Mitra Rakyat

MR.com, Pessel| Pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan(preservasi) jalan nasional Padang-Painan disinyalir dapat menuai sorotan tajam publik. Sebab, ada indikasi secara sengaja pihak terkait untuk tidak mempublikasikan seluruh informasi menyangkut pelaksanaannya diduga dengan tujuan tertentu.

Karena dari sepanjang jalan nasional Padang-Painan saat media ini melakukan penelusuran, tidak ditemui keberadaan papan informasi atau plang proyek sebagai bentuk keterbukaan informasi publik.

Jalan nasional Padang-Painan merupakan wilayah kerja Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 2.3,  Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II(Satker PJN II), Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat (BPJN Sumbar). Kondisi jalan tersebut diketahui cukup parah pasca banjir dahsyat yang melanda beberapa daerah di Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) beberapa waktu lalu.

Dengan luar biasanya kerusakan terjadi dampak dari banjir itu, sampai-sampai Menteri PUPR Basuki Hadimuldjono mendadak mengunjungi daerah yang terdampak banjir besar tersebut. 

Bahkan, dikesempatan itu Menteri Basuki mengintruksikan kepada BPJN Sumbar untuk melakukan penanganan cepat terhadap jalan nasional yang rusak supaya kembali normal seperti biasanya.

Sampai sekarang pun disinyalir pekerjaan penanganan jalan nasional tersebut masih berjalan dengan anggaran yang masih belum diketahui besarnya. Karena, menurut penuturan Nova Herianto sebagai PPK 2.3 terkait anggaran tersebut mengatakan, anggaran untuk penanganan jalan ini belum bisa ditentukan, karena pekerjaan ini sifatnya penanganan cepat.

"Jadi setelah seratus persen(100%) selesai dikerjakan oleh rekanan, kemudian dilakukan audit dan setelah hasil Berita Acara Audit keluar baru bisa ditentukan berapa nilai anggaran untuk pekerjaan penanganan tersebut,"kata Nova waktu itu.

Yang akan menjadi pertanyaan besar publik, apakah untuk pekerjaan pemeliharaan atau preservasi jalan nasional yang dikerjakan setiap tahunnya ini juga harus menunggu hasil audit atau proyek ini memang layak disebut"siluman"?.

Karena untuk informasi yang berkaitan dengan pekerjaan pemeliharaan (preservasi) jalan nasional Padang-Painan itu, sampai sekarang tidak diketahui secara kongkrit oleh masyarakat banyak.Berapa nilai anggaran, siapa Kontraktor, nomor kontrak kerjasama, masa pelaksanaan, konsultan supervisi, semua itu masih menjadi misteri publik.

Karena pekerjaan penanganan bersamaan dengan pekerjaan pemeliharaan, dikhawatirkan akan menimbulkan kegaduhan dilingkungan masyarakat banyak. Disebabkan ada peluang rekanan main mata dengan pihak terkait lain untuk berbuat curang.

Disinyalir ada potensi atau peluang akan terjadinya pekerjaan tumpang tindih terhadap item-item pekerjaan atau kegiatan terlarang lainnya.

Sebelumnya, media ini sudah melakukan konfirmasi kepada PPK 2.3 Nova Herianto pada Senin(1/4/2024) via telepon terkait hal tersebut.

Dalam klarifikasinya, Nova Herianto hanya menjelaskan dengan singkat saja kalau pekerjaan tambal sulam itu bagian kontrak dari UHA, dan sudah kontrak sebelum bencana.

Tetapi PPK 2.3 Nova tidak serta merta secara kongkrit menginformasikannya kepada publik melalui media plang proyek atau papan informasi yang dipasang di jalan nasional itu. Diplang tersebut dituliskan berapa nilai kontrak, nama perusahaan kontraktor, konsultan supervisi, nomor kontrak dan lain sebagainya.

Hingga berita ditayangkan media masih upaya konfirmasi pihak terkait lain dan mengumpulkan data-data.(cr)

Sekarang ini, penanganan sudah mulai dilakukan, salah satunya yang ada wilayah kerja Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 2.3, Satker PJN Wilayah 2, BPJN Sumbar.

Pekerjaan penahan tebing (sheetpile) yang ada di kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan.  Namun, terkait dalam pelaksanaannya itu timbul pernyataan publik, apakah pekerjaan sheetpile ini tidak  tidak apa-apa kalau tidak diketahui nilai anggaran, perusahaan pelaksana dan konsultan pengawasnya.

Karena pekerjaan sheetpile  yang sedang dikerjakan tanpa ada informasi lengkap diperoleh masyarakat. Biasanya di dekat lokasi pekerjaan ada papan informasi (plang proyek) terpampang sebagai media informasi untuk masyarakat. Dan hal itu tidak ditemukan pada pekerjaan penahan tebing itu.

Tetapi setelah dikonfirmasi kepada Nova Herianto, sebagai PPK di proyek tersebut dia mengatakan, pekerjaan itu di danai dulu oleh rekanan.

"Proyek tersebut dikerjakan PT. Hutama Karya(HK). Nilai kontrak belum ada, karena bencana alam, jadi belum ada dana,"kata Nova Herianto pada Senin(1/4/2024) via telepon.

Rekanan kerja dulu dengan dana sendiri sampai seratus persen (100%) , kemudian diaudit dan Berita Acara (BA) audit akan jadi usulan dana nantinya, jelas Nova Herianto singkat mengakhiri.

Apa yang disampaikan Nova Herianto tersebut merupakan edukasi yang sangat penting bagi pengembangan pengetahuan masyarakat luas, kata Mahdiyal Hasan, SH. menanggapi pada hari yang sama di Padang.

Sebagai Aktivis Anti Korupsi Sumbar, Mahdiyal Hasan menilai informasi yang seperti ini selama ini sangat sulit didapatkan oleh masyarakat.

"Didalam pembangunan infrastruktur yang menggunakan uang negara, dalam pelaksanaannya mesti tetap harus mengikuti aturan yang berlaku," ujar Alumni Fakultas Hukum Unand itu.

Misalnya, kata Mahdiyal, aturan didalam penggunaan material. Apakah di proyek ini material yang digunakan harus memiliki izin lengkap, ataukah sebaliknya.

Untuk menghindari isu-isu liar terkait perkejaan penahan tebing yang sedang dikerjakan ini, pihak rekanan dan instansi juga mesti membuka ruang untuk publik bila ada pertanyaan yang seperti itu, pungkasnya.

Hingga berita diterbitkan media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.(cr)

Sebelumnya, salah satu tokoh masyarakat setempat bernama Nazaruddin Datuak Bandaro mengatakan, belum ada sekali pun jaringan saluran irigasi disini dilakukan pengerukan atau pembersihan oleh pihak yang berwenang.

Tetapi setelah dikonfirmasi kepada Kepala BWSS V Padang, M. Dian Alma'ruf pada Sabtu(30/3/2024) via telepon. Kepala BWSS V Padang itu mengatakan, kalau proyek jaringan Saluran Irigasi D.I Sawah Laweh Tarusan masih tahap pengerjaan.

Baca berita terkait: Jaringan Saluran Irigasi D.I Sawah Lawan Terkesan Tidak Terpelihara, Masyarakat: Kami Tidak Tahu dan Bingung Kewenangan Siapa Dalam Pemeliharaannya

" Pembangunan D.I Sawah Laweh (D.I Batang Tarusan), saat ini masih dalam proses pengerjaan.Tersendat nya pekerjaan di sana karena proses pembebasan lahan yang cukup sulit," ungkap M.Dian Alma'ruf.

Sebagai contoh, kata M.Dian, dari sembilan (9) KM saluran primer, ada Tiga(3) bidang tanah (sepanjang 75 Meter)  yang sulit dibebaskan.

Kepala BWSS V Padang itupun kembali menjelaskan, kata beliau, posisinya ada di BKP 3 (sekitar 4 km dari Bendung), dan hal ini menyebabkan Jaringan Primer tidak dapat di fungsikan. Sehingga, D.I Sawah Laweh belum dapat difungsikan.

"Dan yang rugi tentu masyarakat tani. Sehingga kami menghimbau, mari seluruh elemen masyarakat turut membantu proses pembebasan lahan ini, agar keuntungan dari pembangunan bisa segera dinikmati,"ajak Kabalai WSS V Padang itu.

Lebih lanjut Kabalai itu menjelaskan, akibat dari belum berfungsinya saluran primer, karena kategorinya masih dalam proses pengerjaan. Maka pekerjaan ini belum bisa diserahkan ke OP untuk dilakukan pengoperasian dan pemeliharaan, baik oleh Satker OP BWS ataupun Satker TPOP Dinas SDA Provinsi, kata M.Dian lagi.

Kemudian, dengan banyaknya saluran kami di D.I Sawah Laweh yang terdampak bencana, (banyaknya material longsor dan batang kayu), maka untuk D.I Sawah Lawe ini kami akan usulkan untuk segera penanganan OP nya secara Parsial (termasuk yang saat ini dibeberapa ruas sdg ditangani secara darurat), ujarnya.

Yang kena bencana luas, semua dikerjakan hanya "dengan dua tangan", artinya, kata beliau, dikerjakan secara bertahap.

Justru ada beberapa hal yang harus dipahami dan disikapi  oleh masyarakat setempat, yakni: 

1. Kami ikut buka jalan, padahal jalan bukan kewenangan kami (dan alhamdulillah sudah terasa manfaatnya)

2. Kami juga ikut nangani batang salido (padahal kewenangan provinsi), dan alhamdulillah hujan yang lalu terasa manfaatnya

3. Kami juga mencoba ngebor air sesuai permintaan masyarakat, karena masyarakat kekurangan air. Dan alhamdulillah lagi sekarang air lancar di salah satu masjid, dan rencana msh ada sumur lain.

4. Kami juga ikut bantu bersihkan rumah dan tempat ibadah, masyarakat juga harus tau jika ini  bukan tugas kami

5. Nah... saluran irigasi kemudian juga kami tangani secara bertahap, papar Kepala BWSS V Padang, M.Dian Alma'ruf. 

Artinya "TANGGAP BENCANA", bukan cuma omongan atau wacana saja, siapa tau dengan informasi ini, bisa menambah semangat instansi atau elemen masyarakat lain untuk bergerak membantu masyarakat yang terdampak bencana, kata orang nomor satu di BWS Sumatera V Padang itu mengakhiri penjelasannya.

Sampai berita ini ditayangkan, media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.(cr)

Ditahun-tahun berikutnya, untuk melengkapi fungsi utama bendung tersebut pemerintah masih melalui BWSS V Padang kembali membangun jaringan saluran irigasi yaitu D.I Sawah Laweh Tarusan.

Terkait pembangunan bendung dan jaringan Saluran Irigasi tersebut, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pernah mengatakan, Kementerian PUPR telah membangun banyak bendungan atau bendung di berbagai daerah. 

Menteri Basuki meneruskan, dan selanjutnya infrastruktur bendung atau bendungan akan diikuti dengan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi untuk menunjang produktivitas sentra-sentra pertanian.

“Pembangunan bendungan diikuti oleh pembangunan jaringan irigasinya. Dengan demikian bendungan yang dibangun dengan biaya besar dapat memberikan manfaat yang nyata dimana air akan mengalir sampai ke sawah-sawah milik petani,” kata Menteri Basuki Hadimuldjono beberapa tahun lalu.

Diharapkan dengan meningkatnya produktivitas pertanian, juga dapat membantu pemulihan ekonomi pasca Pandemi COVID-19, tutup Menteri PUPR tersebut.

Tetapi timbul persoalan dilingkungan masyarakat saat ini menyangkut pemeliharaan nya. Kondisi infrastruktur jaringan saluran irigasi yang ada Kenagarian Barung-barung Belantai Tengah, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan yang dikerjakan BWSS V Padang pada tahun 2020 terkesan tidak terpelihara.

Apakah tidak anggaran yang disiapkan negara untuk pemeliharaannya..?. Pernyataan tersebut keluar dari mulut salah seorang tokoh masyarakat di kenagarian tersebut.

Nazaruddin Datuak Bandaro sebagai tokoh masyarakat mengatakan, sejak selesai dibangun tahun 2020,  jaringan saluran irigasi disini belum ada sekali pun dilakukan pembersihan atau pemeliharaan.

"Saluran irigasi yang ada dikampung ini dibangun BWSS V Padang selesai tahun 2020, sekarang kondisi saluran irigasi sudah banyak ditutupi rumput-rumput liar," ujar Nazaruddin sebagai Ketua Bamus pada Kamis(28/3/204) di Tarusan, Pessel.

Kami sebagai penerima manfaat tidak tahu dan  jadi bingung, siapa yang harus melakukan pemeliharaan terhadap jaringan saluran irigasi itu, apakah kewenangan pihak Pemkab, Pemprov atau masih berada di dalam kegiatan BWSS V Padang, ulas Nazaruddin.

Tebalnya rumput liar menutupi saluran irigasi itu dikhawatirkan akan menghambat aliran air menuju sawah-sawah masyarakat, bahkan sekarang ada saluran irigasi yang tersumbat, tandasnya.

Kami warga disini sangat berharap kepada pihak yang berwenang dalam melakukan pemeliharaan terhadap jaringan saluran irigasi yang ada di kampung ini, agar segera melakukan pembersihan atau pengerukan terhadap sedimen dan rumput-rumput liar tersebut, pungkasnya.

Sementara, media masih menunggu jawaban konfirmasi dari pihak BWS Sumatera V Padang sebagai pelaksana pembangun jaringan saluran irigasi D.I Sawah Laweh Tarusan tersebut terkait pemeliharaan saluran irigasi dikampung ini.

Hingga berita ditayangkan media masih upaya mengumpulkan data-data dan konfirmasi pihak terkait lainnya.(cr)

Hal ini disampaikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat(PUPR) M.Basuki Hadimuldjono saat meninjau penanganan lokasi pasca banjir pada Senin(11/3/2024) didampingi Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah dan Bupati Pessel Rusma Yul Anwar.

Dikutip dari akun resmi sosial media KemenPUPR, dari 12 Kabupaten yang terdampak banjir, 5 diantaranya menjadi daerah parah dengan Kabupaten Pessel yang terparahnya. Saat ini jalur lintas Sumatera Barat  dari Bengkulu - Painan hingga Padang telah dibuka sudah bisa dilalui kendaraan. Namun, sisa material longsoran dan rumah warga terdampak masih dalam tahap pembersihan.

" Pada jalur ini utamanya ada objek vital pertamina yang rantai retribusi ke kabupaten atau Kota tidak boleh putus. Termasuk ke pelabuhan Teluk Bayur dan pengangkutan CPO dari Bengkulu. Untuk itu saya minta jalan yang terdampak dapat rampung dalam waktu dua minggu," tegas Menteri PUPR Basuki.

Sementara itu, untuk menangani longsor ditepi sungai yang mengikis badan jalan nasional. Kementerian PUPR akan memasang dinding penahan tebing (sheetpile). Kemudian dalam keterangannya, Basuki menyatakan akan melakukan investigasi delapan (8) jembatan gantung di Kab.Pessel.

"Kami akan mensurvei jembatan gantung tersebut, apakah perlu diganti karena rusak berat atau diperbaiki saja. Sedangkan untuk penanganan rumah warga yang rusak masih menunggu pendataan dari BNPB," terang Basuki.

Untuk pemenuhan kebutuhan air bersih warga terdampak bencana, Kementerian PUPR akan segera menyiapkan sumur bor. Hal itu dilakukan sekaligus untuk membantu Pemkab Pessel dalam memulihkan layanan jaringan air bersih PDAM Kota Painan. (cr/**)

"Untuk pekerjaan bronjong tersebut diduga rekanan menggunakan material batu yang tersedia dilokasi aliran sungai batang sako ini," demikian kata salah seorang warga saat dikonfirmasi media pada Sabtu (5/8) di Pessel.

Warga yang tidak ingin namanya disebutkan itu melanjutkan, para pekerja waktu membuat bronjong terlihat sedang mengumpulkan batu-batu yang ada di aliran sungai ini.

Sembari menyusun batu untuk bronjong, para pekerja yang lainnya juga sibuk mengumpulkan batu tersebut, tegasnya.

Saat dikonfirmasi kepada Gustaf Fitrayadi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 2.4 mengatakan kalau batu-batu itu didatangkan dari Indrapura.

"Batunya kita datangkan dari Indrapura dan kawat bronjong tersebut bukan rakitan tetapi pabrikasi," kata Gustaf singkat dihari Selasa (8/8) via telpon 0821-7945-7xxx.

Tetapi saat media menanyakan kepada PPK tersebut terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikatakannya berlokasi di Indrapura itu, hingga berita ini ditayangkan Gustaf belum bisa menjelaskan.

Selain menyangkut material, diduga pada proyek tersebut rekanan disinyalir juga abaikan K3. Pekerja hanya terlihat menggunakan rompi. 

Saat dilokasi terlihat para pekerja bronjong itu tidak menggunakan helm pelindung kepala, sepatu bot, dan sarung tangan. 

Selain itu pelaksanaan pekerjaan terindikasi tidak transparan. Karena, sepanjang jalan nasional yang berada di wilayah kerja PPK 2.4 itu tidak ditemukan keberadaan papan informasi (plang proyek) sebagai media informasi publik.

Hingga berita diterbitkan media masih upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.

MR.com, Pessel|Jembatan gantung yang dikerjakan CV.Pilar Agung Sejahtera(PAS) roboh, katanya diterjang arus sungai yang disinyalir tidak begitu kuat. Namun indikasi kuat robohnya jembatan tersebut, karena saat pekerjaan dilaksanakan tidak sesuai spesifikasi teknis yang ada pada dokumen kontrak.

"Sehingga hasil karya jembatan gantung dari CV. PAS itu disinyalir gagal kontruksi. Sangat tidak berkualitas dan menyebabkan kerugian bagi negara," kata Herman Tanjung, pada Senin (15/5/2023) di Padang. 

Ketua DPD Sumbar LSM Baladika Adhiyaksa Nusantara, Herman Tanjung menilai akibat dari robohnya jembatan gantung itu, negara mengalami kerugian sebesar Rp.523.900.566.09, sesuai biaya yang telah dihabiskan untuk pembangunannya.

Menurut Herman Tanjung, robohnya jembatan gantung itu bukan disebabkan oleh terpaan arus sungai, tetapi memang mutu kontruksi bangunan yang diduga kuat tidak sangat bagus.

Kemudian menurutnya lagi, ambruk atau robohnya jembatan merupakan bukti dari perbuatan jahat sekelompok oknum nakal yang terlibat dalam pembangunan proyek negara tersebut.

"Tidak dipungkiri, kalau ada aroma konsiparsi jahat terjadi disaat-saat pelaksanaannya. Kuat tercium bau busuk persekongkolan jahat antara penyedia jasa kontruksi, konsultan pengawas dengan oknum OPD sebagai pelaksana program pemerintah," ujarnya.

Untuk itu, sebagai perpanjangan tangan dari masyarakat, kita berharap yang selanjutnya surati dan meminta kepada pihak penegak hukum, agar seluruh oknum yang terlibat pada pembangunan jembatan itu untuk bisa diperiksa dan bahkan ditindak, tegas Herman.

"Sesuai dengan amanat UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,," tegasnya lagi.

Meskipun saat ini informasi yang kami dapati pembangunan jembatan gantung kembali dikerjakan. Dan sedang dalam masa pelaksanaannya.

Namun, apakah pembangunan jembatan yang dikerjakan kembali itu sesuai dengan nilai anggaran awal, dan apakah masih mengacu pada Spek teknis yang tertera pada dokumen kontrak awal..?,karena hal ini masih terkait dengan mutu kontruksi yang direncanakan, pungkasnya.

Seorang pengamat pembangunan Sumatera Barat juga menilai pekerjaan jembatan gantung tersebut dalam pengerjaannya diduga tidak sesuai spesifikasi teknis.

"Secara kasat mata terlihat pada pekerjaan abudment. Ada indikasi pekerjaan Abudment terhadap rangka jembatan dikerjakan asal jadi," kata Haryanto ST.MT pada hari yang sama.

Menurut ilmu kontruksi yang dia pelajari di salah satu universitas di Jakarta, Haryanto menjelaskan kesalahan fatal yang terjadi pada proyek tersebut pada pekerjaan tiang beton gantungan kawat Sling jembatan.

"Kedalaman galian untuk tiang diragukan sesuai speks. Dan juga pada pekerjaan pembesian yang dilakukan terindikasi diluar speks teknis," terang Haryanto. 

Disebut tidak sesuai spesifikasi teknis, karena terlihat pada puing jembatan yang ambruk, besi utama yang digunakan berukuran kecil dan mungkin juga besi yang dipakai tidak SNI, ungkapnya.

Kemudian jarak sengkang begol rangka besi terlihat terlalu jauh dan diduga juga tidak sesuai speks teknis. Dikatakannya ini penyebab dugaan jembatan gantung ambruk. Bahkan belum sempat dinikmati masyarakat banyak selama setahun, pungkasnya.

Parahnya, diduga sikap tidak kooperatif dan apatisme juga dibuktikan beberapa pihak yang berkewajiban memberi penjelasan terkait persoalan yang merugikan masyarakat dan negara itu.

Buktinya disaat salah satu tim dari media yang lakukan investigasi mengkonfirmasikan kepada Devitra selaku Kepala Dinas PUPR dan Heri Susilo selaku PPK beberapa waktu yang lalu terkait hal itu sampai berita ini ditayangkan belum bisa berikan jawabannya.

Kemudian, ketika tim dari dari media mencoba menghubungi Mawardi Roska selaku Sekda Kabupaten Pesisir Selatan mengatakan “setahu saya dari laporan yang saya terima bahwa tapak/tungku jembatan gantung tersebut roboh akibat banjir yang meruntuhkan tebing sungai kiri dan kanan” tuturnya singkat.

Sebelumnya, dilansir dari matasumbar.com Ormas Pekat IB Kab.Pesisir Selatan juga menyoroti tajam persoalan jembatan yang ambruk itu.

Tim investigasi Ormas Pekat IB Pessel sempat turun ke lokasi untuk melihat langsung pembangunan jembatan gantung. Setelah diperhatikan secara teliti, diduga bangunan ini dalam pengerjaannya tidak sesuai dengan RAB.

“Sangat kita sayangkan kualitas bangunan jembatan gantung yang di kerjakan CV. PAS yang berlokasi di Talang Medan, Lunang Utara, Kecamatan Lunang ini” demikian Ketua DPD Pekat IB Pessel, Nasution Aldo mengatakan pada Kamis(30/3/2023).

Hingga berita ditayangkan media masih mengumpulkan data-data dan upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.(cr/tim)

Sebelumnya, pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah yang berada dikawasan Bukit Buai, Tapan, Pessel diduga "mangkrak" hingga hampir satu tahun dan perjalanan pembangunan tidak sesuai speks dan teknis.

Hal tersebut disampaikan salah seorang warga setempat yang tidak mau namanya untuk dituliskan pada Rabu(26/4/2023). 

"Pembangunan TPA ini terbengkalai sudah setahun lamanya. Selain itu, kontraktor juga masih banyak meninggalkan hutang piutang khususnya terhadap beberapa masyarakat disini" demikian warga tersebut mengatakan.

Namun meskipun begitu, pihak BPPW Sumbar dan Pemkab Pessel disinyalir tetap sepakat melakukan serah terima pengelolaan aset tersebut pada Kamis, 13 April 2023 di kantor BPPW Sumbar.

Berita terkait: Penyerahan Aset Negara Tidak Diketahui Sekda Pessel, Diduga Ada Persekongkolan Jahat Pada Proyek TPA BPPW Sumbar

Anehnya, serah terima pengelolaan aset hanya diinformasikan melalui sosial media(instagram.red) milik BPPW Sumbar saja, tanpa ada publikasi resmi melalui media massa. Disinyalir tidak banyak masyarakat yang tau kalau TPA itu telah diserahkan pengelolaannya kepada Pemkab Pessel.

Karena, pasca dilakukan penyerahan aset tersebut, diduga sampai sekarang TPA Sampah itu belum bisa difungsionalkan oleh Pemkab Pessel secara optimal sesuai dengan perencanaannya.

Parahnya, bukan hanya masyarakat yang tidak mengetahui, tetapi Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai pamong tertinggi di Kab. Pessel mengaku juga tidak mengetahui adanya serah terima aset negara itu.

"Ya saya belum mengetahui secara pasti. Karena seingat saya pemborong banyak meninggalkan masalah di lokasi pekerjaan,"demikian pengakuan Mawardi sebagai Sekda Kab.Pessel pada Senin(1/5/2023) via telepon 0812-7580-2xxx.

Tetapi pernyataan yang disampaikan Sekda Mawardi tersebut dibantah Kadis Perkimtan LH Pessel Mukhridal sebagai perwakilan dari Pemkab saat serah terima aset itu dilakukan.

Kadis Perkimtan LH Pessel, Mukhridal mengatakan penyerah pengelolaan TPA Bukit Buai tidak ada yang disembunyikan.

"Terkait penyerahan pengelolaan TPA Bukit Buai Tapan tidak ada yang disembunyikan dan sudah dilaporkan kepada Bapak Bupati," ungkap Mukhridal pada Rabu(3/5/2023) via telepon. 

Terkait dengan kondisi bangunan Mukhridal mengakui memang belum tuntas 100 persen dan akan dilengkapi oleh Kementerian PUPR sambil berjalannya operasional TPA Bukit Buai Tapan tersebut.

Kemudian menyangkut ketidaktahuan Sekda Mawardi terhadap proses serah terima aset tersebut. Kadis Perkimtan LH itu mengatakan sudah melaporkannya kepada Sekda.

"Penyerahan pengelolaan aset sudah kita laporkan juga ke pak Sekda, mungkin karena kesibukan Pak Sekda lupa,"demikian kata Mukhridal.

Tidak sinkronisasinya pernyataan Kadis Perkimtan LH Mukhridal dengan Sekda Mawardi, ditambah "bungkamnya" Indri Kurnia selaku PPK pada pelaksanaan pembangunan TPA Sampah itu, membuat kecurigaan publik semakin kuat pada proyek TPA persekongkolan jahat yang rugikan uang negara, ungkap Mahdiyal Hasan,SH pada Jum'at (5/5/2023) di Padang.

Menurut Mahdiyal sebagai Aktivis Anti Korupsi Sumbar, untuk bisa dilakukan serah terima Barang Milik Negara (BAN) harus disertakan dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan(BAPP)nya. 

"BAPP merupakan dokumen legalitas untuk dijadikan sebagai bahan bukti pekerjaan telah selesai dikerjakan sesuai dengan kontrak yang kemudian layak untuk diserahkan kepada penerima manfaat yang tertuang dalam PP No 27 Tahun 2014 dan aturan lainnya.," ujarnya lagi.

Ada ketidak harmonisan hubungan tercium antara Sekda dengan Kadis Perkimtan LH. Karena, sebagai atasan dan bawahan, tidak mungkin Sekda tidak mengetahui informasi adanya serah terima aset yang diwakilkan Kadis Perkimtan LH Mukhridal sendiri, katanya.

"Atau mungkin mereka sengaja membuat skenario management konflik, agar mereka bisa membohongi publik kalau pekerjaan itu tidak diterima Pemkab karena ada masalah," imbuhnya.

Tetapi diam-diam mereka diduga sepakat untuk tetap melakukan serah terima pengelolaan aset dengan catatan perbaikan dilakukan sambil berjalannya operasional TPA tersebut, seperti yang disampaikan Mukhridal, ujar Mahdiyal.

Pembangunan yang belum selesai 100 persen, menurutnya belum bisa dilakukan serah terima. Sebab, tindakan tersebut disinyalir kangkangi PP No. 27 Tahun 2014 Tetang pengelolaan barang milik negara.

" Aset negara diserahkan harus sesuai SOP, kondisi barang atau bangunan siap difungsionalkan dengan optimal. Kalau tidak demikian diduga ada persekongkolan jahat yang rugikan negara," cecarnya.

Masyarakat berharap kepada Aparat Penegak Hukum(APH) untuk melakukan penyidikan terkait adanya dugaan persekongkolan tersebut,agar supremasi hukum benar dapat ditegakkan, pungkasnya.

Hingga berita diterbitkan media masih upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.(cr)

MR.com, Pessel| Diduga ada persekongkolan jahat pada proyek pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah yang berlokasi dikawasan Bukit Buai Tapan, Kab.Pesisir Selatan(Pessel).

Disinyalir, penyerahan pengelolaan aset negara dari pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten Pessel dilakukan secara tidak terbuka oleh BPPW Sumbar dengan Pemkab Pessel pada Kamis,13 April 2023 tahun lalu.

Ada apa pada pembangunan TPA itu, mengapa pihak BPPW Sumbar bersama Pemkab Pessel terkesan tertutup saat melakukan serah terima aset negara tersebut?.

Ini disampaikan Ketua Komisariat Wilayah Sumatera Barat Lemabaga Missi Reclasseering Republik Indonesia (LMR RI), Ir.Sutan Hendy Alamsyah pada Rabu(3/5/2023) di Padang.

"Seharusnya serah terima pengelolaan aset ini menjadi berita besar yang membanggakan bagi BPPW Sumbar. Karena, BPPW Sumbar telah berhasil memberikan infrastruktur yang sangat bermanfaat bagi masyarakat Pessel," ujarnya.

Berita terkait: Ada apa..? Diduga, Serah Terima Pengelolaan Aset Negara Oleh BPPW Sumbar Tidak Diketahui Bupati dan Sekda Kab. Pessel 

Sebab, infrastruktur yang mereka bangun dengan uang rakyat itu, saat penyerahannya kembali kepada rakyat harus dengan kondisi yang sempurna dari segi mutu dan segi lainnya, tegas Sutan.

Kata Sutan, mengapa serah terima tersebut mesti mereka lakukan dengan secara diam-diam dari masyarakat, kalau tidak ada sebab nya. Istilahnya "tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api".

Karena sebelumnya kata Sutan lagi, banyak pemberitaan miring yang dipublikasi media-media. Ramai pemberitaan terkait pelaksanaan pembangunan TPA yang diduga berjalan tidak sesuai speks teknis dan masalah-masalah non teknisnya, cecarnya.

Selanjutnya menurut Sutan, mungkin tujuan mereka melakukan serah terima pengelolaan aset tersebut secara diam-diam, agar tidak ada kegaduhan lagi dilingkungan masyarakat."Selain itu, tujuan mereka lagi, supaya laporan kepada pimpinan mereka di pusat kondisi pekerjaan terkesan aman dan kondusif untuk pembangunan di Sumbar".

"Tetapi dengan cara mereka yang kesannya tidak profesional seperti ini, bisa menjadi batu sandungan bagi mereka sendiri. Sebab ada dugaan serah terima dilakukan dengan kondisi fisik bangunan yang belum selesai 100 persen yang disertai masalah non teknisnya" beber Sutan Hendy.

Ditambah lagi dengan pengakuan Sekda Kab.Pessel Mawardi beberapa waktu lalu kalau dia tidak mengetahui persis acara serah terima tersebut.

"Ya saya belum mengetahui secara pasti. Karena seingat saya pemborong banyak meninggalkan masalah di lokasi pekerjaan,"demikian pengakuan Mawardi pada Senin(1/5/2023) via telepon 0 812-7580-2xxx.

Silahkan tanyakan ke Kepala Balai PPW Sumbar, bapak Kusworo Darpito, karena saya tidak ingat dan saya juga tidak mengetahuinya secara jelas, tutupnya.

Media pun melakukan konfirmasi via telepon kepada Kepala BPPW Sumbar tersebut menyangkut apa yang disampaikan Sekda Mawardi itu. Tetapi meskipun sudah dibaca beliau, disinyalir Kusworo enggan menanggapinya.

Bahkan waktu dikonfirmasi kepada Mukhridal sebagai perwakilan dari Pemkab Pessel yang menjabat Kepala Dinas Perkimtan LH saat serah terima dilakukan. Sampai berita diterbitkan Mukhridal belum bisa menjawab konfirmasi media.

Sebagai salah lembaga yang tercatat pada lembaran negara, LMR RI akan melakukan pengawasan terhadap seluruh pelaksanaan proyek negara termasuk proyek TPA ini.

"Untuk persoalan TPA ini, kita akan berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum agar benang merah dari persoalan terungkap demi terwujudnya supremasi hukum," tegas Sutan.

Kemudian kita berharap kepada Menteri PUPR, Bapak Basuki Hadimuljono  supaya Sumatera Barat dapat menjadi perhatian khusus. Atau melakukan evaluasi terhadap struktur organisasi BPPW Sumbar yang beberapa tahun belakangan kerap dilanda masalah, pungkasnya.

Sementara sampai berita ditayangkan, PPK Indri Kurnia, ST.MT, MSc masih belum mau atau diduga enggan menjawab konfirmasi media.

Media masih melakukan upaya mengumpulkan data-data dan konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya sampai berita ini ditayangkan.(cr)

MR.com, Pessel| Terkait dugaan "mangkraknya" pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah di Kawasan Bukit Buai Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumbar. Menurut informasi, pengelolaan aset negara tersebut sudah diserahkan BPPW Sumbar kepada Pemerintah Kab. Pesisir Selatan (Pemkab Pessel).

Serah terima dilakukan pada hari Kamis(13/4/2023) lalu bertempat di kantor Balai Pelaksana Pemukiman Wilayah Sumatera Barat (BPPW Sumbar) yang turut dihadiri beberapa pihak dari kedua instansi tersebut.(Sumber Sosmed Instragram BPPW Sumbar.red)

Penyerah pengelolaan aset negara itu ditandai dengan penandatanganan oleh Kepala BPPW Sumbar Kusworo Darpito dan Kepala Dinas Perkimtan LH  Mukhridal sebagai perwakilan dari Pemkab Pessel.

Berita terkait: Disinyalir Pembangunan TPA Tapan "Mangkrak", Rocky Adam Sebutkan BPPW Sumbar Sudah Bayar Penuh Kontraktor 

Tetapi apakah penyerahan aset negara itu turut diketahui Bupati Rusma Yul Anwar ataupun Sekda Kab.Pessel Mawardi..?. 

Sebab saat media mengkonfirmasikan kepada Mawardi sebagai Sekda Kab.Pessel perihal penyerahan aset negara itu.

Disinyalir, Sekda Mawardi tidak mengetahui adanya proses serah terima aset tersebut. Karena Sekda sendiri mengatakan kurang mengetahui informasi tersebut.

"Saya kurang tau pasti, coba konfirmasi sama Kepala Dinas PUTR Pessel Devitra," katanya seraya kirimkan nomor kontak Kadis tersebut, pada Ahad(30/4/2023) via telepon.

Kemudian media pun melakukan konfirmasi via telepon kepada Devitra hari itu juga. Sudah beberapa kali dihubungi ke nomor kontaknya 0811-6602-xxx, Kadis tersebut tidak menjawab, padahal telepon menandakan terhubung. 

Tidak sampai disitu, selanjutnya media mengupayakan konfirmasi melalui pesan singkat via WhatsAppnya, tetapi masih belum dibalas oleh Kadis Devitra.

Sebelumnya, media juga telah mengkonfirmasikan kepada Rocky Adam selaku Kepala Satker Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Wilayah Sumbar. 

Menyangkut serah terima bangunan TPA ke Pemkab Pessel, Rocky mengatakan serah terima bangunan dengan Pemkab Pessel masih dalam proses.

Namun, Indri Kurnia, ST.MT, MSc, sendiri selaku PPK saat dikonfirmasi terkesan bungkam. Bukankah seharusnya informasi yang lebih lengkap mestinya dimiliki oleh PPK tersebut. Karena, sering berinteraksi dengan rekanan dan konsultan pengawas diwaktu pembangunan TPA itu sedang berlangsung.

Lain hal dengan dengan Kepala BPPW Sumbar Kusworo Darpito. Kusworo tidak menjawab langsung perihal serah terima aset tersebut. Tetapi Kusworo seakan beri kode dengan mengatakan apakah media tidak mengikuti Instagram BPPW Sumbar.

Terkait kondisi fisik bangunan yang diduga tidak bermutu menjadi penyebab Pemkab Pessel tidak mau menerima aset tersebut beberapa waktu lalu.

Kusworo Darpito menjawab dengan mengatakan kerusakan bangunan karena ada yang merusaknya.

"Info dari mana Pemkab enggan menerima, info dari mana bangunan tidak memiliki mutu yang bagus, kerusakan karena ada yang merusak, mestinya hal ini yang perlu jadi perhatian," tegas Kepala Balai PPW Sumbar itu.

Serah terima aset negara kepada Pemkab Pessel terkesan tidak terbuka seluas-luasnya untuk publik. Karena, diduga tidak ada dipublikasikan secara luas melalui pemberitaan media cetak, Elektronik ataupun siber.

Hanya melalui sosial media Instagram yang notabene hanya dapat diketahui apabila mengikuti sosmed BPPW Sumbar saja.

Ada indikasi main "kucing-kucingan" terhadap informasi serah terima aset tersebut dengan masyarakat luas. Bahkan mungkin juga dengan Bupati ataupun Sekda Kab.Pessel sendiri.

Apabila memang sudah dilakukan penyerahan aset negara itu secara resmi oleh BPPW Sumbar kepada Pemkab Pessel. Artinya, bangunan TPA itu pun seharusnya sudah bisa dimanfaatkan oleh Pemkab.

Tetapi diduga tidak demikian adanya. Bahkan, masyarakat yang tinggal berdekatan dengan kawasan TPA mengatakan kalau pekerjaan terbengkalai sudah setahun, kata salah satu masyarakat setempat Rabu(26/4/2023) waktu lalu.

Dan menurut mereka juga TPA belum bisa difungsikan untuk pengelolaan sampah, karena menurut penilaian mereka belum layak untuk dipakai secara optimal.

Faktanya, masyarakat setempat mengatakan sampai saat sekarang belum pernah ada sekalipun kegiatan dikawasan TPA tersebut oleh Pemkab dalam mengelola sampah, bahkan bangunan fisiknya pun sudah banyak yang rusak.

Hal tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan asumsi liar dilingkungan masyarakat luas, khususnya Sumbar. Sebab, dengan kondisi bangunan TPA yang diduga kuat belum sepenuhnya selesai tetapi sudah diterima oleh Pemkab Pessel, dan ternyata belum juga difungsionalkan.

Bagaimana menurut pendapat pihak pengamat pembangunan dan hukum perihal proses serah terima yang terkesan tertutup untuk publik itu..?.

Hingga berita diterbitkan, media masih upaya mengumpulkan data-data dan konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.(cr)

Namun, sebagai pelaksana teknis dari program pemerintah, Balai Pelaksana Pemukiman Wilayah Sumatera Barat (BPPW Sumbar) terindikasi gagal dalam melaksanakan tugasnya menuntaskan pembangunan TPA itu.

Pasalnya, sampai saat sekarang pembangunan TPA yang menghabiskan uang negara 22 miliar itu tidak kunjung selesai dan belum bisa dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten pesisir Selatan sebagai penerima manfaat.

Diduga, banyak masalah yang menyelimuti proses pembangunan TPA tersebut, sehingga pembangunan disinyalir terhenti dan terbengkalai alias mangkrak. 

Selain itu, ada cerita miris terkuak dari masyarakat sekitar. Yaitu ada dugaan PT.Noviculla Indah Persada sebagai kontraktor pelaksana meninggalkan aib dilingkungan masyarakat setempat.

Menurut informasi, perusahaan tersebut banyak meninggalkan hutang. Hutang makan dan hutang material. Hal ini disampaikan seorang warga setempat yang namanya tidak ingin untuk disebutkan.

" Pembangunan TPA ini terbengkalai sudah setahun lamanya. Selain itu, kontraktor juga masih banyak meninggalkan hutang piutang khususnya terhadap beberapa masyarakat disini" kata warga itu pada Rabu(26/4/2023) di Tapan.

Hutang yang ditinggalkannya berupa upah tukang dan pekerja, belanja material dan biaya makan mereka sehari-hari, yang diperkirakan mencapai 400 juta, pungkasnya.

Lain pihak, saat dikonfirmasi kepada Kepala Satker Pelaksana Prasarana Pemukiman Wilayah Sumbar, Rocky Adam terkait hal tersebut.

Rocky Adam mengatakan, pekerjaan sudah selesai 100 persen dan sudah membayar semua ke Kontraktor.

"Pekerjaan sudah 100 persen, tapi kontraktor(PT.Noviculla Indah Persada) tidak melakukan pemeliharaan. Sehingga jaminan pemeliharaan kami cairkan dan kontraktor sudah di blacklist," kata Rocky pada Ahad(30/4/2023) via telepon.

Masalah hutang piutang kontraktor dengan masyarakat, Rocky mengatakan tidak mengetahuinya, karena itu urusan kontraktor dengan masyarakat setempat, tegasnya.

Menyangkut serah terima bangunan TPA ke Pemkab Pessel, Rocky mengatakan serah terima bangunan dengan Pemkab Pessel masih dalam proses.

Selain itu, media juga melakukan konfirmasi kepada Kepala Balai PPW Sumbar, Kusworo Darpito dan PPK Indri Kurnia, ST.MT, MSc, PPK Pengembangan PLP (Proyek TPA Tapan-red) via telepon dihari yang sama. Namun, kedua pihak tersebut belum bisa memberikan penjelasannya.

Juga kepada Sekda Pemkab Pessel, Mawardi yang kemudian mengarahkan kepada Kepada Dinas PUTR Pessel, Devitra. Namun juga sama, Devitra saat dihubungi via telepon belum menjawab konfirmasi media.

Menurut pengakuan Kepala Satker, pekerjaan sudah dibayarkan penuh ke kontraktor, tetapi fakta dilapangan mengatakan bangunan belum bisa dimanfaatkan karena terbengkalai, ada apa sebenarnya?

Hingga berita diterbitkan media masih menunggu jawaban dan upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.(cr/tim)

Namun sebaik apapun kinerja perangkat bupati tersebut. Akan selalu ada kontroversi dari berbagai pihak yang menghiasi terhadap perjalanan pelaksanaan program-program bupati itu.

Salah satunya, kontroversi terjadi pada pekerjaan rehabilitasi jalan paket 3 dengan sumber Dana Alokasi Umum (DAU) APBD TA 2022 Pemkab Pessel. 

Berawal dari selisih harga HPS dengan harga terkontrak sangat kecil dan pihak-pihak terkait terkesan menutup rapat-rapat seluruh informasi terhadap pelaksanaannya.

Sebab itu, saat ini proyek jalan DAU yang dilaksanakan pada tahun 2022 lalu, yang digadang-gadang dapat mendongkrak ekonomi masyarakat dan PAD Pemkab Pessel itu tengah menjadi perhatian publik.

Ada masyarakat menilai kinerja Dinas PUPR Pessel patut di apresiasi, apabila pekerjaan tidak ada indikasi kecurangan terjadi. "Kita sebagai masyarakat apresiasi kinerja Dinas PUPR Pessel pada proyek DAU tersebut," kata Ir. Indrawan, Sabtu(4/2/2023) di Padang.

Keberhasilan Pemkab Pessel Realisasikan DAU Pada Pekerjaan Infrastruktur Jalan Patut di Apresiasi

"Apabila dalam pelaksanaannya tidak ada dugaan terjadi kecurangan. Baik secara administratif ataupun secara pelaksanaan fisiknya, yang sudah pasti berdampak terhadap mutu dan kualitas pekerjaan," ujar Indrawan.

Sebagai pengamat pembangunan di Sumatera Barat, Indrawan mengatakan demikian, karena tidak ada lagi penyebab-penyebab atau alasan rekanan untuk berbuat curang pada pelaksanaannya.

Katanya, dari segi nilai yang telah disepakati, menurutnya, sangat bagus. Sebab, jarang sekali, bahkan bisa dikatakan belum pernah terjadi dalam berapa dekade turunan harga penawaran hanya kurang dari dua(2) persen dari HPS.

Dijelaskannya, diketahui dari LPSE Pessel, Pagu awal Rp7.892.460.000,00, kemudian turun menjadi HPS Rp.7.892.435.842,00, dan harga terkontrak menjadi Rp7.800.831.502,77, dan dimenangkan PT Sadewa karya Tama.

Tetapi ada sedikit kejanggalan terhendus. Kejanggalan terjadi pada informasi terkait pelaksanaan pada proyek tersebut yang terkesan sengaja disembunyikan pihak-pihak terkait.

Seperti informasi titik ruas yang dikerjakan, nama perusahaan konsultan pengawas dan waktu masa pelaksanaannya. Mungkin, bagi sebagian masyarakat tidak mempedulikan hal itu.

Namun, bagi masyarakat dengan notabene sebagai penyedia jasa kontruksi atau yang memahami aturan dalam pelaksanaan proyek negara, wajar mempertanyakannya, tutur Indrawan.

Jadi keterbukaan informasi publik itu sangat penting dan harus dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait pada pelaksanaan proyek tersebut, ujarnya.

"Karena, selain dapat mempengaruhi asumsi atau dugaan negatif publik, juga Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu amanat undang-undang yang diterbitkan melalui UU No. 14 tahun 2008," terangnya lagi.

Jadi masyarakat sangat berharap kepada pihak rekanan, PPTK,PPK sampai Kepala Dinas PUPR Pessel untuk terbuka terhadap informasi tersebut, agar program Pemkab Pessel tidak dinodai dengan tanggapan miring publik terhadap kinerja Bupati saat ini, pungkasnya.

Hingga berita diterbitkan, media masih menunggu jawaban konfirmasi media dari PPTK,PPK dan Kepala Dinas PUPR Pessel.(cr)

MR.com, Pessel| Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Pemkab Pessel) patut jadi contoh oleh Kabupaten atau Kota lainnya di Sumatera Barat dalam melaksanakan program mereka di bidang infrastruktur.

Karena, dalam membelanjakan APBD di bidang pembangunan atau rehabilitasi infrastruktur, Kab. Pessel bisa dikatakan berhasil. Berhasil dalam arti, dana yang digunakan setara dengan hasil yang diharapkan.

Tetapi keberhasilan Pemkab Pessel tidak terlepas dari kepiawaian personil yang ada di Dinas PUPR nya. Salah satu keberhasilan Dinas PUPR Pessel terbukti pada pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Paket 3 (DAU), APBD TA 2022.

Proyek dengan Pagu awal Rp. 7.892.460.000,00, kemudian turun menjadi HPS Rp. 7.892.435.842,00, dan akhirnya harga terkontrak disepakati menjadi Rp.7.800.831.502,77, dan dimenangkan PT. Sadewa karya Tama.

Kalau diperhatikan, harga terkontrak tidak sampai turun dia(2) persen dari pagi awal. Proyek rehabilitasi jalan tersebut mulai dikerjakan pada bulan November, dan saat ini proyek itupun sudah selesai dengan hasil yang memuaskan.

Ditangan Kabid Bina Marga, Mulyandri pelaksanaan proyek DAU berjalan mulus tanpa ada hambatan yang berat. Katanya, pekerjaan rehabilitasi jalan itu sudah selesai atau sudah di PHO.

"Kondisi jalan kabupaten yang dikerjakan PT.Sadewa Karya Tama itu sudah kembali bagus dengan mutu dan kualitas sangat baik," sebut Mulyandri pada Kamis(2/2/2023) di Padang.

Pekerjaan rehabilitasi ada beberapa ruas, dan ruas jalan yang dikerjakan pun cukup banyak tersebar di Kab.Pessel, hingga  saya lupa untuk mengingatnya kembali setiap ruasnya,"tutur Mulyandri.

"Meskipun rekanan bekerja di bulan-bulan yang sering terjadi hujan, tetapi disinyalir itu tidak menjadi penghalang yang berat bagi rekan," kata Kabid tersebut.

Buktinya, pekerjaan sudah selesai dengan tidak mengenyampingkan mutu dan kualitas jalan, pungkasnya.

Hingga berita diterbitkan, media masih upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.(cr)

Selain longsor, menurut informasi masyarakat sekitar, hujan lebat juga mengakibatkan meluapnya sungai Batang Sako di Indopuro, Pessel.

Akibat longsor, antrian kendaraan mengular disepanjang jalur itu menunggu selesainya pembersihan badan jalan yang tertibun material longsor.

Karena jalur yang tertimbun merupakan salah satu wilayah kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II(PJN Wil II) Sumbar. Saat media mengkonfirmasikan kepada Gustaf  Abdullah selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari PJN Wil II Sumbar via telepon.

Gustaf mengatakan akan segera melakukan pananganan pada badan jalan yang tertimbun material tersebut.

Hingga berita diterbitkan media masih upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.(cr)

MR.com, Pessel|Rasa cemas yang tidak terkira merundung segenab keluarga Safri, kegelisahan lelaki paruh baya ini sangat jelas tersirat dari raut wajahnya, begitupun dengan sang istri Yeni.

Seperti biasa, Roza Yuliani (16 Tahun) Siswi kelas 10 SMA Negeri 1 Bayang ini pergi ke sekolah. Namun semenjak Selasa (11/01) hingga hari ini Roza tidak pulang kerumah, menghilangnya sang buah hati, bak ditelan bumi dan tidak ada kabar berita ini telah dilaporkan ke pihak kepolisian (Polsek Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan) pada Rabu 12/01/2022. 

Kepada media, Junaidi (paman dari Roza) menyampaikan, sebelum kejadian ini tidak ada hal yang mencurigakan dari tindak-tanduk Roza, dan kami pun telah menghubungi teman-teman sekolah Roza, ungkapnya di Padang (14/01/2022).

"Semenjak Selasa sore/senja (11/01) hingga sekarang ini Telepon selulernya tidak aktif lagi. Dan dari informasi terakhir yang dihimpun, Roza yang masih menggunakan seragam sekolah terlihat menaiki mobil MIA Trafel jurusan Padang - Pessel"

Biodata

Nama : Roza Yuliani

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 16 Tahun

Sekolah : SMA Negeri 1 Bayang. Kelas 10.
Alamat : Kec.Bayang Kanagarian Gurun Panjang Teluk Bakuang Gunung Cerek, Kab.Pessel.

Ciri-ciri :

Tinggi  Badan sekitar 145 cm, 

kulit hitam manis, badan agak berisi.

Jika melihat/mengetahui keberadaan Roza mohon menghubungi kami:

Putri: 085363475729

Rani: 082389287065

Junaidi : 082339582018

Kami sangat memerlukan perhatian dan bantuan sanak saudara, Terimakasih.

(dn**)