2024

1 #Kajati #Kajari #Sumbar #Pasbar 4 #Pasbar 1 #Pasbar #IMI 1 #sunatanmasal #pasbar #kolaboraksi 1 17 Agustus 1 AAYT 1 Administrasi 5 Agam 1 Agama 1 Aia Gadang 1 Air mata 1 Ajudan 1 Akses 4 Aksi 1 Amankan 1 Ambulance 1 Anam Koto 1 Anggaran 6 APD 1 Arogan 2 Artikel 1 Aset 1 Asimilasi 1 ASN 1 Atlet 1 ATR 2 Aturan 1 Babinkamtibmas 1 Baharuddin 1 Balon 1 Bandung 1 Bansos 1 Bantah 7 Bantuan 1 Batu Sangkar 1 Bawaslu 1 Baznas 1 Baznas Pasbar 1 Bebas 1 Bedah Rumah 1 Belajar 1 Belanja 4 Bencana 2 Berbagi 1 Berjoget 1 Bhakti 1 Bhayangkara 1 Bhayangkari 2 Bina Marga 1 BK 1 BKPSDM 1 BLPP 1 BLT Dana Desa 3 BNN 4 BNNK 1 Bocah 1 Bogor 1 Box Redaksi 1 Boyolali 9 BPBD 1 BPK RI 1 BPN 1 BTN 1 BTT 8 Bukittinggi 1 Bully 17 Bupati 3 Bupati Pasbar 1 Cacat Hukum 1 Calon 1 Camat 1 Cerpen 6 Corona 1 Covid 29 Covid 19 16 Covid-19 1 CPNS 1 cross 1 dampak 1 Dana 1 Dandim 1 Data 1 Demo 1 Dermawan 3 Dharmasraya 1 Dilaporkan 1 dinas 2 Dinkes 1 Dinsos 2 Direktur 3 Disinfektan 4 DPC 2 DPD 1 DPD Golkar 1 DPD PAN 1 DPP 12 DPRD 3 DPRD Padang 1 DPRD Pasbar 1 Dukungan 1 Duta Genre 1 Emma Yohana 2 Erick Hariyona 1 Ershi 1 Evakuasi 1 Facebook 1 Forkopimda 1 Formalin 1 Fuso 1 Gabungan 1 Gempars 1 Geoaprk 3 Gerindra 1 Gor 1 Gudang 3 gugus tugas 3 Hakim 2 HANI 1 Hari raya 1 Haru. 1 Hilang 1 Himbau 2 Hoax 1 Hujat 2 Hukum 1 Humas 1 HUT 1 Hutan Kota 1 idul adha 1 Ikan Tongkol 1 Iklan video 1 Ikw 2 Ilegal mining 1 Incasi 1 Inspektorat 1 Intel 3 Isolasi 1 Isu 1 Jabatan 31 Jakarta 3 Jalan 1 Jambi 3 Jateng 6 Jubir 1 Jumat berbagi 1 Jurnalis 10 Kab. Solok 2 Kab.Agam 2 Kab.Padang Pariaman 3 Kab.Pasaman 2 Kab.Solok 1 Kabag 3 Kabid 2 Kabupaten Pasaman 1 Kader 3 Kadis 1 Kajari 2 Kalaksa 1 Kanit 1 Kapa 10 Kapolres 1 Karantina 6 Kasat 1 Kasi 1 KASN 1 Kasubag Humas 1 Kasus 1 Kebakaran 1 Kejahatan 1 Kemanusiaan 1 Kemerdekaan 2 Keracunan 1 Kerja 1 Kerja bakti 1 kerjasama 2 Kesbangpol 1 Kesenian Daerah 1 Kesra 2 Ketua 2 Ketua DPRD 1 Kinali 2 KKN 1 Kodim 2 KOK 3 Kolaboraksi 2 Komisi 1 Komisioner 4 KONI 1 KONI PASBAR 1 Kontak 1 Kontrak 1 Kopi 4 Korban 1 Korban Banjir 1 Korupsi 15 Kota Padang 2 Kota Solok 3 KPU 2 Kriminal 4 kuasa hukum 1 Kuliah 1 Kupon 1 Kurang Mampu 1 Kurban 1 Labor 1 Laka Lantas 1 Lalulintas 1 Lantas 5 Lapas 3 Laporan 1 Laporkan 2 Laskar 1 Lebaran 2 Lembah Melintang 1 Leting 1 Limapuluh Kota 1 LKAAM 1 Lubuk Basung 3 Maapam 3 Mahasiswa 1 Maligi 1 Masjid 3 Masker 1 Medsos 1 Melahirkan 1 Mengajar 2 Meninggal 5 Mentawai 1 metrologi 1 Milenial 1 MoU 1 MPP 1 MRPB 2 MRPB Peduli 1 MTQ 2 Mujahidin 3 Muri 1 Nagari 1 Narapidana 6 Narkoba 28 Nasional 1 Negara 2 Negatif 5 New Normal 2 New Pasbar 88 News Pasbar 1 Ngawi 1 ninik mamak 2 ODP 1 OfRoad 2 Oknum 2 olah raga 2 Operasi 127 Opini 1 Opino 1 OTG 2 PAC 1 Pada 654 Padang 6 Padang Panjang 17 Padang Pariaman 1 Painan 1 Pakar 4 Pandemi 1 Pangan 1 Pantai Maligi 1 Panti Asuhan 6 Pariaman 1 Paripurna 2 pariwara 1 Pariwisata 1 Partai 1 Pasaan 93 Pasaman 27 Pasaman Barat 478 Pasbar 1 Pasbat 1 Pasien 1 Paslon 1 Patuh 4 Payakumbuh 1 Pdamg 2 PDIP 4 PDP 6 Peduli 1 peduli lingkungan 1 Pegawai 2 Pelaku 3 Pelanggaran 3 Pemalsuan 1 Pemasaran 1 pembelian 1 Pembinaan 1 Pemda 1 Pemerasan 3 Pemerintah 1 Pemilihan 1 Pemilu 2024 65 Pemko Padang 1 Pemuda 1 Penanggulangan 1 penangkapan 2 Pencemaran 2 Pencuri 1 pendidikan 2 Pengadaan 2 Pengadilan 1 Penganiayaan 1 Pengawasan 1 Penggelapan 1 Penghargaan 1 penusukan 1 Penyelidikan 1 Penyu 1 Perantauan 1 Perawatan 3 Perbatasan 1 Peredaran 1 Periode 1 Perjalanan 1 perkebunan 3 Pers 1 Pertanahan 3 Perumda AM Kota Padamg 8 Perumda AM Kota Padang 2 Perumda Kota Padang 35 Pessel 3 Pilkada 1 Pinjam 1 PKH 1 PKK 1 Plasma 1 Plt 2 PN 1 PN Pasbar 2 PNS 3 pol pp 1 Polda Sumbar 4 Polisi 6 Politik 28 Polres 6 Polres Pasbar 1 Polsek 1 Pos 3 Pos perbatasan 6 Positif 2 posko 1 potensi 1 PPM 1 Prestasi 4 PSBB 1 PSDA 1 Puan 2 PUPR 1 Pusdalops 2 Puskesmas 1 Pustu 1 Rapid Test 2 razia 1 Rekomendasi 3 Relawan 1 Reses 1 Reskrim 1 Revisi 1 RI 8 RSUD 1 RSUP M Djamil 1 RTLH 1 Rumah Sakit 1 Rusak 1 Sabu 1 Samarinda 1 Sapi 2 SAR 8 Satgas 2 Satlantas 1 SE 4 Sekda 1 Sekda Pasbar 1 Selebaran 8 Sembako 1 Sertijab 1 Sewenang wenang 1 Sidak 13 sijunjung 1 Sikilang 2 Singgalang 1 sirkuit 2 SK 1 Snar 2 Solo 5 Solok 4 Solok Selatan 5 SolSel 4 sosial 2 Sosialisasi 2 Sumatera Barat 142 Sumbar 1 Sumbar- 1 Sumur 1 Sunatan massal 1 sungai 1 surat kaleng 6 swab 2 Talamau 1 Talu 1 Tanah 20 Tanah Datar 1 Target 1 Tata Usaha 1 teluk tapang 1 Temu ramah 2 Terisolir 1 Terminal 1 Tersangka 5 Thermogun 1 Tidak layak Huni 2 Tilang 1 Tindak Pidana Korupsi 1 tipiter 1 TMMD 2 TNI 1 TNI AL 1 Tongkol 1 TP.PKK 1 tradisional 1 Transparan 1 trenggiling 1 tuak 2 Tukik 1 Tumor 1 Ujung Gading 1 Ultimatum 1 Uluran 1 Unand 1 Upacara 1 Update 1 usaha 1 usir balik 1 Verifikasi 1 Virtual 1 wakil bupati 4 Wali Nagari 2 wartawan 1 Waspada 1 Wirid Yasin 1 Yamaha Vega 2 Yarsi 2 Yulianto 1 ZI 1 Zona Hijau 1 Zona Merah



MR.com, Sumbar| Sebagai Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 Sumatera Barat (Kasatker PJN Wil 1 Sumbar) Masudi menjawab konfirmasi media terkait pembangunan jembatan Salibawan yang diduga dikerjakan tidak sesuai aturan dan spesifikasi teknis.

Masudi melalui bidang Komunikasi Publik (Kompu) yang ada di lingkungan Satker PJN Wil 1 Sumbar tersebut mengatakan, kalau keretakan terjadi pada plat deck yang berfungsi sebagai bekisting.

Berita sebelumnya: Diduga Labrak Aturan dan Spesifikasi Teknis, Mahdiyal: Proyek Jembatan Salibawan Lagi-lagi Rapor Merah Kasatker PJN Wil 1 Sumbar

"Kerusakan berupa retak itu tidak mempengaruhi struktur kekuatan jembatan. Keretakan terjadi bukan pada struktur lantai jembatan, melainkan pada plat deck,"jelas Masudi lewat Kompu pada Jum'at(23/2/2024) via WhatsApp 0821-7073-5xxx.

Terkait material batu yang diduga Ilegal karena tidak memiliki izin, masih lewat Kompunya, Masudi mengatakan material yang dimaksud tidak ilegal karena dipasok dari quarry yang memiliki izin.

Namun sayangnya Masudi tidak serta merta menjelaskan nama  perusahaan yang katanya sudah memiliki izin quarry dimaksud.

Penggunaan material ilegal pada proyek negara yang dikelola Satker PJN Wil 1 Sumbar, sepertinya sudah hal biasa menjadi konsumsi publik. Selain pembangunan jembatan Salibawan, ditahun yang sama hal serupa diduga juga pernah terjadi.

Baca juga : Proyek Penanganan Longsor BPJN Sumbar oleh PT. Pasindo Diduga Tidak Sesuai Speks Teknis dan Labrak Aturan

Proyek bronjong penanganan longsor batas Kota Padang Panjang -Sicincin yang dikerjakan PT.Pasindo Prima Kreasi diduga menggunakan material ilegal 


Penggunaan material batu ilegal diduga juga terjadi pada pekerjaan bronjong penanganan longsor batas Kota Padang Panjang-Sicincin. Bronjong tersebut dikerjakan  PT.Pasindo Prima Kreasi sebesar Rp 2.868.104.500 dan masih dibawah pengawasan PPK 1.1, Satker PJN Wil 1 Sumbar.

Tidak bisa menyebutkan nama perusahaan pemegang izin quarry, tetapi Masudi mampu mengatakan material tersebut tidak ilegal, itu sama juga bohong, kata Mahdiyal Hasan SH pada hari yang sama menanggapi hal itu.

"Seharusnya Masudi saat menjelaskan kalau material itu tidak ilegal disertakan dengan nama perusahaan pemegang izin. Jadi apa yang dikatakannya sesuai dengan kebenaran yang ada,"cecar Mahdiyal.

Dijelaskannya, penggunaan material ilegal, apalagi pada proyek negara sangat bertentangan dengan Undang - Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batu Bara (Minerba).

"Bahkan, berdasarkan UU nomor 4 Tahun 2009 dalam Pasal 161 itu sudah diatur bahwa yang dipidana adalah setiap orang yang menampung atau pembeli, pengangkutan, pengolahan, dan lain lain. Bagi yang melanggar, maka pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar," tegasnya.

Selain itu, lanjut Mahdiyal, untuk masyarakat yang memiliki usaha galian C, harus memiliki izin usaha sesuai dengan UU nomor 4 tahun 2009, tentang Minerba, serta PP nomor 23 tahun 2010 tentang, pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan Minerba, UU nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi.

Apabila ada indikasi suatu proyek negara menggunakan material dari penambangan tidak berizin, maka kontraktornya beserta pihak instansi juga bisa dipidana, tegasnya lagi.

Jika di negara ini hukum masih berlaku bagi semua kalangan, maka sudah sepatutnya Aparat Penegak Hukum untuk melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap terduga pelaku pengguna material ilegal ini, pungkasnya.

Media masih upaya mengumpulkan data-data serta konfirmasi pihak-pihak terkait lain sampai berita ini ditayangkan.(cr/tim)


MR.com, Pasaman| Diduga pembangunan jembatan Salibawan yang dikerjakan PT. Amar Permata Indonesia (API) tidak miliki mutu dan kualitas yang diharapkan. Sekilas dilihat dari atas jalan memang kondisi fisik jembatan terlihat bagus, karena sudah dicat.

Namun, saat dilihat lebih dekat lagi dan lebih kebawah infrastruktur jembatan. Kita akan melihat betonnya sudah banyak yang retak, dan ada kayu yang menempel ke dinding beton. Kemudian, material batu yang digunakan untuk pondasi saluran (drainase) dicurigai rekanan(PT.API) menggunakan material setempat yang kuat dugaannya tidak memiliki izin.

Diketahui proyek pergantian jembatan Salibawan merupakan salah satu dari empat (4) pekerjaan jembatan yang dilakukan PT.API. Pembangunan jembatan tersebut telah menghabiskan APBN sebesar Rp 18 miliar lebih.

Mahdiyal Hasan, SH, Advokat dan Aktivis Anti Korupsi Sumatera Barat 

Dengan kondisi fisik jembatan yang demikian, akhirnya mendapat sorotan tajam dari berbagai kalangan publik. Salah satunya seorang Aktivis Anti Korupsi Sumatera Barat, Mahdiyal Hasan, SH., menilai bahwa ada indikasi pelaksanaan pembangunan jembatan tersebut berjalan tidak sesuai aturan dan spesifikasi.

"Faktanya, masih seumur jagung saja usia jembatan pasca di PHO, kondisi fisik bangunannya sudah banyak yang retak," ujar Mahdiyal Hasan pada Kamis,(22/2/2024) di Padang.

Keretakan fisik jembatan tersebut dapat membuktikan ketidak profesionalan rekanan dan pihak terkait dalam melakukan pekerjaan mereka, lanjutnya lagi.

Advokat muda yang terkenal tegas itu menduga ada indikasi korupsi yang terjadi didalam pelaksanaannya. Tentunya merunut pada hasil akhir dari fisik jembatan yang sudah menuju kehancuran itu, cecar Mahdiyal.

Dugaan KKN menurut Mahdiyal juga terjadi pada pengadaan material batu. Sebab, material batu yang dipakai diduga kuat merupakan material setempat yang disinyalir tidak memiliki izin lengkap atau ilegal, tegas Alumni Fakultas Ilmu Hukum Unand itu.

"Apakah menggunakan material tidak memiliki izin lengkap pada proyek negara, bukan perbuatan melawan hukum..?. Karena menggunakan material ilegal, rekanan maupun pihak satker dapat dijerat dengan UU pertambangan," ulasnya.

Seterusnya Mahdiyal mengatakan, dengan kondisi fisik jembatan yang demikian, kuat dugaan dalam pelaksanaannya ada indikasi kongkalikong antara rekanan dengan pihak instansi dengan tujuan sama-sama saling menguntungkan.,ujarnya lagi.

Pekerjaan yang seperti ini, lagi-lagi menjadi rapor merah Kepala Satker PJN Wil 1, Masudi, serta PPK 1.1 M.Nasir, kata Mahdiyal. Karena, selama mereka menjabat sebagai atasan dan bawahan, proyek yang berada dibawah pengawasan Satker PJN Wil 1 Sumbar kerap menuai gunjingan dan sorotan tajam berbagai pihak dari kalangan masyarakat, tuturnya.

Kalau pekerjaan ini sudah dibayarkan, tentu telah terjadi kerugian terhadap keuangan negara. Dan hal ini sepatutnya bisa menjadi pembuka pintu bagi Aparat Penegak Hukum (APH) dalam mencari kebenarannya, pungkas Mahdiyal.

Pekerjaan jembatan Salibawan berada dibawah pengelolaan PPK 1.1 M. Nasir, Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1(Satker PJN Wil 1 Sumbar) yang dikepalai oleh Masudi.

Parahnya, meskipun media sudah melakukan upaya konfirmasi kepada M.Nasir selaku PPK kegiatan via seluler 0812-7812-xxx dihari yang sama. Namun hingga berita ditayangkan M. Nasir disinyalir belum bisa berikan penjelasannya.

Sampai berita ditayangkan, media masih melakukan pengumpulkan data-data dan upaya konfirmasi kepada pihak terkait lainnya. (cr/tim)

Athari Gauthi Ardi, Anggota DPR RI dari Partai PAN

MR.com,Sumbar| Sebagai salah satu srikandi Sumatera Barat (Sumbar), Athari Gauthi Ardi kembali dipercaya sebagai pembawa aspirasi masyarakat Sumbar ke gedung Senayan Jakarta. Politisi cantik dan smart dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini kembali dipercaya, karena terbukti dengan kinerja selama dia duduk di parlemen sebagai anggota DPR RI pada periode lalu.

Pada periode 2024-2029, Athari Gauthi Ardi diyakini akan kembali duduk sebagai anggota DPR RI mewakili Sumbar. Setelah perolehan suaranya paling tinggi diantara Caleg-caleg yang satu partai dengannya.


Dilansir dari laman resmi KPU https://pemilu2024.kpu.go.id/. Saat ini Athari perolehan suara mencapai  47.019, (versi 20 Feb 2024, 14.00.00 progres 61,34%). Dan jumlah total perolehan suara sah partai politik dan calon yakni sebesar 102.270 suara.

Dengan jumlah perolehan suara sementara itu, politisi berparas cantik ini dipastikan dengan izin Allah dapat melanjutkan visi-misinya dalam membawa masyarakat Sumatera Barat menuju kesejahteraan.

Tentunya, kabar kembalinya Athari Gauthi Ardi ke Senayan ini disambut baik oleh seluruh masyarakat Sumbar. Setelah apa yang sudah dipersembahkan Athari untuk masyarakat Sumbar sesuai tupoksinya sebagai wakil rakyat.

Melalui akun instagramnya, (@atharigauthiardi), Athari mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berjuang, terimakasih kepada tim, relawan serta simpatisan, dan khususnya terimakasih kepada masyarakat yang telah memilih PAN, tulis Athari.

Semoga politisi cantik dari Partai PAN ini kembali membawa kebahagiaan bagi seluruh masyarakat, khususnya Sumatera Barat..amiin.(cr)

Kegiatan bongkar muat Batu Damar Ilegal di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Padang, Sumbar 

MR.com, Padang| Diduga ada bisnis ilegal Batu Damar berjalan lancar di Jalan Hidayah, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Kototangah, Padang, Sumatera Barat(Sumbar). Bisnis yang disinyalir ilegal itu dijalankan CV. Berlian Jaya dengan alamat perusahaan di jalan Pulau Seram, nomor 14, Kelurahan Ulak Karang, Kecamatan Padang Utara.

Pasalnya, ada gudang dijalan Hidayah tersebut dijadikan tempat pengumpul batu damar yang diduga kuat ilegal. Gudang itupun tanpa ada dipampang nama perusahaannya. Kemudian, di gudang itu terlihat sedang ada kegiatan pemuatan batu damar yang di kemas menggunakan karung dan dimasukkan kedalam kontainer oleh beberapa orang pekerjanya.

Gudang tersebut sengaja tidak ada dipasangkan nama perusahaan(CV.Berlian), tujuannya diduga perusahaan sengaja menghindari untuk membayar pajak. Selain itu, batu damar yang dikumpulkan didalam gudang tersebut, dicurigai perusahaan pengelolaanya tidak mengantongi izin lengkap.

Saat media mengkonfirmasikan hal tersebut kepada Adi yang mengaku sebagai kepala gudang terkait seluruh perizinan bisnis penjualan batu damar itu. Adi sendiri tidak bisa menjelaskannya.

"Saya disini hanya sebagai pekerja dengan jabatan sebagai pengawas dari perusahaan. Untuk seluruh informasi terkait perizinannya saya tidak mengetahui," kata Adi pada Senin (12/2/2024) di gudang tersebut.

Bahkan untuk nama bosnya sendiri, pimpinan dari CV.Berlian, Adi mengaku juga tidak mengetahuinya. Selanjutnya Adi hanya memberikan nomor seluler manajernya bernama Ronal.

Dan selanjutnya media pun juga menghubungi Ronal via telepon dengan nomor 0852-7423-2xxx untuk konfirmasi. Tapi sayangnya Ronal juga terkesan enggan untuk memberikan penjelasan terkait konfirmasi media.

Ronal hanya mengatakan kalau bisnis penjualan batu damar yang dikelolanya sudah mengantongi izin lengkap. Tetapi, Ronal tidak bisa membuktikan seluruh perizinan atau surat dokumen negara yang katanya sudah dikantongi oleh perusahaannya itu.

Sementara, Izin Usaha Pengusahaan Damar merupakan salah satu bagian syarat yang harus disiapkan oleh pemilik usaha. Supaya usaha yang dijalankan bisa mendapatkan pengakuan dari pemerintah. Ada kalanya pemilik usaha hanya mencari keuntungan saja, sampai lupa izin usaha Pengusahaan Batu Damar.

Jika dulu pengurusan izin usaha menggunakan Surat Izin Usaha Perdagangan / SIUP, Tanda Daftar Perusahaan (TDUP), Surat Keterangan Terdaftar (SKT), maka saat ini izin usaha digantikan menggunakan Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB harus disiapkan bagi setiap Pemilik usaha karna digunakan sebagai bukti dari Pemilik bisnis.

Selain itu , legalitas lain yang perlu digunakan oleh Pengusaha Batu Damar adalah NPWP, Sertifikat Standar (Resiko Menengah Tinggi), serta Izin lainnya menyesuaikan resiko dan usaha yang dijalankan oleh perusahaan tersebut.

Apabila bisnis batu damar ini ilegal, sudah pasti melanggar, pasal 83 ayat (1) huruf, b Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yakni tindak pidana mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan bukan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan bukan kayu Bahkan dokumen sah berupa Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FAHHBK) Praktek ilegal ini bisa dikenakan sanksi pidana dengan penjara paling singkat (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima miliar).

Hingga berita ditayangkan, media masih melakukan pengumpulkan data-data dan upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.(cr)


MR.com, Padang| Merujuk pada Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, pihak Polresta Padang memfasilitasi Restorative Justice (RJ) terkait perkara dalam laporan polisi Nomor : LP/B/217/III/SPKT/POLRESTA PADANG/POLDA SUMBAR tanggal 22 Maret 2023, an Syafrial Kani(SK).

Pertemuan perdana pihak yang bersengketa SK dengan media difasilitasi Polresta Padang yang dilakukan diruang Gelar Perkara Rinaksa Sakalamandala pada Jum'at (2/2/2024).

Dengan adanya pertemuan itu, pihak Polresta Padang sangat mengapresiasinya, karena ada upaya langkah damai yang ditempuh oleh kedua belah pihak. Hal tersebut disampaikan Kasatreskrim Polresta Padang, Kompol Dedy Andriasyah Putra, pada hari yang sama.

Berita terkait: ML Mengaku Kemenakannya VK Punya Hubungan Terlarang Dengan SK

"Kami dari pihak penyidik Polresta Padang sangat mengapresiasi pertemuan itu. Ini bentuk upaya langkah damai dari kedua belah pihak dengan cara kekeluargaan," ucap Dedy Adriasyah.

Kasatreskrim itu menambahkan, dengan langkah yang ditempuh ini, semoga keadaan dan suasana akan berubah menjadi seperti semula.

"Tidak ada dendam, tidak ada permusuhan, tidak ada yang kalah dan menang, tetapi semua akan menjadi pemenang dalam pekara ini," tambahnya.

Dan kita bersyukur, upaya hukum sebagai langkah terakhir penyelesaian tidak jadi kita ambil, pungkasnya.

Dalam prosesi perdana mediasi tersebut, pihak pelapor (SK) diwakili oleh Anda Simon dan Mutia Dewita sebagai kuasa hukumnya. Sementara dari pihak media yang hadir juga turut didampingi oleh Ismail Novendra selaku kuasa hukum dari pihak media.

Pada kesempatan prosesi mediasi tersebut, Anda Simon yang didampingi Mutia Dewita, sembari menyampaikan dengan memberikan klarifikasi terkait isue yang menerpa klien nya(SK) dengan mengatakan bahwa isue tersebut tidak benar adanya.

"Beliau (SK) tidak ada melakukan hubungan terlarang dengan VK atau telah melakukan perbuatan asusila sampai VK melahirkan diluar nikah," tegas Anda Simon.

Dijelaskannya, pemberitaan yang beredar sebelumnya bahwa perbuatan itu terjadi ditahun 2021 itu tidak benar. Saudara VK sejak tahun 2019 sudah tidak bekerja lagi dengan SK, dan sejak saat itu tidak ada kontak lagi antara mereka.

"Kemudian terhadap saudara ML, dia bukanlah paman dekat dari saudara VK. ML memang mamak dari VK, tapi mamak jauh, bukanlah saudara yang mengetahui persoalan yang terjadi pada diri VK", terang Anda Simon.

Sementara itu pihak dari media, selaku kuasa hukum Ismail Novendra mengatakan, para awak media telah mencoba melakukan upaya - upaya tugas kejurlalistikannya sesuai kaidah-kaidah yang diatur undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers.

Dan mereka dalam menjalankan profesinya sebagai pembuat berita online juga berpedoman pada ketentuan Media Siber, agar karya jurnalistik yang dilahirkan tidak haram, dan tetap berimbang, tegas Ismail.

"Dan atas pemberitaan yang lahir tersebut, itu murni dari seseorang wartawan yang sedang melaksanakan profesinya secara profesional, artinya tidak ada ada dorongan dari pihak lain," paparnya lagi.

Diakhir pertemuan, Anda Simon mengucapkan apresiasi kepada pihak Polresta Padang yang telah mengfasilitasi Restorative Justice ini.

"Benang merah telah dapat ditarik dari pertemuan ini, dan selanjutnya akan disampaikan kepada klien kami, untuk langkah selanjutnya akan kami kabari dalam waktu sesingkat mungkin. Dan kami sangat mengapresiasi pihak Polresta Padang yang telah memfasilitasi Restorative Justice ini," ucap Anda Simon.

Dan apresiasi kepada pihak Polresta Padang yang telah memfasilitasi Restorative Justice ini juga terucap dari mulut Ismail Novendra, selaku Kuasa Hukum dari pihak media. (tim/cr)

AKBP Ricardo Condrat Yusuf, S.H., S.I.K., M.H.
 Kapolres Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat 

MR.com, Lima Puluh Kota| Menghadapi hari pencoblosan tanggal 14 Pebruari 2024 mendatang, Polres Lima Puluh Kota Polda Sumatera Barat telah menyiapkan ratusan personel gabungan pengamanan pada Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Kapolres 50 Kota AKBP Ricardo Condrat Yusuf, S.H., S.I.K., M.H. mengatakan, pada tahapan pemungutan suara tersebut, Polres 50 Kota akan melibatkan total 246 personel untuk pengamanan. 

Adapun rincian penempatan personel tersebut, akan diploting pengamanan di TPS-TPS, sedangkan (jumlah personel standby) personel Oncall di Mako sebagai Power Of Hand sewaktu-waktu dapat digerakan bila terjadi situasi Kontinjensi.

"Untuk pengamanan TPS, kami sesuaikan dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) yaitu pada ring dua. Sementara untuk yang di dalam TPS kita libatkan rekan-rekan Linmas," kata AKBP Ricardo Condrat.

Kapolres 50 Kota menyebut, persiapan personel gabungan yang terlibat pada Operasi Mantap Brata Singgalang 2023-2024 telah dilakukan sejak awal sebelum tahapan Pemilu 2024.

"Sebelumnya kami sudah menggelar koordinasi lintas sektoral hingga simulasi pengamanan bersama seluruh stakeholder dalam pengamanan Pemilu 2024," ujarnya.

Dikatakan Kapolres 50 Kota, dalam pelaksanaan Pemilu 2024 ini jumlah TPS yang akan diamankan ada 756 TPS.

Dirinya juga mengimbau kepada seluruh warga masyarakat khususnya Kabupaten Lima Puluh Kota agar bersama-sama turut mensukseskan Pemilu ini.

"Suksenya Pemilu ini jika Pemilu berjalan aman dan lancar. Untuk itu mari kita bersama mewujudkan situasi kamtibmas aman, kondusif dan sejuk di Kab. Lima Puluh Kota," ajaknya.

Dirinya juga menambahkan, bahwa personel di jajarannya tetap menjaga Netralitas. Dirinya telah menegaskan akan tetap komitmen menjaga netralitas tersebut.

"Kami tegaskan untuk anggota maupun PNS pada Polres 50 Kota tetap bersikap Netral dan hanya focus pada pengamanan agar Pemilu 2024 benar-benar sukses," pungkasnya.(*)


MR.com,Sumbar| Ditreskrimum Polda Sumbar berhasil menangkap tiga tersangka perampokan sadis bersenjata api di Kecamatan Batu Belah, Kabupaten Kampar, Riau, pada Sabtu (27/1/2024). 

Dalam penangkapan terhadap tersangka yang selama ini sangat meresahkan masyarakat tersebut terjadi saling tembak, satu perampok tewas dan dua lainnya berhasil ditangkap. 

Sementara dari dua orang petugas kepolisian juga mengalami luka tembak dibagian tangan Aiptu Edi Jumarno anggota Resmob. Sedangkan satu personil Polres Padang Pariaman Aiptu Hendri Haryono, juga dihujani peluru di area body vest bagian dada oleh tersangka saat disergap. Beruntung, personil tersebut memakai body vest (rompi anti peluru), sehingga empat peluru yang ditembakan perampok tidak melukai tubuh petugas. 

Kapolda Sumbar Irjen Pol Suhayono, S.Ik. SH saat memimpin Konferensi pers mengatakan, penangkapan tersebut berawal dari adanya informasi dari dua orang tersangka sindikat perampokan yang sebelumnya telah ditangkap pada tanggal 25 Januari 2024 Pukul 11.35 WIB, masing-masing inisial IS (34) dan inisial MZ (39) di KM 2 dan KM 6, Kec. Tapung Jalan. Garuda sakti, Provinisi Riau.

Lanjut Kapolda Sumbar mengatakan, atas penangkapan itu kemudian dilakukan pengembangan dari dua tersangka sindikat perampokan tersebut. Gabungan Tim Opsnal Ditreskrimum Polda Sumbar dan Resmob Polda Riau, mengantongi alamat tersangka dan ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan terhadap satu orang tersangka lainnya yang ikut terlibat perampokan di wilayah Kab. Agam (DPO), Kota Bukittinggi (DPO) Kab. Solok dan Kota Pariaman.

"Dari tahun 2021 sampai 2024 sudah 5 kali melakukan aksinya dan sudah jadi buronan kelompok inisial RC. Pelaku sudah beberapa kali melakukan aksi curas yang rata-rata sasarannya adalah toko emas, atau pedagang emas," kata Irjen Pol Suharyono. 

Dirinya menerangkan, saat penangkapan terhadap tersangka RC sempat terjadi penembakan, hal ini dikarenakan saat proses penangkapan baku tembak terjadi. Bahkan ada anggotanya yang tertembak oleh tersangka. 

"Andai kata tidak pakai body vest bisa tewas juga anggota kami. Karena membahayakan, maka tidak segan-segan melakukan tembakan yang mematikan.

Itu sudah sesuai dengan SOP nya," terang Kapolda.

Pihaknya juga saat ini tengah melakukan penelusuran terkait asal senjata api jenis FN dan senjata rakitan yang ditemukan pada tersangka itu. "Masih kami telusuri dari mana asalnya senjata tersebut," ujarnya. 

Kemudian Kapolda menjelaskan, tersangka RC yang dikabarkan akan dibawa ke Aceh untuk dimakamkan, diketahui jenazah RC di bawa ke Solok.

"Pelaku tidak dibawa ke Aceh sesuai pemberitaan sebelumnya, jenazah dibawa ke Solok karena dibawa ke kampung halaman istrinya," jelasnya. 

"Mereka (istri RC) sudah menghiklaskan, karena keluarganya sudah mengetahui perbuatan suaminya itu sendiri," pungkasnya. 

Dari tersangka, Polisi berhasil menemukan barang bukti berupa :

1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol merk macarov warna silver kalibre 7,65 mm

1 (satu) pucuk senjata api FN jenis Bareta kalibre 9 mm

2 (dua) pucuk senjata api jenis revolver

8 (delapan) butir amunisi kaliber 62 utk senjata api Laras panjang

23 (dua puluh tiga) butir amunisi senjata api kalibre 9 mm

8 (delapan) butir amunisi senjata api jenis pistol kalibre 7,65

2 (dua) buah magazine

1 (satu) buah kunci T untuk perlengkapan senjata api

1 (satu) buah per dan 2 (dua) buah pen untuk perlengkapan senjata api

1 (satu) helai kaus kaki warna merah pembungkus amunisi

1 (satu) buah golok dengan sarung

1 (satu) buah pisau badik

1 (satu) buah tas sandang warna hitam

1 (satu) buah celana jeans merk Levis warna hitam

1(satu) buah sebo warna hitam

1(satu) buah sepatu sport merk Adidas warna putih abu-abu

1 (satu) buah Sepeda motor jenis beat warna hitam

1 (satu) buah Helm warna hitam

1 (satu) buah Jaket kulit warna hitam

1 (satu) buah jaket parasut warna biru Dongker

1 (satu) buah borgol

1 (satu) buah kaca mata hitam merk Police

2 (dua) buah hp merk Nokia

Sepasang sarung tangan warna hitam

1 buah kartu ATM BRI

Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono yang didampinggi Wakapolda sumbar Brigjen Pol Gupuh Setiyono, S.Ik. MH dan Dirreskrimum Kombes Pol Andri Kurniawan, S.Ik. MH serta beberapa pejabat utama menjelaskan, bahwa para tersangka merupakan residivis kasus perampokan.

"Para tersangka juga pernah melakukan perampokan di Bukittinggi dan Agam pada tahun 2021 dan 2022 yang merupakan kasus perampokan," terangnya.

"Para tersangka ini sangat berbahaya dan membahayakan petugas. Mereka juga sudah memulai tembakan terlebih dahulu pada saat petugas mendekati TKP," tambah Irjen Pol Suharyono.

Saat ini, kedua tersangka yang ditangkap menjalani pemeriksaan secara intensif di Polda Sumbar.

"Kami tetap menghormati HAM, kami tetap menjaga kesehatan mereka walupun tersangka, dan menerapkan penyidikan dan pengembangan yang manusiawi," tuturnya. 

Keduanya akan dijerat dengan Pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan.(*)


Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri

MR.com, Jakarta| Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menangkap dua tersangka kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di wilayah Cileungsi, Bogor, Jawa Barat dan Ciledug, Tangerang, Banten.

Dua tersangka tersebut yakni Suarty B Riartika alias Tika dan Ani Puji Astutik alias Elisa. Keduanya ditangkap pada Kamis, 25 Januari 2024.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, penangkapan kedua tersangka berawal dari Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebanyak 10 orang diberangkatkan ke luar negeri pada bulan Desember 2022-Februari 2023 secara bertahap.

"Para terlapor melakukan perekrutan tersebut menjanjikan kepada para korban bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) di Erbil dengan gaji sebesar 300 dolar," kata Trunoyudo dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (27/1/2024).

Setelah adanya persetujuan para korban tersebut dibuatkan paspor dan diberikan uang fee yang bervariasi dari Rp 3 juta-13 juta. Setelah selesai pembuatan paspor tersebut dan tanpa adanya medical check up, para korban dikirimkan ke luar negeri oleh tersangka Elis dengan negara tujuan Turki melalui Bandara Soekarno Hatta dan Bandara Juanda Surabaya.

Para korban diberangkatkan ke Turki dengan mengunakan visa wisata, dan saat berada di Turki para korban diserahkan ke agensi yang bernama Muhammad dan ditampung di sebuah apartemen yang dijaga oleh orang bernama Yakub.

"Barang milik korban seperti paspor, handphone dan juga pakain para korban di ambil dan amankan oleh Muhammad dan Yakub," katanya.

Saat di penampungan tersebut, para korban sebanyak 26 orang dimasukkan ke dalam satu kamar dan dilarang untuk berbicara. Jika ada yang berbicara akan dihukum.

"Para korban berada di penampungan bervariasi lamanya yaitu 1 mingguan sampai 2 bulan, dengan alasan para korban belum di kirim ke Erbil untuk dipekerjakan karena masih menunggu visa," ucapnya.

Karena lama menunggu di penampungan, para korban tersebut meminta bantuan sekuriti apartemen dan melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Turki sehingga dilakukan penggerebekan.

"Dari penggerebekan tersebut para PMI diserahkan ke KJRI Istanbul dan korban dipulangkan ke Indonesia," katanya.

Mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya ini mengungkapkan peran tersangka Tika adalah menampung para korban sebelum di terbangkan ke luar negeri. Sedangkan tersangka Elisa berperan sebagai agensi di Jakarta yang memberangkatkan para korban ke Turki.

Kedua tersangka pun dijerat Tindak Pidana Perdagangan Orang ( TPPO) dan atau Tindak Pidana Menempatkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri tidak sesuai prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Jo Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang TPPO Dan Atau Pasal 81 Jo Pasal 86 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.**

Mastilizal Aye, Anggota DPRD Kota Padang 

MR.com, Padang| Jelang Pemilu, Fraksi Partai Gerindra sudah memasukan Surat Pergantian Ketua Fraksi dan Ketua DPRD Kota Padang.

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Padang, Mastilizal Aye mengaku sudah memasukan surat pergantian Ketua DPRD Kota Padang.

"Sesuai arahan Ketua DPC Kota Padang dan DPD Sumbar, surat tersebut sudah kami masukan," kata Mastilizal Aye, Jumat, 26 Februari 2024.

Menurutnya, Fraksi Partai Gerindra memasukan surat tersebut kepada Sekretariat DPRD Kota Padang pada tanggal 16 Januari 2024.

"Fraksi menerima surat keputusan DPP pada 14 Januari 2024, dan surat tersebut telah dimasukan pada tangg 16 Januari 2024," katanya.

Pergantian Ketua DPRD Kota Padang berdasarkan usulan DPD Partai Gerindra Kota Padang ke DPP Partai Gerindra, kelasnya.

Berdasarkan SK DPP tersebut, Partai Gerindra tidak hanya mengganti Ketua DPRD Kota Padang, tapi juga Ketua Fraksi Partai Gerindra Kota Padang.

"Dalam SK itu, juga dicantumkan pergantian Ketua Fraksi, dari Mastilizal Aye ke Elly Thrisyanti," ulasnya.

Ketua DPRD yang saat ini dijabat Syafrial Kani Datuk Rajo Jambi akan diganti dengan Masrilizal Aye yang saat ini menjabat Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Padang.

Berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai Gerindra nomor: 11-0350/kpts/DPP-GERINDRA/2023 tertanggal 29 November 2023.

SK itu tentang Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Ketua Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Partai Gerindra Kota Padang 2023-2024 periode TA 2023-2024.

"Surat sudah kita masukan, tinggal Sekwan memproses dan mendiposisi surat itu," cakapnya.**

Kapolda Sumbar Irjen.Pol.Suharyono,
 saat pimpin Sertijab di Mapolda Sumbar 

MR.com, Sumbar|Polda Sumatera Barat menggelar upacara serah terima jabatan (sertijab) beberapa Pejabat Utama (PJU) dan Kapolres di jajaran Polda Sumbar. 

Upacara sertijab tersebut, dipimpin Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono, S.Ik. SH, Jumat (12/1) pagi di ruang Jenderal Hoegeng Mapolda Sumbar. 

Sertijab tersebut berdasarkan Surat telegram (ST) Kapolri nomor ST/2864/XII/KEP.2023, ST/2865/XII/KEP.2023 dan ST/2866/XII/KEP.2023 tanggal 28 Desember 2023, yang ditandatangani oleh Asisten Sumber Daya Manusia (As SDM) Kapolri, Irjen Dedi Prasetyo.

Jabatan yang di serah terimakan yakni jabatan Direktur Reserse Narkoba (Dirresnarkoba) dari Kombes Pol Roedy Yulianto, S.Ik kepada Kombes Pol Nico Andreano Setiawan, S.Ik.

Kemudian, jabatan Direktur Pembinaan Masyarakat (Dirbinmas) dari Kombes Pol Imran Amir, S.Ik kepada Kombes Pol Teddy Rayendra, S.Ik. 

Selanjutnya jabatan Kabidkum dari Kombes Pol Nina Febri Linda, SH, kepada Kombes Pol Janes Hasudungan Simamora, SH, dan jabatan Kabiddokkes dari Kombes Pol drg. Lisda Cancer, M.Biotech kepada Kombes Pol dr. Sri Handayani.

Sedangkan untuk jabatan Kapolres diantaranya, Kapolres Pariaman dari AKBP Abdul Aziz, S.Ik kepada AKBP Agung Basuki, S.Ik yang sebelumnya menjabat Kapolres Pasaman Barat. 

Untuk jabatan Kapolres Pasaman Barat digantikan oleh AKBP Nurhadiansyah, S.Ik yang sebelumnya menjabat Kapolres Dharmasraya. Jabatan Kapolres Dharmasraya diserahkan kepada AKBP Bagus Ikhwan Christian, S.Ik yang sebelumnya Kapolres Padang Pariaman.

Jabatan Kapolres Padang Pariaman dari AKBP Bagus Ikhwan Christian diserahkan kepada AKBP Ahmad Faisol Amir, S.Ik.

Kemudian Jabatan Kapolres Padang Panjang dari AKBP Donny Bramanto, S.Ik diserahkan kepada AKBP Kartyana Widyarso Wardoyo Putro, S.Ik 

Jabatan Kapolres Kepulauan Mentawai dari AKBP Dr. Fahmi Reza, S.Ik, diserahkan kepada AKBP Rori Ratno A., SE. M.Tr.Opsla.

Dalam upacara sertijab ini, dihadiri oleh Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Gupuh Setiyono, S.Ik. MH, Pejabat Utama Polda Sumbar, para Kapolres, Pamen Polda Sumbar dan Bhayangkari Daerah Sumbar.(*)


MR.com, Padang| Buntut dari pengerusakan baliho yang dilakukan oleh orang tak dikenal beberapa waktu lalu. Akhirnya Ismail Novendra Caleg DPRD Sumbar dari Partai PKB ambil langkah untuk melaporkan kejadian itu ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Ismail Novendra datangi kantor Bawaslu yang beralamat di komplek Pondok Indah Pratama No.9A, Kelurahan Jati, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumbar, pada Kamis (11/2/2023) yang selanjutnya memberikan bukti pengerusakan.

Laporan Caleg dari Partai PKB itu diterima oleh Edo Roberto salah satu staf di Bawaslu. Kepada staf Bawaslu tersebut, Ismail menceritakan kronologis kejadian yang disertai dengan foto sebagai bukti. 


Berita terkait: Mulai Panas..!! Aksi Pengerusakan Baliho Sesama Caleg Mulai Terjadi, Ismail Novendra : Kita Do'akan Semoga Mereka Segera Bertobat

Setelah memberikan keterangan dan dituangkan dalam formulir laporan, Ismail diberikan tanda bukti penyampaian laporan dari Bawaslu Padang dengan nomor 002/LP/PL/Kota/03.01/I/2024. Ismail juga menyerahkan beberapa bukti yang terkait dengan laporannya seperti foto, video dan beberapa baliho yang telah dirusak.

Sebelumnya, beberapa baliho milik Ismail Novendra yang terpasang dikawasan Simpang Gia Parupuk Tabing dirusak dengan cara dicarter/disilet. Kepada wartawan, Ismail mengatakan bahwa dirinya baru mengetahui kalau balihonya dirusak pada Selasa (9/1) pagi. 

"Ada sekitar enam baliho yang dirusak dengan cara dicarter/disilet. Baliho- baliho itu baru saja terpasang pada Sabtu (6/2) lalu," katanya.

Ismail sangat menyayangkan tindakan yang dilakukan pelaku perusak baliho tersebut. " Saya telah mendapatkan informasi dari seseorang berinisial "E" yang mengaku telah disuruh salah seorang oknum caleg DPRD Sumbar. "E" mengakui bahwa dirinya telah diperintah untuk merobek  dan merusak baliho saya. Dan "E" juga mengakui telah menyuruh "A"  untuk merusak baliho sembari memberikan pisau Carter kepada "A", tutur Ismail.

Ismail sangat mengecam aksi perusakan ini. Menurutnya, aksi perusakan baliho telah merusak suasana sejuk menjelang Pemilu 2024 di Kota Padang. Dia juga berharap, aksi serupa tidak terjadi terhadap baliho-baliho lain.

"Saat ini, saya sifatnya menunggu dari Bawaslu saja lagi. Mengenai laporan adanya dugaan pidana lainnya terkait pengrusakan ini, akan saya sampaikan juga nanti pada APH", pungkas Ismail.**


MR.com, Padang| Situasi politik di Kota Padang mulai memanas, persaingan tidak sehat juga sudah terjadi. Hal ini terlihat dari banyaknya baliho-baliho Calon Legislatif (Caleg) yang dirusak orang tak dikenal. 

Seperti yang dialami salah satu Caleg DPRD Provinsi Sumbar, Ismail Novendra. Baliho Caleg dari Partai PKB itu telah dirusak orang tak dikenal. Ada beberapa baliho miliknya dirusak dikawasan Simpang Gia, Parupuk Tabing.  Pengerusakan yang dilakukan orang tak dikenal tersebut dengan cara merobek menggunakan pisau Carter, kemudian membuang foto caleg.

Kepada wartawan, Ismail mengatakan bahwa dirinya baru mengetahui kalau balihonya dirusak pada Selasa (9/1) pagi. 

"Ada sekitar enam(6) baliho yang dirusak dengan cara dicarter/disilet. Baliho- baliho itu baru saja terpasang pada hari Sabtu, 6 Januari lalu," katanya.

Ismail sangat menyayangkan perbuatan pelaku yang sudah merusak balihonya tersebut. Terkait hal itu, Caleg PKB tersebut akan melaporkan kejadian pengerusakan itu kepada Bawaslu dan pihak penegak hukum. 

Ismail dengan tegas mengatakan sudah mengantongi identitas si pelaku dan otak dibalik semua pengerusakan tersebut.

"Saya telah mendapatkan identitas si pelaku pengerusakan dengan inisial "E" dan "A". Menurut pengakuan "E", dia disuruh melakukan pengerusakan baliho saya oleh salah satu Caleg DPRD Sumbar juga. Kemudian dalam melakukan aksinya si "E" mengajak si "A" dengan mengunakan pisau carter," ujar Ismail.

Menurutnya, aksi perusakan baliho ini telah merusak suasana sejuk menjelang Pemilu 2024 di Kota Padang dan nodai sikap sportif antara sesama caleg. Dia juga berharap, aksi serupa semoga tidak terjadi terhadap baliho-baliho Caleg lainnya.

"Kita berdoa bagi pelaku dan orang yang memberikan perintah atas perusakan ini. Semoga mereka diberikan kesehatan dan umur yang panjang untuk segera bertaubat," harap Ismail.

Kendati demikian proses hukum harus tetap dijalani, sebab negara kita adalah negara hukum dan ini diduga telah melanggar Pasal 280 Pasal 1 Huruf G UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, tutup Ismail.

Hingga berita ini ditayangkan,media masih melakukan upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.(cr/isailohay)

Mahdiyal Hasan,SH., Advokat dan Aktivis Anti Korupsi Sumbar 

MR.com, Sumbar| Perlakuan tidak menyenangkan kembali dirasakan insan pers baru-baru ini. Salah satu wartawan di Kota Padang lagi-lagi menerima pesan singkat yang berbau ancaman dari seorang Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 Sumatera Barat (Kasatker PJN Wil 1 Sumbar).

Melalui pesan singkat aplikasi WhatsApp, Masudi selaku Kasatker diduga mengancam wartawan mitrarakyat.com dengan mengatakan akan melaporkan ke pihak berwajib, kalau media tidak segera mengklarifikasi pemberitaan yang sebelumnya.

"Saya terpaksa akan melaporkan bapak melalui jalur hukum kalau berita pernyataan warga tidak segera diklarifikasi," kata Masudi pada Ahad(31/12/2023) beberapa waktu lalu via telepon 0821-8666-6xxx.

Berita terkait: Kondisi Jembatan Gantung Siguhung Pokir M.Iqbal Dikhawatirkan Warga, Diduga Tiang Bengkok Baut Pengikat Banyak Longgar dan Ada Tidak Dipasang

Tidak lama kemudian Masudi mengirimkan link berita dari salah satu media kepada wartawan dimaksud dengan isi narasinya warga Siguhung gembira mendapatkan infrastruktur jembatan gantung tersebut.

Sementara berita yang ditayangkan media ini sebelumnya menyangkut kondisi tiang menara(tiang utama) jembatan gantung Siguhung yang tidak lurus atau miring. 

Selain itu terkait baut pengikat komponen jembatan yang masih longgar dan tidak terpasang, sementara jembatan gantung sudah selesai. Dengan kondisi kontruksi jembatan gantung yang seperti itu ada pernyataan salah satu warga yang disinyalir mengandung unsur kekecewaan.

Namun waktu dikonfirmasi kepada Masudi menyangkut kondisi jembatan gantung tersebut, Masudi tidak serta merta bisa menjelaskan secara langsung. Seperti biasa, Kasatker itu kemudian mengarahkan media untuk melakukan konfirmasi kepada bidang komunikasi publik (kompu).

Terkait hal itu, seorang Aktivis Anti Korupsi Sumatera Barat, Mahdiyal Hasan, SH.  angkat bicara. Dengan lantang pria berprofesi sebagai Advokat itu mengatakan, bahwa ancaman akan melaporkan awak media kepada pihak berwajib oleh Masudi merupakan sebuah alibi yang dibangunnya.

"Alibi yang diciptakan seorang Kasatker agar bobrok terhadap proyek negara yang dikerjakan bawahannya tidak tersorot mata publik," ujar Mahdiyal Hasan pada Senin (8/1/2024) di Padang.

Dijelaskan Mahdiyal, kalau ada keinginan untuk melaporkan oleh Masudi, bukan wartawan yang harus dilaporkan, tetapi warga tersebut. Sebab, tupoksi media hanya menyampaikan informasi yang mekanismenya mengacu pada undang-undang pokok pers(UU No 40 Tahun 1999).

Seharusnya, langkah atau tahap yang dilakukan pihak Satker PJN Wil 1 ialah memberikan hak jawab atau klarifikasi. Bukan serta merta melakukan pengancaman kepada wartawan tersebut, ungkap Alumni Fakultas Hukum Unand itu.

"Apa yang dilakukan Kasatker Masudi tersebut salah satu bentuk intimidasi terhadap profesi wartawan. Tentu hal ini patut menjadi perhatian bagi organisasi pers dan pihak penegak hukum," ujar Mahdiyal.

Dengan adanya indikasi pengancaman yang dilakukan Kasatker PJN 1 yang seperti itu, dikhawatirkan akan menimbulkan kegaduhan dikalangan insan pers dan khalayak ramai. Dan menimbulkan kecurigaan dilingkungan publik, ada dengan proyek jembatan gantung yang dibangun melalui pokir anggota DPR RI M.Iqbal tersebut..?, tandasnya.

Selanjutnya, pelaksanaan proyek jembatan gantung Siguhung ini patut dilakukan penyidikan pihak berwajib. Proyek jembatan gantung di PHO dengan kondisi tidak sesuai perencanaan, tiang menara miring dan baut pengikat komponen banyak yang longgar dan tidak terpasang, pungkasnya.

Hingga berita ditayangkan, Kasatker Masudi dan Kepala BJPN Sumbar Thabrani disinyalir belum bisa memberikan penjelasannya.

Media masih melakukan pengumpulan data-data dan upaya konfirmasi kepada pihak terkait lainnya sampai berita ini diterbitkan.(cr)

Denni Handani, Sekjen KJI 

MR.com, Padang| Pasca pemberitaan organisasi pers Kolaborasi Jurnalis Indonesia (KJI) bakal mengembangkan sayap mendapat tanggapan positif dari para jurnalis di seantero Tanah air.

Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) KJI, Denni Handani pada Senin(8/1/2024) di sekretariat DPP KJI di Padang, Sumatera Barat.

Berita terkait: Telah Kantongi Akta Otentik,KJI Siap Lebar Sayap Organisasi ke Daerah

"Alhamdulillah, kita ucapkan terimakasih kepada rekan-rekan sesama Jurnalis di seantero Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atas respon positifnya terhadap perkumpulan Wartawan ini," ucap Owner Media Online GoAsianews.com itu.

Sudah ada beberapa calon ketua pengurus KJI wilayah, serta Kabupaten Kota yang siap dan sudah tidak sabar ingin mendapatkan mandat kepengurusan dari DPP-KJI, imbuhnya.

Kata Denni diantaranya, wilayah Kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat (Sumbar) seperti, Sijunjung, Bukittinggi, Pasaman Barat , Dharmasraya, Tanah Datar, Kota Padang dan Padang Pariaman.

Sedangkan untuk tingkat wilayah provinsi seperti, Jawa Barat, Banten,Bitung, Sumatera Selatan , Aceh Tamiang, Kepulauan Riau, Sumatera Utara,Barito Selatan,Provinsi Kalimantan ,Jawa Tengah , Lampung,DKI Jakarta , dan Sumatera Barat juga sedang mempersiapkan struktur organisasi mereka masing-masing, jelas Denni.

Kepada semua calon ketua pengurus perkumpulan KJI yang ada di wilayah NKRI, atas adanya inisiatif ingin bergabung, "Kami dari DPP mengucapkan terimakasih". Mari bersama kita besarkan perkumpulan wartawan ini dengan catatan. Tetap mengacu kepada AD-RT-KJI," ajak Denni lagi.

Selanjutnya, mengenai surat mandat kepengurusan setelah masing-masing calon Ketua melengkapi susunan pengurus, baru kita tindaklanjuti. Kemudian, sama halnya dengan yang telah disampaikan ketua wilayah dua Windo Regandha, yang terpenting jaga marwah organisasi, pungkas Denni. (real/cr)


MR.com, Padang| Mengawali  tahun 2024  Jejak Media Group (JMG) Penerbit Koran Jejak News dan portal berita jejak77.com mengadakan gelar Rapat Awal tahun  2024 dan Evaluasi selama tahun 2023.

Rapat Tahunan JMG dilaksanakan di Damar Shaker Padang, Minggu ( 7/1/2024) yang  dipimpin  oleh Pemimpin Umum dan Pemimpin Eedaksi sekaligus penanggung jawab JMG, Ismail Novendra.

Adapun rapat yang dilaksanakan pada awal tahun 2024 ini dalam rangka menjawab tuntutan masyarakat dan harapan pembaca bagi pengembangan Jejak Media Group (JMG) ke depan dan juga pengenalan pimpinan redaksi JMG yang baru.

“Kita juga perlu mengevaluasi sejauh mana tingkat penerimaan pembaca melalui kehadiran media cetak Jejak News  dan media online Jejak77.com ini agar kita dapat memaksimalkan kerja jurnalistik ini”, ujar Ismail Novendra SH, Pemimpin Redaksi JMG.

"Kita juga berharap para wartawan dan biro khususnya diwilayah untuk mencari langganan supaya majalah yang telah berkiprah selama 15 tahun ini tetap eksis dari segi pembiayaan dan pemberitaan", ungkap Ismail 

Lebih lanjut Ismail Novendra mengatakan pencapaian selama ini di lingkungan kerja JMG  rata-rata secara umum sudah baik dan sangat baik, yang sangat baik kita pertahankan dan yang baik harus kita tingkatkan.

Dalam kesempatan tersebut Ismail Novendra juga memaparkan pada rapat evaluasi JMG bahwasanya sesuai dengan arahan Dewan Pers (DP), dirinya akan  non aktif dikeredaksian JMG karena maju sebagai Calon legislatif (Caleg) DPRD Sumbar Dapil 1 (Kota Padang) dari Partai PKB nomor urut 7 (Tujuh).

Rapat Evaluasi Tahunan itu juga dilakukan secara Virtual agar memudahkan para Kru JMG yang didaerah untuk mengikuti juga membuka sesi tanya jawab agar apa kendala dan masalah yang dihadapi para anggota bisa dipecahkan atau dicarikan solusinya secara bersama terutama untuk para biro yang targetnya belum atau hampir terpenuhi.

Sementara, Pemimpin Umum JMG, Mayor (Purn) Syamsir Burhan dalam kesempatan tersebut menegaskan agar para anggota/Kru JMG untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik profesi agar tidak bersentuhan dengan hukum.

"Kami ingatkan kepada para Kru JMG untuk senantiasa bekerja dengan profesional dan menjunjung tinggi kode etik profesi agar tidak berurusan dengan hukum", ungkap Syamsir. (Rel)

Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko 
Karo Penmas Divisi Humas Polri sekaligus Kabid Humas Polda Metro

MR.com, Jakarta| Metro Jaya mengerahkan 3.041 personel gabungan untuk mengamankan acara debat Pilpres 2024 yang digelar di Istora Senayan, GBK, Jakarta Pusat, Minggu (7/1) besok.

"Untuk pengamanan kita kerahkan 3.041 personel gabungan," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri sekaligus Kabid Humas Polda Metro Jaya Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko dalam keterangan tertulis, Sabtu (6/1).

Tiga Ribu Empat Puluh Satu(3.041) personel gabungan itu terdiri dari 2.877 personel Polri (Satgaspus 727 personel, Satgasda 2.000 personel, dan Satgasres 100 personel), 120 personel TNI (TNI AD 100 personel dan POM AD 20 personel), serta 94 personel Pemda DKI (Satpol PP 40 personel, Dishub 35 personel, Derek 5 personel dan Damkar 14 personel).

"Pengamanan personel gabungan Polri, TNI dan Pemerintah Propinsi DKI, sesuai dinamika hakekat tugas fungsi sasaran pengamanan kegiatan Debat Capres Cawapres ke 3 melalui satgas Preemtif, Preventif, Humas dan Bantuan Operasi," tutur Trunoyudo.

Trunoyudo menerangkan dari 12 pintu akses di kawasan GBK, beberapa di antaranya juga akan dilakukan penutupan sebagain bagian dari pengamanan.

Pintu akses yang ditutup yakni pintu 1, 2, 3, 4, 6, 9, 11, dan 12. Sedangkan untuk pintu 5 dan 8 hanya digunakan untuk akses keluar.

"Sedangkan untuk pintu 7 dan 10 digunakan untuk pintu akses masuk dan keluar," ucap dia.

Lebih lanjut, Trunoyudo menuturkan Ditlantas Polda Metro Jaya juga menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar kawasan GBK. Namun, penerapan rekayasa lalu lintas ini bersifat situasional, tergantung pada kondisi dan situasi di lapangan.

Berikut rekayasa lalu lintas yang disiapkan Ditlantas Polda Metro Jaya:

1. Arus lalu lintas yang dari Jalan Gatot Subroto yang akan menuju ke Jalan Gerbang Pemuda diarahkan lurus ke Jalan Gatot Subroto arah Slipi

2. Arus lalu lintas dari arah Jalan Asia Afrika diarahkan lurus ke arah Jalan Hang Tuah Raya

3. Arus lalu lintas yang dari Bundaran Senayan yang akan menuju ke Jalan Pintu Senayan diarahkan lurus ke Jalan Jenderal Sudirman.**


MR.com, Padang| Setelah mengantongi akta yang otentik, saat ini perkumpulan Kolaborasi Jurnalis Indonesia (KJI) akan berfokus pada pengembangan sayap organisasi keseluruh penjuru nusantara. Hal itu dikatakan  Andarizal, sebagai Ketua pendiri KJI dalam konferensi pers Jumat(5/1/2024) di Padang.

"Kita adalah kumpulan orang-orang profesional, yang dalam bekerja selalu dituntut untuk menjaga profesionalitas" ungkapnya pada awak media di sekretariat KJI Jln.Delima, no 77-F Ujung Gurun Kota Padang-Sumatera Barat (Sumbar).

Lebih lanjut Andarizal menjelaskan, begitu pun dalam berorganisasi, kita harus profesional, dan taat pada kaidah-kaidah hukum yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia ini.

"Alhamdulillah, saat ini KJI telah berbadan hukum sah sebagai organisasi kewartawanan di Republik Indonesia meskipun Dewan Pimpinan Pusat (DPP) nya ada di daerah. Dan, ini sejarah baru buat kita Sumbar, ”ulasnya.

Sebagai pencetus dan salah satu pendiri organisasi KJI, Andarizal berharap keseriusan dari teman yang tergabung didalamnya untuk mengembangkan sayap organisasi hingga ke pelosok nusantara.

Sebagai ujung tombak, kita akan support dan selalu dorong pengurus KJI dalam pengembangan organisasi, katanya lagi. "Ini langkah awal.., memang tidak mudah dan banyak tantangan. Oleh sebab itu, mari bersama-sama saling mendukung dan melengkapi,"tutup Andarizal.

Dikesempatan yang sama, Ketua wilayah 2 DPP KJI Windo Regandha mengaku sangat optimis dalam mengemban amanah yang diberikan.

"Terimakasih atas kepercayaan yang telah diberikan, dan insyaallah amanah ini akan dilaksanakan sebaik mungkin," ucap Windo.

Dalam kesempatan tersebut, Windo Regandha juga mengingatkan pentingnya sebuah kebersamaan dalam mewujudkan Visi dan Misi KJI kedepannya.

Menjaga solidaritas dan komunikasi yang objektif dan transparan sangat penting dalam sebuah organisasi, tuturnya.

"Mengapa transparansi ini sangat penting. Karena, melalui suatu keterbukaanlah semua persepsi negatif akan hilang," pesannya. Windo Regandha juga mengingatkan, bahwa menjaga marwah organisasi jauh lebih penting diatas segala-galanya. **

Penulis Artikel: Vanessa Syahri Yelsi

Program Studi S1 Ilmu Politik, 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas (Fisip Unand)

Email:vanessa.syahriyelsi@gmail.com

Latar Belakang

Desentralisasi di Indonesia telah menjadi suatu fenomena yang signifikan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Konsep ini muncul sebagai respons terhadap tantangan kompleks dalam mengelola keragaman geografis, sosial, dan budaya yang ada di seluruh nusantara. 

Dengan kata lain, desentralisasi dirancang untuk memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengambil keputusan dan mengelola sumber daya secara lebih otonom. Salah satu poin kunci dalam desentralisasi Indonesia adalah pemberian wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola kebijakan di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perekonomian. 

Pemberian kewenangan ini sejalan dengan semangat otonomi daerah yang bertujuan untuk memberikan ruang lebih besar bagi pemerintah daerah dalam menentukan arah pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal.

Namun, perjalanan desentralisasi tidak selalu berjalan mulus. Beberapa tantangan muncul seiring dengan implementasi kebijakan desentralisasi di Indonesia. Salah satunya adalah disparitas antarwilayah dalam kapasitas administratif dan sumber daya manusia. Beberapa daerah mungkin menghadapi kesulitan dalam mengelola kewenangan yang baru diberikan, sementara daerah lain mungkin mampu tumbuh dan berkembang lebih cepat. 

Dalam hal ini, suatu daerah mungkin memerlukan bantuan lebih lanjut untuk mengoptimalkan kewenangan yang diberikan, sementara daerah lain mungkin mampu mengelolanya dengan lebih efisien. Selain itu, isu-isu terkait korupsi dan praktek-praktek nepotisme di beberapa daerah menjadi masalah serius yang harus diatasi.

Dengan berlangsungnya proses desentralisasi atau otonomi daerah di Indonesia menyebabkan terjadinya perubahan dinamika politik ditingkat nasional dan lokal. Reformasi yang terjadi membawa Indonesia ke dalam sebuah era baru, di mana terjadi pergeseran besar-besaran kekuasaan dari pusat menuju pemerintahan daerah. Desentralisasi ini bukan hanya sekadar perubahan struktural, melainkan juga melibatkan berbagai aktor politik yang memiliki peran dan kepentingan masing-masing. 

Penting untuk dicatat bahwa dampak desentralisasi tidak hanya dirasakan oleh pemerintah daerah, tetapi juga oleh aktor politik lainnya seperti politik lokal, organisasi Non-pemerintah, dan elit lokal.

Awal kemerdekaan Indonesia ditandai oleh minimnya perhatian terhadap politik lokal karena pada masa tersebut pemerintahan cenderung bersifat sentralistis dan fokus pada dinamika politik nasional serta perjuangan untuk mencapai kesatuan yang kuat. Kondisi ini semakin diperparah oleh dominasi pemerintah pusat pada era Orde Baru, di mana otoritas pusat menjadi sangat kuat sementara pemerintahan daerah melemah. 

Namun, setelah terjadinya Reformasi pada tahun 1998, terjadi pergeseran paradigma dalam dinamika politik daerah. Era baru ini memungkinkan munculnya aktor-aktor baru, institusi-institusi lokal, dan keberagaman budaya untuk kembali mendapatkan peran yang signifikan dalam politik lokal. 

Fenomena ini mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam melalui penelitian yang diuraikan dalam buku “Politik Lokal di Indonesia” karya Henk Schulte Nordholt dan Gerry Van Klinken pada tahun 2007.

Menurut Nordholt dan Klinken, pelaksanaan desentralisasi yang dianggap terburu-buru ini dipicu oleh kurangnya perhatian pusat terhadap keragaman penduduk, budaya, bahasa, dan sejarah Indonesia. Akibatnya, politik lokal yang menerapkan otonomi daerah seringkali menghadapi berbagai tantangan kompleks seperti praktik klientelisme, konflik antarsuku dan elit, serta tingkat korupsi yang tinggi di tingkat lokal (Nordholt dan Klinken, 2007). 

Konflik politik lokal di Indonesia baik sebelum maupun setelah diberlakukannya otonomi daerah, senantiasa diarahkan untuk penyelesaiannya oleh pemerintah pusat. Beberapa dari konflik tersebut berujung pada kemenangan salah satu pihak, sementara yang lainnya mencapai kesepakatan damai antarpihak. Terdapat berbagai latar belakang yang mempengaruhi dinamika konflik politik lokal ini, di mana sebagian berakhir dengan kekalahan suatu pihak, sementara beberapa lainnya menghasilkan solusi yang kooperatif.

Isi dan Pembahasan

Tulisan ini menggunakan pendekatan teori permainan (Game Theory) dalam menganalisis situasi konflik politik lokal yang menghasilkan kemenangan bagi semua pihak atau kekalahan salah satu pihak. Menurut Hendri (2009), teori permainan adalah ilmu pengetahuan berupa teori matematis yang digunakan untuk menentukan, merumuskan, dan mempelajari situasi konflik atau kompetisi yang melibatkan dua atau lebih pihak guna mendapatkan suatu keputusan yang optimal bagi setiap pihak. 

Berbeda dengan definisi sebelumnya, Mustaqim (2013:18) menyatakan bahwa teori permainan adalah suatu metode sistematis yang digunakan untuk merinci situasi persaingan dan konflik antara berbagai kepentingan. Pendekatan ini memberikan pemahaman yang mendalam dalam menganalisis proses pengambilan keputusan yang melibatkan dua atau lebih kepentingan dalam berbagai situasi persaingan.

Situasi konflik politik lokal dapat dibagi menjadi dua bentuk utama, yaitu Zero Sum Game dan Non Zero Sum Game. Secara umum, Zero Sum Game mengacu pada situasi di mana keuntungan atau kerugian total dari seluruh pemain dalam suatu permainan atau konflik adalah nol. Von Neumann dan Morgenstern (1944) mempelopori konsep ini sebagai bagian dari teori permainan mereka. 

Dalam konteks teori permainan, Zero Sum Game merujuk pada situasi di mana keuntungan atau kemenangan satu pemain sebanding dengan kerugian atau kekalahan pemain lainnya. Dengan kata lain, total nilai atau kekayaan dalam sistem tetap konstan, dan apa yang satu pemain menang, itulah yang hilang oleh pemain lain. 

Penting untuk dicatat bahwa konsep Zero Sum Game hanya satu aspek dari teori permainan yang lebih luas, yang melibatkan analisis strategi, keputusan rasional, dan interaksi antar pemain dalam berbagai konteks.

Di sisi lain, pengertian teori Non Zero Sum Game sendiri berkaitan dengan situasi di mana hasil kemenangan atau kerugian dari para pemain tidak selalu berjumlah nol. Konsep ini kemudian berkembang sebagai bagian dari pengembangan lebih lanjut dalam teori permainan setelah karya Von Neumann dan Morgenstern. 

Ahli-ahli teori permainan dan ekonomi lainnya, seperti John Nash, telah memberikan kontribusi untuk memahami dan mengembangkan konsep Non Zero Sum Game dalam literatur teori permainan modern. Dalam konteks penyelesaian konflik politik lokal, pendekatan Non Zero Sum Game menunjukkan bahwa solusi yang ditemukan dapat memberikan keuntungan bagi kedua pihak atau sebaliknya, keduanya mengalami kekalahan atau kerugian secara bersamaan. 

Pendekatan ini menciptakan dinamika di mana kolaborasi dan kompromi menjadi lebih mungkin untuk mencapai penyelesaian konflik yang berkelanjutan dan saling menguntungkan.Konflik Politik Lokal Non Kooperatif (Zero Sum Game).

Salah satu kasus kongkrit yang dapat memberikan gambaran tentang bagaimana konflik politik lokal dapat berakhir dengan kemenangan salah satu pihak adalah kasus Kabupaten Mentawai di Sumatera Barat. Kasus pemekaran Mentawai menjadi ilustrasi yang memperjelas bagaimana isu etnis mampu memberikan keunggulan pada satu pihak. 

Proses pemekaran ini menimbulkan ketegangan dan konflik di tingkat lokal, terutama terkait dengan isu etnis di daerah tersebut. Penyelidikan lebih lanjut terhadap dinamika politik lokal dalam kasus ini dapat memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana ketidaksetaraan atau ketidakadilan etnis dapat menjadi faktor penentu dalam menentukan pihak yang keluar sebagai pemenang dalam konflik politik lokal di Indonesia.

Sejak awal kemerdekaan Indonesia, Mentawai telah menjadi bagian integral dari wilayah Kabupaten Padang-Pariaman. Menariknya, Mentawai bukan hanya sekadar wilayah administratif, melainkan juga merupakan kontributor utama terhadap pendapatan Kabupaten Padang-Pariaman, menyumbang sekitar tiga per empat dari total pendapatan kabupaten tersebut. 

Keterkaitan ekonomi yang erat ini memperlihatkan pentingnya peran Mentawai dalam konteks keuangan daerah. Pada masa Orde Baru, sebelum diberlakukannya otonomi daerah, Mentawai menghadapi sejumlah permasalahan yang mempengaruhi dinamika sosial dan ekonomi di daerah tersebut. Beberapa permasalahan tersebut meliputi aspek-aspek sebagai berikut.

Eksploitasi ekonomi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Padang-Pariaman yang mengambil kekayaan alam yang ada di Mentawai tetapi tidak didistribusikan secara merata. Posisi-posisi di pemerintahan seperti pegawai negeri sangat sulit dijangkau oleh masyarakat Mentawai karena adanya isu etnis dan agama bahwa Pemerintahan Kabupaten Padang-Pariaman hanya dapat diisi oleh suku Minangkabau dan beragama muslim. 

Akibat dari dua permasalahan tersebut, pembangunan di Mentawai sangat minim baik sekolah, fasilitas umum, pertanian bahkan tempat ibadah. Dari berbagai permasalahan tersebut, masyarakat asli Mentawai menghadapi kondisi diskriminatif yang melibatkan pengucilan dan pemberian label negatif dari Pemerintahan Padang-Pariaman. 

Meskipun demikian, masyarakat asli Mentawai tidak menerima situasi ini begitu saja dan telah memulai perjuangan untuk mempertahankan hak-hak mereka sejak tahun 1980-an. Perlawanan ini bukan hanya respons spontan, tetapi merupakan hasil pemikiran dan ketidakpuasaan dari para aktor intelektual di Mentawai yang telah mendapatkan pendidikan melalui gereja. Pada tahun 1982, gerakan ini merujuk kepada Ikatan Pemuda Pelajar Mentawai (IPPMEN), sebuah kelompok yang terdiri dari mahasiswa dan sarjana asal Mentawai yang tinggal di Padang. 

Mereka memulai aksi perlawanan fisik dan gagasan untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang terkait dengan kehidupan masyarakat Mentawai. Gerakan ini dengan cepat menghasilkan masyarakat dan aktivis yang peduli terhadap isu etnis mereka, membentuk kelompok yang bersatu untuk melawan ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang telah lama dialami oleh masyarakat asli Mentawai.

Kejatuhan rezim Orde Baru di Indonesia mengubah perjuangan isu-isu yang sebelumnya terkesan tersembunyi dan halus menjadi tuntutan keras untuk pemisahan Mentawai dari Kabupaten Padang-Pariaman. Konflik yang meletup antara kedua pihak mulai menunjukkan titik terang setelah diberlakukannya otonomi daerah, yang mengakibatkan pengakuan resmi Mentawai sebagai kabupaten yang terpisah dari Padang-Pariaman pada tahun 1999. 

Berdasarkan kasus tersebut, konflik politik dan ekonomi yang terjadi antara masyrakat Mentawai dan Pemerintah Kabupaten Padang-Pariaman dapat dianalisis dengan Zero Sum Game. Pemerintah Kabupaten Padang-Pariaman “kalah” dari masyarakat Mentawai untuk tetap mempertahankan Mentawai sebagai bagian dari kabupaten tersebut. 

Pihak yang kalah dalam kasus ini adalah Kabupaten Padang-Pariaman yang kehilangan daerah dengan sumber pendapatan terbesar dan kehilangan legitimasi dari masyarakat Mentawai. Sedangkan pihak yang mengalami kemenangan dalam kasus ini adalah masyarakat Mentawai dan LSM-LSM lokal Mentawai khususnya IPPMEN yang berhasil memperjuangkan otonomi daerah di Mentawai. 

Beberapa “keuntungan” yang didapatkan oleh pihak yang menang tersebut antara lain:  Penguasaan terhadap posisi strategis di pemerintahan seperti bupati dan DPRD. Penguasaan terhadap sumber daya alam yang dimiliki dan digunakan sepenuhnya untuk pembangunan di Mentawai. 

Adanya legitimasi kekuasaan yang didapatkan oleh para intelektual Mentawai dari masyarakat karena dicap sebagai putra asli daerah.Konflik Politik Lokal Kooperatif (Non Zero Sum Game). Konflik yang muncul di tingkat lokal sebagai dampak dari penerapan otonomi daerah tidak selalu berakhir dengan skenario Zero Sum Game, di mana salah satu pihak mengalami kekalahan mutlak. 

Untuk mendemonstrasikan konsep Non-Zero Sum Game, dapat diambil contoh kasus desentralisasi asimetris di Provinsi Aceh. Desentralisasi asimetris ini mencerminkan respons dari pemerintah pusat terhadap kebutuhan dan potensi yang khas serta akar permasalahan unik yang dimiliki oleh suatu daerah tertentu (Widodo, 2010). 

Salah satu wilayah yang menjadi penerima desentralisasi asimetris ini adalah Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Analisis desentralisasi asimetris di Aceh mengungkap bahwa adopsi model ini tidak hanya berfokus pada pemberian kewenangan dan otonomi secara umum, melainkan juga mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual yang membedakan setiap daerah. 

Dengan demikian, pendekatan ini menciptakan dinamika politik lokal yang lebih nuanced, di mana konflik tidak selalu diartikan sebagai pertarungan dengan pemenang dan pecundang, tetapi sebagai wujud perubahan sistemik yang memberikan keuntungan bersama.

Aceh sebagai satu dari beberapa daerah di Indonesia yang mendapatkan status otonomi khusus dengan alasan sejarah yang terkait dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). GAM, yang terbentuk pada tahun 1976, merupakan hasil dari perlawanan terhadap Pemerintah Indonesia pada masa itu, dan tujuan utamanya adalah memperjuangkan kemerdekaan Aceh dari wilayah NKRI. 

Seiring dengan motif yang serupa dengan kasus sebelumnya, yaitu Kabupaten Mentawai, GAM muncul sebagai respons terhadap ketidakpuasan terhadap pembangunan nasional yang terlalu terpusat di Pulau Jawa. Selain isu pembangunan yang menjadi pemicu, GAM juga memiliki perspektif yang berbeda terkait dengan penerapan hukum Islam dalam politik. 

Pandangan ini memberikan dimensi tambahan pada konflik politik di Aceh, karena GAM bukan hanya mencari kemerdekaan secara politis, tetapi juga mengusung agenda politik yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam. Oleh karena itu, konflik di Aceh tidak hanya bersifat politik, tetapi juga mencerminkan pertarungan ideologis dan kultural yang melibatkan aspek-aspek kompleks dari sejarah, pembangunan, dan interpretasi agama.

Konflik yang terjadi antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pendukungnya dengan Pemerintah Pusat pada masa itu merupakan konflik politik bersenjata yang melibatkan sekitar 15.000 korban jiwa hingga tahun 2005. GAM, sebagai kelompok separatis yang menuntut kemerdekaan Aceh, berhasil mengumpulkan sumber daya dari masyarakat yang pro terhadap kemerdekaan Aceh. 

Selain itu, mereka mendapatkan dukungan finansial dan bantuan dari beberapa negara, termasuk Libya dan Iran. Pada tahun 1977, Aceh ditetapkan sebagai wilayah Daerah Operasi Militer, menjadikannya pusat konflik bersenjata yang kompleks. Konflik ini menjadi salah satu konflik militer terbesar yang dialami oleh Indonesia sebelum era reformasi. GAM, dengan semangat kemerdekaannya, terus berjuang di tengah ketegangan dan pertempuran, memperoleh dukungan dari sebagian besar masyarakat Aceh yang mendambakan kemerdekaan dari Indonesia. 

Setelah kejatuhan rezim Orde Baru, GAM semakin menunjukkan semangat kemerdekaannya ketika status Daerah Operasi Militer di Aceh dicabut. Perubahan politik dan peristiwa sejarah ini mencerminkan dinamika konflik politik lokal yang berdampak besar terhadap Aceh dan Indonesia secara keseluruhan.

Penyelesaian konflik politik di Aceh selalu menjadi fokus Pemerintah Pusat, yang berupaya mengatasi ketegangan dengan memberikan otonomi daerah. Pada tahun 2001, langkah konkret diambil dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Aceh. Meskipun demikian, upaya tersebut mengalami penolakan dari Gerakan Aceh Merdeka (GAM) karena dianggap tidak memenuhi aspirasi mereka. 

Tahun 2003 menjadi tahun yang kritis ketika Presiden Megawati menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2003 tentang Darurat Militer di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Konflik antara GAM dan Pemerintah Pusat semakin memanas hingga akhir tahun 2004. Saat NAD dilanda bencana alam berupa tsunami yang mengakibatkan kerusakan besar, GAM terpaksa menarik mundur pasukannya. 

Pemerintah Pusat, sebagai respons terhadap tragedi tersebut, memberikan bantuan signifikan kepada Aceh yang tengah mengalami musibah. Dampak dari bencana alam tersebut membuka jalan bagi perundingan dan mediasi antara GAM dan Pemerintah Pusat, melibatkan pihak internasional. 

Hasil dari perundingan tersebut adalah Kesepakatan Helsinki yang ditandatangani pada 27 Januari 2005. Kesepakatan ini berhasil menciptakan suasana damai dan meredam konflik antara GAM dan Pemerintah Pusat. Inisiatif penyelesaian konflik ini menunjukkan pentingnya peran pihak internasional dan bantuan kemanusiaan dalam mengatasi ketidaksepakatan politik dan merestorasi kedamaian di tingkat lokal.

Penjelasan singkat mengenai kasus tersebut menunjukkan bahwa konflik politik lokal yang muncul akibat desentralisasi dapat memiliki penyelesaian yang bersifat kooperatif, di mana kedua pihak dapat meraih keuntungan atau "kemenangan." Sebagai contoh kongkrit, kasus Aceh memberikan gambaran bagaimana konflik politik lokal dapat diselesaikan secara positif melalui resolusi yang menguntungkan kedua belah pihak. 

Dalam kasus ini, Pemerintah Pusat dan masyarakat Aceh berhasil mencapai kemenangan bersama dengan terwujudnya pemisahan wilayah Aceh dari NKRI, sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat. Konsep Non Zero Sum Game terlihat jelas dalam dinamika konflik Aceh, di mana kedua pihak yang terlibat tidak mengalami kerugian mutlak, melainkan saling mendapatkan keuntungan melalui penyelesaian konflik yang adil dan akomodatif. 

Kesepakatan pemisahan tersebut mencerminkan adanya kerjasama antara pemerintah pusat dan masyarakat Aceh, yang pada akhirnya memberikan solusi yang memuaskan bagi semua pihak yang terlibat dalam konflik politik lokal tersebut. Keuntungan yang didapatkan Pemerintah Pusat atau Indonesia secara keseluruhan yakni: Stablitas politik dan keamanan didapatkan setelah konflik berkepanjangan.

NKRI tidak kehilangan Nanggroe Aceh Darussalam sebagai wilayahnya dan memperkuat integrasi nasional.Kendati diberikan otonomi khusus, Pemerintah Pusat tetap mendapatkan kendali atas berjalannya otonomi tersebut, dan Indonesia diakui oleh dunia internasional dalam menyelesaikan konflik bersenjata.

Sedangkan keuntungan yang didapatkan masyarakat Aceh, mantan anggota GAM dan pendukungnya adalah: Otonomi Khusus sebagai bentuk desentralisasi asimetris diberikan kepada NAD untuk dapat mengurus sendiri pemerintahan sesuai dengan batasan nasional dan nilai-nilai lokal.

Demokrasi yang terus berjalan ditandai dengan adanya pemilihan umum dan mantan anggota GAM yang diasingkan tetap mendapatkan hak politiknya, dan Gencatan senjata yang dilakukan dapat mengakhiri jatuhnya korban jiwa dan pemerintah NAD dapat berfokus pada pembangunan.


Penutup

Kesimpulan tulisan ini adalah desentralisasi atau otonomi daerah di Indonesia pada awalnya menimbulkan berbagai permasalahan atau konflik di tingkat lokal. Konflik politik tersebut dapat berakhir dimana salah satu pihak berakhir pada kekalahan dan pihak lain mengalami kemenangan atau Zero Sum Game, sedangkan konflik lainnya berakhir pada kemenangan kedua pihak yang bertikai atau Non Zero Sum Game. 

Contoh kasus Zero Sum Game adalah konflik Mentawai dengan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dimana kemenangan diperoleh oleh masyarakat Mentawai. Kasus Non Zero Sum Game pada penelitian ini adalah kasus Aceh yakni konflik GAM dengan Pemerintah Indonesia. 

Penyelesaian yang berupa desentralisasi asimetris menjadi kunci penyelesaian konflik antar keduanya yang saling mendapatkan keuntungan. Saran yang dapat diberikan adalah kasus yang diangkat sebaiknya lebih banyak untuk dapat dijelaskan melalui teori Zero Sum Game dan Non Zero Sum Game.

Referensi

Kompas.com. 2022. Gerakan Aceh Merdeka: Penyebab, Kronologi Konflik, dan Kesepakatan Helsinki. Diakses Melalui https://regional.kompas.com/read/2022/03/15/141817678/gerakan-aceh-merdeka-penyebab-kronologi-konflik-dan-kesepakatan-helsinki?page=all. Pada tanggal 26 Desember 2023 pukul 14.50 WIB.

Mustaqim, K. 2013. Aplikasi Konsep Teori Permainan dalam Pengambilan Keputusan Politik: Studi Kasus Strategi Pemenangan PEMILUKADA Jawa Barat Tahun 2013 oleh Partai Politik. Doctoral dissertation: Universitas Pendidikan Indonesia.

Neumann, J.V., & Morgenstern, O. 1944. Theory of Games and Economic Behavior. New Jersey: Princeton University Press.

Noorida, T. 2000. Perumusan Stategi Bisnis dengan Pendekatan" Game Theory". Jurnal Teknik Industri, 1(1), 1-10.

Nordholt, H. S., & Klinken, G.V. 2007. Politik Lokal di Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor.

Saeri, M. 2022. Aplikasi Game Theory Dalam Studi Kasus Pelanggaran Kesepakatan Nuklir Iran Oleh Amerika Serikat. Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 9(1): 1-12.

Saifuddin, A., Tastrawati, N. K. T., & Sari, K. 2018. Penerapan Konsep Teori Permainan (Game Theory) dalam Pemilihan Strategi Kampanye Politik (Studi Kasus: Strategi Pemenangan Pemilukada DKI Jakarta Tahun 2017). E-Jurnal Matematika 7(2): 173-179.

Sufianto, D. 2020. Pasang surut otonomi daerah di Indonesia. Academia Praja: Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik, 3(2): 271-288.

Suharyo, S. 2018. Otonomi khusus di Aceh dan Papua di tengah fenomena korupsi.

Mitra

{picture#http://2.bp.blogspot.com/-XccjilccW3o/WvaXDidXfzI/AAAAAAAABh4/uSZS7TnCbfc4FwXpWuQb2n8Fgh6BY9x7ACK4BGAYYCw/s1600/logo3.png} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Powered by Blogger.