Mitra Rakyat

Pergantian ini merupakan bagian dari rotasi di tubuh Polri guna meningkatkan efektivitas kinerja serta penyegaran organisasi.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Bidhumas) Polda Sumbar Kombes Pol Susmelawati Rosya mengatakan bahwa mutasi jabatan merupakan suatu hal yang wajar dan lumrah dalam institusi polri. 

“Mutasi adalah kebijakan pimpinan dalam rangka penyegaran dan pembinaan karir di lingkungan personel Polri,” sebut Kabidhumas.

Adapun Pejabat utama yang melaksanakan sertijab tersebut antara lain:

1.  Kombes Pol Ngurah Trihadi S.Ik., M.H., yang sebelumnya menjabat Karorena Polda Sumbar digantikan oleh Kombes Pol. Deni Yuhasdi S.H., S.Ik.

2.  Kombes Pol Dwi Nur Setiawan S.Ik., M.H. yang sebelumnya menjabat Dirlantas Polda Sumbar digantikan oleh AKBP H. Muhammad Reza Chairul Akbar Sidiq S.H., S.Ik. M.H.

3.  Kombes Pol Dr. Sahat Marisi Hasibuan S.H., S.Ik., M.H., yang sebelumnya menjabat Dirpolairud Polda Sumbar digantikan oleh Kombes Pol Marsdianto S.H., S.Ik.

Sedangkan untuk Kapolres yang melaksanakan sertijab antara lain: 

1.  Kombes Pol Dr. Ferry Harahap S.Ik., M.Si., yang sebelumnya menjabat Kapolresta Padang Polda Sumbar digantikan oleh AKBP Apri Wibowo S.Ik.

2.  AKBP Bagus Ikhwan Christian S.Ik., M.H. yang sebelumnya menjabat Kapolres Dharmasraya Polda Sumbar digantikan oleh AKBP Purwanto Hari Subekti S.Sos.

3.  AKBP Purwanto Hari Subekti S.Sos. yang sebelumnya menjabat Kapolres Sawhlunto digantikan oleh AKBP Simon Yana Putra S.Ik., M.H.

4.  AKBP Simon Yana Putra S.Ik., M.H. yang sebelumnya menjabat Kapolres Tanah Datar Polda Sumbar digantikan oleh AKBP Nur Ichsan Dwi Septianto, S.H., S.Ik., M.Ik.

5.  AKBP Yudho Huntoro S.Ik., M.Ik. yang sebelumnya menjabat Kapolres Pasaman Polda Sumbar digantikan oleh AKBP M. Agus Hidayat S.Ik.

6.  AKBP M. Agus Hidayat S.H., S.Ik., yang sebelumnya menjabat Kapolres Agam Polda Sumbar digantikan oleh AKBP Muari S.Ik., M.M.

7.  AKBP Muari S.Ik., M.M yang sebelumnya menjabat Kapolres Solok Polda Sumbar digantikan oleh AKBP Agung Prananjaya S.Ik.

Upacara sertijab ini, ditandai dengan penanggalan dan pemasangan tanda jabatan dan penyerahan tongkat komando yang dilakukan oleh Kapolda Sumbar.

Kemudian dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan, serta penandatanganan berita acara dan pakta integritas jabatan kepada pejabat yang baru dilantik tersebut.

Upacara sertijab berlangsung dengan khidmat dan dan dilanjutkan dengan acara pisah sambut Pejabat lama dan pejabat baru.**

MR.com, Sumbar| Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Polda Sumbar) meningkatkan kesiapsiagaan pengamanan pada arus balik libur lebaran Hari Raya Idul Fitri. Dengan dengan fokus utama pada keamanan tempat wisata dan kelancaran arus balik. 

Kapolda Sumbar melalui Kabid Humas, Kombes Pol Susmelawati Rosya S. S. M. Tr.A.P., menyatakan bahwa personel gabungan telah disiagakan untuk memastikan kenyamanan masyarakat yang masih menikmati liburan dan yang akan kembali ke daerah masing-masing.

"Kami memastikan pengamanan di tempat-tempat wisata tetap optimal. Karena masih banyak masyarakat yang memanfaatkannya untuk berlibur," tegas Kabid Humas Polda Sumbar itu pada Kamis (3/4/2025) di Padang.

Selain itu, kata Rosya, kesiapan arus balik menjadi prioritas agar perjalanan masyarakat tetap aman dan lancar.

Dia menuturkan bahwa Polda Sumbar telah menempatkan sejumlah personel di berbagai titik strategis, terutama di kawasan wisata yang ramai dikunjungi dan sepanjang jalur utama arus balik.

Langkah ini bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada wisatawan dan memastikan kelancaran lalu lintas bagi para pemudik, jelas Rosya.

Kombes Pol tersebut menjelaskan, selain fokus pada pengamanan wisata dan arus balik, Polda Sumbar juga tetap mengantisipasi potensi terjadinya bencana alam. 

Mengingat kondisi cuaca yang tidak menentu dan berpotensi hujan lebat serta longsor di beberapa wilayah Sumatera Barat. Kabid Humas itu mengatakan, kepolisian telah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan langkah-langkah pencegahan dan penanganan.

"Kami juga menyiagakan personel untuk penanganan potensi bencana alam. Koordinasi dengan instansi terkait terus dilakukan agar jika terjadi situasi darurat, penanganan dapat dilakukan dengan cepat dan efektif," jelasnya lagi.

Kembali Polda Sumbar mengimbau kepada masyarakat untuk tetap berhati-hati selama beraktivitas, baik saat berwisata maupun dalam perjalanan arus balik. 

Kemudian masyarakat juga diminta untuk memanfaatkan posko-posko pengamanan dan pelayanan yang telah disediakan di sepanjang jalur utama jika membutuhkan bantuan atau informasi, tandasnya.

Dengan kesiapan personel dan koordinasi lintas instansi ini, Polda Sumbar berharap masyarakat dapat menikmati sisa masa libur dengan aman dan nyaman, serta perjalanan arus balik dapat berjalan lancar dan kondusif, pungkasnya. (cr/And)

MR.com, Sumbar| Kepolisian Daerah Sumatra Barat ( Polda Sumbar) mencatat adanya penurunan signifikan jumlah kendaraan yang memasuki wilayah provinsi tersebut selama periode mudik Lebaran 2025. 

Sebanyak 21.261 kendaraan tercatat melintasi perbatasan Sumbar, menunjukkan penurunan dibandingkan angka 31.954 kendaraan pada momen mudik Lebaran tahun sebelumnya (2024).

Kapolda Sumbar, Irjen. Pol. Dr. Drs. Gatot Tri Suryanta, M.Si., CSFA, menyampaikan informasi ini di Padang, Rabu (2/4/2025). Ia menjelaskan bahwa data tersebut dihimpun dari pencatatan di berbagai titik perbatasan provinsi yang dijaga ketat oleh jajaran kepolisian.

"Berdasarkan pencatatan di perbatasan provinsi Sumbar, jumlah kendaraan yang masuk mencapai 21.261 kendaraan," ujar Kapolda Gatot.

Lebih lanjut, Kapolda merinci bahwa Polda Sumbar memiliki lima Kepolisian Resor (Polres) yang menjadi garda terdepan dalam memantau arus kendaraan yang masuk dari provinsi tetangga. 

Polres Pesisir Selatan menjadi gerbang utama bagi pemudik yang datang dari arah Bengkulu. Sementara itu, Polres Pasaman menyambut kendaraan dari Sumatra Utara dan sekitarnya. Bagi para pemudik yang bergerak dari arah Riau dan provinsi lainnya, pintu masuk utama adalah wilayah hukum Polres Lima Puluh Kota. 

Dua Polres lainnya, Dharmasraya dan Solok Selatan, turut memantau dan mencatat kendaraan yang masuk dari arah Jambi dan sebagian Riau.

Data yang dihimpun menunjukkan bahwa kendaraan roda empat masih mendominasi arus mudik yang memasuki Sumatra Barat. Meskipun terjadi penurunan jumlah kendaraan secara keseluruhan, kepadatan di beberapa titik masih menjadi perhatian pihak kepolisian.

"Memang ada beberapa titik yang menjadi perhatian karena masih sering terjadi kemacetan seperti di jalur Padang Pariaman ke Bukittinggi," ungkap Kapolda. 

Jalur ini memang dikenal sebagai salah satu jalur utama yang menghubungkan dua kota besar di Sumbar dan kerap mengalami peningkatan volume kendaraan, terutama saat musim libur panjang seperti Lebaran.

Menyikapi kondisi tersebut, Irjen. Pol. Gatot Tri Suryanta mengimbau kepada seluruh masyarakat yang melakukan perjalanan mudik untuk tetap berhati-hati dan mengutamakan keselamatan. 

Ia menekankan pentingnya menjaga kondisi fisik dan tidak memaksakan diri untuk terus berkendara jika sudah merasa lelah.

"Kami mengimbau para pengendara agar selalu berhati-hati dan mengutamakan keselamatan saat berkendara, dan tidak perlu memaksakan diri jika kondisi tubuh sudah lelah. Manfaatkan pos-pos polisi yang tersedia untuk beristirahat sejenak," pesan Kapolda Sumbar.

Pihak kepolisian juga terus melakukan pemantauan dan pengaturan arus lalu lintas di berbagai titik rawan kemacetan untuk memastikan kelancaran perjalanan para pemudik agar dapat merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga di kampung halaman dengan aman dan nyaman. 

Penurunan jumlah kendaraan yang masuk diharapkan dapat membantu mengurangi potensi kepadatan lalu lintas, namun kewaspadaan dan kedisiplinan para pengendara tetap menjadi kunci utama keselamatan di jalan raya.

Di tengah arus mudik yang terpantau lancar, sejumlah pemudik menyampaikan apresiasi atas kinerja aparat kepolisian di Sumatra Barat. Ririn (34), seorang pemudik asal Surabaya, berbagi pengalamannya.

"Sumbar memang keren, meskipun ada sedikit kemacetan, petugas polisi sangat sigap mengatur lalu lintas. Alhamdulillah, kemacetan bisa segera teratasi," ungkapnya.

Senada dengan Ririn, Raju (24), pemuda asal Bukittinggi yang merantau ke Jakarta, juga memberikan pujian. Ia mengaku sangat terbantu dengan keberadaan posko pengamanan Lebaran.

"Saat saya lelah mengemudi dan memutuskan untuk beristirahat di posko polisi, saya disambut dengan ramah. Pokoknya, jajaran Polda Sumbar dalam mengatasi arus mudik Lebaran ini mantap!" ujarnya dengan antusias.

Testimoni dari Ririn dan Raju ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat tantangan seperti potensi kemacetan di beberapa titik, kesiapsiagaan dan keramahan petugas kepolisian di Sumatra Barat memberikan pengalaman positif bagi para pemudik yang kembali ke kampung halaman untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri. Pihak kepolisian sendiri terus berupaya untuk memastikan kelancaran dan keamanan arus mudik hingga berakhirnya masa libur Lebaran.**

"Penimbunan BBM bersubsidi jenis pertalite dan solar masih saja berjalan lancar di berbagai kota dan kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Barat ini," ujar Andarizal selaku tetua di Organisasi Pers Kolaborasi Jurnalis Indonesia (KJI) pada Senin(31/3/2025) di Padang.

Dia menyebut, bahkan di Kota Padang sendiri, kegiatan ilegal ini bukan lagi menjadi rahasia umum. Sayangnya, aparat penegak hukum dan pihak Pertamina terindikasi belum sepenuhnya melakukan penindakan terhadap para mafia BBM yang telah merugikan negara dan masyarakat banyak ini, ketusnya.

Mereka memborong pasokan solar bersubsidi di banyak SPBU yang tersebar di daerah Sumbar. Diduga banyak SPBU telah bekerjasama dengan para mafia BBM tersebut, ujarnya lagi.

"Padahal, selain dianggap merugikan masyarakat, kehadiran mafia BBM ini juga kerap menimbulkan kemacetan," kata Andarizal 

Menurutnya, itu karena kendaraan pengangkut BBM milik para mafia dibiarkan antri mengular di sepanjang jalur SPBU. Bahkan, beberapa diantaranya sengaja diparkiran di depan SPBU tersebut.

Dalam menjalankan aksinya, kata Andarizal, para mafia BBM ini menggunakan beberapa mobil tangki standar maupun yang sudah dimodifikasi. Solar bersubsidi yang dihisap  kemudian ditampung dan dijual lagi ke pihak perusahaan dengan harga industri, paparnya.

Banyak dari mereka yang disebut mafia kelas kakap belum terjamah tangan hukum, karena ada dugaan kuat para mafia tersebut telah membangun koordinasi yang bagus dengan para oknum aparat penegak hukum, tandasnya.

Dia kembali menjelaskan, untuk melancarkan usaha mereka, para mafia BBM ini berlindung pada salah satu agen yang bekerja sama dengan badan usaha yang mengantongi Izin Usaha Niaga(INU) Minyak dan Gas Bumi untuk Kegiatan Usaha Niaga Umum yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021.

Demi kepentingan masyarakat luas, KJI dengan tegas menyatakan kesiapannya untuk melakukan investigasi mendalam terkait maraknya penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang ada di Sumbar ini.

"Langkah ini KJI ambil sebagai respons terhadap keluhan masyarakat dan laporan mengenai praktik kotor yang merugikan masyarakat kecil dan menguntungkan pihak-pihak tertentu," ujarnya

KJI akan instruksikan kepada anggota yang tergabung lebih dari 200 insan pers, untuk mendatangi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di seluruh Sumbar untuk mengumpulkan bukti dan informasi yang valid mengenai penjualan BBM bersubsidi kepada pihak yang tidak berhak. 

"Kami (KJI) tidak bisa lagi tinggal diam melihat penderitaan masyarakat yang kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi karena ulah segelintir oknum yang tidak bertanggung jawab," tegas Andarizal, dari perwakilan KJI tersebut.

Investigasi ini kami lakukan dipicu oleh banyaknya laporan dan keluhan dari masyarakat Sumbar yang seringkali mendapati antrean panjang BBM bersubsidi berakhir sia-sia karena stok yang tiba-tiba habis, terang Andarizal.

Katanya, KJI akan mendesak Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumatera Barat untuk segera mengambil tindakan tegas dan membuktikan penegakan hukum di Ranah Minang.

Sebab, masyarakat Sumatera Barat kini menaruh harapan besar kepada Forkopimda untuk segera menghentikan praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi ini.

Mereka berharap subsidi yang seharusnya menjadi hak mereka dapat benar-benar dirasakan manfaatnya, dan kepercayaan publik yang mulai terkikis dapat segera dipulihkan melalui tindakan nyata dari para pemimpin daerah.

Hingga berita ini ditayangkan media masih dalam mengumpulkan data-data dan upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.(cr)

Kombes Pol. Susmelawati Rosya

MR.com, Sumbar| Harmonisnya hubungan kemitraan Polda Sumbar dengan insan pers tercipta tidak terlepas dari peran penting seorang Kepala bidang hubungan masyarakat (Kabid Humas) yang ada di struktural Polda Sumbar.

Ditahun ini jabatan Kabid Humas  Polda Sumbar diduduki seorang perwira polisi wanita (Polwan), Kombes Pol. Susmelawati Rosya.

Wanita ayu yang akrab disapa Rosya itu juga merupakan Kabid Humas Polda Sumbar perempuan pertama. Rosya sendiri pernah bertugas lama di Sumatera Barat dan menjabat sebagai Kapolres Solok Kota saat masih berpangkat AKBP.

Dia merupakan srikandi kebanggaan ranah minang yang berasal dari Lubuk Basung, Kabupaten Agam.

Saat acara silaturrahmi berbuka bersama TNI, Polri dan insan pers, yang di inisiatori oleh DPW Ratu Prabu Sumbar waktu lalu, tidak disangka dia datang menyambangi meja makan yang diisi oleh para kuli tinta.

"Tanpa sungkan polwan berparas ayu, berpangkat Kombes itu datang kemeja makan kami, seraya menyapa dia terus duduk ditengah-tengah kami dengan membawa gelas plastik berisi kopi," ujar Peter Prayuda, Ketua DPW KJI Sumbar yang ada saat itu.

Tidak lupa dia menanyakan kabar para awak media yang ada disana sambil memperkenalkan diri kalau dia sekarang ini sebagai Kabid Humas di Mapolda Sumbar, terang Peter.

Kata Peter Prayuda, sebenarnya kami dari awak media sudah mendapatkan informasi tersebut, tetapi dengan sikap rendah hati yang ditunjukan seorang Kombes membuktikan kepribadiannya sangat sederhana.

"Jabatan Kabid Humas Polda memang sangat strategis sebagai jembatan penghubung antara Polda dan media," ujar Ketua KJI Sumbar.

Dia memaparkan peran penting Kabid Humas sebagai penghubung komunikasi Polda dengan media untuk menyampaikan informasi tentang kegiatan, program dan prestasi Polda.

Kemudian untuk menyampaikan informasi yang akurat dan terkini tentang kegiatan Polda kepada media dan masyarakat, imbuhnya.

Selain itu, kata Peter, peranan Humas juga sebagai pembangun dan pengembang hubungan baik dengan media untuk meningkatkan citra Polda Sumbar.

Peter menuturkan, pentingnya fungsi Humas di Polda Sumbar untuk mengatasi krisis komunikasi yang terjadi antara Polda dengan media.

Juga untuk meningkatkan transparansi polda dengan menyampaikan informasi akurat dan terkini kepada media dan masyarakat 

Kita berharap, jabatan Kabid Humas Polda Sumbar yang saat ini dipegang Kombes Pol. Susmelawati Rosya dapat memainkan peran pentingnya dalam meningkatkan citra Polda dan membangun hubungan yang baik dengan media dan masyarakat, tutup Peter Prayuda.(cr)

MR.com, Sumbar|  Menjelang musim mudik Lebaran, Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Polda Sumbar) mengimbau masyarakat agar melaporkan rencana mudik mereka ke kantor polisi terdekat. Langkah ini bertujuan untuk mencegah tindak kriminal seperti pencurian rumah kosong dan memastikan keamanan selama musim mudik.

Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Susmelawati Rosya, menyampaikan bahwa masyarakat yang hendak meninggalkan rumah dalam waktu lama disarankan untuk menginformasikan keberangkatan mereka kepada aparat Kepolisian.

"Kami mengimbau warga agar berkoordinasi dengan Kepolisian setempat atau Bhabinkamtibmas jika hendak mudik. Dengan begitu, kami bisa membantu melakukan patroli di lingkungan yang ditinggalkan," ujarnya, pada Jumat (21/3) pagi di Polda Sumbar. 

Selain itu, Polda Sumbar juga mengingatkan warga untuk meningkatkan sistem keamanan rumah, seperti memastikan pintu dan jendela terkunci rapat, menitipkan rumah kepada tetangga atau kerabat yang tidak mudik, serta memanfaatkan teknologi keamanan seperti CCTV atau alarm.

Salah seorang warga di Komplek Wisma Indah Lestari, Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, bapak Herudin, mengaku setuju dengan imbauan tersebut.

 "Saya merasa lebih tenang jika polisi bisa membantu mengawasi lingkungan saat kami mudik. Ini juga bisa mengurangi risiko pencurian," katanya.

Sebagai bagian dari pengamanan mudik, Polda Sumbar juga akan meningkatkan patroli di kawasan pemukiman, jalur mudik, serta lokasi-lokasi strategis lainnya. 

"Dengan adanya koordinasi antara masyarakat dan kepolisian, diharapkan keamanan dan kenyamanan selama mudik Lebaran dapat lebih terjaga," pungkasnya. (*)

MR.com, Sumbar| Kapolda Sumbar Irjen. Pol. Dr. Drs. Gatot Tri Suryanta M.Si., CSFA., menghadiri Acara Bazar Ramadhan Polri Presisi 2025 dan Baksos Ramadhan Bhayangkari 2025 yang di laksanakan di lapangan Apel Mapolda Sumbar, Jumat (20/03/2025) sore.

Kegiatan tersebut dilaksanakan secara serentak di setiap daerah di Indonesia, yang diawali dialog interaktif bersama Kapolri dengan perwakilan Polda dan satuan kerja yang ditunjuk.

Kapolda Sumbar Irjen. Pol. Dr. Drs. Gatot Tri Suryanta M.Si., CSFA., Mengungkapkan di bulan Ramadhan yang penuh berkah ini Polda Sumbar melaksanakan Bazar Ramadhan Presisi Singgalang 2025 dan juga Baksos Ramadhan Bhayangkari 2025.

Untuk paket Bazar Ramadan Polri Presisi di Polda ini ada sekitar 3.000 paket, kemudian untuk di setiap Polres jajaran ada sebanyak 5.000 paket.

Sedangkan untuk Baksos Bhayangkari di Polda Sumbar ada sekitar 150 paket sembako yang diserahkan kepada saudara-saudara yang membutuhkan, yaitu kepada driver ojek online

Diharapkan Irjen Gatot, kegiatan Bazar Ramadan Polri ini bisa membantu masyarakat. Sekaligus mempererat tali silaturahmi Polri dengan masyarakat.

“Harapannya adalah disamping bisa membantu kepada saudara-saudara atau masyarakat yang membutuhkan juga memberikan kesempatan kepada pelaku UMKM untuk dapat memasarkan produksinya sehingga memberikan kesejahteraan kepada keluarga dan perekonomian masyarakat lokal,” harap Kapolda.

Irjen Gatot  juga menyerahkan sembako kepada perwakilan anggota Pama dan Bintara, ASN dan PHL Polda Sumbar. Paket sembako itu berisi beras 3 kg, minyak goreng 1 liter, telur 1 kg, gula 1 kg, dan terigu 1 kg.

Pada kegiatan ini Kapolda juga langsung membagi-bagikan Baksos Ramadan Bhayangkari kepada ratusan driver ojek online secara Drive Thru yang didampingi Ibu-ibu Bhayangkari Polda Sumbar.

Kegiatan ini di hadiri oleh ketua Bhayangkari Daerah Sumbar Ny. Sari Gatot beserta Bhayangkari, Pejabat Utama Polda Sumbar, serta Undangan lainnya.** 

Pergantian ini merupakan bagian dari rotasi di tubuh Polri guna meningkatkan efektivitas kinerja serta penyegaran organisasi.

Dalam amanatnya, Kapolda Sumbar mengatakan bahwa mutasi jabatan merupakan suatu hal yang wajar dan lumrah dalam institusi polri. Mutasi adalah kebijakan pimpinan dalam rangka penyegaran dan pembinaan karir di lingkungan personel Polri.

"Pada kesempatan ini saya Kapolda Sumatera Barat dan seluruh jajaran beserta staf dan Bhayangkari Polda Sumbar, menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi - tingginya kepada pejabat yang lama, atas dedikasi dan pengabdiannya selama bertugas di Polda Sumbar ," ucap Kapolda. 

Adapun pejabat yang melaksanakan sertijab tersebut antara lain:

1. Kombes Pol Prabowo Santoso yang sebelumnya menjabat sebagai Irwasda Polda Sumbar, kini digantikan oleh Kombes Pol Guritno Wibowo.

2. Kombes Pol Dwi Sulistyawan yang sebelumnya menjabat sebagai Kabidhumas Polda Sumbar, kini digantikan oleh Kombes Pol Susmelawati Rosya.

3. Kombes Pol Achmad Muctarom, sebelumnya menjabat Karo SDM Polda Sumbar, kini menyerahkan jabatannya kepada Kombes Pol Riyadi Nugroho.

4. Kombes Pol Andri Kurniawan, kini menjabat Dirkrimsus Polda Sumbar, dan posisi Dirkrimum ditempati oleh Kombes Pol Teddy Fanani.

5. Kombes Pol Kutarto yang sebelumnya menjabat Kabidkeu, kini digantikan oleh Kombes Pol Endang Rukandi.

6. Kombes  Pol Janes Hasudungan Simamora yang sebelumnya Kabidkum Polda Sumbar, kini digantikan oleh Kombes Pol Yudi Rumantoro.

Sementara itu, Kapolda Sumbar mengucapkan selamat atas kepercayaan yang diberikan pimpinan Polri kepada saudara untuk mengemban tugas baru di jajaran Polda Sumbar. 

"Saya yakin dan percaya, dengan bekal pengalaman yang telah saudara miliki pada penugasan jabatan sebelumnya, besar harapan kami kepada saudara mampu melaksanakan tugas dengan baik sesuai harapan polri dan harapan masyarakat Sumatera Barat," kata Kapolda. 

Selain itu, Kapolda juga berharap agar pejabat baru segera menyesuaikan diri dengan jabatan dan dilingkungan tugasnya dan ciptakanlah terobosan-terobosan kreatif dalam mendukung tugas dan pekerjaan, serta tingkatkan kesiapsiagaan kesatuan, personel dan operasional. 

"Marilah kita laksanakan tugas dan wewenang Polri secara profesional, proposional dan obyektif sesuai dengan kode etik profesi dan moralitas yang tinggi sesuai dengan harapan masyarakat yang mendambakan rasa aman dan nyaman dalam kehidupannya dapat kita penuhi," ajak Kapolda.

Upacara sertijab berlangsung dengan khidmat dan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat dari Kapolda serta jajaran kepada para pejabat lama dan baru.(*)

Kebrutalan mafia BBM dan pelaku peti tersebut menambah sejarah kelam kekerasan fisik yang kerap dialami para kuli tinta dalam melaksanakan tugasnya sebagai corong informasi untuk masyarakat.

"Kejadian tersebut sungguh sangat memprihatinkan kita sebagai sama-sama insan pers dan perbuatan ini tidak dapat kita terima begitu saja," ujar Andarizal salah satu tetua di Organisasi Pers bernama Kolaborasi Jurnalis Indonesia (KJI) pada Senin (15/3/2025) di Padang.

Tindakan kriminal terhadap wartawan yang sedang melakukan tugas jurnalistiknya adalah suatu pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan pers, kata Andarizal.

Dia mengatakan, wartawan memiliki peran penting dalam mengungkapkan kebenaran dan memantau kegiatan yang tidak sesuai dengan hukum. 

Tindakan kekerasan dan intimidasi terhadap wartawan dapat menghambat kebebasan pers dan sebuah ancaman bagi demokrasi, tutur Andarizal.

Dia berharap kejadian penganiayaan ini dapat menjadi perhatian khusus pihak berwenang. Pihak tersebut harus segera melakukan penyelidikan dan menindak tegas pelaku kekerasan dan perampokan tersebut, tegasnya.

"Kita berharap pimpinan di institusi penegak hukum agar mengintruksikan kepada seluruh anggota yang ada dibawah komandonya untuk menindak pelaku, ini demi tegaknya supremasi hukum dalam wilayah hukumnya nya, serta berikan perlindungan terhadap awak media," ujarnya.

Andarizal menuturkan, pihak penegak hukum harus melakukan penyelidikan yang transparan dan profesional untuk mengungkapkan pelaku kekerasan dan motif di balik penganiayaan tersebut.

Jika pelaku kekerasan telah diidentifikasi, penegak hukum harus menangkap dan menghadapkan mereka ke pengadilan," ketusnya.

Kata Andarizal, penegak hukum harus memberikan perlindungan kepada empat wartawan yang menjadi korban kekerasan, termasuk memberikan pengawalan dan memastikan keselamatan mereka.

"Selain itu, pihak berwenang juga harus memberikan perlindungan dan dukungan kepada wartawan yang menjadi korban kekerasan dan perampokan," ucap Andarizal.

Salah satu tokoh pendiri KJI itu menyebutkan, bahwa masyarakat juga harus mendukung kebebasan pers dan mengutuk tindakan kekerasan dan intimidasi terhadap wartawan. Kebebasan pers adalah hak asasi manusia yang harus dilindungi dan dihormati.

KJI menyatakan keprihatinan mendalam atas insiden yang menimpa Suryani (Nusantararaya.com), Jenni (Siagakupas.com), Safrizal (Detakfakta.com), dan Hendra Gunawan (Mitrariau.com), pungkasnya.

Penulis / Editor : Chairur Rahman 

MR.com, Sumbar| Enam puluh tiga tahun lalu Bank Nagari lahir dengan visi untuk menjadi bank yang terpercaya dan berorientasi pada kepuasan nasabah. Setelah melalui berbagai tantangan dan kesulitan, sekarang ini Bank Nagari telah menjadi salah satu bank terkemuka dan menjadi kebanggaan masyarakat Sumatera Barat.

Tanggal 13 Maret tahun 2025 ini , Bank Nagari merayakan hari ulang tahunnya ke 63 tahun. Perayaan kali ini bukan hanya sekedar euforia. Namum juga dijadikan momentum untuk merenungkan suka duka perjalanan panjang Bank Nagari selama 63 tahun silam.

Gusti Candra, sebagai pemegang tongkat estafet Direktur Utama Bank Nagari periode 2024-2028, mewakili seluruh direksi menyebut perayaan kali ini bukan hanya sekedar euforia.

"Tetapi perayaan kali ini kita jadikan sebagai momentum untuk merenung, mengingat kilas balik perjalanan berdirinya bank daerah (Bank Nagari.red) yang telah menjadi kebanggaan masyarakat Sumatera Barat," kata Gusti Chandra.

Momen untuk mengingat kembali visi dan misi yang telah ditetapkan, dan untuk memperbarui komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi nasabah dan masyarakat, tutur Gusti Chandra.

Perayaan kali ini juga menjadi momen bagi nasabah, pegawai, dan masyarakat Sumatera Barat untuk bersama-sama merayakan perjalanan panjang berdirinya bank ini.

Tahun ini, perayaan Bank Nagari mengusung tema inovasi, digitalisasi, dan pelayanan prima. Mereka juga menggelar berbagai kegiatan menarik, seperti lomba foto dan video twibbon, promo dan cashback spesial, kegiatan sosial dan CSR, serta talkshow dan seminar perbankan.

Untuk merayakan ulang tahunnya, Bank Nagari juga menyediakan twibbon khusus yang dapat digunakan oleh nasabah dan masyarakat. Twibbon ini dapat diakses melalui link (link unavailable).

Gusti Chandra tercatat sebagai Dirut Bank Nagari termuda selama perjalanan berdirinya bank daerah tersebut. Penetapan Gusti Chandra sebagai Direktur Utama melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 25 Juni 2024 menandai era baru bagi Bank Nagari.

Di bawah arahannya, bersama jajaran direksi yang Solid seperti Roni Edrian (Direktur Keuangan), Zilfa Efrizon (Direktur Operasional), dan Sukardi (Direktur Kepatuhan), Bank Nagari terus beradaptasi dengan perubahan zaman dan tantangan industri perbankan yang semakin kompetitif.**

Dalam sebuah acara yang berlangsung, Kapolda Sumbar Irjen Pol Gatot Tri Suryanta secara simbolis menyerahkan bingkisan Lebaran kepada perwakilan wartawan dari berbagai media cetak, elektronik, dan daring.

Acara penyerahan bingkisan Lebaran ini diadakan di lantai empat Mapolda Sumbar pada Kamis (13/3/2025) dan dihadiri oleh sejumlah pejabat utama Polda Sumbar serta perwakilan wartawan. 

Kabid humas Polda Sumbar Kombes Pol Dwi Sulistyawan menyampaikan apresiasi atas peran penting media dalam menyampaikan informasi yang akurat dan berimbang kepada masyarakat, terutama dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Sumatera Barat.

"Kami sangat menghargai kerja sama yang telah terjalin baik antara Polda Sumbar dan rekan-rekan media. Di momen yang penuh berkah ini, kami ingin berbagi kebahagiaan dengan memberikan bingkisan Lebaran sebagai bentuk tali silaturahmi dan ucapan terima kasih," ujarnya.

Bingkisan Lebaran yang diberikan berisi berbagai macam makanan dan minuman khas Lebaran. Kabid humas berharap bingkisan ini dapat bermanfaat bagi para wartawan dan keluarganya dalam merayakan Idulfitri.

Salah satu wartawan yang menerima bingkisan, Bapak Maman, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Kapolda Sumbar atas perhatian yang diberikan. Ia juga berharap kerja sama antara media dan Polda Sumbar dapat terus ditingkatkan di masa mendatang.

"Kami dari awak media online, elektronik dan media cetak sangat berterima kasih kepada Bapak Kapolda telah memberikan takjil dan sembako. Semoga silaturahmi antara kami dan Polda Sumbar semakin erat," katanya.

Dengan adanya kegiatan ini, Polda Sumbar berharap dapat terus membangun hubungan yang harmonis dengan insan pers serta meningkatkan kepedulian sosial di tengah masyarakat selama bulan suci Ramadhan.(*)

Keempat pejabat yang dipanggil adalah Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA), Kepala Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR), Kepala Dinas Perkebunan, serta Kepala Dinas Peternakan.

Pemanggilan ini tertuang dalam surat yang ditandatangani Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Sumbar, Fajar Mukti, pada 5 Maret 2025. Dalam surat itu, mereka diminta memberikan keterangan pada 11 Maret 2025 dan membawa dokumen terkait Penas Tani 2023.

"Benar. Mereka dipanggil untuk memberikan keterangan dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi Penas Tani 2023 lalu," kata Asisten Intelijen Kejati Sumbar, Efendri Eka Saputra, saat dihubungi, Senin (10/3/2025).

Kepala Dinas BMCKTR Sumbar, Era Sukma Munaf, membenarkan telah menerima surat pemanggilan tersebut.

"Sudah. Sebagai warga negara yang baik, kita siap memberikan keterangan," ujarnya.

Namun, Era Sukma menyatakan tidak bisa menghadiri pemeriksaan karena sedang bertugas di luar kota.

"Tapi saya minta Kabid Cipta Karya Pak Dedi yang datang. Kebetulan dia Kuasa Pengguna Anggarannya," jelasnya.

Kasus dugaan korupsi ini sudah masuk tahap penyelidikan dengan diterbitkannya surat perintah penyelidikan pada 23 Januari 2025.

Sumber(Kompas.com)

"Perhari ini jumlah pendaftar online untuk Akpol ada 8.016. Kalau secara keseluruhan pendaftar pada rekrutmen anggota Polri baik itu Tamtama, Bintara, Akpol 116.732 orang dan paling banyak Bintara," kata Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Dedi Prasetyo dalam keterangan tertulis, Jumat (28/2/2025).

Dedi lalu mempertegas, sesuai arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bahwasanya jalur untuk masuk Akpol hanya ada satu, yakni jalur reguler. Dengan begitu, diharapkan proses rekrutmen melahirkan taruna-taruna Akpol yang benar-benar mampu menjalani proses pendidikan dan pelatihan selama di Akpol.

"Sesuai arahan pimpinan, tahun ini sama seperti tahun lalu, tidak dilakukan dikotomi lagi, atau friksi-friksi jalur rekpro, jalur reguler, jalur kuota khusus," Dedi menekankan.

Dia menegaskan tahapan rekrutmen anggota Polri transparan, karena para calon taruna dapat melihat langsung capaian nilai tes baik dirinya maupun calon taruna lainnya. Hal ini dikarenakan panitia akan menayangkan nilai-nilai tes secara real time di layar.

"Selesai tes renang, catar (calon taruna) bisa langsung lihat dia berapa detik, nilainya berapa. (Tes) lari juga demikian, dapat berapa putaran, waktunya berapa lama. Tes-tes lainnya pun sama, selesai (tes), nilai langsung keluar. Nilai terpampang di layar, semua bisa melihat," jelas Dedi.

Dedi menjelaskan rekrutmen dengan mengedepankan prinsip bersih, transparan akuntabel dan humanis (Betah) telah dilakukan sejak bertahun-tahun lalu. Panitia sengaja menayangkan nilai atau skor agar calon taruna sama-sama bisa saling mengoreksi diri.

"Calon taruna ketika dia merasa nilai tidak sesuai, diberikan kesempatan untuk mengoreksi ke panitia. Mereka juga sudah tau bobot nilai akademis berapa, psikologi berapa, jasmani berapa. Calon taruna itu bisa menghitung sendiri dengan sistem yang terbuka ini," terang Dedi. 

Gambaran proses dan metode seleksi, tegas Dedi, perlu diketahui masyarakat. Tujuannya, agar masyarakat sadar bahwa seleksi anggota Polri hanya bertumpu pada kemampuan diri sendiri selama mengikuti tahapan seleksi.

"Kepada seluruh jajaran kami minta terus mengedukasi masyarakat bahwa seleksi anggota Polri itu kuncinya kemampuan diri sendiri. Persiapan yang matang, latihan serius, itu kuncinya," tegas Dedi.

Dedi berharap masyarakat tak percaya calo atau siapapun yang menjanjikan masuk Polri dengan imbalan uang. Dedi pun menegaskan ancaman pidana bagi pelaku penipuan.

"Sudah banyak kasus masyarakat tertipu, sudah memberikan sejumlah uang, anaknya gagal (lolos rekrutmen)" pungkas Dedi.

Berikut tahapan tes Akpol di tingkat panitia daerah:

a. Pemeriksaan administrasi awal dengan penilaian kualitatif

b. Pemeriksaan kesehatan tahap I dengan penilaian kualitatif

c. Tes psikologi tahap I sistem Computer Assisted Test (CAT), penilaian kuantitatif dan kualitatif

d. Test akademik tahap I, sistem CAT dengan penilaian kuantitatif meliputi:

- pengetahuan umum (termasuk UU Kepolisian)

- wawasan kebangsaan (UUD 1945, NKRI, Bineka Tunggal Ika, wawasan nusantara dan kewarganegaraan)

- tes penalaran numerik

- Bahasa Indonesia

e. Tes EKG dengan penilatan kualitatif

f. Uji kemampuan jasmani (kesamaptaan A, B dan renang) dengan penilaian kuantitatif dan kualitatif, serta pemeriksaan anthropometrik dengan penilaian kualitatif.

g. Sidang penetapan untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan tahap II

h. Pemeriksaan kesehatan tahap II dengan penilaian kualitatif

i. Pendalaman PMK dan Tes psikologi tahap II sistem wawancara, penilaian kualitatif

j. Pemeriksaan administrasi akhir dengan penilaian kualitatif

k. Sidang terbuka penetapan kelulusan tingkat daerah.

Berikut tahapan tes Akpol di tingkat panitia pusat:

a. Pemeriksaan administrasi dengan penilaian kualitatif

b. Pemeriksaan kesehatan tahap I dan II dengan penilaian kualitatif

c. Pemeriksaan mental dan ideologi dengan CAT

d. Tes akademik neliputi TPA dengan Bahasa Inggris menggunakan CAT, penilaian kuantitatif

e. Tes psikologi wawancara dengan penilaian kualitatif

f. Pendalaman PMK dengan penilaian kualitatif

g. Tes kesamaptaan jasmani (kesamaptaan A, B dan renang) dengan penilaian kuantitatif dan kualitatif, serta pemeriksaan anthropometrik dengan penilaian kualitatif.

h. pemeriksaan penampilan dengam penilaian kualitatif

i. Sidang terbuka kelulusan tingkat pusat.**

Indonesia merupakan negara yang kaya. Terlepas dari itu semua, dapat kita saksikan dalam perjalanan demokrasi, indonesia masih miskin dalam integritas, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang masih cenderung rendah.

Tetapi akhir ini masyarakat indonesia sudah mulai ber partisipasi aktif dalam dunia perpolitikan di indonesia. Hal itu di dorong oleh Money Politik. Kita tidak bisa menutup kedua mata dan telinga kita bahwa politik uang ini telah menjadi budaya negara kita, budaya politik uang ini disebuah sistem pemerintahan demokrasi sangat dapat merusak integritas pada masa proses pemilihan umum, yang dimana pemilu sebagai salah satu langkah yang penting dalam pemilihan aktor politik yang akan menjabat sekaligus merupakan pintu gerbang masa depan bangsa kita, pemilu merupakan hal yang sangat krusial, jika partisipasi masyarakat yang aktif akibat dari budaya politik uang, maka proses pemilihan aktor politik yang akan duduk di pemerintahan hanyala sebatas siapa yang memiliki modal besar, bukan siapa yang memiliki visi dan misi yang bagus untuk keberlangsungan rakyat indonesia. Hal tersebut seharus nya dapat kita sadari dan menolak mentah mentah budaya politik uang yang telah berkembang di negara kita indonesia.

Lingkaran setan yang terus berulang ketika seorang calon yang telah mengeluarkan modal dengan tujuan membeli suara kita, besar kemungkinan untuk terlibat dalam praktik korupsi demi mengembalikan modal yang besar dalam tahap proses pemilihan, yang seharusnya aktor politik yang terpilih berfokus pada pelayanan publik tetapi itu semua berubah menjadi fokus terhadap pemulihan modal dan keuntungan pribadi calon akibat dari praktik politik uang.

Menolak uang dalam pemilu merupakan salah satu langkah awal dalam menyelamatkan masa depan bangsa. Jika kita bertanya mengapa politik uang tersebut dapat terjadi salah satu penyebab nya akibat dari banyak nya masyarakat indonesia yang masih di bawah kemiskinan atau masih banyak masyarakat yang kurang sejahtera, kemudian kurang nya tingkat pendidikan masyarakat indonesia.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, dalam Konferensi Pers Kinerja KPK Semester I 2023 di Gedung KPK, mengatakan penyebab politik uang masih terus terjadi karena 50 persen masyarakat Indonesia belum sejahtera dan lebih dari 50 persen dengan tingkat pendidikannya belum baik. Dari pernyataan tesebut, Untuk mengatasi politik uang terus berkembang di negara kita langkah yang tepat ialah mensejahterakan rakyat kemudian dari pada itu edukasi politik yang harus secara berkala di berikan kepada rakyat sedini mungkin. Dengan hal hal tersebut ketika rakyat sudah sejahtera dan memiliki edukasi yang baik, kemungkinan pada tahap proses pemilihan aktor politik di kemudian hari akan berlandaskan pada visi dan misi calon bukan hanya sebatas modal.

Ditulis Oleh : Rivaldi Fadhillah (Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Andalas)

Irjen Pol. Suharyono, Kapolda Sumatera Barat 

MR.com, Sumbar|Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono, memimpin Taklimat Awal Audit Kinerja tahap I Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Polda Sumbar, pada Kamis (14/3/2024) di ruangan Jenderal Hoegeng Lantai IV Polda Sumbar. Taklimat ini menyoroti aspek perencanaan dan pengorganisasian di Polda Sumbar.

Wakapolda Sumbar, Brigjen Pol Gupuh Setiyono, Irwasda, Brigjen Pol Arif Rahman Hakim, serta para pejabat utama dan Kapolres turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Dalam sambutannya, Kapolda menegaskan bahwa pengawasan merupakan proses sistemik untuk menilai kinerja organisasi. Dia menekankan pentingnya pengawasan dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi dengan efektif.

Kapolda juga menjelaskan bahwa audit kinerja merupakan alat untuk memastikan ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas Polri. Lebih lanjut, audit kinerja dijadikan sebagai sarana konsultasi untuk memastikan program kerja anggaran tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel.

Irjen Pol Suharyono menekankan bahwa tim Itwasda turun bukan untuk menakut-nakuti atau mencari kesalahan, tetapi sebagai bagian dari konsultasi. Dia mengajak untuk berbagi pendapat dan masukan demi perbaikan perencanaan dan pengorganisasian.

Audit kinerja tahap I tahun 2024 dilakukan dari 14 Maret hingga 28 April 2024. Para Kasatker dan Kasatwil yang menjadi objek audit diminta untuk mempersiapkan dokumen perencanaan kegiatan.

Kapolda juga menyoroti pentingnya audit kinerja sebagai media komunikasi dan konsultasi untuk perbaikan perencanaan dan pengorganisasian.

Irjen Pol Suharyono berharap kepada para auditor untuk menjadi teladan dalam memberikan solusi atas berbagai permasalahan dalam pencapaian tujuan pekerjaan Polri.

Kapolda Sumbar mengajak semua pihak untuk bekerja sama demi kelancaran dan kesuksesan kegiatan audit kinerja ini dengan keterbukaan dan harapan terwujudnya tata kelola manajemen risiko dan pengendalian internal yang lebih baik.(*)

#PoldaSumbar #Sumbar

MR.com,Sumbar| Partai Keadilan Sejahtera (PKS) unggul sementara di pemilihan legislatif DPRD Sumbar daerah pemilihan (dapil) 3. Dapil ini meliputi dua daerah yaitu Kabupaten Agam dan Kota Bukittinggi.

Ada delapan kursi yang diperebutkan oleh para calon legislatif (caleg) di dapil 3 ini. Dilansir dari laman pemilu2024.kpu.go.id pada Sabtu (2/3/2024) hingga pukul 02.00 WIB, untuk dapil 3 ini sudah masuk data suara sebanyak 1.655 dari 2.086 TPS atau 79, 34 persen.

Dari data di laman KPU tersebut, PKS untuk sementara sudah memperoleh 46.081 suara atau 24,79 persen. Di posisi kedua Partai Demokrat dengan 24.790 suara atau 13,33 persen.

Kemudian di peringkat ketiga ada Partai Gerindra dengan 23.480 suara atau 12,63 persen, keempat ada PAN yaitu 22.159 suara atau 11,92 persen.

Berikutnya, Partai NasDem di posisi kelima dengan 18.820 suara atau 10,12 persen, keenam ada Prati Golkar dengan 15.221 suara atau 8,19 persen.

Selanjutnya, PPP di posisi ketujuh dengan 12.009 suara atau 6,49 persen, serta di peringkat delapan ada PKB dengan 6.513 suara atau 3,5 persen.

Sementara itu, delapan caleg yang diprediksi memperoleh kursi DPRD Sumbar dari dapil 3 ini yaitu:

Nurna Eva Karmila (PKS): 7.886 suara

Yesi Endriani (Demokrat): 9.379 suara

Indra Catri (Gerindra): 8.551 suara

Artati (PAN): 6.587 suara

Asril (NasDem): 4.569 suara

Rafdinal (PKS): 7.489 suara

Lazuardi Erman (Golkar): 7.394 suara

Nofrizon (PP): 3.587 suara

Meski begitu, perolehan suara dan caleg yang diprediksi meraih kursi dari dapil Sumbar 3 ini sifatnya sementara. Perolehan suara dapat terus berubah-ubah seiring penghitungan yang masih berlanjut yang updatenya bisa dilihat di laman pemilu2024.kpu.go.id. Sumber(langgam.id)

MR.com, Sumbar| Irwasda Polda Sumbar Kombes Pol. Arif Rahman Hakim Pimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Keselamatan Singgalang Tahun 2024 dan Pencanangan Aksi Keselamatan Jalan dalam rangka Cipta Kondisi Kamseltibcarlantas Menjelang Idul Fitri 1445 H Tahun 2024 di Lapangan apel Polda Sumbar, Jumat (1/3/2024).

Hadir dalam kegiatan tersebut  Kadishub Prov. Sumbar,  Kadis BMCKTR Sumbar, Kadis Kesehatan Sumbar, kepala Bappeda Sumbar, Kepala BPBD II Kemenhub Sumbar, Kepala BPJN Sumbar, Pejabat Utama Polda Sumbar, duta keselamatan berlalu lintas, Personel TNI, Personel Polda Sumbar Instansi terkait, Komunitas Motor serta anak sekolah dari tingkat SMP dan SMA.

Dalam kesempatan tersebut, Irwasda Polda Sumbar Kombes Pol Arif rahman hakim, membacakan amanat dari Kapolda Sumbar Irjen Pol. Suharyono.

 “Kita menyadari bahwa keselamatan beralu lintas dijalan raya serta tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum dan perundangan-undangan lalu lintas pada umumnya sangat memprihatinkan. Maka perlu adanya langkah-langkah strategis guna meningkatkan keselamatan dan meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat dalam berlalu lintas, yaitu melalui kegiatan pencanangan aksi keselamatan jalan yang bertujuan untuk meminimalisir  angka resiko kecelakaan lalu lintas," demikian yang disampaikan Kapolda Sumbar melalui Irwasda.

Lebih lanjut Irwasda membacakan, dalam hal tersebut Direktorat lalu lintas Polda Sumbar melaksanakan operasi keselamatan singgalang yang dimaksud untuk menciptakan dan memelihara situasi kamseltibcar lantas yang kondusif menjelang operasi ketupat 2024, serta bertujuan menurunkan angka pelanggaran, kecelakaan lalu lintas dan angka fatalitas korban kecelakaan serta meningkatkan  disiplin masyarakat dalam berlalu lintas. 

Oleh sebab itu, hari ini kita melaksanakan apel gelar pasukan yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan personel maupun sarana pendukung lainnya, sehingga kegiatan operasi dapat berjalan dengan optimal dan dapat berhasil sesuai dengan tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, lanjutnya.

Sebagai gambaran, operasi kepolisian dengan sandi “Keselamatan Singgalang 2024”, pada tahun ini dilaksanakan selama 14 hari, terhitung mulai tanggal 4 Maret sampai 17 Maret 2024 di seluruh wilayah hukum Polda sumbar, yang mengedepankan kegiatan preemtif dan preventif dilaksanakan oleh fungsi lalu lintas dengan di dukung fungsi operasional kepolisian lainnya yang dilaksanakan secara simpatik.

Dalam operasi kali ini, terdapat 7 prioritas pelanggaran yaitu pengemudi kendaraan bermotor yang menggunakan telpon seluler, pengemudi kendaraan bermotor masih dibawah umur, berboncengan lebih dari satu orang, tidak menggunakan helm, penggunaan knalpot tidak sesuai spesipikasi teknis,  melawan arus ( contra flow ), dan pengemudi yang tidak menggunakan seftybelt dan mengemudikan kendaraan bermotor ugal-ugalan serta pelanggaran over dimension dan over load.

Dalam amanat tersebut, Kapolda sumbar berharap satgas operasi keselamatan singgalang 2024 mampu mempersiapkan langah-langkah antisipasi baik secata teknis maupun taktis agar potensi pelanggaran, kepadatan arus dan kecelakaan yang terjadi dapat diminimalisir serta tidak menimbulkan gangguan yang dapat berpengaruh kondisi keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Dalam kesempatan yang sama, Dirlantas Polda Sumbar Kombes Pol. Dwi Nur Setiawan mengatakan, polda sumbar menggelar operasi keselamatan dan pencanangan aksi keselamatan jalan selama 14 hari mulai tanggal 4 Maret sampai dengan 17 Maret 2024 dan untuk wilayah sumbar dengan sandi operasi keselamatan Singgalang 2024 dengan menurunkan lebih seribuan personel dan untuk di Polda Sumbar sendiri sebanyak 150 personel.

Ia menambahkan, operasi ini dilaksanakan menjelang kegiatan operasi ketupat yang pelaksanannya tidak lama sebelum hari raya idul fitri. Operasi ini ada 7 sasaran prioritas pelanggaran yang akan dilaksanakan penindakan secara tilang maupun secara teguran, penindakan tilang bisa melalui ETLE dan apabila tertangkap tangan bisa dilakukan dengan tilang konvensional.

Dirlantas berharap menjelang operasi ketupat nanti kita bisa menekan angka pelanggaran lalu lintas serta menekan kejadian kecelakaan lalu lintas, mengingat diwilayah kita masih banyak pelanggaran-pelanggaran lalu lintas karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap aturan berlalu lintas.**

Masudi melalui bidang Komunikasi Publik (Kompu) yang ada di lingkungan Satker PJN Wil 1 Sumbar tersebut mengatakan, kalau keretakan terjadi pada plat deck yang berfungsi sebagai bekisting.

Berita sebelumnya: Diduga Labrak Aturan dan Spesifikasi Teknis, Mahdiyal: Proyek Jembatan Salibawan Lagi-lagi Rapor Merah Kasatker PJN Wil 1 Sumbar

"Kerusakan berupa retak itu tidak mempengaruhi struktur kekuatan jembatan. Keretakan terjadi bukan pada struktur lantai jembatan, melainkan pada plat deck,"jelas Masudi lewat Kompu pada Jum'at(23/2/2024) via WhatsApp 0821-7073-5xxx.

Terkait material batu yang diduga Ilegal karena tidak memiliki izin, masih lewat Kompunya, Masudi mengatakan material yang dimaksud tidak ilegal karena dipasok dari quarry yang memiliki izin.

Namun sayangnya Masudi tidak serta merta menjelaskan nama  perusahaan yang katanya sudah memiliki izin quarry dimaksud.

Penggunaan material ilegal pada proyek negara yang dikelola Satker PJN Wil 1 Sumbar, sepertinya sudah hal biasa menjadi konsumsi publik. Selain pembangunan jembatan Salibawan, ditahun yang sama hal serupa diduga juga pernah terjadi.

Baca juga : Proyek Penanganan Longsor BPJN Sumbar oleh PT. Pasindo Diduga Tidak Sesuai Speks Teknis dan Labrak Aturan

Proyek bronjong penanganan longsor batas Kota Padang Panjang -Sicincin yang dikerjakan PT.Pasindo Prima Kreasi diduga menggunakan material ilegal 

Penggunaan material batu ilegal diduga juga terjadi pada pekerjaan bronjong penanganan longsor batas Kota Padang Panjang-Sicincin. Bronjong tersebut dikerjakan  PT.Pasindo Prima Kreasi sebesar Rp 2.868.104.500 dan masih dibawah pengawasan PPK 1.1, Satker PJN Wil 1 Sumbar.

Tidak bisa menyebutkan nama perusahaan pemegang izin quarry, tetapi Masudi mampu mengatakan material tersebut tidak ilegal, itu sama juga bohong, kata Mahdiyal Hasan SH pada hari yang sama menanggapi hal itu.

"Seharusnya Masudi saat menjelaskan kalau material itu tidak ilegal disertakan dengan nama perusahaan pemegang izin. Jadi apa yang dikatakannya sesuai dengan kebenaran yang ada,"cecar Mahdiyal.

Dijelaskannya, penggunaan material ilegal, apalagi pada proyek negara sangat bertentangan dengan Undang - Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batu Bara (Minerba).

"Bahkan, berdasarkan UU nomor 4 Tahun 2009 dalam Pasal 161 itu sudah diatur bahwa yang dipidana adalah setiap orang yang menampung atau pembeli, pengangkutan, pengolahan, dan lain lain. Bagi yang melanggar, maka pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar," tegasnya.

Selain itu, lanjut Mahdiyal, untuk masyarakat yang memiliki usaha galian C, harus memiliki izin usaha sesuai dengan UU nomor 4 tahun 2009, tentang Minerba, serta PP nomor 23 tahun 2010 tentang, pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan Minerba, UU nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi.

Apabila ada indikasi suatu proyek negara menggunakan material dari penambangan tidak berizin, maka kontraktornya beserta pihak instansi juga bisa dipidana, tegasnya lagi.

Jika di negara ini hukum masih berlaku bagi semua kalangan, maka sudah sepatutnya Aparat Penegak Hukum untuk melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap terduga pelaku pengguna material ilegal ini, pungkasnya.

Media masih upaya mengumpulkan data-data serta konfirmasi pihak-pihak terkait lain sampai berita ini ditayangkan.(cr/tim)

MR.com,Sumbar| Sebagai salah satu srikandi Sumatera Barat (Sumbar), Athari Gauthi Ardi kembali dipercaya sebagai pembawa aspirasi masyarakat Sumbar ke gedung Senayan Jakarta. Politisi cantik dan smart dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini kembali dipercaya, karena terbukti dengan kinerja selama dia duduk di parlemen sebagai anggota DPR RI pada periode lalu.

Pada periode 2024-2029, Athari Gauthi Ardi diyakini akan kembali duduk sebagai anggota DPR RI mewakili Sumbar. Setelah perolehan suaranya paling tinggi diantara Caleg-caleg yang satu partai dengannya.

Dilansir dari laman resmi KPU https://pemilu2024.kpu.go.id/. Saat ini Athari perolehan suara mencapai  47.019, (versi 20 Feb 2024, 14.00.00 progres 61,34%). Dan jumlah total perolehan suara sah partai politik dan calon yakni sebesar 102.270 suara.

Dengan jumlah perolehan suara sementara itu, politisi berparas cantik ini dipastikan dengan izin Allah dapat melanjutkan visi-misinya dalam membawa masyarakat Sumatera Barat menuju kesejahteraan.

Tentunya, kabar kembalinya Athari Gauthi Ardi ke Senayan ini disambut baik oleh seluruh masyarakat Sumbar. Setelah apa yang sudah dipersembahkan Athari untuk masyarakat Sumbar sesuai tupoksinya sebagai wakil rakyat.

Melalui akun instagramnya, (@atharigauthiardi), Athari mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berjuang, terimakasih kepada tim, relawan serta simpatisan, dan khususnya terimakasih kepada masyarakat yang telah memilih PAN, tulis Athari.

Semoga politisi cantik dari Partai PAN ini kembali membawa kebahagiaan bagi seluruh masyarakat, khususnya Sumatera Barat..amiin.(cr)

Dalam penangkapan terhadap tersangka yang selama ini sangat meresahkan masyarakat tersebut terjadi saling tembak, satu perampok tewas dan dua lainnya berhasil ditangkap. 

Sementara dari dua orang petugas kepolisian juga mengalami luka tembak dibagian tangan Aiptu Edi Jumarno anggota Resmob. Sedangkan satu personil Polres Padang Pariaman Aiptu Hendri Haryono, juga dihujani peluru di area body vest bagian dada oleh tersangka saat disergap. Beruntung, personil tersebut memakai body vest (rompi anti peluru), sehingga empat peluru yang ditembakan perampok tidak melukai tubuh petugas. 

Kapolda Sumbar Irjen Pol Suhayono, S.Ik. SH saat memimpin Konferensi pers mengatakan, penangkapan tersebut berawal dari adanya informasi dari dua orang tersangka sindikat perampokan yang sebelumnya telah ditangkap pada tanggal 25 Januari 2024 Pukul 11.35 WIB, masing-masing inisial IS (34) dan inisial MZ (39) di KM 2 dan KM 6, Kec. Tapung Jalan. Garuda sakti, Provinisi Riau.

Lanjut Kapolda Sumbar mengatakan, atas penangkapan itu kemudian dilakukan pengembangan dari dua tersangka sindikat perampokan tersebut. Gabungan Tim Opsnal Ditreskrimum Polda Sumbar dan Resmob Polda Riau, mengantongi alamat tersangka dan ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan terhadap satu orang tersangka lainnya yang ikut terlibat perampokan di wilayah Kab. Agam (DPO), Kota Bukittinggi (DPO) Kab. Solok dan Kota Pariaman.

"Dari tahun 2021 sampai 2024 sudah 5 kali melakukan aksinya dan sudah jadi buronan kelompok inisial RC. Pelaku sudah beberapa kali melakukan aksi curas yang rata-rata sasarannya adalah toko emas, atau pedagang emas," kata Irjen Pol Suharyono. 

Dirinya menerangkan, saat penangkapan terhadap tersangka RC sempat terjadi penembakan, hal ini dikarenakan saat proses penangkapan baku tembak terjadi. Bahkan ada anggotanya yang tertembak oleh tersangka. 

"Andai kata tidak pakai body vest bisa tewas juga anggota kami. Karena membahayakan, maka tidak segan-segan melakukan tembakan yang mematikan.

Itu sudah sesuai dengan SOP nya," terang Kapolda.

Pihaknya juga saat ini tengah melakukan penelusuran terkait asal senjata api jenis FN dan senjata rakitan yang ditemukan pada tersangka itu. "Masih kami telusuri dari mana asalnya senjata tersebut," ujarnya. 

Kemudian Kapolda menjelaskan, tersangka RC yang dikabarkan akan dibawa ke Aceh untuk dimakamkan, diketahui jenazah RC di bawa ke Solok.

"Pelaku tidak dibawa ke Aceh sesuai pemberitaan sebelumnya, jenazah dibawa ke Solok karena dibawa ke kampung halaman istrinya," jelasnya. 

"Mereka (istri RC) sudah menghiklaskan, karena keluarganya sudah mengetahui perbuatan suaminya itu sendiri," pungkasnya. 

Dari tersangka, Polisi berhasil menemukan barang bukti berupa :

1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol merk macarov warna silver kalibre 7,65 mm

1 (satu) pucuk senjata api FN jenis Bareta kalibre 9 mm

2 (dua) pucuk senjata api jenis revolver

8 (delapan) butir amunisi kaliber 62 utk senjata api Laras panjang

23 (dua puluh tiga) butir amunisi senjata api kalibre 9 mm

8 (delapan) butir amunisi senjata api jenis pistol kalibre 7,65

2 (dua) buah magazine

1 (satu) buah kunci T untuk perlengkapan senjata api

1 (satu) buah per dan 2 (dua) buah pen untuk perlengkapan senjata api

1 (satu) helai kaus kaki warna merah pembungkus amunisi

1 (satu) buah golok dengan sarung

1 (satu) buah pisau badik

1 (satu) buah tas sandang warna hitam

1 (satu) buah celana jeans merk Levis warna hitam

1(satu) buah sebo warna hitam

1(satu) buah sepatu sport merk Adidas warna putih abu-abu

1 (satu) buah Sepeda motor jenis beat warna hitam

1 (satu) buah Helm warna hitam

1 (satu) buah Jaket kulit warna hitam

1 (satu) buah jaket parasut warna biru Dongker

1 (satu) buah borgol

1 (satu) buah kaca mata hitam merk Police

2 (dua) buah hp merk Nokia

Sepasang sarung tangan warna hitam

1 buah kartu ATM BRI

Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono yang didampinggi Wakapolda sumbar Brigjen Pol Gupuh Setiyono, S.Ik. MH dan Dirreskrimum Kombes Pol Andri Kurniawan, S.Ik. MH serta beberapa pejabat utama menjelaskan, bahwa para tersangka merupakan residivis kasus perampokan.

"Para tersangka juga pernah melakukan perampokan di Bukittinggi dan Agam pada tahun 2021 dan 2022 yang merupakan kasus perampokan," terangnya.

"Para tersangka ini sangat berbahaya dan membahayakan petugas. Mereka juga sudah memulai tembakan terlebih dahulu pada saat petugas mendekati TKP," tambah Irjen Pol Suharyono.

Saat ini, kedua tersangka yang ditangkap menjalani pemeriksaan secara intensif di Polda Sumbar.

"Kami tetap menghormati HAM, kami tetap menjaga kesehatan mereka walupun tersangka, dan menerapkan penyidikan dan pengembangan yang manusiawi," tuturnya. 

Keduanya akan dijerat dengan Pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan.(*)