February 2024

1 #Kajati #Kajari #Sumbar #Pasbar 4 #Pasbar 1 #Pasbar #IMI 1 #sunatanmasal #pasbar #kolaboraksi 1 17 Agustus 1 AAYT 1 Administrasi 5 Agam 1 Agama 1 Aia Gadang 1 Air mata 1 Ajudan 1 Akses 4 Aksi 1 Amankan 1 Ambulance 1 Anam Koto 1 Anggaran 6 APD 1 Arogan 2 Artikel 1 Aset 1 Asimilasi 1 ASN 1 Atlet 1 ATR 2 Aturan 1 Babinkamtibmas 1 Baharuddin 1 Balon 1 Bandung 1 Bansos 1 Bantah 7 Bantuan 1 Batu Sangkar 1 Bawaslu 1 Baznas 1 Baznas Pasbar 1 Bebas 1 Bedah Rumah 1 Belajar 1 Belanja 4 Bencana 2 Berbagi 1 Berjoget 1 Bhakti 1 Bhayangkara 1 Bhayangkari 2 Bina Marga 1 BK 1 BKPSDM 1 BLPP 1 BLT Dana Desa 3 BNN 4 BNNK 1 Bocah 1 Bogor 1 Box Redaksi 1 Boyolali 9 BPBD 1 BPK RI 1 BPN 1 BTN 1 BTT 8 Bukittinggi 1 Bully 17 Bupati 3 Bupati Pasbar 1 Cacat Hukum 1 Calon 1 Camat 1 Cerpen 6 Corona 1 Covid 29 Covid 19 16 Covid-19 1 CPNS 1 cross 1 dampak 1 Dana 1 Dandim 1 Data 1 Demo 1 Dermawan 3 Dharmasraya 1 Dilaporkan 1 dinas 2 Dinkes 1 Dinsos 2 Direktur 3 Disinfektan 4 DPC 2 DPD 1 DPD Golkar 1 DPD PAN 1 DPP 12 DPRD 3 DPRD Padang 1 DPRD Pasbar 1 Dukungan 1 Duta Genre 1 Emma Yohana 2 Erick Hariyona 1 Ershi 1 Evakuasi 1 Facebook 1 Forkopimda 1 Formalin 1 Fuso 1 Gabungan 1 Gempars 1 Geoaprk 3 Gerindra 1 Gor 1 Gudang 3 gugus tugas 3 Hakim 2 HANI 1 Hari raya 1 Haru. 1 Hilang 1 Himbau 2 Hoax 1 Hujat 2 Hukum 1 Humas 1 HUT 1 Hutan Kota 1 idul adha 1 Ikan Tongkol 1 Iklan video 1 Ikw 2 Ilegal mining 1 Incasi 1 Inspektorat 1 Intel 3 Isolasi 1 Isu 1 Jabatan 31 Jakarta 3 Jalan 1 Jambi 3 Jateng 6 Jubir 1 Jumat berbagi 1 Jurnalis 10 Kab. Solok 2 Kab.Agam 2 Kab.Padang Pariaman 3 Kab.Pasaman 2 Kab.Solok 1 Kabag 3 Kabid 2 Kabupaten Pasaman 1 Kader 3 Kadis 1 Kajari 2 Kalaksa 1 Kanit 1 Kapa 10 Kapolres 1 Karantina 6 Kasat 1 Kasi 1 KASN 1 Kasubag Humas 1 Kasus 1 Kebakaran 1 Kejahatan 1 Kemanusiaan 1 Kemerdekaan 2 Keracunan 1 Kerja 1 Kerja bakti 1 kerjasama 2 Kesbangpol 1 Kesenian Daerah 1 Kesra 2 Ketua 2 Ketua DPRD 1 Kinali 2 KKN 1 Kodim 2 KOK 3 Kolaboraksi 2 Komisi 1 Komisioner 4 KONI 1 KONI PASBAR 1 Kontak 1 Kontrak 1 Kopi 4 Korban 1 Korban Banjir 1 Korupsi 15 Kota Padang 2 Kota Solok 3 KPU 2 Kriminal 4 kuasa hukum 1 Kuliah 1 Kupon 1 Kurang Mampu 1 Kurban 1 Labor 1 Laka Lantas 1 Lalulintas 1 Lantas 5 Lapas 3 Laporan 1 Laporkan 2 Laskar 1 Lebaran 2 Lembah Melintang 1 Leting 1 Limapuluh Kota 1 LKAAM 1 Lubuk Basung 3 Maapam 3 Mahasiswa 1 Maligi 1 Masjid 3 Masker 1 Medsos 1 Melahirkan 1 Mengajar 2 Meninggal 5 Mentawai 1 metrologi 1 Milenial 1 MoU 1 MPP 1 MRPB 2 MRPB Peduli 1 MTQ 2 Mujahidin 3 Muri 1 Nagari 1 Narapidana 6 Narkoba 28 Nasional 1 Negara 2 Negatif 5 New Normal 2 New Pasbar 88 News Pasbar 1 Ngawi 1 ninik mamak 2 ODP 1 OfRoad 2 Oknum 2 olah raga 2 Operasi 127 Opini 1 Opino 1 OTG 2 PAC 1 Pada 654 Padang 6 Padang Panjang 17 Padang Pariaman 1 Painan 1 Pakar 4 Pandemi 1 Pangan 1 Pantai Maligi 1 Panti Asuhan 6 Pariaman 1 Paripurna 2 pariwara 1 Pariwisata 1 Partai 1 Pasaan 93 Pasaman 27 Pasaman Barat 478 Pasbar 1 Pasbat 1 Pasien 1 Paslon 1 Patuh 4 Payakumbuh 1 Pdamg 2 PDIP 4 PDP 6 Peduli 1 peduli lingkungan 1 Pegawai 2 Pelaku 3 Pelanggaran 3 Pemalsuan 1 Pemasaran 1 pembelian 1 Pembinaan 1 Pemda 1 Pemerasan 3 Pemerintah 1 Pemilihan 1 Pemilu 2024 65 Pemko Padang 1 Pemuda 1 Penanggulangan 1 penangkapan 2 Pencemaran 2 Pencuri 1 pendidikan 2 Pengadaan 2 Pengadilan 1 Penganiayaan 1 Pengawasan 1 Penggelapan 1 Penghargaan 1 penusukan 1 Penyelidikan 1 Penyu 1 Perantauan 1 Perawatan 3 Perbatasan 1 Peredaran 1 Periode 1 Perjalanan 1 perkebunan 3 Pers 1 Pertanahan 3 Perumda AM Kota Padamg 8 Perumda AM Kota Padang 2 Perumda Kota Padang 35 Pessel 3 Pilkada 1 Pinjam 1 PKH 1 PKK 1 Plasma 1 Plt 2 PN 1 PN Pasbar 2 PNS 3 pol pp 1 Polda Sumbar 4 Polisi 6 Politik 28 Polres 6 Polres Pasbar 1 Polsek 1 Pos 3 Pos perbatasan 6 Positif 2 posko 1 potensi 1 PPM 1 Prestasi 4 PSBB 1 PSDA 1 Puan 2 PUPR 1 Pusdalops 2 Puskesmas 1 Pustu 1 Rapid Test 2 razia 1 Rekomendasi 3 Relawan 1 Reses 1 Reskrim 1 Revisi 1 RI 8 RSUD 1 RSUP M Djamil 1 RTLH 1 Rumah Sakit 1 Rusak 1 Sabu 1 Samarinda 1 Sapi 2 SAR 8 Satgas 2 Satlantas 1 SE 4 Sekda 1 Sekda Pasbar 1 Selebaran 8 Sembako 1 Sertijab 1 Sewenang wenang 1 Sidak 13 sijunjung 1 Sikilang 2 Singgalang 1 sirkuit 2 SK 1 Snar 2 Solo 5 Solok 4 Solok Selatan 5 SolSel 4 sosial 2 Sosialisasi 2 Sumatera Barat 142 Sumbar 1 Sumbar- 1 Sumur 1 Sunatan massal 1 sungai 1 surat kaleng 6 swab 2 Talamau 1 Talu 1 Tanah 20 Tanah Datar 1 Target 1 Tata Usaha 1 teluk tapang 1 Temu ramah 2 Terisolir 1 Terminal 1 Tersangka 5 Thermogun 1 Tidak layak Huni 2 Tilang 1 Tindak Pidana Korupsi 1 tipiter 1 TMMD 2 TNI 1 TNI AL 1 Tongkol 1 TP.PKK 1 tradisional 1 Transparan 1 trenggiling 1 tuak 2 Tukik 1 Tumor 1 Ujung Gading 1 Ultimatum 1 Uluran 1 Unand 1 Upacara 1 Update 1 usaha 1 usir balik 1 Verifikasi 1 Virtual 1 wakil bupati 4 Wali Nagari 2 wartawan 1 Waspada 1 Wirid Yasin 1 Yamaha Vega 2 Yarsi 2 Yulianto 1 ZI 1 Zona Hijau 1 Zona Merah



MR.com, Sumbar| Sebagai Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 Sumatera Barat (Kasatker PJN Wil 1 Sumbar) Masudi menjawab konfirmasi media terkait pembangunan jembatan Salibawan yang diduga dikerjakan tidak sesuai aturan dan spesifikasi teknis.

Masudi melalui bidang Komunikasi Publik (Kompu) yang ada di lingkungan Satker PJN Wil 1 Sumbar tersebut mengatakan, kalau keretakan terjadi pada plat deck yang berfungsi sebagai bekisting.

Berita sebelumnya: Diduga Labrak Aturan dan Spesifikasi Teknis, Mahdiyal: Proyek Jembatan Salibawan Lagi-lagi Rapor Merah Kasatker PJN Wil 1 Sumbar

"Kerusakan berupa retak itu tidak mempengaruhi struktur kekuatan jembatan. Keretakan terjadi bukan pada struktur lantai jembatan, melainkan pada plat deck,"jelas Masudi lewat Kompu pada Jum'at(23/2/2024) via WhatsApp 0821-7073-5xxx.

Terkait material batu yang diduga Ilegal karena tidak memiliki izin, masih lewat Kompunya, Masudi mengatakan material yang dimaksud tidak ilegal karena dipasok dari quarry yang memiliki izin.

Namun sayangnya Masudi tidak serta merta menjelaskan nama  perusahaan yang katanya sudah memiliki izin quarry dimaksud.

Penggunaan material ilegal pada proyek negara yang dikelola Satker PJN Wil 1 Sumbar, sepertinya sudah hal biasa menjadi konsumsi publik. Selain pembangunan jembatan Salibawan, ditahun yang sama hal serupa diduga juga pernah terjadi.

Baca juga : Proyek Penanganan Longsor BPJN Sumbar oleh PT. Pasindo Diduga Tidak Sesuai Speks Teknis dan Labrak Aturan

Proyek bronjong penanganan longsor batas Kota Padang Panjang -Sicincin yang dikerjakan PT.Pasindo Prima Kreasi diduga menggunakan material ilegal 


Penggunaan material batu ilegal diduga juga terjadi pada pekerjaan bronjong penanganan longsor batas Kota Padang Panjang-Sicincin. Bronjong tersebut dikerjakan  PT.Pasindo Prima Kreasi sebesar Rp 2.868.104.500 dan masih dibawah pengawasan PPK 1.1, Satker PJN Wil 1 Sumbar.

Tidak bisa menyebutkan nama perusahaan pemegang izin quarry, tetapi Masudi mampu mengatakan material tersebut tidak ilegal, itu sama juga bohong, kata Mahdiyal Hasan SH pada hari yang sama menanggapi hal itu.

"Seharusnya Masudi saat menjelaskan kalau material itu tidak ilegal disertakan dengan nama perusahaan pemegang izin. Jadi apa yang dikatakannya sesuai dengan kebenaran yang ada,"cecar Mahdiyal.

Dijelaskannya, penggunaan material ilegal, apalagi pada proyek negara sangat bertentangan dengan Undang - Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batu Bara (Minerba).

"Bahkan, berdasarkan UU nomor 4 Tahun 2009 dalam Pasal 161 itu sudah diatur bahwa yang dipidana adalah setiap orang yang menampung atau pembeli, pengangkutan, pengolahan, dan lain lain. Bagi yang melanggar, maka pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar," tegasnya.

Selain itu, lanjut Mahdiyal, untuk masyarakat yang memiliki usaha galian C, harus memiliki izin usaha sesuai dengan UU nomor 4 tahun 2009, tentang Minerba, serta PP nomor 23 tahun 2010 tentang, pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan Minerba, UU nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi.

Apabila ada indikasi suatu proyek negara menggunakan material dari penambangan tidak berizin, maka kontraktornya beserta pihak instansi juga bisa dipidana, tegasnya lagi.

Jika di negara ini hukum masih berlaku bagi semua kalangan, maka sudah sepatutnya Aparat Penegak Hukum untuk melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap terduga pelaku pengguna material ilegal ini, pungkasnya.

Media masih upaya mengumpulkan data-data serta konfirmasi pihak-pihak terkait lain sampai berita ini ditayangkan.(cr/tim)


MR.com, Pasaman| Diduga pembangunan jembatan Salibawan yang dikerjakan PT. Amar Permata Indonesia (API) tidak miliki mutu dan kualitas yang diharapkan. Sekilas dilihat dari atas jalan memang kondisi fisik jembatan terlihat bagus, karena sudah dicat.

Namun, saat dilihat lebih dekat lagi dan lebih kebawah infrastruktur jembatan. Kita akan melihat betonnya sudah banyak yang retak, dan ada kayu yang menempel ke dinding beton. Kemudian, material batu yang digunakan untuk pondasi saluran (drainase) dicurigai rekanan(PT.API) menggunakan material setempat yang kuat dugaannya tidak memiliki izin.

Diketahui proyek pergantian jembatan Salibawan merupakan salah satu dari empat (4) pekerjaan jembatan yang dilakukan PT.API. Pembangunan jembatan tersebut telah menghabiskan APBN sebesar Rp 18 miliar lebih.

Mahdiyal Hasan, SH, Advokat dan Aktivis Anti Korupsi Sumatera Barat 

Dengan kondisi fisik jembatan yang demikian, akhirnya mendapat sorotan tajam dari berbagai kalangan publik. Salah satunya seorang Aktivis Anti Korupsi Sumatera Barat, Mahdiyal Hasan, SH., menilai bahwa ada indikasi pelaksanaan pembangunan jembatan tersebut berjalan tidak sesuai aturan dan spesifikasi.

"Faktanya, masih seumur jagung saja usia jembatan pasca di PHO, kondisi fisik bangunannya sudah banyak yang retak," ujar Mahdiyal Hasan pada Kamis,(22/2/2024) di Padang.

Keretakan fisik jembatan tersebut dapat membuktikan ketidak profesionalan rekanan dan pihak terkait dalam melakukan pekerjaan mereka, lanjutnya lagi.

Advokat muda yang terkenal tegas itu menduga ada indikasi korupsi yang terjadi didalam pelaksanaannya. Tentunya merunut pada hasil akhir dari fisik jembatan yang sudah menuju kehancuran itu, cecar Mahdiyal.

Dugaan KKN menurut Mahdiyal juga terjadi pada pengadaan material batu. Sebab, material batu yang dipakai diduga kuat merupakan material setempat yang disinyalir tidak memiliki izin lengkap atau ilegal, tegas Alumni Fakultas Ilmu Hukum Unand itu.

"Apakah menggunakan material tidak memiliki izin lengkap pada proyek negara, bukan perbuatan melawan hukum..?. Karena menggunakan material ilegal, rekanan maupun pihak satker dapat dijerat dengan UU pertambangan," ulasnya.

Seterusnya Mahdiyal mengatakan, dengan kondisi fisik jembatan yang demikian, kuat dugaan dalam pelaksanaannya ada indikasi kongkalikong antara rekanan dengan pihak instansi dengan tujuan sama-sama saling menguntungkan.,ujarnya lagi.

Pekerjaan yang seperti ini, lagi-lagi menjadi rapor merah Kepala Satker PJN Wil 1, Masudi, serta PPK 1.1 M.Nasir, kata Mahdiyal. Karena, selama mereka menjabat sebagai atasan dan bawahan, proyek yang berada dibawah pengawasan Satker PJN Wil 1 Sumbar kerap menuai gunjingan dan sorotan tajam berbagai pihak dari kalangan masyarakat, tuturnya.

Kalau pekerjaan ini sudah dibayarkan, tentu telah terjadi kerugian terhadap keuangan negara. Dan hal ini sepatutnya bisa menjadi pembuka pintu bagi Aparat Penegak Hukum (APH) dalam mencari kebenarannya, pungkas Mahdiyal.

Pekerjaan jembatan Salibawan berada dibawah pengelolaan PPK 1.1 M. Nasir, Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1(Satker PJN Wil 1 Sumbar) yang dikepalai oleh Masudi.

Parahnya, meskipun media sudah melakukan upaya konfirmasi kepada M.Nasir selaku PPK kegiatan via seluler 0812-7812-xxx dihari yang sama. Namun hingga berita ditayangkan M. Nasir disinyalir belum bisa berikan penjelasannya.

Sampai berita ditayangkan, media masih melakukan pengumpulkan data-data dan upaya konfirmasi kepada pihak terkait lainnya. (cr/tim)

Athari Gauthi Ardi, Anggota DPR RI dari Partai PAN

MR.com,Sumbar| Sebagai salah satu srikandi Sumatera Barat (Sumbar), Athari Gauthi Ardi kembali dipercaya sebagai pembawa aspirasi masyarakat Sumbar ke gedung Senayan Jakarta. Politisi cantik dan smart dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini kembali dipercaya, karena terbukti dengan kinerja selama dia duduk di parlemen sebagai anggota DPR RI pada periode lalu.

Pada periode 2024-2029, Athari Gauthi Ardi diyakini akan kembali duduk sebagai anggota DPR RI mewakili Sumbar. Setelah perolehan suaranya paling tinggi diantara Caleg-caleg yang satu partai dengannya.


Dilansir dari laman resmi KPU https://pemilu2024.kpu.go.id/. Saat ini Athari perolehan suara mencapai  47.019, (versi 20 Feb 2024, 14.00.00 progres 61,34%). Dan jumlah total perolehan suara sah partai politik dan calon yakni sebesar 102.270 suara.

Dengan jumlah perolehan suara sementara itu, politisi berparas cantik ini dipastikan dengan izin Allah dapat melanjutkan visi-misinya dalam membawa masyarakat Sumatera Barat menuju kesejahteraan.

Tentunya, kabar kembalinya Athari Gauthi Ardi ke Senayan ini disambut baik oleh seluruh masyarakat Sumbar. Setelah apa yang sudah dipersembahkan Athari untuk masyarakat Sumbar sesuai tupoksinya sebagai wakil rakyat.

Melalui akun instagramnya, (@atharigauthiardi), Athari mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berjuang, terimakasih kepada tim, relawan serta simpatisan, dan khususnya terimakasih kepada masyarakat yang telah memilih PAN, tulis Athari.

Semoga politisi cantik dari Partai PAN ini kembali membawa kebahagiaan bagi seluruh masyarakat, khususnya Sumatera Barat..amiin.(cr)

Kegiatan bongkar muat Batu Damar Ilegal di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Padang, Sumbar 

MR.com, Padang| Diduga ada bisnis ilegal Batu Damar berjalan lancar di Jalan Hidayah, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Kototangah, Padang, Sumatera Barat(Sumbar). Bisnis yang disinyalir ilegal itu dijalankan CV. Berlian Jaya dengan alamat perusahaan di jalan Pulau Seram, nomor 14, Kelurahan Ulak Karang, Kecamatan Padang Utara.

Pasalnya, ada gudang dijalan Hidayah tersebut dijadikan tempat pengumpul batu damar yang diduga kuat ilegal. Gudang itupun tanpa ada dipampang nama perusahaannya. Kemudian, di gudang itu terlihat sedang ada kegiatan pemuatan batu damar yang di kemas menggunakan karung dan dimasukkan kedalam kontainer oleh beberapa orang pekerjanya.

Gudang tersebut sengaja tidak ada dipasangkan nama perusahaan(CV.Berlian), tujuannya diduga perusahaan sengaja menghindari untuk membayar pajak. Selain itu, batu damar yang dikumpulkan didalam gudang tersebut, dicurigai perusahaan pengelolaanya tidak mengantongi izin lengkap.

Saat media mengkonfirmasikan hal tersebut kepada Adi yang mengaku sebagai kepala gudang terkait seluruh perizinan bisnis penjualan batu damar itu. Adi sendiri tidak bisa menjelaskannya.

"Saya disini hanya sebagai pekerja dengan jabatan sebagai pengawas dari perusahaan. Untuk seluruh informasi terkait perizinannya saya tidak mengetahui," kata Adi pada Senin (12/2/2024) di gudang tersebut.

Bahkan untuk nama bosnya sendiri, pimpinan dari CV.Berlian, Adi mengaku juga tidak mengetahuinya. Selanjutnya Adi hanya memberikan nomor seluler manajernya bernama Ronal.

Dan selanjutnya media pun juga menghubungi Ronal via telepon dengan nomor 0852-7423-2xxx untuk konfirmasi. Tapi sayangnya Ronal juga terkesan enggan untuk memberikan penjelasan terkait konfirmasi media.

Ronal hanya mengatakan kalau bisnis penjualan batu damar yang dikelolanya sudah mengantongi izin lengkap. Tetapi, Ronal tidak bisa membuktikan seluruh perizinan atau surat dokumen negara yang katanya sudah dikantongi oleh perusahaannya itu.

Sementara, Izin Usaha Pengusahaan Damar merupakan salah satu bagian syarat yang harus disiapkan oleh pemilik usaha. Supaya usaha yang dijalankan bisa mendapatkan pengakuan dari pemerintah. Ada kalanya pemilik usaha hanya mencari keuntungan saja, sampai lupa izin usaha Pengusahaan Batu Damar.

Jika dulu pengurusan izin usaha menggunakan Surat Izin Usaha Perdagangan / SIUP, Tanda Daftar Perusahaan (TDUP), Surat Keterangan Terdaftar (SKT), maka saat ini izin usaha digantikan menggunakan Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB harus disiapkan bagi setiap Pemilik usaha karna digunakan sebagai bukti dari Pemilik bisnis.

Selain itu , legalitas lain yang perlu digunakan oleh Pengusaha Batu Damar adalah NPWP, Sertifikat Standar (Resiko Menengah Tinggi), serta Izin lainnya menyesuaikan resiko dan usaha yang dijalankan oleh perusahaan tersebut.

Apabila bisnis batu damar ini ilegal, sudah pasti melanggar, pasal 83 ayat (1) huruf, b Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yakni tindak pidana mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan bukan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan bukan kayu Bahkan dokumen sah berupa Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FAHHBK) Praktek ilegal ini bisa dikenakan sanksi pidana dengan penjara paling singkat (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima miliar).

Hingga berita ditayangkan, media masih melakukan pengumpulkan data-data dan upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.(cr)


MR.com, Padang| Merujuk pada Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, pihak Polresta Padang memfasilitasi Restorative Justice (RJ) terkait perkara dalam laporan polisi Nomor : LP/B/217/III/SPKT/POLRESTA PADANG/POLDA SUMBAR tanggal 22 Maret 2023, an Syafrial Kani(SK).

Pertemuan perdana pihak yang bersengketa SK dengan media difasilitasi Polresta Padang yang dilakukan diruang Gelar Perkara Rinaksa Sakalamandala pada Jum'at (2/2/2024).

Dengan adanya pertemuan itu, pihak Polresta Padang sangat mengapresiasinya, karena ada upaya langkah damai yang ditempuh oleh kedua belah pihak. Hal tersebut disampaikan Kasatreskrim Polresta Padang, Kompol Dedy Andriasyah Putra, pada hari yang sama.

Berita terkait: ML Mengaku Kemenakannya VK Punya Hubungan Terlarang Dengan SK

"Kami dari pihak penyidik Polresta Padang sangat mengapresiasi pertemuan itu. Ini bentuk upaya langkah damai dari kedua belah pihak dengan cara kekeluargaan," ucap Dedy Adriasyah.

Kasatreskrim itu menambahkan, dengan langkah yang ditempuh ini, semoga keadaan dan suasana akan berubah menjadi seperti semula.

"Tidak ada dendam, tidak ada permusuhan, tidak ada yang kalah dan menang, tetapi semua akan menjadi pemenang dalam pekara ini," tambahnya.

Dan kita bersyukur, upaya hukum sebagai langkah terakhir penyelesaian tidak jadi kita ambil, pungkasnya.

Dalam prosesi perdana mediasi tersebut, pihak pelapor (SK) diwakili oleh Anda Simon dan Mutia Dewita sebagai kuasa hukumnya. Sementara dari pihak media yang hadir juga turut didampingi oleh Ismail Novendra selaku kuasa hukum dari pihak media.

Pada kesempatan prosesi mediasi tersebut, Anda Simon yang didampingi Mutia Dewita, sembari menyampaikan dengan memberikan klarifikasi terkait isue yang menerpa klien nya(SK) dengan mengatakan bahwa isue tersebut tidak benar adanya.

"Beliau (SK) tidak ada melakukan hubungan terlarang dengan VK atau telah melakukan perbuatan asusila sampai VK melahirkan diluar nikah," tegas Anda Simon.

Dijelaskannya, pemberitaan yang beredar sebelumnya bahwa perbuatan itu terjadi ditahun 2021 itu tidak benar. Saudara VK sejak tahun 2019 sudah tidak bekerja lagi dengan SK, dan sejak saat itu tidak ada kontak lagi antara mereka.

"Kemudian terhadap saudara ML, dia bukanlah paman dekat dari saudara VK. ML memang mamak dari VK, tapi mamak jauh, bukanlah saudara yang mengetahui persoalan yang terjadi pada diri VK", terang Anda Simon.

Sementara itu pihak dari media, selaku kuasa hukum Ismail Novendra mengatakan, para awak media telah mencoba melakukan upaya - upaya tugas kejurlalistikannya sesuai kaidah-kaidah yang diatur undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers.

Dan mereka dalam menjalankan profesinya sebagai pembuat berita online juga berpedoman pada ketentuan Media Siber, agar karya jurnalistik yang dilahirkan tidak haram, dan tetap berimbang, tegas Ismail.

"Dan atas pemberitaan yang lahir tersebut, itu murni dari seseorang wartawan yang sedang melaksanakan profesinya secara profesional, artinya tidak ada ada dorongan dari pihak lain," paparnya lagi.

Diakhir pertemuan, Anda Simon mengucapkan apresiasi kepada pihak Polresta Padang yang telah mengfasilitasi Restorative Justice ini.

"Benang merah telah dapat ditarik dari pertemuan ini, dan selanjutnya akan disampaikan kepada klien kami, untuk langkah selanjutnya akan kami kabari dalam waktu sesingkat mungkin. Dan kami sangat mengapresiasi pihak Polresta Padang yang telah memfasilitasi Restorative Justice ini," ucap Anda Simon.

Dan apresiasi kepada pihak Polresta Padang yang telah memfasilitasi Restorative Justice ini juga terucap dari mulut Ismail Novendra, selaku Kuasa Hukum dari pihak media. (tim/cr)

AKBP Ricardo Condrat Yusuf, S.H., S.I.K., M.H.
 Kapolres Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat 

MR.com, Lima Puluh Kota| Menghadapi hari pencoblosan tanggal 14 Pebruari 2024 mendatang, Polres Lima Puluh Kota Polda Sumatera Barat telah menyiapkan ratusan personel gabungan pengamanan pada Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Kapolres 50 Kota AKBP Ricardo Condrat Yusuf, S.H., S.I.K., M.H. mengatakan, pada tahapan pemungutan suara tersebut, Polres 50 Kota akan melibatkan total 246 personel untuk pengamanan. 

Adapun rincian penempatan personel tersebut, akan diploting pengamanan di TPS-TPS, sedangkan (jumlah personel standby) personel Oncall di Mako sebagai Power Of Hand sewaktu-waktu dapat digerakan bila terjadi situasi Kontinjensi.

"Untuk pengamanan TPS, kami sesuaikan dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) yaitu pada ring dua. Sementara untuk yang di dalam TPS kita libatkan rekan-rekan Linmas," kata AKBP Ricardo Condrat.

Kapolres 50 Kota menyebut, persiapan personel gabungan yang terlibat pada Operasi Mantap Brata Singgalang 2023-2024 telah dilakukan sejak awal sebelum tahapan Pemilu 2024.

"Sebelumnya kami sudah menggelar koordinasi lintas sektoral hingga simulasi pengamanan bersama seluruh stakeholder dalam pengamanan Pemilu 2024," ujarnya.

Dikatakan Kapolres 50 Kota, dalam pelaksanaan Pemilu 2024 ini jumlah TPS yang akan diamankan ada 756 TPS.

Dirinya juga mengimbau kepada seluruh warga masyarakat khususnya Kabupaten Lima Puluh Kota agar bersama-sama turut mensukseskan Pemilu ini.

"Suksenya Pemilu ini jika Pemilu berjalan aman dan lancar. Untuk itu mari kita bersama mewujudkan situasi kamtibmas aman, kondusif dan sejuk di Kab. Lima Puluh Kota," ajaknya.

Dirinya juga menambahkan, bahwa personel di jajarannya tetap menjaga Netralitas. Dirinya telah menegaskan akan tetap komitmen menjaga netralitas tersebut.

"Kami tegaskan untuk anggota maupun PNS pada Polres 50 Kota tetap bersikap Netral dan hanya focus pada pengamanan agar Pemilu 2024 benar-benar sukses," pungkasnya.(*)

Mitra

{picture#http://2.bp.blogspot.com/-XccjilccW3o/WvaXDidXfzI/AAAAAAAABh4/uSZS7TnCbfc4FwXpWuQb2n8Fgh6BY9x7ACK4BGAYYCw/s1600/logo3.png} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Powered by Blogger.