Mitra Rakyat

Puncaknya terjadi pada hari kamis 15 Juli 2021, ada pemukulan yang dilakukan oknum anggota Satpol PP Pemkab Goa terhadap ibu hamil dan kasusnya berujung diproses secara hukum oleh pihak Kepolisian Resort Goa Sulawesi Selatan.

Menyikapi hal tersebut untuk tidak terjadi lagi peristiwa yang hanya menyakiti nurani masyarakat  ,Tubagus Rahmad Sukendar selaku Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara & Pengawas Anggaran RI ( BPI KPNPA RI ) meminta semua pihak dapat menahan sabar dan menahan diri dalam menghadapi PPKM Darurat yang diperpanjang waktunya sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021.

Tb Rahmad juga mengimbau aparat pemerintah untuk melakukan pendekatan humanis terhadap masyarakat dalam menegakkan aturan PPKM Darurat.

Dia juga mengajak masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah, terutama saat penerapan PPKM Darurat guna mencegah lonjakan kasus Covid-19.

“Dalam kondisi yang sulit seperti saat ini, pemerintah bersama rakyat harus bekerja sama mencegah penularan virus corona. Hindari gesekan di lapangan saat menegakkan aturan PPKM Darurat,” kata Tb Rahmad Sukendar, Sabtu (17/7/2021) di Jakarta.

Ketum BPI KPNPA RI  meminta kepada semua elemen masyarakat, mulai dari para ulama ,tokoh Lintas Agama , elit politik dan masyarakat untuk bisa meluangkan waktu dengan melakukan doa bersama memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

"Agar segera membebaskan Indonesia dari segala bencana, khususnya wabah Covid-19 yang sekarang mengganas penularan nya," tuturnya.

Semoga saja dengan kekuatan doa dari seluruh masyarakat wabah Covid-19 dapat segera dikendalikan dengan berbekal keyakinan dan semua pihak saling mendukung dalam menghadapi kondisi sulit saat ini, harap Tubagus.

“Kita menyadari pandemi Covid-19 yang panjang ini bisa membuat lelah dan stress, tetapi yakinlah kita bisa melalui tantangan berat ini apabila tetap bersatu dan saling membantu,” ujarnya.

Dalam kondisi darurat seperti sekarang, lanjut Tb Rahmad Sukendar, tentunya diperlukan kearifan dan saling pengertian, baik dari aparat maupun masyarakat, demi keselamatan bersama.

“Aparat harus menempuh pendekatan humanis dalam menegakkan aturan PPKM Darurat yang memang ketat. Di sisi lain, masyarakat harus memahami bahwa kondisi saat ini darurat dan diperlukan tindakan yang luar biasa,” ungkapnya.

Sejak penerapan PPKM Darurat dimulai 3 Juli lalu dan sekarang ada diperpanjang menjadi tanggal 2 Agustus 2021 ,Tb Rahmad Sukendar mengamati banyak nya informasi di media sosial mengenai benturan terjadi antara aparat dan masyarakat di saat penegakan hukum di terapkan di lapangan.

Ketum BPI KPNPA RI juga mengimbau agar masyarakat tidak termakan isu dan berita bohong alias hoax terkait PPKM Darurat, apalagi menyebarkan hoax melalui media sosial atau whatsapp.

Tubagus mengimbau,“Saat ini, banyak informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Waspada, jangan sampai termakan hoax, carilah informasi dari sumber-sumber yang terpercaya,”.

Mengenai PPKM Darurat, Tb Rahmad Sukendar menilai perlu ditinjau ulang apabila dinilai tidak efektif mengendalikan Covid-19 yang kini diperparah dengan merebaknya varian Delta.

“PPKM Darurat jika perlu ditinjau ulang apabila penularan Covid-19 tidak terkendali dan justru menyusahkan rakyat. Kita percaya Presiden Jokowi akan mengambil upaya terbaik demi keselamatan bangsa,” ujarnya.

Dia juga mengajak semua pihak untuk mematuhi protokol kesehatan dan selalu berbahagia agar imunitas tetap prima. Tb Rahmad Sukendar juga meminta kepada Para Elit Politik untuk tidak memberikan komentar yang membikin suasana menjadi gaduh dan panas dimasyarakat.

"Marilah kita semua bisa menahan diri dan saling menyadari bahwa dimasa sulit seperti ini butuh kebersamaan untuk  menghadapi pandemi Covid 19 tanpa ada saling tuduh dan curiga mencurigai," ucap Ketum BPI KPNPA RI itu.

Dan mari kita rapatkan barisan untuk memberikan suasana yang teduh dan tenang sehingga terjalin komunikasi yang baik antara elit politik , pemerintah dan masyarakat dalam upaya mencegah penularan  Corona di Nusantara, ucapnya lagi.

 “Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kekuatan,serta kesabaran dalam menjalani keseharian dimasa pandemi ini dan penting saat inih Persatuan Indonesia, kita harus saling gotong royong, Stop Nyinyir dan Bullyng . Kita harus bergotong royong, saling asah, saling asuh, saling asih dan yang utama saling bekerjasama dan juga berbagi untuk sesama, pungkasTb Rahmad Sukendar.

MR.com,Jakarta-Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara & Pengawas Anggaran RI (BPI KPNPA RI) melalui Ketua Umum Tubagus Rahmad Sukendar menyampaikan kepada awak media terkait PPKM Darurat yang masih menjadi krusial dan menakutkan di lingkungan masyarakat.

"Dimana masih banyak terjadi perselisihan antara petugas dengan masyarakat disaat operasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dilaksanakan,"demikian Tubagus Rahmad Sukendar mengatakan, Kamis(15/7/2021) di Jakarta.

Meningkatnya angka kasus masyarakat yang terpapar covid beberapa waktu terakhir ini menandakan kalau virus tersebut memang sulit untuk dilumpuhkan, kata Tubagus.

Sejak awal PPKM Darurat diberlakukan, Tb Rahmad Sukendar sudah mengingatkan kepada petugas melalui beberapa media online. Didalam menjalankan tugas diharapkan agar bertindak secara humanis tanggalkan sifat arogansi yang efeknya akan membuat masyarakat menjadi antipati terhadap pemerintah.

"Dikarenakan banyaknya petugas  bawahan yang tidak mentaati aturan yang sudah di sampaikan pimpinan nya dan saat ini sudah sangat banyak masyarakat yang kondisinya sangat sulit akibat pandemi, dan PPKM Darurat membuat masyarakat yang mencari nafkah dengan mengandalkan pemasukan harian, menjadi semakin kesusahan. Maka penting sekali agar petugas lebih sensitif ketika mengingatkan pelanggar," ungkap Tb Rahmad Sukendar.  

" Kepada rekan- rekan awak media bisa menyampaikan informasi kepada masyarakat dengan cara yang lebih santai agar bisa meringankan pikiran dan memberi kesejukan terhadap perasaan mereka," sebutnya.

Kemudian kepada pemerintah agar dapat menerjunkan para relawan yang tergabung dalam Satuan Tugas(Satgas) Covid19 ke pemukiman masyarakat, yang bisa berikan pemahaman terhadap ganasnya wabah ini, tandasnya.

" Serta bisa mensosialisasikan cara-cara mengatasi dan memutuskan mata rantai penyebaran virus tersebut,".

Perselisihan yang kerap terjadi antara masyarakat dengan Tim satgas, menurut Tubagus, karena adanya miskomunikasi." Dengan kondisi pademi sekarang sangat berdampak terhadap perekonomian mereka, sementara pemerintah dalam memerangi virus ini harus melakukan langkah PPKM dilingkungan masyarakat,".

" Artinya semua kebiasaan masyarakat harus dibatasi, apalagi yang menyebabkan kerumunan. Sementara mereka harus memenuhi kebutuhan keluarga mereka," ucapnya Ketum BPI KPNPA RI itu.

Tb Rahmad Sukendar meminta petugas, baik dari institusi Polri, TNI, maupun Satpol PP, untuk mengedepankan pendekatan humanis dan memberikan rasa aman , nyaman tanpa harus menakuti atau menjadi ketakutan kepada masyarakat saat di saat bertugas memberi peringatan dalam upaya memberikan kesadaran masyarakat terhadap betapa penting nya Prokes Covid 19 diterapkan di lingkungan keluarga.

Ketua Umum.BPI KPNPA RI tersebut mengingatkan kepada para petugas harus mengetahui sektor-sektor yang seharusnya mendapatkan prioritas dalam penyekatan terkait PPKM Darurat ini

"Petugas harus memahami sektor-sektor esensial, non esensial dan kritikal. Berdasarkan Inmendagri No 15/ tahun 2021, pekerja di bidang esensial dan kritikal boleh melewati penyekatan PPKM Darurat. Apabila petugas memahami dengan benar aturan pelaksanaan PPKM Darurat, keributan bisa dihindari. Khususnya jika melibatkan personel TNI, Polri, temasuk juga Paspampres," jelasnya.

Jika petugas menemukan masyarakat melakukan pelanggaran, Sosok tokoh muda yang juga menjabat Ketua Garda Inti Pendekar Paguron Jalak Banten Nusantara ( PJBN ) asal dari Banten itu mengatakan penindakan harus dilakukan secara tegas namun  humanis. 

"Boleh saja penindakan dilakukan, termasuk penangkapan. Tapi harus dipastikan dahulu jika hal tersebut merupakan langkah terakhir. Tetap utamakan pendekatan humanis, agar masyarakat tidak merasa takut dan tertekan dalam kondisi yang saat ini sangat sulit. Di sinilah sensitivitas dibutuhkan. Tindakan tegas bisa dilakukan petugas jika ada situasi yang membahayakan," tuturnya.

Ketua Umum BPI KPNPA RI ini mengingatkan, bila petugas kaku dan mengingatkan warga secara kasar dalam pelaksanaan PPKM Darurat, akan timbul narasi yang kurang baik bagi pemerintah. Untuk itu, petugas tidak bisa hanya melihat pelaksanaan PPKM Darurat dari kaca mata hitam dan putih saja.

"Memang benar penertiban PPKM Darurat memerlukan ketegasan agar masyarakat mematuhi aturan. Sehingga penyebaran Corona tidak semakin masif. Tapi di sisi lain, kita harus memikirkan bagaimana kondisi masyarakat, khususnya yang berada di kelas bawah. Ada atau tidak ada PPKM Darurat, mereka tetap harus bekerja untuk menafkahi keluarganya. Dan ingat, tidak semua jenis pekerjaan bisa work from home," katanya.

"Ada banyak orang yang terpaksa tetap harus keluar rumah agar mendapatkan penghasilan. Kita lihat di media sosial juga sudah mulai banyak pandangan negatif akibat ketidakpekaan petugas saat melakukan penertiban dalam pelaksanaan PPKM Darurat. Hal ini harus dihindari," ujar Tb Rahmad Sukendar

Ia pun meminta pimpinan TNI/Polri dan Kepala Daerah memberikan pemahaman lebih mendalam kepada petugas pelaksana penertiban PPKM Darurat di lapangan. Menurutnya, petugas harus selalu diingatkan supaya mengedepankan unsur humanis saat berhadapan dengan masyarakat.

"Jangan gunakan kekerasan kepada warga, baik itu lisan maupun fisik dalam setiap operasi terkait PPKM Darurat. Kalau pertikaian terus menerus terjadi saat adanya penertiban, PPKM bukan tidak mustahil bisa gagal dan justru menjadi bumerang bagi pemerintah," tuturnya.

Untuk itu, Tb Rahmad Sukendar memberikan apresiasi terhadap aksi humanis petugas dari Kepolisian dan Satpol PP Pemda, seperti yang dilakukan Kapolsek Pulogadung, Kompol Beddy Suwendi, saat sidak ke Terminal Pulogadung, Jakarta Timur.

Kompol Beddy Suwendi diketahui menemukan masih ada pedagang yang tetap buka melebihi batas jam operasi.

"Tapi, beliau tidak membentak, dan mengingatkan pedagang secara baik-baik. Bahkan Kompol Beddy membeli sebagian dagangan pedagang yang terjaring operasi, agar mereka mau menutup lapaknya. Ini pendekatan yang sangat baik," dan juga seperti terlihat di youtube yang viral dimasyarakat ada  sosok  Agus Syach Kasatpol PP Kota Bogor yang dengan sangat humanis dan sopan mendatangi lapak para pedagang untuk patuhi prokes covid 19 dan tidak serta merta melarang pedagang buka sampai waktu malam hari dengan syarat tidak memberi makan ditempat dan bagi masyarakat yang ingin makan di warung nya , cukup dengan membeli dan bungkus take way dan Agus juga juga memberikan bantuan sembako terhadap pedagang yang ia datangi di kota Bogor

Apresiasi dan dukungan terhadap sikap petugas yang menjalankan PPKM Darurat  bisa menjadikan contoh yang baik dan dapat di tiru oleh yang lainnya seperti di jawa timur bagaimana seorang anggota Polri bernama Aipda Purnomo dari Polres Lamongan Jawa Timur dengan sigap keliling wilayah Lamongan dan mendatangi pedagang asongan dengan membeli habis dagangan nya serta juga memberikan bantuan modal uang kepada pedagang yang ia datangi sehingga dapat membantu penghidupan masyarakat dimasa pandemi  Dan ini menjadi role mode terhadap yang lainnya bagaimana Anggota Polri bisa melaksanakn tugasnya dengan tegas dan humanis sehingga mendapat tempat dihati masyarakat  dan mengangkat Citra Polri dalam bertugas dengan penerapan PPKM yang tegas dan Humanis , ini yang ditunggu masyarakat di berbagai pelosok daerah hadir nya petugas yang melayani dan mengayomi dengan nurani nya dan harus bisa dicontoh daerah lain cara berhadapan dengan masyarakat

"Seluruh petugas harus meneladani cara Kapolsek Pulogadung dan Kasatpol PP Kota Bogor maupun Sosok Aipda Purnomo dari Polres Lamongan dalam menghadapi masyarakat. Metode komunikasi dan kepekaan petugas akan menjadi modal keberhasilan PPKM Darurat,"dan mengurangi lajunya covid 19,  tutupTb Rahmad Sukendar.**

Mengenai hal ini, Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi menyampaikan bahwa kendaraan berstiker ini akan digunakan untuk mengangkut penumpang dengan keperluan SELAIN MUDIK.  

Sesuai dengan ketentuan di Surat Edaran Satgas No 13 tahun 2021 dan Peraturan Menteri Perhubungan No 13 tahun 2021, dalam masa pelarangan mudik masih ada masyarakat yang dapat melakukan perjalanan NON MUDIK yaitu : bekerja/perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal, ibu hamil, persalinan dan orang dengan kepentingan tertentu non mudik yang semuanya dengan syarat membawa surat dari kepala desa/lurah setempat yang bertanda tangan basah/ elektronik. 

“Kami tegaskan bahwa bus dengan stiker khusus ini BUKAN melayani PEMUDIK, tapi masyarakat yang melakukan perjalanan SELAIN MUDIK dan telah memenuhi syarat serta ketentuan sesuai peraturan dari Satgas dan Kementerian Perhubungan.  Oleh karena itu kami menerbitkan stiker ini untuk memudahkan para petugas mengidentifikasi bus yang memang boleh beroperasi karena mengangkut penumpang yang telah memenuhi syarat,” jelas Budi, dalam keterangan tertulis yang diterima mitrarakayat.com,Senin (3/5/2021).

Stiker ini diberikan secara gratis dan dikoordinir oleh Direktorat Angkutan Jalan Ditjen Hubdat dan hanya bisa didapatkan dengan mengisi data pada tautan: 

https://forms.gl/Dq93DyFVgepPV2oW7.

“Sementara itu bagi pegawai yang akan melakukan tugas atau perjalanan dinas mohon menyertakan persyaratan seperti surat izin perjalanan. Jadi kami tegaskan kembali bus tetap tidak boleh mengangkut pemudik, hanya boleh mengangkut penumpang dengan persyaratan tertentu seperti ketentuan dari SE Satgas Nomor 13/2021 dan PM Nomor 13/2021,” pungkas Dirjen Budi. (HS/PTR/EI)

Sumber : BAGIAN HUKUM DAN HUMAS DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

Mitra Rakyat.com(Jakarta)

Jelang peringatan hari jadi ke 46 Tahun, Perumda Air Minum (AM) Kota Padang sabet tiga penghargaan tingkat Nasional sekaligus pada Selasa malam, 22 Desember 2020, bertempat di Dian Ballroom, Raffles Hotel Jakarta. 

Perumda Air Minum Kota Padang mendapatkan 3 (tiga) penghargaan bergengsi tingkat nasional dalam katagori ,1. Top Digital Implementation 2020 on Infrastruktur Sektor (Perumda AM Kota Padang), 

2. Top Leader in Digital Implementation 2020 (Hendra Pebrizal-Direktur Utama), dan 3. Top CIO on Digital Implementation 2020 (Andri Satria-Direktur Teknik).

Direktur Utama Perumda AM Kota Padang Hendra Pebrizal dikesempatan itu mengatakan, "disituasi Pandemi Covid19 yang masih melanda Indonesia dan negara lain didunia seperti sekarang ini. Penghargaan ini merupakan sebagai bentuk prestasi dalam memberi dukungan terhadap kebijakan pemerintah dalam penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru (New Normal). 

"Untuk itu kita dan pelakuk bisnis lainnya juga instansi pemerintah dan lainnya dituntut untuk dapat memanfaatkan dan mengembangkan TI atau Solusi Digital. Demi mendukung daya saing bisnis dalam meningkatkan layanan publik dan pembangunan perekonomian nasional ke depannya" sebut Dirut itu.

Seperti terobisan yang dilakukan Perumda AM Kota Padang. Ada beberapa transformasi teknologi yang telah dikembangkan , diantaranya Aplikasi MBR, DDOP, STK Online, Dashboard HMI IPA ZAMP, CIS, dan Smart Grid Water System. Akselerasi teknologi ini sangat membantu perkembangan Perumda AM Kota Padang dalam pelayanan, kinerja, dan pencapaian target perusahaan, tutur Hendra.

Saat ini Perumda Air Minum Kota Padang sudah memiliki total produksi 1.550 liter/detik. Jumlah itu mampu melayani sebanyak 150 ribu pelanggan. Sementara pelanggan Perumda Air Minum Kota Padang saat ini sudah 129 ribu sambungan. Terhitung Agustus 2020, layanan Perumda Air Minum Kota Padang sudah mencakup 83 persen penduduk Kota Padang.

" Saat ìni kita telah mampu mencakup hingga 90 persen. Dan kita menargetkan produksi hingga 2024 sebanyak 1.800 liter/detik", terang Dirut Perumda tersebut.

Untuk itu BPPW Sumbar akan mensuport membangun IPA baru di Palukahan. Karena secara keseluruhan ketersediaan air baku di Palukahan bisa mencapai 500 liter/detik, lanjutnya.

"Apalagi Perumda Air Minum Kota Padang baru saja mendapatkan tambahan pasokan air sebanyak 100 liter perdetik. Dengan jumlah itu maka Perumda Air Minum Kota Padang dapat meningkatkan layanan hingga 8.000 sambungan rumah baru", ucapnya.

Tambahan tersebut berasal dari IPA yang dibangun oleh Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Sumbar. Penambahan produksi tersebut setelah ditandai dengan serah kelola Sistem Penyediaan Air Minum yang dibangun Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Sumbar kepada Pemko Padang melalui Perumda Air Minum Kota Padang, pada 10 September 2020 di Instalasi Pengolahan Air (IPA) Palukahan, Koto Tangah.

Dilanjutkan Hendra Pebrizal, khusus untuk IPA Palukahan, membutuhkan anggaran sekitar Rp36 miliar terkontrak. Kegiatannya membangun semua fasilitas pengolahan air. Yakni, proses air baku sampai menjadi air siap minum. Semua fasilitas dan alat-alat termasuk reservoar sampai nantinya disalurkan ke pipa yang dikelola Perumda Air Minum Kota Padang.

Terimakasih kepada semua pihak dan tentunya pelanggan setia kami, yang telah ikut membangun dan membesarkan Perumda AM Kota Padang ini dalam memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat Kota Padang, pungkasnya.

Acara malam penganugrahan ini bertujuan memberikan apresiasi dan penghargaan kepada korporasi, instansi pemerintah. Dan lembaga atau badan yang dinilai berhasil menerapkan dan memanfaatkan Teknologi Informasi/Solusi Digital, untuk meningkatkan kinerja, daya saing bisnis serta memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

Sejumlah tokoh penting di Indonesia turut menghadiri acara tersebut. Pejabat dari pihak Kementrian, Petinggi Daerah, Instansi Pemerintah, hingga pengusaha sukses turut menghadiri kemeriahannya. Selain Dirut, acara malam itu juga dihadiri Dirtek, Dewas dan Tim dari Perumda Air Minum Kota Padang.* roel/hms*