February 2022

1 #Kajati #Kajari #Sumbar #Pasbar 4 #Pasbar 1 #Pasbar #IMI 1 #sunatanmasal #pasbar #kolaboraksi 1 17 Agustus 1 AAYT 1 Administrasi 6 Agam 1 Agama 1 Aia Gadang 1 Air mata 1 Ajudan 1 Akses 4 Aksi 1 Amankan 1 Ambulance 1 Anam Koto 1 Anggaran 6 APD 1 Arogan 2 Artikel 1 Aset 1 Asimilasi 1 ASN 1 Atlet 1 ATR 2 Aturan 1 Babinkamtibmas 1 Baharuddin 1 Balon 1 Bandung 1 Bansos 1 Bantah 7 Bantuan 1 Batu Sangkar 1 Bawaslu 1 Baznas 1 Baznas Pasbar 1 Bebas 1 Bedah Rumah 1 Belajar 1 Belanja 4 Bencana 2 Berbagi 1 Berjoget 1 Bhakti 1 Bhayangkara 1 Bhayangkari 2 Bina Marga 1 BK 1 BKPSDM 1 BLPP 1 BLT Dana Desa 3 BNN 4 BNNK 1 Bocah 1 Bogor 1 Box Redaksi 1 Boyolali 9 BPBD 1 BPK RI 1 BPN 1 BTN 1 BTT 8 Bukittinggi 1 Bully 17 Bupati 3 Bupati Pasbar 1 Cacat Hukum 1 Calon 1 Camat 1 Cerpen 6 Corona 1 Covid 29 Covid 19 16 Covid-19 1 CPNS 1 cross 1 dampak 1 Dana 1 Dandim 1 Data 1 Demo 1 Dermawan 3 Dharmasraya 1 Dilaporkan 1 dinas 2 Dinkes 1 Dinsos 2 Direktur 3 Disinfektan 4 DPC 2 DPD 1 DPD Golkar 1 DPD PAN 1 DPP 12 DPRD 3 DPRD Padang 1 DPRD Pasbar 1 Dukungan 1 Duta Genre 1 Emma Yohana 2 Erick Hariyona 1 Ershi 1 Evakuasi 1 Facebook 1 Forkopimda 1 Formalin 1 Fuso 1 Gabungan 1 Gempars 1 Geoaprk 3 Gerindra 1 Gor 1 Gudang 3 gugus tugas 3 Hakim 2 HANI 1 Hari raya 1 Haru. 1 Hilang 1 Himbau 2 Hoax 1 Hujat 2 Hukum 1 Humas 1 HUT 1 Hutan Kota 1 idul adha 1 Ikan Tongkol 1 Iklan video 1 Ikw 2 Ilegal mining 1 Incasi 1 Inspektorat 1 Intel 3 Isolasi 1 Isu 1 Jabatan 32 Jakarta 3 Jalan 1 Jambi 3 Jateng 6 Jubir 1 Jumat berbagi 1 Jurnalis 10 Kab. Solok 2 Kab.Agam 4 Kab.Padang Pariaman 3 Kab.Pasaman 2 Kab.Solok 1 Kab.Solok Selatan 1 Kabag 3 Kabid 2 Kabupaten Pasaman 1 Kader 3 Kadis 1 Kajari 2 Kalaksa 1 Kanit 1 Kapa 10 Kapolres 1 Karantina 6 Kasat 1 Kasi 1 KASN 1 Kasubag Humas 1 Kasus 1 Kebakaran 1 Kejahatan 1 Kemanusiaan 1 Kemerdekaan 2 Keracunan 1 Kerja 1 Kerja bakti 1 kerjasama 2 Kesbangpol 1 Kesenian Daerah 1 Kesra 2 Ketua 2 Ketua DPRD 1 Kinali 2 KKN 1 Kodim 2 KOK 3 Kolaboraksi 2 Komisi 1 Komisioner 4 KONI 1 KONI PASBAR 1 Kontak 1 Kontrak 1 Kopi 4 Korban 1 Korban Banjir 1 Korupsi 15 Kota Padang 2 Kota Solok 3 KPU 2 Kriminal 4 kuasa hukum 1 Kuliah 1 Kupon 1 Kurang Mampu 1 Kurban 1 Labor 1 Laka Lantas 1 Lalulintas 1 Lantas 5 Lapas 3 Laporan 1 Laporkan 2 Laskar 1 Lebaran 2 Lembah Melintang 1 Leting 1 Limapuluh Kota 1 LKAAM 1 Lubuk Basung 3 Maapam 3 Mahasiswa 1 Maligi 1 Masjid 3 Masker 1 Medsos 1 Melahirkan 1 Mengajar 2 Meninggal 5 Mentawai 1 metrologi 1 Milenial 1 MoU 1 MPP 1 MRPB 2 MRPB Peduli 1 MTQ 2 Mujahidin 3 Muri 1 Nagari 1 Narapidana 6 Narkoba 28 Nasional 1 Negara 2 Negatif 5 New Normal 2 New Pasbar 88 News Pasbar 1 Ngawi 1 ninik mamak 2 ODP 1 OfRoad 2 Oknum 2 olah raga 2 Operasi 127 Opini 1 Opino 1 OTG 2 PAC 1 Pada 663 Padang 6 Padang Panjang 17 Padang Pariaman 1 Painan 1 Pakar 4 Pandemi 1 Pangan 1 Pantai Maligi 1 Panti Asuhan 6 Pariaman 1 Paripurna 2 pariwara 1 Pariwisata 1 Partai 1 Pasaan 93 Pasaman 27 Pasaman Barat 521 Pasbar 1 Pasbat 1 Pasien 1 Paslon 1 Patuh 4 Payakumbuh 1 Pdamg 2 PDIP 4 PDP 6 Peduli 1 peduli lingkungan 1 Pegawai 2 Pelaku 3 Pelanggaran 3 Pemalsuan 1 Pemasaran 1 pembelian 1 Pembinaan 1 Pemda 1 Pemerasan 3 Pemerintah 1 Pemerintahan 1 Pemilihan 1 Pemilu 2024 65 Pemko Padang 1 Pemuda 1 Penanggulangan 1 penangkapan 2 Pencemaran 2 Pencuri 1 pendidikan 2 Pengadaan 2 Pengadilan 1 Penganiayaan 1 Pengawasan 1 Penggelapan 1 Penghargaan 1 penusukan 1 Penyelidikan 1 Penyu 1 Perantauan 1 Perawatan 3 Perbatasan 1 Peredaran 1 Periode 1 Perjalanan 1 perkebunan 3 Pers 1 Pertanahan 3 Perumda AM Kota Padamg 8 Perumda AM Kota Padang 2 Perumda Kota Padang 41 Pessel 3 Pilkada 1 Pinjam 1 PKH 1 PKK 1 Plasma 1 Plt 2 PN 1 PN Pasbar 2 PNS 3 pol pp 1 Polda Sumbar 4 Polisi 6 Politik 28 Polres 6 Polres Pasbar 1 Polsek 1 Pos 3 Pos perbatasan 6 Positif 2 posko 1 potensi 1 PPM 1 Prestasi 4 PSBB 1 PSDA 1 Puan 2 PUPR 1 Pusdalops 2 Puskesmas 1 Pustu 1 Rapid Test 2 razia 1 Rekomendasi 3 Relawan 1 Reses 1 Reskrim 1 Revisi 1 RI 8 RSUD 1 RSUP M Djamil 1 RTLH 1 Rumah Sakit 1 Rusak 1 Sabu 1 Samarinda 1 Sapi 2 SAR 8 Satgas 2 Satlantas 1 SE 4 Sekda 1 Sekda Pasbar 1 Selebaran 8 Sembako 1 Sertijab 1 Sewenang wenang 1 Sidak 13 sijunjung 1 Sikilang 2 Singgalang 1 sirkuit 2 SK 1 Snar 2 Solo 5 Solok 4 Solok Selatan 5 SolSel 4 sosial 2 Sosialisasi 2 Sumatera Barat 145 Sumbar 1 Sumbar- 1 Sumur 1 Sunatan massal 1 sungai 1 surat kaleng 6 swab 2 Talamau 1 Talu 1 Tanah 20 Tanah Datar 1 Target 1 Tata Usaha 1 teluk tapang 1 Temu ramah 2 Terisolir 1 Terminal 1 Tersangka 5 Thermogun 1 Tidak layak Huni 2 Tilang 1 Tindak Pidana Korupsi 1 tipiter 1 TMMD 2 TNI 1 TNI AL 1 Tongkol 1 TP.PKK 1 tradisional 1 Transparan 1 trenggiling 1 tuak 2 Tukik 1 Tumor 1 Ujung Gading 1 Ultimatum 1 Uluran 1 Unand 1 Upacara 1 Update 1 usaha 1 usir balik 1 Verifikasi 1 Virtual 1 wakil bupati 4 Wali Nagari 2 wartawan 1 Waspada 1 Wirid Yasin 1 Yamaha Vega 2 Yarsi 2 Yulianto 1 ZI 1 Zona Hijau 1 Zona Merah


 MR.Com, Pasbar --  Seorang relawan gempa bumi di Kabupaten Pasaman Barat asal Kota Padang, Putra Dwi Wahyu, meninggal dunia di Rumah Sakit Yarsi, Senin (28/2) malam. Sebelum meninggal dunia relawan itu diketahui sedang bertugas melakukan menyalurkan bantuan ke daerah Kajai Kecamatan Talamau.


Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat mengucapkan duka yang mendalam atas meninggalnya Seorang relawan yang telah mengabdi dan berjuang dalam membantu masyarakat Pasaman Barat untuk penangan Gempa.


"Kami dari Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mewakili Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat melepas jenazah relawan kemanusiaan yang telah berjuang untuk membantu Kabupaten Pasaman Barat dalam penanganan gempa di sini. Pemda Pasbar dan masyarakat juga mengucapkan turut berduka sedalam-dalamnya atas meninggalnya almarhum yang sedang berjuang membantu korban gempa di Pasbar," ungkap Sekretaris Daerah Pasaman Barat Hendra Putra, Senin (28/2) malam saat melepas jenazah Putra Dwi Wahyu dari Rumah Sakit Yarsi Simpang Empat menuju Padang.


Hendra Putra menambahkan, Pemda dan semua tim di Pasbar mengucapkan terima kasih atas pengabdian almarhum untuk Pasbar. Hendra berharap apa yang telah dilakukan almarhum untuk Pasaman Barat menjadi catatan amal ibadah di sisi Allah, karena meninggal saat berjuang demi kemanusiaan.


"Kami dari pemerintah daerah, bupati, wakil bupati dan jajaran serta masyarakat menitipkan salam kepada keluarga almarhum. insyaallah kami akan mengunjungi keluarga beliau, karena beliau juga sudah berjuang untuk kami di Pasbar,"kata Hendra.


"Kepada keluarga yang ditinggalkan semoga diberikan ketabahan, semua amal beliau selama membantu korban gempa di bumi mekar Tuah Basamo ini mendapat pahala berlipat ganda disisi Allah,"pungkasnya. (DDR)


MR.com, Pasbar|Hari ini PT.Gamendra Mitra Kesuma berikan bantuan kepada korban bencana gempa di Kabupaten Pasaman Barat. Bantuan diserahkan langsung oleh Bambang Budiantoro Ref Office dari PT. Gamindra Mitra Kesuma(GMK) didampingi DANPOS AL Air Bangis Letda M.Suwarsyah

Dikesempatan itu Bambang menyampaikan rasa empatinya yang mendalam kepada korban gempa yang terjadi pada hari Jum'at itu.


“ Semoga dengan bantuan dari kami ini dapat sedikit meringankan beban para korban yang terkena musibah gempa ini" kata Bambang, Ahad(27/2/2022) di Pasaman Barat.

Kita ikut prihatin dan merasakan derita yang saudara kita rasakan itu. Semoga  masyarakat Pasaman Barat dan daerah terdampak lainnya kuat dan tabah menghadapi cobaan yang di alami sekarang ini, tutur Bambang.

"Untuk itu, saya mewakili segenap karyawan dari PT.Gamindra Mitra Kesuma mengucapkan ikut prihatin korban bencana yang terjadi ini," pungkasnya.

Gempa mengguncang wilayah Sumatera Barat dengan kekuatan magnitudo 6,2 pada Jumat (25/2), pukul 08.39 WIB. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat, sumber gempa Sumbar berlokasi di 17 km timur laut Pasaman Barat dengan kedalaman 10 km.(dr)



MR.Com, Pasbar - Seorang Nenek (70) diduga tertimbun di teruntuhan Masjid, yang mana sebelumnya Masjid yang roboh akibat gempa Jumat (25/02) pagi tersebut belum diketahui kalau ada warga yang ikut tertimbun.

Diduga saat gempa terjadi Jumat pagi (25/02) sebelumnya ada kegiatan wirid yasin di masjid itu, hal ini menambah data sementara dari dampak gempa di Pasaman Barat yang diperoleh media ini yakni, meninggal dunia menjadi enam orang, luka berat 19 orang, luka sedang 7 orang dan luka ringan 36 orang.

Demikian juga data bangunan yang rusak ada lebih kurang 500 unit, pengungsi ada lebih kurang 10.000 orang, sedangkan hingga malam ini terlihat diberbagai tempat ada 35 titik pengungsi, namun hingga malam ini belum ada laporan resmi kerugian materil yang ditimbulkan.

Berdasarkan pantauan hingga malam ini terlihat di halaman Kantor Bupati Pasbar telah berdiri dua buah tenda yang digunakan sebagai titik pusat pengungsi.

Sebelumnya sejak terjadinya gempa, pagi sekitar pukul 10.15 saat media ini bersama beberapa tim media lainnya menelusuri dan memantau langsung ke lokasi hingga Jumat malam sekitar pukul 21.00 WIB masih terlihat beberapa daerah dampak gempa yang belum terjamah akan bantuan sama sekali.

Seperti daerah Kejorongan Mudik Simpang Nagari Kajai Kecamatan Talamau, terlihat ratusan warga masih bingung harus berbuat apa, sebab hingga sore hari menjelang malam belum satupun bantuan yang mereka terima, bahkan menurut warga aparat pemkab setempatpun belum ada datang meninjau keberadaan mereka.

Saat media ini bersama rombongan media lainnya sekitar pukul 18.15 Wib. hendak kembali ke Simpang Empat, dan kebetulan menemui jalan pasar Kajai Kecamatan Talamau macet panjang, lalu rombongan media mencari tahu penyebabnya.

Akhirnya, berdasarkan adanya informasi dari salah seorang warga pasar Kajai yang menyampaikan bahwa diketahui ada seorang nenek bernama Anismar (70) yang belum ditemukan oleh keluarganya, baru sekitar pukul 17.00 Wib setelah diketahui ternyata sangat Nenek diduga tertimbun di reruntuhan Masjid.

Seperti yang diceritakan Ican (42) salah seorang warga, Masjid yang roboh akibat gempa Jumat pagi tersebut (25/02) sebelumnya memang belum diketahui ada warga yang ikut tertimbun.

Namun pada pukul 17.00 WIB. Ia mengatakan barulah diketahui ada korban tertimbun di reruntuhan Masjid tersebut.

Mendapat informasi adanya warga yang tertimbun di reruntuhan Masjid tersebut, segera Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat melakukan evakuasi dengan menggunakan alat berat ekskavator.

Dikatakannya, Sore itu juga dilakukan Evakuasi oleh Tim gabungan yang terdiri dari , TNI, Polri dan BPBD, Dinas PU serta beberapa tenaga medis termasuk beberapa warga sekitar.

Saat berita ini diturunkan, berdasarkan informasi dari lokasi hingga pukul 21.00 Wib. tim gabungan dengan menggunakan alat berat masih terus berupaya membongkar reruntuhan yang menimpa korban yang diketahui bernama Anismar (70).

"Tim gabungan BPBD, PMI, Dinas PU, TNI dan Polri masih terus berupaya mengeluarkan korban yang terhimpit reruntuhan beton bangunan masjid,” terangnya

Sementara berdasarkan cerita Ican, seperti biasanya setiap Jumat di Mesjid tersebut selalu ada kegiatan Wirid Yassin, demikian juga halnya beberapa warga yang terdiri dari ibu-ibu saat itu melakukan kegiatan wirid Yassin.

Nenek Anismar yang sudah berusia 70 tahun saat itu juga ada diantara warga yang melaksanakan kegiatan Wirid Yassin, namun saat gempa terjadi karena faktor usia nenek Anismar diduga tidak bisa ikut melarikan diri bersama warga lainnya.

Akhirnya setelah pukul 17.00 WIB. barulah diketahui ada korban tertimbun di reruntuhan Masjid yang diduga nenek Anismar. (DDR)
 

MR.com,Pasbar| Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD ) Pasbar, H. Erianto, SE bersama Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), melakukan serah terima kunci sekaligus peresmian secara simbolis 23 unit bedah rumah pada Program Bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi Rumah Layak Huni (RLH) priode tahun 2021 se Kabupaten Pasaman Barat, Kamis (24/2) di Nagari Persiapan Ophir, Kecamatan Luhan Nan Duo. 

Pada kesempatan tersebut, Ketua DPRD Pasaman Barat Erianto, yang mengatakan sangat mendukung kegiatan tersebut. Ia sebagai wakil rakyat berharap, kegiatan ini harus tetap berjalan dan merata di setiap kecamatan yang ada di Pasbar.

"Kami selalu mendukung kegiatan yang dilakukan oleh pihak Baznas, tepatnya Baznas membantu Pemda dan juga membantu masyarakat yang berhak menerima (Mustahik)", kata Erianto.

Ia juga berharap kepada Baznas, agar menyalurkan zakat sesuai dengan aturan Syar'i dan peraturan yang berlaku. Terutama, penyaluran zakat konsumtif pada bulan ramadhan mendatang.

"Dengan Zakat Konsuntif di bulan Ramadhan mendatang, sangat membantu bagi masyarakat terlebih pada mereka yang sudah lansia atau jompo dan masyarakat miskin lainya." harapnya.

Kepada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) tiap Kecamatan Erianto berharap agar selektif dalam mendata bagi calon penerima zakat tersebut, mulai dari tingkat kejorongan hingga kecamatan dan kabupaten sesuai dengan dana zakat yang ada. 

Senada dengan itu, Wakil Bupati Pasbar Risnawanto pada kesempatan tersebut, menyampaikan ucapan terimakasihnya atas nama pemerintah daerah kepada pihak Baznas Pasbar dalam melaksanakan kegiatan serah terima kunci.

"Mari kita dukung Baznas dalam hal pengumpulan dan pendistribusian zakat, bedah rumah ini merupakan salah satu wujud kerja nyata Baznas dalam pengelolaan zakat ASN", ungkap Risnawanto.

Lebih lanjut dijelaskannya, kegiatan ini dibiayai oleh Non APBD yakni zakat dari  6000 an ASN Pasbar. Kegiatan lain seperti Jumat Berkah yang sudah dijalankan dibeberapa tempat, dimana infaq dikumpulkan dari beberapa OPD dan masyarakat kemudian di salurkan kepada yang berhak menerima.

"Bersama Forkopimda, Pemda dan Baznas bertekad mencari sumber pemasukan lain untuk di kelola Baznas berupa Zakat, Infaq dan Sedekah dari pihak ketiga, yakni masyarakat dan perusahaan yang ada di Pasbar", lanjutnya.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama Ketua Baznas Pasaman Barat Muhajir, menyampaikan kegiatan ini merupakan upaya pembuktian kepada para Muzakki (ASN) terkait penyaluran zakatnya.

"Kami berusaha untuk menjaga kepercayaan para Muzakki terkait penyaluran zakatnya. Dimana pada priode tahun 2021 lalu Baznas sudah membedah 23 unit rumah yang tersebar di 11 kecamatan se Pasbar", ungkap Muhajir.

Pada program lain, juga sudah beberapa kali dilakukan pendistribusian zakat. Seperti Program Pasbar Cerdas (Beasiswa) kepada beberpa mahasiswa Pasbar dalam dan luar daerah, program Pasbar Sehat berupa bantuan biaya berobat, Perogram Pasbar sejahtera berupa bantuan modal usaha dan Program Dakwah dan Advokasi yakni bantuan operasional guru MDA, pembinaan Muallaf dan lain sebagainya.

"Terimakasih kami ucapkan kepada pihak Pemda, ASN, masyarakat, pihak DPRD dan lain sebagainya yang telah membantu dan memberikan kepercayaan kepada Baznas, untuk mengumpul dan mengelola zakat hingga tersampaikan kepada Mustahik", jelas Muhajir.

Sementara itu, salah seorang penerima bantuan yakni Ustadz Darwin, mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk harmonisasi antara Pemda Pasbar dengan masyarakat. Ia berharap, hendaknya semakin banyak warga yang terbantu sebab rumah menjadi salah satu kebutuhan mendasar bagi masyarakat.

"Ucapan terimakasih kami kepada Pemda Pasbar, atas program ini, kami sangat terbantu, dimana sebelumnya rumah kami tidak layak huni menjadi layak huni. Semoga, kedepan semakin banyak warga lainnya yang terbantu",  ucap Ustad Darwin.

Peresmian dihadiri langsung Wakil Bupati Pasbar Risnawanto, Ketua DPRD Erianto, Sekda Hendra Putra, Staf ahli Adrianto, Asisten 1 Setia Bakti, Ketua TP.PKK Ny. Titi Hamsuardi, Ketua GOW Ny. Fitri Risnawanto, Ketua Baznas Muhajir, Pimpinan Komisioner, Kepala OPD, perwakilan Kemenag, unsur Forkopimca, Camat Luhak Nan Duo Resta Amelda Putri, wali nagari, jorong, ninik mamak, alim ulama, dan stakeholder terkait lainnya.

 

Ketua LKAAM Sumbar,Fauzi Bahar


MR.com,Padang| Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatra Barat Fauzi Bahar, keluarkan pernyataan keras untuk Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas.

Dengan tegas, Fauzi Bahar mengharamkan Menag Yaqut Cholil Qoumas menginjakkan kaki di tanah Minangkabau. Pernyataan ini keluar, menyusul adanya pernyataan kontroversi Menag Yaqut yang membandingkan suara penggunaan toa Masjid dengan gonggongan anjing.

“Saya menyatakan, atas nama ketua LKAAM Sumatra Barat, haram untuk Menteri Agama menginjakkan tanah Minangkabau. Haram ya. Jadi, jangan coba-coba menginjak tanah Minangkabau. Ini Islam ya. Ini Islam sejati. Adat Basandi Syarak, syarak Basandi Kitabullah,” kata Fauzi Bahar yang dihubungi, Kamis (24/2/2022)

Mantan Walikota Padang dua periode ini menegaskan, pernyataan Menag Yaqut itu sudah kelewatan dan telah melukai hati masyarakat Minangkabau. Bahkan, menurut Fauzi Bahar Menag Yaqut juga sudah menyalahgunakan wewenang yang diberikan Presiden Joko Widodo. 

“Yang melukai hati kami masyarakat di Minangkabau ini, menyamakan tentang suara mic atau toa ini dengan gonggongan anjing itu. Ini, telah menyalahgunakan wewenang yang diberikan bapak Presiden,"kata Fauzi Bahar.

Kasihan kita kepada bapak Presiden yang telah mempercayakan kepada dia dan dia menyalahggunakan wewenang itu. Sudah kebangetan yang dilakukan nya, kita sebagai umat Islam menyatakan, menentang apa yang diberikan oleh beliau itu tentang bagaimana suara mic yang dia katakan sama dengan suara gonggongan anjing. Demi Allah, kita berjuang untuk perjuangan ini,” kata pria bergelar Datuak Nan Sati ini dengan nada geram.(obr)

Antrian panjang kendaraan di SPBU Sawahan halangi usaha kuliner warga


MR.com, Padang|Antrian panjang kendaraan saat pengisian bahan bakar minyak jenis solar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Sawahan Kota Padang tidak hanya berdampak pada kemacetan. Antrian itu juga menghalangi usaha kuliner warga setempat.

Pantauan di SPBU Sawahan tadi malam, antrian yang menghalangi usaha kuliner warga disebabkan antrian truk maupun bus berukuran besar. Para pemilik usaha kuliner yang berada di sekitar SPBU tersebut mengeluhkan kondisi ini.

“Usaha kami terhalang dan para pelanggan susah masuk ke tempat kami karena antrian yang panjang,” kata Usman salah seorang pedagang makanan, Selasa  (22/2/2022) malam.

Antrian yang terjadi sekitar pukul 20.00 hingga 21.30 WIB tadi malam juga menyebabkan kemacetan.

Salah seorang pengguna mobil pribadi terlihat kesal dengan antrian truk yang menjadi penyebab macet. Menurutnya, harusnya truk ini mengisi BBM pada jam sepi.

Sementara itu Manajer SPBU Sawahan, Dasfitrian ketika dikonfirmasi terkait keluhan usaha kuliner warga yang terhalang antrian BBM seolah lepas tangan. Dikatakannya, pihaknya hanya mengurus pengisian BBM dan soal lain itu bukan wewenangnya.

“Kan usaha kuliner itu ada petugas parkirnya, ya petugas itulah yang mengatur,” ucapnya dengan nada ketus ketika dihubungi, Rabu (23/2/2022).

Dasfitrian juga menyebutkan bahwa antrian di SPBU bukan salah pihaknya. Dijelaskannya bahwa dimana-mana terjadi antrian untuk pengisian bbm solar. (obor/sk/Mr)




MR.com, Pasbar|Kelompok PUAN Anta Al Nabilla terlihat begitu gembira saat hadir penerimaan bantuan perangkat mesin jahit yang diserahkan langsung Drs. Baharuddin,R MM ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pasaman Barat di sela acara Deklarasi Desa Wisata Sinuruik di jorong Benteng Kecamatan Talamau, Selasa (22/2).

"Bantuan dana pokir untuk Puan di berikan dengan Anggaran 200 juta saya be rikan untuk keterampilan menjahit, serta semua perlengkapan kebutuhan untuk usaha tas rajut bagi Puan," sebut Baharuddin,R mantan Bupati Pasaman dan Pasaman Barat tersebut.

Bantuan Pokir tersebut berupa 7 unit mesin jahit, 7 buah etalase, dan 411 baju setelan jilbab Puan yang tersebar di kecamatan Talamau, Pasaman, dan Luhak Nan duo. Inyiak Baharuddin didampingi Ketua PUAN Pasbar, Pitra Dewi mengungkapkan Komunitas Puan Anta Al Nabilla adalah organisasi yang sudah 5 tahun di bina oleh bapak Drs H Baharuddin R dan ibuk Nina Bahar sebagai pembina.

Komunitas ini ada 7 kelompok terdiri 4 kelompok ada di kecamatan Pasaman dan Luhak Nan Duo yaitu Kelompok Melati, Mawar Tulip, Anggrek dan 3 kelompok lagi ada di kecamatan Talamau yakni Kelompok Dahlia di Nagari Kajai, Kelompok Teratai Nagari Talu, Kelompok Anyelir di Nagari Sinuruik.

Dikatakannya, Anggota Puan Anta Al Nabilla terdata sebanyak 740 orang se kabupaten Pasaman Barat yang tersebar di setiap nagari dan kejorongan. Organisasi Puan ini sudah mempunyai Akte Notaris. Adapun kegiatan Puan Anta Al Nabilla seperti senam sehat Puan. Kegiatan keterampilan merajut dan wirid Yasin yang dilaksanakan rutin di laksanakan setiap bulannya.

"Sepengetahuan saya berbagai kegiatan PUAN dibiayai oleh Nyiak Baharuddin. Selama ini kita selalu tampil kostum Puan dengan warna biru dan putih. Dengan datang nya tahun 2022 Kita beralih dengan warna pink fanta" jelas Pitra Dewi.

Struktur kepengurusan puan tersusun dengan rapi mulai dari pengurus inti dan pengurus kelompok, serta mempunyai koordinator Puan disetiap kejorongan yang ada di kecamatan Luhak Nan Duo kecamatan Pasaman dan Talamau.

"Sampai saat ini tidak ada perobahan struktur kepengurusan Puan semua data ada di kantor sekretariat Puan di Lathifa. kalau adapun yang merubah struktur Puan..itu bukan puan Anta Al Nabilla. Dan organisasi kami ini akan mengikuti kemanapun arah dan tujuan pak Baharuddin nantinya" pungkasnya.

Sesuai pendapat ibuk pembina Nina Bahar dan kita semua dengan kostum warna merah muda ini akan membuat suasana baru untuk Puan Anta Al Nabilla lebih fresh untuk masa depan. "Sampai saat ini tidak ada perobahan struktur kepengurusan Puan semua data ada di kantor sekretariat Puan di Lathifa. kalau adapun yang merubah struktur Puan, itu bukan puan Anta Al Nabilla., Saya Pitra Dewi sebagai ketua puan Anta Al Nabilla mengawasi mengarahkan dan selalu bertugas memantau dan mengayomi anggota Puan kami yang ada, saya bukan orang partai" ungkapnya.

Selanjutnya, ia berharap kedepannya Puan Anta Al Nabilla semakin berkembang dipelosok negeri Pasaman Barat ini selalu terbuka pintu buat yang mau bergabung dengan Puan Anta Al Nabilla. Silahkan bergabung dan ikut disetiap kegiatan yang ada.

Sumber : beritaminang.com


MR.com,Padang|Bank Nagari lagi-lagi menjadi sorotan. Pasalnya, uang nasabah diduga digondol mantan kepala cabang PT. Famili Grup Utama(FGU) bekerjasama dengan oknum karyawan Bank Nagari sendiri.

Kejadian ini diketahui pihak PT.FGU saat mengajukan surat permohonan pencairan Bank Garansi (Jaminan Sisa Pekerjaan) senilai 20 persen dari nilai kontrak pekerjaan kepada PPK 2.3, Satker PJN Wilayah II Sumbar. Karena secara hukum pihak PT.FGU berhak untuk mengambil sisa uang sebagai jaminan itu, demikian Nangyu mengatakan pada Senin (21/2/2022) di Padang.

"Tetapi uang jaminan bank garansi dimaksud tidak bisa dicairkan, karena pihak Bank Nagari sudah mencairkannya atas nama Roby Kurniawan yang merupakan mantan karyawan di PT.FGU," jelas Nangyu didampingi kuasa hukumnya Lukman CS dari Kantor Hukum Pilar Law Firm.

Dijelaskannya, Roby Kurniawan merupakan mantan karyawan dari PT.FGU yang menjabat kepala cabang di Padang dan sudah resmi diberhentikan perusahaan melalui surat Pemberhentian Pemimpin Cabang & Penggantian Speciment Nomor: 141/FGU-PP/II/2021 tertanggal 08 Februari 2021.

"Pencairan dana yang diajukan Roby Kurniawan pada Bank Nagari sebelum dilakukannya serah terima (PHO) pekerjaan atau dalam posisi proyek masih progres fisik 80 persen,"ujar Nangyu.

Pencairan uang jaminan itu berdasarkan Jaminan Bank Garansi Nomor: 012/JB/ST/0169 tertanggal 12 Maret 2021 dengan nilai 20 persen dari nilai kontrak sebesar  Rp 2.143.776.000,- dan tanpa adanya persetujuan pembukaan blokir Jaminan dari  PT. Asuransi Jasa Raharja Putera Cabang Padang, ungkapnya.

“Seharusnya  pencairan  dana jaminan Bank Garansi itu dapat dilakukan setelah Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) 100 persen oleh kami kepada PPK 2.3, Satker PJN Wilayah II  Sumbar,” terangnya.

Tetapi uang jaminan sebesar 20 persen  dimaksud telah dicairkan pihak Bank Nagari tanpa persetujuan pihak PT.FGU kepada Roby Kurniawan. Uniknya, pencarian dilakukan saat volume pekerjaan masih 80 persen dan belum dilakukan PHO.

Parahnya, saat dana jaminan itu dicairkan, Robby Kurniawan bukan lagi penerima kuasa dari Nagyu yang merupakan Direktur sah PT.FGU sejak surat pemutusan kerja dikeluarkan pada tanggal 18 Februari 2021. Artinya tidak memiliki hak secara hukum untuk melakukan pencarian dan pihak Bank Nagari diduga juga tidak teliti dalam melakukan pencarian tersebut, tuturnya.

"Tindakan Bank Nagari dan Roby Kurniawan telah merugikan kami. Bank Nagari dinilai telah lalai, tidak teliti, dan tidak melakukan konfirmasi terlebih dalulu sebelum melakukan tindakan pencairan,"ujar Nangyu.

Itu artinya Bank Nagari tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengelola dana nasabah yang harus diterapkan dalam perbankan, ungkapnya.

Dan pihak Bank Nagari juga dinilai telah melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan pencairan bank garansi yang diatur melalui Surat Edaran Direksi Bank Indonesia  23/7/UKU Th 1991 Tanggal 18 Maret 1991 Tentang Pemberian Garansi.

" Upaya damai telah kami lakukan dengan melayangkan somasi kepada Bank Nagari, namun hal itu tidak membuahkan hasil. Akhirnya perkara ini bergulir di Pengadilan Negeri Padang dengan register perkara No. 106/Pdt.G/2021/PN.PDG," pungkasnya.

Hingga berita diterbitkan media masih upaya dan menunggu konfirmasi pihak terkait lainnya.*r/l*


MR.com, Padang|Pembangunan Gedung DPRD Kota Padang  direncanakan akan diselesaikan selama dalam tiga tahun, dengan menggunakan APBD sebesar 145 miliar. Penganggaran dilakukan secara berturut-turut pada Tahun Anggaran (TA) 2021,2022, hingga 2023.

Ditahun 2022 ini pembangunan gedung wakil rakyat itu baru dimulai. Yang menjadi perhatian, harga nilai pekerjaan diduga turun hingga 20 persen dari HPS. Nilai anggaran awal 145 Miliar turun menjadi 117 miliar lebih.

Ketua DPD Sumbar LI Bapan RI, Rio Hendrik: Kita Terus Awasi Pembangunan Gedung DPRD Kota Padang

Pekerjaan dilaksanakan PT. Nindya Karya sebesar Rp 117.452.784.620.71,- dibawah pengawasan PT.Artefak Akrindo sebagai Konsultan MK dengan konsultan perencana PT.Reka Cipta Konsulindo Prima selam 750 hari kalender.

Hal ini terus menjadi perhatian khusus Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Warga Anti Korupsi Sumatera Barat (LSM Awak Sumbar) Defrianto Tanius, pada Sabtu (19/2/2022) di Padang.

"Terkait Pembangunan Gedung DPRD Kota Padang dibutuhkan perhatian serius dari seluruh Aparat Penegak Hukum(APH) yang berkaitan langsung dengan pemberantasan tindak pidana korupsi(Tipikor),"demikian kata Defrianto Tanius.

Katanya, meski masih dalam tahap pematangan lahan namun sudah sangat banyak isu yang menyebut kegiatan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara.

Diduga tanah timbunan pada pekerjaan pematangan lahan pembangunan gedung DPRD Kota Padang sisa galian yang berlumpur mengandung sampah dan berbatu

Pembangunan Gedung DPRD Kota Padang, LSM Awak : Masyarakat Berharap APH Bekerja Secara Pro Aktif dan Profesional

Dijelaskan Defrianto, saat ini beredar isu bahwa material timbunan yang digunakan tidak sesuai dengan spesifikasi dan teknis yang ada pada dokumen kontrak.

"Bahkan juga santer disebut-sebut, bahwa sedimen yang ada ikut dianggap sebagai material timbunan, sedimen segera ditutup dengan material timbunan yang dianggap layak,"ujarnya.

Menyorot Pembangunan Gedung DPRD Kota Padang, Diduga Pelaksanaan Berjalan Diluar Spesifikasi dan Kangkangi Aturan

Isu material timbunan tidak sesuai dengan spesifikasi telah ditanggapi oleh PPK pada sejumlah pemberitaan dan mengatakan telah diuji labor, ungkap yang akrab disapa pak Def itu.

Kata Def lagi, Well of Sanora ST,MT sebagai Kabid CK PUPR Kota Padang itu bersikukuh mengatakan tidak ada  masalah terhadap material timbunan yang digunakan. 

"Sementara fakta-fakta dilapangan, timbunan yang digunakan banyak mengandung sampah dan berbatu. Kemudian ada juga timbunan yang berjenis clay digunakan,"ujarnya lagi.

Sementara kata Defrianto, pada dokumen kontrak halaman 30 menjelaskan, pekerjaan pengurugan (Timbunan Biasa dari Sumber Galian) dan pemadatan tanah ini adalah untuk semua lokasi bekas galian dan area lainnya. 

Sampai permukaan yang ditentukan dengan kepadatan mencapai CBR 4% atau sesuai gambar pelaksanaan dan seluruh area pembangunan harus sudah bersih dari benda-benda organis, sisa bongkaran dan bahan lain yang dapat mengurangi kualitas pekerjaan, tandasnya.

Dan jelasnya lagi, kalau tanah yang digunakan harus jenis berbutir dan ada dilakukan penggalian khusus terhadap pekerjaan pematangan lahan tersebut.

"Artinya, jika nantinya terbukti bahwa  material timbunan yang digunakan tidak sesuai dengan spesifikasi dan dikerjakan diluar teknis Kabid CK telah ikut serta secara sengaja  berkonspirasi terhadap keuangan negara," tegasnya.

Dalam rangka mencegah hasil pekerjaan yang bermutu rendah diharapkan kepada seluruh pihak terkait untuk meninjau langsung ke lokasi Pembangunan Gedung DPRD Kota Padang tersebut, harap Def.

Terakhir dikatakannya, sebelum terjadi kerugian terhadap keuangan negara, kita berharap Polisi Daerah (Polda) dan Kejaksaan Tinggi(Kejati) Sumbar berkenan membentuk tim untuk melakukan tinjauan ke lokasi pekerjaan.

Media masih dalam upaya konfirmasi pihak terkait lainnya hingga berita diterbitkan.*tim*

Rio Hendrik alias Hen Pakan, Ketua DPD Sumbar Lembaga Investigasi Badan Pengawas Aset Negara Republik Indonesia (LI Bapan RI)

MR.com, Padang|Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang(Dinas PUPR Kota Padang)mendapat sorotan panas publik. Pasalnya, proyek pembangunan gedung DPRD Kota Padang yang berada di bawah pengawasan dinas tersebut pelaksanaannya terindikasi KKN.

Diduga pembangunan gedung dikerjakan PT. Nindya Karya tidak sesuai spesifikasi dan kangkangi aturan itu berjalan lancar tanpa hambatan. 

Baca berita sebelumnya: Menyorot Pembangunan Gedung DPRD Kota Padang, Diduga Pelaksanaan Berjalan Diluar Spesifikasi dan Kangkangi Aturan

Pembangunan Gedung DPRD Kota Padang, LSM Awak : Masyarakat Berharap APH Bekerja Secara Pro Aktif dan Profesional


Diduga Pembangunan Gedung DPRD Kota Padang dikerjakan tidak sesuai speks dan kangkangi aturan

Ada indikasi "kongkalingkong" terjadi pada proyek yang memakai APBD Kota Padang itu. Sebab, indikasi pembiaran yang dilakukan pihak Dinas PUPR dan konsultan supervisi terhadap dugaan kecurangan yang dilakukan rekanan mengatakan demikian, kata Rio Hendrik Ketua DPD Sumbar Lembaga Investigasi Badan Advokasi Penyelamat Aset Negara Republik Indonesia (LI BAPAN RI ) pada Rabu(16/2/2022) di Padang.

Rio Hendrik yang akrab disapa Hen Pakan mengatakan kami akan terus awasi pelaksanaan pembangunan gedung tersebut. Sebab, gedung wakil rakyat yang sedang dikerjakan itu merupakan aset negara. Dan mesti kita selamatkan dari pihak-pihak nakal yang hanya mencari keuntungan saja, katanya.

"Menyelamatkan dalam arti, selamatkan uang negara dari mafia-mafia proyek yang bermain-main terhadap pengelolaannya" ujar Hen Pakan.

Karena masih masa pelaksanaan, kata Hen Pakan,  kita berharap seluruh elemen masyarakat untuk ikut serta mengawasi pembangunan gedung itu sesuai amanat undang-undang.

"Kemudian kepada bapak Walikota sebagai pucuk pimpinan tertinggi di Kota Padang untuk dapat mengingatkan bawahannya agar bekerja sesuai aturan yang ada", tegasnya.

Karena dana yang mereka gunakan merupakan uang yang berasal dari hasil keringat rakyat, untuk itu berikanlah yang terbaik untuk mereka, tandasnya.

Terakhir dikatakannya, kita akan tanam anggota LI Bapan RI untuk mengawasi dan memonitor pelaksanaan tersebut sampai selesai, agar berjalan sesuai rencana.

Hingga berita diterbitkan media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.*tim*



MR.com,Padang|Disinyalir kecurangan terhadap pelaksanaan proyek pembangunan Gedung DPRD Kota Padang masih terus berlanjut. Sebelumnya, pada pekerjaan pematangan lahan di proyek pembangunan tersebut, subkontraktor (Subkon) diduga memakai material urug(tanah timbunan) tidak sesuai spesifikasi.

Pada dokumen kontrak, timbunan yang dipakai harus timbunan dengan jenis berbutir. Sementara dilokasi media mendapatkan tanah yang diduga bekas galian mengadung sampah dan berbatu, kemudian dijadikan sebagai tanah urug yang sudah dilakukan pemadatan.

Menyorot Pembangunan Gedung DPRD Kota Padang, Diduga Pelaksanaan Berjalan Diluar Spesifikasi dan Kangkangi Aturan


Well Of Sanora,ST,MT, PPK kegiatan Pembangunan Gedung DPRD Kota Padang

Isu miring pun beredar dilapangan, bahwa pemain dibalik pengadaan tanah urug pematangan lahan diduga merupakan oknum Aparat Penegak Hukum (APH). Saat dikonfirmasi kepada Well Of Sanora,ST, MT selaku PPK mengatakan pekerjaan dilakukan bukan bersifat orang pribadi.

"Terkait dengan subkon penimbunan bukan orang pribadi pak, melainkan rekanan terseleksi oleh PT. Nindya Karya yaitu PT.Eka Nusa Global," jelas Well Of Sanora sebagai PPK pada Jum'at(11/2/2022) via telpon.

Menyangkut tanah urug yang diduga mengandung sampah dan berbatu Wel mengatakan, timbunan tersebut sudah sesuai speks pak, sudah ada hasil labor nya.

"Itu bukan timbunan, tapi humus tanah asal yang akan dibuang, lihat di Balaikota bagian utara, disitu tempat pembuangannya. Dan kita punya Manejemen Kontruksi (MK) yang mengawasi pekerjaan, insyaallah mereka profesional", tegas Well.

Sementara pihak dari PT.Nidya Karya, Iwan sejak waktu lalu sudah di konfirmasi via telpon, hingga saat ini belum bisa berikan klarifikasinya.

Defrianto Tanius, Ketua LSM Aliansi Warga Anti Korupsi (LSM Awak Sumbar), foto kiri.red

Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Warga Anti Korupsi (LSM Awak) Sumbar, Defrianto Tanius mengingatkan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk bekerja pro aktif dalam menjalani tupoksi mereka dalam mencegah korupsi di negara ini.

"Belakangan ini muncul kasus-kasus korupsi yang terungkap dari pelaksanaan pemberantasan korupsi  oleh lembaga-lembaga hukum negara,"kata Defrianto Tanius, Selasa(15/2/2022) di Padang.

Karena ini berkaitan dengan kepentingan daerah dan keuangan negara, bahkan menurutnya LSM AWAK telah berkirim surat ke Kejaksaan Tinggi Sumbar terkait Pembangunan Gedung DPRD Kota Padang tersebut.

Akan tetapi, kata Defrianto, sayang banyak penanganan kasus tersebut tiada ujungnya. Bahkan, seiring dengan berjalannya waktu, muncul kasus-kasus korupsi yang lain. "Karena itu, bila pemberantasan hanya sekadar menjadi angin lalu, maka pencegahan korupsi secara dini kian diperlukan," ujar Ketua LSM Awak Sumbar itu.

" Sebaiknya APH bekerja lebih pro aktif lagi sebagai lokomotif pencegah korupsi yang makin menggurita di negeri ini. Melakukan pencegahan sejak dini terhadap indikasi akan terjadinya KKN lebih baik dari pada nanti harus memproses," tegasnya.

Karena menurut Defrianto mencegah lebih baik dari pada menindak. Berharap hal itu dilakukan pada pekerjaan pembangunan DPRD Kota Padang yang sedang berjalan.

Katanya, walau masih pekerjaan pematangan lahan, kita berharap APH turut mengawasi secara intens agar kesempatan rekanan dalam melakukan pelanggaran semakin kecil, ucapnya.

"Penggunaan material yang tidak sesuai spesifikasi jelas telah kangkangi aturan. Namun pelanggaran tersebut terus jua berlanjut, apakah ada oligarki yang mencari keuntungan terhadap pelaksanaan proyek tersebut, kita tidak tahu,"tandasnya.

Dikhawatirkan dengan tidak adanya pihak yang berwenang dalam melakukan peneguran terhadap rekanan itu akan menimbulkan pertanyaan besar dikalangan masyarakat Sumbar, tandasnya.

" Atas nama masyarakat Sumbar, sekali lagi kita berharap APH untuk lebih profesional dan pro aktif dalam melakukan tupoksi mereka sebagai pelaksana supremasi hukum,"pungkasnya.

Hingga berita diterbitkan media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.*tim*


MR.com, Pasbar| Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pasaman Barat (Pasbar) melaksanakan Sidang Paripurna dalam rangka Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat tentang Perubahan kedua Peraturan Daerah Nomor 21 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menjadi Peraturan Nomor 1 Tahun 2018, Senin (14/3/2022)

Rapat Paripurna ini dipimpin langsung oleh H. Erianto SE. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) kebupaten Pasaman Barat yang diikuti oleh sejumlah Anggota DPRD Pasaman Barat dan juga hadir oleh Wakil Bupati Pasaman Barat H. Risnawanto. 

Wakil Bupati Pasbar, Risnawanto dalam sambutannya menjelaskan, hal itu berdasarkan hasil fasilitasi dengan Provinsi Sumatra Barat yang dituangkan pada Surat Sekretaris Daerah Nomor: 065/748/2021 dan hasil harmonisasi Ranperda Pada Kemenkum HAM Wilayah Provinsi Sumbar terdapat susunan Perangkat Daerah dengan 16 SOTK Tipe A dan 14 SOTK Tipe B.

“Adapun susunan Perangkat Daerah dengan Tipe A tersebut, yaitu Sekretariat Daerah, Inspektorat, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pariwisata, DPPKBP3A, Satpol PP dan Kebakaran, Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas Perkebunan, Dinas Penanaman Modal, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Diskominfo, Dinas Perdagangan dan Koperasi, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Bappeda,” kata Risnawanto.

Selanjutnya Tipe B dalam susunan perangkat daerah pada Ranperda, yaitu Sekretariat DPRD, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kepemudaan dan Olah Raga, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PU dan Penataan Ruang, DPMN, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Dinas Perikanan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Pendapatan Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Ia menambahkan, perubahan kedua Peraturan Daerah No. 21 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menjadi Peraturan Nomor 1 Tahun 2018 terdapat pada pasal 3, Pasal 8, pasal 12 dihapus dan pasal 14. Ia berharap dengan adanya Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat, maka akan ada persepsi yang sama dari semua stakeholder terkait terhadap urgensi Ranperda yang akan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan Pemerintah daerah.

(De)


 

MR.com, Pasbar|Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasaman Barat, H.Erianto Rabu 9 Februari 2022 mengucapkan selamat Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2022 yang dipusatkan di Kendari Sulawesi Tenggara. Ia berharap peran Pers sebagai media informasi dan juga sebagai pengontrol dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Bangsa.

H.Erianto mengatakan momentum hari pers nasional diharapkan dapat menjadi tonggak untuk kemerdekaan dan kemajuan insan pers di tanah air. "Pers harus terus maju dan menjadi salah satu pilar demokrasi di tanah air. Kami wakil rakyat di daerah mendukung ekosistem pers yang sehat dan dinamis," Ujarnya.

"Peran pers dalam kehidupan sosial juga harus mewartakan nilai-nilai kehidupan di tengah masyarakat yang majemuk di era milenium dan menjaga keutuhan berbangsa dan bernegara dalam NKRI,"politisi Gerindra tersebut.

H.Erianto menyampaikan peranan pers yang sangat diperlukan dalam sektor pemerintahan sebagai check and balance atau penyeimbang diantara berbagai pemangku kepentingan dan juga sebagai kontrol sosial. "Penyelenggara negara perlu diberi masukan, perlu diberi kritik, tetapi penyampaiannya ke masyarakat harus mencerdaskan," ucapnya.

Dikatankanya, Pers sebagai salah satu pilar demokrasi harus bisa bekerja sama dalam menyampaikan informasi yang baik sehingga masyarakat pun menjadi lebih cerdas.

"Kita berada pada situasi pandemi dan ini sudah memasuki tahun ketiga, banyak hal berubah secara cepat dan banyak kebijakan yang diambil untuk merespon perubahan tersebut. Pers sangat membantu dalam penyebaran informasi berbagai kondisi itu dengan tetap menjaga nalar kritis masyarakat kita, menjembatani aspirasi masyarakat agar dapat menjadi input bagi pengambil kebijakan untuk menentukan keputusan yang perlu diambil," ungkapnya.

Menurut Erianto, informasi yang diberikan pers dapat membantu pemerintah hingga masyarakat membaca keadaan sebenarnya dan menentukan langkah ke depannya. Di tengah era digitalisasi dan perkembangan teknologi, kini masyarakat semakin mudah untuk mencari dan menyebarkan informasi. Bahkan, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuat masyarakat mudah memproduksi informasi dan menyebarkannya ke publik.

"Selamat Hari Pers Nasional tahun 2022. Semoga HPN menjadi momentum kebangkitan insan pers di Indonesia khususnya di kabupaten Kabupaten Pasaman Barat," ibuhnya Rabu 9 Februari 2022.

Sumber: beritaminang.com


MR.com, Pasbar| Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasaman Barat Endra Yama Putra mengucapkan selamat dan sukses kepada Insan Pers di Hari Pers Nasional (HPN) 2022, Rabu (09/02/2022).

Endra Yama Putra berharap semoga insan pers khususnya yang ada di Kabupaten Pasaman Barat untuk tetap eksis dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, dan semakin profesional dalam mengemban tugas. "Semoga di HPN kali ini teman-teman wartawan terus tetap eksis dalam menyampaikan pemberitaan berimbang terhadap sesuatu hal yang diberitakan," harapnya.

Legislator Partai Demokrat ini pun mengungkapkan terimakasih atas sinergitas yang terjalin selama ini. DPRD Kabupaten Pasaman Barat sudah lama menjalin kemitraan dengan media, baik media lokal, regional cetak maupun elektronik yang mempunyai wartawan yang bertugas di kabupaten Kabupaten Pasaman Barat.

"Kami berharap bahwa kemitraan itu tetap terjaga dan terjalin dengan baik serta tetap menyampaikan berita-berita kegiatan DPRD secara berimbang sesuai data yang ada," ungkapnya kepada Beritaminang.com

Terkait dengan maraknya berita hoaks di Masyarakat, Endra Yama Putra meminta agar supaya dalam membaca berita tetap membandingkan antara berita yang tersaji degan kondisi yang ada dilingkungan dan membantu pemerintah menangkal berita bohong alias hoaks.

Kami mengajak teman-teman insan pers untuk tidak hentinya berkolaborasi dalam penanganan pandemi Covid -19 yang hingga kini belum berakhir. Menurutnya, peran pers sangat dibutuhkan agar bisa menyebarkan informasi valid kepada masyarakat.

"Mari kita sama-sama masifkan sosialisasi prokes (protokol kesehatan) dan terus mengajak masyarakat untuk segera ikut vaksinasi bagi yang belum. Apalagi sekarang sudah menyebar varian Omicron," Harapnya.

Tahun ini, peringatan HPN 2022 dipusatkan di Kendari, Sulawesi Tenggara. Tema yang diangkat adalah "Sultra Jaya Indonesia Maju". Tak hanya bicara tentang dunia pers, HPN kali ini juga akan mendiskusikan peran pers dalam kelestarian lingkungan hidup, "tutup Endra Yama Putra. (de)

Sumber : beritaminang.com

Dr.H Alirman Sori,SH,M.Hum,MM, Anggota DPD RI

MR.com,|Alirman Sori, Anggota DPD RI, mengingatkan Panglima TNI, Jendral TNI Andika Perkasa, tentang keamanan perbatasan di laut Natuna Utara, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), agar memperketat keamanan laut yang berbatasan dengan negara lain.

Penegasan perbatasan ini disampaikan Senator Alirman Sori saat rapat kerja Komite 1 DPD RI dengan Panglima TNI, Jend. Andika Perkasa, Selasa (08/02/2022) di Komplek Parlemen DPD RI, Senayan Jakarta.

Raker Komite-1 DPD RI dengan Panglima TNI membahas implementasi dan evaluasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Batas Wilayah. 



Batas antar wilayah negara sangat rawan memicu terjadi komplit perbatasan apabila negara tidak hadir secara serius menjaga perbatasan wilayah negara. “Dan kita Indonesia punya bad story, lepasnya pulau ligitan dan sepadan, dan kita tidak mau kehilangan tongkat untuk kedua kalinya, karena negara belum optimal hadir di wilayah perbatasan, ujar Senator Alirman Sori.

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki posisi penting di dunia international dan pasti menjadi perhatian dunia untuk kepentingan negara masing-masing. 

"Selain posisi Indonesia sangat strategis Indonesia juga memiliki  Sumber Kekayaan Alam (SKA) yang melimpah dan dipastikan perhatian dunia terutama negara tetangga yang juga punya kepentingan dalam mengawal dan menjaga kedaulatan setiap negara,"ucap Alirman Sori.

Lebih lanjut, Alirman Sori, juga mengingatkan bahwa hegemoni dua  negara besar Amerika dan China di laut Natuna Utara mesti menjadi perhatian serius negara. Jangan sampai lenggah menjaga kedaulatan perbatasan. 

Dalam hubungan internasional katanya lagi, setiap negara melakukan hubungan dengan negara lain tidak terlepas dari kepentingan yang ingin dicapai. Dalam hubungan tersebut dapat menimbulkan sebuah konflik, seperti yang terjadi dalam konflik Laut Cina Selatan. 

"Menganalisa bagaimana kepentingan Amerika Serikat dalam konflik Laut Cina Selatan serta peran dan keterlibatan Amerika Serikat, sehingga menjadi bagian dalam konflik Laut Cina Selatan. Hal ini mesti menjadi kewaspadaan semua komponen bangsa, tegasnya lagi.

Kemudian Alirman Sori memaparkan, Hal lain yang harus dilakukan dalam menjaga wilayah negara adalah melibatkan partisipasi atau peran serta masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam UU 43 Tahun 2008, Pasal 19( 1) Peran serta masyarakat dalam pengelolaan Kawasan Perbatasan dilakukan dalam bentuk: a. mengembangkan pembangunan Kawasan Perbatasan; dan b. menjaga serta mempertahankan Kawasan Perbatasan. 

(2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat melibatkanm asyarakat untuk ikut berperan serta dalam pengelolaan Kawasan Perbatasan.

(3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengank etentuan peraturan perundang-undangan.

Senator perwakilan Sumbar itu memandang bahwa wilayah perbatasan mempunyai nilai strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional. Pengelolaan dan pengawasan yang memadai di kawasan perbatasan sangat dibutuhkan. 

"Sebagai komponen utama pertahanan, TNI di samping memiliki fungsi untuk melakukan operasi militer dan non militer, juga memiliki fungsi sosial di masyarakat,"tandasnya.

Panglima TNI Jend. Andika Perkasa, merespon baik, berbagai masukan dan saran yang disampaikan oleh  Senator Alirman Sori tentang  peran serta masyarakat dalam menjaga Batas Wilayah Negara sebagaimana diamanatkan  UU 43 Tahun 2008, kata Jenderal Andika. (**)


MR.comAgam|Bencana banjir yang mengakibatkan "ambruknya" Infrastruktur Pengendalian Banjir Batang Tambuo baru-baru ini terus menjadi sorotan publik.

Bangunan yang berada di Nagari Koto Tangah, Kec Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat itu mengundang reaksi kekecewaan masyarakat setempat.

Suatu hal yang luar biasa bangunan yang dibuat sebagai pengendali banjir ambruk dihantam banjir itu sendiri, demikian kata Ir.Indrawan sebagai pengamat pembangunan Sumbar, pada Selasa (8/2/2022) di Padang.



Baru dibangun, Infrastruktur Pengendali Banjir Batang Tambuo milik BWSS V Padang "Ambruk" Diduga Karena Intensitas Hujan Yang Tinggi

"Dengan ambruknya bangunan pengendali banjir tersebut membuktikan kalau mutu dan kualitas infrastruktur tersebut patut dipertanyakan kembali,"ujarnya.

Apakah kontraktor bekerja sesuai dengan kaidah yang sudah diarahkan seperti yang ada di komen kontrak, kalau memang sudah mengapa masih ambruk juga, cecar Indrawan.

"Hal tersebut membuktikan kalau pelaksanaan proyek pengendali banjir dikerjakan tidak sesuai spesifikasi teknis, apapun alasannya alam sudah membuktikan," pungkasnya.

Sebelumnya, Herry salah seorang warga setempat mengatakan, secara teknis dalam pelaksanaannya kami melihat struktur dinding dibangun diduga tidak sesuai standar RAB dan spek.

Ditambah dengan system penulangannya yang diduga kuat pekerjaannya tidak mengacu terhadap speks"jelas Herry pada Minggu (6/02/2022) saat dikonfirmasi via tersebut (08537503XXXX).

"Dari pekerjaan pembesian (sistem penulangan), ukuran besi yang digunakan dan jarak sengkang sangat mempengaruhi. Dan yang tidak kalah penting adalah tapak utama sebagai penahan dinding dibagian bawah,"jelasnya lagi.

Pada kontruksi bangunan tersebut, tapak utama tidak jelas kedudukannya, ada yang dipasang dan ada yang tidak dipasang. Inikah penyebab rapuhnya kontruksi struktur tebing Pengendalian Banjir Batang Tambuo..?

Lebih jelas Herry mengatakan, dinding penahan tanah merupakan salah satu pekerjaan konstruksi yang penting dalam suatu pekerjaan proyek dan dapat mempengaruhi pekerjaan selanjutnya serta hasil akhir dari proyek tersebut.

"Maka perencanaan, perhitungan dan perancangan harus dilakukan dengan tepat dan akurat. Analisis yang baik juga diperlukan karena ada banyak faktor yang mempengaruhi di dalamnya, seperti properti tanah, muka air tanah, dan lain sebagainya," ungkap Herry.

Untuk menghasilkan konstruksi dinding penahan tanah yang ideal, maka analisis stabilitas dinding perlu ditinjau faktor aman terhadap geser (sliding) dan guling (overtuning) harus mencukupi, dan tekanan tanah yang terjadi pada tanah dasar pondasi tidak boleh melebihi kapasitas daya dukung yang diizinkan.

Perencanaan struktur dinding penahan tanah ini direncanakan aman terhadap pergeseran, penggulingan, dan keruntuhan kapasitas daya dukung tanah. Hasil analisis didapat faktor stabilitas terhadap geser 2,067, stabilitas terhadap guling 3,258 dan keruntuhan kapasitas daya dukung 3,033," jelasnya.

Sayangnya meski sudah dikonfirmasi via telpon, Kepala Satker SNVT WS IAKR dari Balai Wilayah Sungai Sumatera V (BWSS V Padang) Yusma Elfita berikut PPK kegiatan Sastriawan ST,MT belum bisa berikan klarifikasinya.

Hingga berita diterbitkan media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.*dn/rl*



MR.com, Pasbar| Ketua DPRD Pasaman Barat H. Erianto menghadiri Musyawarah Rencana Kerja Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kecamatan Luhak Nan Duo,  Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 yang  dilaksanakan Senin (07/02/2022) di Aula Kantor Kecamatan Luhak Nan Duo.

Dalam kesempatan tersebut H. Erianto, SE. mengungkapkan harapannya agar semua usulan kegiatan yang disampaikan merupakan benar- benar kebutuhan  masyarakat bukan keinginan individu.

" Tidak boleh ada ego sektoral maupun ego  Nagari, yang diperjuangkan adalah usulan yang bersifat luas dan untuk kebutuhan ditingkat kecamatan,” ungkapnya.

Ditegaskannya,  Musrenbang ini harus  menghasilkan solusi terkait permasalahan di Kecamatan Luhak Nan Duo dan hasil yang didapatkan nanti benar-benar untuk peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat.

Sementara itu,  H. Risnawanto wakil Bupati Pasaman Barat. Menyampaikan, bahwa perencanaan merupakan hal yang sangat mendasar dan strategi dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga harus didasarkan pada data yang valid dan akurat.

Dikatakannya, bila perencanaan dilakukan dengan baik, maka prioritas pembangunan sesuai dengan tujuannya akan tercapai.

“Kalau data salah, atau data tidak akurat, maka hal itu akan menjadikan perencanaan yang salah pula, perencanaan yang salah akan memberikan hasil keputusan yang salah dan menjadi program yang salah. Oleh karena itu, para peserta Musrenbang harus benar-benar mengetahui keadaan di lapangan, sampaikan data yang ada sebagai bahan kita untuk merencanakan dengan sumber data yang akurat, tidak berdasarkan atas keinginan, tetapi berdasarkan asas kebutuhan.” tegas Wabup Risnawanto 

Kegiatan Musrenbang RKPD ini diikuti oleh wakil Bupati Pasaman Barat H. Risnawanto, Beserta Sejumlah Kepala OPD Pasaman Barat, Anggota DPRD  Pasaman Barat, Muspika, Camat, Sekretaris Kecamatan,  Wali Nagari Koto Baru dan Kapa serta sejumlah unsur masyarakat terkait.

Kegiatan dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat, memastikan pemakaian masker sebelum peserta memasuki ruangan. Peserta yang dihadirkan juga lebih sedikit dibandingkan jumlah peserta pada tahun-tahun sebelumnya, hal ini karena adanya pandemi Covid-19.

(**)


MR.com, Sumbar|Anggota DPD RI Alirman Sori maknai Hari Pers Nasional ditahun 2022 untuk menjadi momentum perubahan peradaban Pers kedepannya. Agar semakin profesional dan berdaulat dalam menegakkan panji-panji pemberitaan.

Begitu yang diungkapkan senator asal Pesisir Selatan, Sumatera Barat Alirman Sori, dalam keterangan tertulisnya pada awak media, Senin, (7/2/2022).

"Besar harapan kita pada HPN ini menjadi media yang mandiri dan bebas dari intervensi siapapun, serta tidak boleh lagi ada kriminalisasi terhadap insan pers," tegas mantan ketua DPRD Pessel tersebut.

Katanya, makna hari pers bagi saya adalah ingin agar keberadaan pers dalam memberikan informasi lebih netral. "Netralitas sangat penting dalam memberikan pemberitaan kepada masyarakat," ungkap mantan wartawan harian disalah satu media cetak tersebut.

Dia menjelaskan, pers harus mampu menjelma menjadi pribadi dan memiliki semangat baru dalam memberikan keterbukaan informasi secara netral, akurat dan berimbang. 

"Pers juga harus meninggalkan paradigma lama atau kebiasaan kurang baik dan mengubahnya menjadi paradigma baru atau kebiasaan baik yang terdapat pada setiap insan pers,"ucap Alirman Sori.

Keberadaan pers, diakui pria yang akrab dengan awak media itu, sangat memberikan efek positif bagi masyarakat. Sehingga terbantu dalam mengetahui informasi terkini dari sumber pemberitaan yang tepat, kredibel dan netral, tutupnya. (**)


MR.com,Agam|Infrastruktur Pengendalian Banjir Batang Tambuo di Kabupaten Agam "ambruk". Hal ini mengundang perhatian masyarakat setempat. Kerusakan Infrastruktur yang baru dibangun oleh Ditjen SDA Kementerian PUPR  ini cukup parah.

Dari keterangan masyarakat sekitar, pembangunan Infrastruktur pengendalian banjir yang berada di Nagari Koto Tangah, Kec Tilatang Kamang, Kab Agam Sumatera Barat ini dilaksanakan pada tahun lalu, yakni 2021.

"Infrastruktur ini baru selesai dibangun" ucap Rusman (6/02/2022).

"Bagian infrastruktur yang ambruk cukup panjang, dan saat ini titik yang rusak tengah dilakukan perbaikan" tambahnya.

Dari hasil informasi yang dihimpun, kegiatan pembangunan infrastruktur ini dikelola oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera V( BWSS V )Padang, melalui Satuan Kerja SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air WS-IAKR Prov Sumbar

Pembangunan infrastruktur Pengendalian Banjir Batang Tambuo di Kabupaten Agam memakai APBN TA 2021sebesar Rp.12.965.043.000,00. Kemudian pelaksanaan teknis dikerjakan oleh PT.Daka Megaperkasa dibawah pengawasan PT.Alam Serambi Engineering selaku konsultan supervisi.

Sejauh ini, terkait penyebab pasti robohnya bangunan pengendalian banjir masih belum diketahui. Dari informasi yang dirangkum, arus sungai Batang Tambuo beberapa waktu lalu sempat deras karena intensitas curah hujan yang tinggi.

Hingga berita diterbitkan media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.*dn/rl*



MR.com, Pasbar| Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat mengharapkan kepada perusahaan kelapa sawit yang ada di daerah itu peduli ke masyarakat untuk membantu memperoleh minyak goreng murah."Saat ini harga minyak goreng naik dan masyarakat kesusahan membeli minyak goreng," kata Ketua DPRD Pasaman Barat Erianto di Simpang Empat, Sabtu (5/2/2022)

lebih lanjut ia mengatakan, sebagai daerah penghasil kelapa sawit, perusahaan yang ada saat ini juga memproduksi minyak goreng. Untuk itu, katanya sudah saatnya perusahaan kelapa sawit yang ada bisa berbagi membantu masyarakat sekitar dengan minyak goreng murah atau menggunakan program Corporate Social Responsibility (CSR).

"Perusahaan kelapa sawit yang ada segera kita panggil untuk berkoordinasi bagaimana membantu masyarakat dengan minyak goreng, Selain itu mengadakan operasi pasar murah juga diharapkan dapat berkoordinasi dengan perusahaan atau pabrik kelapa sawit yang ada bagaimana membantu masyarakat," harapnya.

Sementara itu Kepala Dinas Koperasi dan UKM Pasaman Barat, Pahrein mengatakan pihaknya baru-baru ini telah mengadakan operasi pasar murah minyak goreng di dua lokasi yakni di terminal Simpang Empat dan di pasar Sungai Aur, dengan menyediakan 5.000 liter minyak goreng dengan harga Rp14 ribu perliternya.

Begitu juga di terminal Simpang Empat, 5.000 liter minyak juga disediakan bagi masyarakat setempat dengan harga yang sama.

Ia mengatakan operasi pasar murah minyak goreng ini merupakan kerjasama Pemkab Pasaman Barat dengan dengan PT Wira Inno Mas (Musim Mas Group) untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan minyak goreng yang mana di pasaran saat ini mencapai harga Rp19.000 - Rp 20.000 per-liter.

Operasi pasar murah tersebut, katanya merupakan tindak lanjut dari perintah Presiden kepada Kementerian Perdagangan dan atensi dari Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat untuk mendukung kegiatan tersebut.

Sumber: beritaminang.com


Pelaksanaan Proyek Pembangunan Gedung DPRD Kota Padang oleh PT.Nindya Karya diduga tidak sesuai spesifikasi dan Kangkangi Aturan

MR.com,|Menyorot pelaksanaan proyek Pembangunan Gedung DPRD Kota Padang. Proyek yang rencananya dilakukan secara bertahap selama tiga tahun itu patut diawasi perjalanannya.

Sebab pembangunan yang menghabiskan uang negara sebesar Rp 145.000.000.000,- yang dikerjakan PT.Nindya Karya pada tahap awal terindikasi sudah melakukan kecurangan.

Diduga pelaksanaan berjalan tidak sesuai spesifikasi dan kangkangi aturan.  Untuk pekerjaan pematangan lahan rekanan memakai material tanah urug (timbunan) diduga tidak sesuai spesifikasi dan terindikasi kangkangi undang-undang tentang minerba dan KIP.

Sebab, dilokasi terpantau media pada Selasa (1/2/2022), tidak ada keberadaan papan informasi proyek (plang proyek) dan direksikeet(kantor lapangan) yang merupakan pekerjaan pendahuluan pada proyek negara.


Diduga material tanah urug(Tanah timbunan) yang digunakan tidak sesuai spesifikasi

Selanjutnya terkait pengadaan tanah urug yang digunakan untuk pematangan lahan. Diduga tidak sesuai spesifikasi pada dokumen kontrak. Terpantau media saat itu, tanah timbunan yang didatangkan bermacam-macam warna dengan spesifikasi yang diduga berbeda.

Pada dokumen kontrak dijelaskan, untuk jenis tanah timbunan yang digunakan harus tanah yang bebutir. Sementara dilokasi ada ditemukan pada timbunan dasar tanah clay (tanah yang mengandung lumpur) artinya tanah tidak berbutir.

Tidak tanggung-tanggung, untuk pekerjaan pematangan lahan ini dilakukan oleh tiga perusahaan sebagai Subkon sekaligus.

Hal itu disampaikan salah seorang yang mengaku sebagai Subkon waktu dikonfirmasi. "Ada tiga perusahaan penyedia jasa untuk pengadaan tanah timbunan ini, kalau kami tanah timbunan yang didatangkan dari Quarry yang ada di Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman,"terang Subkon yang tidak memberi tahukan namanya itu dihari yang sama.

Lebih lanjut dia menjelaskan nama perusahaan yang menjadi subkontraktornya yaitu PT. Eng CV.Karanggo, dan CV Sinar Harapan. Tapi saya sendiri tidak tahu dimana Quarry tempat perusahaan tersebut mengambilnya, tutupnya.

Saat dikonfirmasi kepada Wel Of Sanora ST,MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Dinas PUPR Kota Padang mengatakan sudah sesuai spek, katanya singkat pada Kamis(3/2/2022) via telpon.

Kemudian sambil mengirimkan foto dokumentasi saat pengujian, Wel mengakui kalau semua jenis tumbuhan sudah dilakukan pengujian labor termasuk tanah berjenis clay itu.

Terkait pengadaan papan informasi proyek dan Direksikeet, Wel Of Sanora belum memberikan klarifikasinya.

Sementara pihak Nindya Karya saat dikonfirmasi hingga berita diterbitkan belum bisa berikan klarifikasinya.

Hingga berita diterbitkan, media masih upaya konfirmasi terkait lainnya. *tim*



 Opini

Ditulis oleh:  Uqie Nai  (Member AMK4)

MR.com| Beberapa pekan terakhir ramai diberitakan masuknya varian baru Covid-19 yang disebut Omicron. Varian ini terdeteksi saat satu keluarga di Katapang, Kabupaten Bandung diisolasi di rumah sakit Al-Ihsan dan dilakukan pemantauan secara intensif. 

Ditemukanlah virus omicron yang diduga kuat dibawa ketika salah seorang anggota keluarga kunjungan ke Afrika. Namun, ada hal yang mengejutkan pasca Bupati Bandung, Dadang Supriatna mengabarkan nol kasus omicron, ternyata kasus Covid-19 justru bertambah. 

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Grace Mediana yang menyebut ada 37 warga Kabupaten Bandung dirawat akibat positif Covid 19. Peningkatan ini diperkirakan terjadi karena libur tahun baru beberapa waktu lalu. (ayobandung.com, Kamis, 20/01/2022)

Rakyat Butuh Ketegasan Negara Atasi Wabah

Berdasarkan hasil studi yang dilakukan para ilmuwan menunjukkan bahwa omicron berkembang biak 70 kali lebih cepat di saluran udara (bronkus) daripada delta. Namun bereplikasi 10 kali lebih lambat di paru-paru. 

Inilah yang kemungkinan menjelaskan mengapa omicron sangat menular tetapi kurang parah. Dr Michael Chan Chi-wai, peneliti dari Hongkong memperingatkan bahwa varian yang sangat menular dapat menyebabkan lebih banyak kematian, bahkan jika itu lebih ringan. 

Menurut Chan keparahan penyakit pada manusia tidak hanya ditentukan oleh replikasi virus tetapi juga oleh respons imun inang terhadap infeksi, yang dapat menyebabkan disregulasi sistem imun bawaan, seperti badai sitokin (respon imun tubuh yang berlebihan) yang bisa mengancam jiwa. (Kontan.co.id, Kamis, 16/12/2021)

Apa yang dikemukakan ahli tentang virus, baik omicron atau varian lainnya dari Covid-19 sudah selayaknya menjadi acuan pemerintah untuk bersikap tegas. 

Artinya, ketegasan yang bersifat komprehensif dari hulu hingga ke hilir, bukan sekadar memberlakukan pembatasan pada kegiatan masyarakat (PPKM), menjaga prokes, sosialisasi vaksinasi, tapi juga melarang para pejabat dan warga asing keluar masuk Indonesia terutama urgensitas memahamkan  bahaya omicron yang sebenarnya.

Jika saja ketegasan itu direalisasikan sejak Covid-19 melanda Indonesia, yakni dengan menutup pintu masuk dari dalam dan luar negeri, menetapkan lockdown serta 3T (test, tracing, and treatment), lalu memaksimalkan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan melalui pengerahan dana APBN dan APBD, tentu kasus munculnya varian Covid-19 tidak akan ada, termasuk bergugurannya korban hingga ribuan jumlahnya.

Nasi sudah menjadi bubur. Apa yang sudah terjadi tidak akan membuat para pejabat negara introspeksi apalagi meratapi diri dengan kebijakannya yang telah mengorbankan rakyat. Bagi mereka, nyawa manusia bukanlah suatu beban yang harus dipertanggung jawabkan kelak di Yaumul Hisab. 

Tak ada keterkaitannya dengan ketegasan atau kealpaan pemimpin. Life must go on, biarlah rakyat berkorban demi pemulihan perekonomian bangsa. Untuk itulah sektor industri, pasar, kantor, sekolah, wisata segera dinormalisasi, para investor diundang masuk, dan vaksinasi 100 persen digencarkan.

Demikian cara pandang pemimpin ala kapitalisme-liberalisme sejak diterapkan mengatur urusan publik di negeri ini dan juga negara lain di dunia. Sebuah paham yang memiliki akidah memisahkan agama dari kehidupan, membebaskan individu serta kelompok mencapai kebahagiaannya meski dengan merampas hak individu juga hak umum, dan membebaskan segala macam aktivitas manusia asalkan mendapatkan untung sebesar-besarnya.  

Maka, bagaimana mungkin rakyat berharap pandemi segera berakhir, bila landasan berpikir pemerintah (negara) masih sama, yakni tetap sejalan dengan arah pandang kapitalisme-liberalisme yang mengedepankan kemakmuran bagi kapitalis dibanding mengutamakan kepentingan masyarakat.

Ketegasan hanya Hadir saat Syariat Diterapkan

Lahirnya sebuah kebijakan tak bisa dilepaskan dari cara pandang negara. Kapitalisme yang memandang solusi permasalahan itu terletak pada materi dan kepuasan dunia, lalu paham ini diadopsi oleh negara, tentu akan berpengaruh besar  dalam menyolusikan permasalahan umat, termasuk mengatasi wabah.  

Perhatian tak maksimal, pelayanan  sekadarnya, atau kebijakan yang lebih pro pemodal ketimbang pada rakyat, menjadi hal yang mudah terindera.  Berbeda halnya ketika kebijakan itu lahir dari tuntutan syariat yang diterapkan negara. 

Negara yang menjadikan hukum syariat sebagai landasan perbuatan, hanya akan berpikir bagaimana menjalankan amanah dengan sebaiknya agar rakyat aman dan sejahtera. 

Apabila wabah telah menjangkiti suatu wilayah, hal pertama yang dilakukan pemimpin negara adalah memerintahkan warganya untuk menutup pintu masuk dan keluar, memisahkan ke tempat khusus antara orang sakit dan yang sehat, dan tidak diperkenankan siapa pun dekat dengan orang yang sudah terinfeksi virus. 

Sikap pemimpin seperti ini pernah dicontohkan Rasulullah saw. dan Khalifah Umar bin Khattab ra., juga khalifah setelahnya dalam penanganan wabah.

Rasulullah saw. membuat tembok pemisah di sekitar daerah yang terjangkit wabah dan menjanjikan bahwa mereka yang bersabar dan tinggal akan mendapatkan pahala sebagai mujahid di jalan Allah, sedangkan mereka yang melarikan diri dari daerah tersebut diancam malapetaka dan kebinasaan. 

Berikut ini beberapa larangan Rasulullah saw. dalam hadisnya:

"Jika kalian mendengar tentang wabah-wabah di suatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Tetapi jika terjadi wabah di suatu tempat kalian berada, maka janganlah kelian meninggalkan tempat itu," (HR. Bukhari dan Muslim)

Dari Abu Hurairah ra. bahwasannya Rasulullah saw. bersabda: "Jauhilah orang yang terkena lepra, seperti kamu menjauhi singa." (HR. Bukhari)

Selanjutnya pemimpin negara akan fokus pada penanganan pasien melalui 3T hingga benar-benar sehat dan bisa beraktivitas normal. Masa Khalifah  Umar misalnya. 

Setelah dilakukan karantina wilayah dan diasingkan ke tempat aman seperti bukit, gunung, masing-masing warga terdampak diberikan pelayanan maksimal hingga  sehat, seperti dokter, obat, dan semua kebutuhan pokoknya secara cuma-cuma. 

Sementara yang sehat diperkenankan untuk beraktivitas normal dengan menjauhi area wabah. Anggaran yang dikeluarkan bukan hanya dari kas negara semata tapi juga dana pribadi khalifah. 

Ini dilakukan karena motivasi ingin mendapatkan pahala jariyah dengan cara memberikan sebagian besar harta yang dimiliki untuk membiayai rumah-rumah sakit, perawatan dan pengobatan pasiennya. Sebut saja contohnya Saifuddin Qalawun (673 H/1284 M). 

Salah seorang pemimpin di zaman Abbasiyah yang mewakafkan hartanya untuk memenuhi biaya tahunan rumah sakit di Kairo, yaitu rumah sakit al-Manshuri al-Kabir. Dari wakaf ini pula  karyawan rumah sakit mendapatkan gajinya. 

Perhatian negara atas urusan umat  yang telah dicontohkan Rasulullah saw. Hingga para khalifah setelahnya membuktikan satu hal: akidah Islam yang dijadikan asas perbuatan akan melahirkan sosok pemimpin yang tegas, penuh tanggung jawab, perhatian, dan akan mengerahkan segala hal yang dimiliki demi kesejahteraan masyarakat, tanpa khawatir ada varian baru muncul ataupun terabaikannya kesejahteraan rakyat.

Wallahu a'lam bi ash Shawwab.

Mitra

{picture#http://2.bp.blogspot.com/-XccjilccW3o/WvaXDidXfzI/AAAAAAAABh4/uSZS7TnCbfc4FwXpWuQb2n8Fgh6BY9x7ACK4BGAYYCw/s1600/logo3.png} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

Powered by Blogger.