January 2024

1 #Kajati #Kajari #Sumbar #Pasbar 4 #Pasbar 1 #Pasbar #IMI 1 #sunatanmasal #pasbar #kolaboraksi 1 17 Agustus 1 AAYT 1 Administrasi 5 Agam 1 Agama 1 Aia Gadang 1 Air mata 1 Ajudan 1 Akses 4 Aksi 1 Amankan 1 Ambulance 1 Anam Koto 1 Anggaran 6 APD 1 Arogan 2 Artikel 1 Aset 1 Asimilasi 1 ASN 1 Atlet 1 ATR 2 Aturan 1 Babinkamtibmas 1 Baharuddin 1 Balon 1 Bandung 1 Bansos 1 Bantah 7 Bantuan 1 Batu Sangkar 1 Bawaslu 1 Baznas 1 Baznas Pasbar 1 Bebas 1 Bedah Rumah 1 Belajar 1 Belanja 4 Bencana 2 Berbagi 1 Berjoget 1 Bhakti 1 Bhayangkara 1 Bhayangkari 2 Bina Marga 1 BK 1 BKPSDM 1 BLPP 1 BLT Dana Desa 3 BNN 4 BNNK 1 Bocah 1 Bogor 1 Box Redaksi 1 Boyolali 9 BPBD 1 BPK RI 1 BPN 1 BTN 1 BTT 8 Bukittinggi 1 Bully 17 Bupati 3 Bupati Pasbar 1 Cacat Hukum 1 Calon 1 Camat 1 Cerpen 6 Corona 1 Covid 29 Covid 19 16 Covid-19 1 CPNS 1 cross 1 dampak 1 Dana 1 Dandim 1 Data 1 Demo 1 Dermawan 3 Dharmasraya 1 Dilaporkan 1 dinas 2 Dinkes 1 Dinsos 2 Direktur 3 Disinfektan 4 DPC 2 DPD 1 DPD Golkar 1 DPD PAN 1 DPP 12 DPRD 3 DPRD Padang 1 DPRD Pasbar 1 Dukungan 1 Duta Genre 1 Emma Yohana 2 Erick Hariyona 1 Ershi 1 Evakuasi 1 Facebook 1 Forkopimda 1 Formalin 1 Fuso 1 Gabungan 1 Gempars 1 Geoaprk 3 Gerindra 1 Gor 1 Gudang 3 gugus tugas 3 Hakim 2 HANI 1 Hari raya 1 Haru. 1 Hilang 1 Himbau 2 Hoax 1 Hujat 2 Hukum 1 Humas 1 HUT 1 Hutan Kota 1 idul adha 1 Ikan Tongkol 1 Iklan video 1 Ikw 2 Ilegal mining 1 Incasi 1 Inspektorat 1 Intel 3 Isolasi 1 Isu 1 Jabatan 31 Jakarta 3 Jalan 1 Jambi 3 Jateng 6 Jubir 1 Jumat berbagi 1 Jurnalis 10 Kab. Solok 2 Kab.Agam 2 Kab.Padang Pariaman 3 Kab.Pasaman 2 Kab.Solok 1 Kabag 3 Kabid 2 Kabupaten Pasaman 1 Kader 3 Kadis 1 Kajari 2 Kalaksa 1 Kanit 1 Kapa 10 Kapolres 1 Karantina 6 Kasat 1 Kasi 1 KASN 1 Kasubag Humas 1 Kasus 1 Kebakaran 1 Kejahatan 1 Kemanusiaan 1 Kemerdekaan 2 Keracunan 1 Kerja 1 Kerja bakti 1 kerjasama 2 Kesbangpol 1 Kesenian Daerah 1 Kesra 2 Ketua 2 Ketua DPRD 1 Kinali 2 KKN 1 Kodim 2 KOK 3 Kolaboraksi 2 Komisi 1 Komisioner 4 KONI 1 KONI PASBAR 1 Kontak 1 Kontrak 1 Kopi 4 Korban 1 Korban Banjir 1 Korupsi 15 Kota Padang 2 Kota Solok 3 KPU 2 Kriminal 4 kuasa hukum 1 Kuliah 1 Kupon 1 Kurang Mampu 1 Kurban 1 Labor 1 Laka Lantas 1 Lalulintas 1 Lantas 5 Lapas 3 Laporan 1 Laporkan 2 Laskar 1 Lebaran 2 Lembah Melintang 1 Leting 1 Limapuluh Kota 1 LKAAM 1 Lubuk Basung 3 Maapam 3 Mahasiswa 1 Maligi 1 Masjid 3 Masker 1 Medsos 1 Melahirkan 1 Mengajar 2 Meninggal 5 Mentawai 1 metrologi 1 Milenial 1 MoU 1 MPP 1 MRPB 2 MRPB Peduli 1 MTQ 2 Mujahidin 3 Muri 1 Nagari 1 Narapidana 6 Narkoba 28 Nasional 1 Negara 2 Negatif 5 New Normal 2 New Pasbar 88 News Pasbar 1 Ngawi 1 ninik mamak 2 ODP 1 OfRoad 2 Oknum 2 olah raga 2 Operasi 127 Opini 1 Opino 1 OTG 2 PAC 1 Pada 654 Padang 6 Padang Panjang 17 Padang Pariaman 1 Painan 1 Pakar 4 Pandemi 1 Pangan 1 Pantai Maligi 1 Panti Asuhan 6 Pariaman 1 Paripurna 2 pariwara 1 Pariwisata 1 Partai 1 Pasaan 93 Pasaman 27 Pasaman Barat 478 Pasbar 1 Pasbat 1 Pasien 1 Paslon 1 Patuh 4 Payakumbuh 1 Pdamg 2 PDIP 4 PDP 6 Peduli 1 peduli lingkungan 1 Pegawai 2 Pelaku 3 Pelanggaran 3 Pemalsuan 1 Pemasaran 1 pembelian 1 Pembinaan 1 Pemda 1 Pemerasan 3 Pemerintah 1 Pemilihan 1 Pemilu 2024 65 Pemko Padang 1 Pemuda 1 Penanggulangan 1 penangkapan 2 Pencemaran 2 Pencuri 1 pendidikan 2 Pengadaan 2 Pengadilan 1 Penganiayaan 1 Pengawasan 1 Penggelapan 1 Penghargaan 1 penusukan 1 Penyelidikan 1 Penyu 1 Perantauan 1 Perawatan 3 Perbatasan 1 Peredaran 1 Periode 1 Perjalanan 1 perkebunan 3 Pers 1 Pertanahan 3 Perumda AM Kota Padamg 8 Perumda AM Kota Padang 2 Perumda Kota Padang 35 Pessel 3 Pilkada 1 Pinjam 1 PKH 1 PKK 1 Plasma 1 Plt 2 PN 1 PN Pasbar 2 PNS 3 pol pp 1 Polda Sumbar 4 Polisi 6 Politik 28 Polres 6 Polres Pasbar 1 Polsek 1 Pos 3 Pos perbatasan 6 Positif 2 posko 1 potensi 1 PPM 1 Prestasi 4 PSBB 1 PSDA 1 Puan 2 PUPR 1 Pusdalops 2 Puskesmas 1 Pustu 1 Rapid Test 2 razia 1 Rekomendasi 3 Relawan 1 Reses 1 Reskrim 1 Revisi 1 RI 8 RSUD 1 RSUP M Djamil 1 RTLH 1 Rumah Sakit 1 Rusak 1 Sabu 1 Samarinda 1 Sapi 2 SAR 8 Satgas 2 Satlantas 1 SE 4 Sekda 1 Sekda Pasbar 1 Selebaran 8 Sembako 1 Sertijab 1 Sewenang wenang 1 Sidak 13 sijunjung 1 Sikilang 2 Singgalang 1 sirkuit 2 SK 1 Snar 2 Solo 5 Solok 4 Solok Selatan 5 SolSel 4 sosial 2 Sosialisasi 2 Sumatera Barat 142 Sumbar 1 Sumbar- 1 Sumur 1 Sunatan massal 1 sungai 1 surat kaleng 6 swab 2 Talamau 1 Talu 1 Tanah 20 Tanah Datar 1 Target 1 Tata Usaha 1 teluk tapang 1 Temu ramah 2 Terisolir 1 Terminal 1 Tersangka 5 Thermogun 1 Tidak layak Huni 2 Tilang 1 Tindak Pidana Korupsi 1 tipiter 1 TMMD 2 TNI 1 TNI AL 1 Tongkol 1 TP.PKK 1 tradisional 1 Transparan 1 trenggiling 1 tuak 2 Tukik 1 Tumor 1 Ujung Gading 1 Ultimatum 1 Uluran 1 Unand 1 Upacara 1 Update 1 usaha 1 usir balik 1 Verifikasi 1 Virtual 1 wakil bupati 4 Wali Nagari 2 wartawan 1 Waspada 1 Wirid Yasin 1 Yamaha Vega 2 Yarsi 2 Yulianto 1 ZI 1 Zona Hijau 1 Zona Merah


MR.com,Sumbar| Ditreskrimum Polda Sumbar berhasil menangkap tiga tersangka perampokan sadis bersenjata api di Kecamatan Batu Belah, Kabupaten Kampar, Riau, pada Sabtu (27/1/2024). 

Dalam penangkapan terhadap tersangka yang selama ini sangat meresahkan masyarakat tersebut terjadi saling tembak, satu perampok tewas dan dua lainnya berhasil ditangkap. 

Sementara dari dua orang petugas kepolisian juga mengalami luka tembak dibagian tangan Aiptu Edi Jumarno anggota Resmob. Sedangkan satu personil Polres Padang Pariaman Aiptu Hendri Haryono, juga dihujani peluru di area body vest bagian dada oleh tersangka saat disergap. Beruntung, personil tersebut memakai body vest (rompi anti peluru), sehingga empat peluru yang ditembakan perampok tidak melukai tubuh petugas. 

Kapolda Sumbar Irjen Pol Suhayono, S.Ik. SH saat memimpin Konferensi pers mengatakan, penangkapan tersebut berawal dari adanya informasi dari dua orang tersangka sindikat perampokan yang sebelumnya telah ditangkap pada tanggal 25 Januari 2024 Pukul 11.35 WIB, masing-masing inisial IS (34) dan inisial MZ (39) di KM 2 dan KM 6, Kec. Tapung Jalan. Garuda sakti, Provinisi Riau.

Lanjut Kapolda Sumbar mengatakan, atas penangkapan itu kemudian dilakukan pengembangan dari dua tersangka sindikat perampokan tersebut. Gabungan Tim Opsnal Ditreskrimum Polda Sumbar dan Resmob Polda Riau, mengantongi alamat tersangka dan ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan terhadap satu orang tersangka lainnya yang ikut terlibat perampokan di wilayah Kab. Agam (DPO), Kota Bukittinggi (DPO) Kab. Solok dan Kota Pariaman.

"Dari tahun 2021 sampai 2024 sudah 5 kali melakukan aksinya dan sudah jadi buronan kelompok inisial RC. Pelaku sudah beberapa kali melakukan aksi curas yang rata-rata sasarannya adalah toko emas, atau pedagang emas," kata Irjen Pol Suharyono. 

Dirinya menerangkan, saat penangkapan terhadap tersangka RC sempat terjadi penembakan, hal ini dikarenakan saat proses penangkapan baku tembak terjadi. Bahkan ada anggotanya yang tertembak oleh tersangka. 

"Andai kata tidak pakai body vest bisa tewas juga anggota kami. Karena membahayakan, maka tidak segan-segan melakukan tembakan yang mematikan.

Itu sudah sesuai dengan SOP nya," terang Kapolda.

Pihaknya juga saat ini tengah melakukan penelusuran terkait asal senjata api jenis FN dan senjata rakitan yang ditemukan pada tersangka itu. "Masih kami telusuri dari mana asalnya senjata tersebut," ujarnya. 

Kemudian Kapolda menjelaskan, tersangka RC yang dikabarkan akan dibawa ke Aceh untuk dimakamkan, diketahui jenazah RC di bawa ke Solok.

"Pelaku tidak dibawa ke Aceh sesuai pemberitaan sebelumnya, jenazah dibawa ke Solok karena dibawa ke kampung halaman istrinya," jelasnya. 

"Mereka (istri RC) sudah menghiklaskan, karena keluarganya sudah mengetahui perbuatan suaminya itu sendiri," pungkasnya. 

Dari tersangka, Polisi berhasil menemukan barang bukti berupa :

1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol merk macarov warna silver kalibre 7,65 mm

1 (satu) pucuk senjata api FN jenis Bareta kalibre 9 mm

2 (dua) pucuk senjata api jenis revolver

8 (delapan) butir amunisi kaliber 62 utk senjata api Laras panjang

23 (dua puluh tiga) butir amunisi senjata api kalibre 9 mm

8 (delapan) butir amunisi senjata api jenis pistol kalibre 7,65

2 (dua) buah magazine

1 (satu) buah kunci T untuk perlengkapan senjata api

1 (satu) buah per dan 2 (dua) buah pen untuk perlengkapan senjata api

1 (satu) helai kaus kaki warna merah pembungkus amunisi

1 (satu) buah golok dengan sarung

1 (satu) buah pisau badik

1 (satu) buah tas sandang warna hitam

1 (satu) buah celana jeans merk Levis warna hitam

1(satu) buah sebo warna hitam

1(satu) buah sepatu sport merk Adidas warna putih abu-abu

1 (satu) buah Sepeda motor jenis beat warna hitam

1 (satu) buah Helm warna hitam

1 (satu) buah Jaket kulit warna hitam

1 (satu) buah jaket parasut warna biru Dongker

1 (satu) buah borgol

1 (satu) buah kaca mata hitam merk Police

2 (dua) buah hp merk Nokia

Sepasang sarung tangan warna hitam

1 buah kartu ATM BRI

Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono yang didampinggi Wakapolda sumbar Brigjen Pol Gupuh Setiyono, S.Ik. MH dan Dirreskrimum Kombes Pol Andri Kurniawan, S.Ik. MH serta beberapa pejabat utama menjelaskan, bahwa para tersangka merupakan residivis kasus perampokan.

"Para tersangka juga pernah melakukan perampokan di Bukittinggi dan Agam pada tahun 2021 dan 2022 yang merupakan kasus perampokan," terangnya.

"Para tersangka ini sangat berbahaya dan membahayakan petugas. Mereka juga sudah memulai tembakan terlebih dahulu pada saat petugas mendekati TKP," tambah Irjen Pol Suharyono.

Saat ini, kedua tersangka yang ditangkap menjalani pemeriksaan secara intensif di Polda Sumbar.

"Kami tetap menghormati HAM, kami tetap menjaga kesehatan mereka walupun tersangka, dan menerapkan penyidikan dan pengembangan yang manusiawi," tuturnya. 

Keduanya akan dijerat dengan Pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan.(*)


Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri

MR.com, Jakarta| Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menangkap dua tersangka kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di wilayah Cileungsi, Bogor, Jawa Barat dan Ciledug, Tangerang, Banten.

Dua tersangka tersebut yakni Suarty B Riartika alias Tika dan Ani Puji Astutik alias Elisa. Keduanya ditangkap pada Kamis, 25 Januari 2024.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, penangkapan kedua tersangka berawal dari Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebanyak 10 orang diberangkatkan ke luar negeri pada bulan Desember 2022-Februari 2023 secara bertahap.

"Para terlapor melakukan perekrutan tersebut menjanjikan kepada para korban bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) di Erbil dengan gaji sebesar 300 dolar," kata Trunoyudo dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (27/1/2024).

Setelah adanya persetujuan para korban tersebut dibuatkan paspor dan diberikan uang fee yang bervariasi dari Rp 3 juta-13 juta. Setelah selesai pembuatan paspor tersebut dan tanpa adanya medical check up, para korban dikirimkan ke luar negeri oleh tersangka Elis dengan negara tujuan Turki melalui Bandara Soekarno Hatta dan Bandara Juanda Surabaya.

Para korban diberangkatkan ke Turki dengan mengunakan visa wisata, dan saat berada di Turki para korban diserahkan ke agensi yang bernama Muhammad dan ditampung di sebuah apartemen yang dijaga oleh orang bernama Yakub.

"Barang milik korban seperti paspor, handphone dan juga pakain para korban di ambil dan amankan oleh Muhammad dan Yakub," katanya.

Saat di penampungan tersebut, para korban sebanyak 26 orang dimasukkan ke dalam satu kamar dan dilarang untuk berbicara. Jika ada yang berbicara akan dihukum.

"Para korban berada di penampungan bervariasi lamanya yaitu 1 mingguan sampai 2 bulan, dengan alasan para korban belum di kirim ke Erbil untuk dipekerjakan karena masih menunggu visa," ucapnya.

Karena lama menunggu di penampungan, para korban tersebut meminta bantuan sekuriti apartemen dan melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Turki sehingga dilakukan penggerebekan.

"Dari penggerebekan tersebut para PMI diserahkan ke KJRI Istanbul dan korban dipulangkan ke Indonesia," katanya.

Mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya ini mengungkapkan peran tersangka Tika adalah menampung para korban sebelum di terbangkan ke luar negeri. Sedangkan tersangka Elisa berperan sebagai agensi di Jakarta yang memberangkatkan para korban ke Turki.

Kedua tersangka pun dijerat Tindak Pidana Perdagangan Orang ( TPPO) dan atau Tindak Pidana Menempatkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri tidak sesuai prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Jo Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang TPPO Dan Atau Pasal 81 Jo Pasal 86 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.**

Mastilizal Aye, Anggota DPRD Kota Padang 

MR.com, Padang| Jelang Pemilu, Fraksi Partai Gerindra sudah memasukan Surat Pergantian Ketua Fraksi dan Ketua DPRD Kota Padang.

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Padang, Mastilizal Aye mengaku sudah memasukan surat pergantian Ketua DPRD Kota Padang.

"Sesuai arahan Ketua DPC Kota Padang dan DPD Sumbar, surat tersebut sudah kami masukan," kata Mastilizal Aye, Jumat, 26 Februari 2024.

Menurutnya, Fraksi Partai Gerindra memasukan surat tersebut kepada Sekretariat DPRD Kota Padang pada tanggal 16 Januari 2024.

"Fraksi menerima surat keputusan DPP pada 14 Januari 2024, dan surat tersebut telah dimasukan pada tangg 16 Januari 2024," katanya.

Pergantian Ketua DPRD Kota Padang berdasarkan usulan DPD Partai Gerindra Kota Padang ke DPP Partai Gerindra, kelasnya.

Berdasarkan SK DPP tersebut, Partai Gerindra tidak hanya mengganti Ketua DPRD Kota Padang, tapi juga Ketua Fraksi Partai Gerindra Kota Padang.

"Dalam SK itu, juga dicantumkan pergantian Ketua Fraksi, dari Mastilizal Aye ke Elly Thrisyanti," ulasnya.

Ketua DPRD yang saat ini dijabat Syafrial Kani Datuk Rajo Jambi akan diganti dengan Masrilizal Aye yang saat ini menjabat Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Padang.

Berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai Gerindra nomor: 11-0350/kpts/DPP-GERINDRA/2023 tertanggal 29 November 2023.

SK itu tentang Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Ketua Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Partai Gerindra Kota Padang 2023-2024 periode TA 2023-2024.

"Surat sudah kita masukan, tinggal Sekwan memproses dan mendiposisi surat itu," cakapnya.**

Kapolda Sumbar Irjen.Pol.Suharyono,
 saat pimpin Sertijab di Mapolda Sumbar 

MR.com, Sumbar|Polda Sumatera Barat menggelar upacara serah terima jabatan (sertijab) beberapa Pejabat Utama (PJU) dan Kapolres di jajaran Polda Sumbar. 

Upacara sertijab tersebut, dipimpin Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono, S.Ik. SH, Jumat (12/1) pagi di ruang Jenderal Hoegeng Mapolda Sumbar. 

Sertijab tersebut berdasarkan Surat telegram (ST) Kapolri nomor ST/2864/XII/KEP.2023, ST/2865/XII/KEP.2023 dan ST/2866/XII/KEP.2023 tanggal 28 Desember 2023, yang ditandatangani oleh Asisten Sumber Daya Manusia (As SDM) Kapolri, Irjen Dedi Prasetyo.

Jabatan yang di serah terimakan yakni jabatan Direktur Reserse Narkoba (Dirresnarkoba) dari Kombes Pol Roedy Yulianto, S.Ik kepada Kombes Pol Nico Andreano Setiawan, S.Ik.

Kemudian, jabatan Direktur Pembinaan Masyarakat (Dirbinmas) dari Kombes Pol Imran Amir, S.Ik kepada Kombes Pol Teddy Rayendra, S.Ik. 

Selanjutnya jabatan Kabidkum dari Kombes Pol Nina Febri Linda, SH, kepada Kombes Pol Janes Hasudungan Simamora, SH, dan jabatan Kabiddokkes dari Kombes Pol drg. Lisda Cancer, M.Biotech kepada Kombes Pol dr. Sri Handayani.

Sedangkan untuk jabatan Kapolres diantaranya, Kapolres Pariaman dari AKBP Abdul Aziz, S.Ik kepada AKBP Agung Basuki, S.Ik yang sebelumnya menjabat Kapolres Pasaman Barat. 

Untuk jabatan Kapolres Pasaman Barat digantikan oleh AKBP Nurhadiansyah, S.Ik yang sebelumnya menjabat Kapolres Dharmasraya. Jabatan Kapolres Dharmasraya diserahkan kepada AKBP Bagus Ikhwan Christian, S.Ik yang sebelumnya Kapolres Padang Pariaman.

Jabatan Kapolres Padang Pariaman dari AKBP Bagus Ikhwan Christian diserahkan kepada AKBP Ahmad Faisol Amir, S.Ik.

Kemudian Jabatan Kapolres Padang Panjang dari AKBP Donny Bramanto, S.Ik diserahkan kepada AKBP Kartyana Widyarso Wardoyo Putro, S.Ik 

Jabatan Kapolres Kepulauan Mentawai dari AKBP Dr. Fahmi Reza, S.Ik, diserahkan kepada AKBP Rori Ratno A., SE. M.Tr.Opsla.

Dalam upacara sertijab ini, dihadiri oleh Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Gupuh Setiyono, S.Ik. MH, Pejabat Utama Polda Sumbar, para Kapolres, Pamen Polda Sumbar dan Bhayangkari Daerah Sumbar.(*)


MR.com, Padang| Buntut dari pengerusakan baliho yang dilakukan oleh orang tak dikenal beberapa waktu lalu. Akhirnya Ismail Novendra Caleg DPRD Sumbar dari Partai PKB ambil langkah untuk melaporkan kejadian itu ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Ismail Novendra datangi kantor Bawaslu yang beralamat di komplek Pondok Indah Pratama No.9A, Kelurahan Jati, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumbar, pada Kamis (11/2/2023) yang selanjutnya memberikan bukti pengerusakan.

Laporan Caleg dari Partai PKB itu diterima oleh Edo Roberto salah satu staf di Bawaslu. Kepada staf Bawaslu tersebut, Ismail menceritakan kronologis kejadian yang disertai dengan foto sebagai bukti. 


Berita terkait: Mulai Panas..!! Aksi Pengerusakan Baliho Sesama Caleg Mulai Terjadi, Ismail Novendra : Kita Do'akan Semoga Mereka Segera Bertobat

Setelah memberikan keterangan dan dituangkan dalam formulir laporan, Ismail diberikan tanda bukti penyampaian laporan dari Bawaslu Padang dengan nomor 002/LP/PL/Kota/03.01/I/2024. Ismail juga menyerahkan beberapa bukti yang terkait dengan laporannya seperti foto, video dan beberapa baliho yang telah dirusak.

Sebelumnya, beberapa baliho milik Ismail Novendra yang terpasang dikawasan Simpang Gia Parupuk Tabing dirusak dengan cara dicarter/disilet. Kepada wartawan, Ismail mengatakan bahwa dirinya baru mengetahui kalau balihonya dirusak pada Selasa (9/1) pagi. 

"Ada sekitar enam baliho yang dirusak dengan cara dicarter/disilet. Baliho- baliho itu baru saja terpasang pada Sabtu (6/2) lalu," katanya.

Ismail sangat menyayangkan tindakan yang dilakukan pelaku perusak baliho tersebut. " Saya telah mendapatkan informasi dari seseorang berinisial "E" yang mengaku telah disuruh salah seorang oknum caleg DPRD Sumbar. "E" mengakui bahwa dirinya telah diperintah untuk merobek  dan merusak baliho saya. Dan "E" juga mengakui telah menyuruh "A"  untuk merusak baliho sembari memberikan pisau Carter kepada "A", tutur Ismail.

Ismail sangat mengecam aksi perusakan ini. Menurutnya, aksi perusakan baliho telah merusak suasana sejuk menjelang Pemilu 2024 di Kota Padang. Dia juga berharap, aksi serupa tidak terjadi terhadap baliho-baliho lain.

"Saat ini, saya sifatnya menunggu dari Bawaslu saja lagi. Mengenai laporan adanya dugaan pidana lainnya terkait pengrusakan ini, akan saya sampaikan juga nanti pada APH", pungkas Ismail.**


MR.com, Padang| Situasi politik di Kota Padang mulai memanas, persaingan tidak sehat juga sudah terjadi. Hal ini terlihat dari banyaknya baliho-baliho Calon Legislatif (Caleg) yang dirusak orang tak dikenal. 

Seperti yang dialami salah satu Caleg DPRD Provinsi Sumbar, Ismail Novendra. Baliho Caleg dari Partai PKB itu telah dirusak orang tak dikenal. Ada beberapa baliho miliknya dirusak dikawasan Simpang Gia, Parupuk Tabing.  Pengerusakan yang dilakukan orang tak dikenal tersebut dengan cara merobek menggunakan pisau Carter, kemudian membuang foto caleg.

Kepada wartawan, Ismail mengatakan bahwa dirinya baru mengetahui kalau balihonya dirusak pada Selasa (9/1) pagi. 

"Ada sekitar enam(6) baliho yang dirusak dengan cara dicarter/disilet. Baliho- baliho itu baru saja terpasang pada hari Sabtu, 6 Januari lalu," katanya.

Ismail sangat menyayangkan perbuatan pelaku yang sudah merusak balihonya tersebut. Terkait hal itu, Caleg PKB tersebut akan melaporkan kejadian pengerusakan itu kepada Bawaslu dan pihak penegak hukum. 

Ismail dengan tegas mengatakan sudah mengantongi identitas si pelaku dan otak dibalik semua pengerusakan tersebut.

"Saya telah mendapatkan identitas si pelaku pengerusakan dengan inisial "E" dan "A". Menurut pengakuan "E", dia disuruh melakukan pengerusakan baliho saya oleh salah satu Caleg DPRD Sumbar juga. Kemudian dalam melakukan aksinya si "E" mengajak si "A" dengan mengunakan pisau carter," ujar Ismail.

Menurutnya, aksi perusakan baliho ini telah merusak suasana sejuk menjelang Pemilu 2024 di Kota Padang dan nodai sikap sportif antara sesama caleg. Dia juga berharap, aksi serupa semoga tidak terjadi terhadap baliho-baliho Caleg lainnya.

"Kita berdoa bagi pelaku dan orang yang memberikan perintah atas perusakan ini. Semoga mereka diberikan kesehatan dan umur yang panjang untuk segera bertaubat," harap Ismail.

Kendati demikian proses hukum harus tetap dijalani, sebab negara kita adalah negara hukum dan ini diduga telah melanggar Pasal 280 Pasal 1 Huruf G UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, tutup Ismail.

Hingga berita ini ditayangkan,media masih melakukan upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.(cr/isailohay)

Mahdiyal Hasan,SH., Advokat dan Aktivis Anti Korupsi Sumbar 

MR.com, Sumbar| Perlakuan tidak menyenangkan kembali dirasakan insan pers baru-baru ini. Salah satu wartawan di Kota Padang lagi-lagi menerima pesan singkat yang berbau ancaman dari seorang Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 Sumatera Barat (Kasatker PJN Wil 1 Sumbar).

Melalui pesan singkat aplikasi WhatsApp, Masudi selaku Kasatker diduga mengancam wartawan mitrarakyat.com dengan mengatakan akan melaporkan ke pihak berwajib, kalau media tidak segera mengklarifikasi pemberitaan yang sebelumnya.

"Saya terpaksa akan melaporkan bapak melalui jalur hukum kalau berita pernyataan warga tidak segera diklarifikasi," kata Masudi pada Ahad(31/12/2023) beberapa waktu lalu via telepon 0821-8666-6xxx.

Berita terkait: Kondisi Jembatan Gantung Siguhung Pokir M.Iqbal Dikhawatirkan Warga, Diduga Tiang Bengkok Baut Pengikat Banyak Longgar dan Ada Tidak Dipasang

Tidak lama kemudian Masudi mengirimkan link berita dari salah satu media kepada wartawan dimaksud dengan isi narasinya warga Siguhung gembira mendapatkan infrastruktur jembatan gantung tersebut.

Sementara berita yang ditayangkan media ini sebelumnya menyangkut kondisi tiang menara(tiang utama) jembatan gantung Siguhung yang tidak lurus atau miring. 

Selain itu terkait baut pengikat komponen jembatan yang masih longgar dan tidak terpasang, sementara jembatan gantung sudah selesai. Dengan kondisi kontruksi jembatan gantung yang seperti itu ada pernyataan salah satu warga yang disinyalir mengandung unsur kekecewaan.

Namun waktu dikonfirmasi kepada Masudi menyangkut kondisi jembatan gantung tersebut, Masudi tidak serta merta bisa menjelaskan secara langsung. Seperti biasa, Kasatker itu kemudian mengarahkan media untuk melakukan konfirmasi kepada bidang komunikasi publik (kompu).

Terkait hal itu, seorang Aktivis Anti Korupsi Sumatera Barat, Mahdiyal Hasan, SH.  angkat bicara. Dengan lantang pria berprofesi sebagai Advokat itu mengatakan, bahwa ancaman akan melaporkan awak media kepada pihak berwajib oleh Masudi merupakan sebuah alibi yang dibangunnya.

"Alibi yang diciptakan seorang Kasatker agar bobrok terhadap proyek negara yang dikerjakan bawahannya tidak tersorot mata publik," ujar Mahdiyal Hasan pada Senin (8/1/2024) di Padang.

Dijelaskan Mahdiyal, kalau ada keinginan untuk melaporkan oleh Masudi, bukan wartawan yang harus dilaporkan, tetapi warga tersebut. Sebab, tupoksi media hanya menyampaikan informasi yang mekanismenya mengacu pada undang-undang pokok pers(UU No 40 Tahun 1999).

Seharusnya, langkah atau tahap yang dilakukan pihak Satker PJN Wil 1 ialah memberikan hak jawab atau klarifikasi. Bukan serta merta melakukan pengancaman kepada wartawan tersebut, ungkap Alumni Fakultas Hukum Unand itu.

"Apa yang dilakukan Kasatker Masudi tersebut salah satu bentuk intimidasi terhadap profesi wartawan. Tentu hal ini patut menjadi perhatian bagi organisasi pers dan pihak penegak hukum," ujar Mahdiyal.

Dengan adanya indikasi pengancaman yang dilakukan Kasatker PJN 1 yang seperti itu, dikhawatirkan akan menimbulkan kegaduhan dikalangan insan pers dan khalayak ramai. Dan menimbulkan kecurigaan dilingkungan publik, ada dengan proyek jembatan gantung yang dibangun melalui pokir anggota DPR RI M.Iqbal tersebut..?, tandasnya.

Selanjutnya, pelaksanaan proyek jembatan gantung Siguhung ini patut dilakukan penyidikan pihak berwajib. Proyek jembatan gantung di PHO dengan kondisi tidak sesuai perencanaan, tiang menara miring dan baut pengikat komponen banyak yang longgar dan tidak terpasang, pungkasnya.

Hingga berita ditayangkan, Kasatker Masudi dan Kepala BJPN Sumbar Thabrani disinyalir belum bisa memberikan penjelasannya.

Media masih melakukan pengumpulan data-data dan upaya konfirmasi kepada pihak terkait lainnya sampai berita ini diterbitkan.(cr)

Denni Handani, Sekjen KJI 

MR.com, Padang| Pasca pemberitaan organisasi pers Kolaborasi Jurnalis Indonesia (KJI) bakal mengembangkan sayap mendapat tanggapan positif dari para jurnalis di seantero Tanah air.

Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) KJI, Denni Handani pada Senin(8/1/2024) di sekretariat DPP KJI di Padang, Sumatera Barat.

Berita terkait: Telah Kantongi Akta Otentik,KJI Siap Lebar Sayap Organisasi ke Daerah

"Alhamdulillah, kita ucapkan terimakasih kepada rekan-rekan sesama Jurnalis di seantero Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atas respon positifnya terhadap perkumpulan Wartawan ini," ucap Owner Media Online GoAsianews.com itu.

Sudah ada beberapa calon ketua pengurus KJI wilayah, serta Kabupaten Kota yang siap dan sudah tidak sabar ingin mendapatkan mandat kepengurusan dari DPP-KJI, imbuhnya.

Kata Denni diantaranya, wilayah Kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat (Sumbar) seperti, Sijunjung, Bukittinggi, Pasaman Barat , Dharmasraya, Tanah Datar, Kota Padang dan Padang Pariaman.

Sedangkan untuk tingkat wilayah provinsi seperti, Jawa Barat, Banten,Bitung, Sumatera Selatan , Aceh Tamiang, Kepulauan Riau, Sumatera Utara,Barito Selatan,Provinsi Kalimantan ,Jawa Tengah , Lampung,DKI Jakarta , dan Sumatera Barat juga sedang mempersiapkan struktur organisasi mereka masing-masing, jelas Denni.

Kepada semua calon ketua pengurus perkumpulan KJI yang ada di wilayah NKRI, atas adanya inisiatif ingin bergabung, "Kami dari DPP mengucapkan terimakasih". Mari bersama kita besarkan perkumpulan wartawan ini dengan catatan. Tetap mengacu kepada AD-RT-KJI," ajak Denni lagi.

Selanjutnya, mengenai surat mandat kepengurusan setelah masing-masing calon Ketua melengkapi susunan pengurus, baru kita tindaklanjuti. Kemudian, sama halnya dengan yang telah disampaikan ketua wilayah dua Windo Regandha, yang terpenting jaga marwah organisasi, pungkas Denni. (real/cr)


MR.com, Padang| Mengawali  tahun 2024  Jejak Media Group (JMG) Penerbit Koran Jejak News dan portal berita jejak77.com mengadakan gelar Rapat Awal tahun  2024 dan Evaluasi selama tahun 2023.

Rapat Tahunan JMG dilaksanakan di Damar Shaker Padang, Minggu ( 7/1/2024) yang  dipimpin  oleh Pemimpin Umum dan Pemimpin Eedaksi sekaligus penanggung jawab JMG, Ismail Novendra.

Adapun rapat yang dilaksanakan pada awal tahun 2024 ini dalam rangka menjawab tuntutan masyarakat dan harapan pembaca bagi pengembangan Jejak Media Group (JMG) ke depan dan juga pengenalan pimpinan redaksi JMG yang baru.

“Kita juga perlu mengevaluasi sejauh mana tingkat penerimaan pembaca melalui kehadiran media cetak Jejak News  dan media online Jejak77.com ini agar kita dapat memaksimalkan kerja jurnalistik ini”, ujar Ismail Novendra SH, Pemimpin Redaksi JMG.

"Kita juga berharap para wartawan dan biro khususnya diwilayah untuk mencari langganan supaya majalah yang telah berkiprah selama 15 tahun ini tetap eksis dari segi pembiayaan dan pemberitaan", ungkap Ismail 

Lebih lanjut Ismail Novendra mengatakan pencapaian selama ini di lingkungan kerja JMG  rata-rata secara umum sudah baik dan sangat baik, yang sangat baik kita pertahankan dan yang baik harus kita tingkatkan.

Dalam kesempatan tersebut Ismail Novendra juga memaparkan pada rapat evaluasi JMG bahwasanya sesuai dengan arahan Dewan Pers (DP), dirinya akan  non aktif dikeredaksian JMG karena maju sebagai Calon legislatif (Caleg) DPRD Sumbar Dapil 1 (Kota Padang) dari Partai PKB nomor urut 7 (Tujuh).

Rapat Evaluasi Tahunan itu juga dilakukan secara Virtual agar memudahkan para Kru JMG yang didaerah untuk mengikuti juga membuka sesi tanya jawab agar apa kendala dan masalah yang dihadapi para anggota bisa dipecahkan atau dicarikan solusinya secara bersama terutama untuk para biro yang targetnya belum atau hampir terpenuhi.

Sementara, Pemimpin Umum JMG, Mayor (Purn) Syamsir Burhan dalam kesempatan tersebut menegaskan agar para anggota/Kru JMG untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik profesi agar tidak bersentuhan dengan hukum.

"Kami ingatkan kepada para Kru JMG untuk senantiasa bekerja dengan profesional dan menjunjung tinggi kode etik profesi agar tidak berurusan dengan hukum", ungkap Syamsir. (Rel)

Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko 
Karo Penmas Divisi Humas Polri sekaligus Kabid Humas Polda Metro

MR.com, Jakarta| Metro Jaya mengerahkan 3.041 personel gabungan untuk mengamankan acara debat Pilpres 2024 yang digelar di Istora Senayan, GBK, Jakarta Pusat, Minggu (7/1) besok.

"Untuk pengamanan kita kerahkan 3.041 personel gabungan," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri sekaligus Kabid Humas Polda Metro Jaya Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko dalam keterangan tertulis, Sabtu (6/1).

Tiga Ribu Empat Puluh Satu(3.041) personel gabungan itu terdiri dari 2.877 personel Polri (Satgaspus 727 personel, Satgasda 2.000 personel, dan Satgasres 100 personel), 120 personel TNI (TNI AD 100 personel dan POM AD 20 personel), serta 94 personel Pemda DKI (Satpol PP 40 personel, Dishub 35 personel, Derek 5 personel dan Damkar 14 personel).

"Pengamanan personel gabungan Polri, TNI dan Pemerintah Propinsi DKI, sesuai dinamika hakekat tugas fungsi sasaran pengamanan kegiatan Debat Capres Cawapres ke 3 melalui satgas Preemtif, Preventif, Humas dan Bantuan Operasi," tutur Trunoyudo.

Trunoyudo menerangkan dari 12 pintu akses di kawasan GBK, beberapa di antaranya juga akan dilakukan penutupan sebagain bagian dari pengamanan.

Pintu akses yang ditutup yakni pintu 1, 2, 3, 4, 6, 9, 11, dan 12. Sedangkan untuk pintu 5 dan 8 hanya digunakan untuk akses keluar.

"Sedangkan untuk pintu 7 dan 10 digunakan untuk pintu akses masuk dan keluar," ucap dia.

Lebih lanjut, Trunoyudo menuturkan Ditlantas Polda Metro Jaya juga menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar kawasan GBK. Namun, penerapan rekayasa lalu lintas ini bersifat situasional, tergantung pada kondisi dan situasi di lapangan.

Berikut rekayasa lalu lintas yang disiapkan Ditlantas Polda Metro Jaya:

1. Arus lalu lintas yang dari Jalan Gatot Subroto yang akan menuju ke Jalan Gerbang Pemuda diarahkan lurus ke Jalan Gatot Subroto arah Slipi

2. Arus lalu lintas dari arah Jalan Asia Afrika diarahkan lurus ke arah Jalan Hang Tuah Raya

3. Arus lalu lintas yang dari Bundaran Senayan yang akan menuju ke Jalan Pintu Senayan diarahkan lurus ke Jalan Jenderal Sudirman.**


MR.com, Padang| Setelah mengantongi akta yang otentik, saat ini perkumpulan Kolaborasi Jurnalis Indonesia (KJI) akan berfokus pada pengembangan sayap organisasi keseluruh penjuru nusantara. Hal itu dikatakan  Andarizal, sebagai Ketua pendiri KJI dalam konferensi pers Jumat(5/1/2024) di Padang.

"Kita adalah kumpulan orang-orang profesional, yang dalam bekerja selalu dituntut untuk menjaga profesionalitas" ungkapnya pada awak media di sekretariat KJI Jln.Delima, no 77-F Ujung Gurun Kota Padang-Sumatera Barat (Sumbar).

Lebih lanjut Andarizal menjelaskan, begitu pun dalam berorganisasi, kita harus profesional, dan taat pada kaidah-kaidah hukum yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia ini.

"Alhamdulillah, saat ini KJI telah berbadan hukum sah sebagai organisasi kewartawanan di Republik Indonesia meskipun Dewan Pimpinan Pusat (DPP) nya ada di daerah. Dan, ini sejarah baru buat kita Sumbar, ”ulasnya.

Sebagai pencetus dan salah satu pendiri organisasi KJI, Andarizal berharap keseriusan dari teman yang tergabung didalamnya untuk mengembangkan sayap organisasi hingga ke pelosok nusantara.

Sebagai ujung tombak, kita akan support dan selalu dorong pengurus KJI dalam pengembangan organisasi, katanya lagi. "Ini langkah awal.., memang tidak mudah dan banyak tantangan. Oleh sebab itu, mari bersama-sama saling mendukung dan melengkapi,"tutup Andarizal.

Dikesempatan yang sama, Ketua wilayah 2 DPP KJI Windo Regandha mengaku sangat optimis dalam mengemban amanah yang diberikan.

"Terimakasih atas kepercayaan yang telah diberikan, dan insyaallah amanah ini akan dilaksanakan sebaik mungkin," ucap Windo.

Dalam kesempatan tersebut, Windo Regandha juga mengingatkan pentingnya sebuah kebersamaan dalam mewujudkan Visi dan Misi KJI kedepannya.

Menjaga solidaritas dan komunikasi yang objektif dan transparan sangat penting dalam sebuah organisasi, tuturnya.

"Mengapa transparansi ini sangat penting. Karena, melalui suatu keterbukaanlah semua persepsi negatif akan hilang," pesannya. Windo Regandha juga mengingatkan, bahwa menjaga marwah organisasi jauh lebih penting diatas segala-galanya. **

Penulis Artikel: Vanessa Syahri Yelsi

Program Studi S1 Ilmu Politik, 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas (Fisip Unand)

Email:vanessa.syahriyelsi@gmail.com

Latar Belakang

Desentralisasi di Indonesia telah menjadi suatu fenomena yang signifikan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Konsep ini muncul sebagai respons terhadap tantangan kompleks dalam mengelola keragaman geografis, sosial, dan budaya yang ada di seluruh nusantara. 

Dengan kata lain, desentralisasi dirancang untuk memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengambil keputusan dan mengelola sumber daya secara lebih otonom. Salah satu poin kunci dalam desentralisasi Indonesia adalah pemberian wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola kebijakan di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perekonomian. 

Pemberian kewenangan ini sejalan dengan semangat otonomi daerah yang bertujuan untuk memberikan ruang lebih besar bagi pemerintah daerah dalam menentukan arah pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal.

Namun, perjalanan desentralisasi tidak selalu berjalan mulus. Beberapa tantangan muncul seiring dengan implementasi kebijakan desentralisasi di Indonesia. Salah satunya adalah disparitas antarwilayah dalam kapasitas administratif dan sumber daya manusia. Beberapa daerah mungkin menghadapi kesulitan dalam mengelola kewenangan yang baru diberikan, sementara daerah lain mungkin mampu tumbuh dan berkembang lebih cepat. 

Dalam hal ini, suatu daerah mungkin memerlukan bantuan lebih lanjut untuk mengoptimalkan kewenangan yang diberikan, sementara daerah lain mungkin mampu mengelolanya dengan lebih efisien. Selain itu, isu-isu terkait korupsi dan praktek-praktek nepotisme di beberapa daerah menjadi masalah serius yang harus diatasi.

Dengan berlangsungnya proses desentralisasi atau otonomi daerah di Indonesia menyebabkan terjadinya perubahan dinamika politik ditingkat nasional dan lokal. Reformasi yang terjadi membawa Indonesia ke dalam sebuah era baru, di mana terjadi pergeseran besar-besaran kekuasaan dari pusat menuju pemerintahan daerah. Desentralisasi ini bukan hanya sekadar perubahan struktural, melainkan juga melibatkan berbagai aktor politik yang memiliki peran dan kepentingan masing-masing. 

Penting untuk dicatat bahwa dampak desentralisasi tidak hanya dirasakan oleh pemerintah daerah, tetapi juga oleh aktor politik lainnya seperti politik lokal, organisasi Non-pemerintah, dan elit lokal.

Awal kemerdekaan Indonesia ditandai oleh minimnya perhatian terhadap politik lokal karena pada masa tersebut pemerintahan cenderung bersifat sentralistis dan fokus pada dinamika politik nasional serta perjuangan untuk mencapai kesatuan yang kuat. Kondisi ini semakin diperparah oleh dominasi pemerintah pusat pada era Orde Baru, di mana otoritas pusat menjadi sangat kuat sementara pemerintahan daerah melemah. 

Namun, setelah terjadinya Reformasi pada tahun 1998, terjadi pergeseran paradigma dalam dinamika politik daerah. Era baru ini memungkinkan munculnya aktor-aktor baru, institusi-institusi lokal, dan keberagaman budaya untuk kembali mendapatkan peran yang signifikan dalam politik lokal. 

Fenomena ini mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam melalui penelitian yang diuraikan dalam buku “Politik Lokal di Indonesia” karya Henk Schulte Nordholt dan Gerry Van Klinken pada tahun 2007.

Menurut Nordholt dan Klinken, pelaksanaan desentralisasi yang dianggap terburu-buru ini dipicu oleh kurangnya perhatian pusat terhadap keragaman penduduk, budaya, bahasa, dan sejarah Indonesia. Akibatnya, politik lokal yang menerapkan otonomi daerah seringkali menghadapi berbagai tantangan kompleks seperti praktik klientelisme, konflik antarsuku dan elit, serta tingkat korupsi yang tinggi di tingkat lokal (Nordholt dan Klinken, 2007). 

Konflik politik lokal di Indonesia baik sebelum maupun setelah diberlakukannya otonomi daerah, senantiasa diarahkan untuk penyelesaiannya oleh pemerintah pusat. Beberapa dari konflik tersebut berujung pada kemenangan salah satu pihak, sementara yang lainnya mencapai kesepakatan damai antarpihak. Terdapat berbagai latar belakang yang mempengaruhi dinamika konflik politik lokal ini, di mana sebagian berakhir dengan kekalahan suatu pihak, sementara beberapa lainnya menghasilkan solusi yang kooperatif.

Isi dan Pembahasan

Tulisan ini menggunakan pendekatan teori permainan (Game Theory) dalam menganalisis situasi konflik politik lokal yang menghasilkan kemenangan bagi semua pihak atau kekalahan salah satu pihak. Menurut Hendri (2009), teori permainan adalah ilmu pengetahuan berupa teori matematis yang digunakan untuk menentukan, merumuskan, dan mempelajari situasi konflik atau kompetisi yang melibatkan dua atau lebih pihak guna mendapatkan suatu keputusan yang optimal bagi setiap pihak. 

Berbeda dengan definisi sebelumnya, Mustaqim (2013:18) menyatakan bahwa teori permainan adalah suatu metode sistematis yang digunakan untuk merinci situasi persaingan dan konflik antara berbagai kepentingan. Pendekatan ini memberikan pemahaman yang mendalam dalam menganalisis proses pengambilan keputusan yang melibatkan dua atau lebih kepentingan dalam berbagai situasi persaingan.

Situasi konflik politik lokal dapat dibagi menjadi dua bentuk utama, yaitu Zero Sum Game dan Non Zero Sum Game. Secara umum, Zero Sum Game mengacu pada situasi di mana keuntungan atau kerugian total dari seluruh pemain dalam suatu permainan atau konflik adalah nol. Von Neumann dan Morgenstern (1944) mempelopori konsep ini sebagai bagian dari teori permainan mereka. 

Dalam konteks teori permainan, Zero Sum Game merujuk pada situasi di mana keuntungan atau kemenangan satu pemain sebanding dengan kerugian atau kekalahan pemain lainnya. Dengan kata lain, total nilai atau kekayaan dalam sistem tetap konstan, dan apa yang satu pemain menang, itulah yang hilang oleh pemain lain. 

Penting untuk dicatat bahwa konsep Zero Sum Game hanya satu aspek dari teori permainan yang lebih luas, yang melibatkan analisis strategi, keputusan rasional, dan interaksi antar pemain dalam berbagai konteks.

Di sisi lain, pengertian teori Non Zero Sum Game sendiri berkaitan dengan situasi di mana hasil kemenangan atau kerugian dari para pemain tidak selalu berjumlah nol. Konsep ini kemudian berkembang sebagai bagian dari pengembangan lebih lanjut dalam teori permainan setelah karya Von Neumann dan Morgenstern. 

Ahli-ahli teori permainan dan ekonomi lainnya, seperti John Nash, telah memberikan kontribusi untuk memahami dan mengembangkan konsep Non Zero Sum Game dalam literatur teori permainan modern. Dalam konteks penyelesaian konflik politik lokal, pendekatan Non Zero Sum Game menunjukkan bahwa solusi yang ditemukan dapat memberikan keuntungan bagi kedua pihak atau sebaliknya, keduanya mengalami kekalahan atau kerugian secara bersamaan. 

Pendekatan ini menciptakan dinamika di mana kolaborasi dan kompromi menjadi lebih mungkin untuk mencapai penyelesaian konflik yang berkelanjutan dan saling menguntungkan.Konflik Politik Lokal Non Kooperatif (Zero Sum Game).

Salah satu kasus kongkrit yang dapat memberikan gambaran tentang bagaimana konflik politik lokal dapat berakhir dengan kemenangan salah satu pihak adalah kasus Kabupaten Mentawai di Sumatera Barat. Kasus pemekaran Mentawai menjadi ilustrasi yang memperjelas bagaimana isu etnis mampu memberikan keunggulan pada satu pihak. 

Proses pemekaran ini menimbulkan ketegangan dan konflik di tingkat lokal, terutama terkait dengan isu etnis di daerah tersebut. Penyelidikan lebih lanjut terhadap dinamika politik lokal dalam kasus ini dapat memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana ketidaksetaraan atau ketidakadilan etnis dapat menjadi faktor penentu dalam menentukan pihak yang keluar sebagai pemenang dalam konflik politik lokal di Indonesia.

Sejak awal kemerdekaan Indonesia, Mentawai telah menjadi bagian integral dari wilayah Kabupaten Padang-Pariaman. Menariknya, Mentawai bukan hanya sekadar wilayah administratif, melainkan juga merupakan kontributor utama terhadap pendapatan Kabupaten Padang-Pariaman, menyumbang sekitar tiga per empat dari total pendapatan kabupaten tersebut. 

Keterkaitan ekonomi yang erat ini memperlihatkan pentingnya peran Mentawai dalam konteks keuangan daerah. Pada masa Orde Baru, sebelum diberlakukannya otonomi daerah, Mentawai menghadapi sejumlah permasalahan yang mempengaruhi dinamika sosial dan ekonomi di daerah tersebut. Beberapa permasalahan tersebut meliputi aspek-aspek sebagai berikut.

Eksploitasi ekonomi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Padang-Pariaman yang mengambil kekayaan alam yang ada di Mentawai tetapi tidak didistribusikan secara merata. Posisi-posisi di pemerintahan seperti pegawai negeri sangat sulit dijangkau oleh masyarakat Mentawai karena adanya isu etnis dan agama bahwa Pemerintahan Kabupaten Padang-Pariaman hanya dapat diisi oleh suku Minangkabau dan beragama muslim. 

Akibat dari dua permasalahan tersebut, pembangunan di Mentawai sangat minim baik sekolah, fasilitas umum, pertanian bahkan tempat ibadah. Dari berbagai permasalahan tersebut, masyarakat asli Mentawai menghadapi kondisi diskriminatif yang melibatkan pengucilan dan pemberian label negatif dari Pemerintahan Padang-Pariaman. 

Meskipun demikian, masyarakat asli Mentawai tidak menerima situasi ini begitu saja dan telah memulai perjuangan untuk mempertahankan hak-hak mereka sejak tahun 1980-an. Perlawanan ini bukan hanya respons spontan, tetapi merupakan hasil pemikiran dan ketidakpuasaan dari para aktor intelektual di Mentawai yang telah mendapatkan pendidikan melalui gereja. Pada tahun 1982, gerakan ini merujuk kepada Ikatan Pemuda Pelajar Mentawai (IPPMEN), sebuah kelompok yang terdiri dari mahasiswa dan sarjana asal Mentawai yang tinggal di Padang. 

Mereka memulai aksi perlawanan fisik dan gagasan untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang terkait dengan kehidupan masyarakat Mentawai. Gerakan ini dengan cepat menghasilkan masyarakat dan aktivis yang peduli terhadap isu etnis mereka, membentuk kelompok yang bersatu untuk melawan ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang telah lama dialami oleh masyarakat asli Mentawai.

Kejatuhan rezim Orde Baru di Indonesia mengubah perjuangan isu-isu yang sebelumnya terkesan tersembunyi dan halus menjadi tuntutan keras untuk pemisahan Mentawai dari Kabupaten Padang-Pariaman. Konflik yang meletup antara kedua pihak mulai menunjukkan titik terang setelah diberlakukannya otonomi daerah, yang mengakibatkan pengakuan resmi Mentawai sebagai kabupaten yang terpisah dari Padang-Pariaman pada tahun 1999. 

Berdasarkan kasus tersebut, konflik politik dan ekonomi yang terjadi antara masyrakat Mentawai dan Pemerintah Kabupaten Padang-Pariaman dapat dianalisis dengan Zero Sum Game. Pemerintah Kabupaten Padang-Pariaman “kalah” dari masyarakat Mentawai untuk tetap mempertahankan Mentawai sebagai bagian dari kabupaten tersebut. 

Pihak yang kalah dalam kasus ini adalah Kabupaten Padang-Pariaman yang kehilangan daerah dengan sumber pendapatan terbesar dan kehilangan legitimasi dari masyarakat Mentawai. Sedangkan pihak yang mengalami kemenangan dalam kasus ini adalah masyarakat Mentawai dan LSM-LSM lokal Mentawai khususnya IPPMEN yang berhasil memperjuangkan otonomi daerah di Mentawai. 

Beberapa “keuntungan” yang didapatkan oleh pihak yang menang tersebut antara lain:  Penguasaan terhadap posisi strategis di pemerintahan seperti bupati dan DPRD. Penguasaan terhadap sumber daya alam yang dimiliki dan digunakan sepenuhnya untuk pembangunan di Mentawai. 

Adanya legitimasi kekuasaan yang didapatkan oleh para intelektual Mentawai dari masyarakat karena dicap sebagai putra asli daerah.Konflik Politik Lokal Kooperatif (Non Zero Sum Game). Konflik yang muncul di tingkat lokal sebagai dampak dari penerapan otonomi daerah tidak selalu berakhir dengan skenario Zero Sum Game, di mana salah satu pihak mengalami kekalahan mutlak. 

Untuk mendemonstrasikan konsep Non-Zero Sum Game, dapat diambil contoh kasus desentralisasi asimetris di Provinsi Aceh. Desentralisasi asimetris ini mencerminkan respons dari pemerintah pusat terhadap kebutuhan dan potensi yang khas serta akar permasalahan unik yang dimiliki oleh suatu daerah tertentu (Widodo, 2010). 

Salah satu wilayah yang menjadi penerima desentralisasi asimetris ini adalah Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Analisis desentralisasi asimetris di Aceh mengungkap bahwa adopsi model ini tidak hanya berfokus pada pemberian kewenangan dan otonomi secara umum, melainkan juga mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual yang membedakan setiap daerah. 

Dengan demikian, pendekatan ini menciptakan dinamika politik lokal yang lebih nuanced, di mana konflik tidak selalu diartikan sebagai pertarungan dengan pemenang dan pecundang, tetapi sebagai wujud perubahan sistemik yang memberikan keuntungan bersama.

Aceh sebagai satu dari beberapa daerah di Indonesia yang mendapatkan status otonomi khusus dengan alasan sejarah yang terkait dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). GAM, yang terbentuk pada tahun 1976, merupakan hasil dari perlawanan terhadap Pemerintah Indonesia pada masa itu, dan tujuan utamanya adalah memperjuangkan kemerdekaan Aceh dari wilayah NKRI. 

Seiring dengan motif yang serupa dengan kasus sebelumnya, yaitu Kabupaten Mentawai, GAM muncul sebagai respons terhadap ketidakpuasan terhadap pembangunan nasional yang terlalu terpusat di Pulau Jawa. Selain isu pembangunan yang menjadi pemicu, GAM juga memiliki perspektif yang berbeda terkait dengan penerapan hukum Islam dalam politik. 

Pandangan ini memberikan dimensi tambahan pada konflik politik di Aceh, karena GAM bukan hanya mencari kemerdekaan secara politis, tetapi juga mengusung agenda politik yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam. Oleh karena itu, konflik di Aceh tidak hanya bersifat politik, tetapi juga mencerminkan pertarungan ideologis dan kultural yang melibatkan aspek-aspek kompleks dari sejarah, pembangunan, dan interpretasi agama.

Konflik yang terjadi antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pendukungnya dengan Pemerintah Pusat pada masa itu merupakan konflik politik bersenjata yang melibatkan sekitar 15.000 korban jiwa hingga tahun 2005. GAM, sebagai kelompok separatis yang menuntut kemerdekaan Aceh, berhasil mengumpulkan sumber daya dari masyarakat yang pro terhadap kemerdekaan Aceh. 

Selain itu, mereka mendapatkan dukungan finansial dan bantuan dari beberapa negara, termasuk Libya dan Iran. Pada tahun 1977, Aceh ditetapkan sebagai wilayah Daerah Operasi Militer, menjadikannya pusat konflik bersenjata yang kompleks. Konflik ini menjadi salah satu konflik militer terbesar yang dialami oleh Indonesia sebelum era reformasi. GAM, dengan semangat kemerdekaannya, terus berjuang di tengah ketegangan dan pertempuran, memperoleh dukungan dari sebagian besar masyarakat Aceh yang mendambakan kemerdekaan dari Indonesia. 

Setelah kejatuhan rezim Orde Baru, GAM semakin menunjukkan semangat kemerdekaannya ketika status Daerah Operasi Militer di Aceh dicabut. Perubahan politik dan peristiwa sejarah ini mencerminkan dinamika konflik politik lokal yang berdampak besar terhadap Aceh dan Indonesia secara keseluruhan.

Penyelesaian konflik politik di Aceh selalu menjadi fokus Pemerintah Pusat, yang berupaya mengatasi ketegangan dengan memberikan otonomi daerah. Pada tahun 2001, langkah konkret diambil dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Aceh. Meskipun demikian, upaya tersebut mengalami penolakan dari Gerakan Aceh Merdeka (GAM) karena dianggap tidak memenuhi aspirasi mereka. 

Tahun 2003 menjadi tahun yang kritis ketika Presiden Megawati menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2003 tentang Darurat Militer di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Konflik antara GAM dan Pemerintah Pusat semakin memanas hingga akhir tahun 2004. Saat NAD dilanda bencana alam berupa tsunami yang mengakibatkan kerusakan besar, GAM terpaksa menarik mundur pasukannya. 

Pemerintah Pusat, sebagai respons terhadap tragedi tersebut, memberikan bantuan signifikan kepada Aceh yang tengah mengalami musibah. Dampak dari bencana alam tersebut membuka jalan bagi perundingan dan mediasi antara GAM dan Pemerintah Pusat, melibatkan pihak internasional. 

Hasil dari perundingan tersebut adalah Kesepakatan Helsinki yang ditandatangani pada 27 Januari 2005. Kesepakatan ini berhasil menciptakan suasana damai dan meredam konflik antara GAM dan Pemerintah Pusat. Inisiatif penyelesaian konflik ini menunjukkan pentingnya peran pihak internasional dan bantuan kemanusiaan dalam mengatasi ketidaksepakatan politik dan merestorasi kedamaian di tingkat lokal.

Penjelasan singkat mengenai kasus tersebut menunjukkan bahwa konflik politik lokal yang muncul akibat desentralisasi dapat memiliki penyelesaian yang bersifat kooperatif, di mana kedua pihak dapat meraih keuntungan atau "kemenangan." Sebagai contoh kongkrit, kasus Aceh memberikan gambaran bagaimana konflik politik lokal dapat diselesaikan secara positif melalui resolusi yang menguntungkan kedua belah pihak. 

Dalam kasus ini, Pemerintah Pusat dan masyarakat Aceh berhasil mencapai kemenangan bersama dengan terwujudnya pemisahan wilayah Aceh dari NKRI, sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat. Konsep Non Zero Sum Game terlihat jelas dalam dinamika konflik Aceh, di mana kedua pihak yang terlibat tidak mengalami kerugian mutlak, melainkan saling mendapatkan keuntungan melalui penyelesaian konflik yang adil dan akomodatif. 

Kesepakatan pemisahan tersebut mencerminkan adanya kerjasama antara pemerintah pusat dan masyarakat Aceh, yang pada akhirnya memberikan solusi yang memuaskan bagi semua pihak yang terlibat dalam konflik politik lokal tersebut. Keuntungan yang didapatkan Pemerintah Pusat atau Indonesia secara keseluruhan yakni: Stablitas politik dan keamanan didapatkan setelah konflik berkepanjangan.

NKRI tidak kehilangan Nanggroe Aceh Darussalam sebagai wilayahnya dan memperkuat integrasi nasional.Kendati diberikan otonomi khusus, Pemerintah Pusat tetap mendapatkan kendali atas berjalannya otonomi tersebut, dan Indonesia diakui oleh dunia internasional dalam menyelesaikan konflik bersenjata.

Sedangkan keuntungan yang didapatkan masyarakat Aceh, mantan anggota GAM dan pendukungnya adalah: Otonomi Khusus sebagai bentuk desentralisasi asimetris diberikan kepada NAD untuk dapat mengurus sendiri pemerintahan sesuai dengan batasan nasional dan nilai-nilai lokal.

Demokrasi yang terus berjalan ditandai dengan adanya pemilihan umum dan mantan anggota GAM yang diasingkan tetap mendapatkan hak politiknya, dan Gencatan senjata yang dilakukan dapat mengakhiri jatuhnya korban jiwa dan pemerintah NAD dapat berfokus pada pembangunan.


Penutup

Kesimpulan tulisan ini adalah desentralisasi atau otonomi daerah di Indonesia pada awalnya menimbulkan berbagai permasalahan atau konflik di tingkat lokal. Konflik politik tersebut dapat berakhir dimana salah satu pihak berakhir pada kekalahan dan pihak lain mengalami kemenangan atau Zero Sum Game, sedangkan konflik lainnya berakhir pada kemenangan kedua pihak yang bertikai atau Non Zero Sum Game. 

Contoh kasus Zero Sum Game adalah konflik Mentawai dengan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dimana kemenangan diperoleh oleh masyarakat Mentawai. Kasus Non Zero Sum Game pada penelitian ini adalah kasus Aceh yakni konflik GAM dengan Pemerintah Indonesia. 

Penyelesaian yang berupa desentralisasi asimetris menjadi kunci penyelesaian konflik antar keduanya yang saling mendapatkan keuntungan. Saran yang dapat diberikan adalah kasus yang diangkat sebaiknya lebih banyak untuk dapat dijelaskan melalui teori Zero Sum Game dan Non Zero Sum Game.

Referensi

Kompas.com. 2022. Gerakan Aceh Merdeka: Penyebab, Kronologi Konflik, dan Kesepakatan Helsinki. Diakses Melalui https://regional.kompas.com/read/2022/03/15/141817678/gerakan-aceh-merdeka-penyebab-kronologi-konflik-dan-kesepakatan-helsinki?page=all. Pada tanggal 26 Desember 2023 pukul 14.50 WIB.

Mustaqim, K. 2013. Aplikasi Konsep Teori Permainan dalam Pengambilan Keputusan Politik: Studi Kasus Strategi Pemenangan PEMILUKADA Jawa Barat Tahun 2013 oleh Partai Politik. Doctoral dissertation: Universitas Pendidikan Indonesia.

Neumann, J.V., & Morgenstern, O. 1944. Theory of Games and Economic Behavior. New Jersey: Princeton University Press.

Noorida, T. 2000. Perumusan Stategi Bisnis dengan Pendekatan" Game Theory". Jurnal Teknik Industri, 1(1), 1-10.

Nordholt, H. S., & Klinken, G.V. 2007. Politik Lokal di Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor.

Saeri, M. 2022. Aplikasi Game Theory Dalam Studi Kasus Pelanggaran Kesepakatan Nuklir Iran Oleh Amerika Serikat. Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 9(1): 1-12.

Saifuddin, A., Tastrawati, N. K. T., & Sari, K. 2018. Penerapan Konsep Teori Permainan (Game Theory) dalam Pemilihan Strategi Kampanye Politik (Studi Kasus: Strategi Pemenangan Pemilukada DKI Jakarta Tahun 2017). E-Jurnal Matematika 7(2): 173-179.

Sufianto, D. 2020. Pasang surut otonomi daerah di Indonesia. Academia Praja: Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik, 3(2): 271-288.

Suharyo, S. 2018. Otonomi khusus di Aceh dan Papua di tengah fenomena korupsi.


 MR.COM, PASBAR - Presiden Joko Widodo telah membuat suatu kebijakan untuk memindahkan ibukota negara dari Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta ke Kalimantan Timur, tentu kebijakan ini mempunyai pengaruh terhadap bidang IPOLEKSOSBUDHANKAM ( Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya, Pertahanan dan Keamanan ) dan hal ini telah disampaikan pada konferensi pers di istana negara pada tanggal 26 Agustus 2019.


IKN diharapkan dapat menjadi jawaban untuk masalah yang sedang terjadi di DKI Jakarta, yaitu penduduk yang tidak merata dan terjadinya kesenjangan ekonomi serta tidak merata nya pembangunan diluar pulau Jawa. Pemindahan ibukota negara yang bertemakan “Membangun Kualitas Kehidupan Sosial Dan Budaya“ tentu akan memiliki pengaruh yang besar terhadap ekonomi, struktur masyarakat, cara hidup, serta kebudayaan masyarakat.


Lalu, Apa Dampak dari pemindahan ibukota negara di bidang Politik?

Kebijakan Pemindahan Ibukota Negara tidak hanya berimplikasi pada aspek keuangan saja, tetapi kebijakan tersebut juga berpengaruh terhadap politik dan ketatanegaraan. Dalam Undang Undang Dasar 1945 terdapat dua pasal yang membahas tentang ibukota negara.

1. Pasal 2 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan: Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di Ibukota Negara.

2. Pasal 23G ayat (1) yang menegaskan Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di Ibukota Negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.


Lembaga lembaga negara sebagai pemegang kekuasaan harus tunduk terhadap undang undang tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) harus melaksanakan sidang di ibukota yang baru. Demikian juga dengan beberapa lembaga lain seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Peta Politik dan kekuasaan akan mengalami perubahan yang sangat signifikan, oleh karena itu kebijakan mengenai pemindahan ibukota negara ini tidak bisa diputuskan sendiri oleh lembaga eksekutif/pemerintah.


Pemindahan ibukota negara haruslah diputuskan bersama sama oleh Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemindahan ibukota negara harus diatur dalam sebuah prodak politik yaitu Undang Undang.


Lalu terdapat implikasi politik yang lain, yaitu mengenai status “khusus” yang disandang oleh Daerah Khusus Ibukota Jakarta.


Pasal 227 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemeritahan Daerah menyebutkan bahwa: 

1) Khusus untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia, diatur dengan undang-undang tersendiri.

2) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara berstatus sebagai daerah otonom, dan dalam wilayah administrasi tersebut tidak dibentuk daerah yang berstatus otonom.

Pasal inilah yang menjadi rujukan awal dikhususkannya atau dikecualikannya DKI Jakarta dibanding daerah lain. Status itu telah memberikan sejumlah kekhususan kepada Jakarta dalam pengelolaan kekuasaan pemerintahan dibandingkan daerah.


Contohnya adalah Daerah Khusus Ibukota Jakarta tidak memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Walikota ditunjuk langsung oleh Gubernur yang sedang menjabat, bukan dipilih oleh rakyat. Jika seluruh kelembagaan negara berpindah ke ibukota yang baru, maka dapat disimpulkan bahwa Kota Jakarta tidak lagi menyandang status “khusus” dan menyandang status yang sama dengan daerah daerah lain.


Maka Kota Jakarta harus tunduk pada Undang Undang Pemerintahan Daerah yaitu Pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945:

(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap tiap provinsi, kabupaten dan Kota itu mempunyai pemerintahan yang diatur dengan Undang-Undang.


(2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.


(3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.


(4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.


Dan Undang Undang tentang Daerah Khusus Ibukota Jakarta juga harus direvisi, dan segala kekhususannya juga harus direvisi, misalnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga harus segera dibentuk dan Walikota juga akan dipilih langsung oleh masyarakat Kota Jakarta. Ketika Ibukota Negara berpindah maka akan membuka kemungkinan terjadi perubahan peta politik dan kekuasaan di Kota Jakarta karena ditiap daerah baik Kabupaten maupun Kotamadyanya akan bergeliat menuntut otonomi sama dengan daerah-daerah lain di Indonesia yang selanjutnya akan berdampak terhadap peta politik kekuassaan terutama pada kekuasaan Eksekutif maupun Legislatif.


Namun kita juga dapat menemukan pandangan lain dari seorang pakar hukum tata negara yaitu Refly Harun, ia mengatakan bahwa terjadinya perpindahan ibukota negara tidak otomatis mengubah status kekhususan Kota Jakarta. Keputusan tersebut juga tergantung pada pilihan pilihan politik dan pembentukan undang undang. Tidak menutup kemungkinan bahwa Kota Jakarta tetap menyandang status kekhususan dalam bentuk yang lain/berbeda, hal ini menyangkut alasan alasan historis sebagai daerah bekas ibukota Batavia.


Refly Harun merujuk pada Undang Undang pasal 18B ayat 1 UUD 1945 dimana Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Sehingga selama memiliki status khusus atau istimewa berdasarkan Undang-Undang, secara konstitusional Jakarta bisajadi tidak akan mengalami banyak perubahan peta politik dalam pengelolaan Pemerintahan Daerah.Membandingkan dengan keistimewaan Yogyakarta dan Aceh karena pertimbangan sejarahnya, Jakarta layak tetap menyandang atus khusus atau istimewa sebagai bekas Ibukota Negara pada masa Indonesia merdeka maupun pada masa Indonesia dijajah oleh Belanda.


Namun demikian Refly sepakat bahwa lembaga-lembaga yang menjadi simbol negara memang harus berada di Ibukota Negara dimanapun lokasinya. Pemindahan bisa dilakukan bertahap sesuai pembahasan Pemerintah dengan DPR dan yang harus pindah dulu MPR, DPR, dan DPD, karena diatur dalam pasal-pasal konstitusi.


Kesimpulan dari tulisan saya adalah Pemindahan Ibukota Negara memiliki dampak atau pengaruh yang besar di banyak aspek, termasuk politik. Karena akan mengakibatkan terjadinya perubahan besar terhadap peta politik dan kekuasaan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Dan tentu kebijakan harus dapat dianalisis dengan baik oleh pemerintah pusat karena menyangkut tentang dimana pemerintahan negara Indonesia akan dijalankan, serta apa efek yang akan ditimbulkan di masa depan jika ibukota negara dipindahkan. Apapun bentuk kebijakannya semoga dapat membawa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat kita cintai ini ke arah yang lebih baik.


Penulis :N

NAMA : M Rakha Ichlasul Maula

NIM     : 2310832017 Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Andalas

Mitra

{picture#http://2.bp.blogspot.com/-XccjilccW3o/WvaXDidXfzI/AAAAAAAABh4/uSZS7TnCbfc4FwXpWuQb2n8Fgh6BY9x7ACK4BGAYYCw/s1600/logo3.png} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Powered by Blogger.