November 2020

#Kajati #Kajari #Sumbar #Pasbar #Pasbar #IMI #sunatanmasal #pasbar #kolaboraksi 17 Agustus AAYT Administrasi Agam Aia Gadang Air mata Ajudan Akses Aksi Amankan Ambulance Anam Koto Anggaran APD Arogan Aset Asimilasi ASN Atlet ATR Aturan Babinkamtibmas Baharuddin Balon Bandung Bansos Bantah Bantuan Batu Sangkar Bawaslu Baznas Bebas Bedah Rumah Belajar Belanja Bencana Berbagi Berjoget Bhakti Bhayangkara Bhayangkari Bina Marga BK BKPSDM BLPP BLT Dana Desa BNN BNNK Bocah Box Redaksi BPBD BPK RI BPN BTN BTT Bukittinggi Bully Bupati Bupati Pasbar Cacat Hukum Calon Camat Cerpen Corona Covid Covid 19 Covid-19 CPNS cross dampak Dana Dandim Data Demo Dermawan Dilaporkan dinas Dinkes Dinsos Direktur Disinfektan DPC DPD DPD Golkar DPD PAN DPP DPRD DPRD Padang Dukungan Duta Genre Emma Yohana Erick Hariyona Ershi Evakuasi Facebook Forkopimda Formalin Fuso Gabungan Gempars Geoaprk Gerindra Gor Gudang gugus tugas Hakim HANI Hari raya Haru. Hilang Himbau Hoax Hujat Hukum Humas HUT Hutan Kota idul adha Ikan Tongkol Iklan video Ikw Ilegal mining Incasi Inspektorat Intel Internasional Isolasi Isu Jabatan Jakarta Jalan Jubir Jumat berbagi Jurnalis Kab. Solok Kabag Kabid Kader Kadis Kalaksa Kanit Kapa Kapolres Karantina Kasat Kasi KASN Kasubag Humas Kasus Kebakaran Kejahatan Kemanusiaan Kemerdekaan Keracunan Kerja Kerja bakti kerjasama Kesbangpol Kesra Ketua Ketua DPRD Kinali KKN Kodim KOK Kolaboraksi Komisi Komisioner KONI Kontak Kontrak Kopi Korban Korban Banjir Korupsi Kota Padang Kota Solok KPU Kriminal kuasa hukum Kuliah Kupon Kurang Mampu Kurban Labor Laka Lantas Lalulintas Lantas Lapas Laporan Laporkan Laskar Lebaran Lembah Melintang Leting Maapam Mahasiswa Maligi Masjid Masker Medsos Melahirkan Mengajar Meninggal Mentawai metrologi Milenial MoU MPP MRPB MRPB Peduli Mujahidin Muri Nagari Narapidana Narkoba Negara Negatif New Normal New Pasbar News Pasbar Ngawi ninik mamak ODP OfRoad Oknum olah raga Operasi Opini Opino OTG PAC Padang Padang Panjang Padang Pariaman Painan Pakar Pandemi Pangan Pantai Maligi Panti Asuhan Pariaman Paripurna pariwara Pariwisata Partai Pasaan Pasaman Pasaman Barat Pasbar Pasbat Pasien Paslon Patuh Payakumbuh Pdamg PDIP PDP Peduli peduli lingkungan Pegawai Pelaku Pelanggaran Pemalsuan Pemasaran pembelian Pembinaan Pemda Pemerasan Pemerintah Pemilihan Pemko Padang Pemuda Penanggulangan penangkapan Pencemaran Pencuri pendidikan Pengadaan Pengadilan Penganiayaan Pengawasan Penggelapan Penghargaan penusukan Penyelidikan Penyu Perantauan Perawatan Perbatasan Peredaran Periode Perjalanan perkebunan Pers Pertanahan Perumda AM Kota Padamg Perumda AM Kota Padang Perumda Kota Padang Pessel Pilkada Pinjam PKH PKK Plasma Plt PN PN Pasbar PNS pol pp Polisi Politik Polres Polres Pasbar Polsek Pos Pos perbatasan Positif posko potensi Prestasi PSBB PSDA Puan PUPR Pusdalops Puskesmas Pustu Rapid Test razia Rekomendasi Relawan Reses Reskrim Revisi RI RSUD RSUP M Djamil RTLH Rumah Sakit Rusak Sabu Sapi SAR Satgas Satlantas SE Sekda Sekda Pasbar Selebaran Sembako Sertijab Sewenang wenang Sidak sijunjung Sikilang Singgalang sirkuit SK Snar Solok SolSel sosial Sosialisasi Sumbar Sumbar- Sumur Sunatan massal sungai surat kaleng swab Talamau Talu Tanah Tanah Datar Target Tata Usaha teluk tapang Temu ramah Terisolir Terminal Tersangka Thermogun Tidak layak Huni Tilang tipiter TMMD TNI Tongkol TP.PKK tradisional Transparan trenggiling tuak Tukik Tumor Ujung Gading Ultimatum Uluran Unand Upacara Update usaha usir balik Verifikasi Virtual wakil bupati Wali Nagari wartawan Waspada Wirid Yasin Yamaha Vega Yarsi Yulianto ZI Zona Hijau Zona Merah


Mitra Rakyat.com(Sumbar)

Manejer PT. Alco Sejahtera Abadi(ASA) bernama Salman diduga mengelak dari konfirmasi media terkait proyek yang sedang dikerjakan. Diketahui PT.ASA sebagai pelaksana proyek preservasi Jalan Padang-Solok-Sawahlunto dengan nilai Rp 4.508.770.000, Sumber APBN TA 2020.

Melalui aplikasi WA awak media mengkonfirmasi Salman pada Minggu(29/11/2020) menyangkut proyek yang dikerjakannya. Setelah dibaca, kemudian Salman memblokir nomor awak media tanpa alasan yang  jelas.

Berita terkait : Jalan Lintas Padang-Solok-Sawahlunto Dipenuhi Lobang Yang Diduga Bahayakan Nyawa Pengguna Jalan

Begitu juga Kepala BPJN Sumbar Bambang Pardede. Saat dikonfirmasi awak media menyangkut hal yang sama dengan Salman, Bambang Pardede diduga lebih memilih "bungkam".

Setali tiga uang dengan Salman,dan Bambang Pardede. Andi sebagai Kepala Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional II ( Kasatker PJN II) juga terkesan diam seribu bahasa saat dikonfirmasi.

Lain hal dengan Mardi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) 2.1 pada proyek preservasi itu. Nomor seluler yang biasa nya aktif tidak dapat dihubungi lagi. Kemudian waktu media mendatangi kantornya, dijalan S.Parman, Mardi tidak pernah bisa ditemui, dengan alasan selalu keluar saat ditanya kepada salah satu penghuni kantor itu.

"Menyelam sambil minum air", pepatah itu pantas ditujukan kepada pihak yang berperan dalam proyek preservasi jalan Padang-Solok-Sawahlunto. Karena, miliar uang negara telah dikucurkan terhadap pelaksanaan proyek tersebut, namun diduga tidak seimbang dengan mutu dan kualitasnya yang diharapkan rakyat, kata Ari Syafrianto SH, menanggapi hal tersebut,Minggu(29/11/2020) di Padang.

Ari sebagai masyarakat Sumbar mengatakan, faktanya sudah hampir memasuki hari ke 260 masa pelaksanaan, kondisi fisik jalan sepanjang Padang, Solok dan Sawahlunto masih sangat memprihatinkan dan membahayakan nyawa pengguna jalan. Permukaan jalan tidak rata(bergelombang) ditambah banyak lobang-lobang menghiasi sepanjang jalan nasional itu yang diduga kuat berpotensi akan menelan korban, ujarnya.

"Sementara publik tahu kalau ada uang negara dikucurkan untuk proyek preservasi itu sebesar Rp 40,5 miliar. Diduga untuk perbaikan dan pemeliharaan jalan , jembatan, saluran air (Drainase) yang berada disepanjang jalan Padang-Solok-Sawahlunto tersebut", ucap Ari.

Dengan tujuan agar jalan dimanfaatkan masyarakat tanpa ada resiko kecelakaan yang disebabkan kerusakan  dari fisik jalan, tandasnya.

"Namun berbanding terbalik dengan kondisi sebenarnya saat ini. Masyarakat sebagai pengguna jalur lintas itu banyak mengeluh dengan kondisinya yang memilukan itu. Bahkan  masyarakat menyebutkan sering terjadi kecelakaan tunggal akibat lobang yang digenangi air apabila hujan turun", ungkapnya.

Ditambah dengan diamnya pihak yang mestinya menjelaskan kepublik tentang  segala informasi terkait proyek preserervasi itu saat dikonfirmasi media. Hal itu menjelaskan kalau pelaksanaan proyek diduga cacat hukum, terang Ari.

Salah satunya menurut Ari pihak terkait terindikasi sengaja langgar amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Yang menegaskan sebagaimana dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan "bahwa setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya", ujarnya lagi.

Ada konspirasi tidak baik terhendus pada proyek ini. Menurut dugaan Ari, proyek preservasi hanya sebagai objek agar bisa meraut keuntungan yang tidak halal secara bersama-sama, tukasnya.

Apalagi tahun ini merupakan tahun yang membutuhkan dana banyak untuk terpilih menjadi seorang pemimpin. Bukan tidak mungkin hal itu terjadi. Kepada pihak berwenang yang telah disumpah agar ikut secara aktif mengawal perjalan proyek tersebut. Supaya negara tidak kecolongan untuk kesekian kalinya, pungkas Ari.

Hingga berita diterbitkan belum ada tanggapan dari pihak yang berperan aktif pada proyek itu. Dan media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.*roel/tim*



Mitra rakyat.com(Pessel)

Pasangan Calon (Paslon) nomor urut 1 pada Pilkada Pesisir Selatan (Pessel), Hendrajoni-Hamdanus mengaku, ditegur oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, saat memberlakukan belajar tatap muka bagi anak didik SD dan SMP saat Pendemi Covid-19. 


"Saya pernah ditegur oleh Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI soal memberlakukan belajar tatap muka bagi anak didik SD dan SMP, "akuinya saat debat kandidat dalam sesi tanyajawab tentang materi Pendidikan di Stadio Padang TV, Jumat (27/11) di Padang. 


Selanjutnya, Hendrajoni mengaku, saat Pendemi Covid-19 dunia pendidikan Pesisir Selatan memang terpuruk. 


Paslon Nomor urut 2 Rusma Yul Anwar-Rudi Hariyansyah menanggapi, Covid-19 memang berpengaruh pada pendidikan, setidaknya output. "Karena itu, kami nanti akan mendorong penguasaan materi dari tenaga pendidik."


Jadi, bukan soal kuantitas pertemuan. Yang paling penting adalah kualitas pertemuan. Kini Covid-19 hanya dikambing hitamkan anjloknya pendidikan. Guru perlu untuk mendalami materi. 


Harus ada evaluasi dari kepala dinas. Untuk saat ini, proses pendidikan harus tetap jalan. Akses internet sangat penting.


Paslon nomor urut 3 Dedi Rahmanto Putra-Afrianop Rajab juga menanggapi, keterbatasan tatap muka adalah soal aturan Covid-19. Karena itu, butuh terobosan. Butuh Kelompok-kelompok belajar untuk membantu seperti mahasiswa.


Diberikan sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), membuka sekolah tatap muka, setelah sebelumnya sempat dilakukan daring karena alasan khawatir terhadap penyebaran Covid-19.


Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pessel, Suhendri mengatakan, pemberlakuan sekolah tatap muka sudah kembali dilakukan sejak, Rabu 11 November 2020 lalu dengan sistem shif dan penerapan disiplin protokol kesehatan.


Sekolah tatap muka kembali diberlakukan dari tingkat SD, SMP dan setingkat SMA terkecuali PAUD dan TK.


"Sudah (dibuka kembali), berdasarkan rapat dengan gugus tugas dan pihak-pihak terkait termasuk IDI," ungkapnya pada wartawan, Sabtu (14/11). 


Ia menjelaskan, pembelajaran tatap muka, dilakukan karena ada berbagai pertimbangan dan alasan dari perkembangan kasus, hingga sasaran belajar daring yang masih jauh dari harapan.


Sebab, selama belajar daring dari rumah dilaksanakan, aktivitas peserta didik tampak tak terawasi. Bahkan, aktivitas masyarakat tetap seperti biasa, dan saat daring dilaksanakan banyak siswa yang keluyuran hingga kegiatan lainnya yang membuat daring tak efektif.


"Jadi (karena pertimbangan itu), kita buka sekolah dari hari Rabu kemarin. Tapi, tetap dengan sistem shif, disiplin dengan protokol Covid-19, kemudian ada izin dari surat orang tua," terangnya.


Ia berharap, dengan dilaksanakan sekolah tatap muka ini, para guru dan peserta didik bisa memaksimalkan sisa waktu belajar yang ada. Sebab, pada 11 Desember 2020, ujian semester sudah dilaksanakan.


"Jadi kita harapkan para peserta didik dan tenaga pendidik, memaksimalkan 4 atau 5 minggu yang tersisa untuk persiapan ujian semester," tutupnya.


Diketahui sebelumnya, sekolah tatap muka di Pessel sudah kembali dibuka pada 13 Juli 2020 lalu setelah kebijakan daring sebelumnya.


Namun, seiring waktu pada 31 Juli 2020 kebijakan tersebut kembali berubah. Kebijakan berubah, karena adanya peningkatan kasus dan keputusan zona kuning dari Provinsi,(Tim)



Mitra rakyat(Pessel)

Debat putaran kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati Pesisir Selatan (Pessel), Sumatera Barat berlangsung panas, Jumat 27 November 2020. Digelar di salah satu studio televisi di Kota Padang, ketiga Paslon saling sentil dan beradu gagasan tentang program dalam memimpin Pessel.


Dari ketiga Paslon. Paslon nomor urut 02, Rusma Yul Anwar- Rudi Hariansyah mengungkapkan, inti dari pembangunan adalah membangun Sumber Daya Manusia (SDM). Sebab, SDM adalah dasar dari pembangunan. 


"Dan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak berkorelasi dengan gedung dinas pendidikan," ungkapnya dalam sesi debat saat menanggapi jawaban Paslon 01 atas pertanyaan moderator soal upaya peningkatan IPM. Karena berdasarkan catatan BPS, IPM Pessel atau yang dijuluki daerah sejuta pesona kekinian berada di 12 terendah dari 19 kabupaten/kota di Sumbar.


Rusma Yul Anwar menegaskan, saat ini masih banyak harus dibenahi dalam membangun Pessel. Karena memang, pembangunan tidak bisa dilihat secara fisik semata, namun harus diimbangi pembangunan SDM. 


"IPM Pessel nomor 12 terendah dari 19 kabupaten/kota di sumbar. Demikian juga dengan ekonomi yang anjlok. Karena itu, untuk fisik kita fokus pada infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan di daerah sentra produksi," tegasnya dalam menjelaskan soal pembangunan.


Selain soal SDM dalam prospek pembangunan, Paslon Rusma Yul Anwar-Rudi Hariansyah menyinggung soal COVID dalam implementasi pendidikan hari ini, diantaranya soal mutu dan aturan dalam memperhatikan proses pendidikan.


"Jadi, bukan soal kuantitas pertemuan. Yang paling penting adalah kualitas pertemuan. Kini COVID hanya dikambing hitamkan dalam anjloknya pendidikan. Guru perlu untuk mendalami materi. Harus ada evaluasi dari kepala dinas. Untuk saat ini, proses pendidikan harus tetap jalan. Akses internet sangat penting," jelasnya. Paslon nomor 02 berencana membenahi E-governance, termasuk soal keuangan.


"E-governance terkait dengan transparansi, makanya perlu peningkatan akses internet. Pertemuan antar manusia harus kita kurangi.

Ke depan kita akan perhitungkan pertemuan. Kita akan fokus pada e-money secara perlahan. Kita akan lakukan pendidikan anti korupsi di segala lini," tegasnya.


Sementara Paslon 03, Dedi Rahmanto Putra- Afrianof Rajab mengemukakan, keterbatasan tatap muka adalah soal aturan COVID-19.


Selain itu, soal akuntabilitas itu hanya bagian dari E-governance. "Jadi, pemerintahan yang E-governance. Pessel telah terapkan E-governance," jelasnya.


Sedangkan, Paslon 01, Hendrajoni-Hamdanus mengaku, juga fokus pada sektor pendidikan. Setidaknya, kata mereka dengan adanya bukti pembangunan kantor dinas pendidikan yang megah.


"Hendrajoni juga sudah membuat kebijakan spektakuler seperti kenaikan honor guru PAUD dan mengangkat guru kontrak," ujar wakil Hendrajoni, Hamdanus.


Lanjutnya, Pemkab harus memberi kesempatan yang sama bagi seluruh guru untuk jadi kepala sekolah. Itu upaya untuk meningkatkan pendidikan.


Diketahui, debat putaran kedua ini diselenggarakan di Studio PadangTv. Dimulai pukul 15. 00 WIB, hingga pukul 18.00 WIB. Selama 3 jam berlangsung, siaran debat selain disaksikan di Studio, debat juga bisa disaksikan dan dengar melalui live streaming: www.padangtv.id, youtube" PadangTV, facebook: padangtvofficial, facebook: Kpu Kab Pesisir Selatan, siaran Painan Radio, Radio Garis Pantai dan Lppl Langkisaufm.


Mitra Rakyat.com(Sumbar)

Diduga jadi kado terburuk di Hari Bhakti PU ke 75 Tahun 2020 ini. Pengguna jalan mesti waspada saat melintasi jalan nasional Padang-Solok-Sawahlunto. Pasalnya puluhan lobang menghiasi jalan tersebut siap menjadi jebakan yang membahayakan nyawa bagi pemakai jalan.

Sementara diketahui kegiatan Preservasi Jalan untuk jalan itu  telah dianggarkan negara sebesar Rp 40.508.770.000 Sumber APBN. Proyek dikerjakan PT.Alco Sejahtera Abadi(ASA) dibawah pengawasan PT. Ciriatama Nusawidya Consult selaku konsultan supervisi,dengan nomor kontrak KU.08.08/KTR.01.PPK-2.1-PJN.II/IV/2020.

Proyek tersebut digawangi Balai Pelaksana Jalan Nasional(BPJN Sumbar) Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional II(Satker PJN II).

Mengacu pada waktu pelaksanaan, kegiatan tersebut hanya tinggal sebulan lagi, namun entah mengapa.., sejak awal kegiatan hingga kini lobang-lobang besar yang mengacam pengguna jalan masih banyak yang belum ditambal, kata Kamal salah satu pengguna jalan setiap harinya, Kamis(26/11/2020) di jalan lintas tersebut.

"Ruas jalan Padang-Solok-Sawahlunto kondisinya saat ini sungguh sangat memprihatinkan, karena banyak lobang-lobang ditemui sepanjang jalan ini" kata Kamal.

Kalau untuk jembatan hanya bagus pada sayapnya saja karena diberi warna (cat). Sementara kondisi jalan pada bentangan jembatan tersebut sangatlah buruk " terangnya.

Besi-besi bentangan jembatan muncul ke permukaan dikarenakam agregat telah terkelupas, tandas Kamal.

"Lobang tidak saja ada pada bagian bentangan jembatan, namun juga pada bagian badan jalan lainnya, dan ini sangat menggangu kami, selain memicu terjadinya kecelakaan, lobang-lobang tersebut juga berpotensi besar merusak kendaraan-kendaraan kami yang bermuatan berat" tutup Kamal yang didampingi temannya.

Sebagaimana diketahui, pada paket pekerjaan preservasi Padang-Solok-Sawahlunto yang dilaksanakan oleh PT.Alco Sejahtera Abadi ada 4 uraian pekerjaan, yakni preservasi rekonstruksi atau rehabilitasi jalan, preservasi pemeliharaan rutin jalan, preservasi jembatan serta preservasi rutin jembatan.

Sementara tata laksana dan sistim pelaksanaan telah diatur dan ditetapkan oleh Kementerian PUPR Dirjen Bina Marga, yang mana kegiatan yang termasuk dalam long segment, merupakan penanganan preservasi jalan dalam batasan satu panjang segmen yang menerus untuk mendapatkan kondisi jalan yang seragam, yaitu jalan mantap dan seragam sepanjang segmen. (SE Dirjen Bina Marga No 09/SE/Db/2015).

Apa itu jalan mantap?

Jalan dengan kondisi baik dan sedang sesuai umur rencana dan standar yang ada. Lalu, bagaimana cara mengukur bahwa kondisinya baik atau sedang atau rusak? Bisa lihat di Peraturan Menteri PU Nomor 13/PRT/M2011. 

Ada tiga indikator yang dibuat dalam 

Masing-masing komponen memiliki indikator kinerja, contohnya

1. Perkerasan

Tidak boleh ada lubang dengan diameter >10 cm dan kedalaman > 4 cm. Waktu tanggap 7 hari. Tidak boleh ada retakan lebar > 3 mm atau luas > 5 % setiap 100 m. Waktu tanggap 14 hari.

Tidak boleh ada bagian yang amblas lebih dari 3 cm dengan luasan > 5% setiap 100 m. Waktu tanggap 7 hari. Tidak boleh ada patahan/faulting (untuk jalan rigid). waktu tanggap 14 hari. Joint sealant tidak boleh rusak atau hilang di semua slab joint (untuk jalan rigid). Waktu tanggap 14 hari.Nilai IRI maksimum 4 mm/m. Waktu tanggap 90 hari.

2. Bahu

Tidak boleh ada lubang dengan diameter >20 cm dan kedalaman > 10 cm. Waktu tanggap 7 hari. Tidak boleh ada beda tinggi degan perkerasan > 5 cm. Waktu tanggap 14 hari. Tidak boleh ada bagian yang amblas > 10 cm dengan luasan > 3 % setiap 100 m. Waktu tanggap 7 hari.

3. Drainase

Saluran harus bersih dan tidak mengalami kerusakan struktur. Tidak boleh ada penyumbatan > 10 %. Waktu tanggap kerusakan struktur 21 hari, waktu tanggap penyumbatan 7 hari.

Lereng timbunan tidak ada deformasi dan erosi, serta dapat berfungsi dengan baik. Pada lereng galian harus stabil, kuat untuk menahan erosi dan berfungsi dengan baik. Waktu tanggap 14 hari.

4. Perlengkapan Jalan

Rambu peringatan dan rambu petunjuk terpasang dengan benar. Pemasangan rambu sementara untuk pencegahan kecelakaan lalu lintas akibat kerusakan jalan yang belum dapat diperbaiki. Waktu tanggap kerusakan 21 hari, waktu tanggap pemasangan rambu 24 jam

Pemisah horizontal pada median atau trotoar harus kokoh dan berfungsi dengan baik, permukaannya dapat dilihat pada malam hari. Waktu tanggap 21 hari.

Guardrail secara struktur kokoh, terpasang dengan benar dan tidak terjadi kerusakan. Waktu tanggap 21 hari. Bangunan Pelengkap (jika ada dalam kontrak). Jalan pendekat (oprit) tidak terjadi penurunan > 5 cm. Waktu tanggap 14 hari. Dinding Penahan Tanah tidak ada kerusakan, keretakan, patahan. Waktu tanggap 28 hari.

Expansion Joint. tidak ada kerusakan signifikan, tidak karatan, lebar gap sesuai ketentuan. Waktu tanggap 28 hari. Pagar Jembatan (span > 6 m) tidak ada kerusakan struktur dan berfungsi dengan baik. Dapat dilihat dengan jelas pada malam hari. Waktu tanggap 28 hari.

Dan pengendalian tanaman. Bebas dari tumbuh2an di sekitar ujung gorong2, saluran, kerb, sekitar rambu, guardrail, tiang lampu, bahu jalan, pulau lalu lintas, Waktu tanggap 7 hari.

Tinggi tumbuh-tumbuhanan minimal 2,5 cm, maksimal 10 cm pada lokasi median jalan yang direndahkan, tebing tepi jalan, dst. Waktu tanggap 7 hari.

Hingga berita ini terbit media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.*roel/tim*


Mitra Rakyat.com(Padang)

Acara Pelantikan dan Deklarasi DPD Serikat Pekerja Transpor Nasional Indonesia(SPTNI) dibuka langsung Ketua Umum SPTNI di Sekretariat jalan Pemuda nomor 45 Kota Padang. Acara simbolis penyerah Bendera Petaka SPTNI  berjalan lancar dan tetap mentaati aturan pemerintah terkait protokol covid 19, pada Sabtu(21/11/2020).

Jejeran karangan bunga yang terpampang dipinggir jalan menadakan dukungan dari bebagai pihak terhadap acara deklarasi tersebut. Ucapan selamat terus mengalir dari berbagai pihak. 

Wakil Ketua Umum DPP SPTNI sekaligus Kordinator Wilayah Sumbar  Andian Lois atau lebih akrab disapa Jonkey pada kesempatan itu menghimbau kepada kaum pekerja agar selalu bergandeng tangan dan bersatu dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah.

" Kita sebagai pekerja untuk selalu senantiasa bergadengan tangan untuk bersatu menyampaikan aspirasi", kata Jonkey.

Pelantikan dan deklarasi turut dihadiri Ketua Umum DPP SPTNI Hermanto, dan pengurus dari DPD, hingga DPC.

Inilah deretan nama-nama yang dilantik : Ketua DPD SPTNI Sumbar dijabat oleh Alwis,SH, Wakil Ketua I Romi Yufendra,Wakil Ketua II Efi Juflan, Wakil Ketua III Budi Rahmat K, Wakil Ketua IV Rudi Hartono,Wakil Ketua V Imam Shodiki,Wakil Ketua VI Fahrul Widarno,Wakil Ketua VII Gusnaidi,Wakil Ketua IX Asdil Oneri,Sekretaris Viki Septianov, Bendahara Syaiful dan Wakil Bendahara Lisa Febriani.

Ketua umum SP-TNI(SERIKAT PEKERJA TRANSPORT NASIONAL INDONESIA) HERMANTO, menyerahkan SK & BENDERA PETAKA SP-TNI kepada Alwis,SH, Sebagai Ketua DPD SP-TNI SUMBAR periode 2020-2025, didampingi pengurus terpilih.



Mitra rakyat(Pessel)

Calon Bupati No urut 02 Kabupaten Pesisir Selatan, Rusma Yul Anwar memuji rasa syukur petani Nagari Salido yang masih mempertahankan syukuran memasuki musim tanam. 


Bermunajat merupakan salah satu bentuk ketaatan dan rasa syukur hamba pada Sang Pencipta, Allah SWT. Yang maha menentukan segala apa yang terjadi di dunia ini.


"Saya apresiasi kegiatan ini," ungkapnya saat menghadiri syukuran memasuki musim tanam yang digelar Kelompok Banda Tambang Nagari Salido, Kamis 19 November 2020. 


Selain mengapresiasi besarnya rasa syukur petani di Kenagarian Salido, ia bertekad membangun sektor pertanian. Upaya itu guna mewujudkan ekonomi petani yang lebih baik.


Sadar atau tidak, petani adalah tulang punggung perekonomian daerah. Urat nadi pertumbuhan. Betapa tidak, sektor pertanian penyumbang terbesar dalam Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB).


Kontribusinya mencapai 40 persen per tahun, meski kini mengalami penurunan menjadi sekitar 30 persen. Bahkan juga tercatat penyerap tenaga kerja paling banyak. Lebih dari 40 persen angkatan kerja di Pessel.


"Kondisi itu berbanding terbalik dengan kehidupan ekonomi petani. Sebagian besar penduduk miskin kita ada di desa. Mereka yang menggarap sektor pertanian," terangnya.


Karena itu, pemerintah daerah harus menjadikan sektor pertanian sebagai anak emas dari sisi lapangan usaha. 

Pengelolaan sektor pertanian tidak boleh setengah hati. 


Jika tidak, dikhawatirkan semakin berdampak buruk pada pertumbuhan ekonomi daerah. Potensi pertanian harus digarap secara serius dari hulu hingga hilir. 


Penyediaan sarana prasarana produksi pertanian, mesti terlaksana. Kondisi infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan yang memadai di daerah sentra-sentra produksi harus tersedia. 


Dengan demikian, memutus mata rantai ekonomi biaya tinggi dalam produksi usaha pertanian. Petani mendapatkan akses pembiayaan permodalan yang murah dan mudah.


Sebab, selain sebagai penyumbang pertumbuhan dan penyerap tenaga kerja paling banyak, sektor pertanian, utamanya tanaman pangan berkaitan erat dengan ketahanan negara.


Kedaulatan negara sangat bergantung pada kedaulatan pangannya. Negara yang kuat adalah negara yang berdaulat pangan. "Jadi, sektor pertanian punya peran strategis bagi negara," tuturnya.


Pada kesempatan itu, pria yang kini menjabat sebagai wakil bupati itu juga menyinggung program strategis lain. Daerah harus menjamin terlaksananya pendidikan dan kesehatan masyarakat.


Pendidikan dan kesehatan merupakan urusan wajib bagi daerah dan negara. Bahkan, mencerdaskan kehidupan bangsa tertuang dalam pembukaan UUD 1945. 


Ke depan, ia bersama Rudi Hariyansyah bakal memberikan layanan pendidikan dan kesehatan gratis. Target itu bukan muluk-muluk, selama ada niat, tidak ada yang tidak bisa. 


Dengan catatan, pemerintah daerah harus mau menahan syahwat prestise. Memhangun harus sesuai kebutuhan masyarakat, bukan kemauan pimpinan daerah.


"Pemda hanya penyelenggara. Intinya, uang rakyat harus kembali pada rakyat. Azaz dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat itu harus terwujud," imbuhnya. 


Sementara, Ketua Kelompok Tani Batang Tambang Kenagarian Salido, Rizki Fiandi berharap Rusma Yul Anwar mampu mewujudkan kesejahteraan ekonomi petani.


Kelompok Tani Batang  menggarap 165 Hektare sawah. Kendala yang dihadapi adalah minimnya irigasi. Kurang tersediannya jalan usaha tani, sehingga biaya produksi menjadi tinggi.


Akibatnya, pendapatan yang diterima petani tidak seimbang dengan biaya yang dikeluarkan. Di lain sisi, harga kebutuhan sehari-hari kian tinggi, apalagi di tengah pandemi.


"Jadi, jika Pak Rusma Yul Anwar dan Pak Rudi Hariyansyah diberi amanah sebagai bupati dan wakil bupati, kami berharap pertanian dapat diperhatikan. Kami optimis, beliau mau dan mampu untuk itu," tutupnya. (Tim)



Mitra rakyat (pessel)

Gempa yang menggungcang Sumatera Barat tidak menyurutkan animo warga Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) memadati kunjungan Calon Bupati Rusma Yul Anwar.


Tekad sudah bulat. Mereka optimis, pria yang kini juga menjabat wakil bupati itu mampu membawa perubahan bagi Pessel ke depannya. Apalagi, Nagari IV Koto Mudik, khususnya banyak dibantu. 


"Jalan lingkar dan irigasi, misalnya. Kami sangat terbantu," ungkap Syafran Tamsa, seorang tokoh masyarakat Nagari (Desa) Lubuk Nyiur pada Tagar saat kunjungan Rusma Yul Anwar fi nagari itu, Rabu 18 Oktober 2020.


Seperti diketahui, pada Rabu, 18 November 2020, Sumatera Barat, termasuk Pessel beberapa kali diguncang gempa tektonik yang bersat di Kabupaten Kepulauan Mentawai. 


Menurut Syafran, Rusma Yul Anwar bagi masyarakat sosok pemimpin kharismatik. Bak kata pepatah, dia pempimpin yang disegani, bukan ditakuti. Tajam tidak melukai, keras tidak menyakiti. 


Pada kesempatan itu, warga juga meminta Rusma Yul Anwar memenuhi kebutuhan petani akan irigasi. Saat ini, irigasi yang ada tidak mampu mengaliri sawah petani. 


Apalagi, sebagian besar masyarakat di Nagari Lubuk Nyiur, Sungai Nyalo dan Tuik adalah petani. Bahkan, lebih dari 90 persen warga menggantungkan ekonominya pada sektor pertanian.


Selain itu, menyediakan akses jalan yang memadai. Selama ini, jalan kabupaten menuju Lubuk Nyiur dan sekitarnya tidak memadai. Kondisi jalan sempit. Rawan longsor dan banjir.


Sementara, Rusma Yul Anwar berjanji mengakomodir kebutuhan masyarakat Lubuk Nyiur, Sungai Nyalo dan Tuik. Ia paham, pertanian masih primadona ekonomi Pessel secara umum. 


Tak hanya infrastruktur pertanian dan infrastruktur dasar semata. Ia juga menegaskan mengarus utamakan kebutuhan dasar  seperti pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat. 


Selama ini, masih banyak keluhan soal biaya kesehatan dan pendidikan. "Ini yang kita prioritaskan, pemerintah harus hadir ketika masyarakat membutuhkan," terangnya. 


Sedangkan terkait peningkatan taraf ekonomi msyarakat, ia bertekad bakal memprioritaskan arah pemabangunan sesuai kebutuhan dan potensi ekonomi daerah. 


Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar-besarnya harus dinikmati masyarakat. Anggaran daerah harus mampu menjadi stimulan bagi pelaku usaha. 


"Artinya, harus dinikmati pelaku usaha lokal. Pengusaha kita jangan jadi penonton di kampungnya sendiri," tergasnya.


Rusma Yul Anwar merupakan Calon Bupati berpasangan dengan Rudi Hariyansyah sebagai Calon Wakil Bupati. Keduanya maju diusung Partai Gerindra, PAN, Berkarya, PBB dan didukung Partai Gelora. (Tim)


 Opini

Oleh : Ummu Munib

Ibu Rumah Tangga 


Mitra Rakyat.com

Sebagaimana dilansir GalamediaNews.com (1/11/2020) bahwa Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo berkunjung ke Indonesia (29/10/2020). Kunjungan ini disambut  oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi. 

Selain membahas tentang investasi,  juga membahas tentang Kepulauan Natuna yang tengah terancam dampak dari konflik Laut China Selatan (LCS). 

Konflik memanas usai China mengklaim sepihak 90 persen dari perairan LCS. Seperti diketahui, kapal patroli Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) China  kerap mengganggu Indonesia dengan memasuki zona maritim NKRI di Kepulauan Natuna. 

Aparat militer Indonesia tak bisa berbuat banyak karena Beijing menyatakan wilayah tersebut masuk dalam zona bebas terkait klaim sembilan garis putus-putus (nine dash line ). 

Kunjungan Mike Pompeo mendapat respon dari Duta Besar China  Xiao Qian.  CNNIndonesia (30/10/2020) melansir bahwa Duta Besar China menyebut kedatangan Menteri Luar Negeri AS ke Indonesia,  memprovokasi hubungan bilateral China Indonesia. Xiao Qian menentang keras tindakan Menlu AS tersebut. 

Menurutnya, pernyataan keliru Pompeo juga justru semakin menunjukkan intensi buruk AS, disamping telah mengganggu perdamaian dan stabilitas kawasan. 

Mike Pompeo telah melakukan serangan yang tidak berdasar terhadap Tiongkok, telah memprovokasi hubungan Tiongkok-Indonesia, serta telah mengganggu perdamaian dan stabilitas kawasan," ucapnya dikutip dari situs resmi Kedutaan Besar China di Indonesia, Jumat (30/10).

Masih dalam kunjungan tersebut, Menteri Luar Negeri  Amerika Serikat  Mike Pompeo juga  bakal menggelar pertemuan dengan Gerakan Pemuda (GP) Ansor Nahdlatul Ulama (NU) di Jakarta, Kamis (29/10/2020) siang ini. 

Pertemuan dengan tajuk "Nurturing The Share Civilization Aspirations of Islam Rahmatan lil Alamin The Republic of Indonesia and The United Stated of America itu digelar di Hotel Four Season. Ditemui sebelum menggelar pertemuan dengan Pompeo, Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, GP Ansor  memiliki beberapa kesamaan tujuan. 

Pertama, Ansor ini ingin agar citra soal Islam, terutama di dunia Barat tidak melulu citra yang identik dengan kekerasan dan teror. "Ada sisi Islam yang lain, Islam yang penuh rahmah, Islam yang penuh kasih sayang yang di sini kita kenal dengan Islam rahmatan lil alamin," tuturnya. 

Dikatakan Gus Yaqut, Islam rahmatan lil alamin sangat menghargai perbedaan- perbedaan, baik itu perbedaan agama, suku, ras dan lainnya. Pertemuan ini, kata Gus Yaqut, dimaksudkan untuk lebih pada menyamakan cara pandang antara Indonesia dan AS terhadap persoalan-persoalan tersebut.(Okezone.com, Kamis, 29/10/2020) 

Memang tak dapat dipungkiri bahwa Indonesia bak gadis cantik, sehingga dilirik baik oleh AS maupun China. Indonesia memiliki posisi yang strategis di konflik Laut Cina Selatan. Posisi Indonesia sebagai negara terbesar di ASEAN membuat tindakan yang diambil Indonesia menjadi penting bagi kelanjutan konflik. 

Setali tiga uang, AS dan Cina akan terus berupaya menyeret Indonesia ke pihaknya, baik dengan pendekatan pertahanan keamanan, ekonomi, kesehatan, maupun yang lainnya.

Tak heran ketika ideologi kapitalis sekuler yang diterapkan, maka tujuan dua negara besar tersebut tiada lain adalah penjajahan di kawasan Asia. 

Cina berusaha menjadi penguasa kawasan dan AS terus berupaya membendungnya. Perebutan pengaruh di kawasan merupakan faktor penting dalam politik luar negeri kedua negara tersebut.

Indonesia tentu harus bersikap tegas menolak setiap bentuk penjajahan dan intervensi asing, baik dari Timur maupun Barat. Selama masih menjadikan kepentingan ekonomi (investasi) sebagai acuan politik luar negerinya, Indonesia tidak akan pernah bisa bersikap independen. Indonesia akan selalu terombang-ambing antara gelombang Barat dan Timur. 

Hal ini menegaskan makin lemahnya kedaulatan politik dalam negeri, sehingga kebijakannya didikte oleh asing. Berbeda dengan sistem Islam, Islam adalah ideologi  yang benar, lahir dari Sang Pencipta sekaligus Sang Pengatur. 

Yakni Allah Swt,  maka tidak ada keraguan dijadikan pedoman dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk urusan hubungan luar negeri. Ketika ideologi Islam diterapkan maka akan mampu membangun kesadaran politik tentang bahaya hubungan dengan negara kafir harbi (negara yang memusuhi Islam). 

Islam mengharamkan dominasi asing terhadap negeri muslim, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla 

Dan sekali-kali Allah tidak akan pernah memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang mukmin. (TQS Al-Nisâ: 141)

Ayat ini adalah dalil larangan membuka jalan bagi orang kafir untuk menguasai orang-orang beriman. Ayat ini sekaligus pedoman atas politik luar negeri negara Islam dengan negara lain dalam konstelasi internasional. Politik luar negeri Islam memosisikan akidah Islam wajib menjadi dasar bagi ideologi negara. 

Maka, negara kaum muslimin tidak boleh menjadi negara yang dikuasai negara lain dalam bidang apa pun, wajib memiliki kedaulatan penuh tanpa disetir negara lain. 

Selain itu sistem Islam tidak mengenal politik luar negeri bebas aktif. Haram menjalin hubungan diplomatik, kerja sama ekonomi, pendidikan, perdagangan dan militer dengan negara kafir penjajah. 

Termasuk kerja sama investasi dan utang luar negeri. Sistem Islam menutup celah penguasaan umat muslim atas umat lain.  Walhasil, semakin kuat kebutuhan kaum muslimin pada sistem Islam yang menerapkan Islam secara Kaffah, yang akan menghantarkan  menjadi negara yang tangguh, mandiri dan tidak bergantung kepada negara-negara asing.

Wallahu alam bi ash shawwab.

M.Suadi ST,MT, PPK 2.3 PJN II Sumbar

Mitra Rakyat.com(Padang)

Meski dalam situasi rapat M. Suaidi ST,MT masih menyempatkan diri untuk membalas konfirmasi media ini via whatshaap, Jumat(13/11/2020).

" Alhamdulillah, pekerjaan penangan longsor Bukit Putus- Painan untuk titik bukit putus sudah rampung, jalan pada titik tersebut sudah kembali lancar", kata Suadi saat dikonfirmasi media.

Sampai saat ini, kata Suadi , proses penanganan tidak mengalami kendala berarti. Perkembangan musim yang sudah beranjak ke kemarau (pancaroba), dirasa cukup mendukung.

“Kendala yang sering dialami, ketika saat pekerjaan berlangsung turun hujan. Tapi seiring perkembangan musim yang sudah beranjak ke kemarau, semua jadi aman terkendali,” katanya.

Pihaknya mengharapkan ke depan tidak muncul kendala yang lebih parah lagi, sehingga pekerjaan bisa tuntas dengan tepat waktu.

Kementrian PUPR tetap dengan komitmen untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan aturan. Apalagi situasi pandemi seperti sekarang, penerapan protokol kesehatan dalam lingkungan pekerjaan tetap disosialisasikan pihak BPJN Sumbar, pungkas Suaidi.*roel*




Mitra rakyat.com(Pessel)

Antisipasi Dampak Resesi, Ini Solusi Paslon Rusma-Rudi di Pessel


Pesisir Selatan-Pandemi Covid-19 tidak hanya mejadi masalah kesehatan, namun menjalar pada sektor ekonomi. Bahkan, resesi mulai mengancam perekonomian nasional dan internasional.


Pemerintah daerah harus menyikapi, sehingga tidak berdampak luas pada kinerja ekonomi lokal. Penggunaan anggaran harus sesuai dengan potensi dan keunggulan daerah.


"Dengan begitu, kami optimis dampak resesi dapat kita minimalisir," ungkap Calon Bupati Rusma Yul Anwar terkait pernyataan Calon Bupati Dedi Rahmanto Putera soal antisipasi dampak ekonomi saat pandemi.


Tanggapan itu ia sampaikan saat debat Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Pilkada serentak 9 Desember 2020 Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Sumbar. Debat digelar di TVRI Sumbar, Rabu 11 November 2020. 


Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai potensi otomatis dapat meningkatkan kinerja pertumbuhan ekonomi daerah. Hingga kini, penopang utama pertumbuhan Pessel masih dilakoni sektor primer.


Dalam Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Pessel masih ditopang sektor primer diantaranya pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan. Kontribusinya lebih dari 30 persen per tahun.  


"Nah, ini yang akan kita prioritaskan. Bukan pariwisata dan bikin gorong-gorong. Sementara kini perjalanan saja dibatasi di tengah pandemi ini," jelas pria yang kini juga menjabat sebagai wakil bupati itu.


Meningkatkan kegiatan hilirisasi bagi komoditi unggulan daerah. Hal itu melalui pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), sehingga menyerap banyak tenaga kerja. 


Sebab, sebagian besar karakteristik dunia usaha di daerah berjuluk 'Negeri Sejuta Pesona' itu adalah UMKM skala rumah tangga. Populadinya lebih dari 95 persen. 


Mendorong penggunaan anggaran daerah berpihak pada pelaku usaha lokal. "Jadi, uangnya berputar di daerah kita dan membantu menjaga daya beli masyarakat," tuturnya.


Sementara, Calon Bupati Dedi Rahmanto Putera menegaskan, perlu penguatan kelembagaan pelaku usaha. Pemberian nilai tambah pada produk lokal mesti dilakukan berbasis manufakturing. 


Selain, menopang permodalan pelaku usaha. Upaya itu, dengan melakukan pendekatan dengan perbankan. Meningkatkan peran serta Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam pemberian modal. 


Apalagi, saat ini pemerintah selama 3 tahun ke depan diberi keleluasaan penggunaan anggaran, tanpa harus membicarakan dengan DPRD. Pemerintah daerah cukup melaporkan saja.


"Ini sudah diatur dalam Perppu yang kini bahkan sudah menjadi UU. Kita akan titipkan anggatan daerah di BPR," ujar mantan anggota DPRD itu. 


Pada kesempatan itu, Calon Bupati Hendrajoni menyampaikan, Pessel memiliki potensi pertanian dan perikanan. Karena itu, perlu pemerintah daerah perlu membuka pariwisata.


Dengan demikian, Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan meningkat. Tingkat hunian hotel menjadi tinggi. Memberi pelatihan pada generasi muda. Mencarikan pemasaran produk lokal.


"Makanya perlu terobosan-terobosan. Itu upaya yang akan kita lakukan untuk mengangkat resesi," sebut pria yang merupakan petahana Bupati Pessel itu. (Tim)

Mitra Rakyat.com(Padang)

Mantan Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera Lima(BWSS V)  Sumbar Maryadi Utama waktu  dikonfirmasi media menyangkut proyek pemeliharaan danau cimpago, pada Senin(09/11/2020) via Whatshaap, diduga tidak koperatif.

Sepertinya enggan untuk berikan tanggapannya terkait perjalanan proyek tersebut. Sementara proyek dengan Sumber Dana APBN TA 2020 sebesar Rp 1.174.551.000,00  mulai dikerjakan pada tanggal 15 Juni 2020. Waktu Maryadi Utama masih menjabat Kepala BWSS V sebelum digantikan Dian Karmila(Ka BWSS V saat ini.red).

Berita terkait: PPK dan Kasatker OP BWSS V "Bungkam" Diduga Ada Persekongkolan Diproyek Pemeliharaan Danau Cimpago

Nada Sumbang Proyek Pemeliharaan Danau Cimpago Satker OP BWSS V

Artinya Maryadi sebagai Kepala BWSS V saat itu mengetahui apa saja pekerjaan yang harus dikerjakan oleh CV. Varis Kontruksi terhadap pemeliharaan danau cimpago,kata Romi Yufendra, Ketua DPD Sumbar LSM KPK Nusantara, Selasa (10/11/2020) di Padang.

"Meski sekarang Maryadi bukan lagi pimpinan di BWSS V, tapi tetap sebagai pejabat publik yang harus melayani dan memberikan hak publik seperti informasi khususnya proyek pemeliharaan danau cimpago tersebut", ujarnya.

Dugaan ada kecurangan pada perjalanan proyek dengan nomor kontrak HK 02.03/04/Satker-OP.SDA/OP.SDA.II/IV/2020 makin kuat tercium dengan sikap tidak koperatif yang juga ditunjukan mantan Kepala BWSS V tersebut, tutup Romi.

Hingga berita diterbitkan, media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.*roel*


 


Mitra Rakyat.com(Padang),- Diduga kuat, Ketua Dewan Pimpinan Daerah(DPD) Partai Garuda Sumatera Barat (Sumbar) Devi Erawati tidak taat aturan terkait Protokol Kesehatan Covid 19. Terlihat saat foto bersama dengan salah satu calon Wakil Gubernur (Wagub) Sumbar, Audy Joinaldy pada Sabtu(07/11/2020) dijalan Ahmad Yani, Padang.

Sementara, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar melalui Perda Nomor 6 Tahun 2020 telah mengintruksikan kepada warga untuk mengubah pola hidup dengam istilah  Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Yang wajib dijalankan oleh semua masyarakat yang hidup di provinsi ini, sebut salah satu warga yang juga Tokoh Masyarakat Sumbar tidak ingin namanya untuk dituliskan media pada hari yang sama.

Bagi masyarakat yang kedapatan melanggar perda tersebut dikenakan sanksi sosial, didenda, bahkan ada harapan untuk menginap selama 2 hari dihotel prodeo milik polri, ujarnya.

"Bukan itu saja, Jenderal (Pol) Idham Azis juga membuat peraturan dengan mengeluarkan maklumat nomor Mak/3/IX/2020 tentang Kepatuhan terhadap Protokol Kesehatan dalam Pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 tertanggal 21 September 2020", ucap warga tersebut.

Sebagai pimpinan partai layaknya Devi Erawati harus mencontohkan sikap yang taat aturan. Karena sebagai suri teladan bagi masyarakat banyak yang ada di Sumbar ini, tandasnya.

Bawaslu diharapkan dapat menindaklanjuti tidak patuhnya Devi Erawati terhadap protokol kesehatan terkait Covid-19 itu, jangan biarkan pelanggar aturan begitu saja dan harus ada sanksi tegas karena pelanggaran ini berkaitan dengan proses pilkada, pungkas Tokoh Masyarakat Sumbar itu.

Dilain pihak, saat dikonfirmasi terkait tidak patuhnya Devi Erawati terhadap protokol kesehatan, Sekretaris DPC Partai Garuda Kota Padang mengatakan, bahwa ia tidak mengetahui adanya acara tersebut, kata Defrianto Tanius.

"Acara tersebut bukan agenda resmi Partai Garuda, namun atas kelalaian Ketua DPD Partai Garuda Sumbar terhadap Protokol Kesehatan itu, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya", tutur Sekretaris tersebut.

Kita akan sampaikan kelalaian tersebut semoga kedepan bisa memberikan contoh yang baik kepada masyarakat pemilih, karena penggunaan masker saat ini adalah suatu kebutuhan, tutupnya. 

Hingga berita diterbitkan, media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.*roel*



Mitra Rakyat.com(Padang)

Panti Rehabilitasi Sosial Narkoba(PRSN) Sahabat Suci Hati, dibawah Yayasan Al Ikhwan kembali bagi- bagi sembako kepada mantan pasien yang pernah berobat di panti tersebut. Sebanyak 5 orang mantan pasien menerima paket sembako yang diserahkan pihak yayasan, pada Jumat (05/11/2020) di Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang.

Syaiful sebagai pimpinan di yayasan tersebut mengucapkan syukur kepada Allah SWT  dan mengucapkan terima kasih kepada pihak keluarga.

Syaiful Pemuda Sederhana Bermisi Mulia

"Karena bantuan ini merupakan titipan dari ilahi yang harus disampaikan kepada yang berhak menerimanya, dan alhamdulillah amanat tersebut sudah kami sampaikan", katanya singkat.

Paket sembako langsung dibagikan oleh Lisa, asisten dari Syaiful pendiri Yayasan Al Ikhwan. Dikesempatan itu Lisa mengatakan, pembagian bantuan sembako ini paling tidak dapat meringankan beban ekonomi keluarga mantan pasien yang pernah rehab disini.

"Semoga bantuan paket sembako ini dapat meringankan beban keluarga dari  cekikan ekonomi di masa pademi ini", kata Lisa.

Didamping keluarga dan istri, mantan pasien menerima paket sembako yang berisi beras,minyak goreng,tepung,gula, dan lain sebagainya.

Salah satu penerima bantuan Haris mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak Yayasan Al Ikhwan. Haris didampingi istrinya mengatakan, terima kasih banyak atas bantuan dan perhatian pihak yayasan selama ini.

Sampai saat ini, pasien yang rehab di panti tinggal 4 orang yang sebelumnya berjumlah 12 orang. Delapan orang sudah boleh dibawa pulang oleh keluarga.*roel*


Mitra Rakyat.com(Padang)

Bungkamnya PPK Heru Rumanda dan Kepala Satuan Kerja Operasional dan Pemeliharaan (Kasatker OP) Balai Wilayah Sungai Sumatera Lima(BWSS V) Hanif, saat dikonfirmasi awak media beberapa hari lalu. Menandakan ada aroma busuk terhendus pada pelaksanaan proyek negara yang dikelola BWSS V tersebut.

Ada indikasi "persekongkolan" antara pihak BWSS V dengan rekanan CV.Varis Kontruksi. Konspirasi itu diduga terjadi pada perjalanan proyek pemeliharan Danau Cimpago yang menghabiskan uang negara Sumber APBN Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 1.174.551.000,00 yang dikelola Satker OP (BWSS V).

Selama hampir 180 hari pekerjaan berjalan, terindikasi rekanan sangat leluasa melakukan kecurangan dan pelanggaran terhadap undang-undang juga peraturan, tanpa ada pihak yang mereka takuti dalam melakukannya, kata Harry Putra Helga SH, MH , pada Jumat(05/11/2020) saat berada diruangan kantor hukumnya, di Padang.

Seperti, Intruksi Kementrian PUPR, Perda Nomor 6 Tahun 2020, Undang- undang terkait K3, dan Maklumat Kapolri. Semua itu menyangkut tentang  protokol kesehatan dalam antisipasi penyebaran viris corona(covid 19) oleh negara.

Berita terkait : Nada Sumbang Proyek Pemeliharaan Danau Cimpago Satker OP BWSS V

Sementara menurut data, saat ini Provinsi Sumbar menjadi peringkat pertama sebagai provinsi tertinggi penyebaran virus mematikan itu, ungkap Harry.

"Bukannya memberikan teguran dan sanksi, malah pihak BWSS V terkesan tutup mata seolah merestui pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan CV.Varis Kontruksi menyangkut proyek tersebut", ujarnya.

Menurut analisa hukumnya, dugaan permainan busuk ini berpotensi rugikan uang negara. Karena pengadaan untuk westafel, handsanitaizer, masker, kelengkapan Alat Pelindung Diri(APD) yang ada dalam SMK3 atau K3 inlude atau masuk dalam pembiayaan negara yang di dokumen kontrak. Tapi rekanan diduga kuat tidak mengadakannya saat pekerjaan berlangsung sampai sekarang, disitulah telah terjadi kerugian negara, terangnya.

Ditambah, ada item pekerjaan yang disinyalir sampai saat ini belum mereka kerjakan. Diantaranya, penggalian sedimen danau dan pembangunan trotoar dikawasan wisata Danau Cimpago.

Apabila item tersebut ada kemudian tidak dikerjakan, kedua belah pihak diduga terang-terangan lakukan penilapan dan bisa dijerat  undang- undang tipikor,tandas Harry.

Dugaan itu dikuatkan dengan sikap tidak koperatif yang dipertontonkan Heru Rumanda dan Hanif saat dikonfrotir media. Mengapa mereka harus enggan untuk memberikan keterangan dan tanggapan terhadap konfirmasi media saat itu tanpa alasan yang jelas, tukasnya.

"Semantra dalam amanat undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik(KIP), informasi menyangkut proyek itu merupakan hak publik atau masyarakat banyak yang wajib dipenuhi pihak BWSS V " ucap Harry lagi.

Harry berharap kepada pihak Kejaksaan, Polri, LSM, dan masyarakat untuk berperan aktif sebagai pengawas untuk proyek yang memakai anggaran negara itu. Lebih baik mencegah sejak dini kegiatan yang beraroma korupsi tersebut, pungkasanya.

Dilain pihak, Heru Rumanda selaku PPK dan Hanif sebagai Kepala Satker OP BWSS V, belum bisa berikan tanggapannya terkait konfirmasi media.

Hingga berita diterbitkan media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.

*roel*



Opini

Oleh : Wida Eliana

Ibu Rumah Tangga dan Member AMK

Mitra Rakyat.com

Beberapa pekan yang lalu tepatnya di daerah kota Bandung  dikejutkan dengan berita bahwa ada 169 kios di Pasar Cileunyi dirobohkan oleh 2 alat berat, ini dilakukan untuk perluasan jalan tol. Pembangunan jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) ditargetkan rampung akhir tahun ini. Jalan tol yang akan mempercepat akses ke Bandara Internasional Jawa Barat (Kertajati) ini akan menjadi salah satu jalan alternatif untuk mempermudah dan mempercepat laju kendaraan.

Dilansir detik.com Rabu (30/9/2020) bahwa baru-baru ini usai pembacaan penetapan eksekusi lahan oleh petugas Pengadilan Negeri Bale Bandung, dua alat berat langsung merobohkan ratusan kios di Pasar Sehat Cileunyi Kabupaten Bandung Jawa Barat. Walaupun tak sedikit pihak yang tidak setuju dan melakukan demonstrasi, tidak serta-merta menyurutkan pihak pelaksana eksekusi untuk merobohkan kios. Ganti rugi lahan Pasar Sehat Cileunyi telah mendapatkan putusan dari pengadilan Nomor : 238/pdt.G/2018/PN.Blb.

Jalan tol Cisumdawu yang sedang dikebut pembangunannya oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat ini ditujukan agar masyarakat segera menikmatinya. Namun dalam pelaksanaannya mendapat penolakan dari sebagian masyarakat yang tanahnya tergusur oleh pembangunan itu. Kuasa Hukum PT Biladi Karya Abadi (PT BKA) Wardjojo menyatakan eksekusi lahan ini merupakan bentuk kesewenang-wenangan pemerintah terhadap rakyat. Ganti rugi yang diberikan dirasa tidak seimbang dengan kerugian yang diderita oleh para pedagang.

Kesewenang-wenangan pemerintah dalam menertibkan para pedagang telah menghilangkan mata pencaharian mereka. Sementara dengan ganti rugi yang didapat belum tentu para pedagang tersebut dapat memiliki kios dengan kenyamanan dan tingkat pendapatan sebagaimana yang bisa mereka dapat di lahan yang telah dieksekusi tersebut. Seharusnya pemerintah bersikap arif dan bijaksana dalam melakukan pembongkaran kios. Pemerintah pun semestinya sudah menyediakan tempat relokasi untuk mereka pedagang dan ganti rugi yang sesuai kerugian yang diderita. Suatu kebijakan seyogyanya dirancang sedemikian rupa untuk menciptakan perubahan yang lebih baik bagi semua rakyat yang ada di bawah tanggung jawabnya.

Pemerintah terkesan memaksa dan kurang memedulikan aspirasi dan kebutuhan rakyat demi terlaksananya satu proyek infrastuktur yang sesungguhnya dibangun lebih  mengikuti kemauan para kapitalis dunia. Maraknya pembangunan infrastuktur yang dilakukan pemerintah justru memiskinkan dan mengambil hak rakyat. Karena sejumlah pedagang yang terusir dan kehilangan mata pencaharian juga menghilangkan akses mereka pada sumber pendapatan.

Banyak pejabat publik yang begitu manis menggambarkan program saat prosesi menjadi penguasa. Namun, ketika mereka berada dititik penguasa, bisikan kanan dan kiri akhirnya jabatan  itu dikhianati. Rakyat pun kecewa, sang penguasa tetap bergelimang kesenangan dunia.

Hal ini demikian berbeda dengan prinsip Islam dalam memandang permasalahan itu. Dalam pandangan Islam segala sesuatu yang ada di langit  dan di bumi termasuk tanah hakikatnya adalah milik Allah semata. Allah Swt berfirman:

"Dan kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan kepada Allah-lah kembali semua makhluk." (TQS. An-Nuur [24]:42)

Pemerintah seharusnya merealisasikan bagaimana Islam menangani lahan pertanahan karena Islam memiliki seperangkat solusi dalam mengatasi segala hal. Islam selalu menunjukkan  keunggulannya sebagai agama, sekaligus ideologi yang lengkap. Ia mengatur segala hal tak terkecuali di bidang pertanahan.

Islam telah menjelaskan dengan gamblang filosofi kepemilikan tanah sesuai syariat. Intinya pemilik hakiki dari tanah adalah Allah Swt. Sebagai pemilik hakiki Allah Swt telah memberikan kuasa kepada manusia untuk mengelola tanah menurut hukum Islam. Maka dari itu filosofi ini mengandung implikasi bahwa tidak ada satu hukum pun yang boleh digunakan untuk mengantar persoalan tanah kecuali hukum Allah saja yaitu Syariat Islam.

Dalam masalah penggusuran tanah, ada satu peristiwa pada masa khilafah dulu di wilayah Mesir. Amr bin Ash, sebagai gubernur bermaksud memperluas bangunan sebuah masjid. Meski mendapatkan ganti rugi yang pantas, ada seorang warga Yahudi pemilik tanah menolak penggusuran tersebut. Ia datang ke Madinah untuk mengadukan permasalahan tersebut pada Khalifah Umar.( AKURAT.co)

Seusai mendengar ceritanya, Umar mengambil sebuah tulang unta dan menorehkan dua garis yang berpotongan, satu garis horizontal dan satu garis lainnya vertikal. Umar lalu menyerahkan tulang itu pada Sang Yahudi dan memintanya untuk memberikannya pada Amr bin Ash. Bawalah tulang ini dan berikan kepada gubernurmu. Katakan bahwa aku yang mengirimnya untuknya.

Meski tidak memahami maksud Umar, Sang  Yahudi menyampaikan tulang tersebut kepada Amr sesuai pesan Umar. Wajah Amr pucat pasi saat menerima kiriman yang tak diduganya itu. Saat itu pula, ia mengembalikan rumah Yahudi yang digusurnya.

Semestinya pemerintah berkaca dan bisa meneladani betapa bijak dan adilnya Khalifah Umar bin Khattab. Dan menjadi pelajaran betapapun tingginya pangkat dan kekuasaan, suatu saat nanti pasti akan berubah menjadi tulang yang busuk.

Bijak dan adilnya seorang Khalifah Umar bin Khattab karena Ia teguh menjalankan aturan yang bersandar pada syariat Islam yang menyeluruh. Pentingnya amanah dalam kehidupan. Amanah tidak lahir dengan sendirinya, melainkan melalui pondasi yang kuat yakni ketakwaan kepada Allah. Kalau pondasi ini rapuh, akan rapuh pula anah yang diembannya.

Umar pula yang mengingatkan kita betapa amanah ini akan menjadi saksi kita di hari akhir. Inilah yang selalu diingatkan Umar kepada para gubernurnya yang memimpin wilayah Islam waktu itu.

Wallahu a'lam bi ash shawab.


Mitra Rakyat.com(Padang)

Proyek pemeliharaan danau cimpago dibawah naungan Balai Wilayah Sungai Sumatera Lima(BWSS V) Satuan Kerja Operasional dan Pemeliharaan(Satker OP) diduga kuat abaikan Intruksi Kementrian PUPR, Perda Nomor 6 Tahun 2020 dan Maklumat Kapolri tentang Protokol Kesehatan Covid 19. 

Dilokasi pekerjaan masih terlihat para pekerja tidak menggunakan masker saat melakukan kegiatan. Dan juga tidak ditemui keberadaan westapel (tempat cuci tangan) dan handsanitaizer, pada Rabu (04/11/2020) di Danau Cimpago, Padang.

Saat dikonfirmasi kepada salah satu pekerja bernama Bayu mengatakan, awalnya westapel dan handsanitaizer yang bapak tanyakan ada, tapi telah dibawa kembali, entah kontraktor atau pihak dinas saya tidak tahu.

Waktu ditanya keberadaan kontraktor dan pengawas, Bayu menyebutkan tidak ada dan tidak tahu keberdaannya.

Sementara pekerjaan masih berjalan, dan keberadaan pengawas dilapangan patut dipertanyakan. Wajar asumsi masyarakat terhadap proyek tersebut menjadi tidak baik, kata M. Lufthi Rantama dilokasi yang berbeda di Kota Padang ini.

Sebagai warga Kota Padang, Lufhti menilai terhadap proyek yang digawangi Satker OP, (BWSS V) ada indikasi kesengajaan dalam lemahnya pengawasan oleh pihak dinas.

"Mungkin hal itu mereka lakukan agar kedua belah pihak sama-sama mendapat keuntungan. Karena rekanan berpeluang untuk melakukan kecurangan tanpa ada teguran yang tegas dari Satker OP" ujarnya.

Proyek dengan nomor kontrak HK 02.03/04/Satker-OP.SDA/OP.SDA.II/IV/2020 bernilai Rp 1.174.551.000,00 itu kalau hanya untuk pembangunan mushala menurut Lufthi suatu hal yang luar biasa.

"Sangat luar biasa uang negara sebesar 1,7 miliar itu dihabiskan hanya untuk pembangunan mushala yang luas bangunannya sekitar 80 - 90 m saja", tandas Lufthi.

Seterusnya Lufthi menyebutkan, mushala yang dikerjakan CV.Varis Kontruksi itu pun disinyalir tidak sesuai spek. Pasalnya, dindin beton mushala berpori-pori dan retak rambut. Hal itu menandakan rekanan diduga tidak memakai beton yang bagus. Dan masih terlihat jelas material besi yang seharusnya berada dalam kolom beton.

Mungkin ada item pekerjaan lain, tapi belum dikerjakan oleh kontraktor. Merunut terhadap informasi yang beredar ada pekerjaan lain diproyek tersebut. Seperti pembuatan trotoar dan penggalian sedimen danau cimpago, tutur Lufthi lagi.

"Pekerjaan pemeliharaan yang dilaksanakan selama 180 hari kalender oleh CV. Varis Kontruksi masih menyisakan waktu beberapa hari lagi. Apabila item pekerjaan dimaksud ada kemudian tidak dikerjakan oleh kontraktor, ini telah kangkangi undang - undang tentang tindak pidana korupsi", ujarnya.

Terindikasi ada unsur kesengajaan akan menilap item pekerjaan demi meraut keuntungan lebih. Kedua belah pihak bisa dijerat hukum pidana, dengan dugaan korupsi secara bersama-sama, tandasnya.

"Yaitu Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disempurnakan dengan UU No. 20 Tahun 2001, UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", tutupnya.

Dilain pihak, Heru Ruwanda sebagai PPK OP dari proyek tersebut saat dikonfirmasi via Whatshaap pada Kamis(05/11/2020) hingga berita terbit belum berikan jawabanya.

Begitu juga Hanif (Kepala Satker OP) saat dikonfirmasi via Whatshaap dihari dan waktu yang sama belum berikan tanggapan.

Media masih upaya konfirmasi pihak terkait lain sampai berita diterbitkan. *roel*



Mitra rakyat.com(Pessel)

Dukungan datang silih berganti dari Tokoh-tokoh muda Bayang Dan 1V jurai ,mereka datang dalam rangka menyatakan dukungan untuk siap menghantarkan RA-RUDI menjadi BUPATI PESSEL 2021-2025 .


Rasa keberpihakan ini muncul dilihat dari program serta paparan Visi Dan Misi Bpk RA-RUDI  dalam merencanakan pembangunan 5Th kedepan yang dinilai sangat tepat dan sesuai kebutuhan daerah.


Salah satu fokus beliau nanti jika terpilih adalah, Pendidikan, Ekonomi, dan Kesehatan . Karna Tiga hal ini menjadi Faktor penting dalam menentukan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pembangunan didaerah yang berjuluk Negri Sejuta Pesona ."(Ucap Fauzi kepada awak Media setelah pertemuan).


Disela-sela pertemuan tersebut berisi harapan serta masukan oleh perwakilan tokoh masyarakat Bayang dan 1V Jurai.


Salah satunya,Eka Budi Setiawan, selaku tokoh muda Kec.Bayang yang akrab disapa Eka juga menyampaikan harapannya kapada Rusma Yul Anwar agar kelak jika terpilih, Beliau dapat memperhatikan kondisi Jalan Gunung Cerek yang berada dikeNagarian Gurun Panjang Utara,Kec.Bayang.


Pasalnya Eka menjelaskan selama ini Kampung tersebut sama sekali tidak tersentuh oleh perhatian Pemerintah Daerah, sehingga kondisi kampung tersebut masih terisolir.


Terkait kedatangan beberap tokoh muda tersebut,Rusma Yul Anwar mengucapkan terimakasih tak terhingga atas dukungan penuhnya untuk ikut diPemilihan Kepala Daerah pada periode 2021-2025.


Berkaitan dengan harapan tersebut Rusma Yul Anwar menjelaskan kedepan apapun yang berkaitan dengan Daerah apa lagi hal-hal itu menyangkut keberlangsungan masyarakat daerah setempat, sebagai Pemerintah kita harus cepat tanggap untuk mengakomodir."Ucapnya. (Surya)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.