2024

1 #Kajati #Kajari #Sumbar #Pasbar 4 #Pasbar 1 #Pasbar #IMI 1 #sunatanmasal #pasbar #kolaboraksi 1 17 Agustus 1 AAYT 1 Administrasi 7 Agam 1 Agama 1 Aia Gadang 1 Air mata 1 Ajudan 1 Akses 4 Aksi 1 Amankan 1 Ambulance 1 Anam Koto 1 Anggaran 6 APD 1 Arogan 2 Artikel 1 Aset 1 Asimilasi 1 ASN 1 Atlet 1 ATR 2 Aturan 1 Babinkamtibmas 1 Baharuddin 1 Balon 1 Bandung 1 Bansos 1 Bantah 7 Bantuan 1 Batu Sangkar 1 Bawaslu 1 Baznas 1 Baznas Pasbar 1 Bebas 1 Bedah Rumah 1 Belajar 1 Belanja 4 Bencana 2 Berbagi 1 Berjoget 1 Bhakti 1 Bhayangkara 1 Bhayangkari 2 Bina Marga 1 BK 1 BKPSDM 1 BLPP 1 BLT Dana Desa 3 BNN 4 BNNK 1 Bocah 1 Bogor 1 Box Redaksi 1 Boyolali 9 BPBD 1 BPK RI 1 BPN 1 BTN 1 BTT 8 Bukittinggi 1 Bully 17 Bupati 3 Bupati Pasbar 1 Cacat Hukum 1 Calon 1 Camat 1 Cerpen 6 Corona 1 Covid 29 Covid 19 16 Covid-19 1 CPNS 1 cross 1 dampak 1 Dana 1 Dandim 1 Data 1 Demo 1 Dermawan 3 Dharmasraya 1 Dilaporkan 1 dinas 2 Dinkes 1 Dinsos 2 Direktur 3 Disinfektan 4 DPC 2 DPD 1 DPD Golkar 1 DPD PAN 1 DPP 12 DPRD 3 DPRD Padang 1 DPRD Pasbar 1 Dukungan 1 Duta Genre 1 Emma Yohana 2 Erick Hariyona 1 Ershi 1 Evakuasi 1 Facebook 1 Forkopimda 1 Formalin 1 Fuso 1 Gabungan 1 Gempars 1 Geoaprk 3 Gerindra 1 Gor 1 Gudang 3 gugus tugas 3 Hakim 2 HANI 1 Hari raya 1 Haru. 1 Hilang 1 Himbau 2 Hoax 1 Hujat 2 Hukum 1 Humas 1 HUT 1 Hutan Kota 1 idul adha 1 Ikan Tongkol 1 Iklan video 1 Ikw 2 Ilegal mining 1 Incasi 1 Inspektorat 1 Intel 3 Isolasi 1 Isu 1 Jabatan 34 Jakarta 3 Jalan 1 Jambi 3 Jateng 6 Jubir 1 Jumat berbagi 1 Jurnalis 10 Kab. Solok 2 Kab.Agam 4 Kab.Padang Pariaman 3 Kab.Pasaman 2 Kab.Solok 2 Kab.Solok Selatan 1 Kabag 3 Kabid 2 Kabupaten Pasaman 1 Kader 3 Kadis 1 Kajari 2 Kalaksa 1 Kanit 1 Kapa 10 Kapolres 1 Karantina 6 Kasat 1 Kasi 1 KASN 1 Kasubag Humas 1 Kasus 1 Kebakaran 1 Kejahatan 1 Kemanusiaan 1 Kemerdekaan 2 Keracunan 1 Kerja 1 Kerja bakti 1 kerjasama 2 Kesbangpol 1 Kesenian Daerah 1 Kesra 2 Ketua 2 Ketua DPRD 1 Kinali 2 KKN 1 Kodim 2 KOK 3 Kolaboraksi 2 Komisi 1 Komisioner 4 KONI 1 KONI PASBAR 1 Kontak 1 Kontrak 1 Kopi 4 Korban 1 Korban Banjir 1 Korupsi 15 Kota Padang 2 Kota Solok 3 KPU 2 Kriminal 4 kuasa hukum 1 Kuliah 1 Kupon 1 Kurang Mampu 1 Kurban 1 Labor 1 Laka Lantas 1 Lalulintas 1 Lantas 5 Lapas 3 Laporan 1 Laporkan 2 Laskar 1 Lebaran 2 Lembah Melintang 1 Leting 1 Limapuluh Kota 1 LKAAM 1 Lubuk Basung 3 Maapam 3 Mahasiswa 1 Maligi 1 Masjid 3 Masker 1 Medsos 1 Melahirkan 1 Mengajar 2 Meninggal 5 Mentawai 1 metrologi 1 Milenial 1 MoU 1 MPP 1 MRPB 2 MRPB Peduli 1 MTQ 2 Mujahidin 3 Muri 1 Nagari 1 Narapidana 6 Narkoba 28 Nasional 1 Negara 2 Negatif 5 New Normal 2 New Pasbar 88 News Pasbar 1 Ngawi 1 ninik mamak 2 ODP 1 OfRoad 2 Oknum 2 olah raga 2 Operasi 127 Opini 1 Opino 1 OTG 2 PAC 1 Pada 684 Padang 7 Padang Panjang 18 Padang Pariaman 1 Painan 1 Pakar 4 Pandemi 1 Pangan 1 Pantai Maligi 1 Panti Asuhan 6 Pariaman 1 Paripurna 2 pariwara 1 Pariwisata 1 Partai 1 Pasaan 93 Pasaman 27 Pasaman Barat 523 Pasbar 1 Pasbat 1 Pasien 1 Paslon 1 Patuh 4 Payakumbuh 1 Pdamg 2 PDIP 4 PDP 6 Peduli 1 peduli lingkungan 1 Pegawai 2 Pelaku 3 Pelanggaran 3 Pemalsuan 1 Pemasaran 1 pembelian 1 Pembinaan 1 Pemda 1 Pemerasan 3 Pemerintah 1 Pemerintahan 1 Pemilihan 1 Pemilu 2024 65 Pemko Padang 1 Pemuda 1 Penanggulangan 1 penangkapan 2 Pencemaran 2 Pencuri 1 pendidikan 2 Pengadaan 2 Pengadilan 1 Penganiayaan 1 Pengawasan 1 Penggelapan 1 Penghargaan 1 penusukan 1 Penyelidikan 1 Penyu 1 Perantauan 1 Perawatan 3 Perbatasan 1 Peredaran 1 Periode 1 Perjalanan 1 perkebunan 3 Pers 1 Pertanahan 3 Perumda AM Kota Padamg 8 Perumda AM Kota Padang 2 Perumda Kota Padang 47 Pessel 3 Pilkada 1 Pinjam 1 PKH 1 PKK 1 Plasma 1 Plt 2 PN 1 PN Pasbar 2 PNS 3 pol pp 1 Polda Sumbar 4 Polisi 6 Politik 28 Polres 6 Polres Pasbar 1 Polsek 1 Pos 3 Pos perbatasan 6 Positif 2 posko 1 potensi 1 PPM 1 Prestasi 4 PSBB 1 PSDA 1 Puan 2 PUPR 1 Pusdalops 2 Puskesmas 1 Pustu 1 Rapid Test 2 razia 1 Rekomendasi 3 Relawan 1 Reses 1 Reskrim 1 Revisi 1 RI 8 RSUD 1 RSUP M Djamil 1 RTLH 1 Rumah Sakit 1 Rusak 1 Sabu 1 Samarinda 1 Sapi 2 SAR 8 Satgas 2 Satlantas 1 SE 4 Sekda 1 Sekda Pasbar 1 Selebaran 8 Sembako 1 Sertijab 1 Sewenang wenang 1 Sidak 13 sijunjung 1 Sikilang 2 Singgalang 1 sirkuit 2 SK 1 Snar 2 Solo 5 Solok 4 Solok Selatan 5 SolSel 4 sosial 2 Sosialisasi 2 Sumatera Barat 145 Sumbar 1 Sumbar- 1 Sumur 1 Sunatan massal 1 sungai 1 surat kaleng 6 swab 2 Talamau 1 Talu 1 Tanah 20 Tanah Datar 1 Target 1 Tata Usaha 1 teluk tapang 1 Temu ramah 2 Terisolir 1 Terminal 1 Tersangka 5 Thermogun 1 Tidak layak Huni 2 Tilang 1 Tindak Pidana Korupsi 1 tipiter 1 TMMD 2 TNI 1 TNI AL 1 Tongkol 1 TP.PKK 1 tradisional 1 Transparan 1 trenggiling 1 tuak 2 Tukik 1 Tumor 1 Ujung Gading 1 Ultimatum 1 Uluran 1 Unand 1 Upacara 1 Update 1 usaha 1 usir balik 1 Verifikasi 1 Virtual 1 wakil bupati 4 Wali Nagari 2 wartawan 1 Waspada 1 Wirid Yasin 1 Yamaha Vega 2 Yarsi 2 Yulianto 1 ZI 1 Zona Hijau 1 Zona Merah


MR.com,Agam| Menyorot pelaksanaan Pembangunan balai nikah dan manasik haji Banuhampu Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat. Diduga, teknis pelaksanaan proyek negara yang berada dibawah kewenangan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumbar(Kanwil Kemenag Sumbar) gunakan Jasa Konsultan Pengawas "bodong".

Pasalnya, pembangunan kontruksi balai nikah tersebut dikerjakan CV. Parigi disinyalir tanpa diawasi Konsultan Pengawas. Walaupun pengakuan PPK Febrianto bahwa konsultan pengawas pada proyek tersebut ada, tetapi faktanya tidak dituliskan di papan informasi proyek (plang proyek) dari awal pekerjaan dilakukan.

Pekerjaan kontruksi gedung balai nikah mulai dilakukan pada 03 Mai 2024 selama 150 hari kalender. Pembangunan gedung itu dibiayai uang negara sebesar Rp 1.071.105.800,- SBSN 2024, dicurigai tanpa diawasi oleh Konsultan Pengawas 

Dikhawatirkan, pekerjaan kontruksi bila tidak memakai jasa Konsultan Pengawas akan berdampak terhadap mutu dan kualitas bangunan. Sejatinya, pelaksanaan pekerjaan kontruksi gedung dengan uang negara biasanya diwajibkan memakai jasa Konsultan Pengawas.

Tujuan pemerintah memakai jasa Konsultan Pengawasan dalam pelaksanaan proyek pembangunan gedung, yaitu untuk pengendalian pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Agar pelaksanaan teknis pekerjaan tersebut sesuai dengan rencana mutu, biaya dan waktu serta sasaran kinerja yang telah disepakati.

Tetapi proyek dengan nomor kontrak kerja SPMK: 24/Kw.03/PPK-03/BNMH.BH./5/2024, apabila tidak memakai jasa Konsultan Pengawas dapat dicurigai proyek tersebut menjadi lahan subur bagi oknum-oknum nakal untuk mencari keuntungan atau terindikasi KKN.

Karena tidak menuliskan nama perusahaan konsultan pengawas dipapan informasi proyek, disinyalir rekanan bersama pihak Kemenag Sumbar telah melabrak aturan menyangkut penggunaan jasa konsultan pengawas.

Saat media mengkonfirmasikan hal tersebut kepada Febrianto selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada pekerjaan kontruksi Balai Nikah tersebut pada Selasa (18/6/2024) via telepon 0852-6300-2xxx.

Febrianto mengucapkan terimakasih kepada media karena telah mengingatkan. Kemudian dia melanjutkan, untuk Konsultan Pengawas CV. Inti Karya Tiga Mitra. 

"Nanti kami minta untuk memperbaikinya. Kalau ada tolong dishare regulasi yang mengatur format plank proyek ini," pungkasnya.

Dilain pihak , sorotan tajam pun diberikan seorang praktisi hukum dan Aktivis Antikorupsi Sumatera Barat, Romi Yufendra, SH.  terkait hal itu pada hari yang sama.

"Pembangunan infrastruktur fisik di era reformasi dan otonomi daerah dewasa ini mensyaratkan adanya feedback atau umpan balik dari semua elemen masyarakat yang ada untuk mengontrolnya," ujar Romi.

Bagaimana tidak, reformasi dan desentralisasi dibuat berdasarkan harapan untuk mengurangi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di segala sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, lanjut Romi.

Terkait dengan tujuan tersebut, kata Romi, salah satu peraturan yang diterapkan adalah wajibnya pemasangan papan nama pengumuman oleh para pelaksana proyek, sesuai dengan prinsip transparansi anggaran dan seluruh informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek tersebut.

"Transparansi dalam memberikan informasi publik pada penyelenggaraan pembangunan sudah menjadi keharusan dilaksanakan pemerintah dalam menjalankan program kerjanya," tegasnya.

Disebutkannya, pemasangan dimulai sejak awal sampai akhir sebuah proyek yang dilaksanakan pemerintah. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan tender, sampai pelaksanaan proyek.

"Aturan tersebut sudah jelas tertera dalam UU No. 14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain UU KIP, ada beberapa aturan lain yang mempertegas tentang transparansi pelaksanaan program pemerintah," ulasnya.

Ketua LSM Bapermen itu memaparkan tentang keharusan menuliskan seluruh informasi yang berkaitan dengan pekerjaan pada papan informasi (plang proyek).

Dijelaskan Romi, aturannya Perpres nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

"Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung (Permen PU 29/2006) dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan (Permen PU 12/2014)," imbuhnya.

Berarti, katanya,  jika di lapangan terdapat sebuah plang proyek yang tidak menyertakan nama konsultan pengawas pada plang proyek, seperti proyek gedung Balai Nikah milik Kanwil Kementerian Agama Sumbar ini, diduga pihak-pihak terkait sudah jelas menabrak aturan. Bahkan patut dicurigai proyek tersebut tidak dilaksanakan sesuai prosedur sejak awal, tutup Romi.

Hingga berita ditayangkan, media masih dalam situasi mengumpulkan data-data dan upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.(cr)


MR.com, Pessel| Menyoal pekerjaan pembangunan jaringan perpipaan SPAM IKK Air Sonsang IX Koto Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan. Proyek saluran bawah tanah HDPE yang dikerjakan PT. Randinal Pratama Mandiri (RPM) senilai Rp 11.833.688.000. APBN TA 2024 menuai sorotan tajam publik.

Walaupun proyek negara yang digawangi Balai PPW Sumbar itu masih dalam masa pelaksanaan. Ditengarai sudah menunjukkan tanda-tanda adanya kecurangan dan konspirasi jahat sekelumit oknum nakal demi marut keuntungan. 

Dugaan tersebut berdasarkan kejanggalan yang ditemukan media, sikap tidak kooperatif nya seorang pejabat publik, dan keterangan yang diduga tidak logis oleh pihak terkait pada pelaksanaan proyek tersebut.

Mahdiyal Hasan,S.H, Ketua OKK DPC Peradi Padang dan Aktivis Anti Korupsi Sumatera Barat 

Demikian seorang aktivis antikorupsi Sumatera Barat Mahdiyal Hasan,S.H mengatakan menilai persoalan yang ada didalam pelaksanaan proyek tersebut pada Ahad (16/6/2024) di Padang.

Berita terkait: PPK dan Kasatker Dikonfirmasi "Bungkam", Kabalai BPPW Sumbar: Pekerjaan Pipa Tidak Memakai Pasir Urug

"Ada indikator proyek tersebut menjadi ladang subur korupsi para oknum nakal yang hanya mengutamakan keuntungan dalam mengumpulkan pundi-pundi kekayaan," ujar Alumni FH Unand itu.

Dalam penyelenggaraan pembangunan yang menggunakan uang negara, pemerintah melalui Balai PPW Sumbar dengan PPK Air Minum serta Satker, dan Kabalai terkesan melindungi kecurangan yang diduga telah oleh dilakukan oleh rekanan, kata Mahdiyal.

Mahdiyal Hasan menyebutkan, dalam mengelola keuangan negara melalui proyek pembangunan, pihak rekanan harus transparan terhadap informasi dengan cara memasang papan informasi(plang proyek) di dekat lokasi yang sedang dikerjakan.

Bahkan, negara pun sudah mengatur tata cara pembuatan Plang proyek, banyaknya, dan lokasi pemasangan yang harus strategis, bisa dilihat oleh masyarakat luas tanpa harus khusus untuk mencari-carinya.

Advokat muda itu meneruskan, tujuan pemerintah membuat demikian agar asumsi masyarakat terhadap pengelolaan uang negara tidak liar tidak timbul kecurigaan saat melihat adanya pelaksanaan proyek negara di daerah tempat tinggal mereka.

Kemudian, terkait non teknis atau pekerjaan administrasi, didalam pelaksanaan proyek negara ini yang menurutnya tidak sesuai aturan dan tidak logis. Didalam pelaksanaan proyek yang nilainya miliaran, tentu diawali dengan perencanaan yang matang dari segi administrasi, ungkapnya.

"Kalau sebelumnya kata Kepala BPPW Sumbar, didalam perencanaan pekerjaan perpipaan yang dilakukan sudah sesuai rencana (RAB) memang tidak memakai pasir urug dan hal sebagainya, mustinya pernyataan Maria Doeni Isa selaku pimpinan di instansi itu dikuatkan dengan data-data yang ada," ujar Mahdiyal.

Tujuannya supaya masyarakat mengetahui secara faktual kebenaran apa yang disampaikan oleh Kepala BPPW Sumbar tersebut. Sebab menurutnya, untuk sebuah dokumen RAB proyek bukan suatu hal yang harus dirahasiakan kepada publik, tetapi salah satu informasi yang harus diketahui khalayak ramai, wajib terpampang di kantor lapangan (Direksikeet) proyek, tegasnya.

Sementara, disaat beberapa awak media mendatangi sebuah warung nasi yang kemudian dikontrak oleh PT.RMP dijadikan sebagai Direksikeet. Menurut penuturan media, Direksikeet tersebut diduga tidak memenuhi standar yang diharuskan pemerintah.

Warung nasi yang pekarangannya  dijadikan gudang tempat penumpukan pipa HDPE. Di Ruangan kantor saat media wawancara dengan Martua Sinaga dan Heru tidak ada fasilitas papan tulis, struktur organisasi perusahaan, grafik progres pekerjaan dan gambar rencana, dan hal lain yang harus ada diruang direksikeet tersebut, ungkap Aktivis itu.

"Secara administrasi, diduga perusahaan sudah melanggar aturan tentang itu. Dimana peranan konsultan pengawas,PPK, dan Satker, seperti apa yang dikatakan Kepala BPPW Sumbar sebelumnya kalau mereka sering datang kelokasi pekerjaan, apakah tidak ada ke kantor lapangan (Direksikeet) nya, tegas Ketua OKK Peradi DPC Padang itu.

Seterusnya secara teknis, kita melihat pekerjaan yang sedang dilaksanakan oleh PT.RPM diduga kuat tidak sesuai arahan negara yang dituangkan melalui berbagai peraturan.

Meskipun kualitas pipa HDPE kata mereka sudah terjamin,tetapi kalau teknis pelaksanaan tidak sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang melekat di RAB, masyarakat khawatir umur saluran bawah tanah HDPE ini tidak sesuai dengan rencana yang diharapkan, tukuknya.

Kita merunut lagi pada keterangan yang disampaikan Kepala BPPW Sumbar Maria Doeni Isa. Karena, diduga kemampuan PPK Air Minum Widia Putri,S.T serta Kepala Satker Rocky Adam tidak bisa menjelaskan kepada media. 

Kepala BPPW Sumbar Maria Doeni sebelumnya pernah mengatakan, kalau pekerjaan saluran transmisi air bawah tanah HDPE ini spesifikasinya memang tidak menggunakan pasir urug. 

Tetapi anehnya disaat penimbunan pipa dilakukan, banyak material tajam, seperti bekas bongkaran beton diduga berada diatas permukaan pipa yang kemudian ditimbun dan selanjutnya akan dipadatkan. Namun hal itu terkesan dibiarkan oleh Konsultan Pengawas CV. Centrina Engineering, serta pihak BPPW Sumbar.

Bahkan keterangan yang dikatakan pelaksana teknis lapangan bernama Edi yang dicurigai tidak memiliki sertifikat keahlian (SKA), mengatakan bekas bongkaran beton akan dibuang, kalau beton yang kecil-kecil yang ada didalam tidak masalah, karena pipa HDPE ini kuat dari segala penyebab kebocoran.

Meskipun Maria Doeni Isa pernah mengatakan teknis pengawasan pekerjaan mereka sudah sesuai kontrak dengan penyedia jasa  konstruksi maupun konsultan supervisi , yaitu pekerjaan tersebut dibayarkan setelah melalui uji lab , atau uji beton nya.

Dan dia juga menyebutkan dasar pembayarannya jelas, Widia Putri sebagai PPK belum melakukan termyn dan masih proses pengecekan lapangan. Pekerjaan pun nanti akan dilakukan audit oleh itjen, maupun BPK atau BPKP seperti yang dikatakannya itu,, menurut Mahdiyal tidak bisa diterima dengan akal sehat.

"Mencegah lebih baik dari pada mengobati, mengatasi akan terjadinya kerugian negara secara dini akan lebih baik dari pada melakukan penindakan terhadap pelaku korupsi nantinya," tegas Mahdiyal.

Dengan semua kejanggalan yang disinyalir ada pada pelaksanaan proyek negara tersebut, peluang akan terjadinya kerugian negara semakin terbuka lebar, apabila tidak ada pihak yang sanggup mengatasinya sebelum pembayaran, tandasnya.

Kami masyarakat Sumbar sangat berharap kepada, Bapak Menteri PUPR Basuki Hadimuldjono, Dirjen Cipta Karya, Dirjen Pengawasan agar dapat melakukan evaluasi, dan pihak aparat penegak hukum untuk dapat melakukan pemantauan dan penindakan demi tercapainya supremasi hukum yang diidamkan, pungkasnya.

Sementara setelah media melakukan konfirmasi kepada Bapak Untoro, Dirjen Pengawasan Cipta Karya waktu lalu via telepon. Dirjen tersebut mengatakan terima kasih atas informasi yang media sampaikan.

Saat berita lanjutan ini diterbitkan, media masih upaya mengumpulkan data-data dan konfirmasi pihak terkait lainnya.(cr/)


MR.com, Pessel| Pekerjaan perpipaan saluran bawah tanah HDPE yang sedang dikerjakan PT. Radinal Pratama Mandiri (RPM) disinyalir tidak mengacu pada bestek. 

Ironisnya, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Air Minum (PPK AM) Widia Putri saat dihubungi via telepon 0813-6329-0xxx guna konfirmasi terkesan "bungkam" tidak mau menjawab.

Demikian juga Kepala Satker Pelaksana Prasarana Permukiman Provinsi Sumbar, Rocky Adam juga demikian. Waktu dihubungi media via telepon 0856-2000-xxx juga terkesan "bungkam" tidak mau untuk menjawab konfirmasi media.

Pekerjaan pembangunan jaringan perpipaan SPAM IKK Air Sonsang IX Koto Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan itu dibiayai negara senilai Rp 11.833.688.000, APBN TA 2024 dibawah kewenangan Balai Pelaksana Pemukiman Wilayah Sumatera Barat (BPPW Sumbar), dan pengawasan konsultan supervisi CV. Centrina Engineering.

Berita terkait: Ada Apa di Proyek Pipa BPPW Sumbar?, PPK dan Kepala Satker Diduga Tidak Mau Tanggapi Konfirmasi Media

Pelaksanaan pekerjaan perpipaan tersebut rencananya dikerjakan selama 210 hari kalender dengan nomor kontrak nomor kontrak: HK.02.03/01/PPK.AM/PPP-SB/2024. Dalam perjalanannya proyek tersebut pada pelaksanaan terindikasi labrak aturan tentang pemasangan papan informasi (Plang Proyek).

Sebab, posisi letak plang proyek diduga tidak strategis, tidak mudah dilihat masyarakat banyak. Ukuran plang proyek yang dipasang juga tidak sesuai standar yang telah diatur oleh negara.

Selanjutnya terkait metode pekerjaan. Saluran pipa bawah tanah HDPE diduga tidak memakai pasir urug sebagai bantalan selimut pipa didalam tanah. Hal itupun diakui oleh kontraktor pelaksana bernama Martua Sinaga.


Foto material tajam (bongkaran beton) banyak diatas Pipa HDPE sebelum dilakukan penimbunan 

Anehnya, bukannya pasir urug yang dipakai, tetapi diatas pipa banyak ditemukan material tajam yakni bongkahan material beton bekas bongkaran dengan ukuran bervariasi. Uniknya, saat ditanyakan kepada Martua Sinaga, dia terkesan santai menjawab material tajam bekas bongkar beton itu tidak masalah.

"Material bekas bongkar beton itu tidak masalah, karena kita menggunakan pipa HDPE yang sudah terjamin kualitasnya," jawab Martua Sinaga saat itu 

Dikhawatirkan dengan adanya material tajam (bongkahan beton) diatas pipa HDPE membuat saluran pipa tidak bertahan dengan waktu lama. Karena permukaan tanah akan selalu mendapatkan tekanan dari kendaraan berbeban berat, yang menjadikan tanah akan cepat padat, dan material tajam secara terus-menerus melakukan penekanan pada pipa HDPE.

Apakah pipa HDPE yang diproduksi dari bahan dasar polyethylene(PE) itu akan dapat menahan tekanan yang diberikan material tajam, seperti materia bekas bongkaran beton yang akan menekan secara terus-menerus, mungkinkah pipa HDPE tersebut terjamin tidak mengalami kebocoran dini..?

Maria Doeni Isa, Kepala BPPW Sumbar 
  Foto.instagram pupr_permukiman_sumbar

Tidak mendapatkan jawaban konfirmasi dari Widia Putri(PPK AM) dan Rocky Adam (Kasatker), media pun melanjutkan kepada Kepala Balai Pelaksana Pemukiman Wilayah Sumatera Barat (BPPW Sumbar) Maria Doeni Isa pada Kamis (13/6/2024) via telepon 0813-4045-4xxx.

Maria Doeni Isa mengatakan pekerjaan masih on progres dan masih tahap pelaksanaan. Pada pelaksanaan ada konsultan supervisi juga yang di kontrak utk membantu PPK atau satker, kata Maria Doeni.

Kepala BPPW Sumbar dalam penyampaiannya terkesan tidak senang dengan informasi yang disampaikan media dengan mengatakan terima kasih sudah mengkritik pekerjaan kami, walaupun secara teknis kurang memahami apa yang di kritik.

"Pada proyek tersebut memang tidak menggunakan pasir urug dan tidak ada pada kontrak kerjasama, karena pipa yang digunakan adalah spesifikasi teknis bahan HDPE jadi secara spek tidak memerlukan pasir dalam pekerjaan timbunan,"terang Maria Doeni.

Dia mengatakan, PPK belum melakukan termyn dan masih proses pengecekan lapangan.

Ada informasi dari yang media peroleh dari lokasi pekerjaan, bahwa PPK sangat jarang datang kelokasi, sehingga pelaksana teknis yang bernama Edi pun saat ditanya siapa nama PPK, Edi mengatakan tidak tahu. Alasannya, karena PPK tersebut diduga jarang kelapangan.

Menyangkut informasi itu, Kepala BPPW Sumbar membantah dengan menjawab informasi yang dilapangan pastikannya salah.

"Karena saya, bersama kasatker dan PPK bersama-sama kunjungan lapangan," tegasnya.

Selanjutnya Maria Doeni menuturkan, teknis pengawasan pekerjaan kami sesuai dengan kontrak, dengan penyedia jasa  konstruksi maupun konsultansi yaitu, pekerjaan tersebut dibayarkan setelah melalui uji labor atau uji beton nya.

Jadi dasar pembayaran nya jelas, pekerjaan kami pun nanti akan dilakukan audit oleh itjen maupun BPK atau BPKP, demikian penjelasan yang bisa kami berikan, pungkasnya.

Saat berita lanjutan ini disiarkan, media masih dalam mengumpulkan data-data dan upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.(cr/)


MR.com, Pessel| Pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, saat media telusuri lokasi pekerjaan pembangunan jaringan perpipaan SPAM IKK Air Sonsang IX Koto Tarusan, di Kabupaten Pesisir Selatan. Saat itu terlihat oleh media beberapa kejanggalan didalam teknis pelaksanaannya. Diduga pekerjaan tidak mengacu pada bestek.

Proyek yang digawangi Satker Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Provinsi, Balai Pelaksana Pemukiman Wilayah Sumatera Barat (BPPW Sumbar) dikerjakan senilai Rp 11.833.688.000. APBN TA 2024 oleh PT.Radinal Pratama Mandiri (RPM).

Kejanggalan terlihat pada pekerjaan itu, pipa yang ditimbun tidak memakai pasir urug sebagai selimut atau bantalan didalam tanah. Ironisnya, tanah yang dipakai untuk menimbun pipa mengandung pecahan atau bongkahan beton. Kemudian kedalaman galian untuk pipa tersebut diperkirakan hanya sekitar 100cm. 

Kejanggalan juga terkait keberadaan papan informasi proyek (plang proyek) sebagai bentuk keterbukaan informasi publik pada penyelenggaraan pembangunan oleh pemerintah. Papan tersebut dipasang di Direksikeet yang berjarak cukup jauh dari lokasi pekerjaan.

Berita terkait: Menyorot Pekerjaan Perpipaan BPPW Sumbar, Diduga Pelaksanaan Oleh PT.RPM Tidak Sesuai Bestek

Disinyalir dengan posisi plang proyek yang cukup jauh dari lokasi pekerjaan itu dengan plang proyek nya yang  juga hanya satu saja, rekanan berikut pihak lainnya telah melakukan pelanggaran terhadap undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (KIP) dan peraturan lainnya.

Diduga pekerjaan perpipaan tersebut dilaksanakan tidak sesuai bestek dan terindikasi labrak aturan. Saat dikonfirmasikan kepada pihak terkait dilapangan. Edi yang mengaku sebagai pelaksana teknis dari PT. RPM mengatakan, memang tidak ada di RAB atau kontrak kerjasama untuk memakai pasir urug.

Dia juga mengaku kalau kedalaman untuk galian pipa bervariasi. Dalam galian diantara 80cm sampai 170cm, tergantung kondisi tanah yang digali, tutur Edi.

Dan menyangkut keberadaan plang proyek yang jauh dari lokasi pekerjaan. Dia mengatakan, kalau plang tersebut berada di kantor jauh dari lokasi, jaraknya sekitar 6 kilo meter, imbuhnya.

Keterangan Edi diperkuat oleh penjelasan Martua Sinaga selaku atasan dari Edi. Martua Sinaga dengan lugas dan tegas mengatakan pada proyek yang dikerjakannya sudah sesuai dengan kaedah dan tidak ada melabrak akan, kata warga setempat dihari yang sama.


Untuk mempertegas keterangan yang disampaikan Edi dan Martua Sinaga itu, media pun mengkonfrontir hal tersebut kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Air Minum Widia Putri ,S.T di Satker Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Provinsi Sumbar.

Tapi sayangnya, sampai berita lanjutan ini ditayangkan. Belum ada tanggapan dari PPK Air Minum yang akrab dipanggil Riri itu. Bahkan media sudah beberapa kali mencoba menghubungi Riri via telepon +62 813-6329-0x, tetapi PPK Riri diduga tidak mau menjawab, meskipun ponsel miliknya menandakan sedang aktif.

Begitu juga , Kepala Satker Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Provinsi Sumatera yang bernama Rocky Adam. Saat dikonfirmasi via telepon perihal dugaan tersebut. Sampai sekarang pun Kepala Satker itu tidak bisa memberikan penjelasannya.

Kedua pihak terkesan merestui apa yang dikatakan dan diperbuat oleh Kontraktor Pelaksana. Faktanya saat media melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak itu untuk menambah keterangan sesuai dengan tupoksi mereka masing-masing.

Dengan tidak kooperatifnya Kepala Satker Rocky serta PPK Air Minum (Riri.red). Dikhawatirkan akan menimbulkan kecurigaan publik terhadap proyek perpipaan itu. 

Ada apa dibalik didalam pelaksanaan proyek tersebut dan bagaimanakah pendapat pengamat?.

Sampai berita lanjutan ini ditayangkan, media masih upaya mengumpulkan data-data dan konfirmasi pihak terkait lainnya.(cr/)


MR.com, Padang| Walaupun masih dalam masa pelaksanaan, proyek Taman dan Parkiran yang ada dibawah kewenangan Sekwan DPRD Sumbar terus menuai sorotan tajam publik. 

Sampai hari Senin kemarin tanggal 10 Juni, upaya media mencari pihak terkait seperti, Raflis (Sekwan), Udli Imam Zul(PPK) Hidayat (PPTK), dan Biro Humas Zardi dikantor DPRD Sumbar masih terkendala. 

Karena pada saat itu sedang ada rapat paripurna, waktu ditanyakan kepada bagian informasi, mereka mengatakan semua pihak yang dicari media ikut menghadiri rapat paripurna tersebut.

Selanjutnya media menyusuri lokasi pekerjaan. Masih terlihat para pekerja yang tidak menggunakan Alat Pelindung Kerja (APK) saat melakukan kegiatan.

Berita terkait: Ada indikasi Dugaan Korupsi Secara Kolektif di Proyek Taman dan Parkir Kantor DRPD Sumbar, Romi: Ada Keterlibatan Oknum Anggota Dewan

Kemudian media menanyakan kepada salah seorang pekerja yang mengaku berasal dari pulau jawa, tepatnya Bandung (Jawa Barat). Saat ditanyakan mengapa tidak memakai APK, dia menjawab tidak biasa menggunakannya, karena bikin gerah dan ribet, kata pekerja tersebut.

Kesempatan itu media juga menanyakan keberadaan kontraktor pelaksana Yulfan Hidayat. Pekerja itu kembali menjawab kalau orang yang media cari, pekerja itu sendiri pun tidak tau yang mana orangnya sampai sekarang.

Bukan hanya pekerja itu yang tidak tau, pihak keamanan (security) pun yang sedang giat penjagaan saat ditanyakan media keberadaan Yulfan Hidayat tersebut, security itupun mengatakan tidak pernah bertemu dari awal pekerjaan dimulai. Jadi security itupun tidak tau orangnya.

Kejanggalan lain yang media temukan dilokasi, diduga kanstin bekas bongkaran dijadikan rekanan sebagai tanah timbunan (urugan) sebelum ditimbun lagi dengan tanah gunung.

Kali ini pekerjaan yang dilaksanakan PT. Sena Bangun Rega (SBR) senilai Rp 5,6 miliar itu mendapat sorotan tajam seorang praktisi dan ahli hukum Sumatera Barat.

Sebelumnya, Prof. Dr. Busyra Azheri, S.H., M.Hum., seorang ahli hukum akhirnya angkat bicara terkait dugaan kecurangan yang terjadi pada proyek DPRD Sumbar yang mengarah kepada tindak pidana korupsi.

"Meskipun proyek tersebut masih dalam masa pelaksanaan, tetapi sudah ada indikator telah terjadi persekongkolan jahat yang berujung korupsi secara kolektif," kata Busyra Azheri pada Sabtu(7/6/2024) via telepon.

Mantan Dekan FH Unand itu mengatakan, merunut pada rentetan dugaan kecurangan yang terjadi pada proyek tersebut, menguatkan asumsi publik pekerjaan taman dan parkiran menjadi ladang korupsi yang subur bagi oknum yang terlibat didalamnya.

Ada bau busuk persekongkolan jahat tercium dalam pelaksanaan proyek taman dan parkiran gedung DRPD Sumbar itu, dengan potensi kerugian terhadap keuangan negara, ujarnya. 

Untuk mengatasinya, kata Busyra Azheri, harus ada pihak yang berani melakukan investigasi guna mengungkap dugaan kecurangan yang terjadi di proyek itu.

Busyra Azheri masih mengatakan, perlu dibentuk tim investigasi peduli pembangunan di komplek DPRD Sumbar itu untuk menguak dugaan keculasan yang dilakukan oleh oknum-oknum nakal yang ada diproyek tersebut.

"Tujuan dibentuknya tim investigasi itu, untuk membongkar dugaan kecurangan yang terjadi pada pelaksanaan pekerjaan taman dan parkiran gedung wakil rakyat tersebut, tegas ahli hukum tersebut.

Supaya khalayak dapat mengetahui seluruh kebenaran informasi terkait sengkarut yang terjadi pada proyek negara yang ada dibawah pengelolaan Sekwan DPRD Sumbar tersebut, ulasnya.

Beliau mengatakan, terserah pembentukan tim investigasi itu dilakukan setelah pekerjaan selesai ataupun disaat masih dalam masa pelaksanaan seperti sekarang ini.

Sebagai ahli hukum, Prof. Busyra menyebut kecurigaan publik terhadap persekongkolan yang berujung terjadinya tindak pidana korupsi pada proyek DPRD Sumbar itu tentu ada alasannya.

"Diantaranya, sikap tidak kooperatif seluruh pejabat publik dan pihak lain yang terlibat didalamnya saat dikonfirmasi media salah satu alasan mengapa proyek tersebut disebut sarat KKN,"jelas Busyra Azheri.

Logikanya begini, lanjut profesor hukum itu, kalau pekerjaan taman dan parkiran itu menurut mereka dikerjakan sudah sesuai kaedah, tidak ada melanggar aturan, tentunya mereka akan tegas dan lugas untuk menjelaskannya kepada masyarakat dengan menjawab konfirmasi media.

Tetapi ini malah sebaliknya, mereka terkesan tidak peduli dan memilih menghindari media, ujarnya. Sementara publik hanya menginginkan penjelasan serta tanggung jawab mereka terhadap anggaran negara yang telah digunakan, tutur Prof.Busyara Azheri.

Karena anggaran yang digunakan pada proyek itu bukan uang pribadi mereka, melainkan uang negara yang juga disebut uang rakyat, pungkasnya.

Undang-undang di Indonesia sudah mengatur mengenai tindak pidana korupsi adalah UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Tipikor”).

 Orang yang membantu pelaku tindak pidana korupsi dikenakan ancaman pidana yang sama dengan yang dikenakan kepada pelaku korupsi (lihat Pasal 15 UU Tipikor). Ketentuan ini juga berlaku untuk setiap orang yang berada di luar wilayah Indonesia yang membantu pelaku tindak pidana korupsi (Pasal 16 UU Tipikor).

Kemudian, mengenai ancaman pidana untuk orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi, kita perlu perlu merujuk pada ketentuan umum hukum pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”). 

Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) KUHP, orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana, dipidana sebagai pelaku tindak pidana. Jadi, berdasarkan Pasal 55 ayat (1) KUHP orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi juga dipidana dengan ancaman pidana yang sama dengan pelaku tindak pidana korupsi.

Media masih upaya mengumpulkan data-data dan konfirmasi pihak terkait lainnya sampai berita lanjutan ini disiarkan.(cr/tim)


MR.com, Pessel| Menyorot pekerjaan pembangunan jaringan perpipaan SPAM IKK Air Sonsang IX Koto Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan. Diduga pelaksanaan proyek negara yang berada dibawah pengawasan PPK Air Minum, Satker Pelaksana Prasarana Pemukiman Provinsi, BPPW Sumbar tidak sesuai spesifikasi teknis dan labrak aturan.

Pasalnya, pelaksanaan proyek perpipaan yang dikerjakan PT. Randinal Pratama Mandiri (RPM) senilai Rp 11.833.688.000. APBN TA 2024 itu disinyalir tidak mengacu pada bestek yang seharusnya.

Saat media telusuri lokasi pekerjaan pada Senin (10/6/2024), pekerjaan diduga tidak sesuai speks teknis terlihat pada kedalaman galian. Dalam galian yang dilakukan saat diukur menggunakan besi hanya sepinggang orang dewasa, diperkirakan kurang lebih 100cm.

Kemudian kejanggalan juga terlihat pada penimbunan pipa HDPE. Pipa ditimbun tanpa memakai pasir urug sebagai bantalan. Tetapi pipa penimbunan hanya menggunakan tanah bekas galian yang mengandung pecahan atau bongkahan beton.

Seterusnya terhadap pemasangan dan ukuran papan informasi (plang proyek) pekerjaan. Diduga plang proyek sebagai bentuk keterbukaan informasi publik (KIP) pada penyelenggaraan pembangunan dipasang tidak dilokasi yang strategis.

Seyogyanya plang proyek dipasang ditempat yang bisa dilihat oleh masyarakat banyak dengan ukuran yang standar sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum. Sementara pada proyek itu, plang proyek dipasang didepan direksikeet dengan ukuran yang kecil yang disinyalir tidak terlihat oleh masyarakat banyak.

Saat media mengkonfirmasikan kepada Edi sebagai pelaksana teknis dari PT. RPM mengatakan kedalaman galian pada proyek ini tidak sama, ada yang 170, 100, bahkan ada yang 80 cm, tergantung kendala yang ditemukan saat penggalian.

"Kemudian terkait pasir urug, di perencanaan atau dalam RAB tidak ada di wajibkan untuk menggunakan pasir urug seperti yang media tanyakan," tegas Edi pada hari dengan lokasi yang sama.

Dan terkait adanya bongkahan atau pecahan beton yang ada diatas pipa yang selanjutnya ditimbun menggunakan tanah bekas galian, Edi menjawab hal itu tidak masalah.

Martua Sinaga, kontraktor pelaksana PT.RPM didampingi Heru Konsultan Supervisi CV. Centrina Engineering Konsultan saat dikonfirmasi 


"Kita memakai pipa HDPE yang kualitas sudah terjamin, itu makanya kita tidak menggunakan pasir urug dan bongkahan beton itu pun tidak apa-apa," jelas Edi yang saat itu tidak memakai Alat Pelindung Kerja (APK).

Menyangkut plang proyek, Edi menyebutkan kalau plang proyek itu ada di direksikeet yang jaraknya kurang lebih Enam (6) kilo meter dari lokasi pekerjaan ini.

Selanjutnya media juga mengkonfrontir perihal tersebut kepada Martua Sinaga yang merupakan kontraktor pelaksana.

Seperti apa yang disampaikan Edi pelaksana teknis, Martua Sinaga juga mengatakan menjelaskan hal yang sama.

"Pada proyek ini memang tidak ada menggunakan pasir urug karena tidak ada pada perencanaannya," ungkap Martua Sinaga di kantor lapangan (Direksikeet).

Bongkahan pecahan beton yang ada didalam tanah bekas galian saat menimbun pipa itu, menurut pengakuan Martua Sinaga tidak masalah, karena pipa yang dipakai sudah terjamin kekuatannya.

Begitu juga menyangkut lokasi pemasangan plang proyek yang tidak strategis. Katanya, tidak masalah yang penting ada plang proyek pada pekerjaan perpipaan ini, pungkasnya.

Sementara itu informasi yang media rangkum dilokasi dari masyarakat, ada kebocoran yang terjadi pada pipa lain diduga karena alat waktu penggalian yang sampai saat itu masih belum diperbaiki oleh rekanan.

Masih banyak tanah bekas galian menumpuk belum dibuang di pinggir jalan nasional yang berpotensi bahayakan jiwa pengguna jalan.

Pekerjaan perpipaan agendanya dikerjakan selama 210 hari kalender. Saat ini pekerjaan telah memasuki Minggu ke 19, dengan progres pekerjaan mencapai 42 persen.

Dalam perencanaan pekerjaan pipa akan dilakukan sepanjang 1600 meter(1,6 Km) dibawah pengawasan CV. Centrina Engineering dengan nomor kontrak: HK.02.03/01/PPK.AM/PPP-SB/2024.

Sementara itu sampai berita ini ditayangkan belum ada jawaban dan tanggapan dari Kepala Satker Roki Adam setelah dikonfirmasi dihari yang sama via telepon.

Media masih upaya mengumpulkan data-data dan konfirmasi pihak terkait lainnya sampai berita ini disiarkan.(cr)

Mobil Truk Box  Tanpa Nomor Polisi (Nopol) Penerobos Lampu Merah diduga sedang membawa BBM Ilegal 

MR.com, Padang|Ada mobil truk box jenis Mitsubishi Canter tanpa nomor polisi terobos perempatan lampu merah. Diduga mobil truk tersebut membawa BBM bersubsidi hingga ribuan liter. Awalnya di salah satu SPBU yang ada di Kota Padang terlihat mobil truk box keluar menuju jalan raya, diduga kuat truk box itu baru selesai melakukan pengisian BBM jenis bio solar. Disinyalir, truk box telah didesain dengan meletakkan galon besar dan pompa air yang dijadikan sebagai fasilitas untuk membeli BBM bersubsidi oleh mafia minyak ilegal.

Saat media akan mendekati karyawan SPBU yang diduga melakukan pengisian BBM bersubsidi tersebut untuk konfirmasi, karyawan terkesan sudah curiga akan didatangi wartawan, dan buru-buru pergi sebelum awak media sempat mendatanginya untuk bertanya.

Kemudian media terus mencari informasi masih dilokasi SPBU tersebut, media pun menanyakan kepada salah satu pengantri pembeli BBM. 

Awak media menanyakan kepada pengedar tersebut, apakah pengendara itu melihat saat pengisian BBM yang dilakukan oleh truk box itu.

Pengendara roda dua itu mau memberikan informasi terkait apa yang dilihatnya, dengan syarat namanya tidak disebutkan didalam pemberitaan.

"Ya pak,, mobil itu tadi membeli BBM jenis bio solar, tetap saya tahu berapa banyaknya. Namun kalau dilihat lamanya kendaraan itu mengisi BBM, menurut saya sopir truk mengisi BBM sekitar 1800-2000 liter lah," terang pengendara itu, pada Senin malam(10/6/2024).

Saya rasa BBM tersebut dibawa ke penampung atau penimbunan minyak ilegal. Sebab, mafia minyak ilegal yang ada di kota Padang ini sudah mulai menggurita dari berbagai kalangan dan instansi.

Menurut pengendara itu, BBM jenis bio solar tersebut akan dibawa ke penampung, menurut informasinya penampungan BBM bersubsidi ini dilakukan oleh aparat negara, imbuhnya.

Dan dia meminta kepada media untuk tidak diberitakan, sebab ini akan menjadi bumerang baginya.  Dia khawatir akan keselamatan dia dan keluarganya.

Apakah melakukan penimbunan minyak tanpa izin lengkap termasuk perbuatan melawan hukum, apalagi itu BBM bersubsidi..?.

Kabar mengguritanya mafia minyak ilegal di kota Padang ini bukan sebuah rahasia lagi dilingkungan masyarakat. Tetapi sudah menjadi buah bibir dari berbagai kalangan.

Kabar yang kerap beredar di khalayak ramai, bahwa kelangkaan BBM bersubsidi di SPBU, khususnya yang ada di Kota Padang, salah satunya disebabkan oleh permainan kotor mafia minyak yang banyak diperankan oleh oknum aparat negara.

Sebelum mendatangi SPBU, media sudah menciduk truk box tersebut dan mengikutinya dijalan. Saat media mengikuti kendaraan truk box tersebut, diduga sopir sudah curiga dengan kendaraan yang dipakai media.

Sehingga sopir tersebut memacu kendaraannya, sampai tidak peduli dengan rambu-rambu lalu lintas. Pada perempatan lampu merah, tidak disangka sopir tersebut berani menerobos lampu merah itu. 

Sehingga media kehilangan jejak sopir yang diduga membawa BBM bersubsidi atau BBM ilegal. Setelah lampu hijau media kembali melanjutkan pencarian menyisir di pinggir kota Padang.

Hingga berita ditayangkan media masih mengumpulkan data-data dan upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.(cr)


MR.com, Pessel| Pekerjaan konstruksi perbaikan darurat pengaman tebing sungai Batang Tarusan diduga tidak sesuai spesifikasi teknis dan terindikasi labrak aturan tentang UU pertambangan. 

Pasalnya, proyek negara yang berada dibawah kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pesisir Selatan terkesan asal jadi dan tidak bermutu.

Meskipun nilai pekerjaan terbilang kecil, hanya Rp 399 juta, namun pekerjaan tersebut tetap menggunakan uang negara. Artinya regulasi pekerjaan mesti tetap ikut dengan aturan yang diperintahkan negara.

Ditengarai proyek tersebut hanya sebagai objek untuk mengumpulkan pundi-pundi. Terpantau dilokasi pekerjaan pada Senin (10/6/2024), proyek yang dikerjakan CV. Fariz Duta Kontruksi itu diduga abaikan keselamatan dan kesehatan kerja(K3) para pekerjanya.

Tiga orang yang sedang asyik bekerja terlihat tanpa menggunakan Alat Pelindung Kerja (APK). Teknis pekerjaan disinyalir jauh dari spek. Sebab, pekerjaan bronjong penahan tebing tersebut diduga menggunakan material ilegal.

Material yang mereka gunakan tidak jelas spesifikasinya besar ukuran batunya. Terlihat banyak batu dengan ukuran bervariasi, ada batu yang berukuran besar dan banyak juga batu yang sebesar tinju orang dewasa.

Kemudian proyek milik BPBD Pessel tersebut diduga dalam pelaksanaannya tanpa pengawasan. Selain tidak ditemui keberadaan konsultan pengawas dilokasi, pada plang proyek pun tidak ada dituliskan nama perusahaan konsultan pengawas dimaksud.

Saat dikonfirmasi kepada salah satu pekerja yang bernama Jafar mengatakan batu didatangkan dari Lumpo, bayang dan Painan.

"Untuk tanah urug (sirtu) kami ambil dari sungai ini," terang Jafar dilokasi pekerjaan.

Sementara, Doni selaku Kalaksa BPBD Pessel saat dikonfirmasi terkait hal tersebut hingga berita ditayangkan belum berikan penjelasannya.

Media masih upaya mengumpulkan data-data dan konfirmasi pihak terkait lainnya sampai berita ini ditayangkan.(Tim)


MR.com, Padang| Pekerjaan lanjutan pembangunan gedung teknik industri dan teknik lingkungan di Unand sebelumnya menuai kontroversi diberbagai kalangan masyarakat. 

Pasalnya, pekerjaan yang dilakukan PT. ADHIKARYA TEKNIK PERKASA itu disebut-sebut putus kontrak sebelah pihak oleh Balai Pelaksana Pemukiman Wilayah Sumatera Barat (BPPW Sumbar) pada Maret 2024 silam.

Setelah dikonfrontir kepada Maria Doeni Isac selaku Kepala BPPW Sumbar terkait dugaan pemutusan kontrak sebelah pihak itu. Maria Doeni mengatakan kalau pemutusan kontrak kerjasama memang harus kami lakukan demi untuk mengantisipasi akan kerugian negara.

Berita terkait: Kontroversi Pemutusan Kontrak Kerjasama BPPW Sumbar Diduga Sepihak, Bentuk Ketidakadilan Yang Dirasakan Rekanan

"Pemutusan kontrak kami lakukan bukan sebelah pihak. Tetapi dasarnya kami menilai ketidak mampuan rekanan untuk melanjutkan pekerjaan tersebut," ujar Maria Doeni Isac pada Sabtu (8/6/2024) via telepon 0813-4045-4xxx.

Kepala BPPW Sumbar Maria Isac menjelaskan, dasar pemutusan kontrak sudah sesuai dengan syarat-syarat khusus kontrak.

Dimana progres pekerjaan sudah mengalami deviasi dan sudah dilakukan rapat-rapat show cause meeting I, II , III  sesuai dengan tahapan kontrak kritis, imbuhnya.

Dan setiap rapat pembuktian keberhasilan pekerjaan (SCM) yang dilakukan oleh penyedia jasa, kata Maria, itu dihadiri pihak -pihak berkompeten.

"Dihari oleh direktur penyedia jasa, Konsultan MK, tim Direktorat prasarana Strategis, pihak Universitas Andalas, Tim pendampingan kegiatan dari Kejati Sumbar, kasatker, PPK , dan Kabalai,"papar putri asli Gorontalo itu.

Karena tidak tercapai dilakukan pasal-pasal kontrak kritis, dan tidak tercapai juga akhirnya BPPW Sumbar melakukan pemutusan kontrak kerjasama, tegas Kabalai itu.

Kemudian, lanjut Maria isac, tindak lanjut pemutusan kontrak ini juga sudah dilakukan. Dan PPK mengeluarkan surat Black List untuk penyedia jasa tersebut dan sudah dilakukan Audit oleh BPKP.

Tahapan proses pemutusan kontrak ini juga sudah diterima oleh penyedia jasa, berdasarkan notulensi rapat SCM dan sudah dilakukan klaim jaminan pelaksanaan sesuai Rekomendasi Audit BPKP,  tandasnya.

Untuk kelanjutan pembangunan gedung itu pada tahun ini insyaallah akan kembali dilaksanakan. Dan kita sudah dapat rekanan baru, pungkasnya.

Hingga berita lanjutan ini ditayangkan, media masih dalam upaya mengumpulkan data-data dan konfirmasi pihak terkait lainnya.(cr)


MR.com,Padang| Komisi Yudisial (KY) Penghubung Sumatera Barat (Sumbar) sedang menelusuri kasus seorang oknum hakim di Pengadilan Negeri Padang berinisial B yang diduga mengancam dua aktivis perempuan.

"Memang benar ada laporan yang masuk ke kami berkaitan dengan pengancaman terhadap aktivis Lembaga Bantuan Hukum Padang," kata Koordinator Penghubung KY Provinsi Sumbar Feri Ardila di Padang, Jumat (7/6/2024).

Laporan tersebut terregistrasi dan dilaporkan langsung oleh dua aktivis LBH Padang berinisial D dan A ke KY Penghubung Sumbar pada Rabu (5/6/2024) dan saat ini masih dalam proses pendalaman.

Feri membenarkan hakim terlapor tersebut sebelumnya juga telah dilaporkan mengenai dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim khususnya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017.

"Jadi, hakim inisial B ini dua kali dilaporkan ke Komisi Yudisial," ujarnya. Setelah menerima laporan dugaan pengancaman oleh oknum hakim tersebut, Feri langsung berkoordinasi dengan KY Pusat untuk segera ditindaklanjuti termasuk langkah-langkah berikutnya.

Di saat bersamaan KY Penghubung Provinsi Sumbar sedang melengkapi kelengkapan lain seperti bukti-bukti pendukung yang menguatkan bahwa hakim B diduga mengancam dua aktivis perempuan tersebut.

Ia membenarkan dugaan pengancaman tersebut terjadi saat oknum hakim B sedang tidak menjalankan tugas atau tidak menggunakan kelengkapan atribut seorang hakim.

Kendati demikian, Feri menegaskan kode etik dan pedoman perilaku hakim mengikat setiap hakim baik di dalam maupun di luar persidangan. 

Artinya, meskipun hakim B sedang tidak bertugas perilakunya harus tetap mengacu pada kode etik yang diatur undang-undang.

Terpisah, LBH Padang melalui akun resmi media sosialnya membenarkan terjadi pengancaman terhadap dua pemberi bantuan hukum dari instansi tersebut. 

Dugaan pengancaman terjadi saat dua aktivis perempuan sedang menunggu antrean sidang.

Sembari menunggu, seorang hakim tanpa toga datang menghampiri dari belakang ruang sidang dan mengeluarkan kata-kata kasar serta diduga mengancam dua pemberi bantuan hukum LBH Padang sambil menyodorkan telepon genggam lalu memfoto tanpa izin.

Media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya, sampai berita ini ditayangkan.(cr/ss)


MR.com, Jakarta| Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyoroti penyimpangan belanja perjalanan dinas Rp39,26 miliar di 46 Kementerian/Lembaga (K/L) pada 2023. Laporan itu tercantum dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) Semester II-2023.

Rinciannya meliputi, belum adanya pertanggungjawaban anggaran sejumlah  Rp14,75 miliar, perjalanan dinas fiktif Rp9,3 juta, perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan Rp19,64 miliar, dan penyimpangan perjalanan dinas lainnya Rp4,84 miliar.

“Penyimpangan belanja perjalanan dinas sebesar Rp39.26 miliar pada 46 K/L,” tulis BPK dalam laporan itu.

BPK menyebut terdapat beberapa K/L yang belum menyerahkan bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas senilai Rp14,75 miliar. Pertama, Badan Pangan Nasional (Bapanas) Rp5 miliar, BPK menyebut penggunaan daftar pengeluaran riil sebagai pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas dalam negeri yang diberikan Bapanas tidak dapat diyakini kebenarannya.

Kedua, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebesar Rp211 juta. BPK mengungkap terdapat pengadaan tiket transportasi dan penginapan melalui unit kerja pengadaan yang tidak didukung bukti yang memadai dan bukti yang sesuai ketentuan.

Ketiga, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) sebesar Rp7 miliar. BPK mencatat terdapat pembayaran biaya transportasi kepada kegiatan sosilisasi yang tidak dapat diyakini kejadiannya.

Sementara itu, untuk belanja perjalanan dinas fiktif, BPK mencatat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melakukan perjalanan dinas fiktif sejumlah Rp9,3 juta.

BPK merinci, Kemendagri diduga melakukan perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan senilai Rp2,4 juta. Sedangkan BRIN, diduga melakukan pembayaran atas akomodasi yang fiktif.

Selanjutnya, terdapat belanja perjalanan dinas yang tidak sesuai ketentuan atau kelebihan pembayaran senilai Rp19 miliar, yang terjadi pada. Pertama, Komisi Pemilihan Umum (KPU) senilai Rp10 miliar yang merupakan sisa kelebihan pembayaran perjalanan dinas yang belum dikembalikan ke kas negara.

Selanjutnya BPK mencatat bahwa BRIN melakukan belanja perjalanan dinas pada satuan kerja yang tidak akuntabel dan tidak dapat diyakini kewajarannya senilai Rp1,5 miliar.

Terakhir, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melakukan perjalanan dinas yang melebihi kelas yang diperkenankan untuk jabatan terkait, hingga bukti akomodasi dan transportasi yang dipertanggungjawabkan lebih besar dibandingkan bukti pengeluarannya.

Tak hanya itu, BPK juga mencatat terdapat penyimpangan perjalanan dinas lainnya sebesar Rp4,83 miliar yang terjadi pada. Pertama, Kementerian Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar Rp1,4 miliar yang merupakan perjalanan dinas yang tidak seharusnya, serta pertanggungjawaban tanpa didukung bukti pengeluaran.

Kedua, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) senilai RP791 juta yang BPK catat melakukan kegiatan perjalanan dinas tanpa bukti pengeluaran yang sah, dan terdapat pemborosan biaya perjalanan dinas berupa biaya tambahan akibat kesalahan pegawai dalam pemesanan tiket.

Keempat, Kementerian Pertanian sebesar Rp571 juta. Penyimpangan yang dilakukan yakni menggunakan daftar pengeluaran riil sebagai bukti perjalanan dinas, BPK menegaskan bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.(Nisus)

(Sumber laporan BPK RI)


MR.com, Padang| Sebanyak tujuh dari delapan tersangka dugaan kasus korupsi yang terjadi di Dinas Pendidikan (Disdik) Sumbar resmi ditahan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) provinsi setempat.

Kabiro ikut ditahan bersama enam dari tujuh tersangka lainnya usai diperiksa oleh penyidik Kejati Sumbar.

Salah satu yang ikut ditahan dalam kasus tersebut yakni Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Karo Pem Otda) Sumbar, DRS.

Ia ikut ditahan bersama enam dari tujuh tersangka lainnya usai diperiksa oleh penyidik Kejati Sumbar pada Kamis (6/6/2024) sore. Tujuh tersangka itu terlihat menggunakan rompi merah muda dengan kondisi tangan diborgol.

“Kami dari penyidik kejaksaan telah memeriksa seluruh tersangka yang hadir hari ini sebanyak tujuh orang. Dari yang dipanggil itu sebanyak delapan orang, yang tidak hadir inisial BA, selaku Direktur CV Sikabaluan. 

Ini sudah panggilan kedua, kami sudah dia dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) kami akan tangkap di manapun dia berada,” kata Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sumbar, Hadiman kepada awak media.

“Mereka sudah ditetapkan tersangka sejak minggu kemarin, dan per hari ini kami tahan di Rutan Kelas IIB Anak Air  Padang dan Lapas Perempuan  Padang (untuk tersangka E) selama 20 hari ke depan,” sambungnya.

Salah satu pelaku berinisial S yang merupakan rekanan dari CV Inovasi Global telah mengembalikan uang yang diduga hasil korupsi senilai Rp 60 juta dari total Rp 69 juta yang harus dikembalikan.

“Uang itu sudah kami sita, sisanya dalam waktu dekat akan dikembalikan lagi, dia hanya terima dua persen dari nilai kontrak Rp 4 miliar. Kami sangat mengapresiasi tersangka yang mengembalikan hasil kerugian negara yang dihitung auditor kepada kami dan ini dijadikan alat bukti (dalam persidangan),” katanya.

Kejati Sumbar telah menetapkan delapan tersangka kasus dugaan korupsi yang terjadi di Disdik provinsi tersebut.

Dari total pelaku, sebanyak empat orang diketahui berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di lingkup Pemprov Sumbar.

Sisanya merupakan rekanan atau pihak ketiga (vendor) yang bekerjasama dengan Disdik dalam sejumlah proyek yang digarap.

Penetapan tersangka dalam perkara tersebut, katanya, dilakukan setelah tim Penyidik Kejati Sumbar mengantongi dua alat bukti yang sah dalam perkara.

Para tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-undang 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Juncto pasal 18 Juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, pungkasnya.

Media masih upaya konfirmasi pihak terkait sampai berita ini ditayangkan.(cr)


MR.com, Padang| Pekerjaan taman dan parkiran yang ada dilingkungan kantor DRPD Sumbar akhirnya menuai sorotan tajam publik. Disebut- sebut proyek yang dibiayai dengan uang rakyat sebesar Rp 5,6 miliar itu terindikasi sarat korupsi.

Keterangan kontroversial yang disampaikan Fikky Al Furqan Zaki sebagai Konsultan Supervisi dari PT. Multi Guna Engineering Konsultan beberapa waktu lalu menjadi salah satu runutan kalau proyek yang ada dibawah kewenangan Sekwan DRPD Sumbar tersebut dijadikan sebagai ladang korupsi bagi sekelompok oknum nakal yang terlibat didalamnya.

Demikian seorang praktisi hukum dan Aktivis Antikorupsi Sumatera Barat Romi Yufendra,SH mengatakan menanggapi persoalan yang terjadi pada proyek tersebut pada Rabu(5/6/2024) di Padang.

Ada indikasi telah terjadi korupsi secara kolektif pada pelaksanaan proyek yang ada di lingkungan gedung wakil rakyat tersebut, ujarnya.

Berita terkait: Sekwan, PPK, PPTK dan Kontraktor PT.SBR Sulit Dihubungi, Ada Apa Dibalik Kejanggalan Proyek DPRD Sumbar?

Romi Yufendra,SH. Ketua LSM Bapermen, Praktisi hukum dan Aktivis Antikorupsi Sumatera Barat 

"Proyek taman dan parkiran kantor DPRD Sumbar diduga kuat telah dijadikan ladang korupsi bagi sekelompok oknum nakal yang duduk didalam gedung dewan tersebut," tegas Romi.

Dari awal pekerjaan dugaan ini sudah mulai tercium, karena kontraktor pelaksana PT.Sena Bangun Rega (SBR) disinyalir sengaja tidak memakai plang proyek dengan tujuan agar proyek itu tidak menjadi sorotan publik, ungkap Romi Yufendra.

"Konsultan Supervisi PT.Multi Guna Engineering Konsultan dan PPTK, dan PPK bahkan KPA, mereka semua seakan sepakat untuk melakukan hal yang melabrak aturan tersebut," ujarnya.

Dijelaskan Romi, walaupun plang proyek sudah kembali dipasang, mustinya pihak rekanan yang diawasi Konsultan Supervisi seharusnya memasang papan informasi (Plang Proyek) itu dari awal pekerjaan dimulai, sebab itu merupakan salah satu pekerjaan persiapan pada proyek negara.

Memasang papan informasi (plang proyek) dilokasi proyek merupakan salah satu bentuk Keterbukaan Informasi Publik(KIP) didalam penyelenggaraan pembangunan oleh pemerintah, terang Romi.

Namun keterangan Fikky sebagai konsultan supervisi waktu ditanyai media, yang mengatakan"plang proyek sengaja tidak dipasang takut mengganggu parkir kendaraan anggota dewan", hal ini yang awal timbulnya kecurigaan masyarakat, ujarnya.

"Bahkan Fikky pun berani mengakui kalau hal itu turut didukung Hidayat sebagai PPTK, dan Udli selaku PPK kegiatan," imbuhnya.

Banyak kejanggalan yang ditemukan pada pelaksanaan proyek ini. Seperti, para pekerja seakan sengaja tidak difasilitasi dengan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap saat bekerja.

"Pekerjaan yang diduga kuat tidak mengacu pada speks teknis. Karena paving blok yang lama tidak dibongkar, tetapi ditempel dengan paving blok yang baru," cecar Romi.

Raflis,SH.MM., Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Sumbar 

Romi menuturkan sikap tidak kooperatif dan terkesan mengelak yang ditunjukkan pihak terkait seperti, Raflis (Sekwan), Hidayat (PPTK), Udli (PPK) serta Yulfan Hidayat selaku kontraktor pelaksana mencerminkan proyek ini berjalan hanya untuk kepentingan kelompok saja, ungkapnya.

Karena ada kesan mereka seakan melindungi satu sama lain dengan tujuan memutus mata rantai agar informasi menyangkut bobrok proyek itu terhenti dan publik tidak mengetahui, ulasnya.

Sebesar 5,6 miliar uang negara dihabiskan untuk pekerjaan pemeliharaan taman dan parkiran gedung DPRD Sumbar, menurutnya, sangat tidak manusiawi disaat banyaknya kondisi ekonomi masyarakat sangat sulit. 

"Bahkan mereka menggunakan uang sebesar itu disaat ada masyarakat yang tidak bisa makan karena kemiskinan mereka," tutur Romi.

Apalagi pekerjaan yang dilakukan PT. SBR terindikasi tidak tunduk kepada undang-undang dan tidak mengacu pada speks teknis, menjadi kecurigaan publik semakin menguat ada keterlibatan oknum anggota dewan, diduga kuat ada korupsi secara kolektif telah terjadi di proyek tersebut, imbuhnya.

Romi memaparkan, sementara amanat Undang-undang yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi dinegara ini adalah UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Tipikor”).

"Orang yang membantu pelaku tindak pidana korupsi dikenakan ancaman pidana yang sama dengan yang dikenakan kepada pelaku korupsi (lihat Pasal 15 UU Tipikor). Ketentuan ini juga berlaku untuk setiap orang yang berada di luar wilayah Indonesia yang membantu pelaku tindak pidana korupsi (Pasal 16 UU Tipikor)," terang Romi.

Kemudian, lanjut Romi, mengenai ancaman pidana untuk orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi, kita perlu perlu merujuk pada ketentuan umum hukum pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”). 

Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) KUHP, orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana, dipidana sebagai pelaku tindak pidana. Jadi, berdasarkan Pasal 55 ayat (1) KUHP orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi juga dipidana dengan ancaman pidana yang sama dengan pelaku tindak pidana korupsi, tandasnya.

Korupsi merupakan perbuatan melawan hukum yang luar biasa (Extra Ordinary Crime), pengusutannya tidak ada batas waktu, karena termasuk kriminal khusus, ulasnya lagi.

Kita berharap kepada pihak BPKP, BPK RI, dan penegak hukum agar benar-benar melakukan tugas mereka dengan semangat dan penuh rasa tanggung jawab, agar oknum-oknum nakal yang mencuri uang rakyat dinegara ini bisa mendapatkan ganjaran yang setimpal, pungkasnya.

Sampai lanjutan berita ini ditayangkan, media masih melakukan upaya konfirmasi kepada Sekwan Raflis, PPTK  Hidayat, Kontraktor Pelaksana Yulfan Hidayat serta pihak-pihak terkait lainnya.(tim)


MR.com, Padang| Automatic Teller Machine (ATM) adalah layanan Bank untuk melakukan berbagai transaksi seperti tarik tunai, cek saldo, transfer dana, serta beragam transaksi keuangan lainnya yang terhubung dengan seluruh Bank di Indonesia.

Apa jadinya kalau mesin ATM tersebut rusak atau tidak bisa melakukan transaksi di seluruh mesin ATM yang tersebar?. Itulah yang diduga terjadi saat ini pada mesin ATM milik Bank Nagari yang ada di Kota Padang.

Terlihat puluhan nasabah terpaksa menunggu untuk melakukan berbagai transaksi di ATM milik Bank Nagari diantaranya cabang Siteba rusak, mesin ATM di lingkungan gedung DPRD Sumbar mati dan di SJS Lapai, ATM tidak bisa melakukan transaksi.

Seluruh mesin ATM milik Bank Nagari yang tersebar di Padang diduga mengalami kerusakan jaringan.

Saat dikonfirmasi kepada Affino, Humas Bank Nagari cabang utama membenarkan hal itu.

"Terimakasih atas informasinya, benar saat ini mesin ATM milik Bank Nagari memang mengalami kerusakan jaringan dan belum bisa digunakan," terang Affino pada Rabu(5/6/2024) via telepon 0813-7400-9xxx.

Saat ini tim teknis dari Bank Nagari sedang melakukan perbaikan. Namun saat ditanya berapa jam waktu perbaikan dibutuhkan terhadap jaringan yang rusak, Affino tidak bisa menjelaskan.

Hingga berita ditayangkan media masih melakukan upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.(cr)


MR.com, Padang| Setelah sekian kali di publikasikan terkait dugaan proyek siluman yang ada dilingkungan DRPD Sumbar, akhirnya plang proyek tersebut dipajang juga. 

Plang proyek sebagai media informasi publik itu dipajang dengan cara di ikat dengan tali dan disematkan diantara pepohonan yang ada di parkiran gedung DRPD Sumbar tersebut.

Dengan adanya plang proyek itu publik menjadi tahu berapa nilai anggaran proyek sesungguhnya. Nilai anggaran yang awalnya disebutkan oleh Konsultan Supervisi Fikky sebesar Rp 5,5 miliar, ternyata nilai yang sebenarnya Rp 5.652.000.000,- sumber dana APBN TA 2024.

Berita terkait: Menyoal Proyek "Siluman" 5,5 miliar DPRD Sumbar, Ketua Supardi Sebut Belum Tahu, Udli PPK : Coba Saya Tanya PPTK Mungkin Plang Proyek Masih Disimpan

Berbeda dengan apa yang disampaikan Konsultan Supervisi. Kemudian posisi plang proyek yang katanya mengganggu parkiran anggota dewan ternyata juga tidak. 

Buktinya, terpantau media pada Senin(3/6/2024) sore dilokasi tidak ada mobil mewah milik anggota dewan dan pejabat daerah yang terganggu tempat parkir kendaraan mereka.

Diparkiran terpantau media,  kendaraan milik anggota dewan dan pejabat daerah yang sedang mengikuti sidang paripurna itu berjejer rapi. 

Sementara pengakuan Fikky sebelumnya kenapa plang proyek tidak dipasang, "karena khawatir akan mengganggu parkir kendaraan para wakil rakyat yang duduk di gedung itu,"ucap Fikky.

Pekerjaan taman dan parkiran dimulai menurut pengakuan Fikky lagi pada kontrak kerjasama tepatnya dikerjakan tanggal 29 Februari 2024, dengan masa pelaksanaan selama 120 hari kalender. 

Tetapi informasi yang ada didalam plang nya, sesuai dengan penerbitan Surat Perintah Memulai Pekerjaan (SPMK), proyek baru dikerjakan pada tanggal 22 Maret 2024 dengan waktu pelaksanaan 105 hari kalender.

Selain itu, dilokasi pekerjaan masih terlihat para pekerja dalam melakukan pekerjaannya tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD). Serta tumpukan material bekas yang diduga akan dipakai kembali sebagai tanah timbunan. Dan gundukkan tanah timbunan yang dicurigai keabsahan izin-izin pengambilannya(quarry).

Kemudian sejak awal sebelum berita ditayangkan media terus berupaya mencari seorang yang bernama Yulfan Hidayat. Dia diketahui sebagai kontraktor pelaksana dari PT. Sena Bangun Rega (SBR). 

Waktu dilokasi pertama kalinya, media sudah mencari keberadaan Yulfan Hidayat dan menanyakannya kepada Fikky (Konsultan Supervisi).  Namun, Fikky mengatakan Yulfan Hidayat sedang diluar, sehingga media tidak bisa melakukan wawancara.

Tidak sampai disitu, media juga terus mencari-cari keberadaan PPTK pada proyek tersebut yang diketahui bernama Hidayat.  Sulitnya menggali informasi terkait PPTK itu dirasakan kembali dirasakan media ini. Hidayat pun tidak dapat ditemui dilokasi pekerjaan, dan saat media meminta nomor ponsel Hidayat kepada Fikky.

Fikky mengelak tidak mau memberikan nomor ponsel PPTK tersebut."saya tanyakan dulu kepada bapak Hidayat," demikian Fikky mengatakan kepada media.

Bukan hanya itu, Raflis selaku Sekwan dan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada proyek itupun sampai saat ini sulit ditemui dan dihubungi guna konfirmasi terkait proyek yang ada dibawah pengelolaan sekwan DPRD Sumbar ini.

Menyangkut kejanggalan itu semua, media kembali menghubungi Udli selaku PPK kegiatan via telepon 0812-6633-xxx untuk bertemu guna konfirmasi. Namun meskipun nomor yang dihubungi menandakan aktif, tetapi Udli terkesan "mengelak" atau tidak mau menjawab panggilan media.

Ada apa dibalik kejanggalan yang terjadi pada proyek negara yang dikelola Sekwan DRPD Sumbar itu. Mengapa pihak-pihak terkait sulit dicari dan dihubungi?.

Sampai berita lanjutan ini ditayangkan, media masih terus berupaya mengumpulkan data-data dan berusaha mencari pihak terkait untuk konfirmasi.(tim)

Mitra

{picture#http://2.bp.blogspot.com/-XccjilccW3o/WvaXDidXfzI/AAAAAAAABh4/uSZS7TnCbfc4FwXpWuQb2n8Fgh6BY9x7ACK4BGAYYCw/s1600/logo3.png} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

Powered by Blogger.