam air berpotensi mengalami kerusakan serius, seperti kikisan, pelunakan, hingga keretakan. Meski beton dikenal tahan terhadap air, paparan berkelanjutan dan dalam waktu lama dapat melemahkan struktur beton tersebut.

“Proses pengerasan beton, yang dikenal sebagai hidrasi, menghasilkan senyawa yang mengikat agregat dan membentuk massa beton yang kokoh. Akan tetapi, jika beton terendam air secara terus-menerus, proses hidrasi ini bisa terganggu. Semen yang tercuci sebelum proses hidrasi sempurna berlangsung dapat melemahkan kekuatan strukturalnya,” ujar ahli konstruksi tersebut saat ditemui di Padang, Kamis (24/7/2025).

Pengujian laboratorium terhadap sampel beton juga menunjukkan bahwa kondisi kering dan terlindungi dari air secara langsung sangat penting untuk memastikan proses hidrasi berjalan optimal. Beton yang kering dan terlindungi akan mengalami pengerasan yang lebih baik, sehingga kekuatan dan ketahanannya terhadap beban maupun cuaca dapat terjamin.

Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran serius terhadap masa depan drainase yang sedang dibangun. Jika mutu beton tidak memenuhi standar, bukan hanya umur proyek yang akan berkurang, tetapi risiko kerusakan yang lebih besar di kemudian hari pun sangat mungkin terjadi.

Masyarakat dan pengguna jalan berharap agar seluruh pihak terkait segera melakukan evaluasi dan perbaikan guna memastikan pekerjaan memenuhi standar teknis serta menjamin keberlanjutan dan keamanan saluran drainase tersebut.

Hal ini penting demi keberlanjutan dan keamanan bersama, khususnya dalam menghadapi potensi kerusakan yang bisa muncul di masa mendatang.

Hingga berita ini diturunkan, media masih dalam upaya mengumpulkan data dan upaya konfirmasi pihak terkait baik kontraktor maupun PPK dan pengawas proyek. (cr)

Sebelumnya sempat tersiar kabar, berita miring diberbagai media digital (online) di Kota Padang, bahwa pihak rekanan PT. Arupadathu Adisesanti diduga abaikan keselamatan para pekerjanya dengan tidak memfasilitasi mereka dengan Alat Pelindung Diri (APD) saat melakukan pekerjaan.

Saat media ini mengonfirmasi kembali kepada kontraktor yang bernama Ken terkait hal tersebut pada Jum'at(27/6/2025) via telpon. Dia membantah keras terhadap dugaan itu.

"Pekerjaan sudah sesuai dengan Detail Engineering Design (DED) yang ada, dugaan “MENGABAIKAN KESELAMATAN KERJA” itu tidak benar," tegas Ken.

Kalau ada kecelakaan dan ada korban luka atau mati, saya masuk “PENJARA”, imbuhnya. "Kemarin ada orang atau masyarakat bongkar pipa PAMSIMAS tidak pakai APD, kita langsung complain dan minta supaya menghentikan pekerjaan nya," terang kontraktor tersebut mengakhiri.

Tidak sampai disitu, media ini pun berlanjut mengonfirmasi PPK 2.3 bernama Yan Purwandi masih sekaitan dengan dugaan yang sama via telpon. Namun diduga PPK tersebut belum bisa memberikan penjelasannya.

Berlanjut kepada Kepala Satker PJN Wil II Sumbar. Media juga melakukan konfirmasi kepada Masudi, S.T sebagai Kasatker PJN II via telpon juga dihari yang sama.

"Seharusnya saat kelapangan ditanya Pekerja yang tidak pakai APD tersebut, mereka dari mana dan apa yang mereka kerjakan," ujar Masudi.

Kami klarifikasi pekerja yang ada di photo pada berita tersebut bukan pekerja dari proyek jembatan, melainkan pekerja dari perusahaan air minum yang memindahkan pipa air, ulasnya.

Artinya pekerja ini di luar kendali dan tanggung jawab kami, sementara pekerja proyek jembatan telah menggunakan APD sesuai dengan aturan, pungkasnya.

Proyek pergantian jembatan air gadang dikerjakan PT.Arupadathu Adisesanti senilai Rp12.678.744.000,00 selama 240 hari Kalender. Pelaksanaan diawasi konsultan supervisi PT.Exxo Gamindo Perkasa KSO PT.Arci Pratama Konsultan.

Media masih dalam tahap mengumpulkan data-data dan informasi terkait pelaksanaan proyeka tersebut serta upaya konfimasi pihak terkait lainnya. (cr)