Desember 2020

17 Agustus AAYT Administrasi Agam Aia Gadang Air mata Ajudan Akses Aksi Amankan Ambulance Anam Koto Anggaran APD Arogan Aset Asimilasi ASN Atlet ATR Aturan Babinkamtibmas Baharuddin Balon Bandung Bansos Bantah Bantuan Batu Sangkar Bawaslu Baznas Bebas Bedah Rumah Belajar Belanja Bencana Berbagi Berjoget Bhakti Bhayangkara Bhayangkari Bina Marga BK BKPSDM BLPP BLT Dana Desa BNN BNNK Bocah Box Redaksi BPBD BPK RI BPN BTN BTT Bukittinggi Bully Bupati Bupati Pasbar Cacat Hukum Calon Camat Cerpen Corona Covid Covid 19 Covid-19 CPNS cross dampak Dana Dandim Data Demo Dermawan Dilaporkan dinas Dinkes Dinsos Direktur Disinfektan DPC DPD DPD Golkar DPP DPRD DPRD Padang Dukungan Duta Genre Emma Yohana Erick Hariyona Ershi Evakuasi Facebook Forkopimda Formalin Fuso Gabungan Gempars Geoaprk Gerindra Gor Gudang gugus tugas Hakim HANI Hari raya Haru. Hilang Himbau Hoax Hujat Hukum Humas HUT Hutan Kota idul adha Ikan Tongkol Iklan video Ikw Ilegal mining Incasi Inspektorat Intel Internasional Isolasi Isu Jabatan Jakarta Jalan Jubir Jumat berbagi Jurnalis Kab. Solok Kabag Kabid Kader Kadis Kalaksa Kanit Kapa Kapolres Karantina Kasat Kasi KASN Kasubag Humas Kasus Kebakaran Kejahatan Kemanusiaan Kemerdekaan Keracunan Kerja Kerja bakti kerjasama Kesbangpol Kesra Ketua Ketua DPRD Kinali KKN Kodim KOK Kolaboraksi Komisi Komisioner KONI Kontak Kontrak Kopi Korban Korban Banjir Korupsi Kota Padang KPU Kriminal kuasa hukum Kuliah Kupon Kurang Mampu Kurban Labor Laka Lantas Lalulintas Lantas Lapas Laporan Laporkan Laskar Lebaran Lembah Melintang Leting Maapam Mahasiswa Maligi Masjid Masker Medsos Melahirkan Mengajar Meninggal Mentawai metrologi Milenial MoU MPP MRPB MRPB Peduli Mujahidin Muri Nagari Narapidana Narkoba Negara Negatif New Normal New Pasbar News Pasbar Ngawi ninik mamak ODP OfRoad Oknum olah raga Operasi Opini Opino OTG PAC Padang Padang Panjang Padang Pariaman Painan Pakar Pandemi Pangan Pantai Maligi Panti Asuhan Pariaman Paripurna pariwara Partai Pasaan Pasaman Pasaman Barat Pasbar Pasbat Pasien Paslon Patuh Payakumbuh PDIP PDP Peduli peduli lingkungan Pegawai Pelaku Pelanggaran Pemalsuan Pemasaran pembelian Pembinaan Pemda Pemerasan Pemerintah Pemilihan Pemko Padang Pemuda Penanggulangan penangkapan Pencemaran Pencuri pendidikan Pengadaan Pengadilan Penganiayaan Pengawasan Penggelapan Penghargaan penusukan Penyelidikan Penyu Perantauan Perawatan Perbatasan Peredaran Periode Perjalanan perkebunan Pers Pertanahan Perumda AM Kota Padamg Perumda Kota Padang Pessel Pilkada Pinjam PKH PKK Plasma Plt PN PN Pasbar PNS pol pp Polisi Politik Polres Polres Pasbar Polsek Pos Pos perbatasan Positif posko potensi Prestasi PSBB PSDA Puan PUPR Pusdalops Puskesmas Pustu Rapid Test razia Rekomendasi Relawan Reses Reskrim Revisi RI RSUD RSUP M Djamil RTLH Rumah Sakit Rusak Sabu Sapi SAR Satgas Satlantas SE Sekda Sekda Pasbar Selebaran Sembako Sertijab Sewenang wenang Sidak sijunjung Sikilang Singgalang sirkuit SK Solok SolSel sosial Sosialisasi Sumbar Sumur Sunatan massal sungai surat kaleng swab Talamau Talu Tanah Tanah Datar Target Tata Usaha teluk tapang Temu ramah Terisolir Terminal Tersangka Thermogun Tidak layak Huni Tilang tipiter TMMD TNI Tongkol TP.PKK tradisional Transparan trenggiling tuak Tukik Tumor Ujung Gading Ultimatum Uluran Unand Upacara Update usaha usir balik Verifikasi Virtual wakil bupati Wali Nagari wartawan Waspada Wirid Yasin Yamaha Vega Yarsi Yulianto ZI Zona Hijau Zona Merah

dr.Antonius Chandra korban tabrak lari saat diwawancara 

Mitra Rakyat.com(Padang)

Pasangan suami- istri dr.Antonius Chandra(66 Tahun) dan Nelli Mufti(58 Tahun) menjadi korban tabrak lari seorang perempuan yang tidak dikenal menggunakan motor matic Yamaha jenis N Max, Jumat (25/12/2020) sekitar pukul 05.15 WIB pagi. Akibat kejadian tragis tersebut, sang istri Nelli Mufti meninggal dunia, sementara dirinya mengalami patah kaki sebelah kiri.

Pengakuan korban, saat kejadian dia bersama istrinya sedang olahraga pagi di Jalan Gereja, persis di depan outlet Texas Chicken. Saat menyeberang jalan tiba-tiba ada motor dengan kecepatan tinggi dari arah hotel Inna Muara menabrak dia dan istrinya.

Tak ayal istrinyapun terpental, dan diduga kepalanya terhempas kepermukaan benda yang keras. Sementara sipelaku juga terpental jauh, tapi diduga pelaku tersebut tidak terluka parah, karena menurut saksi dilokasi dia(pelaku) sempat menggunakan selulernya untuk menghubungi seseorang.

"Begitu ditabrak, istri saya langsung tidak sadarkan diri. Saya sendiripun tidak bisa berdiri. Kemudian, saya berteriak minta tolong," sebutnya di Perkumpulan Santo Yusuf, Rabu (30/12/2020).

Karena dia fokus mencari pertolongan untuk istrinya, Antonius tidak sempat memperhatikan nomor polisi motor penabrak tersebut.

"Saya saat itu berpikir hanya bagaimana istri saya segera dilarikan ke rumah sakit guna mendapatkan pertolongan," jelas lelaki yang berprofesi sebagai dokter ini.

Antonius berharap agar kejadian ini dapat menjadi hikmah bagi masyarakat supaya lebih berhati-hati lagi saat dijalan raya. Supaya tidak mengalami nasib tragis seperti yang dialami Antonius dan Istrinya, pungkasnya.

Lapor ke Polisi

Nelli Mufti, istri Antonius Chandra akhirnya meninggal dunia, Selasa (29/12/2020) setelah mendapat perawatan intensif selama empat hari di Rumah Sakit M Djamil, Padang.

"Mama menjalani operasi karena menjalani pendarahan di kepala. Sementara, papa hanya menjalani rawat jalan," ungkap Jeffry Wongso, menantu korban.

Pada kesempatan ini, Jeffry berharap pelaku tabrak lari keluarganya supaya ditemukan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Langkah yang sudah dilakukan Jeffry telah melaporkan kejadian ini ke unit Laka Lantas Polresta Padang.

"Saya sudah buat laporan polisi. Sejauh ini belum ada perkembangan terkait pelaku. Saya hanya minta keadilan supaya pelaku ditemukan dan diproses secara hukum," tegasnya.(***/roel)


 Mitra Rakyat.com(Padang)

Tepat pada Rabu, 30 Desember 2020 Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda AM) Kota Padang merayakan HUT ke 46 Tahun.Dihari itu pun tempat dilapangan kantor Perumda, pejabat dan segenap karyawan menggelar upacara peringatan HUT tersebut.

Kegiatan upacara langsung dikomandoi H.Mahyeldi Ansharullah Walikota sekaligus Owner dari Perumda Kota Padang. Upacara berjalan penuh dengan kesederhanaan dan kehikmatan, namun tetap mengutamakan protokol kesehatan covid 19.

Acara ikut dihadiri oleh Dewan Pengawas, Direksi Perumda, unsur Forkopimda Kota Padang, Kepala Dinas, Kepala Badan, Direktur BUMN, BUMD, serta pegawai yang ada di Kantor Pusat, dan juga Ibu-ibu DW Perumda AM Kota Padang.

"Alhamdullah pada HUT ke 46 ini, Perumda AM Kota Padang, mendapatkan pinjaman lunak dari Bank Nagari untuk pembangunan IPA, yang penandatanganan MoU nya disaksikan langsung oleh Walikota Padang" papar Hendra Pebrizal.S.Sos, MM. Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Padang.

Selain itu, pada hari ini juga, dilakukan Launching Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) produksi Perumda AM Kota Padang, sekaligus penandatanganan prasastinya, pertanda dimulainya produksi AMDK ini.

"Demi kemajuan bersama dalam satu tujuan yakni meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Perumda terus melakukan inovasi-inovasi meski ditengah Pandemi Covid-19" terangnya.

Dalam kesempatan ini juga, Walikota Padang langsung melakukan penarikan undian Gebyar Pelanggan dengan hadiah 3 Unit Sepeda Motor, diperuntukkan bagi pelanggan yang membayar tagihan tepat waktu setiap bulan. 

"Terimakasih kepada semua Stake Holder, Relasi dan Masyarakat Kota Padang sebagai pelanggan setia, yang telah ikut membesarkan dan mengantarkan Perumda AM Kota Padang hingga  usia 46 Tahun ini. 


"Kami akan tetap berkomitmen memberikan yang terbaik bagi pelanggan, dukungan dari semua pihak sangatlah Kami harapkan, demi masyarakat Kota Padang agar dapat menikmati Air Bersih dari Perumda Air Minum Kota Padang" jelas Hendra Pebrizal.

Dan seluruh tamu yang hadirpun disuguhkan langsung AMDK  berlabel Perumda AM Kota Padang.

(Hms/***)

Komandan Lantamal (Danlantamal) II, Laksamana Pertama TNIHargianto.S.E.,M.M.,M.Si saat wawancara dengan awak media

Mitra Rakyat.com(Padang)

 "Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut(TNI AL) selalu menjadikan media massa sebagai patner kerja sama dalam menghimpun dan menyampaikan informasi kepada publik,  agar TNI AL semakin profesional dan dicintai rakyat,” kata Komandan Lantamal (Danlantamal) II, Laksamana Pertama TNI Hargianto.S.E., M.M.,M.Si,  lebih akrab disapa (Han) disela-sela kegiatan olahraga bersama dan Cofee Morning dengan awak media di Mako Lantamal II Padang, Selasa(29/12/2020).

"kegiatan ini diselenggarakam dalam rangka membangun kembali komunikasi dengan gaya baru. Dan sekaligus meningkatkan kebugaran dan imunitas tubuh, dimana olah tubuh dan sinar matahari pagi sangat bagus bagi kesehatan", sebut Hañ.



Namun demikian, lanjutnya, "kita harus tetap mengutamakan protokol kesehatan, jaga jarak atau physical distancing, duduknya berjauhan serta memakai masker dan selalu menyediakan hand sanitizer". 

Komunikasi perlu dibangun dan dipelihara demi kepentingan masyarakat dan berharap upaya ini dapat lebih memudahkan pihak TNI AL dan awak media dalam bertukar informasi sebagai bentuk transparansi di masyarakat, tutup Perwira lulusan Akademi Angkatan Laut Angkatan 32 atau lulusan Tahun 1987 itu.

Acara diawali dengan olah raga bersama Danlantamal yang juga diikuti para pejabat dan prajurit TNI AL di lingkungan Lantamal II dan segenap awak media yang hadir melaksanakan senam bersama, kemudian dilanjutkan dengan tamah ramah. 

Usai olah raga bersama, acara dilanjutkan dengan ramah tamah menikmati hidangan tradisional yang telah disediakan.*src/roel*


 Opini                     

Oleh: Enok Sonariah                                        

Ibu Rumah Tangga dan Pegiat Dakwah 


Mitra Rakyat.com

Pemberian vaksin atau vaksinasi telah digelar di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Inggris dan Kanada. Sementara di Indonesia sendiri tengah mempersiapkan kedatangan vaksin sinovac dari Beijing, Cina.

Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung mulai melakukan pendataan terhadap fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Bandung sebagai penerima vaksin. 

Menurut Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinkes Kabupaten Bandung, Edi Kusno bahwa fasilitas kesehatan yang akan didata terlebih dahulu adalah Puskesmas dan Rumah Sakit milik pemerintah. Berikutnya klinik-klinik yang bekerjasama dengan BPJS.(dara.co.id 22/12/2020)

Sebelumnya pemerintah menentukan, nantinya vaksin ada yang berbayar dan ada yang gratis. Untuk para tenaga medis direncanakan gratis sedangkan yang lainnya berbayar. Sebagaimana harga rapid test yang ternyata tidak murah, maka keberatan akan vaksinpun banyak disampaikan masyarakat. 

Pada akhirnya presiden Jokowi memutuskan untuk menggratiskan pemberian vaksin untuk seluruh kalangan masyarakat.

Menjadi kekhawatiran bagi masyarakat ternyata bukan hanya masalah harga, berikut bagaimana keamanannya? Hal ini semestinya diperhatikan oleh pemerintah demi keamanan rakyatnya. 

Bagaimana masyarakat tidak ragu, Cina yang memproduksi vaksin sinovac kemudian menjualnya ke Indonesia, malah membeli dari Jerman? Ada apa dengan sinovac? Walaupun presiden berusaha meyakinkan masyarakat, bahwa beliau sendiri yang akan divaksin pertamakalinya, sepertinya tidak bisa menepis keraguan yang terlanjur menghampiri sanubari.

Selain keamanan, karena Indonesia mayoritas penduduknya adalah Muslim, yang mesti terikat dengan ajaran agamanya, maka kehalalan vaksin tidak boleh diabaikan. Sinovac berasal dari Cina, sedangkan Cina adalah negara komunis, maka sangat beralasan ragu terhadap kehalalannya.

Dalam pandangan Islam, Cina bukan hanya sekedar negara komunis, tapi sudah terkategori negara kafir harbi fi'lan, yaitu negara yang memusuhi, menyerang dan membunuh orang Islam. Buktinya telah menyiksa, dan membunuh umat Islam etnis Uighur. Maka dari itu bermuamalah (seperti membeli vaksin) dari Cina jelas diharamkan.

Bagaimana seharusnya? Kalaupun harus impor, rambu-rambu Islam tidak dilabrak begitu saja. Kehalalan, keamanan serta asal negara yang memproduksi mesti menjadi pertimbangan utama.

Adapun harga, sudah semestinya digratiskan, karena kesehatan, keamanan, pendidikan wajib ditanggung oleh negara. Lebih baiknya lagi negeri ini mampu memproduksi vaksin sendiri bukan mendahulukan impor, agar tidak tergantung pada negara lain. Terlebih vaksin saat ini bukan hanya demi kesehatan tapi juga penuh konspirasi bagi negara-negara maju.

Masyarakat selalu menunggu yang terbaik. Akankah harapan di atas tetcapai?. Sepertinya masih jauh bahkan bisa jadi mustahil. Mengingat negeri ini tidak menerapkan sistem Islam/khilafah, tetapi sistem kapitalisme sekular yang meminggirkan ketentuan agama (Islam) dari kehidupan.

Wallahu a'lam bu ash shawwab


Opini
Oleh : Ummu Munib
Ibu Rumah Tangga 

Mitra Rakyat.com
Perhelatan akbar berupa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 sudah berlalu. Setiap itu pula politik kekerabatan atau dinasti politik dipertontonkan. Laman merdeka.com (12/12/2020) mengabarkan bahwa dinamika politik Provinsi Banten, tetap tidak bisa lepas dari keluarga Ratu Atut Chosiyah sebagai mantan Gubernur Provinsi Banten. 

Pada Pilkada 2020, calon kepala daerah yang berasal dari keluarga tersebut bisa dipastikan menang di tiga daerah. Kabupaten Serang paslon petahana yaitu Ratu Tatu Chasanah-Pandji Tirtayasa.  

Kabupaten Pandeglang pasangan Irna Narulita-Tanto Warsono (menantu Ratu Atut atau suami dari Andiara Aprilia), Kota Tangerang Selatan tercatat keponakan Ratu Atut, Pilar Saga Ichsan sebagai calon wakil wali kota berpasangan dengan Benyamin Davnie (imantan wakil wali kota Tangerang Selatan mendampingi Airin Rachmi Diany, istri Tubagus Chaeri Wardana, adik Ratu Atut).

Dinasti politik tidak hanya terjadi di Povinsi Banten. katadata.co.id  (25/12/2020) melansir keluarga Presiden Joko Widodo termasuk dalam deretan tersebut. Berdasarkan hasil hitung cepat Charta Politika Gibran Rakabuming Raka, putera sulung Jokowi yang berpasangan dengan Teguh Prakosa menang telak atas pasangan Bagyo-Supardjo di Pilwalkot Surakarta. 

Begitu juga dengan Bobby Nasution, menantu Jokowi yang berpasangan dengan Aulia Rachman menang di Pilwalkot Medan. Gibran Rakabuming menampik keikutsertaannya dalam Pilkada 2020 sebagai bagian dari dinasti politik, karena menurutnya tak ada kewajiban masyarakat memilihnya. 

“Yang jelas, kalau ditanya dinasti politik, ya dinasti politiknya sebelah mana?” kata Gibran mengutip Kompas TV, Rabu (9/12).

Hasil hitung cepat yang dilakukan sejumlah Lembaga Survei dan Sistem Informasi dan Rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (Sirekap KPU), menghitung bahwa paslon yang terafiliasi dengan pejabat dan mantan pejabat sebagai pemenang pesta politik tersebut tahun ]2020 setidaknya ada 158 calon yang memiliki kaitan dinasti politik. 

Jumlah ini naik tiga kali lipat dibanding Pilkada sebelumnya, yaitu hanya 52 calon. Dari 158 calon , 67 calon menang, 75 calon kalah, dan 16 calon masih dalam proses penghitungan suara. 

Kandidat doktor ilmu politik di Northwestern University, Illinois, Yoes C. Kenawas memaparkan dalam diskusi Dinasti Politik Jokowi dan Pandemi Covid-19. Acara tersebut diselenggarakan Yayasan Kurawal dan Tirto.id, pada Rabu (16/12).

Tak dapat dipungkiri, kian hari tren dinasti politik ternyata kian subur. Dalam sistem kapitalisme sekularisme, dinasti politik sah-sah saja karena memang tidak ada aturan yang melarangnya. Asas manfaat telah menjadi patokan dalam setiap perbuatan. 

Begitu juga dinasti politik, sepertinya mereka tidak mau ada sebuah kesempatan yang terlewatkan. Yakni kesempatan untuk berkuasa. Seorang peneliti Made Supriatma, yang juga visiting fellow di Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS), Yusof Ishak Institute, Singapura. Beliau berpendapat dinasti politik di Indonesia terjadi karena oportunisme. 

Sepertinya ada suatu kesempatan yang sayang jika terlewatkan. Padahal sikap oportunisme merupakan sikap yang bisa membahayakan sebuah negara. Sangat rentan untuk mampu menjaga kedaulatan dan kepentingan rakyat, karena oportunisme bisa diartikan sikap politik rakyat yang meninggalkan kepentingan ideologi. 

Mereka bisa berbuat menjual semua aset ] rakyat hanya untuk kepentingan diri dan golongannya. Itulah sejatinya sistem buatan manusia, seperti hukum rimba. Siapa yang kuat maka ia yang menang. Siapa yang dekat atau kerabat dengan penguasa, maka kesempatan untuk berkuasa makin mudah didapat.  Kolusi dan nepotisme makin merajalela, sedangkan  pintu  makin tertutup bagi kesempatan orang lain atau tokoh baru sebagai pemimpin.

Terlebih aturan main yang dipakai hanyalah buatan manusia,  hasil rekacipta akal manusia. Padahal manusia hanya seorang hamba, yang sifatnya lemah namun penuh dengan hawa nafsu. Kemudian diperparah dengan  penerapan  sekularsime, sebuah asas yang memisahkan agama dari kehidupan, yang konsekuensinya memisahkan agama dari negara. 

Hal ini semakin memuluskan jalan untuk mendapatkan yang mereka inginkan yakni kekuasaan. Dengan demikian telah nyata  kedaulatan rakyat hanya ilusi karena keputusan berada di tangan kaum kapitalis yakni para pemilik modal dan pemilik kursi petahana, yang telah memiliki banyak kolega, baik pengusaha, maupun rekanan bisnis. Hal ini akan memudahkan lolosnya kandidat yang ada kaitan pertalian keluarga dibandingkan kampanye pertama publik figur baru yang menguras dana.
Berbeda dengan Islam. 

Dalam Islam tugas pemimpin (Khalifah) diangkat sebagai pengurus dan penjaga umat dari ragam kerusakan dan kebinasaan. 

Rasulullah saw. bersabda, 
"Pemimpin (imam) itu laksana penggembala, dan pemmpin tersebut adalah penanggung jawab rakyat yang digembalakannya." (HR. Bukhari)

Kemudian pemimpin adalah sebagai penegak sekaligus penjaga syariat Islam sebagai satu-satunya aturan yang diterapkan dalam kehidupan. Tidak dibenarkan sebagai penjaga kepentingan para pemilik modal. Mendahulukan  kepentingan pribadi dan keluarganya di atas kepentingan rakyat. 

Kemudian mekanisme pengangkatan kepala daerah tidak memerlukan mahar dan biaya mahal namun menghasilkan output yang berkualitas. Baik wali (gubernur) maupun amil (bupati/walikota) ditunjuk oleh Khalifah. Adapun figur yang ditunjuk adalah orang bertakwa, amanah dan kapabel. 

Dipastikan seseorang yang kurang tsaqafah Islam dengan sendirinya akan menyingkir dari kontestasi. Karena merasa tak layak untuk memimpin rakyat di jalan takwa.
Sejarah mencatat model kepemimpinan Islam yang dicontohkan Rasulullah saw dan para Khalifah Rasyidah adalah model terbaik kepemimpinan bagi kita saat ini. 

Mereka hidup sederhana. Alih-alih ada ambisi dan kebanggaan, yang ada dipenuhi rasa takut jika amanah yang diemban kelak justru menjadi hisab yang memberatkan. Tauladan kehidupan Sayyidina Umar tak menjadi berubah sekalipun di masanya ghanimah  begitu melimpah ruah. 

Beliau didapati sering menangis mengkhawatirkan kepemimpinannya. Tak hanya manusia, bahkan keamanan binatang pun  beliau pikirkan.
Dengan demikian tak ada alasan bagi kita untuk mempertahankan sistem kapitalisme sekulerisme karena telah nyata membawa kerusakan. 

Menyuburkan dinasti politik sekaligus menyuburkan korupsi, kolusi dan nepotisme. Saatnya kita beralih kepada sistem yang datangnya dari Allah Swt. sebagai Sang Pencipta sekaligus Sang Pengatur. Yang telah nyata membawa manusia di jalan takwa. Di dunia hidup penuh berkah melimpah baik dari langit dan bumi karena pemimpinnya menerapkan Islam secara Kaffah. 
Wallahu a’lam bi ash- shawwab.


 Opini

Oleh: Nurhaniu Ode Hamusa, A. Md. Keb.

(Pemerhati Sosial Asal Konawe, Sultra)


Mitra Rakyat.com

Generasi merupakan harapan bangsa sekaligus sebagai agen perubahan yang akan menggantikan kepemimpinan saat ini, di masa yang akan datang. Sebagai upaya menyelamatkan generasi pemerintah melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar kegiatan genre mission dalam rangka merencanakan kehidupan berkeluarga bagi remaja (Antaranews.com, 12/12/2020).

GenRe adalah suatu program dari singkatan "Generasi Berencana" yang diluncurkan oleh pemerintah lewat  Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Dalam rangka merespon permasalahan remaja saat ini, BKKBN mengembangkan Program Generasi Berencana (GenRe). Program GenRe adalah program yang dikembangkan dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja melalui pemahaman tentang pendewasaan usia perkawinan sehingga mereka mampu melangsungkan jenjang pendidikan secara terencana, berkarir dalam pekerjaan secara terencana, serta menikah dengan penuh perencanaan sesuai siklus kesehatan reproduksi.

Program GenRe adalah program yang mengedepankan pembentukan karakter bangsa di kalangan generasi muda. Program GenRe pun merupakan wadah untuk mengembangkan karakter bangsa karena mengajarkan remaja untuk menjauhi pernikahan dini, seks pra nikah dan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif) guna menjadi remaja tangguh dan dapat berkontribusi dalam pembangunan serta berguna bagi nusa dan bangsa (Indonesiabaik.id, 03/07/2019).

Dengan menyaksikan media dan juga fenomena remaja saat ini, siapapun  terus terang merasa sedih dan kasihan. Bagaimana tidak, sebagian besar masalah sosial dilakukan oleh para remaja dengan beragam aksinya pergaulan bebas, pesta miras, narkoba, terlibat bisnis prostitusi, aborsi dan sebagainya.

Seperti dilansir Telisik.id, bisnis Prostitusi di kawasan Kendari Beach semakin menjamur (17/18/2020) sungguh memprihatinkan karena yang menjajakan diri sebagian besar masih rentang usia remaja.

Generasi Dalam Demokrasi

Tuntutan kebutuhan menjadi alasan mereka melakukan tindakan asusila itu. Misalnya hanya demi ingin membeli sebuah gawai, mereka rela mengorbankan kehormatannya. Apalagi, gawai bagi anak-anak masa kini begitu sangat penting bagi mereka. 

Apalagi dengan adanya kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) membuat mereka minimal harus mempunyai gawai. Sayangnya, tidak semua orang tua mampu menyediakannya. Oleh karena itu, tidak sedikit dari mereka nekat menjual diri kepada lelaki hidung belang. Bahkan untuk perayaan tahun baru ini saja, sudah ada 60 anak yang dipesan (Okezone.com, 21/12/2020). Naudzubillah min dzalik. 

Sungguh miris nasib generasi saat ini. Kejadian ini baru dari satu kota saja. Bagaimana dengan kota-kota lain di negeri ini? Tidak menutup kemungkinan jumlahnya lebih banyak lagi yang telah terjerat perbuatan ini. Siapa yang harus bertanggung jawab atas hal itu? Apa yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini?

Penyelamatan generasi tak sepenuhnya tanggung jawab keluarganya. Masyarakat dan negara pun memiliki peran yang sama. Ketiganya perlu dioptimalkan perannya. Jika peran ketiga aspek ini berkurang, bahkan hilang, para generasi bisa salah arah menentukan jati diri.

Kemiskinan keluarga misalnya, membuat mereka susah memenuhi kebutuhan anaknya. Jangankan untuk membelikan gawai, untuk makan saja mereka kesusahan. Padahal orang tua akan cenderung bekerja keras membanting tulang untuk memenuhi kebutuhan. Meski kadang pendapatan pun mereka tak mampu memenuhi semua kebutuhan. Akhirnya keluarga tak mampu menjalankan tugasnya dalam mendidik, menjaga anak-anaknya dan memenuhi kebutuhan anaknya.

Selain itu, masyarakat juga memiliki peran penting. Kondisi masyarakat yang tak acuh, terkesan individualis tak lagi memperhatikan dan mengontrol anak-anak yang terlihat jauh dari agama atau yang berkelakuan menyimpang.

Negara juga memiliki peran luar biasa. Misal kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang tak diikuti perhatian kebutuhan dan kesulitan rakyat. Jelas ini makin menambah sulit keadaan. Apalagi Negara masih belum maksimal memenuhi kebutuhan masyarakat (Mnews.id, 24/12/2020).

Islam selamatkan Generasi

Islam bukan saja sekedar agama tapi juga sebagai sebuah sistem. Islam memiliki landasan akidah Islam. Di mana segala kebijakan lahir dari aturan Islam. Aturan yang dibuat berdasar Al-Qur’an dan Sunah. Sehingga, untuk menjaga generasi, khalifah akan memaksimalkan peran keluarga, masyarakat, dan negara. Dalam Islam, keluarga memiliki fungsi pendidikan pertama. Keluarga yang memiliki iman akan mendidik anak-anaknya agar ketika dewasa mampu membedakan benar dan salah dari sudut pandang syariat.

Dari sisi masyarakat, perannya adalah pengontrol, baik kebijakan pemerintah maupun individu. Seperti jika ada anak yang memiliki perilaku berlawanan dengan hukum syara’, maka masyarakat akan mengingatkannya. Masyarakat juga akan selalu mengontrol dan mengingatkan kebijakan pemerintah jika bertentangan dengan hukum syara’ atau menzalimi rakyat.

Adapun dana yang dipakai untuk membiayai segala kebutuhan yang sifatnya umum adalah yang berasal dari baitulmal. Baitulmal sendiri mengumpulkan uang dari pengelolaan sumber daya alam yang mana dikelola oleh negara. Selain itu baitulmal juga mengumpulkan harta dari jizyah, kharaj, maupun fai.

Sistem pendidikan juga dibuat berdasarkan Islam. Keimanan kepada Allah dijadikan sebagai landasan setiap pelajaran. Hal ini dapat menguatkan anak-anak agar tidak terpengaruh dunia yang fana.

Di samping itu, sistem islam juga membuat aturan tegas. Jika ada yang melanggar syariat Islam, tak segan untuk langsung ditindak. Seperti hukuman cambuk bagi pezina yang belum menikah dan hukuman rajam bagi pezina yang sudah menikah. Semua ini bisa terlaksana jika menerapkan sistem yang berasal dari Al-Qur’an dan Sunah.

Oleh karena itu, tidak mudah menjadikan generasi saat ini memiliki budi pekerti yang luhur jika kurang didukung oleh lingkungan. Karenanya, penting sinergi antara peran lingkungan keluarga, masyarakat dan negara dalam membentuk kepribadian anak yang tidak hanya cerdas secara akademik, namun juga memiliki ketatan kepada aturan Sang Pencipta. Sehingga nantinya tidak hanya cerdas dari sisi sains dan teknologi namun juga secara spritual. Wallahu a’lam.



Mitra rakyat.com(Padang)
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengingatkan bawahannya untuk tidak 'main-main' atau menyelewengkan uang rakyat dalam proyek negara.

Hal tersebut disampaikan Basuki pada acara penandatangaan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara 30 bank pelaksana dengan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR.

"Ini uang rakyat betul, saya mohon dengan betul, mulai teman-teman saya di PU, dan bank jangan main-main dengan uang rakyat. Ini hak rakyat untuk bisa menikmati rumah. Kita saling mengingatkan," kata Menteri PUPR tersebut saat menyampaikan kata sambutan acara, Jumat (18/12/2020) di Jakarta.


Berita Terkait : Bambang Perdede Akan Tindak Anggotanya Yang Ketahuan "Nakal" Pada Proyek Jembatan Titi Cs, Romi: Bangsa Ini Sedang Dihadapakan Krisis Mental Korup Oknum Pejabat Negara

Menanggapi ucapan Menteri PU PR tersebut. Ketua DPD Sumbar Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Pemantau Korupsi Nusantara(LSM KPK Nusantara) Romi Yufendra menyangkut proyek jembatan Titi Cs menyebutkan, ucapan Menteri PUPR Basuki sangat bertentangan dengan kodisi pekerjaan jembatan tersebut saat ini, pada Kamis(24/12/2020) di Padang.

Pasalnya, pekerjaan Jembatan Titi Cs yang dianggarkan Kementerian PUPR senilai Rp. 36. 929. 449.00, terus menuai kecurigaan publik baik dari proses lelang maupun pelaksaanan, sebut Romi.

"Lelang kegiatan ini diduga terdapat konspirasi dikarenakan PT. Amar Permata Indonesia(API) bukanlah penawar terendah, karena PT. API menawar dengan angka sebesar Rp. 31. 564. 777. 188. 98.", ungkapnya.

Tepatnya masih ada dua perusahaan yang menawar lebih rendah, dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan sesuai perencanaan.

Meski demikian PT. Amar Permata Indonesia yang beralamat di Ketaping Batang Anai Padang Pariaman terkesan dipaksakan untuk menjadi pemenang, terang Romi.

Ironisnya kata Romi, di pelaksanaanpun ternyata PT. API tidak mampu melaksanakan sesuai perencanaan, bored pile diganti dengan menggunakan tiang pancang.

"Selain itu dalam pelaksanaan terdapat kondisi yang sangat mencurigakan yaitu terdapat penggunaan besi yang diduga kuat tidak sama saat pengecoran jembatan", ujarnya.

Kita berharap Dirjen Bina Marga untuk segera melakukan inspeksi terhadap kondisi sebenarnya terhadap pekerjaan, terutama jembatan yang di Kota Padang (Linggarjati Kota Padang), tandasnya.

Dikarenakan berdasarkan informasi yang kami terima, PPK, Satker dan atau Ka BPJN III Padang teridikasi "kecut' jika berhadapan dengan pelaksananya. Ada siapa dibelakang Kontraktor tersebut, jelas Ketua DPD Sumbar LSM KPK Nusantara itu.

Ditambah dengañ maraknya berita yang terbit, akan tetapi tetap tidak berpengaruh terhadap peningkatan pekerjaan di Jembatan Linggarjati tersebut. Dengan demikian semakin kuat dugaan kalau kontraktor memiliki orang yang sangat berpengaruh di pemerintahan sebagai "tameng" nya, duga Romi lagi.

Kita siap memfasilitasi kedatangan Dirjen dalam menyidak pekerjaan jembatan yang diduga KKN tersebut. Dan kepada pihak Kejati, Polri untuk dapat menyikapi dugaan sengkarut yang terjadi di proyek jembatan itu. Agar negara tidak kecolongan, karena sejatinya itu adalah uang rakyat, pungkasnya.

Hingga berita terbit, media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.*roel/tim*

 

Mitra Rakyat.com(Jakarta)

Jelang peringatan hari jadi ke 46 Tahun, Perumda Air Minum (AM) Kota Padang sabet tiga penghargaan tingkat Nasional sekaligus pada Selasa malam, 22 Desember 2020, bertempat di Dian Ballroom, Raffles Hotel Jakarta. 

Perumda Air Minum Kota Padang mendapatkan 3 (tiga) penghargaan bergengsi tingkat nasional dalam katagori ,1. Top Digital Implementation 2020 on Infrastruktur Sektor (Perumda AM Kota Padang), 

2. Top Leader in Digital Implementation 2020 (Hendra Pebrizal-Direktur Utama), dan 3. Top CIO on Digital Implementation 2020 (Andri Satria-Direktur Teknik).

Direktur Utama Perumda AM Kota Padang Hendra Pebrizal dikesempatan itu mengatakan, "disituasi Pandemi Covid19 yang masih melanda Indonesia dan negara lain didunia seperti sekarang ini. Penghargaan ini merupakan sebagai bentuk prestasi dalam memberi dukungan terhadap kebijakan pemerintah dalam penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru (New Normal). 

"Untuk itu kita dan pelakuk bisnis lainnya juga instansi pemerintah dan lainnya dituntut untuk dapat memanfaatkan dan mengembangkan TI atau Solusi Digital. Demi mendukung daya saing bisnis dalam meningkatkan layanan publik dan pembangunan perekonomian nasional ke depannya" sebut Dirut itu.



Seperti terobisan yang dilakukan Perumda AM Kota Padang. Ada beberapa transformasi teknologi yang telah dikembangkan , diantaranya Aplikasi MBR, DDOP, STK Online, Dashboard HMI IPA ZAMP, CIS, dan Smart Grid Water System. Akselerasi teknologi ini sangat membantu perkembangan Perumda AM Kota Padang dalam pelayanan, kinerja, dan pencapaian target perusahaan, tutur Hendra.

Saat ini Perumda Air Minum Kota Padang sudah memiliki total produksi 1.550 liter/detik. Jumlah itu mampu melayani sebanyak 150 ribu pelanggan. Sementara pelanggan Perumda Air Minum Kota Padang saat ini sudah 129 ribu sambungan. Terhitung Agustus 2020, layanan Perumda Air Minum Kota Padang sudah mencakup 83 persen penduduk Kota Padang.

" Saat ìni kita telah mampu mencakup hingga 90 persen. Dan kita menargetkan produksi hingga 2024 sebanyak 1.800 liter/detik", terang Dirut Perumda tersebut.

Untuk itu BPPW Sumbar akan mensuport membangun IPA baru di Palukahan. Karena secara keseluruhan ketersediaan air baku di Palukahan bisa mencapai 500 liter/detik, lanjutnya.

"Apalagi Perumda Air Minum Kota Padang baru saja mendapatkan tambahan pasokan air sebanyak 100 liter perdetik. Dengan jumlah itu maka Perumda Air Minum Kota Padang dapat meningkatkan layanan hingga 8.000 sambungan rumah baru", ucapnya.

Tambahan tersebut berasal dari IPA yang dibangun oleh Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Sumbar. Penambahan produksi tersebut setelah ditandai dengan serah kelola Sistem Penyediaan Air Minum yang dibangun Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Sumbar kepada Pemko Padang melalui Perumda Air Minum Kota Padang, pada 10 September 2020 di Instalasi Pengolahan Air (IPA) Palukahan, Koto Tangah.

Dilanjutkan Hendra Pebrizal, khusus untuk IPA Palukahan, membutuhkan anggaran sekitar Rp36 miliar terkontrak. Kegiatannya membangun semua fasilitas pengolahan air. Yakni, proses air baku sampai menjadi air siap minum. Semua fasilitas dan alat-alat termasuk reservoar sampai nantinya disalurkan ke pipa yang dikelola Perumda Air Minum Kota Padang.

Terimakasih kepada semua pihak dan tentunya pelanggan setia kami, yang telah ikut membangun dan membesarkan Perumda AM Kota Padang ini dalam memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat Kota Padang, pungkasnya.

Acara malam penganugrahan ini bertujuan memberikan apresiasi dan penghargaan kepada korporasi, instansi pemerintah. Dan lembaga atau badan yang dinilai berhasil menerapkan dan memanfaatkan Teknologi Informasi/Solusi Digital, untuk meningkatkan kinerja, daya saing bisnis serta memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

Sejumlah tokoh penting di Indonesia turut menghadiri acara tersebut. Pejabat dari pihak Kementrian, Petinggi Daerah, Instansi Pemerintah, hingga pengusaha sukses turut menghadiri kemeriahannya. Selain Dirut, acara malam itu juga dihadiri Dirtek, Dewas dan Tim dari Perumda Air Minum Kota Padang.* roel/hms*


Mitra Rakyat.com(Padang)
Perumda Air Minum Kota Padang terus berbenah, untuk meningkatkan pelayanan Perumda Air Minum Kota Padang telah melakukan sejumlah terobosan seperti membangun Instalasi Pengolah Air (IPA) baru, dan menyediakan spot air siap minum bagi warga kota padang.

Kita dari waktu ke waktu terus melakukan pembaharuan dengan tujuan meningkatkan pelayanan, sebut Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Padang, Hendra Pebrizal Selasa (15/12/2020).

Untuk mengalirkan air bersih dari intake dan IPA hingga kamar mandi pelanggan, Perumda Air Minum Kota Padang membutuhkan investasi yang besar, tidak bisa membandingkan air yang diperoleh gratis di sungai kemudian dijual ke masyarakat, terangnya.

“Harga air itu perbandingannya bukan air diambil gratis. Tapi investasi yang diperlukan agar air itu sampai ke rumah pelanggan. Itulah sebenarnya yang dibayar oleh pelanggan. Kami berprinsip tidak hanya mengutamakan pendapatan, tapi juga fungsi sosial perusahaan pada masyarakat Kota Padang,”ulasnya.

Dengan pertimbangan itu, Perumda Air Minum Kota Padang terus memperbaiki layanan. Bagaimana agar air tidak mati ke rumah pelanggan dan tidak ada lagi keluhan air keruh, termasuk ketika terjadi insiden pipa bocor, Perumda Air Minum Kota Padang menyediakan truk tangki bertugas untuk mengantarkan air pada pelanggan yang mendesak, itu disalurkan gratis.

“Kualitas airnya sama dengan yang kita salurkan melalui pipa, karena diambil dari IPA kita juga,”ujarnya.

Kemudian, untuk spot air siap minum, Perumda Air Minum Kota Padang telah memasang spot kran air siap minum di RSUP M. Djamil dan RSUD Rasyidin , juga tersedia di Balaikota Padang. Tempat itu dipilih karena pusat layanan bagi masyarakat, supaya masyarakat dapat memanfaatkan spot air siap minum itu dengan gratis.

Untuk komplek perumahan, kran air siap minum tersedia di tiga perumahan sebanyak 700 unit di Balai Gadang Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Dengan menyediakan air siap minum itu karena sesuai dengan nama badan usahanya. “Kita akan terus melakukan inovasi dan meningkatkan pelayanan masksimal bagi pelanggan,”katanya.

Saat itni Perumda Air Minum Kota Padang sudah memiliki total produksi 1.550 liter/detik. Jumlah itu mampu melayani sebanyak 150 ribu pelanggan. Sementara pelanggan Perumda Air Minum Kota Padang saat ini sudah 129 ribu sambungan. Terhitung Agustus 2020, layanan Perumda Air Minum Kota Padang sudah menakup 83 persen penduduk Kota Padang.

“Kita mampu mencakup hingga 90 persen, kita memiliki target produksi hingga 2024 sebanyak 1.800 liter/detik. Untuk itu BPPW Sumbar akan mensuport membangun IPA baru di Palukahan. Karena secara keseluruhan ketersediaan air baku di Palukahan bisa mencapai 500 liter/detik,”ujarnya.

Apalagi, Perumda Air Minum Kota Padang baru saja mendapatkan tambahan pasokan air sebanyak 100 liter/detik, dengan jumlah itu maka Perumda Air Minum Kota Padang dapat meningkatkan layanan hingga 8.000 sambungan rumah baru.

Tambahan itu berasal dari IPA yang dibangun oleh Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Sumbar. Penambahan produksi tersebut setelah ditandai dengan serah kelola Sistem Penyediaan Air Minum yang dibangun Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Sumbar kepada Pemko Padang melalui Perumda Air Minum Kota Padang, pada 10 September 2020 di Instalasi Pengolahan Air (IPA) Palukahan, Koto Tangah.

Khusus untuk IPA Palukahan, membutuhkan anggaran sekitar Rp36 miliar terkontrak, kegiatannya membangun semua fasilitas pengolahan air. Yakni, proses air baku sampai menjadi air siap minum. Semua fasilitas dan alat-alat termasuk reservoar sampai nantinya disalurkan ke pipa yang dikelola Perumda Air Minum Kota Padang, urai Pak Dirut. *roel/hms*

Ketua DPD Sumbar LSM KPK Nusantara, Romi Yufendra
 Mitra Rakyat.com(Padang)
"Silahkan bapak surati PPK dengan tembusan kepada saya apabila ada kejanggalan atau temuan pada proyek jembatan titi cs yang dilakukan pihak Kontraktor", kata Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional III Sumatera Barat(BPJN III Sumbar) Bambang Pardede kepada wartawan media saat dikonfirmasi, Minggu (20/12/2020) via telpon.

Sebaiknya bapak menggandeng ahli kontruksi atau akademisi sipil yang mengerti dengan pekerjaan itu. Kemudian apabila kenyataannya ada temuan seperti dugaan tersebut saya akan menindak tegas PPK saya itu, tegas Bambang.

"Saya kesini tujuan untuk membangun pak. Dan saya juga tidak ingin timbul fitnah menyangkut pekerjaan jembatan itu", tuturnya.

Sebentar lagi, jembatan yang di linggar jati tabing sudah bisa digunakan. Dan tidak akan ada kemacetan lagi, pungkasnya.

Berita teřkait : 




Lain hal dengan Fauzan, diduga sebagai owner dari PT. Amar Permata Indonesia saat dikonfirmasi menyangkut dugaan pelanggaran yang dilakukannya, sampai saat ini belum bisa berikan tanggapan.

Menanggapi hal itu, Ketua DPD Sumbar LSM KPK Nusantara ,Romi Yufendra dihari yang sama mengatakan, suatu hal yang luar biasa seorang pimpinan berkata demikian. Patut diberi apresisi sikap tegas dan koperatif yang dicotohkañ Kepala BPJN Sumbar itu.

" Tapi ada sedikit tidak ucapan yang tidaak pada tempatnya disampaikan Bambang kepada media. Karena media bukan sebagai pengadil, media sifatnya hanya menyampaikan kepada publik dengan proses-proseş yang telah ditentukan", jelas Romi.

Ada pihak yang boleh mengatakan kalau suatu pekerjaan benar dan baik atau tidak nya adalah Pengadilan dan Mahkamah. Dengan ada laporan ke Kejaksaan dan Polri oleh masyarakat, maka dipengadilan proses hukumnya aka  berlanjut, terangnya.

"Tidak sedikit pejabat negara yang berakhir karir jabatannya di Hotel Prodeo(Lembaga Permasyarakat), gara- gara diketahui melakukan penyelewengan terhadap uang negara", hujatnya.

Saat ini bangsa kita bukan hanya dihadapkan dengan krisis kesehatan penyebaran virus covid19. Tapi juga krisis mental korup yang banyak merasuki oknum pejabat negara ini, tukasnya.
 
Mari kita lihat saja kedepannya, karena LSM Komunitas Pemantau Korupsi Ñusantara(KPK Nusantara) akan segera melaporkan pihak yang diduga ikut terlibat dalam dugaan KKN di Proyek Jembatan Titi Cs tersebut, tutupnya.

Hingga berita terbit media masih upaya kofirmasi pihak terkait lainnya.*roel/tim*


 Opini


Oleh: Nita Kurnia

Ibu Rumah Tangga dan Aktivis Dakwah


Mitra Rakyat.com

Program bantuan siswa berprestasi sudah menjadi hal lumrah dan banyak dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta.

Dikutip dari Portal Bandung Timur (Jum'at, 11 Desember), sebanyak 100 siswa/i SD, SMP, dan SMA/SMK berprestasi dari keluarga penerima manfaat di Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung menerima bantuan perlengkapan sekolah.

Ini tentu bisa menjadi angin segar bagi sebagian pihak, terutama bagi keluarga penerima manfaat. Disebutkan pula, program bantuan siswa berprestasi tersebut dimaksudkan untuk membrantas masalah buta huruf dan malas sekolah. Tentu ini bukanlah solusi, sebab nyatanya masih banyak pihak yang terabaikan dan memerlukan bantuan dalam menuntaskan pendidikan.

Di Tahun Ajaran 2019/2020 jumlah putus sekolah untuk semua jenjang mencapai 159.075 anak. Yang memprihatinkan, sejak jenjang SD sudah banyak yang putus sekolah, yaitu sekitar 59.443 anak, (http://bangiman-berbagi, 03/05/20)

Dari data tersebut, kita dapat melihat ketimpangan serta ketidakmerataan dunia pendidikan. Hal ini tentu disebabkan karena problem ekonomi serta minimnya kesadaran akan pentingnya pendidikan. Dengan sistem kapitalis sekuler yang diterapkan di negara ini wajar jika terjadi gelombang putus sekolah sebab pendidikan menjadi alat komoditi, semakin bagus dan lengkap fasilitas yang disediakan sekolah, semakin tinggi pula biaya yang harus dikeluarkan.

Padahal bangsa ini memiliki cita-cita besar yakni mencerdaskan anak bangsa. Maka yang dibutuhkan adalah bantuan menyeluruh dan merata bagi setiap peserta didik tanpa memandang apakah ia berprestasi atau tidak, karena pada hakikatnya pendidikan adalah hak seluruh warga.

Tanpa adanya peran negara dalam membentuk _suporting system_ secara totalitas dalam pendidikan, tentu cita-cita pendidikan tidak akan tercapai.

Islam sangat memperhatikan kondisi dan kebutuhan umat. Salah satu kebutuhan dasar setiap warga adalah pendidikan layak yang diberikan negara secara gratis. Di samping itu, Islam memiliki cita-cita mulia yakni mencetak generasi terbaik, sebagaimana firman-Nya:

_"Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada ALLAH"_, (QS.Ali Imran 110).

Maka negara Islam akan berupaya keras memenuhi kebutuhan setiap warganya tersebut. Berikut hal-hal yang harus diperhatikan negara dalam pendidikan:

- Sarana prasarana gratis dengan fasilitas mumpuni

Dalam Islam, setiap warga berhak mendapat pendidikan secara cuma-cuma mulai dari jenjang sekolah dasar hingga menengah. Maka negara wajib menyediakan sarana-prasarana dengan fasilitas sekolah yang memadai secara merata dan gratis untuk semua kalangan. Sebab, ini adalah kebutuhan dasar dan sudah menjadi cita-cita mulia dalam politik pendidikan negara Islam untuk menjaga akal (Lihat: QS al-Maidah: 90-91; QS az-Zumar: 09; QS al-Mujadilah: 11).


Selain fasilitas gratis, Islam juga akan mendorong umatnya untuk senantiasa menuntut ilmu sebab menuntut ilmu wajib hukumnya bagi muslim laki-laki maupun perempuan. Disarikan dari hadits tentang menuntut ilmu yang diriwayatkan Ibnu Majah, dan dishahihkan oleh2 Syaikh Albani dalam Shahih wa Dha'if Sunan Ibnu Majah no. 224.


طَلَبُ اْلعِلْمْ فَرِثْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ


 _"Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap individu muslim."_


- Guru/pendidik yang mumpuni dan profesional

Dalam proses pendidikan, guru memiliki peran yang sangat penting, tidak hanya bertindak sebagai penyampai ilmu ( _transfer of knowledge_ ), tetapi juga sebagai teladan yang baik bagi peserta didik ( _uswah_ ).

Maka selain menguasai _tsaqofah_ Islam, setiap guru juga harus memiliki aqidah yang kuat dan akhlaq yang lurus serta mengutamakan adab.


- Kurikulum berbasis aqidah Islam

Selain kompetensi dan ilmu pengetahuan, pendidikan Islam mentargetkan _output_ nya memiliki kepribadian Islam yakni pola pikir dan pola jiwa Islam. Kepribadian islam inilah yang terpenting dan harus dimiliki pelajar di semua jenjang pendidikan.

Maka, mata pelajaran dan metodologi penyampaiannya harus dipastikan sesuai dengan asas aqidah Islam.

- _Ujrah_ (upah) yang layak bagi para guru

Dalam negara Islam, guru akan digaji melebihi kebutuhan dasar. 

Rasulullah saw. bersabda:

_“Barang siapa yang diserahi tugas pekerjaan dalam keadaan tidak memiliki rumah, maka hendaklah ia mendapatkan rumah. Jika ia tidak memiliki istri, maka hendaklah ia menikah. Jika ia tidak memiliki pembantu, maka hendaklah ia mendapatkannya. Bila ia tidak memiliki hewan tunggangan, hendaklah ia memilikinya. Dan barang siapa yang mendapatkan selain itu, maka ia telah melakukan kecurangan”_ (HR. Ahmad).

Ini menunjukkan betapa mulianya tugas seorang guru, sebab ia merupakan estafet peradaban.

Demikianlah negara Islam berperan dan bertanggung jawab penuh dalam pelayanan pendidikan. Meski dimungkinkan adanya pengelolaan sekolah oleh swasta, namun hal ini tidak boleh menggeser peran negara serta tetap harus dijalankan sesuai koridor yang telah ditetapkan negara.

Maka, jelas hanya dengan menerapkan hukun Islam, semua kebutuhan warga akan terpenuhi, pendidikan gratis dan berkualitas akan dapat dinikmati. 


 _Wallahu a'lam_ .




Mitra rakyat.com(Pessel)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Sumatera Barat menetapkan pasangan calon (Paslon) Rusma Yul Anwar – Rudi Hariansyah (RA-Rudi) pemenang suara terbanyak di Pilkada Pessel 2020.

Kemenangan RA-Rudi ditetapkan melalui rapat pleno KPU tingkat kabupaten, Rabu 16 Desember 2020 kemarin. Dari perolehan suara, RA-Rudi unggul dengan perolehan 128.922 atau 57,24 persen dari total pemilih pada Pilkada tahun ini.

Sementara Paslon Hendrajoni-Hamdanus (HJ-HMD) hanya memperoleh 86.074 suara atau 38,22 persen, dan Paslon Dedi Rahmanto Putra- Arfianof Rajab (DoA) meraih 10.220 atau 4,54 persen.

Ketua KPU Pessel , Epaldi Bahar mengungkapkan, Pilkada 2020 merupakan sejarah baru dalam sejarah di Pilkada Pessel . Meski di tengah dilanda pandemi, tingkat partisipasi pemilih tetap meningkat.

“Dibanding Pilkada 2015, tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada 2020 ini meningkat sekitar 5 persen (atau) menjadi 68,28 persen,” ucapnya kepada media, Kamis 17 Desember 2020.

Epaldi Bahar menyampaikan terima kasih pada seluruh pihaknya yang ikut dalam menyukseskan Pilkada 2020, dan berterima kasih atas partisipasi dalam mewujudkan terselenggaranya Pilkada yang tertib, lancar dan aman.

“Semoga Allah SWT selalu melindungi dan memberkahi kita semua,” tutupnya.

Thaibur ST.Msc ,Kepala Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional I(Kasatker PJN I) Sumbar

Mitra Rakyat.com(Padang)
Kepala Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Satu Sumatera Barat(Kasatker PJN I Sumbar) Thaibur ST.Msc dapat kritikan pedas dikalangan publik.

Hal ini menyangkut tanggapan yang diberikan Thaibur dari konfirmasi media terhadap dugaan skandal yang terjadi di Proyek Jembatan Titi cs yang sejatinya diawasi oleh Satker PJN I Sumbar dì tahun ini.

Thaibur hanya mengucapkan terima kasih atas tulisannya yang di ikuti dengan stiker jempol kepada wartawan media ini. Diduga hal itu menunjukan sikap ketidaksenangan Thaibur terhadap pemberitaan media ini sebelumnya. 




Ada apa dengan proyek tersebut, sehingga Thaibur tidak bisa memberi tanggapan yang positif dan bisa menyejukan hati publik, kata Yose Rizal SH, salah satu penggiat hukum di Sumbar, Kamis(17/12/2020) saat sedang kantornya.

Yose menilai hal itu dilakukan Thaibur diduga agar informasi skandal dalam proyek  tersebut tidak terhendus dan bias di khlayak ramai. Dan disinyalir sebagai bentuk pasang badan Kasatker dalam memberikan perlindungan untuk kontraktor yang diduga nakal itu sesuai komitmen mereka.

"Mestinya sebagai pejabat publik Thaibur lebih koperatif lagi dengan memberikan jawaban seperti apa yang diharapakan publik. Dengan begitu publik tidak merasa hak mereka dikebiri dalam memperoleh trasparansi informasi terhadap pengelolaan uang negara", ujar Yose.

Undang-undang Nomor 14 tahun 2008  tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan sebagaimana dalam Pasal 28F UUD Tahun 1945 yang menyebutkan, "bahwa setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya" terang Yose.

Dengan demikian dapat disimpulkan kalau proyek negara yang dikelola keuanganya oleh Kementrian PUPR melalui Satker PJN I Sumbar diduga kuat ada "kongkalingkong" dengan kontraktor dalam mencari keuntungan, tukasnya.

Harapan masayarakat kepada KPK, Polri, Kejakasaan untuk dapat melaksanakan tupoksinya masing-masing dalam menguak dugaan KKN yang terjadi diproyek tersebut sesuai yang diamanatkan NKRI. 

Dan semoga hal ini menjadi catatan oleh Bapak Mentri PUPR Ir. Mochamad Basoeki Hadimoeljono, M.Sc., Ph. dalam menegur dan menindak tegas oknum anggotanya itu, tutupnya.

Hingga berita diterbitkan media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.*roel/tim*


Mitra Rakyat.com(Padang)
"Kami bekerja sudah sesuai spek dan aturan yang berlaku. Pekerjaan diperpanjang karena pemotongan anggaran di tahun 2020 di Kemntrian  PUPR untuk penanganan covid", kata Reni Marlisa ST.MT singkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen(PPK 1.1) menjawab konfirmasi media mitrarakyat.com, pada Rabu(16/11/2020) via telpon.

Menanggapi komentar yang diberikan Reni Marisa ST.MT(PPK 1.1), Indra Jaya ST kembali bersuara. Sebagai lulusan sarjana teknik di salah satu Universitas termuka di Kota Padang, Indra Jaya semakin kuat menduga kalau perjalanan proyek jembatan titi cs kental beraroma Korupsi,Kolusi,Nepotisme(KKN).

Pasalnya, PPK masih sanggup mengatakan kalau pekerjaan jembatan tersebut dikerjakan sudah sesuai spek dan aturan. Sementara data dengan dokumentasi menyebutkan kalau pekerjaan itu jelas melanggar aturan, kata Indra.


Berita terkait: Diduga Perjalanan Proyek Jembatan Titi Cs Diselimuti Masalah, Akibatkan Negara Mengalami Kerugian



"Terlihat para pekerja melaksanakan kegiatan tanpa menggunakan masker, helm, rompi, sarung tangan. Hal itu jelas telah kangkangi amanat Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (“UU 1/1970”), apakah tidak melanggar aturan, ujarnya.

Bukan itu saja, kontraktor seakan direstui PPK dalam melakukan pelangaran Protokol Covid 19. Sebab, kontraktor diduga kuat tidak ikuti intruksi Mentri PUPR  Ir. Mochamad Basoeki Hadimoeljono, M.Sc., Ph. Nomor 02/IN/M/2020 tanggal 27 Maret 2020. "Setiap pekerjaan atau proyek kontruksi yang menggunakan uang negara wajib menyelenggarakan Protokol Covid 19, sebagai pencegahan penyebaran Corona Virus Disease(Covid 19), jelas Indra.

Dan rekanan (PT. Amar Permatar Indah) juga telah labrak Maklumat Kapolri tentang pencegahan covid 19, dan Pergub Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru(AKB)", ujarnya lagi.

Meskipun demikian PPK (Reni Marlisa) diduga tidak menegur tegas kontraktor tersebut, tuturnya.


Selanjutnya Indra memuebutkan,terlihat pada pekerjaan pembesian yang diduga sangat tidak sesuai dengan aturan 40×Diameter(40 D). Pada sambungan besi ulir 16mm dilakukan tidak bersalaman dengan jarak sambung seharusnya 40× 16mm, hasilnya 640mm (0,64m). Ditambah sambungan besi tersebut banyak tidak menggunakan hak atau pengait.

Tapi tidak demikian adanya dilapangan. Besi ulir disambung dengan menggunakan besi polos 10mm sebagai perantaranya (penyambung). Apakah itu juga disebut PPK sudah sesuai spek, katanya lagi.

Pekerjaañ Jembatan Linggarjati yang berada di Tabing Kota Padang sebelumnya pernah di Addendum dari perencanaan awal. Adendum dilakukan pada bagian pondasi jembatan, Pondasi bored pile yang semula tertuang dalam perencanaan di Adendum menjadi Pondasi Tiang Pancang.

Alasan itu dilakukan untuk menghemat waktu pelaksanaan. Mengingat banyak masyarakat yang mengeluhkan karena ruas jalan tersebut rawan kemacetan, seperti yang diungkapkan Reni Marlisa (PPK 1.1 Satuan Kerja PJN 1 Wilayah Sumbar),  pada (31/08/2020) lalu.

Ironisnya kegiatan pembangunan infrastruktur Jembatan tersebut justru diadendum lagi. Kali ini Adendum dilakukan untuk perpanjang waktu selama 180 hari lagi. Alasan yang diberikan PPK karena pemotongan anggaran oleh pemerintah terkait dalam penanggulangan pandemi Covid-19.

Hal itu membuat kecurigaan masyarakat makin kuat kalau proyek tersebut ada indikasi KKN. Dengan situasi pandemi mereka manfaatkan sebagai alasannya, tandas Indra.

Jawaban yang diberikan Reni Marlisa selaku PPK 1.1 terkait kofirmasi media terkesan membela kontraktor, akan membuat dugaan masyarakat kalau proyek Jembatan Titi Cs hanya sebagai objek yang dimanfaatkan oleh sekelompok pihak untuk mencari keuntungan yang tidak halal semakin kental, tukasnya.

Atas nama masyarakat Indra Jaya berharap kepada Polri, Kejaksaan untuk mengawasi dan menidak tegas pihak-pihak nakal yang telah mencoba-coba bermain dengan uang negara pada proyek jembatan Titi Cs itu, pungkasnya.

Hingga berita ini terbit media masih upaya kofirmasi pihak terkait lainnya.

*roel/tim*


Mitra Rakyat.com(Padang)

Masyarakat menduga perjalanan proyek Jembatan Titi cs diselimuti masalah. Penyebabnya diduga kuat karena ada permainan dan konspirasi dalam pelakasanaan proyek yang digawangi Balai Pelaksanan Jalan Nasional Sumatera Barat (BPJN Sumbar) Satker PJN I sebagai perpanjang tangan Kementerian PUPR RI. Yang juga berpotensi rugikan negara karena terindikasi KKN.

Hal itu dikatakan, Indra Jaya ST, warga sekaligus pengamat pembangunan di Kota Padang, Senin(14/12/2020) dirumahnya.Indra Jaya mengungkapkan itu karena ada beberapa catatan sebagai penyebab dugaan tersebut.

Disinyalir lemahnya pengawasan terhadap proyek senilai  Rp.31.564.771.000,- bernomor kontrak  No.85/PPK/SK-PJN I-Sb.01.23.1.1/II/2020, tanggal 28 Februari 2020 ( 240 Hari Kalender ) yang dikerjakan PT. Amar Permata Indonesia menjadi penyebab timbulnya prasangka tersebut, ujarnya.

Ditambah tidak ada ketegasan dari pihak konsultan supervsi dan pihak Satker PJN I untuk menegur pihak kontraktor yang tidak menerapkan protokol Covid 19 dilokasi pekerjaan. Terlihat para pekerja banyak tidak menggunakan masker, ada yang tidak menggunakan rompi, sarung tangan,helm saat melaksanakan kegiatan dilokasi proyek. 

Dengan begitu kontraktor diduga secara sengaja kangkangi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (“UU 1/1970”). Yang diatur oleh UU ini ialah keselamatan kerjadalam segala tempat kerja.

"Bukan itu saja, kontraktor juga telah labrak Maklumat Kapolri tentang pencegahan covid 19, dan Pergub Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru(AKB)", ujarnya lagi.

Sementara, Mentri PUPR  Ir. Mochamad Basoeki Hadimoeljono, M.Sc., Ph. melalui intruksinya Nomor 02/IN/M/2020 tanggal 27 Maret 2020. "Setiap pekerjaan atau proyek kontruksi yang menggunakan uang negara wajib menyelenggarakan Protokol Covid 19, sebagai pencegahan penyebaran Corona Virus Disease(Covid 19), jelas Indra.

Kemudian untuk pekerjaan pembesiannya. Kontraktor pelaksana diduga tidak mengacu terhadap aturan 40D. Terlihat pekerjaan pembesian untuk dinding atau pagar jembatan ada sambungan antara besi ulir diameter 16mm menggunakan besi polos diameter 10mm sepanjang disinyalir hanya 10cm, sebut Indra.

Besi tersebut disambung tidak menyatu atau bersalaman, melainkan menggunakan perantara besi yang lebih kecil dengan panjang tidak sampai 0,64m yang ada dalam rumus 40 D. Kemudian diduga setiap sambungan banyak tidak menggunakan hak atau kait.

Hal itu dilakukan kontraktor menurutnya agar dapat mengurangi volume untuk material besi dan tidak ada besi yang terbuang sia-sia.

"Untuk sebahagian orang atau bisa disebut orang awam. Hal ini bukanlah suatu yang sangat penting. Padahal, bagi pekerja bangunan manapun menentukan ukuran standar panjang sambungan besi 40D begitu penting", ungkapnya.

Bahkan, Indra melanjutkan,"bisa dibilang sangat penting. Struktur besi beton bertulang memerlukan kombinasi yang baik antara beton dan besi tulangan. Hal ini bertujuan agar fungsi berjalan dengan baik".

Seperti yang sudah ketahui, beton bertugas menahan gaya tekan, sedangkan besi bertugas menahan gaya tarik. Terkadang, kekuatan tarik pada besi, khususnya area sambungan, rawan mengalami pelemahan. Apabila sambungan yang ada terlalu terlalu pendek. Biasanya, standar panjang sambungan besi menurut standar nasional indonesia yaitu 40D (40x diamater).

Saterusnya, besi diameter 10mm yang dipakai sepertinya besi bekas. Karena besi-besi tersebut terlihat seperti bekas dilurus-luruskan. Terakhir pekerjaan diduga terlalu jauh mengalami keterlambatan dari waktu yang seharusnya. Mengakibatkan jalan menjadi macet terlalu lama, dan pengguna jalanpun mengeluhkan hal itu, pungkasnya.

Dilain pihak Eko selaku pelaksana lapangan dari PT.Amar Permata Indonesia saat dikonfirmasi mengatakan, untuk pembesian kita sudah mengacu terhadap aturan 40 D. Dan pekerjaan ini di addendum waktu hingga bulan April tahun 2020, terangnya.

Menyangkut besi yang diduga menggunakan besi bekas itu, Eko mengatakan, "itu besi baru bukan bekas. Mungkin kelihatan bekas karena terlalu lama ditumpuk dalam gudang yang berada dikawasan Landasan Udara(Lanud) Tabing yang kita sewa".

Dan saat ditanya kenapa pekerja tidak menggunakan masker, Eko hanya membalas dengan tersenyum. Hingga berita terbit media masih upaya konfir pihak terkait lainnya.*roel/tim*




Mitra rakyat.com(Pessel)

Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 3 Nagari Berung-Berung Belantai, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Sumatera Barat berlangsung lancar, Minggu 13 Desember 2020.


Pantauan Mitra Rakyat Com, dari hasil C1 Plano tergambar Paslon Rusma Yul Anwar- Rudi Hariansyah (RA-Rudi) memperoleh 101 suara, Hendrajoni-Hamdanus (HJ-HMD) 11 suara dan Dedi Rahmanto Putra- Afrianof Rajab (DoA) hanya 1 suara.


Perbandingan dari hasil sebelumnya, Paslon HJ-HMD suaranya semakin jeblok yang sebelumnya 59 suara, kini hanya 11 suara. Begitu juga dengan RA-Rudi, yang sebelumnya 124 suara dan DoA 4 suara.


Sedangkan untuk Gubernur, Paslon Nasrul Abit terpantau unggul dengan perolehan 93 suara, Mulyadi-Ali Mukhni 3 suara, Fakhrizal-Genius Umar 1 suara dan Mahyeldi- Audy Joynaldi 15 suara. 


Diketahui, PSU TPS 03 dilaksanakan pukul 07.00 WIB dan berakhir pukul 01.00 WIB dan pemilih yang datang mencapai 115 orang dari 346 daftar pemilih tetap (DPT) dengan suara tidak sah Pilgub 3 dan Pilbup 2 suara berdasarkan catatan KPU setempat .(Tim)


Opini

Oleh : Ummu Munib

Ibu Rumah Tangga


Mitra Rakyat.com

Mengunjungi sebuah destinasi pariwisata merupakan hal yang menyenangkan, terlebih bisa mengunjungi salah satu wisata keajaiban dunia. Salah satu dari tujuh keajaiban dunia adalah hewan langka Komodo, yang habitatnya ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). 

Belum lama ini,  wisata Pulau Komodo viral di media sosial usai foto seekor komodo menghadang laju truk di Pulau Rinca yang masuk dalam Taman Nasional Komodo. Tersiar kabar bahwa truk tersebut merupakan bagian dari pembangunan proyek Jurassic Park. Sontak netizen heboh menolak proyek tersebut,  maka tak heran tagar #savekomodo menjadi trending topik di Twitter.

Saat ini sektor pariwisata merupakan sektor primadona yang sedang digenjot oleh Pemerintah. Termasuk proyek pembangunan Jurasic Park di Pulau Rinca adalah bagian dari pembangunan infrastruktur Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Labuan Bajo di NTT. Pemerintah berencana menjadikan Taman Nasional Komodo sebagai pariwisata kelas dunia dan menarik investasi. 

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menegaskan tetap akan mempromosikan proyek wisata Taman Nasional Komodo (TNK). Dengan dalih bahwa komodo merupakan hewan endemik, maka memiliki nilai jual tinggi. “Karena saya pikir komodo ini cuma satu satunya di dunia, jadi kita harus jual," ungkapnya dalam Rakornas Percepatan Pengembangan 2 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP), Jumat (27/11). 

Ia mengakui proyek ini memang komersil, namun tujuannya adalah untuk menjaga keberlangsungan hewan langka tersebut.(CNN Indonesia) 27/11/2020.

Sungguh manis didengar bukan? pembangunan Jurasic Park  dengan dana sebesar Rp69,96 miliar ini bakal menyulap TNK menjadi destinasi wisata premium, dengan pendekatan konsep geopark. Mengedepankan perlindungan dan penggunaan warisan geologi dengan cara yang berkelanjutan. 

Pertanyaannya benarkah demikian?, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Nur Hidayati menilai, “Pembangunan di Pulau Rinca ini jelas menunjukkan pembangunan yang tidak berbasis keilmuan dan bertentangan dengan kearifan lokal masyarakat setempat," kata Nur kepada Kompas.com, Senin (26/10/2020). 

Semestinya Taman Nasional yang didirikan pada 1980 ini dan telah dinyatakan sebagai Situs Warisan Dunia dan Man and Biosphere Reserve oleh UNESCO pada 1986 dijaga dan dilestarikan. Bukan untuk dikomersilkan. Adakah urgensi melakukan pembangunan Jurassic Park bagi komodo dan masyarakat  disekitarnya?  bisa jadi komodo malah terusik bahkan punah akibat proyek tersebut. 

Itulah sejatinya watak sistem kapitalisme liberalisme yang saat mencengkram kehidupan negeri ini. Sistem dengan basis asas manfaat dan keuntungan semata penuh dengan kerakusan terhadap duniawi. Sistem ini telah meggiring agar sektor pariwasata menjadi andalan utama, karena bisa mengundang investasi, menarik pajak dan menjadi sumber devisa negara. 

Semestinya tidak demikian karena  sumber daya alam negeri ini sangat melimpah. Namun sayang akibat penerapan sistem kapitalisme liberalisme ini, maka sumber daya alam tersebut belum mampu menjadi sumber utama devisa negara. Berbeda dengan Islam, Islam diturunkan ke bumi tidak hanya mengurusi urusan ibadah saja. 

Islam sungguh paripurna mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk urusan pembangunan inftrastruktur. Islam melarang  pembangunan infrastruktur yang mengabaikan hak manusia, alam, dan lingkungan, melainkan  akan memprioritaskan infrastruktur yang lebih penting dibangun. Seperti kesehatan, pendidikan, jalan, energi, dan fasilitas umum lainnya.  

Selain itu, dalam sistem Islam sangat memperhatikan  keseimbangan alam yang dikenal dengan istilah hima. Hima merupakan zona yang tak boleh disentuh atau digunakan untuk apa pun bagi kepentingan manusia. Tempat tersebut digunakan sebagai konservasi alam, baik untuk kehidupan binatang liar maupun tumbuh-tumbuhan. 

Keistimewaan lain yang dimiliki Islam adalah sistem ekonomi yang unik. Islam tidak akan menjadikan pariwisata sebagai sumber perekonomian negara. Islam telah  mempunyai sumber pemasukan negara  yaitu  pertanian, perdagangan, industri, dan jasa. Adapun sumber lain berupa harta fai’, kharaj, jizyah, ghanimah, zakat, dan dharibah. 

Alhasil sungguh sempurnanya Islam, hewan besar langka seperti Komodo akan tetap terjaga, tak akan terusik karena proyek Jurasik. Maka tidak ada keraguan sedikitpun untuk menerapkan Islam secara kaffah dimuka bumi ini. 

Allah Swt berfirman:

“Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu”. (TQS. Al-Baqoroh:208)

Wallahu a’lam bi ash shawwab.




Mitra rakyat.com (Pessel)

Kapolres Pesisir Selatan, Sumatera Barat (Sumbar) AKBP. Sri Widodo mengatakan, Pilkada 2020 untuk wilayah hukumnya, terpantau berjalan aman dan terkendali

Sejauh ini belum ada laporan ke kita, mulai dari awal dan pasca pencoblosan sampai penghitungan surat suara di setiap kecamatan yang kini sedang berjalan.

Menurutnya, sejauh ini keikut sertaan masyarakat dan pemilih sampai ke tim pemenangan Paslon, sangat serius dalam menjaga Pilkada aman damai dan "Badunsanak" di daerah tersebut. Begitu juga, dengan tingkat partisipasinya terpantau cukup tinggi. 

"Ya, kesadaran masyarakat kita dan pemilih untuk menyukseskan Pilkada tahun ini cukup tinggi. Jadi, tidak ada kejadian berarti sampai hari ini, "kata Sri Widodo

Kendati demikian, disampaikan Kapolres, ia tetap berharap kondisi aman damai seperti sejauh ini, tetap berjalan sampai Pilkada 2020 ini selesai. 

"Kita sama-sama berharap tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Dan Insyaallah kondisi ini bertahan sampai selesai, "ujarnya

Kemudian tambahnya, untuk pengamanan Pilkada 2020 Pessel, pihaknya dari kepolisian menyiapkan sebanyak 500 orang personil yang tersebar di 15 Kecamatan yang ada. 

"Ada 500 personil yang kita siapkan, selama berlangsungnya proses Pilkada, mulai dari pengantaran surat suara, samapai pasca pencoblosan dan penghitungan, dan mereka tersebar di 15 Kecamatan, "ujarnya lagi. 

Selain itu, pengamanan dan pengawasan juga dibantu oleh pihak TNI, masyarakat dan penyelenggara-penyelenggara yang ada disetiap TPS . 

Seperti diketahui, saat ini proses masih berlangsung proses rekapitulasi di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. 

Untuk sementara, berdasarkan hasil Real Count KPU untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pessel, perolehan suara sementara diungguli oleh Paslon Rusma Yul Anwar-Rudi Hariansyah, dengan perolehan suara sebanyak 59, 1 persen. 

Setelah itu, disusul oleh Paslon no urut 01 dengan perolehan suara sebanyak 34,4 persen dan setelah itu 03 memperoleh suara 6,4 persen. (Robi)





Mitra Rakyat.com(Sijunjung)

Ditengah asyik bermain judi Koa Ceki, Oknum Kepala Bagian Umum Sekdakab Sijunjung digrebek Satuan Reskrim Polres Sijunjung. Kantor yang semestinya dijadikan sebagai tempat bekerja dan melayani masyarakat itu, ternyata malah disalahgunakan oknum pejabat untuk bermain kartu. 

Data yang berhasil dihimpun, penangkapan Oknum Kabag Umum bersama tiga orang staf bagian umum itu terjadi pada Senin (7/12/2020) siang, sekira pukul 14.20 WIB, di gedung kantor bagian umum, atau tepatnya di sisi belakang kantor bupati Sijunjung.


Saat tiba-tiba didatangi beberapa orang anggota Reskrim berpakaian kemeja putih, oknum Kabag Umum dan tiga orang staf lainnya yang tengah memegang kartu ceki hanya terdiam, meski sempat melakukan pembelaan. Namun bukti uang yang ditemukan petugas, keempat orang tersebut tidak bisa mengelak.

Saat tim media ini melakukan pemantauan di Polres Sijunjung, pukul 15.30 WIB, atau satu jam setelah penangkapan, terlihat Kabag Umum inisial AW, beserta tiga orang staf, Inisial TW (ASN),  ML (ASN) serta JY (THL) tengah diperiksa di ruang penyidik.

Hingga pukul 18.00 WIB, pemeriksaan masih belum berakhir. 

Namun dari sumber terpercaya menyebutkan, bahwa oknum Kabag Umum dan tiga staf lainnya saat ini sudah ditahan di sel Polres.

Penangkapan oknum pejabat bermain judi di areal kantor bupati itu sempat membuat heboh pemerintah kabupaten Sijunjung. Bahkan telah viral di media sosial terkait penangkapan salah satu pejabat daerah itu.

Pasalnya, ulah oknum pejabat yang main judi di kawasan kantor Bupati, dan disaat jam kerja itu mendapat banyak kecaman masyarakat.

"Kasus judi oknum pejabat ini, bisa jadi pintu masuk untuk membongkar kebobrokan AW sebagai Kabag Umum. Termasuk kebiasaannya menggunakan kenderaan pelat merah untuk berburu babi setiap minggunya, hingga dugaan banyaknya SPPD fiktif. Semoga pihak kepolisian membongkar semuanya,"ungkap salah seorang tokoh masyarakat yang menolak namanya ditulis.

Ia menyebut, di bawah gedung kantor bagian umum itu, memang sering digunakan tempat bermain kartu oleh beberapa oknum pegawai. "Terkait apakah mereka sering bertaruh uang saya tidak tahu, tapi melihat mereka (oknum) bermain kartu sudah beberapa kali,"pungkasnya.

Sementara itu, Kapolres Sijunjung, AKBP Andry Kurniawan melalui Kasat Reskrim, AKP Abdul Kadir Jaelani mengatakan, pihaknya mendapat informasi dari masyarakat bahwa seringnya kegiatan permainan judi di basement kantor bagian umum.

"Dengan informasi tersebut, kita perintahkan team opsnal beserta anggota untuk melakukan lidik. Ternyata benar, ada beberapa orang yang sedang bermain judi kartu ceki di basement kantor Bagian Umum itu, kemudian kita melakukan penangkapan,"sebut AKP Abdul Kadir didampingi Ipda Riyan Anggi Damara, Bripka Doni, Brip Riddal, Brip Sectio Andres serta Briptu Febi.

Dikatakan Kasat Reskrim, selain mengamankan tersangka, petugas juga mengamankan barang bukti berupa satu set atau tiga lakon kartu ceki, empat lembar uang pecahan Rp. 50.000 dengan total Rp. 200.000. 

(minangkini/Datuak/tim)


Mitra Rakyat.com (Padang)

Usai diperiksa Bawaslu Minggu (6/12) kemarin, Calon Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah mengatakan bahwa dia tidak tau persoalan sewa menyewa posko. Wali Kota Padang ini menyebut persoalan posko itu diurus tim pemenangan.

“Bagaimana sebenarnya posko itu, saya tidak tahu. Sebab memang yang mengurus tim. Karena semenjak ditetapkan sebagai calon, saya sudah putar-putar di Sumbar. Urusan teknis, urusan kantor, tim yang mengurus,” kata Mahyeldi.

Berita terkait: Dugaan Gratifikasi, Kasat Pol PP Padang Dilaporkan ke Kejari Padang 

Sehubungan dengan pernyataan Mahyeldi Ansharullah tersebut, Defrianto Tanius, warga Kota Padang, sebagai pelapor mengatakan bahwa unsur yang sangat penting itu, tentunya adalah aliran dana yang berkaitan dengan sewa menyewa gedung yang digunakan sebagai Posko Pemenangan.

“Artinya setelah dibayar oleh Alfiadi (sesuai bukti transfer), terjadi peristiwa hukum menerima, mendaftarkan ke KPU dan memanfaatkannya. Selain itu menurut nya, bukankah Pendaftaran Posko Pemenangan ke KPU sebagaimana laporan dana kampanye ditandatangani oleh Pasangan Calon,” katanya

Dia mengatakan, terkait dengan dugaan tersebut, sesuai kewenangan yang melekat menurutnya, Bawaslu dapat meminta keterangan kepada KPU Sumbar dan Akuntan Independen terkait pelaporan dana kampanye pasangan Mahyeldi Ansharullah-Audy Joinaldy. 

“Jika terbukti pelaporan dana kampanye tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Baik Alfiadi (sebagai pembayar sewa gedung) maupun Mahyeldi Ansharullah-Audy Joinaldy sebagai penerima dan pemanfaat gedung sebagai Posko Pemenangan, dapat disangkakan melakukan pelanggaran pilkada pemilu,” katanya. 

Demikian, katanya,  namun segala sesuatunya tentu saja tergantung kinerja Bawaslu Sumbar yang terus diawasi oleh Bawaslu Pusat serta DKPP. “Kami yakin Bawaslu berpegang lurus pada aturan,” katanya. (*)


Mitra Rakyat.com(Sumbar)

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR tahun ini menginjak usia ke-75 tahun. Di usianya tersebut, Kementerian PUPR tetap membuktikan bahwa sumbangsih pembangunan infrastruktur kepada bangsa dan negara Indonesia tak bisa dihentikan, kendati di tengah krisis pandemi Covid-19.

Ketika pandemi merebak, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono melakukan Realokasi program dan anggaran Tahun Anggaran (TA) 2020 dan refocussing kegiatan menjadi kebijakan untuk mendukung percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Mewakili Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional Sumatera Barat(BPJN Sumbar) dan Kasatker PJN II, PPK 2.3 M.Suaidi ST.MT mengatakan, bicara masalah Hari Bakti PU, sebenarnya dihajatkan sebagai sarana evaluasi diri dalam menjalankan tugas-tugas di tengah masyarakat. 

“Walaupun sudah banyak kita lakukan, tetapi masih banyak juga kekurangan-kekurangan yang perlu kita sempurnakan. Karena pembangunan ini tidak akan pernah berhenti, selama manusia ini masih ada didunia ini,” kata Suaidi.

Suadi juga menyebutkan berapa hal terkait pembangunan infrastruktur untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya sektor unggulan di Sumbar. Di mana pemerintah membuat agenda pembangunan untuk memperkuat infrastruktur, guna mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.

Pembangunan infrastuktur semakin dirasakan di tengah persaingan ekonomi antar kawasan. Karena dengan membangun infrastruktur dapat berperan sebagai stimulus bergeraknya beragam aktivitas. Demikian melalui percepatan pembangunan infrastruktur secara merata di seluruh wilayah Sumbar, dan tata kelola yang baik, tentu harapan terhadap terciptanya konektivitas antar wilayah dan antar kawasan, serta memupus kesenjangan antar wilayah, tukasnya.

“Untuk mendukung aksesibilitas ke kawasan pariwisata, konektivitas antar wilayah dan antar kawasan terus dibenahi. Ini dapat terlihat dengan kondisi jalan arteri primer dan kolektor di kawasan pariwisata Kabupaten Pessel yang sebagian besar dalam kondisi mantap. Diantaranya kawasan wisata mandeh yang terus dilakukan penanganan untuk meningkatkan kemantapan jalannya,” tutup Suadi.*roel*




Mitra Rakyat.com(Padang)

Sahabat Suci Hati merupakan sebuah lembaga yang bernaung dibawah Yayasan Al Ikhwan. Lembaga ini bergerak aktif dibidang penanggulangan narkoba dan dampaknya sejak tahun 2008.

Berdirinya lembaga ini inisiatif dari pemuda bernama Syaiful dengan membawa rekan-rekan lainnya. Syaiful menyebutkan, berdirinya lembaga ini tidak terlepas dari kondisi negara kita saat ini yang disebut "Darurat narkoba.

"Peringatan bagi setiap warga indonesia bahwa narkoba menjadi ancaman serius bagi bangsa kita sekarang ini", ucap Syaiful.

Penyalah gunaan narkoba dan peredarannya yang cepat dilingkungan masyarakat kita menjadi momok menakutkan bagi bangsa ini apalagi bagi orang tua kita, tuturnya.

Dengan situasi “Darurat Narkoba” terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika pada saat ini, BNN bersama Polri, TNI, Bea Cukai, Imigrasi, Pemerintah Daerah dan instansi terkait lainnya serta seluruh komponen masyarakat harus mampu bersinergi dan bersama-sama mengambil langkah strategis dalam menghambat peredarannya, ucap Syaiful.

Syaiful melanjutkan, upaya tersebut dapat dilaksanakan secara komprehensif dan berkesinambungan yang diimplementasikan secara seimbang antara supply reduction (pengurangan pasokan) melalui Upaya Pemberantasan, dengan demand reduction (pengurangan permintaan) melalui upaya pencegahan. 

Dengan demikian, atas nama masyarakat berdirilah Yayasan Al Ikhwan Suci Hati dengan Panti Rehabilitasi Sosial Narkoba (PRSN) yang telah diakui legalitasnya oleh negara pada tanggal 2 Januari 2016.

Selanjutnya, PRSN menjadi Institusi Penerima Wajib Lapor(IPWL) yang ditunjuk langsung oleh Kementrian Sosial pada tahun 2014 dengan SK Kemesos No 138./HUK/2014, jelas Syaiful.

"Alhamdulillah, sudah banyak mantan pencandu yang direhabilitasi di PRSN dan sembuh secara rohani dan jasmaani. Dan ada juga pengobatan rehab secara rawat jalan", ungkapnya

Semoga Yayasan Al Ikhwan Suci Hati dapat menjadi tempat melapor, pengobatan, reahabilitasi bagi masyarakat dan membantu pemeritah dalam mengantisipasi pengedaran narkoba untuk seterusnya, tukasnya. 

Bagi warga atau masyarakat yang ingin keluarganya direhab akibat kecanduan narkoba, jangan sungkan dan ragu silahkan datang ke tempat kami. Kami akan membantu dalam penyembuhan rohani dan jasamani mereka dengan sepenuh hati kami, pungkas Syaiful.


Contact Information

1.Syaiful, Hp 082388206689,

Email : syaiful@sucihati.or.id


2.Lisa Febriani, Hp 081266308682

Email : Febrianilisa@gmail.com


Penulis: roel

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.