Mitra Rakyat

Tiga penghargaan yang diberikan pada ajang bertajuk Indonesia Economic Summit 2025, dan diterima oleh UUS Bank Nagari di antaranya The Excellence Performance Banking Sharia Business Unit 2025 (Based on Financial Performance 2024), The Most Sharia Business Unit in Asset Contribution For Holding 2025 (Based on Financial Performance of 2024), dan Golden Champion - The Excellence Performance Sharia Financial Institution For 5 Consecutive Years: 2019-2024.

Atas prestasi membanggakan itu, Direktur Utama (Dirut) Bank Nagari, Gusti Candra memberikan apresiasi kepada Majalah Infobank yang kembali mempercayai Bank Nagari, terutama UUS Bank Nagari, untuk mendapatkan penghargaan bergengsi di ajang Infobank 14th Sharia Awards 2025.

Ia menambahkan, penghargaan yang didapatkan tersebut merupakan usaha keras dari UUS Bank Nagari yang terus menunjukkan komitmen dalam memberikan layanan perbankan syariah yang amanah, inovatif, dan berorientasi pada keberkahan nasabah.

“Peringkat dan penghargaan yang diraih menjadi bukti nyata kiprah UUS Bank Nagari sebagai motor pertumbuhan ekonomi syariah di Sumatera Barat,” katanya.

Sementara itu, Direktur Kredit dan Syariah Bank Nagari, Hafid Dauli menambahkan, prestasi yang diraih UUS Bank Nagari menunjukkan bahwa masyarakat Sumatera Barat semakin percaya pada layanan syariah.

Ia berharap dengan prestasi yang diraih ini UUS Bank Nagari diharapkan semakin kokoh dalam menghadapi tantangan ke depan, serta mampu menjadi lokomotif perbankan syariah yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan di Sumatera Barat.

Sebagai informasi, sebanyak 118 institusi keuangan syariah berhasil meraih penghargaan Infobank 14th Sharia Awards 2025 dari Majalah Infobank. Penghargaan diberikan pada ajang Indonesia Economic Summit 2025.

Penghargaan Infobank 14th Sharia Awards 2025 diberikan berdasarkan rating institusi keuangan syariah yang dilakukan oleh Biro Riset Infobank (birI) pada kinerja keuangan tahun 2023 dan 2024. Selain dengan metode kuantitatif, penilaian juga berdasarkan tata kelola perusahaan atau good corporate governance (GCG) dan manajemen risiko.

Penilaian GCG dan manajemen risiko ini makin melengkapi pendekatan yang selama ini dipakai oleh Biro Riset Infobank dalam mengukur kinerja institusi keuangan syariah, yaitu pendekatan rasio keuangan penting dan pertumbuhan.

“Pemberian penghargaan Infobank Sharia Award 2025 ini adalah bentuk apresiasi Infobank terhadap institusi keuangan syariah yang berhasil meraih kinerja terbaik di tahun 2024,” ujar Eko B. Supriyanto, Chairman Infobank Media Group, dalam kata sambutannya.

Acara Indonesia Economic Summit 2025 bertema “Sinergi Perbankan, BUMN, dan Swasta untuk Mendukung Asta Cita Koperas Desa Merah Putih” dan pemberian penghargaan “The Best State Owned Enterprise (SOE) 2025” dibuka oleh Menteri Koperasi Dr. Fery J. Juliantono, dengan Special Remark oleh Plt. Menteri BUMN yang juga COO Danantara Dony Oskaria.

Hadir juga memberikan materi antara lain Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu, Direktur Commercial Banking BRI Alexander Dippo Paris, Direktur Business Development dan Portofolio Management Pos Indonesia Pasabri Pesti, dan Direktur Strategic Business Development & Portofolio Telkom Seno Soemadji.

Pada acara pembukaan, diberikan juga penghargaan “Infobank Integrity Award 2025” kepada Mohamad Ilham Pradipta, Kepala Cabang Pembantu BRI Cabang Cempaka Mas, Jakarta, yang menjadi korban penculikan dan pembunuhan karena mempertahankan integritasnya saat berhadapan dengan sindikat pembobol rekening dormant. Penghargaan diberikan langsung oleh Dony Oskaria dan Fery J. Juliantono kepada istri Ilham Pradipta, Puspita Aulia.

Acara “Indonesia Economic Summit 2025” dan pemberian penghargaan “Infobank 14th Sharia Awards 2025” ini bisa terselenggara berkat dukungan para sponsor, antara lain PNM, Wondr by BNI, BRI, Jamkrindo, BSI, Bank Jambi, BPR Syariah Harum, Bank Dinar, Bank Mandiri, Telkom Indonesia, Bankaltimtara, BNI Life, Jamkrindo Syariah, Panin Dai-Ichi Life.

Kemudian, Asuransi Tugu, Jasa Tirta II, Danareksa, Askrindo, Askrindo Syariah, Bank Kalsel Syariah, Pegadaian, Bank Jateng, Bank Nagari, BCA Syariah, dan CIMB Niaga Syariah. Adv

Proyek flyover yang membentang di jalur ekstrem Padang–Solok ini diharapkan menjadi solusi atas reputasi Sitinjau Lauik sebagai “jalur maut” yang kerap menelan korban akibat tikungan tajam dan tanjakan curam.

Pembangunan tahap pertama atau Panorama I dikerjakan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). PT Hutama Panorama Sitinjau Lauik (HPSL) dipercaya sebagai pelaksana dengan nilai investasi lebih dari Rp2,2 triliun dan masa konstruksi sekitar dua setengah tahun.

Pemerintah menargetkan flyover mampu menurunkan tingkat kemiringan jalan yang kini mencapai 20–25 persen, memperbaiki radius tikungan, dan meningkatkan faktor keselamatan. Selain itu, waktu tempuh Padang–Solok diperkirakan akan lebih singkat.

Ketua Lembaga Missi Reclasseering Republik Indonesia (LMR RI) Sumatera Barat, Sutan Hendy Alamsyah, menyebut pembangunan flyover ini sebagai kebutuhan mendesak. “Jalur ini sudah terlalu lama menjadi momok karena sering terjadi kecelakaan. Kami berharap pembangunan berjalan sesuai rencana dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” kata Hendy kepada mitrarakyat.com di Padang.

Namun, pekerjaan besar masih menanti. Lokasi flyover berada di kawasan perbukitan rawan longsor sehingga membutuhkan teknologi konstruksi tinggi dan biaya pemeliharaan besar. Dari sisi lingkungan, 8,5 hektare lahan hutan lindung telah mendapat izin penggunaan, tapi pengelolaannya tetap harus memperhatikan aspek konservasi.

Sejumlah pihak menekankan pentingnya ketepatan waktu pembangunan. Pemerintah daerah dan pusat menilai Flyover Sitinjau Lauik tak hanya meningkatkan konektivitas dan keselamatan, tapi juga berpotensi menjadi ikon baru jalur Trans Sumatera.

Editor : Chairur Rahman

Opini

Penulis : Chairur Rahman

MR.com| Dua wartawan di Padang, Ruswan Dedison dan Doni Saputra, memilih jalan berliku, melaporkan dugaan korupsi di RSUP M. Djamil ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. 

Langkah ini bukan hanya perlawanan terhadap praktik busuk yang menggerogoti pelayanan publik, tapi juga sebuah ujian, apakah hukum di negeri ini berpihak pada kebenaran, atau sekadar menjadi pagar rapuh bagi mereka yang berkuasa.

Laporan itu menyebut dugaan penyimpangan pengadaan alat kesehatan, pengelolaan parkir dan keamanan, hingga pekerjaan fisik ruang rawat inap. Daftarnya tak main-main, mulai dari direktur rumah sakit, pejabat pembuat komitmen, hingga rekanan perusahaan penyedia barang dan jasa.

Baca : Dua Wartawan Laporkan Dugaan Korupsi RSUP M. Djamil ke Kejati Sumbar

Jika benar adanya, praktik semacam ini bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan perampasan hak pasien dan masyarakat yang datang mencari kesembuhan di rumah sakit pemerintah terbesar di Sumatera Barat.

Ada yang menarik dari kasus ini. Laporan itu justru datang dari wartawan. Padahal, selama ini jurnalis dikenal sebagai pihak yang menyampaikan temuan melalui berita, bukan melalui jalur hukum. 

Namun, inilah wujud baru dari partisipasi sipil, wartawan adalah warga negara, dan warga negara berhak melaporkan dugaan tindak pidana korupsi. Undang-undang pun melindunginya.

Keberanian Ruswan dan Doni layak diapresiasi. Tapi publik juga tahu, laporan dugaan korupsi di tubuh birokrasi kerap berhenti di meja Aparat Penegak Hukum(APH). Sering kali, kasusnya melempem, entah karena bukti dianggap kurang, entah karena pelakunya punya koneksi politik. 

Transparansi penegak hukum dalam menindaklanjuti laporan ini akan menentukan apakah aparat benar serius memerangi korupsi, atau sekadar menjalankan ritual formalitas.

Sikap Direktur RSUP M. Djamil, Dovy Djanas, yang menyatakan tidak tahu-menahu soal laporan itu, menambah ironi. Bagaimana mungkin seorang pimpinan institusi sebesar rumah sakit rujukan utama di Sumatera Barat bisa begitu ringan menanggapi tudingan serius? Publik berhak menuntut klarifikasi lebih dari sekadar kalimat singkat.

Kasus ini seharusnya menjadi pintu masuk untuk membongkar praktik rente di sektor kesehatan. Apalagi rumah sakit pemerintah bukan sekadar unit layanan, melainkan simbol kehadiran negara dalam menjaga hak dasar warganya. Bila rumah sakit justru menjadi ladang bancakan, yang sakit bukan hanya pasien, tapi juga integritas negara.

Kini bola ada di tangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Jangan biarkan laporan wartawan ini berakhir jadi arsip berdebu. Publik menanti, apakah hukum benar-benar bekerja, atau sekadar menjadi sandiwara.

Melalui sambungan telepon pada Selasa, 30 September, Rahmad menjawab singkat soal isu izin tambang galian C yang disebut menjadi pemasok material batu proyek senilai Rp2,55 miliar itu. “Ada izin,” kata Rahmad. Ia tak mengirimkan salinan dokumen untuk memperkuat pernyataannya.

Baca : Dugaan Kejanggalan di Proyek Seawall Rp 2,55 Miliar di Pasaman Barat, Dikonfirmasi Rekanan "Emosi"

Rahmad, yang juga merangkap sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek, menegaskan bahwa pemasangan seawall tetap mengikuti spesifikasi. Ia mengirimkan foto bertanggal 27 September yang memperlihatkan pemasangan geotekstil, lapisan dasar yang dinilai krusial untuk memperkuat konstruksi.

Namun, bukti foto itu justru memunculkan tanda tanya baru. Berdasarkan kontrak, proyek yang digarap CV Rayazka ini harus dimulai pertengahan Juni dengan masa pelaksanaan 198 hari. Jika geotekstil baru terpasang pada akhir September, publik meragukan kapan sesungguhnya pekerjaan dimulai.

Kecurigaan semakin menguat karena material batu yang dipakai disebut-sebut berasal dari quarry tanpa izin lengkap. Bobot batu dan pola penyusunannya pun dinilai tak sesuai spesifikasi. Dugaan lain, pembangunan awal tidak dilengkapi geotekstil dari awal, sebab, geotektil baru dipasang pada bulan september diduga hanya sebagai laporan kepada PPK.

Saat redaksi mitrarakyat.com mencoba mengonfirmasi hal ini ke kontraktor pelaksana, Dwi, respons yang diterima justru bernuansa kesal dengan mengatakan “Media tidak sopan,”.

Keterangan setengah hati dari pihak dinas dan kontraktor membuat publik menunggu tindak lanjut aparat pengawas, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan aparat penegak hukum. Proyek yang digadang-gadang melindungi pesisir Sasak dari abrasi justru kini terancam menjadi simbol lemahnya pengawasan.

Hingga berita ini ditayangkan media masih dalam tahap mengumpulkan data-data dan upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.

Penulis : Chairur Rahman

Pelapor adalah Ruswan Dedison, wartawan mitrarakyat.com, dan Doni Saputra, wartawan Sumbar Ekspres.com. Keduanya melaporkan sejumlah pejabat rumah sakit, mulai dari Direktur, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan PPTK proyek pengadaan.

Laporan juga menyebut perusahaan rekanan penyedia alat kesehatan, serta perusahaan jasa keamanan dan parkir yang bekerja sama dengan RSUP M. Djamil.

Dalam laporannya, kedua wartawan itu membeberkan setidaknya empat dugaan penyimpangan. Pertama, indikasi markup dan maladministrasi dalam pengadaan alat kesehatan, seperti pompa air gizi dan roda brankar. Kedua, dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan parkir dan keamanan.

Menurut pelapor, pengelolaan dialihkan kepada pihak ketiga yang diduga terafiliasi dengan pimpinan rumah sakit, dengan nilai kontrak yang dianggap tidak wajar. Selain itu, tenaga keamanan disebut tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.

Ketiga, dugaan penyimpangan pekerjaan fisik di ruang rawat inap dan kamar mandi yang disinyalir tidak sesuai spesifikasi. Keempat, adanya indikasi pelanggaran hukum lain dalam pengelolaan proyek.

“Wartawan, seperti warga negara lainnya, punya hak melaporkan dugaan tindak pidana korupsi kepada aparat penegak hukum,” kata Ruswan Dedison pada Rabu(1/10) di Padang.

Ia merujuk pada Pasal 41 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memberi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan, saran, maupun pendapat kepada penegak hukum.

Sementara itu, Doni Saputra menegaskan bahwa laporan ini bukan sekadar dokumen hukum, tetapi juga informasi publik.

“Kami menyampaikan dugaan korupsi ini kepada aparat penegak hukum sekaligus kepada masyarakat. Jika wartawan membuat laporan resmi, itu kapasitas sebagai warga negara pelapor,” ujarnya.

Saat media mengonfirmasikan terkait laporan dugaan korupsi  tersebut kepada Dr. dr. Dovy Djanas, Sp.OG(K), MARS, FISQua selaku Direktur RSUP M.Djamil Padang saat ini, via telpon 0812-6619-4xxx pada hari yang sama. 

Dia mengaku tidak mengetahui laporan itu."Saya tidak mengetahui laporan dugaan korupsi itu," katanya singkat.

Hingga berita ini ditayangkan, redaksi masih dalam tahap mengumpulkan data-data dan masih upaya konfirmasi pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dan pihak terkait lainnya.

Penulis : Chairur Rahman

Namun, dari pantauan tim media, pekerjaan fisik tersebut diduga tak sesuai spesifikasi. Seorang warga sekitar yang enggan disebut namanya menyebut pemasangan lapisan geotekstil, bahan kain khusus untuk mencegah erosi tanah dasar pantai tidak terlihat di lokasi.

“Seharusnya ada geotekstil dipasang sebelum batu ditumpuk, tapi tampaknya tidak ada. Tidak terlihat tanda-tanda dipasang,” kata warga itu.

Batu Ilegal?

Selain persoalan teknis, sumber material batu juga menimbulkan tanda tanya. Informasi yang dihimpun menyebut batu berasal dari tambang galian C di sekitar Pasaman Barat. Masalahnya, tambang tersebut diduga belum memiliki izin resmi alias ilegal. Jika benar, penggunaan material itu melanggar aturan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Proyek pengaman pantai ini berada di bawah kewenangan Dinas Sumber Daya Air Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat. Namun hingga berita ini ditulis, pihak dinas belum memberikan penjelasan terkait dugaan penyimpangan teknis maupun legalitas material.

Kontraktor Melawan

Saat dikonfirmasi via aplikasi WA, Dwi, kontraktor pelaksana dari CV Rayazka, merespons terkesan dengan nada tinggi. Ia menuding wartawan tidak sopan karena datang ke lokasi tanpa konfirmasi kepadanya.

“Mengenai geotek, bapak datang hanya sebentar, apa bisa langsung bilang tidak ada geotek? Pekerja saya sudah susah payah masang. Apa perlu saya suruh mereka menjelaskan satu-satu?,” ujar Dwi.

Soal dugaan penggunaan batu dari tambang ilegal, Dwi tak menjawab secara langsung. Ia hanya menegaskan sudah menunjukkan bukti pembelian material dan bahan bakar kepada wartawan lain.

“Saya cukup hati-hati pak dalam pekerjaan ini. Kalau ada media datang dengan sopan, saya pasti layani. Saya perlihatkan bukti belanja saya. Tapi kalau hanya datang foto-foto tanpa koordinasi, itu yang saya tidak terima,” katanya.

Minim Transparansi

Respons emosional kontraktor itu justru menambah sorotan publik terhadap transparansi proyek. Menurut pakar pengadaan publik, sikap kontraktor seharusnya terbuka, bukan defensif. Apalagi proyek bernilai miliaran rupiah tersebut dibiayai dari anggaran negara.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dengan jelas menyatakan pers memiliki fungsi kontrol sosial, termasuk mengawasi jalannya pembangunan. Sikap konfrontatif terhadap jurnalis justru menimbulkan kecurigaan.

Pantai Sasak sendiri selama ini menjadi salah satu titik rawan abrasi di Pasaman Barat. Sejumlah rumah warga kerap terancam ombak besar. Karena itu, proyek pengaman pantai sangat krusial. Namun bila pelaksanaannya tak sesuai spesifikasi dan menggunakan material ilegal, tujuan melindungi warga bisa gagal tercapai.

Hingga berita ini ditayangkan media masih dalam tahap mengumpulkan data-data dan upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.

Penulis : Chairur Rahman

Ajang yang digelar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) bekerja sama dengan KONI Sumbar ini menjadi panggung bagi atlet muda menampilkan kemampuan terbaik.

Atlet wushu Iqrar Permana Nusantara tampil gemilang dengan mempersembahkan medali emas di nomor jurus Gun Shu B putra. Sementara Diva Nabila yang turun di nomor Sanda senior 48 kilogram berhasil membawa pulang medali perak untuk sasana HBT.

Tak cukup sampai di situ, Diva juga menambah koleksi dengan perunggu di nomor Sanda. Capaian itu terasa istimewa mengingat kondisi kesehatannya tidak sepenuhnya prima. Berkat semangat juang dan dorongan dari tim pelatih, Diva tetap mampu menorehkan prestasi.

Sasana HBT sendiri berada di bawah asuhan Yosi dan Reza, dengan dukungan asisten pelatih Brigita Sanjaya, Dinda, serta Kennia. Mereka menekankan latihan disiplin, kerja keras, dan pendampingan penuh di dalam maupun luar arena.

“Prestasi ini menjadi bukti kerja sama yang baik antara atlet dan pelatih. Kami ingin terus membimbing mereka agar lebih siap menghadapi kejuaraan yang lebih tinggi di masa depan,” ujar salah seorang pelatih HBT.

Tim pelatih berharap capaian ini tidak membuat para atlet cepat puas. Kejurprov, kata mereka, hanyalah langkah awal dari perjalanan panjang menuju level nasional maupun internasional.

“Semoga keberhasilan ini memotivasi atlet lain untuk berlatih lebih giat, serta memicu lahirnya lebih banyak prestasi wushu dari Sumatera Barat,” tutup pelatih HBT.

Editor : Chairur Rahman

Keresahan itu ditanggapi serius oleh Kapolres Pasaman Barat, AKBP Agung Tribawanto, S.Ik. Sabtu malam, 20 September 2025, ia mengerahkan personel untuk patroli intensif di jalur yang kerap dijadikan arena balap liar.

Patroli dipimpin Kasat Lantas Polres Pasaman Barat, AKP Nanin Aprilia F., S.Tr.K., M.H., M.Sc (Eng). Beberapa titik rawan, mulai dari Jalur 32, Simpang Pertanian, hingga Simpang Padang Tujuh, menjadi sasaran penyisiran.

“Patroli Kamtibmas ini fokus pada balap liar dan kenakalan remaja di malam minggu,” kata Agung. Menurutnya, balap liar tak hanya mengganggu kenyamanan, tapi juga membahayakan keselamatan jiwa.

Lebih dari Razia

Patroli tidak hanya berhenti pada penindakan. Polisi juga memberi imbauan langsung kepada para pemuda yang nongkrong di jalanan. “Selain membahayakan diri sendiri, aksi ini juga berisiko bagi orang lain karena dilakukan di jalan umum yang padat,” ujar Kapolres.

Suara Warga

Masyarakat menyambut langkah kepolisian ini. Mulyadi, 45 tahun, warga Simpang Pertanian, mengaku keluarganya sering terganggu dengan suara bising motor setiap malam minggu.

“Kalau lewat tengah malam, seperti dengar balapan di sirkuit. Anak-anak susah tidur. Alhamdulillah sekarang ada patroli, jadi lebih tenang,” katanya.

Hal senada disampaikan Rini, 38 tahun, warga sekitar Jalur 32. “Knalpot brong itu sampai bikin rumah bergetar. Kami berharap patroli tidak hanya sesekali, tapi berlanjut,” ujarnya.

Peran Keluarga

Agung menegaskan, pengawasan orang tua juga penting untuk mencegah anak terjerumus dalam balap liar. “Kerjasama keluarga sangat dibutuhkan. Polisi tidak bisa bekerja sendiri,” katanya.

Ia memastikan patroli rutin akan terus digelar setiap akhir pekan. Polres bersama jajaran Polsek memetakan lokasi rawan untuk pengawasan ketat. “Dengan tindakan tegas, kami berharap balap liar bisa ditekan, dan malam minggu kembali tenang,” ujarnya. Tim

Editor : Chairur Rahman

‎Pertemuan yang berlangsung santai, Jumat  (19/09) diikuti belasan wartawan dari berbagai media di Pasaman Barat baik media cetak, elektronik maupun media online yang sehari-hari bertugas di Pasaman Barat.

"Tujuan kami mengundang rekan-rekan wartawan adalah menjalin sekaligus mempererat silaturahmi agar bisa saling berkomunikasi terutama terkait pemberitaan yang positif dan bersifat membangun," ujar Dirwansyah

‎Ia mengatakan, sebagai ketua DPRD yang baru menjabat, masih belum banyak mengenal wartawan yang bertugas di Pasaman Barat, khususnya di lingkungan DPRD dan biasa meliput kegiatan-kegiatan wakil rakyat. 

‎"Mari kita bangun komunikasi yang baik dan saling bersinergi sehingga bisa memberikan informasi akurat, penting dan mencerdaskan seluruh masyarakat demi Pasaman Barat yang lebih baik dan maju," pesannya.

‎Mewakili rekan-rekan Wartawan  menyambut sangat baik pertemuan dengan Ketua DPRD dan Para Ketua Komisi dan anggota Komisi,  berharap komunikasi dapat terus dibangun dan saling bersinergi untuk kemajuan Pasaman Barat 

‎"Kami mengapresiasi pertemuan ini dan berharap bisa menjadi awal yang baik dalam menjalin komunikasi dan meningkatkan kemitraan wartawan dan anggota dewan," ucap Rajo alam.(DDR)

‎"Beberapa hari belakangan hujan melanda meski intensitasnya tidak selalu tinggi. Masyarakat perlu waspada dari segala potensi bencana yang bisa muncul," ujar Erianto, Rabu (17/09).

Erianto juga menyampaikan bahwa selama musim hujan ‎Bencana yang berpotensi terjadi, mulai dari longsor, banjir, hingga angin kencang. Termasuk juga penyebaran penyakit demam berdarah atau DBD.

Menurut ‎Erianto, beberapa kawasan di Kabupaten Pasaman Barat memang rawan terjadi bencana. Khususnya permukiman yang berada di bantaran sungai.

‎"Maka masyarakat di lokasi rawan perlu lebih waspada lagi. Segera lakukan tindakan apabila bencana muncul," imbuhnya.

‎Dia juga meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasaman Barat bersiaga. Terutama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai garda terdepan penanganan bencana.

‎"Siapkan segala yang dibutuhkan dengan matang, karena bencana bisa datang secara tiba-tiba," sebutnya.

‎Terakhir, Erianto juga meminta orang tua mengawasi anak-anaknya saat bermain, Terutama saat bermain di sungai yang berpotensi terbawa arus.

‎"Awasi anak-anak dalam bermain, karena beberapa kasus ditemukan mereka terbawa arus di sungai saat sedang bermain," pungkasnya.(DDR)

‎Dalam kondisi dunia yang terus berubah dengan tantangan arus informasi yang semakin cepat, Ketua DPRD Pasaman Barat Dirwanyah  mengajak seluruh masyarakat menjaga suasana kondusif di lingkungan masing-masing.

"Marilah kita perkokoh semangat perdamaian, saling menghormati, dan menjaga persatuan di tengah keberagaman", ujar Ketua DPRD, Jum'at (12 /09)

‎Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD mengingatkan masyarakat untuk lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi.

“Hindarilah berita-berita yang belum jelas kebenarannya atau berpotensi memecah belah. Pastikan setiap informasi yang kita terima dan sebarkan benar dan bermanfaat demi menjaga kerukunan serta ketenteraman masyarakat,” tegasnya.

‎Menurut Ketua DPRD, peringatan Maulid Nabi menjadi sarana memperkuat ukhuwah islamiyah, mempererat persaudaraan, serta menumbuhkan semangat kebersamaan dalam membangun Pasaman Barat yang religius, rukun, dan damai.

Ketua DPRD berharap momentum ini dapat meningkatkan semangat beribadah, memperbaiki akhlak, dan menumbuhkan kesadaran menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

‎Ketua DPRD  juga menekankan bahwa peringatan Maulid Nabi bukan sekadar seremonial, tetapi momentum penting untuk meneladani akhlak mulia Rasulullah SAW.

“Semoga kesempatan ini memberikan semangat dan harapan baru dalam membangun Pasaman Barat yang semakin Sejahtera, Aman, Adil, Merata dan Beradat,” tambahnya.

‎Ia mengajak seluruh umat mengambil hikmah dari kehidupan Nabi Muhammad SAW sebagai uswah hasanah (suri teladan terbaik) yang membawa risalah Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin.

“Keteladanan beliau dalam akhlak, kejujuran, kesabaran, dan kepedulian sosial harus kita jadikan panutan dalam kehidupan sehari-hari,” pesannya.(DDR)

Menurut Prabowo, terdapat 1.603 tambang ilegal dengan potensi kerugian negara sedikitnya Rp300 triliun. Ia meminta dukungan penuh dari seluruh rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan partai politik untuk menindak praktik tersebut.

Kapolda Sumatera Barat Inspektur Jenderal Polisi Gatot Tri Suryanta mengatakan pihaknya memberi perhatian serius terhadap isu tambang ilegal. Namun, ia menekankan bahwa penegakan hukum bukan satu-satunya jalan keluar.

“Kami juga mendorong langkah preventif dan percepatan regulasi agar solusi permanen bisa diwujudkan,” ujarnya.

Gatot menambahkan pembentukan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) tengah dipercepat untuk memberi ruang legal bagi masyarakat, menjaga lingkungan, dan menambah pemasukan daerah.

Senada, Kapolres Pasaman Barat Ajun Komisaris Besar Polisi Agung Tribawanto menyatakan kesiapannya memperketat pengawasan dan penegakan hukum terkait penambangan tanpa izin (PETI). 

“Kami siap turun ke lapangan. Prinsipnya, tidak boleh ada pihak yang kebal hukum,” kata Agung singkat, dilansir dari Laksusnews.com.

Editor : Chairur Rahman

Dalam kesempatan berbincang dengan awak media ini, menuturkan bahwa pembelian mobil dinas Pimpinan DPRD Pasbar tersebut sudah sesuai regulasi dan aturan yang sah dan sudah di terima oleh seluruh anggota Fraksi di DPRD dan Pemda Pasaman Barat.

"Kami sebagai pimpinan DPRD Pasaman Barat, baik dari Golkar, PKS dan PAN hanya menerima keputusan yang sudah di sahkan dalam anggaran yang sudah dirumuskan oleh Pemda dan DPRD, bukan kemauan pribadi saya atau pimpinan lainnya" jelas Dirwansyah.

Menanggapi atas banyaknya serangan kepada pimpinan DPRD Pasaman Barat saat ini, Partai Golkar selaku Partai Pemenang dan sebagai Ketua DPRD Pasaman Barat, melalui Wakil Ketua DPD Partai Golkar Pasaman Barat Kasmanedi menyampaikan kepada awak media ini yang saat itu di dampingi oleh Ketua DPD Partai Golkar Dirwansyah, sangat merespon sekali atas informasi berita dimasyarakat saat ini. 

"Kami berterima kasih sekali atas informasi dan masukan yang disampaikan oleh beberapa tokoh dan masyarakat Pasaman Barat dan dengan ini kita semua dapat mengambil hikmahnya, ternyata masyarakat dan para tokoh sangat peduli dengan Pasaman Barat kita ini" terang Kasmanedi

"Sebagai ketua Partai Golkar Dirwansyah dan ketua DPRD serta Pimpinan DPRD Pasaman Barat lainnya baik dari PKS dan PAN, insyaallah bersedia dan setuju mobil dinas yang telah diberikan tersebut di kembalikan ke Pemda dan siap naik angkutan umum demi Pasaman Barat" terangnya di rumah dinas Ketua DPRD (10/09).

"Tentunya pengembalian mobil dinas tersebut harus sesuai dengan regulasi yang ada yang mengatur tentang  pengelolaan barang milik daerah dan harus sesuai juga dengan aturan di  BKAD Pasbar" tambah Kasmanedi yang juga aktif sebagai Advokat di Pasaman Barat.

Sebelumya banyak pemberitaan di media massa, memberitakan tentang pimpinan DPRD mempertaruhkan citra Pasaman Barat dengan membeli mobil Dinas Baru disaat Pasaman Barat sedang defisit anggaran  yang harusnya efisiensi, karena Pasaman Barat sedang terpuruk, banyak program pemerintah tidak berjalan normal, seperti pengobatan gratis dan beban hutang belanja yang belum selesai serta gedung DPRD yang masih tidak terurus, jalan dan jembatan.(DDR)

"Kami selalu was-was setiap mendengar suara kereta dari kejauhan. Takut ada keluarga yang jadi korban," ujar seorang warga yang tinggal di perumahan dekat jalur pelintasan, Selasa (9/9).

Kekhawatiran warga bukan tanpa alasan. Beberapa insiden telah terjadi di wilayah Kota Padang dan Padang Pariaman akibat perlintasan tanpa palang pintu. 

Salah satunya, kecelakaan yang melibatkan Kereta Api Lembah Anai B58 dan sebuah mobil Toyota Avanza di Korong Simpang Balai Kamih, Nagari Kapalo Hilalang, pada Sabtu malam (24/5/2025), yang menyebabkan satu orang luka-luka. (Sumber Padang Ekspres.red).

Menanggapi kondisi ini, Reza Shahab, Humas PT KAI, menjelaskan bahwa sesuai Pasal 37 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 94 Tahun 2018, tanggung jawab peningkatan keselamatan pada perlintasan sebidang dibagi berdasarkan kewenangan.

Pemerintah Pusat melalui Menteri/Dirjen untuk jalan nasional, Pemerintah Provinsi untuk jalan provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota untuk jalan kabupaten/kota dan jalan desa, serta badan hukum/lembaga jika jalan tersebut milik instansi tertentu, terang Reza, dihari yang sama via telpon.

Dengan demikian, untuk perlintasan yang berada di jalan kabupaten seperti di Kapalo Hilalang, tanggung jawab berada pada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, ujarnya.

"Kami sangat mengapresiasi partisipasi masyarakat dalam menjaga keselamatan di perlintasan sebidang. PT KAI senantiasa siap mendukung upaya peningkatan keselamatan melalui koordinasi dan sinergi dengan pihak-pihak terkait sesuai kewenangannya," tambah Reza.

Namun, hingga kini, belum ada tindakan konkret dari pemerintah daerah untuk memasang palang pintu atau menyediakan penjagaan di perlintasan tersebut. Warga berharap ada langkah nyata untuk mencegah terjadinya korban jiwa di masa mendatang.

Hingga berita ini ditayangkan media masih dalam tahap mengumpulkan data dan informasi serta upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.

Penilis : Chairur Rahman

Meski uang negara itu telah dikembalikan secara bertahap hingga 25 Juli 2025, publik menilai langkah itu tak cukup menyelamatkan muka Pemko. Pengembalian yang melewati tenggat 60 hari sesuai undang-undang dianggap memperkuat dugaan tindak pidana korupsi.

“Pengembalian uang negara tidak otomatis menghapus pidana. Jika hukum hanya berhenti pada pengembalian kerugian, maka korupsi akan terus merajalela. 

Kami mendesak aparat penegak hukum menuntaskan kasus ini,” kata Aldi, Koordinator Aksi GMM Sumbar, dalam surat pemberitahuan bernomor 011/A/GMM/IX/2025 yang dilayangkan ke Polresta Padang.

Baca : Komitmen Antikorupsi Wali Kota Padang Dipertanyakan, Kasus Gedung DPRD Rp129 Miliar Mandek

GMM Sumbar akan menggelar aksi unjuk rasa Kamis, 11 September 2025, pukul 14.00 WIB, di Balaikota Padang dan Kantor Dinas PUPR Kota Padang. Sekitar 70–100 orang massa akan turun dengan perlengkapan aksi berupa toa, spanduk, banner, ban bekas, hingga pengeras suara.

Tuntutan GMM Sumbar:

Wali Kota Padang segera mencopot Kepala Dinas PUPR yang dinilai lalai.

-Aparat hukum memproses dugaan korupsi meski kerugian negara telah dikembalikan.

-Pemko melakukan pembersihan internal dengan mengganti kepala dinas yang tidak becus.

-Bila tuntutan diabaikan, GMM mengancam akan mengerahkan massa dua kali lipat.

-Menolak pejabat tak kompeten yang menjadi beban Kota Padang.

Aksi ini diyakini bakal menjadi tekanan moral dan politik bagi Pemko Padang. Publik menunggu sikap tegas Wali Kota: berpihak pada rakyat dengan menegakkan integritas, atau melindungi pembantunya yang terseret masalah hukum.

Jika Pemko memilih diam, gelombang perlawanan masyarakat diyakini bakal kian membesar. Skandal Rp 2,2 miliar ini bisa menjadi titik api yang membakar kredibilitas Wali Kota Padang di mata publik.

Hingga berita ini diturunkan, media masih berupaya menghubungi Pemko Padang dan pihak terkait untuk konfirmasi. (TIM)

MR.com, PASAMAN BARAT| Polres Pasaman Barat menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah/2025 Masehi yang dirangkai dengan prosesi peletakan batu pertama pembangunan Mushalla Darul Agung di Mapolsek Pasaman, Kamis, 4 September 2025.

Acara yang berlangsung khidmat itu dipimpin Kapolres Pasaman Barat, AKBP Agung Tribawanto, S.Ik, dan dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimca), tokoh masyarakat, tokoh agama, perwakilan perbankan, serta unsur pemerintahan dari tiga kecamatan, yaitu Kecamatam Pasaman, Luhak Nan Duo, dan Sasak Ranah Pasisie.

Dalam sambutannya, Agung menekankan pentingnya meneladani akhlak Rasulullah dalam pelaksanaan tugas kepolisian. “Tema Maulid tahun ini adalah ‘Dengan Meneladani Akhlak Rasulullah SAW Kita Wujudkan Polri Presisi Guna Mendukung Asta Cita’. Keteladanan Rasulullah harus menjadi pedoman, terutama nilai kejujuran, amanah, dan kepedulian sosial,” ujar Agung.

Agung menambahkan, pembangunan Mushalla Darul Agung menjadi wujud pengamalan sila pertama Pancasila. “Mushalla ini bukan hanya untuk anggota Polri, tetapi juga terbuka bagi masyarakat dan musafir yang melintas di kawasan Batang Toman,” katanya.

Kapolsek Pasaman, AKP Zulfikar, menyampaikan terima kasih atas dukungan pimpinan Polres. Menurut dia, lokasi mushalla yang berada di jalur utama dipilih agar dapat dimanfaatkan masyarakat sekitar.

Acara dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an, diikuti tausiyah Ustadz Suharjo Lubis yang mengingatkan pentingnya meneladani akhlak Nabi Muhammad dalam kehidupan sehari-hari. Prosesi peletakan batu pertama dilakukan secara simbolis oleh Kapolres Agung, disusul Kapolsek Zulfikar, Camat Luhak Nan Duo, Camat Sasak Ranah Pasisie, serta perwakilan Camat Pasaman.

Hadir pula pimpinan bank, wali nagari, pengurus Bhayangkari, purnawirawan Polri, dan warakawuri. Dukungan kolektif itu, kata Agung, menjadi semangat bersama untuk membangun mushalla yang diharapkan memperkuat spiritualitas anggota Polri dan mempererat hubungan dengan masyarakat.

Acara ditutup doa bersama agar pembangunan Mushalla Darul Agung berjalan lancar dan memberi keberkahan bagi Pasaman Barat.

Editor : Chairur Rahman

Saat dihubungi tim media, Diana hanya merespons singkat lewat pesan teks, “Noted.”, pada Jum'at (5/9). Kata ringkas itu berarti persoalan BWSS V Padang masuk dalam catatannya. 

Namun, pernyataan singkat seorang pejabat kementerian tentu menyisakan pertanyaan, apakah ini pertanda langkah evaluasi serius, atau sekadar mencatat tanpa tindak lanjut nyata?

Media selama berbulan-bulan mencoba meminta klarifikasi Naryo dan jajaran soal dugaan pelanggaran teknis dan administrasi di berbagai proyek infrastruktur yang mereka kelola.

Baca : Sorotan Tajam terhadap BWSS V Padang "Mega Proyek, Mega Masalah"

Pertanyaan yang dilayangkan tidak main-main, mulai dari dugaan penggunaan material ilegal, pemakaian BBM bersubsidi di proyek negara, hingga penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). 

Tetapi, semua pertanyaan itu seperti berhadapan dengan tembok tebal, tak satu pun pejabat BWSS V Padang mau menjawab, apalagi memberi klarifikasi resmi.

Seorang pemerhati kebijakan publik dari Forum Transparansi Anggaran, Ahmad Santosa, menilai sikap bungkam pejabat publik adalah kemunduran dalam tata kelola negara. 

“Balai Wilayah Sungai adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat. Ketertutupan informasi hanya akan memperbesar kecurigaan publik terhadap kemungkinan praktik korupsi atau penyalahgunaan anggaran,” ujarnya kepada media ini Sabtu(6/9/2025) di Padang.

BWSS V Padang merupakan salah satu unit kerja di bawah Ditjen Sumber Daya Air, Kementerian PUPR, yang menangani proyek strategis di Sumatera Barat, termasuk pengelolaan bendungan dan jaringan irigasi. Anggaran yang dikelola mencapai ratusan miliar rupiah per tahun. 

Sayangnya, tidak adanya jawaban resmi dari pejabat balai ini menimbulkan tanda tanya besar soal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran publik.

Pengamat hukum, Mahdiyal Hasan, mengatakan, pejabat publik berkewajiban memberikan informasi kepada masyarakat, apalagi jika menyangkut proyek yang dibiayai uang rakyat. 

“Diam bukan pilihan. Kementerian PUPR harus mengaudit internal BWSS V Padang agar tidak menimbulkan kesan pembiaran terhadap praktik yang diduga curang,” ujarnya pada hari yang sama.

Hingga berita ini diturunkan, Kepala BWSS V Padang, Naryo Widodo, maupun pejabat struktural di lingkungan balai tersebut belum merespons permintaan wawancara. 

Publik kini menunggu apakah “catatan” dari Wakil Menteri PUPR akan berujung pada tindakan nyata atau hanya menjadi tumpukan laporan di meja birokrasi.

Penulis : Chairur Rahman

Seorang polwan berseragam lalu lintas berdiri tegak namun ramah, tangannya mengulurkan setangkai bunga kepada pengendara roda dua yang melambatkan laju. 

Senyumnya, meski tersembunyi di balik pelindung wajah, sanggup menembus sekat helm dan kesibukan kota.

“Selamat HUT Lalu Lintas Bhayangkara ke-70,” bisik kartu kecil yang terselip di antara kelopak bunga itu, seolah menggantikan suara peluit yang biasa mengatur arus jalan. 

Tatapan pengendara pun berubah, ada kejutan, ada binar syukur, ada jeda di tengah rutinitas.

Aksi sederhana ini merupakan persembahan Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Barat di bawah komando Kombes Pol H.M. Reza Chairul Akbar Sidiq. Lebih dari sekadar seremoni, momen ini dirancang sebagai perwujudan visi besar, "Lalu Lintas Modern yang Berkeselamatan Menuju Astacita Indonesia Emas".

“Kami ingin momentum ini menjadi pengingat bahwa keselamatan adalah budaya, bukan sekadar aturan,” ujar Kombes Reza saat ditemui di sela kegiatan. “Polisi lalu lintas hadir bukan hanya menegakkan hukum, tetapi juga merangkul masyarakat dengan kepedulian.”

Bagi Kombes Reza, pesan itu tak boleh berhenti di kata-kata. Setiap senyuman, setiap bunga yang berpindah tangan, adalah simbol nyata niat mendekatkan diri kepada masyarakat. “Visi ini bukan jargon. Kami ingin menjadikannya arah kerja berkelanjutan,” ujarnya.

Di balik seragam putih dan helm berkilat yang kerap diasosiasikan dengan ketegasan, pagi itu terselip sisi lembut kepolisian. Upaya kecil ini menjadi jembatan kepercayaan, menghapus jarak antara petugas dan warga. 

Sebuah sapaan hangat yang membungkus pesan keselamatan lalu lintas, menjadikan hari jadi Lalu Lintas Bhayangkara ke-70 bukan sekadar seremoni, tapi pengingat akan kepedulian di balik peluit. 

Penulis : Chairur Rahman

MR.com, Payakumbuh| Proyek Penanganan Mata Air dan Air Lindi di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Payakumbuh, Sumatera Barat, menuai sorotan. Pekerjaan senilai Rp4,7 miliar yang dikerjakan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang (BMCKTR) Sumbar tahun anggaran 2024 lalu disebut belum mampu memperbaiki sistem pengelolaan sampah secara optimal.

Hasil penelusuran Tim media menunjukkan sejumlah instalasi di lapangan tidak sesuai standar teknis. Pipa-pipa distribusi air lindi tampak tak memadai untuk menahan debit limbah cair dari tumpukan sampah. Pemasangan geomembrane dan lapisan pelindung dasar TPA itupun terlihat tidak sempurna, dengan potensi kebocoran yang bisa merembes ke tanah di sekitar lokasi.

“Kalau dilihat dari konstruksinya, ini tidak akan efektif menahan perembesan air lindi,” kata seorang aktivis lingkungan di Payakumbuh yang meminta identitasnya dirahasiakan, awal pekan ini.

Baca : Proyek Penanganan Air Lindi TPA Payakumbuh Diduga Gagal Berfungsi

Padahal, air buangan TPA wajib memenuhi baku mutu lingkungan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Temuan ini memicu kekhawatiran pencemaran sumber air warga dan kerusakan ekosistem di sekitar lokasi.

Potensi Pelanggaran Regulasi dan Kerugian Negara

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menegaskan bahwa TPA harus dikelola dengan memperhatikan kesehatan masyarakat dan perlindungan lingkungan. UU Nomor 32 Tahun 2009 bahkan mengatur ancaman pidana serta denda miliaran rupiah bagi pihak yang lalai hingga menimbulkan pencemaran.

Dengan nilai proyek mencapai miliaran rupiah, persoalan ini juga membuka peluang kerugian negara jika terbukti ada pekerjaan tak sesuai spesifikasi. “Kalau memang ada pekerjaan asal jadi, tentu harus diusut. Uang negara tidak sedikit,” kata seorang pejabat auditor daerah yang enggan disebut namanya.

Klarifikasi PPK

Menanggapi dugaan tersebut, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek, Harry Richardo, mengatakan pekerjaan ini bersifat darurat.

“Pekerjaan ini merupakan keperluan mendesak dari Pemerintah Provinsi Sumbar melalui dana Belanja Tidak Terduga (BTT). Lingkupnya adalah penanganan sementara terhadap longsor di TPA Regional Payakumbuh,” ujar Harry saat dihubungi, Kamis, 4 September 2025.

Ia menambahkan, proyek tersebut hanya difokuskan pada penanganan sementara air lindi, bukan membangun Instalasi Pengolah Lindi (IPL) permanen. “Karena keterbatasan dana yang dianggarkan, kami sudah berupaya maksimal menghindari pencemaran ke badan air terdekat,” kata dia.

Investigasi Berlanjut

Hingga berita ini diturunkan, Tim investigasi media masih menelusuri dokumen proyek, spesifikasi teknis, dan laporan pengawasan. Upaya konfirmasi ke kontraktor pelaksana, inspektorat provinsi, serta pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan masih dilakukan.(tim)

Informasi yang beredar menyebutkan, Direktur Preservasi akan memasuki Sumbar melalui jalur Kerinci, Jambi, dan melintasi ruas Jalan Nasional Leter W, yang berada di bawah pengawasan Satker PJN 2.

Sebuah pesan instruksi yang diteruskan Kepala Balai PJN Sumbar kepada jajarannya menegaskan agar kondisi jalan yang akan dilalui Surayana harus dalam keadaan “mantap.”

“Siapkan lapangan, jangan ada lobang, air mengalir di jalan, rumput panjang dipotong. Rundown Pak Dir menyusul,” demikian kutipan instruksi tersebut.

Baca : Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I Ada Agenda ke Sumatera Barat

Namun, sumber internal PJN 2 yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan keprihatinan terhadap kondisi ruas jalan tersebut. Menurutnya, jalan nasional mulai dari Muara Labuh hingga perbatasan Kerinci mencerminkan kesan tidak terpelihara.

“Khusus untuk ruas Leter W, bahu jalan seperti semak belukar, badan jalan banyak lubang, dan air dari drainase tumpah ke jalan. Kondisinya sangat memilukan,” ujarnya, Senin, 1 September.

Sumber itu menambahkan, kondisi jalan yang memprihatinkan seharusnya tak terjadi karena BPJN Sumbar memiliki program padat karya yang melibatkan masyarakat untuk pemeliharaan jalan, termasuk pembersihan drainase dan pemangkasan rumput.

“Seharusnya jalan ini terawat. Kita kasihan melihat kondisi seperti ini,” katanya.

Saat dikonfirmasi lewat telepon  +62 812-9093-0xxx, pada Selasa(2/9) terkait perawatan jalan di wilayahnya, PPK 2.5 RAI FRAJA NOFVANDRO belum memberikan tanggapan hingga berita ini diturunkan.

Kunjungan I Nyoman Surayana ke Sumbar sendiri merupakan agenda rutin untuk memantau pekerjaan preservasi jalan dan jembatan di wilayah kerja BPJN Sumbar. Adapun program padat karya BPJN Sumbar mencakup pembersihan lingkungan jalan, pengecatan kerb, perbaikan trotoar, hingga pembersihan saluran air. Program ini bertujuan menjaga infrastruktur sekaligus membuka lapangan kerja bagi warga sekitar.

Instruksi pimpinan agar jalur yang akan dilalui Surayana terlihat mulus pun memunculkan pertanyaan, apakah program padat karya yang seharusnya menjaga kualitas jalan nasional, khususnya di wilayah PPK 2.5, tidak berjalan optimal?.

Media masi tahap mengumpulkan data-data serta upaya konfirmasi pihak terkait lalinnya sampai berita lanjutan ini ditayangkan. 

Penulis : Chairur Rahman

Fasilitas yang dirancang untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah modern itu justru tidak menunjukkan hasil optimal. Instalasi pengolahan air lindi disebut tidak sesuai standar. Pipa yang terpasang tidak memadai, sementara pemasangan geomembrane dinilai tidak sempurna sehingga rawan bocor.

Akibatnya, air buangan dari TPA diduga tak memenuhi baku mutu lingkungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kondisi ini memicu kekhawatiran akan pencemaran sumber air warga dan kerusakan ekosistem di sekitar lokasi.

Padahal, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengamanatkan pengelolaan TPA dengan memperhatikan kesehatan masyarakat dan perlindungan lingkungan. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahkan mengatur sanksi pidana bagi kelalaian yang menimbulkan pencemaran, termasuk ancaman penjara dan denda miliaran rupiah.

Dengan nilai proyek mencapai miliaran rupiah, persoalan ini juga berpotensi menyeret aspek kerugian negara jika terbukti ada pekerjaan yang tak sesuai spesifikasi dan gagal dimanfaatkan publik.

Hingga berita ini diturunkan, pihak BMCKTR Sumbar maupun pengelola TPA belum memberikan tanggapan resmi terkait dugaan kegagalan proyek tersebut.(tim)

MR.com, Sumbar| Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I, Dr. Ir. Nyoman Suaryana, M.Sc, dijadwalkan melakukan kunjungan kerja memantau sejumlah proyek jalan nasional pada 12 September 2025. Rangkaian monitoring akan dimulai dari jalur nasional di salah satu provinsi, kemudian berlanjut ke wilayah Sumatera Barat.

Menurut informasi, Kedatangan Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I ke Sumbar merupakan bagian dari kegiatan rutin untuk mengevaluasi dan mempercepat penyelesaian proyek.

"Ini menjadi agenda rutin Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan untuk memastikan kualitas dan progres pekerjaan jalan di wilayah kerjanya seperti tahun-tahun sebelumnya," kata narasumber yang enggan identitasnya untuk disebutkan pada Senin(1/9/2025) di Padang.

Masih info dari narasumber, Kepala Balai Jalan Nasional Sumatera Barat(Kabalai PJN Sumbar), Elsa Putra Afriandi,S.T,M.Eng telah menginstruksikan keseluruh jajarannya agar mempersiapkan secara matang seluruh kegiatan dan pekerjaan jalan yang berada di bawah pengawasan BPJN Sumatera Barat.

Intruksi yang disampaikan Kabalai tersebut agar kondisi lapangan dipastikan sesuai standar menjelang kedatangan Nyoman Suaryana. “Tanggal 12 September Pak Direktur Preservasi masuk ke Sumbar lewat Kerinci, Jambi. Siapkan lapangan, jangan ada lubang, air mengalir di jalan, rumput panjang dipotong,” demikian arahannya.

Monitoring ini diharapkan memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus memastikan proyek-proyek jalan nasional di Sumatera Barat berjalan sesuai target dan spesifikasi teknis.

Sampai berita ini ditayangkan media masih dalam upaya konfirmasi pihak terkait lainnya. (cr)

Penghargaan yang digelar oleh Majalah Infobank itu diterima langsung Yosviandri, Pemimpin Bank Nagari Cabang Jakarta, di Grand Ballroom Lt 11 Hotel Indonesia Kempinski Jakarta, Jumat, (29/8).

Terpisah, Direktur Utama (Dirut) Bank Nagari, Gusti Candra mengatakan, penghargaan yang diterima Bank Nagari tersebut merupakan hasil kerja keras keluarga besar Bank Nagari, mulai dari jajaran direksi, komisaris, dan seluruh karyawan Bank Nagari.

Ia menambahkan, penghargaan itu juga merupakan hasil kinerja positif yang dicatatkan Bank Nagari di sepanjang tahun 2024. Apalagi di tengah pengetatan likuiditas akibat penurunan daya beli masyarakat, persaingan suku bunga antarbank digital, dan ketidakpastian global, Bank Nagari masih berhasil mencatatkan kinerja terbaiknya.

Sebagai informasi, sebanyak 59 bank dari total 106 bank nasional berhasil meraih penghargaan Infobank Award 2025 dari Majalah Infobank. 

Penghargaan diberikan pada ajang Economy Mastery Forum 2025 di Grand Ballroom Lantai 11 Hotel Indonesia Kempinski Jakarta, Jumat (29/8)Agustus.

Penghargaan Infobank Award 2025 yang diberikan kepada 59 bank didasarkan pada hasil kajian Biro Riset Infobank (birI) bertajuk Rating 106 Bank Versi Infobank 2025. 

Berdasarkan penilaian yang dilakukan atas laporan kinerja keuangan publikasi 106 bank nasional tahun 2023 dan 2024, sebanyak 59 bank berhasil meraih predikat “Sangat Bagus”. Ke-59 bank inilah xang diberikan penghargaan Infobank Award 2025.

Biro Riset Infobank menggunakan 12 rasio keuangan dan pertumbuhan untuk melakukan rating terhadap 106 bank nasional. Ke-12 rasio keuangan dan pertumbuhan tersebut tercakup dalam tujuh bagian besar, yakni peringkat profil manajemen risiko, peringkat nilai komposit GCG, permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuditas, dan efisiensi.

“Penghargaan Infobank Award yang ke-30 ini adalah bentuk apresiasi Infobank terhadap bank-bank nasional yang berhasil mencatatkan kinerja terbaiknya di tahun 2024,” ujar Eko B. Supriyanto, Chairman Infobank Media Group, dalam kata sambutannya.

Ke-59 bank nasional tersebut layak diberikan perhargaan karena di tengah pengetatan likuiditas akibat penurunan daya beli masyarakat, persaingan suku bunga antar-bank digital, dan ketidakpastian global, mereka masih berhasil mencatatkan kinerja terbaiknya.

"Mereka berhasil melewati paradoks pertumbuhan PDB tinggi 5,12 persen di tengah banjir PHK, penurunan konsumsi dan daya beli, serta munculnya fenomena 'Rohana' dan 'Rojali'," ujar Eko.

Ajang "Economy Mastery Forum 2025" dibuka dengan sesi sharing session dengan tema "Unlock Opportunities in Global Economic Changes"

Narasumber yang akan memberikan sharing session antara lain, Solikin M. Juhro, Asisten Gubernur dan Kepala Departemen Kebijakan Makroprudential BI, Agus D.W. Martowardojo, Bankir Senior dan The Infobank Expert Council, dan Prof. Rhenald Khasali, Ph.D., Guru Besar UI.

Di sela acara "Economy Mastery Forum 2025" juga akan digelar peluncuran buku Transformasi dan Ruwat - Citra karya bankir senior Sigit Pramono. 

Ekonom senior dan mantan Wakil Presiden RI Budiono hadir memberikan testimoni. Selain Budiono, akan hadir di momen spesial ini bankir-bankir papan atas antara lain, Hery Gunardi, Ketum Perbanas dan Dirut BRI, Putrama Wahyu Setiawan, Dirut BNI; Bob Ananta, Direktur BSI, dan Tedy Alamsyah, Ketum Perbarindo.

Hadir juga public figure seperti Gunawan Mohamad, budayawan, Erry Riyana Hardjapamekas, mantan Ketua KPK, Abdullah Azwar Anas, mantan Menteri ARB, Ipuk Fiestiandari, Bupati Banyuwangi. Mohamad Haris, dan Bupati Probolinggo.

Acara ditutup dengan performance lady rocker Atiek CB yang akan membawakan lagu-lagu hits lawasnya.

Acara ini bisa terselenggara dengan baik berkat dukungan para sponsor antara lain, Temenos, NobuBank, Bank Indonesia (BI), Bank of China, Bank Sulteng, BCA, BRI, Bsnk Jambi, BSI, Bank Jatim, Bank BPD Bali, Bankaltimtara, BPR Universal, BPR Nusumma, Bank Mandiri, Bank Sleman, Bank Taspen, Bank Sultra, Bank Mestika, Bank BPD DIY, Bank Nagari, IBK Bank Indonesia, Bank Mandiri Taspen, Bank Ganesha, Bank Kalbar, BCA Syariah, BPR Bahtera Mas Konawe, dan Simplifa. Adv