Mitra Rakyat

Gerakan ini merupakan kolaborasi Polri dan Perum Bulog untuk menekan lonjakan harga pangan, khususnya beras, yang kini melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) di sejumlah wilayah.

“GPM adalah wujud hadirnya Polri di tengah masyarakat. Tujuannya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan agar tidak ada lagi beras dijual di luar HET,” ujar Gatot dalam sambutannya.

Sumatera Barat termasuk dalam zona dua, dengan HET beras medium Rp 13.100 per kilogram. Gatot menegaskan program ini selaras dengan salah satu Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk melindungi daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Selain beras, komoditas seperti minyak goreng dan telur juga dijual dalam program ini.

Polda Sumbar, kata Gatot, telah menyiapkan stok beras 15 ribu ton hingga Desember. Setiap hari, sedikitnya 200 ton disalurkan melalui 19 polres, 157 polsek, dan layanan mobile.

“Kami juga membuka layanan WhatsApp agar masyarakat tak perlu datang ke lokasi. Cukup pesan, polisi akan antar,” ujarnya.

Kepala Bulog Sumbar Darma Wijaya memastikan stok beras di daerah aman. “Masyarakat tidak usah panik. Kami mendukung penuh program GPM ini,” katanya.

Dukungan serupa datang dari Kepala Dinas Pangan Sumbar, Iqbal Ramadi Payana, yang menyiapkan tambahan komoditas seperti cabai dan bawang.

Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Susmelawati Rosya, menyebut GPM sebagai langkah strategis di tengah tekanan harga pangan. Peluncuran ini juga dihadiri jajaran Forkopimda, Wakapolda Brigjen Pol Solihin, Irwasda Kombes Pol Guritno Wibowo, pimpinan Bulog wilayah Sumbar, serta pejabat utama Polda Sumbar.(tim)

Editor : Chairur Rahman

Dalam rangka memperingati HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, panitia yang diketuai Agung Putra Hermawan merangkai sejumlah lomba. Ada get ball, tenis meja, dan bulutangkis. Cabang-cabang itu bukan hanya menguji kelincahan dan strategi, tapi juga kekompakan menjadi sesuatu yang jarang tersaji di meja kerja.

Sejak pagi, para pegawai menjadi “atlet” dadakan. Mereka yang biasa sibuk di balik tumpukan berkas kini berlari, menangkis, atau memukul bola dengan penuh semangat. 

Sorakan dukungan mengiringi setiap poin, tawa pecah di sela-sela kesalahan konyol. “Kami ingin kegiatan ini menjadi wadah kebersamaan. Semua pegawai terlibat, mulai dari staf administrasi hingga pejabat eselon. 

Tidak ada sekat jabatan di sini, yang ada hanya semangat sportivitas,” ujar Agung.

Puncak acara akan digelar Sabtu, 16 Agustus 2025. Selain penyerahan hadiah bagi para pemenang, panggung hiburan disiapkan dengan suguhan musik dan atraksi yang dijanjikan “lebih meriah” dari tahun lalu.

Kepala Dinas BMCKTR Sumbar, Era Sukma Munaf, menekankan bahwa perayaan kemerdekaan bukan hanya seremonial tahunan. “Momentum kemerdekaan ini menjadi perekat kebersamaan sekaligus pemacu semangat kerja untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” katanya.

Bagi Dinas BMCKTR, lomba-lomba ini lebih dari sekadar adu ketangkasan. Di tengah kompetisi yang ketat, persaudaraan tetap menjadi juara sejati. Dan ketika bendera merah putih berkibar di halaman kantor pada puncak acara nanti, ia akan menandai bukan hanya perayaan kemerdekaan, tapi juga tekad bersama membangun Sumatera Barat yang lebih maju.

Penulis : Chairur Rahman

“Progres saat ini masih on schedule, sesuai dengan time schedule pelaksanaan yang telah disusun,” ujar Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek, Novi Eryanto, kepada salah satu tim investigasi media, awal Agustus ini.

Proyek yang dilaksanakan oleh kontraktor PT NHK Jaya Mandiri itu memiliki masa pengerjaan selama 210 hari kalender, sejak penandatanganan kontrak pada Mei 2025. Hingga kini, menurut Novi, pekerjaan berlangsung tanpa hambatan berarti.

Namun, pembangunan gedung ini tidak lepas dari prasyarat teknis yang ketat. Salah satunya, penyedia diwajibkan menyertakan surat dukungan dari produsen atau distributor resmi genset 150 KVA Hartech Diesel Ultra Silent Type Perkins 1106A-70TAG2. Selain itu, dukungan dari perusahaan batching plant juga menjadi kewajiban untuk menjamin mutu beton.

“Apabila ditemukan penggunaan peralatan dari pihak berbeda dengan yang tercantum dalam surat dukungan, itu bisa dikenai sanksi. Hal ini merujuk pada dokumen pengadaan dan perjanjian kontrak,” tegas Novi.

Pelaksana lapangan PT NHK Jaya Mandiri, Kawe Zulhendri, memastikan bahwa pihaknya telah melakukan pemesanan alat sesuai spesifikasi kontrak.

Baca : Dugaan Material Ilegal dan Minimnya Transparansi Bayangi Proyek Gedung MUI Sumbar

“Kita dari awal sudah purpose order untuk Genset 150 KVA Hartech Diesel Ultra Silent Type Perkins 1106A-70TAG2. Informasi dari pabrikan menyebutkan unit siap dan direncanakan mobilisasi bulan ini,” ujar Kawe melalui pesan WhatsApp.

Namun di lapangan, proyek ini mulai menuai sorotan. Sejumlah wartawan yang berupaya meliput progres pembangunan justru mendapat penolakan dari kontraktor dan konsultan pengawas. Sikap tertutup ini memicu reaksi keras dari publik, termasuk dari aktivis LSM.

“Sikap kontraktor ini sangat disayangkan. Proyek ini dibiayai oleh uang rakyat, bukan proyek privat. Ketika akses informasi ditutup, wajar jika publik mencurigai ada yang disembunyikan,” kata Sulaiman, jurnalis sekaligus aktivis LSM Koalisi Anak Negeri (KOAD) Sumbar.

Sulaiman mengaku telah mengikuti proyek ini sejak pencairan uang muka sebesar Rp4,07 miliar pada akhir Mei lalu. Namun hingga kini, belum tersedia kanal resmi untuk memantau progres dan kesesuaian teknis di lapangan.

“Kami menduga ada ketidaksesuaian antara surat dukungan peralatan dan barang yang digunakan. Jika benar, ini pelanggaran serius yang bisa masuk ranah pidana pengadaan barang dan jasa,” ujar Sulaiman.

Atas dasar itu, KOAD Sumbar mendesak Dinas BMCKTR Sumbar untuk membuka akses informasi publik, termasuk isi kontrak, daftar peralatan, dan progres mingguan. Mereka juga meminta Inspektorat Daerah dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat turun tangan melakukan audit investigatif.

“Ketertutupan informasi ini dapat memicu mistrust publik yang lebih luas,” kata Sulaiman.

Pihak Dinas BMCKTR maupun kontraktor belum memberikan tanggapan atas desakan audit dan keterbukaan tersebut. Media masih berupaya menghubungi pihak terkait untuk konfirmasi lanjutan. (tim)

Editor : Chairur Rahman

Dugaan penggunaan material ilegal dan pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis (Spektek) mencuat setelah investigasi lapangan yang dilakukan oleh tim media mengalami hambatan.

Dilansir dari suaraadhiyaksa.com, tim jurnalis yang berusaha meninjau proyek fisik tersebut justru dilarang masuk oleh pihak humas proyek. Seorang petugas humas yang mengaku bernama Eka menolak memberikan akses, kendati tim telah memperkenalkan identitas dan maksud kedatangan.

Pelarangan tersebut memicu kecurigaan, terlebih setelah diketahui bahwa konsultan pengawas proyek sebenarnya berada di lokasi namun enggan menemui awak media. 

Penelusuran lebih lanjut melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang (BMCKTR) Sumatera Barat, Novi Eryanto, mengungkap adanya informasi yang keliru dari pihak humas.

"Untuk informasi lebih lanjut, silakan konfirmasi kepada ahli K3, kontraktor maupun konsultan pengawas," ujar Novi melalui pesan WhatsApp kepada wartawan, Senin (5/8).

Dalam komunikasi lanjutan, saat disampaikan bahwa beberapa pekerja terlihat melakukan aktivitas di ketinggian tanpa alat pengaman seperti safety belt atau body harness, Novi membantah. 

Ia mengklaim bahwa seluruh pekerjaan berisiko tinggi telah dilakukan sesuai standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Konstruksi (SMKKK), dan telah dilakukan briefing oleh pengawas.

Namun fakta di lapangan menunjukkan kurangnya transparansi dalam pelaksanaan proyek. Papan informasi proyek tidak mencantumkan tanggal mulai pekerjaan, bahkan tidak ditemukan keberadaan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang lazimnya menjadi bagian administrasi standar dalam proyek konstruksi pemerintah.

Proyek dengan nomor kontrak 640/02/FISIK/CK-BMCKTR/V-2025 bernilai Rp 20,35 miliar ini memiliki masa pelaksanaan selama 210 hari kalender, namun jadwal riil pelaksanaan di lapangan tidak diketahui publik.

Ketiadaan informasi yang terbuka serta sikap tertutup dari pelaksana proyek menimbulkan tanda tanya besar. Indikasi penggunaan material ilegal turut mencuat seiring tidak adanya akses verifikasi oleh pihak independen. Praktik semacam ini, jika terbukti, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum dan merugikan keuangan negara.

Sebagai pelaksana kegiatan, Dinas BMCKTR Sumbar menggandeng PT. NHK Jaya Mandiri sebagai kontraktor pelaksana dan PT. Prisma Karya Utama sebagai konsultan pengawas. Kedua pihak ini kini berada di bawah sorotan publik atas dugaan penyimpangan teknis dan administratif dalam pembangunan fasilitas keagamaan yang seharusnya menjunjung nilai keterbukaan.

Dalam beberapa tahun terakhir, Dinas BMCKTR Sumbar juga telah dikaitkan dengan proyek bermasalah lainnya, termasuk pembangunan Gedung Kebudayaan Sumbar yang kini tengah berada dalam proses penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Padang.

Minimnya transparansi, dugaan penyimpangan material, serta lemahnya pengawasan di lapangan menambah daftar panjang proyek infrastruktur di Sumatera Barat yang menuai kritik.(tim)

Editor : Chairur Rahman

Kondisi terkini menunjukkan tingkat kemantapan jalan mencapai 91 persen, sebuah capaian yang cukup menggembirakan mengingat situasi keuangan yang terbatas. Alat berat tampak aktif bekerja di jalan bypass Kota Padang, mendukung proses perbaikan aspal yang mengalami kerusakan.

Aspal yang mengelupas, berlubang, dan kerusakan lainnya diperbaiki secara bertahap demi memastikan stabilitas lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan. 

“Ini bagian dari upaya menjaga kemantapan jalan nasional agar tetap layak dilalui,” ujar Zulfikar Kurniawan, PPK 2.1, saat ditemui di sela-sela kegiatan pemantauan di jalan bypass, Selasa (29/7/2025) dikutip dari media momenpembaruan.com.

Putra Aceh ini memaparkan bahwa salah satu penyebab utama kerusakan jalan adalah mobil Over Dimension Over Loading (ODOL) yang melintas untuk proyek Supreme Energy di Solok. 

“Kerusakan paling banyak ditemui dekat tikungan dan pasar Silungkang. Kami lakukan leveling ulang dan perbaikan sebisa mungkin, meskipun skalanya tidak besar,” katanya.

Zulfikar menambahkan, kegiatan pemeliharaan dilakukan secara selektif di seluruh ruas jalan karena keterbatasan anggaran pemerintah. Prioritas diberikan pada penanganan kerusakan berat agar jalan tetap aman dan nyaman dilalui masyarakat. “Dengan dana yang ada, kita fokus memperbaiki bagian yang paling parah dulu. Kalau tidak, kondisi jalan akan semakin menurun,” tegasnya.

Selain perbaikan fisik, upaya menjaga kualitas jalan juga dilakukan melalui lapis pelapisan ulang. Namun, kegiatan ini belum bisa dilakukan secara menyeluruh karena keterbatasan dana yang tersedia. 

“Harapan ke depan, kita bisa menambah lapis jalan agar kemantapan semakin terjaga. Saat ini, anggaran belum memungkinkan,” ungkap Zulfikar.

Pengalaman bertugas di Aceh membuatnya memahami tantangan di lapangan. Meskipun jumlah kendaraan di Sumbar lebih banyak, kondisi lalu lintas di sini justru lebih kompleks karena volume kendaraan dan truk besar yang lebih dominan. 

“Di Aceh, jumlah kendaraan lebih sedikit, tapi tantangannya hampir sama. Di sini, kita harus bekerja keras memastikan jalan tetap dalam kondisi prima,” pungkasnya.

Di tengah segala keterbatasan, semangat untuk menjaga infrastruktur jalan nasional di Sumatera Barat tetap menyala. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dan pusat untuk memastikan jalan nasional tetap aman, nyaman, dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Editor: Chairur Rahman

Plakat penghargaan tanda kemitraan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua IKW RI, David Efendi, kepada perwakilan Humas Bank Nagari dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-IX IKW RI, Rabu (30/7/2025).

Dalam sambutannya, David Efendi menyampaikan apresiasi atas dukungan nyata yang diberikan Bank Nagari selama ini. Ia menegaskan bahwa partisipasi bank pelat merah di Sumatera Barat ini merupakan bukti nyata manfaat kehadirannya di tengah masyarakat. 

"Semoga sinergi ini terus terjalin dan membawa manfaat lebih besar lagi," ujarnya saat menyerahkan piagam penghargaan.

Sementara itu, Yudi, perwakilan dari Bank Nagari, menyatakan rasa terima kasih atas kepercayaan dan kolaborasi yang telah terjalin. Ia berharap, kemitraan ini dapat semakin memperkuat peran serta Bank Nagari dalam mendukung kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat luas. 

"Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan rekan-rekan media di bawah naungan IKW RI. Semoga kolaborasi ini terus memperkuat sinergi positif demi kemajuan bersama," katanya.

Penghargaan ini diharapkan mampu menjadi motivasi bagi seluruh pihak untuk terus berkontribusi dalam membangun komunikasi yang efektif serta mempererat hubungan antara dunia usaha, media, dan masyarakat.

Bank Nagari sendiri dikenal aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan di Sumatera Barat, menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembangunan daerah.

Hingga berita ini diturunkan, suasana berlangsung penuh keakraban dan optimisme akan penguatan hubungan yang saling menguntungkan antara Bank Nagari dan IKW RI.

Penulis: Chairur Rahman

Direktur Kredit dan Syariah Bank Nagari, Hafid Dauli, menyampaikan bahwa tren literasi keuangan syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan. 

Ia menyebutkan, berdasarkan data tahun 2024, indeks literasi keuangan syariah nasional mencapai 39,11 persen, naik dari 9,14 persen pada 2022. Sementara itu, indeks inklusi keuangan syariah tercatat sebesar 12,88 persen. 

Angka ini mencerminkan adanya percepatan sosialisasi dan edukasi terkait perbankan syariah yang semakin massif di tengah masyarakat.

“Ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap keuangan syariah, yang tentunya akan berdampak positif terhadap perkembangan ekonomi berbasis syariah,” ujar Hafid.

Sementara itu, Direktur Utama Bank Nagari, Gusti Candra, menegaskan pentingnya keberadaan perbankan syariah sebagai salah satu pilihan utama masyarakat, mengingat mayoritas penduduk Sumatera Barat adalah Muslim, dengan populasi mencapai 97-98 persen. 

Ia menambahkan, falsafah hidup masyarakat Minangkabau, Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah, seharusnya menjadi landasan utama dalam memperkuat peran perbankan syariah.

“Harapan kita, perbankan syariah bisa menjadi pilihan utama masyarakat dalam bertransaksi, mendukung kehidupan beragama sekaligus mendorong kemajuan ekonomi daerah,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Barat, Roni Nazra, turut memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini. Ia menilai, program yang diinisiasi Bank Nagari merupakan langkah strategis yang sangat penting bagi kemajuan layanan dan ekonomi berbasis syariah di Sumatera Barat.

“Ini adalah langkah strategis yang mampu mempercepat inklusi keuangan syariah dan meningkatkan literasi masyarakat, sehingga ekonomi syariah di Sumbar semakin berkembang dan berdaya saing,” tegas Roni.

Kegiatan ini menghadirkan sejumlah materi penting seperti pembekalan karakter muslim sejati, semangat kepemimpinan islami, penguatan karakter mandiri dan disiplin, serta pembinaan kepedulian sosial. Selain itu, peserta juga diberikan edukasi mengenai produk-produk perbankan syariah, soft skill, dan motivasi hidup Islami.

Alumni Nagari Mabit Camp 2025 akan dikenal sebagai Sahabat Nara, yang berperan sebagai agen perubahan di lingkungan masing-masing. Mereka akan aktif menyebarkan edukasi dan literasi keuangan syariah, sekaligus menjadi ujung tombak dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah di daerah.

Kegiatan ini sejalan dengan visi Bank Nagari untuk menjadi bank rakyat yang berlandaskan syariah, sekaligus memperkuat posisi Sumatera Barat sebagai pusat pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Dengan demikian, di tengah tantangan global, komitmen membangun ekosistem keuangan syariah di Sumbar terus diupayakan secara konsisten dan berkelanjutan.**

Dipimpin langsung oleh Ketua IKWI Sumbar, Dra. Iva Tureyza Idrus, para pengurus dan anggota yang berjumlah sekitar 30 orang berangkat dari pusat kota Padang pukul 08.00 WIB menggunakan bus wisata eksklusif Miyor. Dengan semangat dan penuh keakraban, mereka membawa berbagai bantuan, mulai dari pakaian layak pakai, sembako, susu kaleng, hingga makanan ringan yang disumbangkan oleh pengusaha sukses asal Padang, Christine Hakim, yang terkenal dengan produk "Karipik Balado"-nya.

Setelah menyerahkan bantuan secara simbolis kepada warga lansia di panti tersebut, rombongan melanjutkan perjalanan menuju objek wisata yang sedang hits saat ini, Tapian Tabiang Barasok di Bukittinggi. Di tempat ini, suasana makin meriah dengan acara puncak berupa pemotongan Kue Ulang Tahun ke-64 IKWI yang dipesan khusus dengan lambang logo organisasi.

Ketua IKWI Sumbar, Dra. Iva Tureyza Idrus, secara simbolis memotong kue yang kemudian diserahkan kepada anggota sebagai bentuk simbol kebersamaan. Suasana semakin hangat dengan berbagai permainan "Fun Game" yang mengundang gelak tawa dan keakraban ibu-ibu IKWI. Mereka tampak antusias mengikuti berbagai permainan tradisional seperti balon-balanan dan bola plastik, mengembalikan nuansa masa lalu yang penuh keceriaan.

Tak lengkap rasanya tanpa iringan lagu-lagu nostalgia yang dibawakan langsung oleh penyanyi andalan IKWI, Bu Ju dari RRI Padang. Sepanjang perjalanan menuju Bukittinggi, wanita-wanita penuh semangat ini berjoget dan bernyanyi, menciptakan suasana ceria di dalam bus mewah dan nyaman. Bahkan, di tengah keasyikan, mereka tampak lupa bahwa sudah berusia cucu-cucu, tetap semangat mengekspresikan kebahagiaan lewat lagu dan joget.

Waktu pun berlalu begitu cepat. Saat sore hari menjelang, acara resmi berakhir dan rombongan pun harus kembali ke Padang. Meski begitu, suasana penuh keakraban dan keceriaan tetap membekas di hati seluruh peserta. Sepanjang perjalanan, lantunan lagu-lagu nostalgia dari Bu Ju terus mengalun menghidupkan kembali memori indah masa lalu.

Perayaan HUT IKWI ke-64 ini bukan hanya sekadar perayaan, melainkan momentum mempererat tali silaturahmi dan menanamkan semangat berbagi serta kebersamaan di tengah masyarakat. Semoga, semangat kekeluargaan dan kepedulian ini terus menyala dalam setiap langkah organisasi dan anggotanya ke depan. **

Editor : Chairur Rahman

Langkah ini dilakukan di tengah isu panas terkait dugaan praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) yang selama ini menyelimuti institusi tersebut.

Langkah Audit sebagai Upaya Transparansi

Kabar yang beredar menyebutkan bahwa kedatangan BPK RI ke Sumatera Barat tidak lepas dari rangkaian peristiwa yang mencuat akhir-akhir ini. 

Salah satunya adalah penangkapan empat Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Balai Wilayah Sungai Bangka Belitung yang diduga terlibat kasus korupsi sebesar Rp30 miliar. 

Kasus ini memicu kekhawatiran terhadap pengelolaan keuangan di instansi vertikal di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Dalam rangka mengungkap potensi penyimpangan, BPK RI dikabarkan akan melakukan audit terhadap pengelolaan anggaran APBN Tahun 2021 hingga 2024 oleh BWSS V Padang. 

Audit ini diharapkan mampu menelusuri kemungkinan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan proyek-proyek strategis di wilayah Sumatera Barat, yang selama ini kerap menjadi perhatian media dan masyarakat.

Sejarah dan Dinamika Audit Sebelumnya

Ini bukan kali pertama BPK RI memeriksa kinerja BWSS V Padang. Pada 2016 silam, lembaga ini pernah melakukan inspeksi dan audit terhadap instansi yang berlokasi di Kota Padang tersebut. 

Keberlanjutan audit ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai adanya tabir yang belum terungkap secara tuntas terkait pengelolaan keuangan di instansi tersebut.

Selama ini, BWSS V Padang kerap disorot karena dugaan praktik tidak transparan, termasuk penunjukan kontraktor yang diduga berbau nepotisme, pelaksanaan kegiatan yang diduga kolusi dan korupsi, serta proyek kegiatan fiktif atau Surat Perintah Kerja (SPK) fiktif. 

Media lokal dan nasional terus mengangkat isu ini sebagai bagian dari kekhawatiran masyarakat terhadap integritas pengelolaan keuangan negara.

Mengapa Audit Dilakukan Kembali?

Langkah BPK RI melakukan audit ulang dianggap sebagai usaha serius untuk mengungkap kebenaran di balik dugaan penyimpangan tersebut. Apalagi, jika dikaitkan dengan kasus korupsi di Sumatera Barat yang melibatkan instansi vertikal di bawah Kementerian PUPR, maka sinyal pengawasan semakin diperketat.

Aktivis dan pengamat menilai, audit kali ini akan lebih komprehensif dan menyasar seluruh aspek pengelolaan keuangan serta proyek-proyek strategis di wilayah tersebut. 

"Diharapkan, hasil audit ini dapat menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola dan menegakkan akuntabilitas," ujar aktivis yang enggan identitasnya disebutkan itu pada Senin (28/7/2025) di Padang.

Harapan dan Tantangan

Aktivis itu menyebut Masyarakat Sumbar berharap, audit ini mampu membuka tabir gelap yang selama ini menyelimuti BWSS V. Transparansi dan akuntabilitas harus ditegakkan demi menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara, imbuhnya.

Dia menuturkan bahwa tantangan besar menanti aparat penegak hukum dan pengawas keuangan dalam mengungkap praktik nepotisme dan korupsi yang diduga telah berlangsung lama.

"Jika terbukti bersalah, langkah penegakan hukum harus diambil secara tegas untuk mencegah praktik merugikan negara ini terulang kembali," tegasnya.

Arah Kebijakan dan Masa Depan

Presiden RI Prabowo Subianto melalui program "Asta Cita" menegaskan komitmennya untuk memperkuat pengawasan dan memberantas praktik korupsi di seluruh lini pemerintahan. Kebijakan ini diharapkan mampu membawa perubahan positif dalam tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

Kedepannya, diharapkan seluruh pihak terkait bekerja secara profesional dan berintegritas, memastikan pengelolaan keuangan negara dilakukan sesuai aturan tanpa adanya unsur nepotisme maupun kolusi. 

Momentum ini diharapkan menjadi titik balik dalam memperkuat pengawasan dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.

Sejauh ini, belum ada tanggapan resmi dari Kepala BWSS V Padang, Naryo Widodo, terkait langkah audit tersebut. Konfirmasi melalui telepon pun belum mendapat jawaban dari pihak terkait hingga berita ini disusun.

Akhirnya, masyarakat menunggu hasil audit yang diharapkan mampu mengungkap kebenaran dan menegakkan keadilan demi kebaikan bersama.

Media masih dalam tahap mengumpulkan data-data dan informasi serta upaya konfirmasi pihak terkait hingga berita ini ditayangkan.

Penulis : Chairur Rahman

Acara yang dihadiri ratusan jurnalis dari berbagai media se-Kota Padang ini diwarnai dengan semangat kebersamaan dan komitmen menjaga profesionalisme. Hadir pula sejumlah tokoh dari berbagai instansi, mulai dari aparat kepolisian, pemerintah daerah, hingga perwakilan perusahaan, yang menunjukkan dukungan terhadap eksistensi organisasi wartawan yang telah berusia sembilan tahun ini.

Dalam sambutannya, Kombes Pol. Susmelawati Rosya, S.S., M.Tr (A.P.), Kabid Humas Polda Sumbar, menyampaikan bahwa wartawan harus menjadi garda terdepan dalam menangkis penyebaran hoaks dan memelihara akal sehat masyarakat. “Pers memiliki peran penting bukan hanya menyampaikan fakta, tetapi juga sebagai penjaga kebenaran dan akal sehat publik,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua IKW-RI, Dafid Efendi, menegaskan bahwa usia sembilan tahun adalah momen refleksi dan penguatan. Ia menegaskan bahwa organisasi ini harus menjadi rumah bagi wartawan yang ingin berkembang secara profesional dan tetap berpegang pada kode etik. “Kita harus tetap kritis, tapi juga solutif. Wartawan harus mampu menjadi solusi, bukan hanya menyampaikan masalah,” katanya.

Di sisi lain, Sukra Rahmat Putra, S.Sos, selaku ketua panitia, menyampaikan bahwa soliditas antarwartawan merupakan kunci keberhasilan organisasi ke depan. “Kebersamaan dan sinergi antaranggota adalah fondasi kita untuk menghadapi tantangan zaman,” ujarnya.

Dalam kesempatan ini, keberadaan organisasi wartawan yang berintegritas mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak. Susmelawati Rosya bahkan menyatakan bahwa ke depan, wartawan di Sumbar harus mampu menjadi pelopor dalam mencerdaskan bangsa dan melawan berita-berita hoaks yang dapat merusak tatanan sosial.

Acara berlangsung meriah dan penuh keakraban. Karangan bunga ucapan selamat dari berbagai media dan lembaga berjejer di halaman, menambah suasana hangat. Hiburan musik, pembagian doorprize, serta sesi makan bersama semakin mempererat rasa kekeluargaan di antara para wartawan.

Di ujung acara, Dafid Efendi menyampaikan bahwa organisasi ini akan terus membuka ruang kolaborasi dan memperkuat kapasitas wartawan dalam menjaga kualitas jurnalistik. “Kami percaya, pers yang bersatu dan berintegritas akan menjadi garda terdepan dalam menjaga demokrasi dan memperkuat bangsa,” pungkasnya.

HUT ke-IX IKW-RI diharapkan mampu menjadi momentum mengokohkan peran pers sebagai pilar demokrasi dan penjaga moral bangsa, sekaligus menegaskan bahwa wartawan adalah bagian dari solusi di tengah tantangan era digital.**

Wartawan yang tergabung dalam IKW RI sendiri terlihat kompak dan penuh antusiasme dalam mempersiapkan acara yang dipastikan akan berlangsung meriah dan penuh makna.

Ketua IKW RI saat ini, David Efendi, menyampaikan optimisme dan semangat anggota dalam menyambut hari bersejarah tersebut. “Kami sangat bangga dan bersemangat menyambut ulang tahun ke-IX IKW RI. 

Ini adalah momen penting untuk mempererat tali silaturahmi antarwartawan dan memperkuat peran organisasi dalam mendukung profesionalisme dan keberpihakan terhadap masyarakat,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (25/7).

David juga menambahkan bahwa seluruh anggota organisasi telah bekerja keras dalam menyusun berbagai rangkaian kegiatan, mulai dari seminar, workshop, hingga kegiatan sosial yang akan melibatkan masyarakat luas. 

“Kami ingin menunjukkan bahwa wartawan nasional tidak hanya berperan dalam pemberitaan, tetapi juga aktif dalam membangun masyarakat yang lebih baik,” tuturnya.

IKW RI sendiri merupakan organisasi sosial pers yang beranggotakan wartawan dari berbagai media di Indonesia. Keberadaannya diharapkan mampu menjadi wadah yang solid dalam memperjuangkan hak dan kewajiban wartawan, sekaligus meningkatkan kualitas kerja jurnalistik di tanah air.

Dengan semangat yang menggelora, seluruh pengurus dan anggota IKW RI berharap perayaan ulang tahun ke-IX ini dapat meninggalkan kesan mendalam dan menjadi momentum untuk terus maju dan berkontribusi positif bagi bangsa dan negara.

Editor : Chairur

Melihat tingginya minat dan permintaan tersebut, Bank Nagari secara resmi memutuskan untuk menambah kuota promo cashback khusus bagi PNS, PPPK, pegawai, dan pensiunan yang ingin mengajukan pinjaman atau melakukan transaksi kredit lainnya.

Respons Masyarakat Jadi Pertimbangan Tambah Kuota

Direktur Kredit dan Syariah Bank Nagari, Hafid Dauli, menyampaikan bahwa keberhasilan promo ini menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap layanan dan produk Bank Nagari. Ia menambahkan, meskipun kuota awal cukup besar, namun sudah habis sebelum batas waktu yang ditentukan.

“Respon luar biasa dari masyarakat terhadap promo cashback tahun ajaran baru ini sungguh di luar dugaan. Dengan penambahan kuota ini, kami berharap lebih banyak lagi masyarakat yang dapat menikmati manfaatnya,” ujar Hafid Dauli, Rabu (23/7).

Ia pun mengimbau dan mengajak para PNS, PPPK, pegawai, dan pensiunan untuk segera memanfaatkan kesempatan ini dengan mengunjungi kantor cabang Bank Nagari terdekat. Peluang ini bisa dimanfaatkan untuk pengajuan pinjaman baru, takeover kredit, maupun top up kredit.

Pelayanan Cepat dan Mudah, Bank Nagari Siap Melayani

Bank Nagari terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik dengan prinsip Cepat, Mudah, Murah, Aman, dan Nyaman. Untuk mendukung hal tersebut, bank ini menyediakan layanan jemput bola yang langsung mendatangi instansi maupun rumah nasabah. Para nasabah juga dapat mengajukan pinjaman secara online melalui menu N-Form di website resmi www.banknagari.co.id, melalui aplikasi Nagari Mobile Banking, atau menghubungi Nagari Call di nomor 150234.

“ Kami ingin memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan dan produk kami. Jangan ragu untuk membuat janji temu dengan petugas kami agar pelayanan dapat dilakukan secara optimal,” tuturnya.

Dengan langkah ini, Bank Nagari berharap dapat terus meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mendukung kebutuhan keuangan khususnya di masa awal tahun ajaran baru yang penuh tantangan dan peluang.**

Editor : Chairur

Setelah memasuki masa purna bakti, Tabrani, S.T, M.T yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat, resmi digantikan oleh Elsa Putra Friandi, S.T., M.Sc.M.Eng.

Pelantikan itu menandai babak baru dalam upaya mempercepat pengelolaan dan pembangunan infrastruktur jalan di wilayah tersebut. 

Elsa, yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Satker PJN Wilayah II Sumatera Barat, dinilai memiliki rekam jejak yang mumpuni dan pengalaman luas dalam pembangunan jalan dan jembatan nasional. 

Dengan latar belakang pendidikan teknik sipil serta gelar magister di bidang teknik dan manajemen, Elsa diyakini mampu membawa inovasi dan efisiensi dalam pengelolaan proyek-proyek strategis.

Pelantikan Elsa Putra Friandi dipandang sebagai momentum penting dalam mempercepat pembangunan infrastruktur jalan nasional di Sumatera Barat. 

Selain itu, langkah ini juga menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas konektivitas antar wilayah di provinsi tersebut. 

Masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan berharap, di tangan Elsa, pembangunan jalan di Sumatera Barat akan semakin maju, aman, dan berkelanjutan.

Dengan semangat baru dan pengalaman yang dimiliki, Elsa diyakini mampu membawa perubahan positif dalam pengelolaan infrastruktur jalan nasional di Sumatera Barat, demi mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat.

Penulis : Chairur

Langkah tegas ini dilakukan sebagai bentuk komitmen menjaga kelestarian alam sekaligus menegakkan hukum secara menyeluruh.

Tidak sekadar menindak pelaku di lapangan, Polda Sumbar juga menelusuri aliran dana yang diduga mengalir ke aktivitas tambang haram tersebut. 

Dugaan keterlibatan oknum perbankan sebagai penyandang dana turut menjadi fokus investigasi, menandai perubahan strategi penegakan hukum yang tidak hanya berhenti di level bawah tetapi menyentuh akar jaringan ilegal tersebut.

Operasi Gabungan: Edukasi Hingga Penindakan Hukum

Kombes Pol. Andri Kurniawan, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumbar, menegaskan bahwa pendekatan mereka melibatkan kombinasi tindakan preventif, pre-emptif, dan represif. 

Tim di lapangan rutin melakukan patroli, penyuluhan kepada masyarakat, serta penindakan tegas di titik-titik rawan yang selama ini menjadi zona merah aktivitas tambang liar.

Selain itu, Polda Sumbar turut mempercepat proses legalisasi tambang rakyat melalui pengawalan usulan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) seluas 4.000 hektar di berbagai kabupaten. 

Langkah ini diambil agar praktik menambang secara ilegal bisa diubah menjadi kegiatan yang legal, tertata, dan berkelanjutan.

“Kami tidak hanya menindak, tapi juga menata. WPR adalah solusi jangka panjang untuk mengubah praktik ilegal menjadi legal dan terawasi,” ujar Kombes Pol. Andri Kurniawan.

Keterlibatan Oknum Internal dan Pengawasan Ketat

Polda Sumbar juga membuka mata terhadap kemungkinan keterlibatan oknum anggota polisi dalam praktik tambang ilegal. 

Kabid Propam, AKBP Jamalul Ihsan, memberikan peringatan keras: tidak ada toleransi bagi anggota Polri yang terlibat.

“Kalau ada anggota yang terlibat, kami sikat. Ini komitmen. Tidak ada tempat bagi pengkhianat institusi,” tegasnya. 

Propam aktif melakukan pengawasan dan siap mengambil tindakan tegas tanpa pandang bulu, demi membersihkan citra dan integritas aparat kepolisian.

Kolaborasi Multi-Sektor: Kunci Keberhasilan

Kombes Pol. Susmelawati Rosya, Kabid Humas Polda Sumbar, menegaskan bahwa pemberantasan tambang ilegal membutuhkan kolaborasi lintas sektor. 

Ia mengajak semua elemen, mulai dari TNI, pemerintah daerah, dinas teknis, akademisi, media, hingga masyarakat sipil, untuk bergerak bersama.

“Ini tanggung jawab kolektif. Jika semua bergerak, mereka tidak punya ruang untuk bersembunyi,” ujarnya.

Komando Langsung dari Kapolda: Perang Demi Rakyat dan Alam Sumbar

Kapolda Sumbar, Irjen Pol. Gatot Tri Suryanta, menegaskan bahwa operasi ini merupakan perintah langsung dari pimpinan tertinggi. Ia menyatakan bahwa komitmennya untuk menumpas tambang ilegal di tanah Minang tidak main-main.

“Alam ini harus kita jaga. Kalau bukan kita, siapa lagi?” tegas Irjen Gatot. Ia juga mengutip arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menegaskan pentingnya menjaga lingkungan dan hak masyarakat atas ruang hidup yang bersih dan aman.

Langkah Berani Menuju Sumbar Bersih dari Tambang Ilegal

Operasi ini dinilai sebagai langkah maju dan berani dari Polda Sumbar dalam memberantas jaringan tambang ilegal yang selama ini dianggap sebagai “rahasia umum” dan sulit disentuh karena melibatkan jaringan kuat lintas sektor. 

Dengan pengusutan hingga ke level perbankan dan oknum internal, Polda Sumbar menunjukkan bahwa tidak ada lagi tempat aman bagi mafia tambang di ranah Minang.

Perlawanan terhadap tambang ilegal bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga perjuangan moral demi menyelamatkan lingkungan dan memastikan keberlanjutan sumber daya alam Sumatera Barat untuk generasi mendatang.**

Salah satu sosok yang mencuat adalah Tommy Irawan Sandra, pria berpengalaman yang dikenal sebagai pengusaha sukses sekaligus tokoh yang dekat dengan dunia olahraga.

Calon kuat dengan segudang pengalaman

Tommy Irawan, yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua KONI Pasaman, dikenal sebagai figur yang memiliki komitmen tinggi terhadap kemajuan olahraga. 

Dengan pengalaman memimpin dan membina berbagai cabang olahraga di daerah tersebut, Tommy dianggap sebagai sosok yang mampu membawa perubahan nyata dalam pengembangan prestasi atlet dan peningkatan kesejahteraan mereka.

Pria yang sukses di bidang usaha penyedia jasa konstruksi ini menyatakan kesiapan dan tekadnya untuk mengabdikan seluruh jiwa, raga, dan pikirannya demi kemajuan olahraga di Sumatera Barat. 

“Saya berkomitmen untuk memajukan setiap cabang olahraga dan meningkatkan prestasi atlet, sekaligus mensejahterakan mereka melalui program-program yang tepat,” ujar Tommy waktu itu.

Muncul sebagai solusi untuk kemajuan olahraga Sumbar

Dukungan terhadap Tommy Irawan semakin menguat karena banyak pihak yang melihat potensi dan kapasitasnya dalam memimpin KONI Sumbar. Mereka percaya, dengan visi dan misinya yang berfokus pada kemajuan dan kesejahteraan atlet, Tommy dapat menjadi solusi bagi berbagai tantangan yang selama ini dihadapi dunia olahraga di daerah ini.

Selain itu, masyarakat dan atlet menaruh harapan besar agar pemilihan ketua KONI nantinya dapat melahirkan pemimpin yang mampu mengayomi semua cabang olahraga, membangun ekosistem yang sehat, dan meningkatkan prestasi di tingkat nasional maupun internasional.

Harapan masa depan olahraga Sumbar

Dengan semangat baru dan pengalaman yang dimiliki, Tommy Irawan diharapkan mampu mengemban amanah dengan penuh tanggung jawab. Masyarakat dan atlet Sumbar berharap, di bawah kepemimpinannya nanti, olahraga di daerah ini akan semakin berkembang, meraih prestasi gemilang, dan mampu memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang nyata bagi masyarakat.

Pemilihan ketua KONI Sumbar yang akan datang menjadi momentum penting untuk menentukan arah masa depan olahraga di daerah ini. Jika dipercaya, Tommy Irawan diyakini mampu menjadi pemimpin yang membawa Sumatera Barat menjadi lebih berjaya di dunia olahraga nasional maupun internasional.

Penulis: Chairur (wartwan muda)

Ia memaklumi langkah Siagian mengundurkan diri, yang disayangkannya Siagian tidak perlu membeberkan penyebab dia mengundurkan diri secara detail.

"Dalam organisasi keluar masuk anggota merupakan hal biasa. Hanya bagi mereka yang keluar saharusnya tidak perlu membeberkan begitu detail persoalan yang terjadi didalamnya," ujar Andarizal pada Senin(14/7/2025) menanggapi konfirmasi media ini.

Bukan suasana tidak kondusif, melainkan ada ketidakharmonisan antara pengurus KJI Sumatera Barat dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) di dalam perjalan organisasi ini, tuturnya.

Andarizal tak menampik persoalan yang teejadi. Akar masalah terletak pada ketidaktransparanan pengurus KJI Sumatera Barat dalam setiap program yang mereka jalankan. 

Ia menyebut bahwa tindakan mereka telah melenceng jauh dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) yang menjadi pedoman utama organisasi. 

"Sebuah pelanggaran berat dalam organisasi yang tentu saja daoat mengikis kepercayaan dan memicu disharmoni antara sesama anggota," ujar Andarizal lagi.

Sebagai penggagas dan pendiri KJI, Andarizal adalah sosok yang mengeluarkan Surat Keputusan (SK) kepada Jongguk Maransi Siagian. Oleh karenanya, ia sangat memahami beban dan kekecewaan yang mungkin dirasakan Siagian. 

Namun, di balik pemakluman itu, terselip sebuah refleksi. "Meskipun demikian, Siagian mestinya introspeksi diri kenapa bawahan tidak patuh," ujar Andarizal, seolah ingin menyiratkan bahwa kepemimpinan yang efektif juga memerlukan dukungan dari jajaran di bawahnya.

Andarizal menegaskan, kepergian Siagian dari KJI tidak akan menggoyahkan pondasi yang sudah di bangun. "Mengenai pengunduran diri Siagian, meskipun tanpa kehadirannya lagi, KJI akan tetap baik-baik saja, selamanya akan tetap baik baik saja.

KJI menurutnya, adalah entitas yang lebih besar dari sekadar individu, sebuah wadah kolaborasi jurnalis yang akan terus eksis demi kepentingan bersama. Kemudian dalam organisasi datang dan pergi anggota sudah menjadi tradisi, sebuah dinamika yang harus dihadapi, pungkas Andarizal.**

Melihat kondisi itu, Bank Nagari menghadirkan solusi finansial yang meringankan sekaligus menguntungkan melalui program sepesial berupa Promo Cashback Tahun Ajaran Baru 2025 selama periode 1 Juli sampai 31 Juli 2025.

Program ini ditujukan kepada ASN, PPPK, pegawai, dan pensiunan yang akan menjadi nasabah baru maupun nasabah eksisting loyal dengan memberikan reward berupa cashback bagi yang mengajukan pinjaman baru dan top up dalam periode promo ini.

Direktur Kredit dan Syariah Bank Nagari, Hafid Dauli menyampaikan bahwa program ini merupakan bagian dari komitmen Bank Nagari dalam memberikan kemudahan pembiayaan dan membantu meringankan beban keuangan nasabah dalam momen penting ini.

“Kami memahami bahwa tahun ajaran baru sering kali menjadi waktu dimana kebutuhan keluarga meningkat, khususnya dalam hal pendidikan. Program ini diberikan agar nasabah tidak hanya mendapatkan kredit/pembiayaan dengan proses mudah dan bunga/margin ringan, tapi juga mendapatkan manfaat langsung berupa cashback. Promo ini besifat racing, artinya apabila kuota cashback telah habis, maka periode promo akan berakhir dengan sendirinya” ujar Hafid Dauli.

Ia menambahkan, berbagai promo yang telah diberikan secara kontinyu ini merupakan wujud dari komitmen Bank Nagari dalam memberikan manfaat, apresiasi, serta menghadirkan pelayanan terbaik secara konsisten bagi nasabah.

Sejak awal tahun sampai dengan Mei 2025 yang lalu, Bank Nagari terus memanjakan nasabahnya dengan berbagai promo menarik yang telah dimanfaatkan secara maksimal oleh nasabah Bank Nagari.

Hal ini terbukti sebanyak 4.489 ASN, pegawai, dan pensiunan telah mengajukan pinjaman dengan total nilai plafond yang diperjanjikan mencapai Rp 642 miliar.

“Oleh karena itu kami mengajak seluruh nasabah untuk memanfaatkan peluang dalam periode promo ini dengan datang beramai-ramai mengunjungi Bank Nagari terdekat untuk mengambil pinjaman baru, takeover kredit serta melakukan top up kredit di Bank Nagari,” jelasnya.

Selain penawaran cashback, Bank Nagari juga memberikan proses kredit/pembiayaan cepat dan mudah, suku bunga/margin rendah dan kompetitif, dan tenor fleksibel.

Lebih lanjut Hafid Dauli menambahkan, persyaratan dan cara untuk mendapatkan Promo Tahun Ajaran Baru 2025 ini sangat mudah. Yaitu promo berlaku untuk ASN, PPPK, pegawai, dan pensiunan yang melakukan realisasi pinjaman baru di Bank Nagari, atau yang sedang meminjam di Bank Nagari kemudian melakukan pembaharuan atau top up pinjaman di Bank Nagari, atau yang memindahkan (takeover) pinjamannya dari bank lain ke Bank Nagari.

Jangka waktu pinjaman yang dipersyaratkan dalam promo ini adalah minimal 24 bulan. Promo berlaku baik untuk pinjaman dengan pola konvensional ataupun pola syariah.

Kemudian, reward yang diperoleh nasabah adalah dalam bentuk uang yang ditambahkan ke saldo tabungan yang bersangkutan di Bank Nagari, baik tabungan konvensional atau tabungan syariah. Besaran nilai reward diperhitungkan dengan formulasi tertentu dari nilai pinjaman dan nasabah bisa memperoleh reward dengan nilai yang menarik tentunya.

“Periode berlangsung selama 1 Juli sampai dengan 31 Juli 2025. Kuota terbatas, sehingga periode bisa berakhir lebih cepat apabila kuota habis,” ujarnya.

Pada kesempatan ini Hafid Dauli mengimbau dan mengajak para ASN, PPPK, pegawai, dan pensiunan untuk segera mengajukan permohonan dan berkonsultasi ke kantor Bank Nagari terdekat.

Bank Nagari terus berkomitmen memberikan pelayanan yang cepat, mudah, murah, aman dan nyaman untuk mendorong hal tersebut maka PT. Bank Nagari menyediakan layanan jemput bola dengan hadir langsung ke instansi-instansi atau ke rumah-rumah nasabah, untuk itu dipersilahkan membuat janji dengan personel Bank Nagari yang memberikan pelayanan yang terbaik.

Selain itu, setiap nasabah juga dapat mengajukan pinjaman secara online melalui menu N-Form Bank Nagari di website www.banknagari.co.id, atau mendaftar di menu N-Form pada Nagari Mobile Banking atau menghubungi Nagari Call 150234.

MR.com, Sumbar| Di tengah kemelut dunia olahraga yang tengah melanda atlet olahraga dalam pembinaan Komite Olahraga Nasional Indonesia(KONI) Sumbar, nama Tommy Irawan Sandra muncul sebagai sosok pembawa harapan baru.

Berbekal segudang pengalaman di dunia olahraga dan politik, Putra Pasaman ini merasa terpanggil untuk mendedikasikan hidupnya demi kemajuan dunia olahraga dengan mencalonkan diri sebagai Ketua KONI Sumbar periode 2025-2029.

Demi kemajuan dunia olahraga yang lebih baik di tanah minang ini, rencana strategis yang kongkrit pun sudah dipersiapkan oleh Tommy dan akan dijalankannya saat nanti jika terpilih menjadi Ketua Koni Sumatera Barat diperieode selanjutnya.

Dia memiliki visi dan misi yang bertujuan untuk memajukan olah raga daerah baik dari segi prestasi maupum pembinaan. Gelombang dukungan pun mengalir deras dari berbagai cabang olahraga (cabor) yang ada dilembaga keolahragaan itu.

Seakan tidak ada habisnya, pernyataan sikap dukungan terus mengalir, ini menggambarkan kerinduan publik akan sosok pemimpin yang benar-benar peduli dan beran

Itupun dapat menjadi bukti nyata betapa besar harapan masyarakat yang disematkan pada pundak Tommy demi kemajuan dunia olahraga diranah minang ini.

Saat ini Tommy Irawan masih menjabat sebagai Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pasaman periode 2021-2025.

"Mencapai prestasi yang membanggakan di berbagai tingkatan, termasuk PON, kejuaraan nasional, dan internasional merupakan visi saya dan mungkin juga ketua-ketua sebelumnya," kata Tommy saat menjawab konfirmasi media ini pada Senin(7/7/2025) via telpon.

Apabila amanat tersebut memang untuk saya. Saya bersama pengurus berikutnya akan melanjutkan untuk membangun karakter atlet dan pelaku olahraga yang berdaya saing, sportif, dan berintegritas, imbuhnya.

Juga kita ingin membangun KONI yang solid, profesional, dan transparan serta meningkatkan citra positif daerah melalui prestasi olahraga, tutur Tommy.

Misi kita nantinya, kata Tommy, melakukan pembinaan atlet secara berjenjang dan berkelanjutan, dengan pendekatan berbasis data dan sport science.

"Dengan cara mengupayakan ketersediaan sarana dan prasarana olahraga yang memadai untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia(SDM) atlet dan pengurus," sebut Tomny.

Selanjutnya kata Tomy,  Meningkatkan kualitas pelatih, wasit, dan tenaga pendukung olahraga lainnya. Membangun kerjasama yang harmonis dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dunia usaha, dan masyarakat.

Tata Menerapkan tata kelola organisasi yang baik, transparan, dan akuntabel. Agar dapat mendorong pengembangan berbagai cabang olahraga, termasuk olahraga rekreasi dan tradisional, pungkasnya.(cr)

Proyek strategis negara itu dikerjakan PT. BASUKI RAHMATA PUTRA senilai Rp 52.173.425.430.00 dibawah pengawasan Balai Wilayah Sungai Sumatera 5 Padang(BWSS V Padang).

Sebagai pelaksana teknis kegiatan, Kepala Satker SNVT Pelakasana Jaringan Sumber Air Batanghari Provinsi Sumatera Barat bernama Soni diduga tidak kooperatif berikut PPK kegiatannya bernama Rufki. Bukan hanya itu, Kepala BWSS V Padang, Naryo Widodo terkesan tidak peduli (Apatisme) terhadap informasi yang disampaikan media ini melalui konfirmasi.

Baca berita : Tiga Pejabat di BWSS V Padang Terindikasi Tidak Kooperatif, Pelaksanaan Mega Proyek Batang Timpeh Timbulkan Kecurigaan Publik

Dugaan menggunakan Bahan Bakar Minyak(BBM) bersubsidi pada mega proyek negara, material tidak sesuai speks yang tertuang pada Detail Enguneering Design(DED), semakin kental setelah tiga pejabta penting di BWSS V Padang diainyalir tidak kooperatif waktu dikonfirmasi media.

Sebagai Ketua Umum Organisasi Pers Kolabirasi Jurnalis Indonesia(KJI), Andarizal menyebutkan bahwa Pejabat publik memiliki kewajiban untuk memberikan keterangan dan informasi yang relevan melalui media sebagai corong informasi masyarakat, ujarnya pada Senin(30/6/2025) di Padang.

"Khususnya terkait kebijakan, program, dan penggunaan anggaran. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang terbuka, akuntabel, dan partisipatif, serta mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang," sebutnya lagi.

Andarizal menuturkan, Transparansi memungkinkan masyarakat untuk mengawasi kinerja pejabat publik dan instansi pemerintah, sehingga mendorong pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan yang diambil.

Kemudian untuk Mlmencegah terjadinya Korupsi, tuturnya. "Dengan membuka akses informasi publik, masyarakat dapat memantau penggunaan anggaran dan sumber daya negara, sehingga mengurangi potensi penyalahgunaan dan korupsi,".

Ketua KJI itu menuturkan , Keterbukaan informasi memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan publik, memberikan masukan, dan mengawal kebijakan yang berdampak pada kehidupan mereka.

Bahkan keterbukaan informasi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga publik,imbuhnya. Karena mereka merasa dilibatkan dan memiliki akses terhadap informasi yang relevan, kata Andarizal.

Transparansi merupakan salah satu pilar penting dalam good governance, karena menciptakan pemerintahan yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, jelasnya.

Sebagai Pejabat Publik, pihak tersebut wajib menyediakan informasi yang bersifat publik secara berkala, serta memberikan tanggapan atas permintaan informasi dari masyarakat, sebut Andarizal menilai sikap tidak kooperatif pejabat penting BWSS V Padang itu.

"Instansi pemerintah harus memiliki sistem pengelolaan informasi yang baik, termasuk kearsipan dan dokumentasi, untuk memudahkan akses informasi bagi masyarakat," cecarnya.

Pejabat publik harus mampu memberikan penjelasan yang jelas dan mudah dipahami terkait kebijakan, program, dan pengelolaan anggaran, tukuk Ketua KJI yang mengomandoi lebih dari 500 orang wartawan itu.

Pejabat publik harus merespons permintaan informasi dari masyarakat dengan cepat, tepat waktu, dan dengan biaya yang wajar, tandasnya.

Dijelaskan Ketua KJI, Peran Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, UU No. 14 Tahun 2008. Undang-Undang ini menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Indonesia.

Juga masih kata Andaruzal,  UU ini menjamin hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik, kecuali informasi yang dikecualikan karena alasan tertentu.

"UU ini juga mewajibkan setiap badan publik untuk menyediakan, mengumumkan, dan memberikan informasi publik kepada masyarakat," ujar Andarizal.

Informasi publik yang harus disampaikan pejabat publik, kata Andarizal, realisa Anggaran dan laporan keuangan. Menyangkut kebijakan dan peraturan perundang-undangan.

Kemudian, laporan kinerja rekanan melalui instansi apakah sudah mengacu pada Detail Engineering Design(DED).

Dengan adanya transparansi informasi, diharapkan tercipta pemerintahan yang lebih baik, masyarakat yang lebih aktif, dan negara yang lebih maju.

Dilanjutkannya, jangan sampai Sumatera Barat menjadi sorotan oleh pemerintah pusat seperti yang terjadi di Provinsi Bangkal Belitung(Babel).

Masih segar dalam ingatan kita kejadian yang menerpa BWS Babel, pejabat pentingnnya tersandung persoalan hukum diduga berkaitan dengan kinerja, pungkasnya.

Sampai berita ini ditayangkan pihak Kepala BWSS V Padang(Naryo Widodo), Kepala Satker(Sony) serta PPK pada mega proyek itu disinyalir belum bisa memberikan penjelasannya.

Media masih tahap mengumpulkan data-data, informasi dan upaya konfirmasi pihak terkait lain sampai berita ini diterbitkan.(cr)