Oktober 2019


Opini
Ditulis Oleh: Sriyanti
Ibu Rumah Tangga tinggal di Bandung

Mitra Rakyat.com
Rezim jilid 2 telah resmi dilantik, akankah mereka merealisasikan janji-janjinya sementara setumpuk permasalahan di periode sebelumnya belum tuntas terselesaikan?

Joko Widodo akan kembali memimpin pemerintahan untuk lima tahun ke depan. Ia menjadi presiden Indonesia hingga tahun 2024 ditemani wakilnya Ma'ruf Amin. Ada sejumlan visi dan misi yang dicanangkan, Jokowi-Ma'ruf pun telah bersumpah akan menjalankan program-program tersebut. Lantas bagaimana dengan berbagai permasalahan di periode pertamanya karena sebagian kalangan beranggapan bahwa rezim tersebut telah gagal.

Salah satu di antara permasalahan dalam periode pertama Jokowi adalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Asapnya menyebar ke berbagai daerah khususnya Sumatera dan Kalimantan. Bahkan hingga memakan korban jiwa. Greenpeace Indonesia mencatat 3,4 juta hektar lahan terbakar selama 2015-2018. Belum lagi ditambah dengan yang terjadi di tahun ini. Greenpeace menilai hal tersebut adalah dampak dari lemahnya pemerintah dalam menjalankan hukum terhadap perusahaan yang telah terbukti membakar hutan dan lahan. Walhasil perusahaan lain pun tidak takut untuk melakukan hal yang sama serta tindakan-tindakan lainnya yang merugikan dan membahayakan. (CNN Indonesia 19/10/2019).

Kemudian kebijakan impor pangan yang oleh pemerintah dianggap sebagai solusi pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Nyatanya hanya membuat para petani dan rakyat menangis karena dirugikan. Bagaimana tidak, harga dari hasil pertanian di masyarakat menjadi anjlok. Kritik keras pun dilontarkan berbagai kalangan, di antaranya disampaikan oleh ekonom senior Rizal Ramli mengenai kebijakan impor tersebut. Ia mengatakan, cita-cita mewujudkan kedaulatan pangan sulit terwujud karena kebijakan yang ditempuh pemerintah adalah sering melakukan impor pangan.

"Boro-boro kedaulatan pangan tercapai, yang terjadi justru impor 'ugal-ugalan' yang sangat merugikan petani," kata Rizal kepada awak media dalam jumpa persnya di Jakarta Selatan, Senin (25/2/2019). (Kompas.com).

Tak hanya kedua hal di atas. Problem defisit BPJS yang akhirnya berdampak pada kenaikan iuran masyarakat. Hal ini akan semakin menambah beratnya beban hidup rakyat negeri ini. Faktor yang diklaim menjadi sumber penyebab masalah defisit yang dihadapi BPJS bukan saja terkait pembiayaan untuk penyakit katastropik (penyakit yang memerlukan pengobatan dengan biaya yang mahal) tetapi juga ketidakpatuhan pesertanya dalam membayar iuran.

Sekitar 64,7 persen ibu hamil baru mendaftar peserta BPJS Kesehatan pada satu bulan sebelum melahirkan. Sementara hanya 0,7 persen yang sudah mendaftar sejak sembilan bulan sebelum melahirkan. Seperti yang diungkapkan oleh Deputi Direksi Bidang Riset dan Pengembangan BPJS Kesehatan Citra Jaya saat ditemui di kawasan Menteng, pada jumat (18/10/2019).

"Mayoritas mendaftar satu bulan menjelang persalinan. Pascapersalinan ternyata 43 persen langsung berhenti membayar iuran,"

Adanya perilaku tersebut dipandang mengakibatkan terjadinya selisih antara iuran yang terkumpul dengan biaya yang mesti dibayarkan BPJS Kesehatan. Sehingga mengakibatkan minus sebesar Rp206.890.964.784.

Menurut Citra, ketidakpatuhan peserta ini disebabkan beberapa faktor, seperti ketidakmampuan peserta dalam membayar iuran,  juga ketidaktahuan bagaimana metode pembayaran iuran tersebut. Selain itu, pembayaran iuran bukan dimasukkan ke dalam prioritas utama. (detikhealty.com).

Belum tuntasnya penyelesaian untuk permasalahan di atas, akankah cita-cita negeri ini untuk tuntas keluar dari permasalahan kemiskinan dapat terwujud? Di tengah keadaan saat ini yang karut marut di berbagai bidang.

Dalam pandangan Islam negara wajib hadir untuk mengurus (meriayah) rakyat dengan cara yang tepat dan benar sesuai syariat Islam. Sehingga hak setiap individu untuk hidup sejahtera pun dapat terpenuhi. Islam menentukan fungsi pokok negara dan pemerintah dalam bidang ekonomi, yaitu menghapuskan kesulitan ekonomi yang dialami rakyat, memberi kemudahan pada akses pengembangan ekonomi kepada seluruh lapisan rakyat dan menciptakan kemakmuran. Alquran memaklumatkan visi negara dalam bidang ekonomi ini,

”Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang, dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya." (TQS. Thaha: 118-119).

Jaminan hidup bagi anak-anak yatim, kaum fakir dan miskin, para lansia, orang cacat, pembiayaan pernikahan, persalinan dan jaminan kebutuhan hidup, kesehatan serta pendidikan keluarga yang tidak mampu dan untuk kemaslahatan umat lainnya juga adalah tanggung jawab negara.

Semua pembiayaan tersebut berasal dari kas baitul mal yang merupakan institusi moneter dan fiskal Islam. Baitul mal juga berfungsi menampung, mengelola dan mendistribusikan kekayaan negara bagi keperluan kemaslahatan umat.

Dalam hal pengambilan kebijakan pun karena yang menjadi dasarnya adalah keimanan, maka setiap kebijakan atau tindakan sekecil apapun akan dikaitkan dengan pertanggungjawabannya di hadapan Allah kelak. Dan setiap kewajiban publik harus pula dipertanggungjawabkan kepada publik karena menyangkut penggunaan kekuasaan dan wewenang serta penggunaan aset yang diamanahkan kepada pengambil kebijakan tersebut.

Maka jelas sekali perbedaannya antara peran negara dalam  Islam dengan kondisi negara di sistem demokrasi kapitalis saat ini. Jika sistem kufur ini masih terus dipakai di negeri ini, niscaya tujuan menyejahteraan rakyat dan menuntaskan kemiskinan hanya akan menjadi mimpi yang mustahil terwujud. Lain halnya ketika Islam diterapkan secara kafah sebagai sistem kehidupan, maka keberkahan, kesejahteraan, keadilan dan rahmatan lil 'alamin pun akan teraih dengan gemilang.

Waallahu a'lam bi ash shawab


Mitra Rakyat.com(Bukittinggi)
Hari ini, bimbingan teknis pengkajian kebutuhan pasca bencana (Bimtek Jitu Pasna) bagi jurnalis Sumatera Barat selama 4 hari (30 Oktober-02 November) resmi dibuka oleh Erman Rahman Se, Msc selaku Kalaksa BPBD Sumbar, Rabu(30/10) di Balai Room Hotel Grand Rocky Bukittinggi.

Potensi gempa megatrust 8,9 skala righter (SR) itu memang ada. Namun dengan seringnya terjadi gempa gempa kecil, semoga dapat mengurangi kekuatan megatrust tersebut. Mari sama- sama kita berdoa kepada Allah, agar gempa itu tidak terjadi, karena energinya telah semakin berkurang karena seringnya terjadi grmpa kecil-kecil,” sebut Herman dikesempatan itu.


Kepada peserta yang mayoritas jurnalis, Kalaksa BPBD Sumbar itu berharap agar  turut berikan edukasi dan informasi yang benar pada masyarakat agar tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat, selain itu juga untuk mengurangi trauma pada korban bencana.

Selanjutnya Herman mengatakan, "Tujuan pelatihan mitigasi tidak lain untuk mengurangi dampak bencana pada masymitigas Pelatihan mitigasi bencana telah beberapa kali dilaksanakan BPBD Sumbar dengan peserta berbagai profesi seperti, aparatur pemerintahan, pegiat bencana, masyarakat, termasuk untuk sekretaris nagari, tutupnya.

Sebelumnya Ketua Panitia Pelaksana Bimtek, Suryadi eviontri menyampaikan bahwa Bimtek yang awalnya dialokasikan hanya untuk 70 an jurnalis cetak, elektronik dan online, ternyata peminatnya sangat banyak, bahkan hampir 200 media.


“Karena itu, kita berharap kedepan ada angkatan berikutnya. Harapan kita, semakin banyak jurnalis mengikuti bimtek jitu pasna ini,akan semakin baik bagi informasi kebencanaan dan edukasi pada masyarakat,” ujar Suryadi.

Tujuan bimtek ini, lanjut Suryadi, agar jurnalis dapat memberikan gambaran terkait penghitungan cepat pasca bencana, yang nantinya juga dapat disampaikan pada anggota BPBD Kabupaten kota dan provinsi.

Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Yuliandre Darwis sebagai salah satu pemberi materi, berharap momen spesial bimtek jurnalis ini dapat menghasilkan sinergitas antara BPBD dan media. Sehingga bisa saling sharing informasi, agar informasi yang disampaikan pada masyarakat benar, akuntabel, valid dan layak dipercaya.

“Semoga BPBD Sumbar jadikan momen ini untuk membentuk satu grup untuk bisa saling sharing informasi. Semoga BPBD Sumbar bisa jadi pelopor dalam memberikan informasi yang cepat dan berkualitas soal kebencanaan pada masyarakat,” harap Andre.


Mitra Rakyat.com(Padang)
Perjalanan pekerjaan lanjutan pembangunan jembatan lolong(P.099) makin krusial  dengan dugaan permasalahan yang melanda. Kali ini, proyek yang menelan anggaran negara sebesar Rp 15.424.481.000, dikerjakan PT. Cahaya Tunggal Abadi(CTA) diawasi PT. Winaguna Sarana Teknik(WST) beraromakan kongkalingkong dalam merugikan uang negara.

Berita terkait : 





Para pekerja melakukan pekerjaan tanpa Alat Pengaman Diri(APD) 
Sebab, proyek milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi Sumbar itu pada pelaksanaan diduga kuat langgar spesifikasi tekinis. Seperti, penggunakan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja(SMK3) pada proyek tersebut.

Terpantau media, saat dilapangan pada Selasa (08/10) waktu lalu. Para pekerja melakukan pekerjaan tanpa menggunakan Alat Pengaman Diri(APD) yang biasa tercantum pada SMK3 didokumen kegiatan.

Produksi reademix di lakukan secara manual, diduga tidak sesuai spesifikasi
Pada adukan untuk produksi reademix isian tiang pancang yang dikerjakan secara manual disinyalir juga tidak sesuai spesifikasi.Terlihat, split untuk komposisi reademix diduga tidak sesuai. Karena, rekanan memakai spilit campuran dengan kerikil. Bahkan pasirnya pun disinyalir tidak sesuai dengan yang semestinnya. Pasir yang dipakai bewarna kuning, kuat dugaan tidak sesuai dengan speksnya.Parahnya, adukan komposisi pada reademix rekanan tidak menggunakan takaran.

Begitu juga Bahan Bakar Minyak(BBM) alat berat, diduga BBM yang dipakai adalah BBM besubsidi. Apakah BBM subsidi boleh dipakai pada pelaksanaan proyek negara..?

Material Besi diduga tidak sesuai spesifikasi

Material besi pun diduga kuat tidak sesuai spesifikasi, karena besi ulir 13 yang dipakai bukan besi SNI, saat diukur menggunakan alat pengukur besi(skatmat) kurang satu milimeter dari ukuran sebenarnya.

Saat dikonfrotir kepada Johan sebagai pelaksan lapangan dari PT.CTA, via telpon 08126744xxx mengatakan, " kami membeli bbm dexlite ini bbm non subsidi, juga Beton kami membeli ke Jaya Sentrikon Indonesia(JSI), kata nya singkat, pada Senin(28/10).

"Kalau untuk material besi, kami menggunakan besi yang SNI, bukan besi banci", bantah nya.

Begitupun waktu dikonfirmasi terkait hal itu kepada Yufrizal atau akrabnya disapa (Al) selaku PPTK kegiatan, hingga berita diterbitkan belum ada beri tanggapan via telpon 082390611xxx, pada hari yang sama.

Hingga berita diterbitkan pihak media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.*roel*


Opini
Ditulis Oleh: Siti Aisah, S. Pd 
(Guru dan Member Akademi Menulis Kreatif Bandung)

Mitra Rakyat.com
Sistem ekonomi kapitalis bukan hanya ekonomi yang salah bahkan ini adalah sistem yang rusak. Hal ini dikarenakan sistem ekonomi kapitalis adalah sistem ekonomi dimana perdagangan, industri, dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pihak swasta dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dalam ekonomi pasar.

Ada empat poin penting pembangunan infrastruktur publik dalam Islam : Pertama, dalam sistem ekonomi dan politik Islam, pembangunan infrastruktur adalah tanggung jawab negara, bukan sebagai ajang keuntungan atau mencari diplomatik dengan negara lain. Kedua, sistem ekonomi dalam naungan Khilafah membahas rinci dan tuntas masalah kepemilikan, pengelolaan kepemilikan termasuk distribusi barang dan jasa di tengah-tengah masyarakat juga memastikan berjalannya politik ekonomi. Khilafah dalam hal ini akan memastikan sumber kekayaan alam dikelola negara dan dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat serta mampu mencukupi kebutuhan negara, termasuk memastikan terpenuhinya seluruh kebutuhan dasar rakyatnya, seperti sandang, papan, pangan, kesehatan, pendidikan dan keamanan.

Ketiga, rancangan tata kelola Ruang dan wilayah dalam Daulah Khilafah didesain sedemikian rupa sehingga mengurangi kebutuhan transportasi. Sebagai contoh, ketika Baghdad di bangun sebagai Ibu kota Daulah, dibangun pula masjid, sekolah, perpustakaan, taman, industri gandum, serta pemandian umum yang terpisah antara laki-laki dan perempuan, pemakaman umum dan tempat pengolahan sampah. Keempat, pendanaan pembangunan infrastruktur Khilafah berasal dari dana Baitul maal. 

Dengan demikian jelaslah hanya sistem ekonomi dan politik Islam yang bisa menjamin pembangunan Infrastruktur bagi rakyatnya. Hal ini disebabkan hanya dengan menerapkan sistem ekonomi Islam, maka infrastruktur tersebut dapat terlaksana secara paripurna dalam bingkai Daulah Khilafah Islamiyah.

Wallahu a’lam bi ash-shawab []



Opini
Ditulis Oleh: Siti Aisah, S. Pd 
(Guru dan Member Akademi Menulis Kreatif Bandung)  

Mitra rakyat.com
“Jangan Ditentang Matahari Condong, Takut Terturut Jalan Tak Berintis”. Pribahasa ini menjelaskan arti bahwasanya hendaklah diri selalu ingat dan cermat, janganlah teperdaya ataukah tergoda akan sesuatu yang indah, tetapi mungkin mendatangkan bahaya. Itulah gambaran mengenai betapa indahnya transportasi ala milenial yaitu kereta cepat. Hal ini dikarenakan waktu yang biasa ditempuh lama akan begitu singkat dan aksesnya pun begitu memudahkan orang, fasilitas canggih akan di dapat sehingga perjalanan jauh pun tidak terasa. Selain itu menghindari panas atau hujan serta ancaman kemacetan parah sudah tidak akan dialami lagi. Walhasil, kereta cepat ini mampu mempersingkat waktu yang sekaligus membuat nyaman perjalanan. Namun, semua itu harus dibayar dengan ancaman ratusan rumah warga Kompleks Tipar Silih Asih, RT 04/13, Desa Laksana Mekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang mengalami retak‑retak dibagian dinding akibat pengeboman pada proyek pembangunan terowongan Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) di Gunung Bohong. (jabar.tribunnews.com, 19/10/2019)

Itulah fakta yang terjadi ketika pembangunan infrastruktur hanya dilihat dari segi keuntungan semata. Atas nama liberalisasi layanan transportasi tercanggih mampu mengaburkan keselamatan rakyat dan mampu menyebabkan masyarakat sebagai pengguna transportasi terzhalimi. Pembangunan infrastruktur transportasi ini dibangun berlandaskan liberalisasi, karena segala sesuatu diserahkan kepada swasta, negara seolah-olah hanya sebagai fasilitator antara kebutuhan rakyat yang harus dipenuhi dan swasta sebagai penyedia fasilitas infrastruktur. Tak pelak harga yang membumbung tinggi harus dikeluarkan, jika ingin melintasi tol yang telah rampung dibangun.

Indah memang nampak pembangunan infrastruktur rezim neolib saat ini. Periode pertama yang menggembar-gemborkan berbagai pembangunan infrastruktur di mana-mana, namun sayang keindahan dan kenyamanan yang akan diraih tidak berdampak, hal ini dikarenakan proyeknya mengenai itu tidak memikirkan dampak buruk dan bahaya yang akan terjadi pada lingkungan masyarakat sekitar. Tinta emas sejarah kegemilangan Khilafah melindungi rakyatnya, mencatat bahwasanya tdk boleh ada bahaya menimpa masyarakat dalam pembangunan infrastruktur dan penyediaan layanan transportasi yang sahih sesuai syariat Islam yang memberi jaminan keamanan bagi seluruh rakyatnya. Kisah Khalifah Umar Alfaruq yang menyediakan pos dana khusus dari Baitul Maal untuk mendanai infrastruktur, khususnya jalan dan semua hal ihwal lainnya yang terkait dengan sarana dan prasarana jalan. Perlu dicatat juga dana ini bukan dari dana hutang yang berkedok hibah.

Pembangunan ini tiada lain untuk memudahkan transportasi antara berbagai kawasan Negara Islam. Khalifah Umar juga menyediakan sejumlah besar unta secara khusus, karena mengingat kala itu unta merupakan salah satu alat transportasi yang tersedia untuk mempermudah perpindahan. Semua ini sangat berguna bagi orang yang tidak memiliki kendaraan. Masyarakat Daulah menggunakannya untuk berbagai perjalanan seperti ke Jazirah Syam dan Irak. Perlu diketahui pula persoalan dana pembangunan proyek infrastruktur dalam Islam bukanlah sesuatu yang sulit. Hal ini dikarenakan Daulah menerapkan sistem ekonomi Islam.

Sistem ekonomi Islam meniscayakan sebuah negara mengelola seluruh kekayaan yang dimilikinya agar mampu membangun infrastruktur yang dibutuhkan untuk kemaslahatan publik. Dengan pengelolaan kekayaan umum (Milkiyyah ‘ammah) dan kekayaan Negara (Milkiyyah  Daulah), mampu membiayai penyelenggaraan negara tanpa harus ngutang, termasuk untuk membangun infrastruktur transportasinya. Kondisi ini berbeda jauh dengan sistem ekonomi kapitalis seperti sekarang ini yang berujung dan bertumpu pada investor asing sehingga tidak hanya sibuk memikirkan berapa besar investasi yang diperlukan, dari mana asalnya tapi juga harus berpikir bagaimana mengembalikan investasi atau mendapatkan  keuntungan dari proyek tersebut.


Mitra Rakyat.com(Padang)
Puluhan anggota Ikatan Keluarga Wartawan Republik Indonesia(IKW RI) Sumbar yang diketuai Hendrizon hadiri acara syukuran anggota dewan terpilih Zalmadi hari ini, Jumat(26/10)dikediamannua rimbo tarok, Kecamatan Naggalo, Padang.

Acara syukuran yang ikut diramaikan warga sekitar berjalan hikmat dan penuh rasa kekeluargaan. Syukuran diadakan keluarga besar Zalmadi merupakan doa bersama masyarakat kepada Allah SWT atas amanah yang diberikan menjadi wakil rakyat (Anggota DPRD Kota Padang)periode 2019-2024.

Pada kesempatan tersebut, mewakili anggota IKW RI Sumbar, Hendrizon selaku Ketua berharap," semoga Zalmadi menjadi wakil rakyat yang amanah dan benar-benar menjadi lidah penyampai suara rakyat seperti yang diamanahkan kepada beliau", katanya singkat.

Sampai berita ini terbit, acara masih berjalan.*roel*


Mitra Rakyat.com(Padang)
Telah terjadi kecelakan Lalu lintas(Lakalantas) di jalan Dadok Raya, mobil tabrak warung warga, kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Kototangah, Padang pada Rabu(23/10)tadi.



Diduga kecelakan terjadi karena rem mobil type Pick up nopol BA 8022 LP  blong dan sopir tidak bisa kendalikan mobil tersebut, sehingga tabrak warung pemotongan ayam warga.

Pada kecelakaan itu tidak ada memakan korban nyawa, namun, menurut informasi warga, ada korban mengalami patah tulang, dan luka ringan.

Salah satu korban, Era (46 tahun) mengatakan," kecelakan terjadi secara tiba-tiba, pada saat itu saya sedang belanja diwarung itu, kemudian, mobil mengarah dengan laju kencang menuju warung itu", jelas Era singkat.

Rencananya, mobil Pick Up yang dikendarai Daus mau menuju kota Bukit Tinggi setelah menjemput Cincau dari pabrik yang ada didaerah itu.

Sampai, berita ini diterbitkan sopir bernama Daus dan korban lainnya belum bisa dikonfirmasi karena masih dirumah sakit, menurut keterangan warga.*bara*


Opini
Penulis : Sri Gita Wahyuti, A.Md  
Mitra Rakyat.com
"Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik." TQS al-Imran(3) : 110.

Umat Islam adalah umat terbaik. Julukan ini merupakan julukan langsung dari Allah SWT sebagaimana firman Allah dalam alquran surat al-Imran ayat 110.

Namun fakta berbicara lain. Kaum muslimin tidak lagi nampak sebagai umat terbaik. Kita justru menyaksikan bahwa kaum muslimin saat ini sedang dalam keadaan menyedihkan didera berbagai masalah, seperti angka kemiskinan yang makin meningkat, kenaikan harga BPJS namun fasilitas kesehatan tidak memadai, pergaulan muda-mudi yang serba bebas, LGBT, karhutla, konflik etnis dan lain sebagainya.

Belum lagi persekusi dan kriminalisasi terhadap ulama dan orang-orang yang menyampaikan kebenaran justru dipenjarakan.

Mengapa bisa terjadi demikian? Mengapa keterpurukan di segala bidang bisa menimpa umat terbaik?

Merujuk kepada penjelasan Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani--rahimahullahu--pendiri Hizbut Tahrir dalam kitab Nida'ul Har, beliau menyampaikan, "Sesungguhnya umat Islam telah mengalami tragedi karena dua musibah, yakni penguasa mereka menjadi antek kafir penjajah dan di tengah mereka diterapkan hukum yang bukan merupakan hukum Allah."

Sistem yang diterapkan pada saat ini adalah sistem kufur yang berasal dari para penjajah Barat yang dipaksakan di negeri-negeri kaum muslimin seperti  demokrasi dan nasionalisme.

Demokrasi tak hanya kufur melainkan juga memiliki sifat merusak. Pilar utama demokrasi adalah kedaulatan rakyat yang menjadikan akal dan hawa nafsu sebagai sumber hukum.

Konsekwensi dari kedaulatan rakyat adalah adanya ide liberalisme yang juga merupakan salah satu pilar dari sistem demokrasi. Ide liberalisme (kebebasan) sangat berbahaya. Diantara kebahayaannya adalah :
1. Berdasarkan prinsip kebebasan beragama, agama menjadi sebuah permainan, marak aliran sesat, keluar dari agama islam akan dianggap sesuatu yang biasa.
2. Berdasarkan prinsip kebebasan berpendapat, setiap individu berhak mengembangkan pendapatnya atau ide apapun tanpa melihat halal haramnya.
3. Prinsip kebebasan kepemilikan memberikan hak kepada pemilik modal untuk memiliki dan mengembangkan harta dengan cara apapun tanpa melihat halal haram.
4. Berdasarkan prinsip kebebasan berperilaku, mereka mengajari umat Islam untuk tidak taat kepada aturan-aturan Allah SWT dengan alasan manusia berhak menentukan apa yang baik bagi dirinya sendiri.

Ide lain yang juga berbahaya adalah paham nasionalisme yakni keadaan pada individu yang merasa bahwa pengabdian paling tinggi adalah untuk bangsa dan tanah air. Paham ini telah terbukti menghilangkan kepedulian umat. Mereka menghadapi persoalan umat secara sendiri-sendiri dengan alasan bukan urusan negara kita. Umat Islam tidak peduli terhadap nasib saudaranya di negeri yang lain.

Rasulullah pernah bersabda, "Bukan termasuk umatku orang yang mengajak pada 'ashabiyah: bukan termasuk umatku orang yang berperang atas dasar 'ashabiyah: bukan termasuk umatku orang yang mati atas dasar 'ashabiyah (nasionalisme dan kesukuan)." HR. Abu Dawud.

Jadi jelaslah bahwa paham nasionalisme bertentangan dengan Islam dan sudah selayaknya dibuang jauh-jauh dari pemikiran kaum muslimin.
Demokrasi sistem kufur juga harus dicampakkan karena telah menghalangi penerapan syariah Islam secara kaffah dan melestarikan penjajahan di dunia Islam.

Umat Islam wajib hidup dalam satu kepemimpinan seorang kholifah dalam institusi Negara Khilafah bukan mengadopsi konsepsi nation state yang dipimpin oleh puluhan presiden atau raja seperti saat ini.

Wallahu a'lam bisshawab

Proyek pembangunan GIS Unit Induk Proyek (UIP) PLN Sumbar diduga langgar aturan

Mitra Rakyat.com(Sumbar)
Pembangunan Gardu Induk Gas Insulated Switchgear (GIS) oleh Unit Induk Proyek (UIP) Sumatera Barat, diduga langgar aturan.

Pekerjaan pembangunan GIS 150 kv yang ada dijalan Jhoni Anwar no 121, Kota Padang, jadi sorotan masyarakat sekitar.

Sebab, proyek milik Perusahan Listrik Negara(PLN) disinyalir langgar aturan pada pelaksanaannya. Mulai dari izin Amdal, IMB, sampai dengan pengadaan plang proyek tidak sesuai aturan yang ada pada undang-undang kontruksi.

Terlihat pekerjaan yang ad dikawasan padat penduduk itu langsung diawasi PT.PLN. Proyek bernomor kontrak 002.PJ/DAN.02.02/UIP SBT/2019 dengan durasi pekerjaan selama 365 hari, dilaksanakan PT.High Volt Technology(HVT) dan PT.Cemerlang Samudra Kotrindo(CSK), disinyalir warga sekitar tidak miliki izin Amdal,IMB dan pada papan nama sebagai informasi untuk publik tanpa dituliskan nilai dan sumber dananya.

Aturan tersebut sudah jelas tertera dalam UU No. 14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain UU KIP, ada beberapa aturan lain yang mempertegas tentang transparansi pelaksanaan program pemerintah. Seperti Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung (Permen PU 29/2006).

"Pembangunan infrastruktur fisik di era reformasi dan otonomi daerah dewasa ini mensyaratkan adanya feedback atau umpan balik dari semua elemen masyarakat yang ada untuk mengontrolnya" sebut warga bernama Jhon, pada Kamis(17/10) tadi dilokasi pekerjaan.

Bagaimana tidak, lanjutnya, "reformasi dan desentralisasi dibuat berdasarkan harapan untuk mengurangi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di segala sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Tentu saja dalam pencapaiannya  membutuhkan transparansi dari pihak pelaksana maupun penanggung jawab" jalasnya.

Dia pun menambahkan terkait identitas proyek. “Jangan sampai tidak dipublikasikan secara menyeluruh. Misalnya, kontrak batas waktu pekerjaan, nilai anggaran dan lain-lain. Sekarang harus transparan. Jika tidak, dikhawatirkan akan terjadi permainan di dalamnya,” ketus Jhon.

Transparansi anggaran sudah menjadi keharusan dilaksanakan pemerintah dalam menjalankan program kerjanya. Dimulai sejak awal sampai akhir sebuah proyek yang dilaksanakan pemerintah. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan tender, sampai pelaksanaan proyek, lugasnya.

Begitu juga, terkait izin-izin yang harus dilengkapi pada pekerjaan tersebut oleh kontraktor," Misalnya AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), IMB (Izin Mendirikan Bangunan) atau izin-izin prinsip lainnya, diduga warga pada proyek tersebut tidak ada.

Wajar paradigma masyarakat tekait proyek tersebut negatif, sebab, pelaku kegiatan tidak transparan pada nilai dan sumbernya, pungkasnya.

Sampai berita ini diterbitkan, pihak media masih dalam upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.*roel*



Mitra Rakyat.com(Padang)
Dalam waktu dekat ini Perusahan Air Minum Daerah Kota Padang akan launchuing air siap minum. Disebut ini bukti keseriusan Pemerintah Kota(Pemko) Padang dalam meningkatkan pelayanannya terhadap masyarakat dibidang pengadaan kesedian air bersih.

Air siap minum ini memiliki kualitas baik dan di kelola Perusahan  Daerah Air Minum (PDAM) Kota Padang sendiri. PDAM akan selalu melakukan inovasi-inovasi untuk menciptakan produk air minum yang bermutu dan berkualitas baik untuk Warga Kota Padang.


Bahkan didua lokasi telah disediakan air minum  siap saji  dilokasi Fasilitas umum, seperti di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan di Kantor Balaikota Padang.

Hal itu, disampaikan Direktur PDAM Kota Padang, Hendra  Pebrizal kepada yang didampingi Humas PDAM Rici  di ruangan kerjanya, Selasa (15/10) tadi.

Hendra Pebrizal menyampaikan dalam waktu dekat Wali Kota Padang H. Mahyeldi Ansharullah akan melaunching air  minum siap saji di lokasi fasilitas umum yang telah kita siapkan di beberapa tempat nantinya.

Hendra juga mengungkap bahwa beberapa waktu lalu, 3 Oktober 2019, Kota Padang menerima penghagaan dari INDONESIA AWARDS 2019,  Kategori, Apresiasi Inovasi dalam Peningkatan Kualitas Air Minum, di Jakarta diserahkan langsung oleh Ketua Panwaslu Adhan kepada Wali Kota Padang, H. Mahyeldi Ansharullah, SP. Ujarnya.

Ini sebuah tantangan yang berat bagi PDAM Kota Padang kedepannya untuk selalu berbuat dan berkarya, menghasilkan  menyediakan air bersih siap di minum oleh masyarakat.

Tentu jelas, kesuksesan ini tak terlepas dari dukungan, dorongan dan memotivasi dari semua pihak kepada kami untuk lebih tekun dan ulet dalam bekerja, cari sumber air  yang lebih memadai dan mencukupi kesediannya, sebut Hendra Pebrizal.(Humas)


Mitra Rakyat.com(Sumbar)
Dewan Ulama Thariqah Internasional Indonesia akan mengadakan pertemuan Ulama Thariqah Internasional, tanggal 6 Desember 2019 di Padang, Sumatera Barat, Indonesia.

Syaikh Muhammad Ali Hanafiah Ar Rabbani dalam konfrensi Persnya menyatakan, agenda pertemuan Ulama Thariqah Internasional bertemakan “Membangun kesadaran spiritual dunia akan isu-isu internasional”.

Adapun isu itu antara lain, tentang radikalisme dan terorisme, seperti ISIS dan FETO. Terkhusus organisasi FETO, Dewan Ulama Thariqah Asean, setahun yang lalu telah mengeluarkan fatwa tentang haramnya organisasi FETO. Hal itu disebabkna karena organisasi terlarang FETO merupakan organisasi perusak keindahan Islam, dan mencoreng tradisi sufi.

Syaikh Muhammad Ali Hanafiah Ar Rabbani

Selain itu, juga telah berani merencakanan dan melakukan kudeta pada tanggal 15 Juli 2016 silam terhadap pemerintahan yang sah Presiden Erdogan, dan bahkan telah banyak menumpahkan darah saudara-saudara kita sesama muslim di Turki. Akibatnya, kebangkitan negara Turki mengalami banyak kendala.

Dengan adanya gerakan terlarang organisasi FETO terhadap Turki, sangat berdampak pada rakyat Turki hingga sekarang.

Dewan Ulama Thariqah Internasional Indonesia, dalam hal ini tetap mengajak Negara-negara Islam untuk bersatu menghadang masuknya FETO ke negara masing-masing. Baik atas nama kemanusiaan ataupun atas nama agama.

Bagaimanapun juga, Turki merupakan satu-satunya Negara yang berani berada digaris depan membela kepentingan Islam di Eropa maupun di Timur Tengah.

Ketika ditanya tentang serangan Turki terhadap Suriah, maka Syaikh Muhammad Ali Hanafiah selaku Rais Mustasyar Dewan Ulama Thariqah Internasional Indonesia saat berbicara terkait serangan Turki terhadap Suriah. Dirinya menyatakan bahwa Dewan Ulama Thariqah Internasional Indonesia, sangat mendukung apa yang dilakukan Presiden Erdogan dalam memerangi dan menaklukkan organisasi-organisasi teroris nan selama ini secara diam-diam melakukan propaganda yang membuat saudara muslim kita disana tertindas dan terzalimi.

Dewan Ulama Thariqah Internasional Indonesia sangat menyayangkan sebagian Negara-negara muslim yang memprotes sikap Turki tersebut, tanpa mendalami terlebih dahulu peristiwa dan tragedi yang tejadi di Suriah Utara.

Menyikapi akan banyaknya peristiwa dan tragedi tersebut, Dewan Ulama Thariqah Internasional Indonesia mengajak kepada seluruh Negara-negara Muslim untuk membuka cara pandangnya agar lebih obyektif tanpa terprovokasi sehingga ikut menyudutkan Turki, apalagi mau di intervensi oleh pihak-pihak yang membuat kita sesama muslim terpecah belah.

Bagaimanapun juga, musuh-musuh Islam akan selalu menggerogoti dan mengadu domba Negara-negara muslim. Terutama negara-negara  yang punya potensi untuk kebangkitan Islam, salah satunya adalah Turki.

Seperti yang kita tahu, bahwa negara-negara yang tergabung dalam DUTI (Dewan Ulama Thariqah Internasional), antara lain, Aljazair, Mesir, Turki, Maroko, Jerman, Prancis, Inggris, Sudan, India, Rusia, Jepang, Kazakhstan, Kirgistan, Georgia, Uzbekistan, Tajikistan, Irak, Albania, Bosnia dan Herzegovina, Tunisia, Yaman dan Negara Negara Asia Tenggara. (Hend/Mal).

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Priyanto SH MH

Entah masuk dalam pengawalan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) atau tidak, sesuai amanat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-152/A/JA/10/2015 tanggal 01 Oktober 2015, yang jelas proyek diduga kuat milik negara mangkrak, terindikasi  rugikan masyarakat dan kangkangi UU KIP NO 14 Tahun 2014 oleh rekanan.

Mitra Rakyat.com (Padang)
Pasalnya,proyek tanpa identitas itu menurut pengakuan masyarakat telah rugikan warga setempat, kemudian hanya dijadikan sebagai lahan untuk mengeruk uang negara saja. Karena pada pelaksanaannya, proyek saluran drainase yang berlokasi di RT 003  RW001 Kayu Kalek, Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Padang itu tidak jelas tujuannya, kata Ujang Ketua RW setempat, pada Selasa(08/10) dilokasi pekerjaan.


Dari awal pekerjaan ini dimulai pada 14 Agustus hingga 09 Oktober 2019, belum ada satupun pemberitahuan atau sosialisasi kepada warga oleh pihak yang bersangkutan, apa dan dari mana sumber dananya, masyarakat sendiri tidak mengetahui, bahkan tidak memiliki papan nama proyek, papar Ujang.

Sedangkan pihak pengawas dari dinas Pekerjaan Umum(PU) hanya giat dibulan pertama pekerjaan saja mendatangi lokasi untuk pengawasan, dan dibulan berikut sampai hari ini, tim pengawas tersebut tidak pernah datang lagi. Dan parahnya, usaha masyarakat setempat jadi korban kecurangan para pengutil uang rakyat ini,ketusnya.

Ada beberapa warga yang merasa dirugikan pada perjalanan proyek siluman ini, diantaranya warga yang bernama Tiswis. Tiswis mengaku telah dirugikan kontraktor, karena kolam lele sebagai mata pencaharian satu-satunya dirusak oleh rekanan dengan iming-iming akan diganti dan diperbaiki kembali. Namun, hingga saat ini belum juga ada ganti rugi seperti yang telah dijanjikan.

“ Kolam usaha lele saya dirusak dengan cara ditimbun, dan saya biarkan karena mereka janji akan perbaiki kembali, akan tetapi hingga saat ini beluim juga diperbaiki”, kata Tiswis kepada media, pada Jumat (11/10) siang tadi dirumahnya.

 Bahkan jembatan yang baru dibangunnya pun menggunakan uang pribadi juga dirusak, dengan rayuan janji yang sama, katanya lagi.

Parahnya, saluran selokan atau pengairan warga yang lama ditutup begitu saja oleh kontraktor, akibatnya apabila saat hujan datang, air yang mengaliri saluran akan meluap dan sekolah dasar yang ada dekat lokasi akan mengalami kebanjiran, sebutnya lagi.

Uniknya, saat dikonfrotir kepada Inal disebut-sebut sebagai pelaksana lapangan via telpon 0823817255xx  tidak menjawab, bahkan terkesan sengaja mengelak dari media. Karena, sudah sering ditelpon dan nomor yang ditujupun aktif. Begitu juga Ijes, disebut sebagai kepala tukang dan tangan kanan dari Inal juga diduga enggan menjawab konfirmasi media via selulernya 0813742825xx, dihari yang sama.

Hingga berita ini diterbitkan pihak media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.* tim*


Mitra Rakyat.com(Padang)
Kami anggota dari IKW RI sangat berterima kasih kepada Bapak Walikota Padang( H.Mahyeldi Anshsrullah), dan anggota dewan Helmi Moesim(Bekarya), Oesman Ayub(Nasdem), Jufri(PAN), yang telah berkenan hadir dicara kami yang sederhana ini, dan tidak lupa kami ucapakan ribuan terima kasih atas atensi yang beliau berikan terhadap organisasi ini, kata Hendrizon, Ketua IKW RI Sumbar mewakili rekan-rekan lainnya, pada Kamis (10/10) di Sekretariat IKW RI.

Suksesnya acara HUT IKW RI yang ke IV tahun kemaren juga tidak terlepas dari atensi yang diberikan Prof.Syaril Bakhtiar, sebagai Owner waterpark ABG Lubuk Minturun.

Terima kasih kami ucapkan kepada Sang profesor yang telah berkenan fasilitasi kami dalam suksenya acara tersebut, tutur Hendrizon.

Dengan kehadiran dan atensi dari tokoh kota padang itu, kami  merasa bangga dan bertekad akan  belajar dan terus belajar menuju pers yang lebih profesional di era digital ini, pungkas Hendrizon.*roel*

Proyek peningkatan jalan batas Batu Sangkar-Guguak Cino, P.037

Mitra Rakyat.com(Batu Sangkar)
Dengan tidak kooperatifnya rekanan saat dikonfirmasi media terkait proyek yang dikerjakan menimbulkan pertanyaan dikalangan masyarakat.

Seperti, pekerjaan peningkatan jalan batas Batu Sangkar(Bukit Gombak - Guguak Cino), P.037. Diduga rekanan PT. BUNGA MAS PERKASA(BMP), sengaja mengulur waktu dan mengelak saat dikonfrotir media ini. Rudi sebagai pelaksana lapangan dari PT.BMP terkesan mengada waktu ditanya keberdaan direksikeet dilapangan.

Juga, saat diminta buku tamu, Rudi mengatakan," buku tamu ada dimobil, besok saja kembali ke sini", sebutnya Rudi, pada Selasa (08/10) kemarin.



Proyek bernomor kontrak 620/77/KTR/-BM/2019, dengan nilai Rp 2.426.438.013,05, terindikasi langgar teknis. Saat penghaparan aspal disinyalir tidak sesuai dengan suhu yang seharusnya. Terlihat seacara kasat mata, aspal yang dihampar bergumpal dan tidak berasap.

Sementara, pada Kerangka Acuan Kerja(KAK) pada proyek negara rekanan diwajibkan mengadakan direksikeet yang lengkap dengan buku tamu, APK, Gambar, dan RAB kegiatan.

Diduga, dengan tidak koperatif rekanan tersebut telah kangkangi UU KIP. Dan terindikasi pekerjaan ini tidak baik-baik saja pada pengelolaannya.

Sampai berita ini diterbitkan, pihak media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.*putra*

Foto Bersama Anggota IKW RI Sumbar dengan Wako Padang, H.Mahyeldi Ansharullah, Anggota DPRD Padang ,Helmi Moesim(Berkarya), Oesman ayoeb(Nasdem), Jufri (PAN), di Area Waterpark ABG Lubuk Minturun, Padang

Mitra Rakyat.com(Padang)
Kehadiran Walikota (Wako) Padang H.Mahyeldi Ansharullah dan 3 anggota Dewan Kota Padang, Helmi Moesim (Bekarya), Oesman Ayub(Nasdem), Jufri(PAN) menjadi  kebahagian tersendiri bagi seluruh insan pers yang hadir di acara HUT Ikatan Keluarga Wartawan  Republik Indonesia(IKW RI) Sumbar yang ke IV tahun, pada Kamis (10/10) tadi di area waterpark ABG Lubuk Minturun, Kota Padang.

Sebab diacara yang sederhana itu, ikut dihadiri empat tokoh yang berpengaruh di kota ini, kemudian banyak beri masukan yang akan menjadi motivasi bagi kuli tinta- kuli tinta yang tergabung di organisasi sosial wartawan ini.

Seperti, Wako Padang pada kesempatan itu memberi kuliah ringan kepada kumpulan pewarta yang hadir," semoga dengan bertamabah nya usia IKW RI ini, sejalan dengan meningkatnya ke profesionalan wartawan dalam menyajikan berita" kata Wako Padang.

Mahyeldi menyebutkan," keberadaan pers sebagai mitra pemerintah sangat dibutuhkan sebagai kontrol sosial", sebutnya.

"Tantangan ke depan semakin berat, apalagi maraknya berita hoax yang merupakan ancaman bagi media portal (online, selain itu, munculnya media sosial (medsos) (WA/FB/twitter/dll) semakin mempermudah masyarakat untuk mendapatkan informasi", tuturnya lagi.

Dampaknya, timbul keraguan terhadap berita yang ada, sehingga perlu untuk memastikan kebenaran berita tersebut, ungkap Wako lagi.

Untuk itu, dituntut profesional pers agar bisa menjadi gerbong informasi terpercaya, sarannya.

Selain itu, Wako juga tidak menampik dalam menjalankan roda pemerintahan butuh masukan dan kritikan dari pers.

Karena yang mengetahui diri kita adalah orang lain.

Diumpamakan Wako, “Meskipun badan ini milik kita, namun tidak keseluruhannya bisa kita lihat, seperti punggung. Yang bisa melihatnya itu adalah orang lain”.

“Sebetulnya Inilah tugas dan fungsi pers, menyigi hal yang tidak diketahui tersebut, namun dengan cara profesional yang sesuai dengan ketentuannya”, ucap Wako.

Sementara itu, Dewan pembina IKW Helmi Musim mengatakan, Dengan bertambah usia, IKW semakin matang dan profesional dalam memberikan informasi (berita) ke tengah masyarakat publik.

Setelah pidato dan sambutan, kemudian acara berlanjut ke forum diskusi dan tanya jawab dengan Walikota Padang dan anggota DPRD Padang.

Sebelumnya, Wakil Rektor IV UNP yang juga sebagai pemilik Water Park ABG Lubuk Minturun, Syahrial Bactiar, Wakil Rektor III UNP Ardipal, ketua SMSI Sumbar Yal Azis beserta jajaran pengurus melakukan pemotongan kue HUT IKW Ke-4 tahun dan menyanyikan lagu selamat ulang tahun secara bersama sama.

Syahrial Bachtiar, memberikan ucapan dan apresiasi kepada IKW.

Dikatakannya, Selamat, Semoga ke depan IKW semakin maju dan profesional, bisa menjadi organisasi yang memberikan kontribusi untuk kemajuan bangsa.

Yang menambah suasana acara makin hangat, empat tokoh kota padang itu ikut bernyanyi dan bergembira bersama, dan Walikota Padang dinobatkan sebagai Dewan Pembina Istimewa IKW RI Sumbar.

Terlihat, acara berlangsung meriah dan penuh kebersamaan meskipun diselenggarakan dengan penuh kesederhanaan.*roel/fit/ikw*


Taf Chaniago, Pembina  di Organisasi Sosial IKW RI

Mitra Rakyat.com(Padang)
Organisasi Ikatan Keluarga Wartawan Republik Indonesia(IKW -RI) terbentuk pada 10 Oktober 2015. Rasa persaudaraan yang kuat dan rasa sosial yang tinggi antara sesama insan pers yang menimbulkan ide munculnya organisasi sosial wartawan ini , kata Taf Chaniago pembina di organisainitersebut, pada Rabu(09/10) di padang.

Besok 10 Oktober 2019, seluruh pemilik media dan wartawan yang tergabung IKW RI ini akan peringati HUT nya yang ke IV. Acara akan diadakan di Waterpark ABG Lubuk Minturun, wacananya ikut dihadiri beberapa tokoh masayarakat, dan pejabat di institusi yang ada dikota ini, kata Taf.

Di usia yang genap ke 4 tahun ini, kita berharap, keberadaan IKW RI makin  Prefesional dan bermanfaat bagi seluruh insan pers dan masyarakat banyak, tukasnya.

Terakhir dikatakannya," kepada seluruh anggota IKW RI agar selalu semangat menjaga marwah dan nama baik IKW RI, sesuai dengan misi dan visi awal organisasi ini dibentuk", pungkasnya.*roel*



Mitra Rakyat.com(Padang)
Owner ABG Waterpark Prof Syahrial Bakhtiar membuat inovasi baru bidang pengembangan sarana olah raga dengan membuat venue outbond. Kali ini, Prof Syahrial Bakhtiar mencoba mengkolaborasikan Venue Outbond dengan konsep leadership training ber nama Outbaound Excel (Experiental Center for Leadership).

Syahrial Bakhtiar di ABG Waterpark (07/10/2019) melaporkan, saat ini sebanyak 17 orang calon instruktur Outbond Excel sedang mengikuti pelatihan, dengan menghadirkan nara sumber Internasional dari Singapore Shahril AJ. Layaknya pada berbagai pusat pelatihan, pelatihnya terlebih dahulu dipersiapkan dari berbagai kalangan, baik dari dosen Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) UNP, guru olahraga dan berbagai pimpinan komunitas organisasi mahasiswa.

Dengan adanya pelatihan pelatih gelombang pertama dalam pekan ini, Excel yang berlokasi disamping Kolam Renang ABG, Jln Raya Balai Gadang-Solok, Kecamatan Koto Tangah Padang, dinas instansi atau perusahaan yang ingin memprogragramkan publik trainining melalui outbound cukup menghubungi pihak manajamen ABG Waterpark. Jika ingin melakukan pengembangan kelompok dengan paradigma baru dengan semangat dan perilaku yang lebih baik dalam mengembangkan potensi diri, cukup memprogramkan aoutbound Excel ABG Waterpark.

Pelatihan pelatih yang berlangsung saat ini menjadi langkah awal tersebut dihadiri langsung Syahrial Bakhtiar, Rabu (9/10) besok puluhan guru olahraga SMA se-Kota Padang juga akan mengikuti pelatihan pelatih ini.


Sementara itu, Sharil AJ menjelaskan, setelah mengikuti materi pelatihan ini, peserta akan memahami konsep dan hakekat seorang pemimpin, sehingga dapat mengimplementasikannya secara nyata serta menggali potensi diri, meliputi teori kepemimpinan, pemimpin visioner, kepemimpinan situasional, tehnik berinteraksi dalam konteks kepemimpinan serta kiat-kiat untuk mengembangkan dan menggali potensi diri.  (Agusmardi)

Pembangunan Jembatan Kuranji- Koto Tingga, Pasar Ambacang, Padang

Mitra Rakyat.com (Padang)
Tidak lama lagi, warga Kuranji tidak perlu jalan memutar menuju ke Desa Koto Tingga, Pasar Ambacang. Karana, pemerintah provinsi melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi Sumbar telah membangun sebuah jembatan yang menghubungkan dua desa tersebut.

Kadis DPUPR Sumbar, Ir. Fathol Bari mengatakan,” Pemprov Sumbar telah mengalokasikan dana sebesar Rp 14 Milyar lebih, guna membangun kontruksi jembatan yang menghubungkan Kuranji dengan desa Koto Tingga” kata Fatho Bari, Senin (07/10) diruangannya.

Pembangunan ini adalah bentuk kepedulian Pemprov terhadap warganya, agar masyarakat tidak merasa jauh lagi, pabila bertujuan kedua desa tersebut, karena, hanya sungai yang membuat jarak antara kedua warga desa itu” tutur Fathol.

“dulu tiang nya telah siap,bantalannya juga telah terpasang separoh, sekarang kita lanjutkan. Dan sudah terkontrak kepada rekanan sebesar Rp 14 milyar”, jelas Kadis tersebut.

Pembangun jembatan itu menurut prediksinya selesai  tuntas tahun 2020, kemudian, Pemprov Sumbar juga telah mengalokasikan dana sebesar Rp 8 milyar untuk pembangunan jalan, cakap nya.

Dilain pihak, Hasbi pelaksana lapangan dari PT. Amar Permata Indonesia saat dikonfrotir menyangkut pembangunan jembatan itu mengatakan,”kami sebagai pihak yang dipercayakan pemerintah melaksanakan pekerjaan pembangunan jembatan ini, telah bekerja sesuai aturan yang ada”, kata Hengki, pada Sabtu (05/10) kemarin di lokasi pekerjaan.

Dan kami optimis, lanjut nya lagi, “ untuk pembangunan jembatan ini akan rampung di akhir tahun 2019”, tutupnya. *man*

Kepala Kejaksaan Negeri Padang (Syamsul Bahri) saat Tandatangani Fakta Integritas Institusi Terbebas Korupsi pada Tahun 2018 di Padang

Mitra Rakyat.com(Padang)
Menohok proyek negara yang dikelola Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPRKPP) Kota Padang, Bidang Jaling. Pekerjaan yang dibawah kawalan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah(TP4D) Kejaksaan Negeri Padang terindikasi langgar Spesifikafi Teknis, yang akibatkan negara menanggung kerugian.

Baca Berita Terkait :
Disinyalir Proyek "Curang" Cv.Era Jaya Akibatkan Negara Tanggung Kerugian

Disinyalir, Kontraktor Nakal Berlindung di Bawah Nama Besar TP4D

Pekerjaan CV.Era Jaya, diduga langgar Spesifikasi Teknis, pasangan batu pondasi saluran mudah terbongkar

Sebelumnya, menyangkut dugaan penyimpangan yang dilakukan CV. Era Jaya pada proyek negara baru ini, menurut Romi Yufendra terjadi secara sistematis. Kenapa demikian, kata Romi lagi," karena, kontraktor seakan manfaatkan nama besar TP4D sebagai benteng dalam malakukan tindakan menyimpang tersebut", jelas Romi Yufendra selaku Ketua DPD LSM KPK Nusantara Sumbar, pada Kamis (03/10) waktu kemarin dipadang.

Mananggapi hal demikian, Rama menurut pengakuannya sebagai pelaksana lapangan sedikit terkejut meyebutkan,"
berita sudah di terbitkan , sekarang baru minta konfirmasi ke kami, dan Romi Yufendra itu belum  pernah sakali pun konfirm kepada kami dan ke lapangan", ketus Rama, Jumat(04/10) waktu lalu via whatshapp 0812-7830-1xxx.

Selanjutnya Rama mangakui," mengenai tim TP4D ketika ke lapangan malahan ada pekerjaan kami yang di suruh perbaiki dan di bongkar, itu sudah di laksanakan di lapangan", jelas Rama

Seterusnya Rama menuturkan,";maaf da(wartawan), menduga-duga boleh, tapi buktikan dengan dasar yang akurat, dan selanjutnya kata Rama,"lebih jelas nyo konfirm ke PPK, kalau untuk di lapangan sudah saya jelaskan", pungkas Rama.

Terkait pekerjaan yang pernah dibongkar TP4D menurut pengakuannya Rama tersebut, saat ditanya dimana titik pekerjaan yang dibongkar tersebut, pihak media masih menunggu jawaban dari Rama.

Namun, untuk kesekian kalinya media menkonfirmasi kepada PPK yang bernama Norman Ramadhan,  hingga lanjutan berita ini diterbitkan belum juga memberikan tanggapannya ke pada awak media.

Pihak media masih upaya konfirmasi dan menunggu jawaban konfrotir pihak terkait lainnya.* tim*


Mitra Rakyat.com( Jakarta )
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Padang baru ini menerima penghargaan Indonesia Award 2019 yang diterima langsung Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah SP, katagori PDAM yang berinovasi dalam peningkatan kualitas air minum se kota di Indonesia, pada Kamis, 03 Oktober diJakarta.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersedianya air bersih menjadi air minum adalah tugas dan tanggung jawab pemerintah. Tersedianya air bersih akan menjamin kesehatan masyarakat. Oleh sebab itu dari tahun-ketahun, pemerintah kota Padang terus berusaha untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.


PDAM Kota Padang berupaya melakukan pembenahan jaringan sumber air. Namun jaringan masih zaman belanda maka harus ada investasi.

Tak hanya itu, secara bertahap kedepan jaringan PDAM Kota Padang dapat disempurnakan. Berkaitan untuk mendukung pembenahan kesedian air bersih. Pemerintah kota Padang mengajak kepada pihak ketiga untuk berinvestasi.


Pada tahun 2019 ini pemerintah kota Padang telah melakukan kerja sama dengan pihak ketiga, mudah-mudahan ada percepatan nantinya penyediaan air bersih menjadi air minum untuk masyarakat kota Padang.

Mahyeldi menjelaskan, "Perlu diketahui bahwasanya pemerintah kota Padang melakukan pembenahan dalam rangka untuk menjadikan kota Padang menuju kota Internasional. Maka ketersediaan air bersih menjadi air minum, prioritas utama untuk bisa dihadirkan kepada masyarakat dan pengunjung, tutur Wako Padang itu.

Penghargaan Indonesia Awards 2019 diberikan kepada pemerintah Kota Padang adalah berkat kerja keras dan kekompakan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara baik seperti PUPR kota Padang.

Penghargaan bergengsi Indonesia Awards 2019 ini penjurianya dipilih berdasarkan kriteria tertentu, melalui berbagai seleksi yang sangat ketat dibidang yang digeluti, berinovasi, berkomitmen dan dirasakan manfaatnya serta berpengaruh berdampak kepada publik.

Penghargaan ini diterima Walikota Padang H.Mahyeldi Ansharullah di lantai 14 gedung iNews Tower Jakarta Concert Hall iNews Center Kebon sirih. Walikota Mahyeldi didamping Ketua PAUD Kota Padang Hj.Arneli Bahar, Direktur Utama PDAM Kota Padang Hendra Pebrizal dan Tafrizal Kasubag Publikasi Humas Pemko Padang, malam itu.

Lebih jauh H.Mahyeldi Ansharullah katakan disamping penyediaan air bersih sudah banyak membawa perubahan terhadap pembangunan di daerah yang dipimpinnya. Inovasi pelayanan kepada publik dan memberikan kontribusi dalam pembangunnan.


Disamping itu Mahyeldi termasuk nominator kepala daerah terbaik dalam bidang pembangunnan di tingkat Nasional untuk diberikan penghargaan.

"Penghargaan Indonesia Awards 2019 diterima Pemerintah Kota Padang dapat menggugah masyarakat, bentuk apresiasi kepada orang yang sudah memberikan contoh, panutan, menjadi suatu referensi, inovasi untuk memperoleh penghargaan ini.

Selain itu, juga bisa menjadi acuan dan motivasi bagi masyarakat untuk bisa memiliki prestasi yang lebih baik. Dalam hal ini Kota Padang masuk nominator menerima penghargaan bergengsi tersebut," sebut Mahyeldi.

PDAM sangat berkomitmen dan konsisten untuk meningkatkan pelayannan terhadap masyarakat. Apalagi ketika Direksi PDAM berserta jajaran berkomitmen memajukan PDAM untuk peningkatan pelayanan.

Berkat inovasi dan komitmen dari Perusahan Daerah Air Minum kiranya dapat menghasilkan dan menselaraskan air bersih siap untuk diminum maka berbuah menjadi sebuah prestasi yang sangat membanggakan, sebut Mahyeldi.

Disamping itu, penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Kota Padang begitu erat kaitannya dengan pariwisata. Tak heran pariwisata banyak dikunjungi karena Pemerintah Kota Padang terus berupaya membangun, membenahi serta melengkapi sarana dan prasarana Pariwisata. Pariwista menjadi sektor paling berdampak terhadap perekonomian, katanya.

Makanya inovasi yang ditularkan sangat berperan penting antara perusahaan daerah dengan OPD di pemerintah Kota Padang. Sehingga saling bersinergi dalam rangka memberikan pelayannan secara maksimal kepada masyarakat, Imbuh Mahyeldi. (dan/Humas Kota Padang/PDAM Kota Padang)

Kepala Kejaksaan Negeri Padang (Syamsul Bahri), saat tandatangani Fakta integritas instansi terbebas korupsi di padang

Mitra Rakyat.com(Padang)
Setahun yang lalu pada hari Senin, 10 Desember 2018, Kepala Kejaksaan Tinggi Kota Padang telah menandatangangi fakta intergritas sebagai komitmen mewujudkan instansi yang terbebas dari korupsi dan melayani, apakah ditahun ini masih tetap berkomitmen, kata Romi Yufendra Ketua DPD LSM KPK Nusantara Sumbar, pada Kamis (03/10) kemarin di padang.

Baca berita sebelumnya : Disinyalir Proyek "Curang" Cv.Era Jaya Akibatkan Negara Tanggung Kerugian  

Romi Yufendra, Ketua DPD LSM KPK Nusantara Sumbar

"Hari ini seluruh kepala seksi yang ada di Kejari Padang sudah menandatangani fakta integritas sebagai komitmen mewujudkan instansi yang terbebas dari korupsi dan bersih melayani," kata Kepala Kejaksaan Negeri Padang (Syamsul Bahri), dikutip dari antarasumbar.com

Menyangkut dugaan penyimpangan dilakukan CV. Era Jaya pada proyek negara baru ini menurut Romi Yufendra terjadi secara sistematis. Kenapa demikian, kata Romi lagi," karena, kontraktor seakan manfaatkan nama besar TP4D sebagai benteng dalam malakukan tindakan menyimpang tersebut", jelas Romi Yufendra.

Kontraktor saat dikonfirmasi media akan mengatakan," proyek ini dikawal TP4D, mana mungkin kami melakukan pelanggaran", sebut Romi seraya menirukannya.

Bahkan, ada kontraktor yang terkesan jumawa saat dikonfrotir media, tidak pedulikan konfirmasi tersebut, tambah nya.

Seperti banyak proyek memakai uang negara tersebar dikota ini, kegiatan yang dikelola Dinas DPRKPP Kota Padang contohnya. Kegiatan yang dikerjakan CV.Era Jaya ini secara teknis jelas telah langgar aturan dan disinyalir rugikan uang negara. Kenapa tidak, lanjut Romi, " saat dilapangan ditemui para pekerja asal jadi, pemasangan batu pondasi pada kondisi berair setinggi 40cm, selanjutanya air yang diguanakan pada adukan pasir adalah air saluran yang kotor, parahnya lagi, pada pasangan pondasi rekanan tidak memakai koporan", ketus Romi.

Faktannya, meskipun pekerjaan belum di serah terimakan, namun pondasi sudah rusak, batu yang dipasangan, sangat mudah dibongkar menggunakan sebelah tangan", cecarnya.

Yang mirisnya, Norman Ramadhan sebagai PPK kegiatan seakan tidak peduli dan terkesan sengaja tidak menjawab konfirmasi media, ini menambah keyakinan publik kalau para stoke holder yang ada pada pekerjaan ini seakan terlindungi dengan membawa  nama besar TP4D sebagai pengawal pekerjaan", tukas Ketua DPD LSM KPK Sumbar tersebut.

Dilain pihak, saat dikonfrotir kapada kepada salah satu anggota tim TP4D Kejari Padang, sampai berita ini diterbitkan belum membalas konfirmasi media, pada Jumat (04/10) hari ini via seluler 0813-9798-4xxx.

Hingga berita ini diterbitkan, PPK kegiatan belum juga menjawab konfrotir media, dan pihak media masih menunggu jawaban konfirmasi pihak TP4D Kejari Padang.*tim*

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.