January 2022

1 #Kajati #Kajari #Sumbar #Pasbar 4 #Pasbar 1 #Pasbar #IMI 1 #sunatanmasal #pasbar #kolaboraksi 1 17 Agustus 1 AAYT 1 Administrasi 5 Agam 1 Agama 1 Aia Gadang 1 Air mata 1 Ajudan 1 Akses 4 Aksi 1 Amankan 1 Ambulance 1 Anam Koto 1 Anggaran 6 APD 1 Arogan 2 Artikel 1 Aset 1 Asimilasi 1 ASN 1 Atlet 1 ATR 2 Aturan 1 Babinkamtibmas 1 Baharuddin 1 Balon 1 Bandung 1 Bansos 1 Bantah 7 Bantuan 1 Batu Sangkar 1 Bawaslu 1 Baznas 1 Baznas Pasbar 1 Bebas 1 Bedah Rumah 1 Belajar 1 Belanja 4 Bencana 2 Berbagi 1 Berjoget 1 Bhakti 1 Bhayangkara 1 Bhayangkari 2 Bina Marga 1 BK 1 BKPSDM 1 BLPP 1 BLT Dana Desa 3 BNN 4 BNNK 1 Bocah 1 Bogor 1 Box Redaksi 1 Boyolali 9 BPBD 1 BPK RI 1 BPN 1 BTN 1 BTT 8 Bukittinggi 1 Bully 17 Bupati 3 Bupati Pasbar 1 Cacat Hukum 1 Calon 1 Camat 1 Cerpen 6 Corona 1 Covid 29 Covid 19 16 Covid-19 1 CPNS 1 cross 1 dampak 1 Dana 1 Dandim 1 Data 1 Demo 1 Dermawan 3 Dharmasraya 1 Dilaporkan 1 dinas 2 Dinkes 1 Dinsos 2 Direktur 3 Disinfektan 4 DPC 2 DPD 1 DPD Golkar 1 DPD PAN 1 DPP 12 DPRD 3 DPRD Padang 1 DPRD Pasbar 1 Dukungan 1 Duta Genre 1 Emma Yohana 2 Erick Hariyona 1 Ershi 1 Evakuasi 1 Facebook 1 Forkopimda 1 Formalin 1 Fuso 1 Gabungan 1 Gempars 1 Geoaprk 3 Gerindra 1 Gor 1 Gudang 3 gugus tugas 3 Hakim 2 HANI 1 Hari raya 1 Haru. 1 Hilang 1 Himbau 2 Hoax 1 Hujat 2 Hukum 1 Humas 1 HUT 1 Hutan Kota 1 idul adha 1 Ikan Tongkol 1 Iklan video 1 Ikw 2 Ilegal mining 1 Incasi 1 Inspektorat 1 Intel 3 Isolasi 1 Isu 1 Jabatan 31 Jakarta 3 Jalan 1 Jambi 3 Jateng 6 Jubir 1 Jumat berbagi 1 Jurnalis 10 Kab. Solok 2 Kab.Agam 2 Kab.Padang Pariaman 3 Kab.Pasaman 2 Kab.Solok 1 Kabag 3 Kabid 2 Kabupaten Pasaman 1 Kader 3 Kadis 1 Kajari 2 Kalaksa 1 Kanit 1 Kapa 10 Kapolres 1 Karantina 6 Kasat 1 Kasi 1 KASN 1 Kasubag Humas 1 Kasus 1 Kebakaran 1 Kejahatan 1 Kemanusiaan 1 Kemerdekaan 2 Keracunan 1 Kerja 1 Kerja bakti 1 kerjasama 2 Kesbangpol 1 Kesenian Daerah 1 Kesra 2 Ketua 2 Ketua DPRD 1 Kinali 2 KKN 1 Kodim 2 KOK 3 Kolaboraksi 2 Komisi 1 Komisioner 4 KONI 1 KONI PASBAR 1 Kontak 1 Kontrak 1 Kopi 4 Korban 1 Korban Banjir 1 Korupsi 15 Kota Padang 2 Kota Solok 3 KPU 2 Kriminal 4 kuasa hukum 1 Kuliah 1 Kupon 1 Kurang Mampu 1 Kurban 1 Labor 1 Laka Lantas 1 Lalulintas 1 Lantas 5 Lapas 3 Laporan 1 Laporkan 2 Laskar 1 Lebaran 2 Lembah Melintang 1 Leting 1 Limapuluh Kota 1 LKAAM 1 Lubuk Basung 3 Maapam 3 Mahasiswa 1 Maligi 1 Masjid 3 Masker 1 Medsos 1 Melahirkan 1 Mengajar 2 Meninggal 5 Mentawai 1 metrologi 1 Milenial 1 MoU 1 MPP 1 MRPB 2 MRPB Peduli 1 MTQ 2 Mujahidin 3 Muri 1 Nagari 1 Narapidana 6 Narkoba 28 Nasional 1 Negara 2 Negatif 5 New Normal 2 New Pasbar 88 News Pasbar 1 Ngawi 1 ninik mamak 2 ODP 1 OfRoad 2 Oknum 2 olah raga 2 Operasi 127 Opini 1 Opino 1 OTG 2 PAC 1 Pada 654 Padang 6 Padang Panjang 17 Padang Pariaman 1 Painan 1 Pakar 4 Pandemi 1 Pangan 1 Pantai Maligi 1 Panti Asuhan 6 Pariaman 1 Paripurna 2 pariwara 1 Pariwisata 1 Partai 1 Pasaan 93 Pasaman 27 Pasaman Barat 478 Pasbar 1 Pasbat 1 Pasien 1 Paslon 1 Patuh 4 Payakumbuh 1 Pdamg 2 PDIP 4 PDP 6 Peduli 1 peduli lingkungan 1 Pegawai 2 Pelaku 3 Pelanggaran 3 Pemalsuan 1 Pemasaran 1 pembelian 1 Pembinaan 1 Pemda 1 Pemerasan 3 Pemerintah 1 Pemilihan 1 Pemilu 2024 65 Pemko Padang 1 Pemuda 1 Penanggulangan 1 penangkapan 2 Pencemaran 2 Pencuri 1 pendidikan 2 Pengadaan 2 Pengadilan 1 Penganiayaan 1 Pengawasan 1 Penggelapan 1 Penghargaan 1 penusukan 1 Penyelidikan 1 Penyu 1 Perantauan 1 Perawatan 3 Perbatasan 1 Peredaran 1 Periode 1 Perjalanan 1 perkebunan 3 Pers 1 Pertanahan 3 Perumda AM Kota Padamg 8 Perumda AM Kota Padang 2 Perumda Kota Padang 35 Pessel 3 Pilkada 1 Pinjam 1 PKH 1 PKK 1 Plasma 1 Plt 2 PN 1 PN Pasbar 2 PNS 3 pol pp 1 Polda Sumbar 4 Polisi 6 Politik 28 Polres 6 Polres Pasbar 1 Polsek 1 Pos 3 Pos perbatasan 6 Positif 2 posko 1 potensi 1 PPM 1 Prestasi 4 PSBB 1 PSDA 1 Puan 2 PUPR 1 Pusdalops 2 Puskesmas 1 Pustu 1 Rapid Test 2 razia 1 Rekomendasi 3 Relawan 1 Reses 1 Reskrim 1 Revisi 1 RI 8 RSUD 1 RSUP M Djamil 1 RTLH 1 Rumah Sakit 1 Rusak 1 Sabu 1 Samarinda 1 Sapi 2 SAR 8 Satgas 2 Satlantas 1 SE 4 Sekda 1 Sekda Pasbar 1 Selebaran 8 Sembako 1 Sertijab 1 Sewenang wenang 1 Sidak 13 sijunjung 1 Sikilang 2 Singgalang 1 sirkuit 2 SK 1 Snar 2 Solo 5 Solok 4 Solok Selatan 5 SolSel 4 sosial 2 Sosialisasi 2 Sumatera Barat 142 Sumbar 1 Sumbar- 1 Sumur 1 Sunatan massal 1 sungai 1 surat kaleng 6 swab 2 Talamau 1 Talu 1 Tanah 20 Tanah Datar 1 Target 1 Tata Usaha 1 teluk tapang 1 Temu ramah 2 Terisolir 1 Terminal 1 Tersangka 5 Thermogun 1 Tidak layak Huni 2 Tilang 1 Tindak Pidana Korupsi 1 tipiter 1 TMMD 2 TNI 1 TNI AL 1 Tongkol 1 TP.PKK 1 tradisional 1 Transparan 1 trenggiling 1 tuak 2 Tukik 1 Tumor 1 Ujung Gading 1 Ultimatum 1 Uluran 1 Unand 1 Upacara 1 Update 1 usaha 1 usir balik 1 Verifikasi 1 Virtual 1 wakil bupati 4 Wali Nagari 2 wartawan 1 Waspada 1 Wirid Yasin 1 Yamaha Vega 2 Yarsi 2 Yulianto 1 ZI 1 Zona Hijau 1 Zona Merah


MR.com, Pasbar| Wakil ketua DPRD Pasaman Barat (Pasbar) Endra Yama Putra dan Daliyus K tutup kegiatan turnamen Sago Cup I 2022 di Stadion Dt Marajo, Kampung Pisang, Jorong IV Koto, Nagari Kinali Kecamatan Kinali, Minggu (30/1/2022)

Pada acara penutupan turnamen tersebut, Turut hadir Wakil Bupati Pasaman Barat Risnawanto berlangsung laga final antara kesebelasan SAGO FC melawan PSBS Buaian Padang Pariaman, yang mana pada babak akhir dimenangkan oleh Sago FC dengan skor 2-0.

Wakil ketua DPRD Pasaman Barat (Pasbar) Endra Yama Putra sepak bola merupakan olahraga yang sangat populer dan diminati masyarakat, terlihat antusias masyarakat saat menyaksikan dan mengikuti pertandingan yang dilaksankan di kinali ini.

"Selamat kepada tim pemenang, sukses selalu dan teruslah meraih prestasi ketingkat yang lebih tinggi, dan kepada tim yang mendapatkan juara dua tetap semangat dan terus berlatih," jelasnya.

Senada dengan itu, Wakil Bupati Pasbar Risnawanto menyampaikan selamat kepada tim yang juara, sepak bola merupakan salah satu olahraga yang sangat populer dan diminati masyarakat dari semua kalangan, kedepan ia harapkan turnamen yang lebih besar lagi.

" Selamat kepada tim yang sukses meraih kemenang, dan selamat kepada panitia acara yang sukses melaksanakan turnamen ini, kita dapat melihat pemain-pemain berbakat untuk dapat dibina dan dilatih, sehingga dapat melahirkan para pemain sepak bola yang berprestasi dan mengharumkan nama baik Kabupaten Pasbar," jelasanya.

Dikatakannya, seluruh pemain dalam turnamen ini dapat meningkatkan prestasi para pemain lokal serta ajang pertandingan persahabatan ini merupakan salah satu ajang pengukuran kemampuan masing -- masing tim, serta sebagai pengalaman berharga yang akan sangat bermanfaat bagi kemajuan tim dan kelangsungan prestasi pemain itu sendiri .

Sementara itu pembina Sago FC, Alamsyah Datuak Marajo, menyampaikan terimakasih kepada stakeholder terkait yang telah mendukung pelaksanaan turnamen sepak bola Sago CUP I 2022. Turnamen sepak bola Sago CUP I 2022 ini diikuti oleh tim dengan umur 40 tahun dan diselenggarakan untuk memeriahkan hari jadinya Sago FC yang ke 1 tahun.

"Perlu kami informasi bahwa kegiatan turnamen ini melibatkan beberapa Kabupaten/Kota di Sumbar. Tim yang berlaga berjumlah 16 tim dengan 8 tim berasal dari Pasaman Barat sedangkan untuk 8 tim lagi berasal dari luar Pasaman Barat," jelas Alamsyah.

Turnamen dilaksanakan selama 15 hari mulai dari 15 sampai dengan 30 Januari 2022. Tim memperebutkan hadiah dalam turnamen yaitu Juara I sebesar Rp. 5.000.000, Juara II sebesar Rp. 3.000.000. Turut Hadir dalam penutupan turnamen, Wakil Ketua DPRD Pasbar Endra Yama Putra, Daliyus K, Camat Kinali Muhammad Bona Fatwa, Pj Wali Nagari Sudirman, serta stakeholder terkait lainnya.

Sumber: beritaminang.com


MR.com,Pasbar| Usai memenuhi undangan dan bersilaturahmi dengan LSM Aliansi Masyarakat Bersatu Pasaman Barat, Ketua DPRD Pasaman Barat H. Erianto. SE langsung melanjutkan kegiatannya ke Nagari Persiapan Ophir Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Sabtu(29/1/2022).

Kali ini, Ketua DPRD Pasaman Barat yang akrab di panggil Haji Eri dari Partai Gerindra Dapil II, Bersilaturahmi dengan Ibuk-Ibuk Wirid Yasin Nagari Persiapan Ophir.

Dalam kesempatan tersebut, Selain Bersilaturahmi, Hari Eri Hadir untuk memberikan Dukungan dan bantuan kepada Kelompak Wirid Yasin Ophir Agar terus aktif melakukan kegiatan-kegiatan yang memberikan Nilai positif seperti ini.

"Dengan adanya kelompok wirid Yasin ini, secara tidak langsung sudah berupaya mewujudkan visi Pemerintah yang sejahtera agamis," terangnya Haji Eri.

Disampaikannya, kegiatan seperti ini patut kita diapresiasi dan Ia berharap agar Kelompok seperti ini terus aktif melakukan kegiatan keagamaan yang tentunya akan memberikan dapat baik, baik kepada pribadi, keluarga dan masyarakat.


MR.com,Pasbar| Ketua DPRD Pasbar, H. Erianto, kunjungi Kantor Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Masyarakat Bersatu (LSM AMB) Pasaman Barat, bersama Wakil Ketua DPRD, Endra Yama Putra, dan Wakil Ketua DPRD, Daliyus K, juga dihadiri hampir seluruh Pengurus dan anggota AMB serta beberapa elemen organisasi yang tergabung di LSM AMB, dari berbagai kecamatan di Pasbar termasuk utusan tokoh masyarakat, (29/1/2022)

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Pasbar, H. Erianto berharap Jalinan Komunikasi yang intens antara LSM AMB dan DPRD Pasbar hendaknya terus berlanjut, terutama dalam penyampaian berbagai permasalahan yang masuk ke AMB untuk dapat terus dilanjutkan ke DPRD hingga kebersamaan antara Lemabga dewan dengan LSM dapat terus terbangun.

Erianto pada kesempatan itu juga mengapresiasi dan berterima kasih kepada Aliansi Masyarakat Bersatu Pasbar yang selama ini selalu peka dan aktif dalam menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Harapannya, melalui diskusi dan dialog ini, pihaknya akan dapat memahami dan menemukan solusi terbaik terhadap setiap aspirasi yang masuk, sehingga setiap ada permasalahan di tengah masyarakat pihak dapat mencarikan jalan keluar sebagai solusi yang diharapkan Pimpinan DPRD.

"insyaallah, kita akan bawa masukan ini ke DPRD untuk dibahas secara bersama sesuai pada komisi yang menanganinya nanti, hingga aspirasi ini tidak buntu di tengah jalan, kita akan berusaha mencarikan solusi terbaik, sehingga permasalahan di tengah masyarakat ada jalan keluarnya atau titik temunya," terang Eri.

Hal senada juga disampaikan oleh Wakil ketua DPRD, Endra Yama Putra, dan menurutnya, dari diskusi atau dialog hari ini, tentu niat kita sama, yakni bagaimana kita semua bisa mengangkat kepermukaan tentang berbagai isu ataupun laporan masyarakat agar dapat ditemukan jalan keluarnya.

"kami siap, mendukung dan tentu niat kita ini sama, yakni bagaimana agar setiap permasalahan yang ada baik di Pemda sendiri maupun yang terjadi di tengah masyarakat dapat kita carikan solusinya," terang Endra.

Wakil ketua DPRD Pasbar Daliyus K menambah kan, pihaknya di DPRD memang kadang kadang terhalang oleh regulasi,makanya Daliyus berharap masukan dari rekan LSM dan Wartawan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di lapangan sangat diharapkan.

"Kalau ada permasalahan silahkan sampaikan ke DPRD agar kita di DPRD dapat membahas secara bersama-sama untuk kita carikan solusinya, bila perlu kita lakukan dialog seperti yang kita laksanakan pada hari ini," ucapnya.

Sementara itu ketua LSM AMB, Devi Irawan mengatakan, kunjungan tersebut merupakan rangkaian agenda tindak lanjut undangan LSM AMB Pasbar, yang telah disampaikan kepada Lembaga Wakil rakyat baru baru ini.

" terimakasih kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD yang telah memenuhi undangan ini, kami berharap ke depan dan seterusnya tetap ada terjalin diskusi dan dialog seperti ini, hingga sinergitas dalam menghadapi dan menuntaskan persoalan yang terjadi di masyarakat dapat kita pecahkan secara bersama-sama, bagaimana solusi twebaiknya," harap Devi.

Devi menerangkan, sekretariat LSM AMB hampir setiap hari kedatangan masyarakat untuk melaporkan atau mengadukan masalah kasus yang mereka hadapi atau yang apa yang terjadi di tengah tengah masyarakat, Diantaranya tentang persoalan sengketa tanah yang tak kunjung berakhir, dan Laporan tambang emas ilegal serta permasalahan pemberhentian sepihak Tenaga Honorer Lepas di lingkungan Pemkab Pasbar termasuk pembahasan kinerja pemerintahan setempat.

Sumber: beritaminang.com


MR.com, Padang|Percobaan pelarian seorang Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang hendak berupaya kabur dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Padang berhasil digagalkan oleh petugas regu jaga saat melakukan kontrol keliling SIKODI pada hari Kamis (27/01/2022) sekitar pukul 08:30 WIB. 

Berdasarkan keterangan yang diperoleh, WBP dengn inisial S melakukan percobaan pelarian dengan memanjat atap Blok Hunian A-8 menggunakan kain sarung dan handuk. 

"Saat tengah melakukan kontrol keliling SIKODI di area Blok A, kami melihat WBP inisial S memanjat atap kamar A-8 dengan cara kedua tangan dibalut menggunakan kain. Tanpa pikir panjang, kami langsung mengamankan yang bersangkutan dan membawanya ke ruang Ka. KPLP," terang Junaidi selaku Wakil Komandan Regu Pengamanan yang bertugas saat kejadian.

Hal ini dibenarkan oleh Kepala Lapas Kelas IIA Padang Era Wiharto. Kalapas Era mengatakan bahwa petugas Lapas Padang telah berhasil gagalkan percobaan pelarian WBP inisial S yang merupakan WBP dengan masa hukuman seumur hidup kasus Pasal 340 KUHP. 

"Percobaan pelarian oleh WBP dengan hukuman seumur hidup ini telah berhasil digagalkan oleh jajaran pengamanan regu I yang piket saat itu. Terima kasih atas upaya dan kerja keras rekan-rekan dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban Lapas Padang. Terus waspada dan lakukan deteksi dini sesering mungkin," ungkap Kalapas Era.

Untuk selanjutnya, WBP inisial S telah diamankan di dalam strap sel guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. "Yang bersangkutan telah kita amankan guna dilakukan pemeriksaan dan pengembangan lebih lanjut sesuai dengan aturan yang berlaku guna mendeteksi apakah ada keterlibatan WBP lain dalam percobaan pelarian ini," ucap Ka. KPLP Bagus Dwi Siswandono. 

Atas kerja keras dalam menggagalkan upaya percobaan pelarian ini, Lapas Kelas IIA Padang mendapat apresiasi dari Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Sumatera Barat, R. Andika Dwi Prasetya. 

"Atas peristiwa tersebut, saya sebagai Kakanwil menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Kalapas Lapas Padang dan jajaran yang telah mengimplementasikan fungsi pembinaan pengamanan dengan lakukan sistem pengawasan dan pengendalian dengan konsisten," tutur Kakanwil R.Andika. 

Lapas Padang, jelasnya lebih lanjut, sebagai pelopor sistem kontrol keliling yang mumpuni yaitu SIKODI, saya sudah perintahkan seluruh Lapas/Rutan/LPP/LPKA se-Sumbar untuk menerapkan konsep yang dikembangkan oleh Kalapas Padang Era Wiharto. Terbukti dalam kurun waktu terakhir beberapa kali upaya WBP melakukan gangguan kamtib di Lapas Padang bisa digagalkan. 

"Pesan saya kepada jajaran Lapas Kelas IIA Padang agar terus mengimlementasikan semangat untuk menjadi insan pengayoman yg lebih baik. Semakin pasti dan semakin berakhlak," tegas Kakanwil R. Andika Dwi Prasetya. 

Dengan adanya kejadian ini Kalapas Padang Era Wiharto menekankan kepada seluruh jajaran untuk tetap waspada dan tidak lengah. 

"Kita menjaga manusia yang memiliki akal dan pikiran yang kita tidak pernah tau apa yang mereka pikirkan. Jadi tetap mawas diri, jangan sampai kecolongan!," pungkas Kalapas Era. (Rel/Ism)


 Opini


Oleh Wida Eliana

Ibu Rumah Tangga


MR.com,|Orangtua yang menghendaki anaknya saleh dan shalihah menaruh harapan besar kepada pesantren sebagai lembaga tempat pendidikan bagi buah hatinya. Tempat yang dianggap nyaman dan aman buat belajar agama dan ilmu-ilmu lainnya. 

Namun sayang pemberitaan yang beredar akhir-akhir ini, di mana ada oknum guru yang melakukan kekerasan seksual terhadap santriwatinya telah membuat para orangtua cemas. 

Terkuaknya kasus pencabulan oknum guru terhadap tiga orang santriwatinya yang terjadi di Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung Jawa Barat, berdampak pada dihentikannya kegiatan belajar mengajar di pondok tersebut. 

Bahkan menurut Camat Kecamatan Ciparay Gugum  Gumilar, bahwa pesantren tersebut bukan hanya diberhentikan kegiatan belajar mengajarnya  tapi perizinannya pun dicabut. (www. PASJABAR. Com 12 Januari 2022)

Kejadian serupa bukan hanya di Kabupaten Bandung saja. Sebelumnya ramai diberitakan terjadi kasus di Kota Bandung yang mencapai korban belasan bahkan puluhan. 

Tidak menutup kemungkinan akan muncul kembali pemberitaan kekerasan seksual di pesantren lainnya, mengingat arus liberalisme begitu deras menggilas pemikiran umat Islam tak terkecuali yang berada di pesantren.

Oleh karena itu ditutupnya pondok pesantren bukanlah solusi. Karena tidak akan menjamin pencabulan terhadap santri akan berhenti. Sebab akar masalahnya bukan pada pesantren tapi pada perilaku individu yang cenderung menjauhkan aturan agama dari kehidupan atau yang dikenal dengan sekulerisme. 

Islam dipelajari hanya sebatas ibadah ritual, sementara pengaturan pergaulan antara laki-laki dan perempuan tidak menerapkan sistem pergaulan menurut syariah. Begitupun media, yang sarat dengan tayangan-tayangan yang memicu terbangkitkannya naluri seksual begitu marak dan mudah di akses oleh siapapun termasuk para santri dan para ustadznya. 

Lengah sedikit dari benteng keimanan peluang begitu terbuka lebar terjerumus kepada kemaksiatan. Inilah  dampak diterapkannya sekulerisme liberal, turunan dari kapitalisme yang telah menjauhkan umat dari keterikatannya kepada seluruh aturan Allah Swt. 

Sistem inilah yang telah menghilangkan hubungan manusia dengan Tuhannya. Kapitalisme memuja kenikmatan sesaat melupakan syariat dan akhirat.  Negara yang menerapkan kapitalisme sekular otomatis akan mewarnai atau mempengaruhi seluruh lembaga yang ada di bawahnya tak terkecuali lembaga pendidikan. 

Sekolah, kampus nyatanya ikut terseret arus liberal. Perlakuan yang berbeda ketika kekerasan seksual terjadi di sekolah ataupun kampus dengan pesantren, yaitu tidak terjad penutupan sekolah ataupun kampus. Maka negara lebih menegaskan ketidak berpihakannya kepada Islam, tapi lebih mengokohkan sekularisme yang menyesatkan.

Negara seolah ingin memberi kesan bahwa pesantren bukan lagi tempat yang nyaman dan aman untuk menimba ilmu agama yang layak untuk ditutup. Padahal tidak ada satupun tempat yang aman saat ini dari predator pelecehan seksual. 

Buktinya kekerasan seksual bisa terjadi di rumah sekalipun. Pelakunya bisa orang-orang terdekat bahkan saudara ataupun orangtua. Negara bukannya membina rakyat agar taat syariat sebaliknya begitu berperan dengan sekularismenya menjauhkan umat dari syariat. 

Ekonomi ribawi, miras dilegalisasi, pelacuran dilokalisasi, pergaulan bebas dibiarkan, pornografi-pornoaksi bebas beraksi, tapi ketika kejadian kekerasan seksual di pesantren malah Islam yang disudutkan. Nestapa tidak adilnya aturan yang bersumber dari kecerdasan manusia yang tetap terbatas jauh dibandingkan dengan aturan Ilahi yaitu sistem Islam.

Islam memberikan solusi hanya berlandaskan pada  al-Qur'an dan as-Sunnah. Sistem Islam telah diterapkan sejak pemerintahan Rasulullah Saw., Khulafaur Rasyidin dan masa ke Khilafahan. 

Islam memiliki kemampuan menyelesaikan penyimpangan perilaku (seks bebas) dan menghentikannya secara tuntas saat diterapkan secara kaffah baik di masa silam maupun pada masa yang akan datang.

Islam memliki seperangkat aturan mulai dari pencegahan sampai menerapkan sanksi. 

Negara berfungsi membina umat agar terbentuk benteng keimanan yang kokoh dalam dirinya, serta menutup celah terbangkitkannya naluri seksual. Miras tidak mungkin beredar seperti saat ini, diwajibkan menutup aurat, mengawasi media serta menjaga agar pemikiran asing yang liberal tidak masuk ke tengah-tengah umat. 

Ketika terjadi kasus maka negara akan menjatuhkan sanksi secara tegas dan adil. Untuk itu, adalah kewajiban kita semua menghadirkan kembali sebuah institusi yang akan mendatangkan keberkahan, memberi solusi bagi seluruh permasalahan kehidupan, melalui tegaknya hukum-hukum Allah dalam sebuah kepemimpinan Islam. 

Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Anfal ayat 25 yang artinya:

"Wahai kaum muslimin, sudah saatnya kalian kembali memperjuangkan tegaknya hukum-hukum Allah di muka bumi, tidaklah kalian merindukan kehidupan yang berkah dan mendapatkan ridha-Nya?"

Wallahu a'lam bishshawab.


MR.com,Sumbar|Ditandai dengan pemukulan alat musik khas Minangkabau, yakni “talempong”, Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI), Razilu resmi membuka Kegiatan Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) yang dilaksanakan oleh Kanwil Kemenkumham Sumbar melalui Bidang Pelayanan Hukum, Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kamis (27/1) bertempat di Basko Hotel, Padang.


Plt. Dirjen KI membuka kegiatan ini bersama Kakanwil Kemenkumham Sumbar, R. Andika Dwi Prasetya, Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual, Daulat P Silitonga, Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Nofli, dan Direktur Paten, DTLST dan Rahasia Dagang, Dede Mia Yusanti, serta Plt. Inspektur Provinsi Sumbar, Yopi Oktavia yang mewakili Gubernur Sumbar.

Dalam sambutan selamat datang oleh Kakanwil Kemenkumham Sumbar, Kakanwil berterima kasih atas kedatangan Plt. Dirjen KI dan rombongan untuk memberikan pemahaman tentang Kekayaan Intelektual di ranah minang. Kakanwil juga menyampaikan capaian kinerja KI yang dikelola oleh Kanwil Kemenkumham Sumbar pada dua tahun terakhir.

“Pada tahun 2020 jumlah permohonan Kekayaan Intelektual dari Provinsi Sumatera Barat sebanyak 2.478 permohonan. Alhamdulilah pada tahun 2021 permohonan Kekayaan Intelektual yang masuk dari Provinsi Sumatera Barat meningkat menjadi 3.480 permohonan,” ujarnya.

Kakanwil kemudian menyampaikan harapannya dengan pelaksanaan kegiatan ini, dapat memberikan pemahaman terkait perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual umumnya, khususnya Kekayaan Intelektual Komunal yang ada di Provinsi Sumatera Barat. 



Plt. Dirjen KI dalam arahannya berharap kedepannya permohonan KIK maupun KI Personal di Sumatera Barat dapat semakin meningkat.

“Semoga kegiatan ini juga dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat Sumatera Barat tentang Kekayaan Intelektual, khususnya bagi para peserta hari ini yang terdiri dari Pemerintah Daerah, Instansi Terkait, Pelaku Seni, dan Pelaku Usaha,” ujar Plt. Dirjen KI.

Pada kesempatan ini, Plt. Dirjen KI juga menyerahkan secara langsung Sertifikat Kekayaan Intelektual sebanyak 42 sertifikat dengan rincian enam Pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal, dua Pencatatan Hak Cipta, dan 34 Sertifikat Merek Dagang dan Jasa.

Enam sertifikat KIK yang diserahkan oleh Plt. Dirjen KI diberikan kepada Wakil Bupati Solok Selatan (untuk KIK Saluang Panjang), kepada Wakil Bupati Padang Pariaman (untuk KIK Badabuih), kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Agam (untuk KIK Legenda Tupai Janjang), kepada Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Keuangan Kabupaten Solok (untuk KIK Balota Nagari Bukit Bais), kepada Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan Kabupaten Dharmasraya (untuk KIK Canang Pacik), dan kepada Staf Ahli Bidang SDM Kemasyarakatan Kabupaten Tanah Datar (untuk KIK Silek Sungai Patai).

Sementara itu, Sertifikat Merek yang diserahkan oleh Plt Dirjen KI kepada Perwakilan Gubernur Sumbar, Inspektur Provinsi Sumbar adalah Merek “Tour de Singkarak Connecting Sumatera” (Pemilik Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat). Sertifikat Merek Umum juga kemudian diserahkan Plt. Dirjen KI kepada tiga Pelaku Usaha, diantaranya: Merek Bank Nagari (PT Bank Pembangunan Daerah) dan Merek Keripik Balado Shirley.

Terakhir, Sertifikat Hak Cipta diserahkan kepada para Pencipta Karya, diantaranya untuk Melta Lefi Kurnia atas karya bukunya mengenai Hukum Administrasi Negara. (Rel).


MR.com,Padang|Hendri Septa sebagai Walikota untuk sementara waktu diminta hentikan pemotongan gaji pegawai yang untuk diberikan kepada Badan Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang.

Hal ini diungkapkan seorang oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kota Padang yang tidak inginkan namanya untuk disebut dikawasan kantor yang berada dijalan Ujung Gurun Kota Padang. Dan ini akan segera kita selaraskan dengan rekan-rekan ASN lainnya, kata PNS itu, pada Rabu (26/1/2022).

Permintaan penghentian pemotongan gaji ini berkaitan dengan kisruh yang sedang terjadi dilingkungan Baznas Kota Padang itu. Ada dugaan peminjaman dana Baznas kepada "yayasan siluman" oleh pihak Baznas Kota Padang,"jelasnya.

"Selama ini kita ASN di Kota Padang ikhlas telah dilakukan pemotongan gaji sebagai zakat, karena bertujuan untuk mendukung warga yang belum beruntung," kata oknum PNS itu.

Kita ASN ikhlas dilakukan pemotongan gaji, jika digunakan untuk kesehatan, pendidikan, perumahan, sandang, pangan serta ekonomi warga, ungkapnya.

Namun karena belakangan santer terdengar informasi, bahwa bapak (ES) selaku pimpinan Baznas Kota Padang telah melakukan penyalah gunaan wewenang terhadap jabatannya. Diduga, "ES" telah meminjamkan Dana Baznas kepada salah satu Yayasan yang disinyalir masih koleganya, ujar oknum itu.

"Parahnya, yayasan yang diberikan pinjaman oleh pihak Baznas tidak memiliki legalitas yang jelas alias "bodong"," terangnya.

Artinya, lanjut oknum itu, telah terjadi penyalahgunaan wewenang yang bernuansa memperkaya diri sendiri dan golongan, hingga kita ASN mengalami krisis kepercayaan.

Kondisi ini dapat saja berpotensi menimbulkan gejolak yang sangat besar dari kalangan ASN di Kota Padang. Apalagi, ungkapnya PNS tersebut, tidak ada kepastian hukum terkait proses pinjam meminjam dana umat itu.

Karena menurutnya, jika dana yang relatif besar tersebut digunakan dengan benar, maka akan sangat banyak warga kota yang belum beruntung dapat terbantu.

"Jadi, sebelum DPRD Kota Padang dan Aparat Penegak Hukum menetapkan sanksi tegas kepada ES dan Yayasan yang menerima pinjaman kita berharap untuk sementara hentikan pemotongan uang terhadap gaji pegawai," harapan oknum tersebut.

Namun setelah Baznas benar-benar sehat kembali, dan dikelola oleh orang-orang yang bermental baik. Silahkan dilanjutkan kembali, sebab program zakat ini diyakini dapat membantu warga kota Padang yang sangat membutuhkan, ucapnya lagi.

"Kita juga tidak menginginkan program penguatan umat yang telah disusun oleh bapak Fauzi Bahar (mantan Walikota Padang) patah di tengah jalan, akibat dikelola oleh orang-orang yang bermental korupsi,"ujarnya.

Untuk itulah kita berharap adanya intervensi hukum terhadap pelaksanaan dan pengelolaan  zakat di Baznas Kota Padang ini, tutupnya.

Hingga berita diterbitkan, media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.*r/l*


MR.com,Sumbar|Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat (Kanwil Kemenkumham Sumbar) berhasil meraih peringkat kedua IKPA Tertinggi Tahun Anggaran 2021 Lingkup KPPN Padang untuk Kategori Pagu Anggaran Kecil. Penghargaan diserahkan Kakanwil DJPb Sumbar Heru Pudyo Nugroho pada Kakanwil Kemenkumham Sumbar, R. Andika Dwi Prasetya pada acara Evaluasi dan Strategis Pelaksanaan Anggaran Lingkup Kerja KPPN Padang Tahun 2022, Selasa (25/1) di Aula KPPN Padang.

Pada acara yang mengusung tema “Pulih Bersama, Membangun Bersama, Indonesia Tangguh” ini, salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sumbar, yakni Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas I Padang juga berhasil meraih Peringkat I IKPA Tertinggi Tahun Anggaran 2021 Lingkup KPPN Padang untuk Kategori Pagu Anggaran Kecil. Kakanwil dan Ka-Rupbasan Padang, Kumbang Suanie menerima penghargaan dan berfoto bersama perwakilan instansi peraih Peringkat III, yakni Polda Sumatera Barat.


Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) menjadi ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Kakanwil DJPb Sumbar Heru Pudyo Nugroho, mengingatkan satuan kerja untuk lebih fokus untuk meningkatkan IKPA, kaderisasi perbendaharaan juga perlu dilakukan masing-masing satker sehingga tidak menghambat pelaksanaan kinerja anggaran. Kemudian, komunikasi dan koordinasi juga diperlukan di masing-masing satker.



“Semoga penghargaan yang diperoleh bisa dipertahankan di tahun 2022”, harap Kakanwil DJPb Sumbar.

Selanjutnya, Kepala KPPN Padang Tisari Yona Geumila, memberikan paparan tentang Evaluasi dan Strategi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022, Kepala Perwakilan Kanwil DJP Sumbar Riau memaparkan tentang Kebijakan Perpajakan, dan ditutup oleh Paparan Perwakilan PT Taspen terkait Program Taspen.

Kakanwil, R. Andika Dwi Prasetya menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas kinerja seluruh jajaran dalam pengelolaan keuangan negara sehingga Kanwil Kemenkumham Sumbar berhasil mendapat peringkat kedua dalam penilaian IKPA TA 2021.

“Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi dari KPPN atas kinerja baik Kanwil Kemenkumham Sumbar dalam pengelolaan keuangan negara. Terima kasih atas kinerja seluruh jajaran dalam memastikan kualitas kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi,” ujar Kakanwil. (Rel)


MR.com, Pasbar| Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar), Sumatera Barat ( Sumbar) H. Erianto mengingatkan soal peningkatan kasus Covid-19 varian Omicron di Indonesia. Agar tidak makin menular, khususnya di wilayah Pasbar dan berharap warga segera melengkapi vaksinasi Covid-19 hingga booster.

"Kita minta kepada masyarakat Pasbar untuk berdisiplin dan mari untuk ikut vaksin. Ini obatnya cuma satu, vaksin," ucap Erianto saat ditemui Padangkita.com di Padang Tujuh, Senin (24/1/2022) siang.

Selain itu, Politikus Gerindra yang akrab disapa dengan panggilan pak haji itu juga meminta kepada Pemkab setempat agar cekatan mencegah terjadinya kasus Omicron tersebut.

"Jangan sampai hal ini kebobolan. Kepada Dinas Kesehatan dan BPBD nanti kita minta untuk mulai melakukan langkah pencegahan, termasuk memastikan bahwa suntik booster sudah bisa dilakukan," ujarnya.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar euforia ataupun kegiatan yang sifatnya sudah mulai berkerumun supaya diredam dan dibatasi.

Selanjutnya, Erianto mengimbau kepada masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada serta memantau perkembangan di sekitar tempat tinggalnya, apabila ada gejala yang mencurigakan ke arah tersebut agar segera menghubungi petugas kesehatan.

"Seperti kita dengar bahwa kasus Covid-19 varian Omicron ini lebih cepat menyebar dibanding yang terdahulunya. Untuk itu mari kita bersama-sama tingkatkan kewaspadaan diri dan keluarga," Ujarnya

Sumber : beritaminang.com



MR.com,Pasbar|Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasaman Barat, akan kawal ketat pelaksanaan pembangunan daerah. hal ini disampaikan oleh Pimpinan DPRD Pasbar saat melakukan silaturahmi dengan sejumlah awak media yang ada di kabupaten Pasaman Barat yang dilaksankan di ruang Bamus DPRD, Senin (24/1/22).

" Mari bersama-sama menjalankan kontrol sosial, baik terhadap DPRD atau Pemda Pasbar, ikut serta melakukan pengawasan dan memberikan informasi jika ada kejanggalan di lapangan.," ujar Ketua DPRD Pasbar Erianto.

Erianto bersama, Wakil Ketua DPRD DPRD Hendra Yama Putra, bersama sejumlah anggota DPRD lainnya juga terlihat menjelaskan, pertemuan dengan Insan Pers tersebut sebagai bentuk menjalani silaturrahmi. DPRD menilai, wartawan di lapangan memiliki akses sangat luas, bahkan bisa mengawasi semua kegiatan di lapangan. Pengawasan tersebut, meliputi semua kepentingan masyarakat Kabupaten Pasaman Barat, baik kebijakan dari Pemerintah Daerah atau kebijakan dewan sendiri.

"Kawan-kawan wartawan mohon berikan masukan kepada kami, DPRD siap mengawal semua kepentingan masyarakat, beberapa persoalan yang terjadi di lapangan sudah menjadi sorotan dewan. Salah satunya laporan tentang THL, pembangunan fisik dan beberapa persoalan mendasar lainnya ," ujar Erianto.

Kedepannya, DPRD akan menggandeng semua pihak agar informasi dan kepentingan masyarakat bisa dikawal. Dia menjelaskan hubungan dengan wartawan dan LSM harus dekat, dan kita saling melengkapi guna kepentingan masyarakat.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pasaman Barat H Baharuddin R memastikan, akan melakukan pengawasan tentang kegiatan pembangunan di Pasaman Barat. Baharuddin meminta, semua wartawan lantang melakukan kontrol sosial, baik terhadap dewan atau pemerintah. Jika ada kejanggalan harus disuarakan segera, disisi lain dirinya siap membantu guna memperjuangkan hak dan kebutuhan masyarakat

Bahkan, dirinya sudah meminta dinas terkait dan kepala Bagian Pembangunan memberikan data tentang kegiatan di Pasaman Barat, agar semua terang benderang. Baharuddin, menilai fungsi dalam pengawasan wartawan dan DPRD hampir sama, semua kegiatan tersebut bertujuan agar hak masyarakat dan pembangunan sesuai dengan semestinya. "Wartawan itu memiliki kemampuan yang sangat luar biasa, keberadaan wartawan di lapangan akan memudahkan pengawasan oleh anggota DPRD," ujar Baharuddin.


Sumber : beritaming.com


 MR.com,Pasbar| Puluhan Insan Pers Pasaman Barat hadiri pertemuan dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Pasaman Barat dalam upaya  meningkatkan kemitraan untuk jalanya pembangunan daerah dan fungsi kontrol sosial yang dilaksanakan di ruang Bamus kantor DPRD setempat, Padang Tujuh, pada Senin (24/1/2022).

Pada kesempatan tersebut Ketua DPRD Pasaman Barat, H. Erianto mengatakan,  melalui pertemuan bersama wartawan dan media se-Pasbar kerja sama pemberitaan semakin baik. Erianto mengatakan peran besar media adalah memberikan masukan dan kritikan (kontrol sosial) bagi pemerintah.

“Baik dan buruknya pemerintah, media sangat berpengaruh melalui berita atau tulisan yang ada. Kita ingin kemitraan DPRD – wartawan harus baik tanpa menghilangkan fungsi kontrol sosial.

Ia menekankan kepada bagian Humas DPRD agar bisa memberikan informasi kepada seluruh awak media tentang kegiatan DPRD sehingga kinerja anggota DPRD dapat dilihat dan diketahui masyarakat.

“Tentang kerja sama dengan media nanti akan kita upayakan sehingga kemitraan dengan media akan semakin baik,” lanjutnya

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD, Baharuddin R memberikan apresiasi kepada Ketua DPRD dan pimpinan yang berinisiatif mengadakan pertemuan dengan seluruh wartawan yang ada.

“Saya atas nama pribadi dan kelembagaan mengapresiasi kegiatan ini, harapannya sinergitas antara awak media dan Pers terjalin.” Kata Baharuddin.

Menurutnya, melalui media dan pemberitaan masyarakat akan mengetahui terkait kinerja para wakil rakyat di Dprd Pasbar.

Sementara itu, Ketua wakil ketua DPRD  Pasbar, Endra Yama Putra, menyampaikan hal yang sama. Menurutnya selama ini belum terjalin kemitraan antara kelembagaan, kalaupun ada pemberitaan yang meliput kegiatan Dewan semisal Reses sifatnya masih individual.

“Kepada rekan-rekan pers juga agar selektif memilih media dan menjalankan tugas pemberitaan, sehingga terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan kita, apalagi sifatnya melanggar aturan yang berlaku.” pungkasnya.**


MR.com,Pasbar| Ketua DPRD Pasaman Barat, H. Erianto. SE adakan kegiatan  Vaksinasi Covid-19 bertempat di Kampung III Mahakarya, Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo, Sabtu (22/1/2022) guna  mendukung  program pemerintah dalam percepatan vaksinasi.

Kegiatan Vaksinasi ini didukung penuh oleh Tim medis dari Puskesmas Ophir guna  melaksanakan Vaksinasi bagi masyarakat yang belum mendapatkan vaksin dosis pertama maupun dosis kedua maupun ke tiga.

"  Alhamdulillah, Masyarakat Setempat cukup antusias untuk mengikuti kegiatan Vaksinasi ini, terbuki sebanyak 111 orang divaksinasi, dalam kegiatan ini juga kita salurkan bantuan berupa beras dari BPBD Pasaman Barat,” jelas Erianto.

Dikatakannya,  masyarakat sepertinya sudah mulai memahami pentingnya divaksinasi, hal ini patut kita apresiasi, terkhusus tim medis yang memberikan pelayanan maksimal sehingga vaksinasi berjalan dengan baik. 

“ Kita harus dukungan program pemerintah untuk melaksanakan Serbuan Vaksin Covid-19 skala nasional.,” kata politisi Gerindra tersebut.

Ia juga menghimbau, agar seluruh elemen untuk saling membantu menggerakkan dan memberitakan hal-hal yang positif, agar masyarakat lebih banyak lagi mengikuti vaksinasi,” ujarnya.

“ Meskipun telah divaksin, kita tetap harus jaga kesehatan. Kita apresiasi Polri dan TNI juga membantu pemerintah yang sudah berupaya pemerataan vaksin Covid-19 menjadi prioritas, walau masa pandemi belum berakhir. Tutupnya.(***)


MR.COM, PASBAR - Dalam rangka memperingati HUT Pemuda  Panca Marga (PPM) ke 41 tahun 2022 yang diperingati pada tanggal 22 Januari 2022, PPM Cabang Pasaman Barat (Pasbar) gelar kegiatan sosial Donor Darah yang bertempat di Aula Mako Koramil 02 Simpang Empat, Kamis (20/01).

“Banyak manfaat yang bisa didapatkan saat kita melakukan donor darah, terutama bagi orang lain, sedangkan untuk pendonor sendiri bisa meningkatkan produksi sel darah merah dan menjaga kesehatan jantung karena dengan melakukan donor darah dapat memperlancar aliran darah sehingga bisa mencegah penyumbatan arteri, hal tersebut disampaikan oleh Ketua PPM Pasbar, Dasrial SH didampingi Sekretaris PPM Yunasril, Rida Warsa Kepala Markas PMI Pasbar di sela-sela  kegiatan.

Dengan kerjasama Kodim 0305 Pasaman dan menggandeng Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Pasaman Barat,  berhasil mengumpulkan sebanyak 18 kantong darah untuk selanjutnya diberikan kepada yang membutuhkan.

Kegiatan donor darah ini selain diikuti anggota PPM Pasbar juga dihadiri oleh Wakil Bupati Pasbar Risnawanto dan beberapa Ormas lainnya serta masyarakat sekitar kegiatan ini juga dibantu oleh 2 orang dokter serta 8 orang paramedis.

Ketua PPM Pasbar Dasrial menjelaskan bahwa Pemuda Panca Marga (PPM) merupakan Organisasi kemasyarakatan yang bersifat kekeluargaan dan merupakan wadah berhimpunnya bagi para putra-putri Veteran Republik Indonesia yang memiliki hubungan kesejarahan tidak dapat dipisahkan dengan Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) dan merupakan keluarga besar TNI/Polri.

PPM yang juga sebagai pewaris, pelestarian serta pembudayaan semangat nilai-nilai 45 dalam perwujudan kesetiaan kepada Bangsa dan Negara.

"Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Panca Marga ini bernilai kesejarahan dalam peran penting atas pendirian sebuah bangsa dan negara serta menjadi sebuah cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia. Walau dalam masa pandemi PPM harus dipersiapkan dalam mengisi pembangunan bangsa dan negara", ujar Dasrial.

"Pada momen donor darah ini PPM Pasbar berkomitmen membantu PMI Pasbar dan instansi Pemda serta  TNI POLRI dalam kegiatan kemanusiaan dan kebencanaan", lanjut Dasrial.

"Kedepannya kita agendakan pelatihan tanggap darurat kebencanaan dan penggalangan donor darah secara berkala, minimal 4 kali setahun," ujar Dasrial lagi.

Sementara Wakil Bupati Pasaman Barat, Risnawanto, SE., dalam sambutannya mengucapkan selamat ulang tahun PPM yang ke-41 serta berharap kegiatan donasi donor darah yang diadakan akan menjadi ladang amal ibadah bagi semuanya.

"Hampir setiap hari masyarakat kita mencari pendonor darah untuk keluarganya yang dalam kondisi darurat dan sedang dirawat di rumah sakit. Semoga dengan adanya kegiatan ini bisa membantu dan menyelamatkan nyawanya," Ujar Wabup.

"Melalui komitmen turut membantu Palang Merah Indonesia Pasbar, kita harapkan PPM dan organisasi masyarakat dan kepemudaan serta organisasi kemanusiaan yang ada di Pasbar ini bisa menggerakkan anggotanya turut serta jadi pendonor darah dan relawan PMI," harap Risnawanto yang juga ketua PMI Pasbar.

"Mari kita jaga kekompakan dan kebersamaan dengan menjunjung persatuan dan kesatuan supaya jiwa nasionalisme para pemuda Pasaman Barat tetap baik dan cerdas serta berahlak dan budi pekerti yang baik,” ujar Rommy Candra salah seorang peserta pendonor darah yang juga tergabung dalam PPM Pasbar.

Rommy juga mengungkapkan bahwa dirinya sangat senang, mengingat dengan kegiatan seperti ini bila di lakukan secara berkala membuat badan terasa lebih bugar dan sehat sekaligus membantu sesama.

“Saya berharap kegiatan ini menjadi amal ibadah rekan-rekan PPM Pasaman Barat dalam membantu sesama,” ujar Rommy lebih lanjut. (DDR)


MR.com, Jateng|Pasca kebakaran hebat 2018 lalu, Pasar Legi Kota Solo siap beroperasi kembali dengan tampilan gedung baru 3 lantai yang lebih luas. Pembangunan yang memakan waktu 1 tahun melalui pembiayaan APBN multiyears ini menghasilkan sebuah gedung baru yang dilengkapi dengan beragam fasilitas seperti area parkir, masjid, shelter angkutan umum hingga ruang laktasi.

Pasar Legi diresmikan Kamis (20/1/2022) oleh Ketua DPR RI Puan Maharani atas undangan Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka. 

Pasar Legi yang baru akan terbagi dalam 4 blok, yakni blok A-D. Blok A difungsikan sebagai zona semi basah bagi pedagang buah dan sayur, blok B diperuntukkan bagi zona kering, sementara blok C dan D dialokasikan sebagai zona basah untuk lapak pedagang daging segar dan ikan asin.

Salah seorang pedagang, Katih Budiman mengaku senang dengan akan dibukanya kembali Pasar Legi. Selama masa pembangunan, penjual cabai dan bawang ini pindah ke tepi jalan. Katih yang sudah berjualan sejak sebelum Pasar Legi terbakar mengatakan gedung baru ini akan sangat membantu pedagang, “Gedungnya bagus, penataan rapi sehingga lebih nyaman," ujarnya.

Secara bertahap Pasar Legi akan mulai menerapkan teknologi dalam transaksi harian, salah satunya adalah penggunaan QRIS sebagai alat pembayaran. Pelanggan tinggal melakukan scan QR code menggunakan aplikasi m-banking atau fintech di ponsel untuk membayar. Di masa pandemi langkah ini secara masif diterapkan di pasar-pasar tradisional untuk meminimalisir peredaran uang tunai. 

Pasar Legi adalah pasar ke-13 di Kota Solo yang sudah menerapkan pembayaran non-tunai. Transaksi digital diperkenalkan di kota ini sejak 2018 dan rencananya tahun in 44 pasar tradisional di Kota Solo semua sudah bermigrasi ke pembayaran digital.

“Ini untuk mendukung Solo sebagai smart city, memudahkan transaksi, menghindari peredaran uang palsu dan supaya semua transaksi di pasar terekam, ada dokumennya”, ungkap Heru Sunardi, Kepala Dinas Perdagangan Kota Solo. 

Menanggapi hal ini para pedagang memiliki respon beragam. Pedagang pasar tradisional yang sudah berusia lanjut umumnya lebih memilih transaksi tunai, sementara sebaliknya pedagang yang masih muda lebih suka dengan transaksi non-tunai. Namun mereka memberikan catatan, salah satunya agar masa tunda pencairan dana ke rekening bisa dipersingkat. 

Bagi Katih Budiman penggunaan QRIS di Pasar Legi memudahkan usahanya namun menurutnya para pedagang di pasar ini juga punya catatan tersendiri, “Para pedagang berharap agar ada WiFi di Pasar Legi karena sinyal HP susah, apalagi nanti pakai QRIS, kami sangat butuh akses jaringan”, ujarnya. 

Sebagai kawasan pasar induk, Pasar Legi terintegrasi dengan pusat-pusat perekonomian di sekitarnya seperti sentra minyak dan sentra buah di sekitarnya. Pasar Legi juga memasok komoditas pangan hingga ke wilayah lain seperti Daerah Istimewa Yogyakarta. Transaksi harian di Pasar Legi diperkirakan mencapai Rp 3 Miliar. 

Pasca kebakaran akhir 2018 lalu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun kembali Pasar Legi dalam waktu 1 tahun. Pembangunan telah rampung dilakukan akhir tahun lalu dan telah diserahterimakan kepada Pemerintah Kota Solo November 2021, hingga kemudian diresmikan kembali oleh Ketua DPR RI Puan Maharani pada Kamis (20/01/2022).**








MR.com,Jateng|Pasar Legi Solo yang terbakar pada 29 Oktober 2018 lalu, telah selesai dibangun ulang dan Kamis (20/1) pagi tadi diresmikan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani yang hadir didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono dan Walikota Solo, Gibran Rakabuming Raka.  Rehabilitasi Pasar Legi ini dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Sejak sepekan sebelum peresmian Pasar Legi, para pedagang yang sejak lama berjualan di sana dan sempat terpaksa harus pindah karena kebakaran pada 2018 ini, telah kembali beraktivitas di pasar yang kini memiliki tiga lantai dengan berbagai fasilitas yang lebih baik dari sebelumnya. 

Puluhan buruh angkut, lelaki dan perempuan, gesit berseliweran di antara kios-kios berterali besi abu-abu yang masih cemerlang warnanya. Ibu Sukinem, buruh angkut yang sudah lebih dari 30 tahun bekerja di Pasar Legi mengaku senang bisa kembali ke lokasi lama dengan kondisi pasar yang lebih baik dan bersih. 

Bawang merah, bawang putih, sayuran segar, bumbu dapur, rempah-rempah dan berbagai produk kebutuhan pokok tertumpuk berlimpah di tiap kios milik pedagang yang sibuk melayani pembeli, yang salah satunya adalah Ketua DPR yang tak sungkan berjongkok untuk memilih tempe yang dijajakan di lantai oleh seorang penjual. Puan juga membeli beberapa kilo bawang merah, dan sayuran lain serta sohun di beberapa kios berbeda. 

"Beberapa waktu pasca kebakaran, saya pernah datang ke Pasar Legi dan setelahnya saya sampaikan pada Mas Walikota dan Pak Menteri PUPR, kita perlu menjaga komitmen untuk merenovasi Pasar Legi agar bisa lebih baik dari sebelum kebakaran terjadi," kata Puan. Pasar Legi, dikatakannya, sempat hendak dibuka kembali pada 2021. "Tapi kasus COVID-19 melonjak, jadi rencana pembukaan kembali harus ditunda dan baru hari ini bisa dilakukan," ungkapnya. 

Puan berharap Kementrian PUPR dan Pemerintah Kota Solo bisa bersama-sama menjaga dan merawat Pasar Legi. "Saya dengan, kalau hujan besar ada bagian-bagian pasar yang mengalami tampias dan menyebabkan genangan air yang dikhawatirkan bisa jadi banjir. Ini harus diantisipasi. Dicarikan solusinya supaya bisa teratasi," ia mengatakan

Pada para pedagang dan pengunjung Pasar Legi, Puan menitip pesan untuk tetap menjaga prokes. "Sekarang ini kita masih dalam suasana pandemi. Pedagang pasar dan pembeli harus tetap jaga prokes, kesehatan, ketertiban ya?" cetusnya. Ia senang mendengar kabar kalau seluruh pedagang di Pasar Legi telah dua kali mendapat vaksinasi. 

Menurut Puan, pasar merupakan sebuah tempat di mana denyut kehidupan masyarakat dapat dilihat. "Di pasar kita bisa melihat apakah ekonomi berjalan atau tidak. Kita bisa melihat bagaimana pedagang beraktivitas dan berinteraksi dengan pembeli, juga bisa mengevaluasi bagaimana harga-harga barang yang diperjualbelikan, stoknya ada atau tidak," Puan mengatakan. 

Ia juga menekankan, betapa pun kemajuan pembangunan berjalan serta digitalisasi masuk ke berbagai lini kehidupan, pasar trdisional harus tetap dipertahankan karena di situ rakyat bisa memasarkan hasil usahanya.

Selain kondisi bangunan yang jauh lebih baik dari sebelum kebakaran, Pasar Legi yang baru ini juga hadir dengan sentuhan modernitas melalui sistem pembayaran digital yang akan bisa diterapkan dalam transaksi. "Saya sudah mencoba pembayaran menggunakan pembayaran digital tadi saat belanja. Dipinjami ponselnya Mas Gibran," katanya. 

Dalam konferensi pers yang digelar di pelataran Pasar Legi setelah tinjauan ke dalam pasar dilakukan, Puan memberikan beberapa catatan yang ia harap bisa dicarikan solusinya oleh Pemerintah Kota. "Tadi waktu mencoba membayar non tunai di lantai dasar, ternyata tidak ada sinyal sehingga pembayaran harus dilakukan secara konvensional.  Mungkin ada baiknya seluruh area di Pasar Legi ini dipasangi wifi agar tidak menghambat transaksi," katanya.

Pada kunjungan ke Pasar Legi, perempuan yang pernah menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manysia dan Kebudayaan itu juga sekaligus melakukan pengecekan harga-harga bahan pokok. "Harga minyak goreng masih mahal, meskipun pemerintah telah melakukan operasi pasar. Saaya akan meminta pemerintah menetralkan harga-harga supaya segera kembali normal," katanya.**


MR.com,Jateng|Gerimis tak menyurutkan langkah kaki ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri tiga agenda kerja yang telah direncakan di Kabupaten Sukoharjo, pada Rabu (19/1) siang hingga petang hari. 

Didampingi Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, Panglima Kodam (Pangdam) IV Diponegoro Mayjen Rudianto, sejumlah kepada daerah tingkat 2 di Jawa Tengah dan beberapa koleganya di DPR RI, Puan meresmikan gedung Rumah Susun (Rusun) Pondok Pesantren Al-Quran Azzayadiy, Sanggrahan, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. 

Rusun yang pembangunannya dikerjakan oleh Kementrian PUPR tersebut, dibangun atas usul Puan ketika ia masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

 "Tentu saja, gotong royong dari kita semua untuk bisa membangun Rusun Ponpes Al Quran Azzayadiy ini merupakan niat baik.  Tentu saja rumah susun ini harus dijaga baik-baik. Jangan setelah diresmikan kemudian tidak dipelihara sehingga jadi cepat rusak," kata Puan. 

Ia berharap, meski akan ada ribuan santri dan santriwati yang silih berganti menetap dan belajar di Ponpes Al Quran Azzayadi, gedung, ruangan, dan segala sesuatu yang berada di Rusun tersebut menjadi sebuah tempat yang bermanfaat dan dirawat dengan penuh tanggung jawab hingga masa yang akan datang.  

Puan juga menginginkan, para santri dan santriwati dapat belajar dengan tenang dan gembira di ponpes tersebut. "Santri dan santriwati di sini semoga akan bisa membangun bangsa Indonesia sesuai dengan harapan dan cita-cita Bapak pendiri bangsa, Bung Karno, bahwa Indonesia harus menjadi Indonesia yang adil Makmur damai aman dan sejahtera," katanya.

Usai acara peresmian, Puan meninjau ruangan hunian di dalam Rusun tersebut, dan berinteraksi dengan para santriwati yang tengah mengaji di kamar yang telah rapi terisi ranjang susun dan area belajar yang menyenangkan. 

Dari Ponpes Al Quran Az-Zayadiy, Puan melanjutkan kunjungannya ke Gedung Serbaguna Cemani, di mana tengah dilangsungkan acara vaksinasi bagi anak-anak usia 6-11 tahun, serta pemberian vaksin dosis ketiga atau booster, bagi 100 warga lansia di Kabupaten Sukoharjo. 

Meski kunjungan berlangsung cukup singkat karena masih ada agenda lain yang menanti,  Puan menyempatkan diri menyapa dan berbincang dengan anak-anak dan lansia yang tengah divaksin. Ia berkeliling menghampiri setiap meja vaksin dan dengan ramah menanyakan kabar dan menyampaikan bingkisan kecil yang ia bawa sebagai cinderamata bagi warga di gedung serbaguna Cemani itu. 

Setelahnya, Puan dan rombongan segera melanjutkan perjalanan ke Sanggar Inklusi Tunas Wijaya di Kecamatan Bendosari, untuk meresmikan dua Sanggar Inklusi paling baru yang dibangun di Kabupaten Sukoharjo, yakni Sanggar Inklusi Tunas Wijaya yang didatanginya itu, serta Sanggar Inklusi Permata Hati yang ada di Kecamatan Polokarto. "Jadi, prasastinya ada dua yang ditandatangani oleh Bu Puan," kata Bupati Etik Suryani sambil tersenyum. 

Ia kemudian menjelaskan pada Puan perihal Sanggar Inklusi yang merupakan sebuah program rintisan masyarakat yang kemudian didukung dan dikembangkan secara baik oleh Pemkab Sukoharjo untuk menciptakan ruang pelayanan kesehatan yang bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang ada di 12 Kecamatan di seluruh Kabupaten.

"Jumlah anak berkebutuhan khusus yang terdaftar di semua Sanggar Inklusi kami mencapai 475 orang. Alhamdulillah dari 12 kecamatan kami sudah mendirikan delapan gedung sanggar inklusi. Masih kurang empat tapi insyaallah tahun ini selesai, sudah terbangun semua," kata Etik.   

Menurutnya, anak-anak berkebutuhan khusus  membutuhkan perhatian dan pelayanan kesehatan khusus yang coba disediakan secara cuma-cuma oleh Pemkab Sukoharjo. "Berbagai terapi, yakni fisioterapi, okupansi dan terapi wicara kami sediakan secara gratis tidak dipungut biaya apapun" Etik menjelaskan. Selain itu, dikatakan Etik, di setiap Sanggar Inklusi pun diadakan pelatihan Bina Diri yang memberikan pelajaran keterampilan dasar seperti memakai baju sendiri, menyisir rambut, memakai sepatu, mandi dan sebagainya bagi anak-anak berkebutuhan khusus agar dapat melakukannya secara mandiri. 

Dalam kesempatan tersebut, Puan menyampaikan apresiasi mendalam kepada Pemkab Sukoharjo, para terapis yang ditugaskan oleh Dinas Kesehatan untuk memberi pelayanan kesehatan serta para relawan yang terlibat di semua Sanggar Inklusi atas kegigihan dan ketulusan mereka merawat dan memberikan terapi yang baik bagi semua anak-anak berkebutuhan khusus tersebut. "Anak-anak betkebutuhan khusus ini juga anak-anak Indonesia yang harus kita berikan kesempatan untuk tumbuh dengan baik hingga bisa jadi manusia berdaya," kata Puan

Terdiri dari masyarakat yang tergerak hatinya untuk membantu para anak berkebutuhan khusus untuk memiliki kualitas hidup yang lebih baik, relawan menjadi salah satu ujung tombak keberlangsungan Sanggar Inklusi di seluruh Kecamatan di Sukoharjo tersebut.  

Puan mengaku amat terperanjat ketika ia mendengar nominal honorarium para relawan di semua Sanggar Inklusi yang hanya 200 ribu per bulan. "Meski ketergerakan hati menjadi alasan para relawan membantu, tapi mereka, menurut saya, layak mendapatkan apresiasi yang lebih baik lagi," kata Puan. Ia mengatakan amat memahami bila Pemkab memang memiliki keterbatasan anggaran hingga belum dapat memberikan apresiasi yang lebih layak. Untuk itu, Puan menegaskan, DPRD harus bisa memperjuangkan dan membantu mencarikan jalan keluar. "Itu sebabnya saya ajak teman-teman dari DPR dalam kunjungan ke sini, agar bisa langsung dipikirkan, apa yang bisa kita lakukan untuk memberi apresiasi yang lebih layak bagi para relawan ini," ungkap Puan yang langsung memberi garis bawah dan cetak tebal dalam sambutannya terkait honorarium para relawan tersebut.  

Gerak hati memang melandasi digagas dan berkembang baiknya Sanggar Inklusi di Sukoharjo. "Kami ingin membantu anak-anak berkebutuhan khusus memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Senang rasanya kalau mereka mengalami perubahan yang lebih baik setelah bergabung dalam Sanggar Inklusi," Endang, Kepala Sanggar Inklusi Tunas Wijaya mengatakan.**


MR.com,Solo|Ketua DPR RI Puan Maharani dijadwalkan meresmikan Pasar Legi pada Kamis (20/1) atas undangan Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka.

“Dulu waktu akan dibangun Mbak Puan datang dan saya janji akan mengundang beliau meresmikan Pasar Legi”, ujar Gibran.

Pasca kebakaran tahun 2018 silam, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan rehabilitasi dan membangun gedung baru di lahan yang sama.

 Pembangunan yang memakan waktu 1 tahun ini telah selesai dilaksanakan November 2021 lalu dan telah diserahterimakan ke Pemerintah Kota Solo.

Pada masa tahap awal pembangunan, 12 Juni 2021 lalu,  Puan sempat berkunjung ke lokasi pasar bersama Gibran dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Saat itu pembangunan baru mencapai 55%. 

“Ini salah satu pasar terbesar di Surakarta, mampu menampung hingga 2.000 pedagang. Tadi saya tanya nanti saat pindah ke sini para pedagang sudah ditentukan alokasi kios dan los nya? Insyaallah sudah beres”, jelas Puan saat itu.

Dalam kunjungan tahun 2021 itu, Gibran juga menjelaskan tentang rencana penggunaan sistem transaksi digital untuk Pasar Legi. Hingga akhir 2021, 13 dari 44 pasar tradisional di Surakarta sudah menggunakan sistem pembayaran digital. Rencananya akhir tahun ini seluruh pasar tradisional juga sudah bermigrasi ke sistem non-tunai.

Transaksi digital telah diperkenalkan di Kota Solo sejak 2018, namun datangnya pandemi mengakselerasi penggunakan sistem non-tunai di semua tempat termasuk pasar. Platform pembayaran nasional QRIS serta dompet digital lainnya sudah bisa digunakan di Pasar Legi dan nanti akan dicoba langsung pada saat acara peresmian pada Kamis (20/1). Para pedagang menanggapi positif hal ini namun berharap mereka bisa mendapatkan fasilitas wifi untuk memastikan koneksi jaringan mereka terjamin.

Peresmian Pasar Legi sedianya akan dilakukan November lalu namun ditunda karena pelaksanaan PPKM dan libur nataru. Peresmian dipastikan dilaksanakan Kamis dan turut dihadiri oleh Menteri PUPR dan Walikota Solo. (pm)**


MR.com, Boyolali|Sejak pagi Raul, siswa kelas V SDN 1 Sawahan, Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah sudah tiba di sekolah. Tidak ada yang berbeda dengan hari biasanya, namun hari ini (19/1) yang mengikuti proses belajar mengajar hanya siswa kelas IV sampai kelas VI, salah satunya Raul. Sementara siswa kelas I sampai III hanya datang ke sekolah pada pagi hari kemudian diizinkan pulang.

Hari ini SDN 1 Sawahan menggelar vaksinasi dosis kedua bagi 258 muridnya. Kepala Sekolah SDN 1 Sawahan Slamet Marjuki mengatakan vaksinasi dosis pertama maupun kedua menggunakan Sinovac bekerjasama dengan Puskesmas Kecamatan Ngemplak.

 “Dosis pertama kami berikan 18 Desember 2021 lalu," tambahnya.

Kabupaten Boyolali sudah hampir rampung memberikan vaksin dosis pertama kepada seluruh warganya. Hingga saat ini lebih dari 92% warga Boyolali telah divaksin dosis satu, sementara dosis kedua hampir mencapai angka 75%. Seperti halnya di wilayah lain di Indonesia, anak-anak di bawah usia 12 tahun memang baru mendapat giliran vaksin akhir tahun 2021.

Ekspresi khawatir tampak jelas di wajah anak-anak ini, mulai dari siswa kelas I sampai kelas VI. Walau sudah pernah divaksin bulan lalu, mereka mengaku tetap merasa sedikit takut. Lovely, siswi kelas V mendapat giliran vaksin sekitar pukul 11 siang, ia menjalani kegiatan belajar mengajar di kelasnya hingga pagi dan diizinkan pulang setelah divaksin.

“Senang karena sekarang sudah lengkap vaksinnya”, kata Lovely.

Raut kekhawatiran yang sebelumnya terlihat di wajah anak-anak ini berubah menjadi ekspresi lega dan bahagia sembari mereka membawa pulang tas ransel baru hadiah dari Ketua DPR RI Puan Maharani yang hari ini mengunjungi pelaksanaan vaksin di sekolah tersebut.

“Hebat ya, berani. Yang pertama kemarin juga nggak sakit kan? Sudah sarapan belum?” tanya Puan saat berkeliling ruang skrining dan vaksinasi sambil memberi semangat pada anak-anak yang menerima dosis vaksin.

Kunjungan ketua DPR ini dilaksanakan sebagai bagian dari kunjungan kerja ke wilayah Surakarta dan sekitarnya pada 19-20 Januari 2022. (pm)**


MR com, Pasar| Terkait adanya informasi Nelayan Air Bangis yang hilang pada Rabu Sore (19/1) di parairan Air Bangis. Haji Erianto Ketua DPRD Pasaman Barat (Pasbar) langsung meninjau situasi pencarian korban.

Selain itu, kehadiran Erianto ingin melihat situasi perkembangan dan mendengarkan informasi langsung dari Tim Gabungan,  Keluarga Korban dan nelayan setempat terkait  pencarian sejauh mana langkah tim dalam menemukan korban.

Erianto Ketua DPRD Erianto menyampaikan, ini dalam bentuk dukungan, kepada tim Gabungan yang terus berupaya melakukan pencarian korban serta juga bentuk simpati  kepada keluarga korban.

" Kita hadir hari ini bentuk dukungan kepada keluarga korban, mari kita berdoa agar Korban segera dapat ditemukan dalam keadaan selamat" ujarnya. 

Dalam kesempatan tersebut ia juga menghimbau, agar para nelayan lebih mengutamakan keselamatan sebelum melaut, ditambah lagi cuaca ekstrim saat ini yang masih melanda Pasaman Barat.

Sementara itu, M. Suwarsyah DANPOS TNI AL Air Bangis Pasbar menerangkan sebelumnya Korban  Asniman (55th)  pada Rabu (19/1) seperti biasa menjemput jaring ikan dilaut , namun hingga pukul 15.30 wib korban belum kembali.

" Mendapat informasi tersebut, Tim langsung bergerak mencari korban, dalam pencariannya ditemukan PES/Viber milik korban,  namun korban dan perahu tidak ditemukan," Terang Suwarsyah DANPOS Air Bangis.

Dijelaskan, hingga Kamis sore (20/1) tim gabungan  yang di bantu nelayan setempat terus berusaha mencari korban. Namun, korban masih belum ditemukan. Ditambah lagi cuaca yang kurang mendukung, sehingga pencarian kurang maksimal. (De)


MR.com,Jateng|Di tengah berjangkitnya varian baru virus COVID-19 Omicron dan dimulainya Kembali Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di berbagai sekolah, disiplin menjalankan prosedur Kesehatan dan menyegerakan vaksinasi tentu amat dibutuhkan. Itu sebabnya, program vaksinasi bagi anak-anak usia 6-11 tahun perlu dipercepat dan dipantau terus pelaksanaannya. 

Pada hari pertama kunjungan kerjanya di Jawa Tengah pada Rabu (19/1), Ketua DPR RI Puan Maharani, menyambangi Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Sawahan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, melihat kegiatan vaksinasi kedua yang tengah dilakukan untuk siswa. Puan didampingi antara lain oleh Gibran Rakabuming Raka Walikota Solo yang ikut menyambut kedatangan Puan di bandara saat berkunjung ke sekolah tersebut. 

“Wah, hebat ya, nggak takut disuntik,” kata Puan pada seorang siswa yang baru menerima suntikan vaksin keduanya. 

Puan tampak sumringah menyaksikan siswa-siswa SDN 1 Sawahan yang bersemangat namun tertib menunggu giliran mereka divaksin. 

Puan berkeliling ke semua meja vaksinasi dan dengan hangat menyapa satu persatu siswa. 

“Nanti kalau sudah besar ingin jadi apa?” tanya Puan pada seorang siswa lelaki yang tengah mendapat suntikan vaksin dari seorang dokter polisi.

“Mau jadi polisi,” kata anak tersebut. 

Selain berbincang dengan siswa-siswa yang divaksin, Puan juga sempat berbincang dengan beberapa dokter kecil yang ikut membantu mengarahkan teman-temannya ke meja vaksinasi. 

Dari ruang vaksinasi, Puan meninjau pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) yang telah diterapkan di SDN 1 Sawahan. 

Di dalam kelas, Puan menyampaikan pada kepala sekolah dan guru yang mendampinginya rasa sukacitanya melihat anak-anak SDN Sawahan 1 yang pemberani dan tidak ada yang menangis saat divaksin.  Ia juga bertanya tentang penerapan PTM di sekolah tersebut. 

“Sudah mulai dilakukan, tapi di sekolah kami, PTM baru 50% diterapkan. Setiap kelas dibagi dalam dua kelompok sehingga kapasitas kelas masih memadai untuk tetap menjalankan prokes dengan baik,” kata seorang guru.  

Sumarno, Camat Ngemplak mengatakan, tingkat vaksinasi anak di kecamatan yang dimpinnya telah mencapai 106 persen, melampaui target yang mereka buat. 

“Tidak ada orang tua yang tidak membolehkan anaknya vaksin. Justru mereka bersemangat sekali dengan program vakisnasi bagi anak-anak mereka yang dilakukan di sekolah,” kata Sumarno. 

Sejak gelombang pertama program vaksinasi untuk lansia dan orang dewasa dilakukan, animo masyarakat Ngemplak sangat baik. 

“Kami juga melakukan Grebeg Vaksin, yakni program vaksin di desa-desa untuk memudahkan warga mendapat vaksin. Bahkan bagi lansia, kami mengadakan vaksinasi door to door supaya mereka bisa mendapat vaksinasi tanpa harus keluar rumah,” pungkas Puji Astuti, Kepala Dinas Kesehatan Kecamatan Ngemplak. (pm)**


MR.com, Jakarta|Ketua DPR RI Puan Maharani meminta masyarakat agar terus memberikan masukan kapada DPR terkait RUU Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Seperti diketahui RUU TPKS disahkan sebagai RUU Inisiatif DPR.

“Kami di DPR akan terus mendengar apa yang menjadi aspirasi masyarakat agar kita bisa sama-sama mencegah segala bentuk kekerasan seksual di sekitar kita,” kata Puan dalam rapat paripurna, yang dihadiri oleh para aktivis perempuan yang tegabung dalam Jaringan Pembela Hak Korban Kekerasan Seksual, Selasa (18/1).

Perwakilan aktivis perempuan yang hadir antara lain dari Yayasan Sukma, Institut KAPAL (Lingkaran Pendidikan Alternatif) Perempuan, Migrant Care, Kusdiyah dari LKK NU, Perempuan Mahardika, Suluh Perempuan, dan Sekolah Perempuan DKI Jakarta. 

“Terima kasih atas kehadirannya. Semoga gotong royong kita bersama bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak,” ujar perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu. 

Setelah menyapa para aktivis perempuan, Puan mempersilakan para perwakilan dari masing-masing fraksi di DPR untuk menyampaikan pandangannya terkait RUU TPKS. 

Usai menjalani sidang Paripurna, Puan kembali menekankan bahwa keterlibatan masyarakat sangat penting dalam mencegah kekerasan seksual. Menurutnya, beberapa waktu ke depan merupakan waktu yang krusial. Oleh karena itu, Puan mengaku pihaknya masih membutuhkan masukan dari berbagai pihak untuk menyelesaikan RUU TPKS tersebut.

“Saya memastikan DPR akan selalu terbuka untuk mendengar. Saya tahu bayank yang ingin melihat RUU ini menjadi undang-undang, saya pun demikian. Bantu kami dengan mengawal proses pembahasan RUU TPKS ini agar bisa menjadi produk perundang-undangan yang mampu menghadirkan rasa aman dan keadilan bersama,” pungkasnya. 

Pada minggu lalu (12/1), Puan juga mendapatkan dukungan penuh dari perwakilan aktivis perempuan. Dukungan tersebut didapatkan saat mengundang mereka pada forum dengar pendapat urgensi RUU TPKS. Salah satu perwakilan dalam kegiatan tersebut, Jaringan Kongres Ulama Perempuan (KUPI) Nur Rofiah menegaskan dukungannya kepada Ketua DPR Puan Maharani. Dia mengatakan bahwa kemaslahatan perempuan, sejatinya merupakan sebuah perspektif yang wajib tercakup dalam pemikiran Islam yang senantiasa bertujuan untuk mewujudkan system kehidupan sebagai anugerah bagi seluruh manusia, termasuk perempuan. 

“Perempuan itu memiliki sistem reproduksi dan pengalaman biologis yang berbeda dengan lelaki.  RUU TPKS harus concern dengan pengalaman dan dampak biologis yang dialami perempuan. Pembuktian iman kepada Allah itu adalah dengan berupaya mewujudkan kemaslahatan tersebut,” katanya. **


MR.com, Jakarta|Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin rapat paripurna pengesahan RUU Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) untuk disahkan sebagai RUU Inisiatif DPR. Dalam rapat paripurna, Puan menyambut hangat para aktivis perempuan yang tegabung dalam Jaringan Pembela Hak Korban Kekerasan Seksual. 

“Telah hadir perwakilan Jaringan Pembela Hak Korban Kekerasan Seksual yang mengikuti sidang paripurna 18 Januari ini,” kata Puan. 

Rapat Paripurna digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/1/2022). Saat memimpin rapat paripurna, Puan didampingi oleh seluruh wakilnya yakni Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F Paulus, Sufmi Dasco Ahmad, Rachmat Gobel, dan Muhaimin Iskandar. 

Adapun perwakilan aktivis perempuan yang disapa Puan ada 14 orang. Mereka antara lain dari Yayasan Sukma, Institut KAPAL (Lingkaran Pendidikan Alternatif) Perempuan, Migrant Care, Kusdiyah dari LKK NU, Perempuan Mahardika, Suluh Perempuan, dan Sekolah Perempuan DKI Jakarta. 

“Terima kasih atas kehadirannya. Semoga gotong royong kita bersama bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak,” ujar perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu. 

Setelah menyapa para aktivis perempuan, Puan mempersilakan para perwakilan dari masing-maisng fraksi di DPR untuk menyampaikan pandangannya terkait RUU TPKS. 

Pekan lalu, Puan juga menerima sejumlah aktivis perempuan yang mendukung disahkannya RUU TPKS. Ia menerima banyak masukan terkait berbagai persoalan mengenai kasus-kasus kekerasan seksual, khususnya terhadap perempuan. 

Dalam audiensi itu, Puan memastikan siap memperjuangkan RUU TPKS agar dapat disahkan. Mantan Menko PMK tersebut juga mengatakan dukungan dari para aktivis perempuan menambah kekuatan untuk perjuangannya. 

“Masukan yang sudah disampaikan memberikan saya kekuatan tambahan untuk melaksanakan ini sebaik-baiknya. Saya meminta masukan dari luar supaya warnanya itu beragam, bisa merangkul dan mencakup semua kepentingan yang harus kita lindungi,” ungkap Puan, Rabu (12/1). 

Terkait RUU TPKS, Puan menjelaskan, setelah RUU tersebut sah menjadi inisiatif DPR, maka pihaknya bersama pemerintah akan membahas RUU yang sangat ditunggu-tunggu publik ini, setelah Presiden mengirim Surat Presiden (Surpres). 

“Surpres tersebut akan berisi wakil pemerintah yang ditunjuk Presiden untuk membahas RUU ini bersama DPR. Berikut juga dengan DIM (daftar inventarisasi masalah) dari pemerintah,” sebutnya. 

Puan berharap publik terus memberi masukan dan aspirasi kepada DPR RI selama RUU TPKS ini dibahas pemerintah. 

“Kami di DPR akan terus mendengar apa yang menjadi aspirasi masyarakat agar kita bisa sama-sama mencegah segala bentuk kekerasan seksual di sekitar kita,” tutup Puan.**

MR.com, Jakarta|Rancangan Undang-undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) sudah disahkan sebagai RUU Inisiatif DPR. Ketua DPR RI Puan Maharani berharap Pemerintah segera menindaklanjuti keputusan ini sehingga pembahasan RUU TPKS antara DPR dan Pemerintah dapat cepat dilaksanakan. 

Pengesahan RUU TPKS dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI yang digelar hari ini di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2022). RUU TPKS disahkan setelah masing-masing fraksi di DPR menyampaikan pandangannya. 

“Apakah RUU usul inisiatif usul Badan Legislasi DPR RI tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat disetujui menjadi RUU usul DPR RI?” tanya Puan yang memimpin Rapat Paripurna. 

Para Anggota DPR RI yang hadir dalam Rapat Paripurna menyatakan setuju. Puan lalu mengetok palu tanda RUU TPKS resmi disahkan sebagai RUU Inisiatif DPR. 

“Kami berharap pembahasan RUU TPKS pada tahap selanjutnya dapat berjalan lancar,” ucap Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu. 

Puan juga mengucapkan apresiasi untuk seluruh aktivis yang memperjuangkan hak-hak dan perlindungan korban kekerasan seksual. Khususnya bagi sejumlah aktivis perempuan yang hadir pada Rapat Paripurna hari ini untuk mendukung pengesahan RUU TPKS sebagai RUU Inisiatif DPR. 

“Terima kasih atas kehadiran teman-teman dari Jaringan Pembela Hak Korban Kekerasan Seksual yang mengikuti sidang paripurna 18 Januari ini” ucap Puan. 

“Semoga gotong royong kita bersama bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak,” imbuhnya. 

Puan mengingatkan, RUU TPKS masih harus melalui sejumlah proses untuk bisa disahkan sebagai undang-undang. Usai penetapan RUU TPKS sebagai RUU Inisiatif DPR, lembaga legislatif ini nantinya akan bersurat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

“Dan kami berharap Bapak Presiden bisa segera mengirimkan Supres (Surat Presiden) dan DIM (daftar inventarisasi masalah). Kami juga menunggu Pemerintah menunjuk Kementerian yang akan membahas RUU TPKS bersama DPR,” sebut Puan. 

Setelah Supres dikirimkan, DPR akan membahas alat kelengkapan dewan yang akan membahas RUU TPKS. Puan menyebut, pembahasan soal hal itu akan dilakukan dalam Rapat Paripurna. 

“Apakah Komisi atau Badan Legislatif (Baleg) yang diberi kewenangan untuk membahas RUU TPKS bersama pemerintah, nantinya akan diputuskan dalam Rapat Paripurna,” tutur mantan Menko PMK tersebut. 

Puan berharap proses pembahasan RUU TPKS dilakukan dengan seksama. Ia juga kembali memastikan DPR akan terbuka menerima aspirasi dari masyarakat dalam proses pembahasan RUU TPKS. 

“DPR RI bersama Pemerintah berkomitmen menuntaskan RUU TPKS dengan sebaik-baiknya. Kita harus memastikan korban-korban kekerasan seksual menerima hak-hak dan perlindungan dari Negara,” tutup Puan.**


 Opini

Penulis:  Zahrul Hayati, saya aktivis Dakwah Prabumulih, Sumatera Selatan.

MR.com| Menjadikan Piagam Madinah sebagai dalil bagi ide -ide Islam Moderat adalah salah besar. Ini merupakan penelikungan terhadap dalil, suatu hal yang sudah biasa dilakukan kelompok yang mengklaim Islam Moderat untuk memberi legalitas atas pendapatnya.

Negara tampak semakin alergi dengan segala hal berbau syari'at Islam, kecuali jika aturan itu menguntungkan. Para pejabat nya pun kian berani melontarkan kata -  kata yang menyudutkan Islam dan umat Islam. Seakan - akan seluruh persoalan bangsa terjadi saat ini akibat perbuatan umat Islam dan penerapan syariat Islam.

Mereka terus berusaha menjauhkan umat dari keinginan hidup dengan Syariat Kaffah. Bahkan, terindikasi memaksa mereka melanggar syariat atas nama moderasi Islam yang berkelindan dengan gagasan semisal  Demokrasi, HAM, toleransi, kesetaraan gender, pluralisme dan sejenisnya.

Padahal, siapapun bisa melihat fakta bahwa sistem yang hari ini mereka tegakan justru telah gagal membawa umat pada kebaikan dan kesejahteraan. Sistem ini bahwa telah sukses melahirkan begitu banyak kezaliman, kerusakan,  pembodohan, dan penderitaan yang berkepanjangan.

Berbagai kerisis yang terjadi diberbagai bidang, mulai dari ekonomi, politik, sosial, hukum, hankam, hingga krisis moral. Bahkan negeri yang memiliki potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang melimpah ruah ini justru jatuh dalam cengkeraman penjajahan gaya baru, ialah penjajahan berbulu domba.

Moderasi adalah  proyek besar Kapitalis Barat

Apa yang dilakukan para penguasa di negeri muslim terbesar ini sesungguhnya sejalan dengan apa yang diinginkan kafir Barat. Mereka seakan memposisikan diri sebagai antek yang mengekor, membebek pada kehendak kafir Barat demi kompensasi dukungan politik bagi langgengnya kekuasaan mereka.

Stigma teroris, radikal, fundamentalis pun mereka jadikan sebagai alat pukul untuk menghantam,  membungkam benih perubahan kearah Islam. Mereka buat berbagai peta jalan yang sengaja  menjauhkan generasi dari Islam Kaffah, terutama di bidang pendidikan, termasuk di pesantren, madrasah, hingga majelis - majelis ta'lim pengajian.

Arah kelembagaan, kurikulum hingga para penduduknya pun semua dimoderasi dan dideradikalisasi atas nama kemajuan, Islam ramah dan perdamaian. Berbagai aturan, dan kelembagaan, bahkan rencana aksi dan berbagai modul mereka buat agar upaya pemberangusan ini berjalan sistematis dan menjadi legal.

Merekapun menyasar,  mencekoki semua komunitas, mulai dari orang tua, remaja, mahasiswa, kalangan perempuan, hingga anak - anak, demi menutupi celah bangkit nya kesadaran politik Islam. Mereka merangkul kalangan ulama Su', Intelektual, Aktivis Sekuler, Lembaga Pendidikan ( termasuk Pendidikan Islam ), dan media  sebagai aktor partner dalam menyukseskan moderasi yang sejatinya merupakan deideologisasi Islam. Adu domba pun dibuat antara umat Islam  sebagai cara untuk melemahkan umat Islam.

Ada apa dengan Moderasi???

Ada yang sangat menonjol di tahun ini, yakni arus deras moderasi yang memekakkan telinga. Seolah - olah berbagai permasalahan multidimensi di negeri ini. Padahal, moderasi adalah racun yang berbalut madu.

Sesungguhnya Moderasi adalah ide proyek besar arahan kapitalis Barat untuk menjauhkan umat dari syariat Islam dan menghadang akan kebangkitan Islam  Kaffah. 

 Sepintas gagasan " Islam Moderat" seolah asli dan elegan. Berbagai pernyataan yang datang dari para  politisi intelektual Barat terkait Islam  moderat dan Islam radikal atau ekstrimis, kita akan menemukan bahwa pandangan mereka tentang Islam moderat  adalah Islam yang tidak anti Barat. Dalam artian mereka mau berkompromi dengan nilai - nilai Barat. Mereka yang masuk dalam kelompok Islam moderat ini dianggap sebagai Islam yang ramah, toleran  dan bisa menjadi mitra Barat.

Mengapa Agama disalahkan?

Kenapa masih ada yang menganggap moderasi adalah solusi?  Karena mereka salah memahami akar masalah. Seolah semua masalah itu akibat fundamentalisme agama, ekstrim, radikal, atau pemahaman agama yang terlalu dalam. Sehingga mereka beranggapan Menyelesaikan masalah ini dengan mengubah  pemahaman agamanya.

Padahal ini adalah tuduhan belaka.  Berbagai masalah saat ini bukan karena agama.  Sebab nyatanya, agama saat ini belum diterapkan, yang diterapkan / yang berkuasa justru Kapitalisme Sekulerisme.

Piagam Madinah bukan dalil kesepakatan dan Demokrasi.

Islam Kaffah Solusi Hakiki

Padahal, Islam moderat dan Islam radikal, Islam ramah, ekstrimis dan sebagainya tidak ada dalam keilmuan Islam.  Allah SWT mewajibkan bagi setiap muslim untuk tidak hanya terikat pada akidah serta mengimani rukun iman dan rukun Islam. 

Tapi mengharuskan pula untuk terikat dengan syariatNya, baik yang berkaitan dengan masalah ibadah, muamalah ( seperti sistem ekonomi ) munakahat ( seperti sistem pergaulan pria - wanita ), hudud dan jinayat ( seperti sistem sanksi dan peradilan ), jihad maupun ahkam sulthaniyyah ( seperti sistem pemerintahan ) dan sebagainya.

Inilah yang disebut dengan Islam Kaffah, inilah ke ber-Islaman yang diperintahkan oleh Allah SWT sebagai mana firman Nya :

"Hai orang-orang yang beriman masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya ( Kaffah ) dan janganlah kamu turut langkah - langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi mu ( TQS AL - Baqarah : 208 )

Fitnah akan terus menjadi ujian bagi perjuangan dan penegakan Syariat Islam Kaffah, sekaligus menjadi saringan untuk memilah siapa yang istiqomah berada dibarisan pejuang dan siapa yang berposisi di seberang.

Hanya saja, seberat apapun tantangan, tentu tidak boleh melemahkan keyakinan bahwa ujung dari perjuangan ini adalah janji kemenangan. Tugas kita adalah memaksimalkan ikhtiar menyadarkan umat dengan akidah dan pemikiran Islam. Juga membongkar hakikat yang ada dibalik arahan kafir Barat agar umat memahami bahwa hanya Islamlah sumber kemuliaan dan asas kebangkitan yang harus sungguh - sungguh diperjuangkan.

Umat bangkit dengan Islam Kaffah.**

Mitra

{picture#http://2.bp.blogspot.com/-XccjilccW3o/WvaXDidXfzI/AAAAAAAABh4/uSZS7TnCbfc4FwXpWuQb2n8Fgh6BY9x7ACK4BGAYYCw/s1600/logo3.png} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Powered by Blogger.