MR.com, Pasbar| Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mengadakan kegiatan rembuk stunting yang merupakan aksi ke-3 dari delapan aksi konvergensi stunting, pada Kamis (29/2) di Aula Kantor Bupati setempat.

Rembuk stunting merupakan langkah penting yang harus dilakukan pemeritah daerah untuk memastikan pelaksanaan rencana kegiatan intervensi pencegahan dan penurunan stunting secara terintegrasi antara OPD penanggung jawab layanan dengan sektor atau lembaga non-pemerintah dan masyarakat, serta untuk memperkuat komitmen pimpinan daerah terhadap upaya percepatan penurunan stunting.

Wakil Bupati Pasaman Barat melalui Asisten Administrasi, Raf’an menegaskan bahwa pekerjaan penurunan stunting ada dua aspek utama yang perlu menjadi perhatian, yaitu mengkonvergensikan seluruh program kegiatan serta mengubah perilaku masyarakat.

Ia mengatakan, poin yang perlu menjadi perhatian yaitu pertama isu percepatan penurunan stunting yang merupakan isu lintas sektor yang memerlukan kerja kolaboratif cerdas dalam menyelesaikannya.

Kedua setiap pihak pemerintah, akademisi, media, masyarakat dan badan usaha, harus mengambil peran terhadap target pencapaian isu nasional.

Ketiga penajaman keteririsan isu, merupakan sesuatu yang harus dilakukan, sehingga mampu menyelesaikan berbagai isu permasalahan dengan program kegiatan yang terbatas.

Keempat keterpaduan dan keterbukaan data, merupakan suatu keharusan untuk secara bersama-sama menyasar sasaran prioritas secara konvergen.

“Kelima terhadap pelaku usaha, baik PKS maupun perkebunan kelapa sawit di Pasaman Barat harus secara bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk mengarahkan sebagian dana kewajibannya atau CSR kepada sasaran yang paling super prioritas untuk mendapatkannya.

Selanjutnya teristimewa kementerian atau lembaga di Pusat (Setwapres, Bina Bangda Kemendagri, BKKBN, dan K/L pemilik program lainnya).

Pihak Tanoto Foundation dan Yayasan Cipta beserta partner kerja selama ini yang telah membantu, terima kasih yang tak terhingga dan berharap kegiatan ke depan dapat lebih kita tingkatkan,” jelasnya.

Di kesempatan yang sama Ketua DPRD, Erianto menyampaikan bahwa lembaga DPRD telah mengalokasi kegiatan penanganan stunting dan kemiskinan melalui kegiatan pokok-pokok pikiran, dan mengawal program pemerintah agar tepat sasaran.**

Hal itu di katakan tim BSPN PDI Perjuangan Hasanudin Lubis ketika konfrensi Pers di depan halaman kantor camat Pasaman, Rabu (28/02)

“Kami menduga ada dugaan penggelembungan suara, sehingga akan merugikan perolehan suara caleg kami,” ucapnya

Lebih lanjut ia menerang kan berdasarkan data C1 salinan yang mereka pegang oleh saksi di beberapa TPS berbeda dengan yang di upload aplikasi sirekap maupun C1 pleno.

Kemudian ia mengatakan perbedaan antara C1 yang dipegang oleh saksi partai dengan apa yang ditampilkan pada saat direkapitulasi berbeda atau yang ada di aplikasi sirekap

“Hal ini menimbulkan kecurigaan dari peserta pemilu karena di beberapa TPS dinilai merugikan salah satu peserta pemilu yang merupakan calon anggota legislatif DPRD provinsi Sumatera Barat Dapil Sumbar 4”, terangnya.

Disingung dengan upaya yang dilakukan dengan dugaan ada pengelembungan ia menjawab.

Sudah beberapa kali disampaikan pada saat rekapitulasi sehingga tim BSPN bersama partai akan melakukan pengawalan ketat dari proses rekapitulasi hingga pleno di PPK kecamatan.

“ini secara umum rekapitulasi di kecamatan Pasaman juga terbilang sangat lamban karena merupakan kecamatan yang terakhir dari total 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Pasaman Barat”, ucapnya.

Ia melanjutkan Jika hasil rekapitulasi tidak sesuai tim BSPN akan mempertanyakan hal tersebut kepada penyelenggara di tingkat PPK dan meminta untuk melakukan penghitungan ulang atau membuka kotak guna memastikan dugaan adanya upaya ataupun pelanggaran dilakukan di tingkat PPS ataupun KPPS.

Hasanudin menambahkan, jika penyelenggara atau PPK tidak menyikapi keluhan tersebut maka DP PSBN akan melaporkan temuan tersebut kepada pengawas Pemilu atau Bawaslu Pasaman Barat.

Karena dinilai menciderai perhelatan pesta demokrasi di Pasaman Barat dan juga dinilai menjadi sebuah pelanggaran Pemilu karena adanya kelalaian atau upaya untuk penggelembungan.

Meski demikian Hasan belum menyebutkan TPS berapa atau di daerah mana yang diduga terjadi penggelembungan

Karena saat sekarang saksi dari partai masih menunggu penetapan atau pleno di tingkat kecamatan Pasaman oleh boleh jajaran PPK. Bahkan para saksi dari partai politik juga sudah menunggu Sejak pagi.

“Saya menghimbau mari kita kawal proses rekapitulasi ini sampai selesai nantinya sidang pleno hasil di KPU Pasbar” tutup Hasan.

Sampai berita ini di tayangkan sidang pleno PPK Kecamatan Pasaman belum di mulai.(Ddr)

Lalu siapakah calon anggota legislatif atau caleg yang melenggang mulus ke gedung DPRD Pasaman Barat untuk Daerah Pemilihan (Dapil) III.

Media ini merangkumnya dari berbagai sumber, termasuk rekap data dari blangko C1 yang dimiliki sejumlah saksi partai di TPS-TPS.

Untuk Dapil III (Kecamatan Gunung Tuleh, Kecamatan Sungai Aur, Kecamatan Lembah Melintang ) memperebutkan 10 (sepuluh) kursi di DPRD.

Ada 7 (Tujuh) Caleg pendatang baru yang di prediksi akan mendapat tiket duduk di kursi DPRD Pasaman Barat Yaitu Sulaiman purn Polisi (PKS), Marwazi (Gerindra) dan Adri (PDI Perjuangan), Netra Eka Wati (PKB), Ayatullah (Nasdem), Padri (PKS), Denika Saputra (PPP).

Ketujuh caleg di Dapil III ini merupakan wajah baru yang diprediksi akan menduduki parlemen di DPRD Kabupaten Pasaman Barat.

Sedangkan wajah lama seperti Insan Sabri (PAN), Erefriwan (Golkar), Juniwar (Demokrat) di prediksi akan tetap.

Seperti diketahui untuk Dapil III ada sebanyak 10 nama caleg di predikasi bakal melenggang mulus ke gedung DPRD Pasbar, Siapa saja mereka, berikut prediksi nama-nama lengkapnya :

1. Sulaiman (2553), PKS = Suara Partai (9991)

2. Marwazi (2209) Gerindra = Suara Partai (9617)

3. Insan Sabri (3728) PAN = Suara Partai (8468)

4. Erefriwan (2638) Golkar = Suara Partai (7581)

5. Adri (2216) PDI Perjuangan = Suara Partai (4895)

6. Netra Eka Wati (1895) PKB = Suara Partai (4062)

7. Ayatullah (1656) Nasdem = Suara Partai (4013)

8. Padri (2349) PKS = Suara Partai di bagi 3 (3330)

9. Denika Saputra (1652) PPP = Suara Partai (3296)

10. Juniwar (1910) Demokrat = Suara Partai (3230)

10 Nama-nama yang di prediksi memperoleh kursi DPRD dapil III Pasbar tetap menunggu pengumuman resmi yang sah dari KPU, untuk menjadi anggota DPRD Pasbar periode 2024-2029.**

Masudi melalui bidang Komunikasi Publik (Kompu) yang ada di lingkungan Satker PJN Wil 1 Sumbar tersebut mengatakan, kalau keretakan terjadi pada plat deck yang berfungsi sebagai bekisting.

Berita sebelumnya: Diduga Labrak Aturan dan Spesifikasi Teknis, Mahdiyal: Proyek Jembatan Salibawan Lagi-lagi Rapor Merah Kasatker PJN Wil 1 Sumbar

"Kerusakan berupa retak itu tidak mempengaruhi struktur kekuatan jembatan. Keretakan terjadi bukan pada struktur lantai jembatan, melainkan pada plat deck,"jelas Masudi lewat Kompu pada Jum'at(23/2/2024) via WhatsApp 0821-7073-5xxx.

Terkait material batu yang diduga Ilegal karena tidak memiliki izin, masih lewat Kompunya, Masudi mengatakan material yang dimaksud tidak ilegal karena dipasok dari quarry yang memiliki izin.

Namun sayangnya Masudi tidak serta merta menjelaskan nama  perusahaan yang katanya sudah memiliki izin quarry dimaksud.

Penggunaan material ilegal pada proyek negara yang dikelola Satker PJN Wil 1 Sumbar, sepertinya sudah hal biasa menjadi konsumsi publik. Selain pembangunan jembatan Salibawan, ditahun yang sama hal serupa diduga juga pernah terjadi.

Baca juga : Proyek Penanganan Longsor BPJN Sumbar oleh PT. Pasindo Diduga Tidak Sesuai Speks Teknis dan Labrak Aturan

Proyek bronjong penanganan longsor batas Kota Padang Panjang -Sicincin yang dikerjakan PT.Pasindo Prima Kreasi diduga menggunakan material ilegal 

Penggunaan material batu ilegal diduga juga terjadi pada pekerjaan bronjong penanganan longsor batas Kota Padang Panjang-Sicincin. Bronjong tersebut dikerjakan  PT.Pasindo Prima Kreasi sebesar Rp 2.868.104.500 dan masih dibawah pengawasan PPK 1.1, Satker PJN Wil 1 Sumbar.

Tidak bisa menyebutkan nama perusahaan pemegang izin quarry, tetapi Masudi mampu mengatakan material tersebut tidak ilegal, itu sama juga bohong, kata Mahdiyal Hasan SH pada hari yang sama menanggapi hal itu.

"Seharusnya Masudi saat menjelaskan kalau material itu tidak ilegal disertakan dengan nama perusahaan pemegang izin. Jadi apa yang dikatakannya sesuai dengan kebenaran yang ada,"cecar Mahdiyal.

Dijelaskannya, penggunaan material ilegal, apalagi pada proyek negara sangat bertentangan dengan Undang - Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batu Bara (Minerba).

"Bahkan, berdasarkan UU nomor 4 Tahun 2009 dalam Pasal 161 itu sudah diatur bahwa yang dipidana adalah setiap orang yang menampung atau pembeli, pengangkutan, pengolahan, dan lain lain. Bagi yang melanggar, maka pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar," tegasnya.

Selain itu, lanjut Mahdiyal, untuk masyarakat yang memiliki usaha galian C, harus memiliki izin usaha sesuai dengan UU nomor 4 tahun 2009, tentang Minerba, serta PP nomor 23 tahun 2010 tentang, pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan Minerba, UU nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi.

Apabila ada indikasi suatu proyek negara menggunakan material dari penambangan tidak berizin, maka kontraktornya beserta pihak instansi juga bisa dipidana, tegasnya lagi.

Jika di negara ini hukum masih berlaku bagi semua kalangan, maka sudah sepatutnya Aparat Penegak Hukum untuk melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap terduga pelaku pengguna material ilegal ini, pungkasnya.

Media masih upaya mengumpulkan data-data serta konfirmasi pihak-pihak terkait lain sampai berita ini ditayangkan.(cr/tim)

Namun, saat dilihat lebih dekat lagi dan lebih kebawah infrastruktur jembatan. Kita akan melihat betonnya sudah banyak yang retak, dan ada kayu yang menempel ke dinding beton. Kemudian, material batu yang digunakan untuk pondasi saluran (drainase) dicurigai rekanan(PT.API) menggunakan material setempat yang kuat dugaannya tidak memiliki izin.

Diketahui proyek pergantian jembatan Salibawan merupakan salah satu dari empat (4) pekerjaan jembatan yang dilakukan PT.API. Pembangunan jembatan tersebut telah menghabiskan APBN sebesar Rp 18 miliar lebih.

Dengan kondisi fisik jembatan yang demikian, akhirnya mendapat sorotan tajam dari berbagai kalangan publik. Salah satunya seorang Aktivis Anti Korupsi Sumatera Barat, Mahdiyal Hasan, SH., menilai bahwa ada indikasi pelaksanaan pembangunan jembatan tersebut berjalan tidak sesuai aturan dan spesifikasi.

"Faktanya, masih seumur jagung saja usia jembatan pasca di PHO, kondisi fisik bangunannya sudah banyak yang retak," ujar Mahdiyal Hasan pada Kamis,(22/2/2024) di Padang.

Keretakan fisik jembatan tersebut dapat membuktikan ketidak profesionalan rekanan dan pihak terkait dalam melakukan pekerjaan mereka, lanjutnya lagi.

Advokat muda yang terkenal tegas itu menduga ada indikasi korupsi yang terjadi didalam pelaksanaannya. Tentunya merunut pada hasil akhir dari fisik jembatan yang sudah menuju kehancuran itu, cecar Mahdiyal.

Dugaan KKN menurut Mahdiyal juga terjadi pada pengadaan material batu. Sebab, material batu yang dipakai diduga kuat merupakan material setempat yang disinyalir tidak memiliki izin lengkap atau ilegal, tegas Alumni Fakultas Ilmu Hukum Unand itu.

"Apakah menggunakan material tidak memiliki izin lengkap pada proyek negara, bukan perbuatan melawan hukum..?. Karena menggunakan material ilegal, rekanan maupun pihak satker dapat dijerat dengan UU pertambangan," ulasnya.

Seterusnya Mahdiyal mengatakan, dengan kondisi fisik jembatan yang demikian, kuat dugaan dalam pelaksanaannya ada indikasi kongkalikong antara rekanan dengan pihak instansi dengan tujuan sama-sama saling menguntungkan.,ujarnya lagi.

Pekerjaan yang seperti ini, lagi-lagi menjadi rapor merah Kepala Satker PJN Wil 1, Masudi, serta PPK 1.1 M.Nasir, kata Mahdiyal. Karena, selama mereka menjabat sebagai atasan dan bawahan, proyek yang berada dibawah pengawasan Satker PJN Wil 1 Sumbar kerap menuai gunjingan dan sorotan tajam berbagai pihak dari kalangan masyarakat, tuturnya.

Kalau pekerjaan ini sudah dibayarkan, tentu telah terjadi kerugian terhadap keuangan negara. Dan hal ini sepatutnya bisa menjadi pembuka pintu bagi Aparat Penegak Hukum (APH) dalam mencari kebenarannya, pungkas Mahdiyal.

Pekerjaan jembatan Salibawan berada dibawah pengelolaan PPK 1.1 M. Nasir, Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1(Satker PJN Wil 1 Sumbar) yang dikepalai oleh Masudi.

Parahnya, meskipun media sudah melakukan upaya konfirmasi kepada M.Nasir selaku PPK kegiatan via seluler 0812-7812-xxx dihari yang sama. Namun hingga berita ditayangkan M. Nasir disinyalir belum bisa berikan penjelasannya.

Sampai berita ditayangkan, media masih melakukan pengumpulkan data-data dan upaya konfirmasi kepada pihak terkait lainnya. (cr/tim)

"Penebaran ikan ini kita dilakukan sebagai upaya dalam melestarikan ekosistem sungai atau perairan umum, dengan harapan dapat memberikan nilai ekonomis bagi masyarakat serta dapat meningkatkan kelestarian perairan umum," kata Wabup Risnawanto.

Ia menilai kegiatan itu sangat penting dilakukan untuk pelestarian sungai dan pemanfaatan perairan umum. Wabup Risnawanto juga menjelaskan beberapa program Pemda di bidang perikanan salah satunya adalah bantuan bibit ikan, sebagai upaya meningkatkan perekonomian serta dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

"Kondisi alam sungai kita harus dijaga. Seharusnya dari sungai atau perairan masyarakat mendapatkan nilai ekonomis, semakin lama pertumbuhan penduduk semakin bertambah dan kebutuhan masyarakatpun juga semakin meningkat. Oleh sebab itu, Pemda memberikan bantuan bibit dengan harapan dapat bermanfaat bagi masyarakat baik untuk konsumsi maupun peningkatan ekonomi," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Zulfi Agus menyampaikan bahwa Pemda Pasbar menyerahkan bantuan kepada Kejorongan Batang Gunung berupa 10.000 ekor ikan nila yang ditebarkan di Batang Gunung. Ia menyebutkan bahwa kegiatan tersebut merupakan usulan dari masyarakat Kejorongan Batang Gunung Kecamatan Lembah Melintang.

Ia juga menghimbau masyarakat agar tidak membuang sampah ke sungai dan menangkap ikan dengan cara yang dapat merusak ekosistem perairan seperti menggunakan racun, karena dapat membahayakan ikan-ikan di perairan Batang Gunung.

“Ke depan akan ditetapkan peraturan nagari tentang melindungi perairan umum dan tahun ini juga dapat diusulkan Ranperda terkait pengelolaan perairan umum di seluruh Pasaman Barat dengan harapan seluruh sungai bisa terjaga kelestariannya,” harapnya.

Tokoh masyarakat, Jumalis mengucapkan terima kasih kepada Pemda pasbar yang telah memberikan bantuan bibit ikan. Ia berharap perairan Batang Gunung menjadi lebih bersih dan masyarakatpun bisa menjaga kelestarian sungai.(DDR)

MR.com,Sumbar| Sebagai salah satu srikandi Sumatera Barat (Sumbar), Athari Gauthi Ardi kembali dipercaya sebagai pembawa aspirasi masyarakat Sumbar ke gedung Senayan Jakarta. Politisi cantik dan smart dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini kembali dipercaya, karena terbukti dengan kinerja selama dia duduk di parlemen sebagai anggota DPR RI pada periode lalu.

Pada periode 2024-2029, Athari Gauthi Ardi diyakini akan kembali duduk sebagai anggota DPR RI mewakili Sumbar. Setelah perolehan suaranya paling tinggi diantara Caleg-caleg yang satu partai dengannya.

Dilansir dari laman resmi KPU https://pemilu2024.kpu.go.id/. Saat ini Athari perolehan suara mencapai  47.019, (versi 20 Feb 2024, 14.00.00 progres 61,34%). Dan jumlah total perolehan suara sah partai politik dan calon yakni sebesar 102.270 suara.

Dengan jumlah perolehan suara sementara itu, politisi berparas cantik ini dipastikan dengan izin Allah dapat melanjutkan visi-misinya dalam membawa masyarakat Sumatera Barat menuju kesejahteraan.

Tentunya, kabar kembalinya Athari Gauthi Ardi ke Senayan ini disambut baik oleh seluruh masyarakat Sumbar. Setelah apa yang sudah dipersembahkan Athari untuk masyarakat Sumbar sesuai tupoksinya sebagai wakil rakyat.

Melalui akun instagramnya, (@atharigauthiardi), Athari mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berjuang, terimakasih kepada tim, relawan serta simpatisan, dan khususnya terimakasih kepada masyarakat yang telah memilih PAN, tulis Athari.

Semoga politisi cantik dari Partai PAN ini kembali membawa kebahagiaan bagi seluruh masyarakat, khususnya Sumatera Barat..amiin.(cr)

Wabup Risnawanto menjelaskan bahwa pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten di kecamatan  merupakan forum strategis dan sangat penting sebagai bahan pembahasan dalam forum perangkat daerah dan Musrenbang RKPD serta sebagai masukan dalam rancangan RKPD tahun 2025.

"Tujuan Musrenbang RKPD ini adalah sebagai penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan kegiatan prioritas pemerintah nagari yang diintegrasikan dengan pembangunan daerah di kecamatan. Pemerintah daerah bersama OPD dan instansi lainnya dalam hal ini bekerja secara maksimal untuk masyarakat Pasbar," jelas Risnawanto.

Ia menekan bahwa pembangunan tidak hanya pembangunan fisik saja, namun pembangunan non fisik juga tidak kalah penting seperti di bidang pendidikan, kesehatan, SDM dan lainnya.

"Kenapa Bidang Kesehatan menjadi skala prioritas kita, karena masih banyak masyarakat Pasbar yang perekonomiannya rendah. Pemda sudah menganggarkan 97,3 % biaya BPJS Kesehatan, namun pemanfaatannya hanya 60 % yang digunakan, sehingga saya menghimbau kepada masyarakat menggunakan BPJS kesehatan untuk memanfaatkannya karena sistem pembayarannya tetap 100 %," jelasnya.

Sedangkan untuk pendidikan lanjutnya, Pasbar memiliki program Pasbar Cerdas dengan tujuan agar masyarakat Pasbar dapat bersaingan dengan kabupaten/kota lain demi mencerdaskan anak bangsa. Karena berdasarkan data penerimaan CPNS yang bersaing secara nasional data yang diperoleh hanya 10-15 % putra putri Pasbar yang dapat bersaing, sehingga upaya dalam hal tersebut mengajak masyarakat untuk bersungguh-sungguh dalam menajalani proses pembelajaran di tingkat pendidikan.

“Ini salah satu faktor penyebab terjadinya pengangguran, karena tingkat pendidikan kita yang masih rendah, sehingga apabila dilakukan uji kompetensi di bidang pendidikan didominasi oleh luar kabupaten kita," katanya.

Di akhir sambuatnnya Wabup Risnawanto menegaskan masih banyak bidang-bidang lain yang akan diprioritaskan. Ia berharap semua bekerjasama, bersinergi dalam pembahasan kebutuhan tersebut agar peningkatkan kualitas di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan bidang lainnya dapat teratasi dan Pasbar tidak tertinggal dengan kabupaten/kota lain di bidang apapun. 

Sementara itu, Kabid PPEP Bappelitbangda, Sasmita Siregar memaparkan bahwa masih banyak permasalahan pembangunan yang harus dituntaskan di Pasaman Barat diantaranya, pertumbuhan ekonomi, masih tingginya angka kemiskinan, tingkat pengangguran, indeks pembangunan manusia, rendahnya koneksi antar wilayah, belum optimalnya tata kelola pemerintah baik dan lainnya. 

Ia juga menjelaskan bahwa pembangunan prioritas yang harus diupayakan yaitu peningkatan kualitas SDM peningkatan nilai tambah petani, perluasan kesempatan kerja, penanggulangan kerja, penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan konektivitas wilayah, Peningkatan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik, peningkatan keamana dan ketertiban.

Selain itu, dalam laporan Camat Sungai Aur Armaizon, menyampaikan bahwa hasil Musrenbang yang dibahas nanti merupakan hasil dari Musna dari 7 Nagari terkait dengan kebutuhan masing-masing nagari yang ada.(DDR)

Dalam sambutannya, Bupati Hamsuardi mengucapkan terima kasih dan rasa bangganya kepada MTsN 4 Pasaman Barat yang telah melaksanakan wisuda Tahfidz Alquran Angkatan ke-III pada hari itu. Sesuai visi misi Pemerintah Daerah sebagai upaya menjadikan masyarakatnya beriman, yakni dengan menanamkan kebiasaan membaca dan menghafal Alquran. 

"Bukan hanya untuk dunia saja, namun sebagai bekal kelak membantu kita di akhirat. Sebab orang yang menghafal Alquran adalah orang yang cerdas dan memiliki hati yang suci. Mari terus pupuk semangat dalam membaca dan menghafalkan Alquran. Saat ini adalah wisuda kali ke tiga, kita sangat bangga dan semoga perjuangan ini dapat dilanjutkan masa ke masa. Pemerintah daerah akan terus berupaya menyelamatkan generasi penerus agar tidak terjerumus pada hal-hal yang dilarang agama, " ucapnya. 

Bupati Hamsuardi juga meminta dukungan semua pihak agar program itu berjalan sesuai harapan. Kepada orang tua ia meminta agar senantiasa mendukung anak-anak menjadi penghafal Alquran, memberi kesempatan dan memfasilitasi anak agar semangat dalam membaca dan menghafalkan Alquran. 

"Pada wisuda hari ini telah disebutkan, ada yang telah hafal 1 juz, 2 juz hingga 8 juz, alhamdulillah. Mohon kepada bapak ibu terutama kepada orang tua, dibimbing terus anak-anaknya untuk melanjutkan hafalannya. Insya Allah merekalah kelak yang akan menyelamatkan kita di akhirat," ungkap Bupati Hamsuardi. 

Di samping itu, Ketua Pelaksana Reni Susanti mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bupati Hamsuardi beserta tamu undangan lainnya. Ia menyebutkan bahwa jumlah wisudawan wisudawati angkatan ke-III pada hari itu sebanyak 137 orang. Ke depan ia berharap jumlah wisudawan wisudawati itu dapat meningkat, seiring meningkatnya program unggulan Pemerintah Daerah bidang keagamaan di Pasbar.(DDR)

Ada lima TPS yang ditinjau oleh Forkopimda Pasbar yakni TPS 2 Nagari Jambak Selatan Kecamatan Luhak Nan Duo, TPS 4 Jambak Selatan, TPS 007 Nagari Jambak Selatan, TPS 10 Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo, TPS 06 Ophir Luhak Nan Duo, dan TPS 05 Giri Maju.

Tergabung dalam peninjauan tersebut Bupati Pasbar Hamsuardi, Kapolres Pasbar AKBP Agung Tribawanto, Kajari Pasbar M. Yusuf Putra, Dandim 0305 Pasaman Letkol Inf. Putra, Ketua DPRD Erianto, Sekda Hendra Putra, dan stakeholder terkait lainnya.

Bupati Hamsuardi dalam kesempatan itu mengatakan bahwa dari monitoring yang dilakukan bersama Forkopimda Pasbar terlihat tingginya antusias masyarakat dalam memberikan hak suara.

"Dari monitoring yang kita lakukan antusias masyarakat cukup tinggi. Karena cukup ramai masyarakat mendatangi TPS-TPS untuk memberikan hak suaranya. Sehingga target pemilih memberikan hak suara melebihi 80 persen," katanya.

Terkait dengan hasil suara nanti, Bupati Hamsuardi berharap apapun hasilnya itulah yang terbaik.

"Dihimbau kepada seluruh masyarakat Pasbar, apapun hasilnya kita terima dengan sebaik-baiknya. Masyarakat harus terima dengan lapang dada dan jangan terjadi cekcok,"ujar Hamsuardi.

Sementara itu, Kapolres Pasbar AKBP Agung Tribawanto mengatakan bahwa dari hasil pemantauan di lapangan bersama Forkopimda, Pemilu di Pasbar terlihat berjalan aman dan lancar. Masyarakat masih terlihat lancar memberikan hak suara dengan mendatangi TPS.

"Tim pengamanan mulai dari awal hingga kembalinya surat suara ke KPU diharapkan aman dan lancar," harapnya.(DDR)

Ada lima TPS yang ditinjau oleh Forkopimda Pasbar yakni TPS 2 Nagari Jambak Selatan Kecamatan Luhak Nan Duo, TPS 4 Jambak Selatan, TPS 007 Nagari Jambak Selatan, TPS 10 Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo, TPS 06 Ophir Luhak Nan Duo, dan TPS 05 Giri Maju.

Tergabung dalam peninjauan tersebut Bupati Pasbar Hamsuardi, Kapolres Pasbar AKBP Agung Tribawanto, Ketua DPRD Erianto, Kajari Pasbar M. Yusuf Putra, Dandim 0305 Pasaman Letkol Inf. Putra, Sekda Hendra Putra, dan stakeholder terkait lainnya.

Bupati Hamsuardi dalam kesempatan itu mengatakan bahwa dari monitoring yang dilakukan bersama Forkopimda Pasbar terlihat tingginya antusias masyarakat dalam memberikan hak suara.

“Dari monitoring yang kita lakukan antusias masyarakat cukup tinggi. Karena cukup ramai masyarakat mendatangi TPS-TPS untuk memberikan hak suaranya. Sehingga target pemilih memberikan hak suara melebihi 80 persen,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Pasbar Erianto menghimbau masyarakat Pasbar agar menyukseskan pelaksanaan Pemilu 2024 ini. Mewujudkan pemilu jujur, aman, dan damai lanjutnya. Ia juga mengatakan bahwa dari hasil pemantauan di lapangan bahwa Pemilu di Pasbar terlihat berjalan aman dan lancar. (Ddr)

Dua keluarga tersebut adalah keluarga Fitriani, warga Jorong Tanjung Pangka, Nagari Lingkuang Aua Hilia Kecamatan Pasaman dan Keluarga Rifda Warni di Jorong Pantai Indah, Nagari Maligi Kecamatan Sasak Ranah Pasisie. Paket layanan itu terdiri dari Program Bedah Rumah dan Sertifikat Tanah RTLH (Rumah Tidak Layak Huni), fasilitas BAB, Sumber Air Minum, Listrik, Bahan Bakar Memasak.

Dalam survei, Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappelitbangda Pasbar, Astra Chaniago menjelaskan bahwa sasaran penerima manfaat dari CSR PT Wilmar Group adalah sebanyak 4 keluarga, 2 diantaranya adalah warga Kecamatan Pasaman dan Kecamatan Sasak Ranah Pasisie dengan masing-masing keluarga dialokasi anggaran sebesar Rp 25.327.000. 

"Kami melakukan survei awal dan menyalurkan bantuan tersebut untuk upaya penanggulangan kemiskinan, percepatan penurunan stunting serta penghapusan kemiskinan ekstrem di Pasbar, sebab hal inilah yang menjadi persoalan utama saat ini," jelas Astra Chaniago.

Ia juga menyatakan bahwa Pemda Pasbar sudah berkomitment dalam penuntasan kasus stunting dan kemiskinan ekstrem di Pasbar dengan berbagai upaya salah satunya yaitu dengan menjalin kerja sama dengan pihak swasta yang ada di Pasaman Barat, dengan harapan isu stunting dan kemiskinan eksrem di Pasbar dapat diatasi dan dituntaskan bersama dengan tim dan stakeholder terkait. 

Ia juga berpesan kepada penerima manfaat dari indeks pembangunan manusia dan pendidikan agar diselesaikan serta realisasi kegiatan ini akan dilaksanakan setelah adanya RAB dari tim teknis dan setelah adanya kesepakatan dengan pimpinan. 

Di moment yang sama, Fungsional Teknik Bangunan dan Perumahan, Billy Richard menjelaskan bahwa berdasarkan survei di lapangan dalam pembangunan rumah, akan dibuatkannya RAB terlebih dahulu tentang kondisi dan harga material yang akan disediakan karena harga material tidak akan sama di Tanjung Pangka dan di Malingi.

"Kami dari Perkim akan mengoptimalkan anggaran yang ada agar terakomodir kebutuhan pembangunan dari si penerima manfaat dan kami juga akan mengutamakan kearifan lokal dan tidak akan ada paksaan serta hasil yang ada di RAB nantinya dengan keterangan siap. Jadi tidak ada lanjutan," jelasnya. 

Teknik Penyehatan Lingkungan Amar Makruf, menambahkan bahwa dari segi air bersih dan sanitasi, untuk sumber air nantinya memanfaatkan sumur yang telah ada karena dari kondisi air yang ada terlihat bersih, dan layak dikonsumsi untuk kebutuhan rumah tangga lainnya. Sedangkan untuk sanitasi akan dibangun sesuai dengan kondisi bangunan dan mengoptimalkan anggaran yang ada. 

Sementara itu, Camat Sasak Ranah Pasisie Yeni Tunida mengucapkan terima kasih kepada Pemda Pasbar dan PT Wilmar Group yang telah membantu warganya melalui bantuan Program Bedah Rumah dan Sertifikat Tanah RTLH (Rumah Tidak Layak Huni), fasilitas BAB, Sumber Air Minum, Listrik, Bahan Bakar Memasak.(DDR)

MR.com, Padang| Diduga ada bisnis ilegal Batu Damar berjalan lancar di Jalan Hidayah, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Kototangah, Padang, Sumatera Barat(Sumbar). Bisnis yang disinyalir ilegal itu dijalankan CV. Berlian Jaya dengan alamat perusahaan di jalan Pulau Seram, nomor 14, Kelurahan Ulak Karang, Kecamatan Padang Utara.

Pasalnya, ada gudang dijalan Hidayah tersebut dijadikan tempat pengumpul batu damar yang diduga kuat ilegal. Gudang itupun tanpa ada dipampang nama perusahaannya. Kemudian, di gudang itu terlihat sedang ada kegiatan pemuatan batu damar yang di kemas menggunakan karung dan dimasukkan kedalam kontainer oleh beberapa orang pekerjanya.

Gudang tersebut sengaja tidak ada dipasangkan nama perusahaan(CV.Berlian), tujuannya diduga perusahaan sengaja menghindari untuk membayar pajak. Selain itu, batu damar yang dikumpulkan didalam gudang tersebut, dicurigai perusahaan pengelolaanya tidak mengantongi izin lengkap.

Saat media mengkonfirmasikan hal tersebut kepada Adi yang mengaku sebagai kepala gudang terkait seluruh perizinan bisnis penjualan batu damar itu. Adi sendiri tidak bisa menjelaskannya.

"Saya disini hanya sebagai pekerja dengan jabatan sebagai pengawas dari perusahaan. Untuk seluruh informasi terkait perizinannya saya tidak mengetahui," kata Adi pada Senin (12/2/2024) di gudang tersebut.

Bahkan untuk nama bosnya sendiri, pimpinan dari CV.Berlian, Adi mengaku juga tidak mengetahuinya. Selanjutnya Adi hanya memberikan nomor seluler manajernya bernama Ronal.

Dan selanjutnya media pun juga menghubungi Ronal via telepon dengan nomor 0852-7423-2xxx untuk konfirmasi. Tapi sayangnya Ronal juga terkesan enggan untuk memberikan penjelasan terkait konfirmasi media.

Ronal hanya mengatakan kalau bisnis penjualan batu damar yang dikelolanya sudah mengantongi izin lengkap. Tetapi, Ronal tidak bisa membuktikan seluruh perizinan atau surat dokumen negara yang katanya sudah dikantongi oleh perusahaannya itu.

Sementara, Izin Usaha Pengusahaan Damar merupakan salah satu bagian syarat yang harus disiapkan oleh pemilik usaha. Supaya usaha yang dijalankan bisa mendapatkan pengakuan dari pemerintah. Ada kalanya pemilik usaha hanya mencari keuntungan saja, sampai lupa izin usaha Pengusahaan Batu Damar.

Jika dulu pengurusan izin usaha menggunakan Surat Izin Usaha Perdagangan / SIUP, Tanda Daftar Perusahaan (TDUP), Surat Keterangan Terdaftar (SKT), maka saat ini izin usaha digantikan menggunakan Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB harus disiapkan bagi setiap Pemilik usaha karna digunakan sebagai bukti dari Pemilik bisnis.

Selain itu , legalitas lain yang perlu digunakan oleh Pengusaha Batu Damar adalah NPWP, Sertifikat Standar (Resiko Menengah Tinggi), serta Izin lainnya menyesuaikan resiko dan usaha yang dijalankan oleh perusahaan tersebut.

Apabila bisnis batu damar ini ilegal, sudah pasti melanggar, pasal 83 ayat (1) huruf, b Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yakni tindak pidana mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan bukan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan bukan kayu Bahkan dokumen sah berupa Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FAHHBK) Praktek ilegal ini bisa dikenakan sanksi pidana dengan penjara paling singkat (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima miliar).

Hingga berita ditayangkan, media masih melakukan pengumpulkan data-data dan upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.(cr)

Rapat dihadiri langsung oleh Bupati Pasbar, Hamsuardi didampingi Kepala Dinas Kominfo Pasbar Imter Pedri dan stakeholder terkait di Ruang Balkon Kantor Bupati setempat, Senin (12/02). 

Tersambung melalui zoom, General Manager Business Development PT Digital Sandi Informasi, Hary Fridayanto memaparkan bahwa banyaknya nomor kedaruratan yang tersedia menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan untuk mengingat nomor-nomor tersebut. Selain itu, tidak tersedianya integrasi sistem lintas OPD dan instansi sehingga kedaruratan tidak cepat teratasi. 

"Keunggulan layanan Call Center 112 bersama Kemkominfo berdasarkan Standart Internasional, mudah diingat, bebas biaya panggilan dari PSTN maupun selular, nomor default untuk panggilan darurat di setiap ponsel yang terdaftar di Indonesia," tambahnya. 

Ia menjelaskan alur layanan call center tersebut, di mana masyarakat melaporkan kejadian dapat melalui telepon lokal, hp, aplikasi maupun panic buton tanoa pulsa atau gratis dengan menghubungi 112. Kemudian panggilan langsung diterima petugas menggunakan PC, tablet maupun Hp yang selanjutnya diteruskan kepada SKPD dan instansi terkait kedaruratan. Terakhir, petugas lapangan menerima laporan melalui panggilan yang diteruskan call taker. 

Di samping itu, Bupati Hamsuardi dalam arahannya mengucapkan terima kasih kepada Diskominfo Pasbar bersama OPD terkait, atas kerja sama dan koordinasi dalam percepatan layanan Call Center 112. Ia memaparkan kondisi Pasbar yang memiliki kondisi geografis dengan tingkat kerawanan kondisi gawat darurat yang cukup tinggi baik kebakaran, kecelakaan, bencana alam, hingga gangguan hewan liar seperti buaya. Untuk itu, ia mengatakan betapa dibutuhkannya layanan Call Center 112 ini di Pasbar. 

"Terkait percepatan pelaksanaan, masing-masing OPD terkait seperti Basarnas, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, BPBD, PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, Rumah Sakit, serta PMI mengirimkan perwakilan staf yang akan menjadi petugas call taker. Nama-nama perwakilan per OPD tersebut akan diSKkan untuk menjadi narahubung membantu BPBD sebagai pelaksana tugas. Kita berharap, Layanan Call Center 112 Pasbar dapat kita launching pada 25 Februari 2024 ini," harapnya. 

Senada dengan Bupati Hamsuardi, Kepala Dinas Kominfo Pasbar Imter Pedri memaparkan bahwa layanan Call Center 112 merupakan upaya Pemerintah Daerah dalam mempercepat pertolongan kepada masyarakat. Hadirnya layanan 112 akan sangat berguna untuk masyarakat Pasbar. Ia berharap, melalui kerja sama dan koordinasi semua pihak Layanan Call Center 112 dapat segera dilauncing pada bulan Februari tahun ini. 

"Pasbar rawan akan bencana alam, kehadiran layanan 112 akan sangat berarti dan berguna untuk masyarakat Pasbar. Nantinya, panggilan dari masyarakat diterima pusat panggilan darurat dan akan segera diteruskan pada call taker dan OPD bersangkutan. Masyarakat cukup menghafal 112 dan seluruh biaya panggilan gratis. Di Sumbar, layanan Call Center 112 akan dilaunching oleh Kabupaten Sijunjung pada tanggal 18 bulan ini bertepatan dengan HUT Sijunjung. Mari maksimalkan usaha ini, sehingga bulan ini dapat kita launching Call Center 112,"tangkas Imter Pedri.(DDR)

Wakil Bupati Risnawanto dalam kesempatan itu mengatakan, pemekaran nagari bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga diharapkan masyarakat bisa bersabar menunggu giliran pembangunan.

“Karena semuanya akan dibangun. Namun, bersabar dan bertahap. Bukan satu tahun atau di tahun ini saja. Namun dalam jangka panjang. Dan kita lakukan alokasi-alokasi anggaran dengan catatan bertahap. Program Pemda Pasbar untuk masyarakat diharapkan dapat didukung masyarakat. Seperti UHC, Tahfiz Alquran, Magrib Mengaji,” harapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Pasbar Erianto juga menyampaikan bahwa DPRD Pasbar akan bekerjasama dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan.

Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Pasbar Erianto meminta kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya di Pemilu 2024 mendatang. Karena nasib bangsa berasa di tangan masyarakat.

“Jangan sampai kita golput. Gunakan hak pilih, sesuai dengan hati nurani. Mari kita luangkan waktu kita pada hari Rabu 14 Februari untuk menentukan pemimpin kita ke depan,” katanya.

Perwakilan masyarakat melalui pengurus Mushalla Darul Ulum, Indranius menyampaikan bahwa masyarakat sangat bersyukur dan bangga karena Pemda telah melakukan perbaikan jalan di Blok A Ophir. Masyarakat setempat mengucapkan terima kasih kepada Pemda karena jalan di komplek mereka sudah bagus.

“Terima kasih pak, jalan kami sudah bagus. Semoga menjadi amal ibadah bagi bapak,” katanya.

Ia tetap mengharapkan bantuan pemerintah daerah dalam membangun. Begitu juga dengan adanya pemekaran nagari, sehingga kemajuan akan dirasakan oleh masyarakat.**

Dalam sambutannya, Ny. Fitri Risnawanto menjelaskan Muslimat NU merupakan organisasi wanita di bidang sosial dan keagamaan yang memiliki tujuan untuk menjadikan para anggotanya tangguh, mandiri dan beriman. 

"Organisasi ini beranggotakan perempuan atau ibu-ibu. Kita tahu bahwa madrasah pertama bagi anak-anak kita ada ibu-ibu semua. Sehingga kita para ibu harus memiliki ketangguhan, kemandirian dan keimanan untuk memberikan pendidikan yang baik bagi anak-anak kita semua," jelas Ny. Fitri Risnawanto.

Ia juga mengingatkan kepada orang tua untuk memberikan asupan gizi kepada anak-anak, mengingat masih banyaknya masalah stunting dan kemiskinan eksrem di Pasbar, sehingga anak perlu perhatikan agar terhindar dari permasalahan tersebut. 

Selain itu, sebagai Pembina Muslimat NU, Ny. Fitri Risnawanto berharap para anggota bisa lebih produktif, baik sebagai orang tua maupun sebagai istri, serta memiliki ketakwaan dan keimanan yang kuat. 

"Semoga silaturahmi ini terus terjaga dan hubungan kekeluargaan dan kekompakan antar anggota lebih baik ke depannya," harapnya.

Sementara itu, Pj Wali Nagari Limau Piruik, Ahmad Rizki menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah menyelenggarakan kegiatan keagamaan tersebut. Ia berharap kegiatan itu dapat dilaksanakan kembali.

"Dilihat dari kehadiran anggota atau jamaah yang hadir hari ini cukup banyak, karena dihadiri oleh se Albasiko. Ke depan mudah-mudahan kegiatan ini nantinya bisa diselenggarakan kembali dan melibatkan seluruh masyarakat se-Kenagaraian Limau Puruik," ucapnya.

Ketua PAC Muslimat NU, Linda Oktavia menyampaikan bahwa kegiatan pertemuan bulanan itu merupakan bentuk silaturahmi antara anggota Muslimat NU. Ia berharap kehadiran dari anggota terus meningkat karena dengan adanya pergerakan dari semua anggota baik di bidang sosial dan keagamaan, NU akan dapat terus berkembang.(DDR)

MR.com, Pasbar| Warga Kampung Nelayan Jorong Pondok Kecamatan Sasak Ranah Pasisie menggelar memperingatan Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW 1445 H, di Masjid Ar Raudhah, Kamis (8/2) malam.

Dalam kesempatan itu hadir Wakil Bupati Pasaman Barat (Pasbar) Risnawanto, Wakil Ketua DPRD Pasbar Endra Yama Putra, Camat, Forkopimca dan stakeholder terkait lainnya.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Risnawanto mengatakan bahwa bulan ini merupakan peringatan Isra Mikraj Nabi Muhammad, bagaimana kaum muslim mengingat sejarah perjuangan nabi untuk umatnya.

‘Kaum muslimin menggelar peringatan salah satu peristiwa sangat penting bagi umat Islam, yakni peristiwa Nabi Muhammad mendapat perintah untuk menunaikan salat lima waktu sehari semalam,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Risnawanto juga mengingat warga Kampung Nelayan yang dominan bekerja sebagai nelayan untuk mengurus kartu BPJSnya.

“Setiap tiga bulan sekali silahkan cek kondisi kesehatan ke rumah sakit, jangan menunggu sakit dulu. Kalau belum ada BPJS kesehatan silahkan hubungi camat dan jorong. Karena kesehatan itu sangat bernilai harganya, sehingga perlu dijaga sebelum jatuh sakit,” katanya.

Selain itu, Wakil Bupati Risnawanto juga meminta warga Kampung Nelayan agar menyekolahkan anaknya dan Jangan sampai putus sekolah, karena SD dan SMP itu tidak di pungut biaya oleh pemerintah.

“Kita usahakan jangan sampai ada pungutan yang membebani siswa, sehingga memicu putus sekolah. Jangan karena seragam ada putus sekolah. Karena ada bantuan seragam sekolah juga melalui dana Pokir anggota dewan dengan ketentuan dan syarat yang berlaku. Begitu juga dengan program pemerintah daerah seperti Tahfiz Alquran. Di masjid Ar Raudhah Perumahan Kampung Nelayan agar menyediakan TPA. Sehingga anak anak bisa menjadi Tahfiz Alquran. Kepada pengurus masjid untuk mengaktifkan TPA sehingga bisa mendapatkan bantuan,” harapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Pasbar Endra Yama Putra mengatakan bahwa pesta demokrasi tidak akan lama lagi akan digelar yakni pada 14 Februari mendatang. Sehingga masyarakat diminta arif dan bijaksana dalam menggunakan hak pilihnya.

“Jangan mau suara kita dibeli dengan harga murah. Hindari politik uang. Karena salah memilih pemimpin masyarakat yang akan rugi dan pembangunan tidak berjalan dengan lancar,” katanya.**

Pada kesempatan itu, Wakil Bupati Risnawanto yang didampingi Sekretaris Dinas Pendidikan, Forkopimca dan stakeholder terkait memberikan apresiasi yang tinggi kepada inovasi dan kreasi sekolah yang telah bangkit dari musibah gempa yang terjadi hampir dua tahun lalu. 

Sebelum kegiatan Isra Mikraj digelar, wali murid mengadakan lomba Ma Apam yang akan disajikan kepada tamu undangan. Kebersamaan dan kekompakan itulah yang menimbulkan semangat setelah gempa melanda.

"Dari musibah gempa yang melanda, banyak Hikmah yang bisa kita ambil dan membuat kita bisa bangkit. Kami bangga kepada SD Negeri 20 Talamau ini, banyak gagasan dan inovasi yang dilakukan. Seperti mendirikan rumah Tahfiz Nurul Etika, menjalankan program Pantas (Penjemputan Kembali Anak yang Putus Sekolah)," kata Risnawanto.

Ia melanjutkan sesuai dengan visi dan misi Pemda Pasbar tentang pendidikan yakni mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Hal tersebut juga dijalankan oleh SD Negeri 20 Talamau dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang menampung minat dan bakat siswa serta mengembangkannya, seperti PMI, Pramuka.

Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Risnawanto juga memberikan apresiasi dan meminta dukungan kepada wali murid, karena pendidikan tanpa dukungan dari wali murid tidak akan maksimal.

Sementara itu, Kepala SD N 20 Talamau Titis Suryani juga menceritakan bagaimana traumanya siswa ketika gempa melanda dulu. Dan seiring berjalannya waktu siswa sudah bisa bangkit kembali.

"Kami secara perlahan bisa memulihkan trauma anak didik karena gempa waktu itu. Saat ini secara perlahan sarana prasarana pendidikan mulai dibangun kembali. Saat ini sekolah mulai meningkatkan mutu pendidikannya mulai dari rumah Tahfiz Nurul Etika hingga kegiatan ekstrakurikuler menampung minat dan bakat siswa," katanya. 

Pihaknya juga sudah menjalankan program penjemputan anak putus sekolah dengan jumlah anak sebanyak 5 orang.

"4 orang diantaranya merupakan saudara satu ibu. Kami tidak ingin mereka putus sekolah," tegasnya.(DDR)

Pertemuan perdana pihak yang bersengketa SK dengan media difasilitasi Polresta Padang yang dilakukan diruang Gelar Perkara Rinaksa Sakalamandala pada Jum'at (2/2/2024).

Dengan adanya pertemuan itu, pihak Polresta Padang sangat mengapresiasinya, karena ada upaya langkah damai yang ditempuh oleh kedua belah pihak. Hal tersebut disampaikan Kasatreskrim Polresta Padang, Kompol Dedy Andriasyah Putra, pada hari yang sama.

Berita terkait: ML Mengaku Kemenakannya VK Punya Hubungan Terlarang Dengan SK

"Kami dari pihak penyidik Polresta Padang sangat mengapresiasi pertemuan itu. Ini bentuk upaya langkah damai dari kedua belah pihak dengan cara kekeluargaan," ucap Dedy Adriasyah.

Kasatreskrim itu menambahkan, dengan langkah yang ditempuh ini, semoga keadaan dan suasana akan berubah menjadi seperti semula.

"Tidak ada dendam, tidak ada permusuhan, tidak ada yang kalah dan menang, tetapi semua akan menjadi pemenang dalam pekara ini," tambahnya.

Dan kita bersyukur, upaya hukum sebagai langkah terakhir penyelesaian tidak jadi kita ambil, pungkasnya.

Dalam prosesi perdana mediasi tersebut, pihak pelapor (SK) diwakili oleh Anda Simon dan Mutia Dewita sebagai kuasa hukumnya. Sementara dari pihak media yang hadir juga turut didampingi oleh Ismail Novendra selaku kuasa hukum dari pihak media.

Pada kesempatan prosesi mediasi tersebut, Anda Simon yang didampingi Mutia Dewita, sembari menyampaikan dengan memberikan klarifikasi terkait isue yang menerpa klien nya(SK) dengan mengatakan bahwa isue tersebut tidak benar adanya.

"Beliau (SK) tidak ada melakukan hubungan terlarang dengan VK atau telah melakukan perbuatan asusila sampai VK melahirkan diluar nikah," tegas Anda Simon.

Dijelaskannya, pemberitaan yang beredar sebelumnya bahwa perbuatan itu terjadi ditahun 2021 itu tidak benar. Saudara VK sejak tahun 2019 sudah tidak bekerja lagi dengan SK, dan sejak saat itu tidak ada kontak lagi antara mereka.

"Kemudian terhadap saudara ML, dia bukanlah paman dekat dari saudara VK. ML memang mamak dari VK, tapi mamak jauh, bukanlah saudara yang mengetahui persoalan yang terjadi pada diri VK", terang Anda Simon.

Sementara itu pihak dari media, selaku kuasa hukum Ismail Novendra mengatakan, para awak media telah mencoba melakukan upaya - upaya tugas kejurlalistikannya sesuai kaidah-kaidah yang diatur undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers.

Dan mereka dalam menjalankan profesinya sebagai pembuat berita online juga berpedoman pada ketentuan Media Siber, agar karya jurnalistik yang dilahirkan tidak haram, dan tetap berimbang, tegas Ismail.

"Dan atas pemberitaan yang lahir tersebut, itu murni dari seseorang wartawan yang sedang melaksanakan profesinya secara profesional, artinya tidak ada ada dorongan dari pihak lain," paparnya lagi.

Diakhir pertemuan, Anda Simon mengucapkan apresiasi kepada pihak Polresta Padang yang telah mengfasilitasi Restorative Justice ini.

"Benang merah telah dapat ditarik dari pertemuan ini, dan selanjutnya akan disampaikan kepada klien kami, untuk langkah selanjutnya akan kami kabari dalam waktu sesingkat mungkin. Dan kami sangat mengapresiasi pihak Polresta Padang yang telah memfasilitasi Restorative Justice ini," ucap Anda Simon.

Dan apresiasi kepada pihak Polresta Padang yang telah memfasilitasi Restorative Justice ini juga terucap dari mulut Ismail Novendra, selaku Kuasa Hukum dari pihak media. (tim/cr)

MR.com, Lima Puluh Kota| Menghadapi hari pencoblosan tanggal 14 Pebruari 2024 mendatang, Polres Lima Puluh Kota Polda Sumatera Barat telah menyiapkan ratusan personel gabungan pengamanan pada Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Kapolres 50 Kota AKBP Ricardo Condrat Yusuf, S.H., S.I.K., M.H. mengatakan, pada tahapan pemungutan suara tersebut, Polres 50 Kota akan melibatkan total 246 personel untuk pengamanan. 

Adapun rincian penempatan personel tersebut, akan diploting pengamanan di TPS-TPS, sedangkan (jumlah personel standby) personel Oncall di Mako sebagai Power Of Hand sewaktu-waktu dapat digerakan bila terjadi situasi Kontinjensi.

"Untuk pengamanan TPS, kami sesuaikan dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) yaitu pada ring dua. Sementara untuk yang di dalam TPS kita libatkan rekan-rekan Linmas," kata AKBP Ricardo Condrat.

Kapolres 50 Kota menyebut, persiapan personel gabungan yang terlibat pada Operasi Mantap Brata Singgalang 2023-2024 telah dilakukan sejak awal sebelum tahapan Pemilu 2024.

"Sebelumnya kami sudah menggelar koordinasi lintas sektoral hingga simulasi pengamanan bersama seluruh stakeholder dalam pengamanan Pemilu 2024," ujarnya.

Dikatakan Kapolres 50 Kota, dalam pelaksanaan Pemilu 2024 ini jumlah TPS yang akan diamankan ada 756 TPS.

Dirinya juga mengimbau kepada seluruh warga masyarakat khususnya Kabupaten Lima Puluh Kota agar bersama-sama turut mensukseskan Pemilu ini.

"Suksenya Pemilu ini jika Pemilu berjalan aman dan lancar. Untuk itu mari kita bersama mewujudkan situasi kamtibmas aman, kondusif dan sejuk di Kab. Lima Puluh Kota," ajaknya.

Dirinya juga menambahkan, bahwa personel di jajarannya tetap menjaga Netralitas. Dirinya telah menegaskan akan tetap komitmen menjaga netralitas tersebut.

"Kami tegaskan untuk anggota maupun PNS pada Polres 50 Kota tetap bersikap Netral dan hanya focus pada pengamanan agar Pemilu 2024 benar-benar sukses," pungkasnya.(*)