Juni 2020

#Kajati #Kajari #Sumbar #Pasbar #Pasbar #Pasbar #IMI #sunatanmasal #pasbar #kolaboraksi 17 Agustus AAYT Administrasi Agam Aia Gadang Air mata Ajudan Akses Aksi Amankan Ambulance Anam Koto Anggaran APD Arogan Aset Asimilasi ASN Atlet ATR Aturan Babinkamtibmas Baharuddin Balon Bandung Bansos Bantah Bantuan Batu Sangkar Bawaslu Baznas Bebas Bedah Rumah Belajar Belanja Bencana Berbagi Berjoget Bhakti Bhayangkara Bhayangkari Bina Marga BK BKPSDM BLPP BLT Dana Desa BNN BNNK Bocah Bogor Box Redaksi Boyolali BPBD BPK RI BPN BTN BTT Bukittinggi Bully Bupati Bupati Pasbar Cacat Hukum Calon Camat Cerpen Corona Covid Covid 19 Covid-19 CPNS cross dampak Dana Dandim Data Demo Dermawan Dilaporkan dinas Dinkes Dinsos Direktur Disinfektan DPC DPD DPD Golkar DPD PAN DPP DPRD DPRD Padang DPRD Pasbar Dukungan Duta Genre Emma Yohana Erick Hariyona Ershi Evakuasi Facebook Forkopimda Formalin Fuso Gabungan Gempars Geoaprk Gerindra Gor Gudang gugus tugas Hakim HANI Hari raya Haru. Hilang Himbau Hoax Hujat Hukum Humas HUT Hutan Kota idul adha Ikan Tongkol Iklan video Ikw Ilegal mining Incasi Inspektorat Intel Internasional Isolasi Isu Jabatan Jakarta Jalan Jambi Jateng Jubir Jumat berbagi Jurnalis Kab. Solok Kab.Solok Kabag Kabid Kader Kadis Kalaksa Kanit Kapa Kapolres Karantina Kasat Kasi KASN Kasubag Humas Kasus Kebakaran Kejahatan Kemanusiaan Kemerdekaan Keracunan Kerja Kerja bakti kerjasama Kesbangpol Kesra Ketua Ketua DPRD Kinali KKN Kodim KOK Kolaboraksi Komisi Komisioner KONI Kontak Kontrak Kopi Korban Korban Banjir Korupsi Kota Padang Kota Solok KPU Kriminal kuasa hukum Kuliah Kupon Kurang Mampu Kurban Labor Laka Lantas Lalulintas Lantas Lapas Laporan Laporkan Laskar Lebaran Lembah Melintang Leting Maapam Mahasiswa Maligi Masjid Masker Medsos Melahirkan Mengajar Meninggal Mentawai metrologi Milenial MoU MPP MRPB MRPB Peduli Mujahidin Muri Nagari Narapidana Narkoba Negara Negatif New Normal New Pasbar News Pasbar Ngawi ninik mamak ODP OfRoad Oknum olah raga Operasi Opini Opino OTG PAC Padang Padang Panjang Padang Pariaman Painan Pakar Pandemi Pangan Pantai Maligi Panti Asuhan Pariaman Paripurna pariwara Pariwisata Partai Pasaan Pasaman Pasaman Barat Pasbar Pasbat Pasien Paslon Patuh Payakumbuh Pdamg PDIP PDP Peduli peduli lingkungan Pegawai Pelaku Pelanggaran Pemalsuan Pemasaran pembelian Pembinaan Pemda Pemerasan Pemerintah Pemilihan Pemko Padang Pemuda Penanggulangan penangkapan Pencemaran Pencuri pendidikan Pengadaan Pengadilan Penganiayaan Pengawasan Penggelapan Penghargaan penusukan Penyelidikan Penyu Perantauan Perawatan Perbatasan Peredaran Periode Perjalanan perkebunan Pers Pertanahan Perumda AM Kota Padamg Perumda AM Kota Padang Perumda Kota Padang Pessel Pilkada Pinjam PKH PKK Plasma Plt PN PN Pasbar PNS pol pp Polda Sumbar Polisi Politik Polres Polres Pasbar Polsek Pos Pos perbatasan Positif posko potensi PPM Prestasi PSBB PSDA Puan PUPR Pusdalops Puskesmas Pustu Rapid Test razia Rekomendasi Relawan Reses Reskrim Revisi RI RSUD RSUP M Djamil RTLH Rumah Sakit Rusak Sabu Sapi SAR Satgas Satlantas SE Sekda Sekda Pasbar Selebaran Sembako Sertijab Sewenang wenang Sidak sijunjung Sikilang Singgalang sirkuit SK Snar Solo Solok Solok Selatan SolSel sosial Sosialisasi Sumbar Sumbar- Sumur Sunatan massal sungai surat kaleng swab Talamau Talu Tanah Tanah Datar Target Tata Usaha teluk tapang Temu ramah Terisolir Terminal Tersangka Thermogun Tidak layak Huni Tilang tipiter TMMD TNI TNI AL Tongkol TP.PKK tradisional Transparan trenggiling tuak Tukik Tumor Ujung Gading Ultimatum Uluran Unand Upacara Update usaha usir balik Verifikasi Virtual wakil bupati Wali Nagari wartawan Waspada Wirid Yasin Yamaha Vega Yarsi Yulianto ZI Zona Hijau Zona Merah


Mitra Rakyat (Pasbar)
Memasuki usia yang ke-7 Tahun Gabungan elemen Mahasiswa Parit Sekitar (GEMPARS) kembali lakukan pemilihan dan pelantikan pengurus baru untuk periode 2020 - 2021, selasa (30/06).

Kegiatan yang digelar di Aula Kantor Wali Ngari Parik tersebut dihadiri oleh Pj. Wali Nagari Parik, perangkat Nagari, Tokoh Masyarakat, Alumni, senior, mahasiswa dan tamu undangan.

Gabungan elemen Mahasiswa Parit Sekitar (GEMPARS) merupakan Satu-satunya Organisasi Mahasiswa kejorongan yang ada di jorong Parit yang tetap eksis sejak tahun 2013 dari 28 kejorongan yang ada di Nagari Parik.

Sesuai dengan hasil MUBES GEMPARS Ke-6 yang dilaksanakan selama 2 hari satu malam di Gedung Aula Kantor Wali Nagari Parik pada tanggal 09-10 Juni 2020 menghasilkan keputusan menetapkan Ketua Umum terpilih Periode 2020-2021 atas Nama Arif Zandra Mahasiswa UNP jurusan Teknik Informatika.

Pengambilan Sumpah Jabatan dilakukan oleh Pj. Wali Nagari Parik Azhar S.Pd dan penyerahan Jabatan Oleh Riski Habibi Mahasiswa STAI YAPTIP Pasaman Barat selaku Ketua Umum Periode Sebelumnya.

Dalam kesempatannya Pj. Wali Nagari Parik memberikan ucapan selamat dan memberikan suport dan semangat kepada mahasiswa untuk terus memberikan kontribusi terhadap Nagari baik dibidang sosial maupun Ekonomi.

"Harapan kami, GEMPARS Mampu menjadi sebuah organisasi yang memberikan dorongan Kepada mahasiswa Kejorongan Lain untuk menghidupkan Organisasi disetiap jorong bahkan tingkat Nagari, karena mahasiswa merupakan Aset Nagari yg pada dirinya melekat keintelektualannya, tentunya inilah yang nantinya akan menjadi agen perubahan di Nagari dan kejorongan tentunya, apalagi disaat sekarang ini, orang-orang intelek sangat dibutuhkan untuk memimpin Nagari", ucap Pj. Wali Azhar.

"Terima kasih atas dukungan dari segala pihak, semoga saya amanah dalam menjalankan roda organisasi, pemimpin tak mampu berjalan sendiri tanpa semangat dan dukungan dari Anggota, dan harapan saya Pemerintah, Tokoh Masyarakat, dan Mahasiswa Mendukung segala kegiatan kami Nantinya", kata Arif Zandra selaku ketua Umum Terpilih.

Sementara Ketua sebelumnya Riski Habibi mengucapkan Selamat kepada ketua umum terpilih serta ucapan selamat bertugas.

"Mahasiswa adalah Tauladan, kepengurusan periode Ini harus lebih baik dari periode kami sebelumnya", ucap Riski Habibi selaku ketua Umum Demisioner.

"Tak lupa saya mohon maaf kepada rekan-rekan mahasiswa atas salah dan khilaf selama saya menjabat dan saya siap berkontribusi untuk kemajuan GEMPARS kedepan", tambah Riski.

Dengan selesainya acara pelantikan Pengurus GEMPARS Periode 2020-2021 maka kepengurusan sebelumnya menjadi Demisioner dan pengurus baru resmi menjalankan amanah dan tugasnya (Dedi/Rzk)


Mitra Rakyat (Pasbar)
Berawal dari ketidak hadiran Kabid Bina Marga (BM) Bambang Sumarsono atau yang mewakili pada Rapat pembahasan Anggaran di DPRD kamis (25/06) lalu, Ketua Komisi III DPRD Pasbar Baharuddin R bersama Sekretaris Komisi III Dedi Lesmana Lakukan Sidak ke Dinas PU Pasaman Barat, Senin (29/06).

Dalam sidak tersebut Ketua Komisi III menemui beberapa kejanggalan dan Pelanggaran. Dimana dari absen Bambang diketahui jarang masuk. Bahkan beberapa kali teguran yang diberikan oleh Kepala Dinas PUPR Henny Ferniza baik lisan maupun tulisan sama sekali tidak diindahkan oleh Kabid BM Bambang Sumarsono.



Beberapa kali teguran yang diberikan dan tidak ditanggapi oleh Bambang Sumarsono, Kadis juga telah melaporkan hal ini secara tertulis kepada Bupati maupuan Pejabat terkait di Pemkab Pasbar, namun hingga saat dilakukan Sidak belum ada tanggapan maupun tindakan yang dilakukan Pemkab terhadap Kabid BM Bambang Sumarsono.

Baharuddin juga melihat keanehan lainnya, meskipun Bambang jarang masuk tapi bisa mengelola anggaran sekitar 332 Miliar sejak 2017 hingga 2019.

Menurut Ketua Komisi III Baharuddin R, MM., berdasarkan data yang dia dapat dari Kadis PUPR, Anggaran 2017 yang ada di Bina Marga mencapai Rp.124 miliar lebih, tahun 2018 sebesar Rp.108 miliar lebih dan 2019 sekitar Rp.99 miliar lebih.

Total anggaran di Bina Marga dari tahun 2017 hingga 2019 tersebut mencapai Rp.332 miliar lebih namun yang terealisasi Rp.275 miliar lebih.

"Begitu besarnya anggaran yang ada di Bina Marga, Dengan kondisi jarang masuk kantor, pantas saja realisasinya rendah karena pelayanan tidak maksimal," ungkap Baharuddin.

Beberapa temuan dari Sidak yang dilakukannya, akhirnya Ketua Komisi III Membawa permasalahan tersebut ke dalam Sidang Paripurna Selasa (30/06).

Dalam sidang Paripurna tersebut ketua Komisi III menegaskan harus dilakukan pengecekan terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan pada Bidang Bina Marga di Dinas PUPR, karena dikhawatirkankan akan terdapat kejanggalan dan hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan Dana yang dikeluarkan.

Selain itu, Ketua Komisi III juga mengeluarkan Ultimatum untuk Bupati Pasaman Barat (Pemkab) agar dalam waktu satu (1) bulan terhitung sejak hari itu (30/06) agar mengambil langkah dan kebijakan dalam masalah Kabid Bina Marga PUPR tersebut.

"Jika batas waktu selama satu bulan yang kita berikan tidak diindahkan oleh Bupati maka permasalahan ini akan kami bawa ke ranah luar institusi Pemerintahan, dan saya telah memiliki semua bukti-bukti untuk itu", ujar Baharuddin tegas.

Sementara ketua DPRD Pasbar Parizal Hafni dalam membacakan hasil keputusan sidang paripurna menegaskan terhitung sejak saat itu Kabid BM Bambang Sumarsono di Nonjobkan. (Dedi)


Mitra Rakyat.com, Pasaman

Walikota Pariaman yang juga Wakil ketua  Forum Walikota se Asia fasiifik   Genius Umar berkunjung ke kabupaten Pasaman untuk merajut Silahturahmi dengan masyarakat kabupaten Pasaman.

Menurut Genius Umar kami bersama keluarga berkunjung ke Pasaman karena empat bulan kebelakang kita tidak bisa keluar karena pendemi Covid 19.

Genius Umar menambahkan kami bersama Fakhrizal mantan kapolda Sumatera Barat apa bila diamanahkan masyarakat Sumatera Barat menjadi  Gubernur dan wakil Sumatera Barat pada pilkada serentak 2020, kami akan membawa program program yang pernah dilakukan di kota Pariaman.

Adapun salah satu  program unggulan yang dilakukan di kota Pariaman satu rumah satu sarjana yang mana anggaran kami ambil dari APBD,CSR dan Baznas,ujar Genius 

Dan juga kami mengratiskan ongkos angkutan umum bagi siswa  siswa yang berada di kota Pariaman, Ujarnya

Ucapan terima kasih kami pada Keluarga kami di kabupaten Pasaman atas sambutannya teristemewa rekan rekan jurnalis, pertemuan ini   sangat berkesan dan kami juga mengundang rekan rekan jurnalis untuk hadir di kota Pariaman,tutup Genius(Tim)


Mitra Rakyat (Pasbar)
BNNK Pasaman Barat laksanakan Upacara Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) 2020 bersama dengan Forkopimda Pasaman Barat, Jumat (26/06) bertempat diruang kerja Bupati  Pasaman Barat.

Upacara HANI 2020 dipimpin langsung oleh Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin melalui virtual. Dalam sambutannya, dia mengucapkan selamat atas peringatan Hari Anti Narkotika Internasional 2020. 

Menurut Wapres, Narkoba adalah kejahatan lintas negara yang luar biasa. Sehingga, penanganannya pun perlu peran berbagai pihak, termasuk masyarakat. Penanganan tersebut berupa upaya preventif, strategi, dan penegakan hukum secara konsisten untuk pemberantasan narkoba, apalagi Indonesia akan memasuki bonus demografi. Sehingga perlu upaya agar generasi muda tidak terpapar narkoba.

Dalam kegiatan yang sama BNNK Pasbar bersama Forkopimda juga mendengarkan laporan capaian kinerja BNN RI yang disampaikan langsung oleh kepala BNN RI kepada Wakil President Republik Indonesia.

Selain itu BNN RI juga memberikan penghargaan kepada beberapa instansi yang turut serta dalam pelaksanaan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), termasuk Kabupaten Pasaman Barat juga menerima Penghargaan.



Dimana Nagari Aua Kuniang menerima penghargaan yang diterima langsung oleh Wali Nagarinya Dasmon. S. Ap., serta PT. Rimbo Panjang (RSPM) yang diterima oleh Managernya Syamsuddin pada Upacara HANI 2020 di BNP Sumbar.


Sementara Kepala BNNK Pasbar Irwan Effenry mengatakan upacara peringatan Hari Anti Narkotika Internasional tahun ini sangat istimewa, karena berada pada era new normal dan mengangkat tema 'hidup 100 persen Sadar, Sehat, Produktif tanpa Narkoba.

"Peringatan HANI 2020 ini sangat istimewa, karena diadakan pada saat new normal dan upacara melalui Virtual", ujar Irwan. (DEDI/RUDI)

Hendra Pebrizal, Dirut Perumda Air Minum Kota Padang

Mitra Rakyat.com(Padang)
“Kami tidak akan memperpanjang gratis pembayaran tagihan air. Karena program kami hanya tiga bulan,” kata Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Padang Hendra Pebrizal melalui pesan whats app, Jumat(26/06).

Percakapan itu menyangkut program air gratis yang dilakukan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Padang. PDAM Kota Padang tidak lagi memperpanjang program air gratis yang diberikan sejak tiga bulan terakhir, akibat dampak Corona virus  (Covid-19) , tambahnya.

Sebelumnya PDAM Kota Padang menjalankan program menggratiskan tagihan air kepada 3550 pelanggan kepada Golongan Sosial A dan B serta golongan rumah tanggan 2A dan 2B selama tiga bulan, sebut Dirut itu.

Rinciannya, untuk kategori pertama yang di berikan gratis rekening air adalah golongan Sosial A. Yaitu berupa kelompok umum seperti WC umum, terminal dan tempat ibadah, jelas Hendra Pebrizal.

Selain itu, pihaknya memberikan gratis air kepada golongan sosial B. Yaitu yayasan sosial, panti sosial dan yayasan perguruan tinggi.

Kemudian kelompok rumah tangga dengan golongan 2A dan 2B. Golongan ini adalah masyarakat yang memiliki bangunan rumah non permanen dengan luas 36 meter kubik.

“Selain dua golongan tersebut, pihaknya juga tidak memberikan air gratis bagi penghuni asrama seperti TNI dan Polri,”pungkasnya. *adv*



Mitra Rakyat.com(Pessel)
Diduga proyek pembangunan jaringan di Sawah Laweh, Tarusan, Kabupaten Pesesisir Selatan(Pessel) lemah pengawasan. Proyek dimotori Kementrian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat, Direktorat Jendral Sumber Daya Air,SNVT PJPA WS, Indragiri-Akuaman, WS Kampar, terpantau media, para pekerja saat melakukan kegiatan tidak menggunakan Alat Pelindung Diri(APD), Kamis (25/06) di Pessel.

Sesuai Intruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Nomor 02/IN/M/2020, Tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019(Covid 19) dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Mengintruksikan kepada seluruh jajaran dilingkungan Kement PU Pera, bahwa pimpinan tinggi madya, Pratama dan atau Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) menugaskan Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) pada masing-masing unit Organisasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk melaksankan,1. Protokol pencegahan Covid 19, 2. Tindak Lanjut terhadap kontrak penyelenggara Kontruksi,3. Protokol pencegahan Covid 19 dalam Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Sementara pada dokumen kontrak, untuk pengadaan menyangkut K3 merupakan  suatu hal yang tidak bisa dihilangkan. Resiko kecelakaan kerja bisa terjadi kapan saja. Untuk itu, kesadaran mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja menjadi sangat diperlukan. Undang-Undang No. 1/1970 dan No. 23/1992  telah mengatur mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja tersebut.

Proyek dengan nomor kontrak HK.02.03/03/SNVT-PJPA WS.IAKR/IAR-II/2020 di kerjakan Wijaya-Infra KSO dengan KSO PT. Mettana PT. Tri Exnas ditunjuk sebagai Konsultan Supervisinya. Namun sayang, proyek yang menggunakan anggaran dari Surat Berharga Syariah Negara(SBSN) sebesar Rp 31.453.045.000,- itu terindikasi tidak pedulikan keselamatan dan kesehatan para pekerja nya.

Meskipun situasi saat itu sepi dari para pekerja, namun kegiatan tetap berjalan dan pekerja yang ada dilokasi tidak menggunakan APD. Apalagi masa new normal pasca padami covid 19, pemerintah mengintruksikan agar setiap OPD atau instansi mensosialisasikan protokol pencegahan covid, wajib memakai masker dan menyiapkan handsanitaizer.

Hingga berita ini terbit, media masih upaya konfirmasi PPK dan Pihak Terlait Lainnya. *roel*


Mitra Rakyat.com(Pessel)
Resiko kecelakaan kerja bisa terjadi kapan saja. Untuk itu, kesadaran mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja menjadi sangat diperlukan. Undang-Undang No. 1/1970 dan No. 23/1992 mengatur mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Pada masa new normal saat ini, setiap kegiatan harus mentaati protokol pencegahan covid-19, yaitu menggunakan masker dan menyiapkan handsanitaizer. Tanpa kecuali kegiatan yang menggunakan dana APBN,APBD. Bahkan kegiatan yang menggunakan dana hibahpun wajib mentaati protokol tersebut sesuai intruksi pemerintah. 



Hal ini tepantau saat media menelusuri proyek yang digawangi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi Sumbar. Ditemui mayoritas pekerja dilapangan tidak menggunakan Alat Pelindung Diri(APD), masker, dan helm, Kamis(25/06) di Koto Barapak, Tarusan, Pessel. 

Pada Program Hibah Jalan Daerah(PHJD) dilaksanakan DPUPR Sumbar yang menggadeng dua perusahan sebagai Pelaksananya (KSO Combina dan MAK) . Kemudian PT. Andhimascipta Dwipantara ditunjuk sebagai Konsultan Supervisi. Secara dana sebesar Rp 39.748.257.979.- sudah inklut setiap item pekerjaan apa pun jenisnya.

Pada proyek itu ada beberapa item yang diduga tidak dilakukan oleh kontraktor pelaksana, seperti rekanan tidak memfasilatasi para pekerja dengan masker yang sejati sebagai protokol pencegahan covid 19.

Sementara dokumen kontrak menyebutkan, kontraktor pelaksana harus menyediakan masker sebanyak 150 buah, sebagai pekerjaan persiapan. Selanjutnya, rekanan pada pekerjaan pembangunan toilet portable juga termasuk pekerjaan persiapan melaksanakannya diduga kuat tidak dilengkapi dengan tisu, handsanitaizer, dan tempat penampungan air, seperti yang ada didokumen kontrak. 

Untuk pengadaan direksikeet, disinyalir rekanan juga tidak mematuhinya. Sebab, lokasi direksikeet yang seharusnya dekat dengan lokasi pekerjaan. Ternyata faktanya jarak direksikeet dengan lokasi berjarak kurang lebih 2 KM. 

Saat dikonfirmasi kepada Khairulman bertindak sebagai pelaksana lapangan  mengatakan, " untuk masker saya memberikan kepada pekerja sebanyak 16 buah, tapi banyak pekerja tidak memakainya dengan alasan risih" kata Khairulman. 

Begitu juga helm yang termasuk sebagai APD, dari perusahaan sudah memberikan sebayak 16 buah, namun dengan alasan yang sama para pekerja itu tidak memakainya, tuturnya lagi. 

Hingga berita ini terbit, media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya. *tim*



Mitra Rakyat (Pasbar)
Polres Pasaman Barat (Pasbar), Sumatera Barat (Sumbar) Sambut Hari Bhayangkara Ke-74 dengan beberapa kegiatan, diantaranya adalah menyalurkan bantuan paket sembako kepada masyarakat.

Bantuan sembako yang berupa beras, mie instan, gula, telur dan minyak goreng, Kali ini diserahkan ke Panti Asuhan Aisyah di Jorong Sungai Jernih, Nagari Talu, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat. Kamis (25/06).

Menurut Kapolres Pasaman Barat AKBP Sugeng Hariyadi, SIK., MH., melalui Kasubag Humas AKP Defrizal yang didampingi Kabag Sumda Polres Pasbar AKP Muzhendra, SH.MH., mengatakan Bakti sosial ini merupakan dalam rangka menyambut hari Bhayangkara Ke- 74 yang jatuh pada tanggal 1 Juli 2020 Nanti.

"Kegiatan ini merupakan bakti sosial kami dari Polres Pasbar, untuk membantu menyalurkan paket sembako kepada anak-anak Panti Asuhan Aisyah di Nagari Talu", Ujar Defrizal yang didampingi Kabag Sumda AKP Muzhendra.

"Semoga bantuan kami berikan ini bisa bermanfaat dan dapat meringankan beban dari anak-anak Panti Aisyah," tambah Defrizal.

Selain dihadiri oleh Kabag Sumda Polres Pasbar AKP Muzhendra, SH MH., kegiatan ke Panti Asuhan Aisyah tersebut juga dihadiri oleh Kapolsek Talamau AKP Wirman beserta Waka Polseknya IPTU Sudirmansyah, Kasat Lantas Polres Pasbar IPTU Asep Wahyudi Sik, Msi., juga turut hadir Personil Koramil 03 Talu dan Personil Polsek Talamau. (Dedi/Rudi)



Mitra Rakyat.com(Padang)

Warga RW XV Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang berhasil menghadirkan “Nagari Tageh Rumah Gadang”. Kawasan ini resmi diluncurkan sebagai percontohan kampung tangguh di Sumatera Barat, Kamis (25/06/2020).



Hadir pada peluncuran sekaligus peninjauan Nagari Tageh Rumah Gadang ini seluruh unsur Forkopimda Provinsi Sumatera Barat dan Kota Padang. Hadir yaitu, Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit, Kapolda Sumbar Irjen. Pol. Toni Harmanto, Danrem 032/Wirabraja Sumbar, Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah beserta wakil Hendri Septa, Kapolresta Padang dan Dandim 0312 Padang serta jajaran dari unsur Forkopimda lainnya.

Walikota Padang Mahyeldi menyambut baik terobosan yang diprakarsai kepolisian, pemerintah daerah dan kepolisian tersebut. Pasalnya, keberadaan Nagari Tageh Rumah Gadang ini menghadirkan empat item tangguh yang mendorong percepatan kebangkitan dari pandemi Covid-19.

“Ada empat ‘tageh’ atau ketangguhan yang dihadirkan, yaitu tangguh kesehatan, tangguh informasi, tangguh keamanan dan tangguh sosial ekonomi,” kata Mahyeldi didampingi Camat Padang Timur Ances Kurniawan.

Menurut Mahyeldi, di Nagari Tageh Rumah Gadang tersebut ada kongsi – kongsi yang terbentuk. Ada kongsi covid-19, Kongsi UMKM dan Kongsi Pangan.

“Kongsi itu merupakan wujud kebersamaan dan kegotongroyongan dari warga,” ujarnya.

Mahyeldi mengapresiasi, semua komponen yang terlibat dalam memberikan dukungan kepada masyarakat sehingga terwujudnya nagari tageh tersebut. Apresiasi ditujukan ke pihak Polsek, Danramil, camat dan lurah setempat serta dukungan dari Kapolresta dan Kapolda.


“Tentunya kita apresiasi hal ini. Sebab, tidak leas dari dukungan dari kapolsek, danramil camat dan lurah setempat. Apresiasi juga terhadap Kapolda dan pemerintah provinsi yang hadir pada peninjauan kawasan Nagari Tageh Rumah Gadang ini,” ungkap Mahyeldi.

Dia berharap, Nagari Tageh Rumah Gadang ini menjadi contoh bagi masyarakat di kawasan lainnya, khususnya Kota Padang. Sehingga nanti terwujud kawasan serupa yang dinisiasi dari masyarakatnya.

“Kita berharap akan terwujud kawasan serupa di wilayah lainnya di Kota Padang khususnya dan Sumatera Barat umumnya,” ujarnya. (Zal/Rengga/adv)



Mitra Rakyat.com(Padang)

Wali Kota Padang Mahyeldi menyebut, sejauh ini Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kota Padang sudah menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST) Covid-19 untuk masyarakat Kota Padang sebesar Rp.77 milyar lebih, dengan jumlah penerima sebanyak 116.135 Kepala Keluarga (KK) .

Hal itu disampaikan orang nomor satu di Kota Padang itu saat menjadi narasumber di acara dialog khusus ‘Menelisik Peluang Penyelewangan Bantuan Sosial’ di Sumatera Barat di Stasiun RRI Padang, Rabu (24/06/2020). 

Wako Mahyeldi merincikan, alokasi BST tersebut bersumber dari Kementrian Sosial (Kemensos) sebesar Rp.17 milyar lebih dengan jumlah penerima sebanyak 28.594 KK, dengan jumlah bantuan masing-masing KK sebesar Rp.600 ribu.

Sementara dari Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp.16 milyar lebih dengan jumlah penerima sebanyak 13.415 KK, dengan jumlah bantuan sebesar Rp.1,2 juta dan dari Kota Padang sebesar Rp. 44 milyar lebih dengan jumlah penerima sebanyak 74.126 KK dengan bantuan sebesar Rp.600 ribu.

“Data penerima BST Kemensos sebanyak 28.594 KK tersebut terdiri dari 18.096 KK dari Basis Data Terpadu (BDT) dan non BDT sebanyak 10.498 KK. Sementara untuk data penerima provinsi dan Kota Padang adalah dari non BDT” jelas Wako yang didampingi Kepala Dinas Sosial Afriadi.

Ia menambahkan, mengingat banyaknya data yang dikumpulkan dalam waktu yang mendesak, tidak tertutup kemungkinan adanya data ganda dan lain sebagainya, untuk itu pihaknya sudah mengirim surat melalui kecamatan dan kelurahan tentang pengembalian dana bagi penerima data ganda.

“Alhamdulillah, dari Rp.44 milyar lebih yang disalurkan Pemko Padang kemasyarakat, sebanyak Rp. 6,5 milyar lebih dana dari penerima data ganda sudah kembali ke APBD Kota Padang, dengan jumlah data ganda sebanyak  8.433 KK. Atas nama Pemko Padang kita ucapkan terimakasih kepada masyarakat yang telah menunjukan kepeduliannya itu,” puji Mahyeldi.

Mahyeldi menambahkan lagi, selain bantuan dari pemerintah, masyarakat Kota Padang juga menerima bantuan dari lembaga-lembaga volentir dan organisasi sosial.

"Secara keseluruhan warga Kota Padang yang terdampak sosial ekonominya akibat pandemi Covid-19 sekitar 145 ribu KK. Sementara yang tercover bantuan pemerintah baru 116.135 KK. Menutupi kekurangan-kekurangan ini, kita dibantu oleh 10 LAZ di Kota Padang, BUMN/BUMD dan para pengusaha yang ada di Kota Padang. Alhamdulillah, bantuan tersebut sudah selesai kita salurkan dan dapat meringankan beban masyarakat Kota Padang," imbuhnya.

Selanjutnya, bagi masyarakat yang belum menerima bantuan untuk segera melaporkan ke RT/RW setempat. Nanti datanya akan difalidasi oleh kelurahan dan disampaikan kepada dinas sosial.

“Saya juga ucapkan terimakasih kepada seluruh pihak, mulai dari Pemerintahan Kecamatan, Lurah, RT/RW, Babinsa Bhabinkamtibmas dan seluruh pihak yang telah ikut berkontribusi mengawal dan menyalurkan bantuan kepada masyarakat,” pungkas Wako Mahyeldi.(Muliadi/humas padang)


Mitra Rakyat (Pasbar)
Bupati Pasbar H. Yulianto melalui Kepala Dinas Sosial Yonnisal salurkan Bantuan berupa beras dari Pemerintah Daerah (Pemda) Pasaman Barat (Pasbar), Sumatera Barat (Sumbar) kepada masyarat dua (2) kejorongan, yaitu kejorongan Koto Pinang dan Batang Gunung, Kecamatan Lembah Melintang sebanyak 165 KK.

Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Ketua TP. PKK Pasbar Sifrowati, Pj wali Nagari Persiapan Koto Gunung beserta seluruh perangkat Nagari, relawan, Perwosi, Mahasiswa KKN UNP dan IAIN Bukittinggi yang ikut serta menyalurkan bantuan beras ke rumah-rumah di dua kejorongan tersebut.

Menurut Kepala Dinas Sosial Yonnisal, bantuan beras yang di distribusikan sebanyak 1.480 Ton Beras dibagikan dalam kategori Jompo (Lansia), fakir miskin, Disabilitas (cacat fisik) serta masyarakat yang terdampak covid-19, dimana setip KK mendapat sebanyak 9 Kg beras.

"Bantuan yang kita serahkan saat ini bukan bantuan BST, BLT, PKH melainkan bantuan dari Pemda Pasbar untuk dibagikan sesuai kategori yang telah ditentukan, hal ini agar tidak terjadinya informasi simpang siur," kata Yonnisal.

Sementara Ketua TP.PKK Pasbar berharap, bantuan beras yang diberikan Pemda Pasbar tersebut bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari karena membantu masyarakat yang susah dan kurang mampu adalah tugas dan kewajiban bersama, namun harus tetap sesuai menurut prosedur dan tepat sasaran.

Semoga bantuan yang diberikan ini tepat sasaran dan dapat meringankan beban masyarakat, ini adalah kewajiban kita bersama, terutama Pemda Pasbar. ," Jelas Sifrowati. (Dedi/Rudi)

Mitra Rakyat (Pasbar)
Dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) 2020 dengan Tema “Hidup 100%, Sadar, Sehat, Produktif dan Bahagia Tanpa Narkoba, BNNK Pasaman Barat membagi Masker bertuliskan "HANI" kepada Pemkab Pasaman Barat secara Simbolis kepada Kepala Bagian umum Pemerintahan.
Selain itu, BNNK Pasaman Barat dalam masa Pra HANI juga menggelar beberapa penyuluhan tentang Bahaya Narkoba serta penyuluhan tentang Covid-19 serta pencegahan penyebarannya.
Dalam kegiatan Penyuluhan tersebut BNNK Pasbar memberikan leaflet yang berisikan tentang bahaya narkoba dan mengajak serta menyampaikan pesan untuk menjauhi dan lawan narkoba.
Sosialisasi yang berupa penyuluhan serta juga menggelar tes urine mendapat sambutan serta dukungan dari masyarakat serta beberapa instansi, sehingga PT. Rimbo Panjang Kinali serta Kenagarian Aua Kuniang akan menerima penghargaan pada upacara peringatan HANI 2020, Jumat (26/06) nanti di Propinsi.
Kepala BNNK Pasaman Barat Irwan Effenry mengatakan, penghargaan yang diberikan kepada PT. Rimbo Panjang dan Kenagarian Aua Kuniang karena mereka mampu dan sukses dalam menjalankan serta menerapkan program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di daerahnya.
"Dengan Kegiatan ini kami mengajak masyarakat melawan peredaran dan penyalahgunaan Narkoba yang merupakan tanggung jawab kita bersama, mari kita pupuk semangat bersama melawan narkoba agar generasi muda kita dapat menjadi generasi yang Sadar, Sehat, Produktif dan Bahagia", ujar Irwan.
"Selain sosialisasi tentang melawan Narkoba kita juga sosialisasi bagaimana langkah-langkah pencegahan virus corona (Covid-19) dalam era new normal ini", tambah Irwan.
"Sabtu tanggal 27 Juni 2020 kita akan gelar nonton bareng konser Slank secara virtual di kantor BNNK Pasbar, dimana acara ini digelar oleh BNN dalam rangka penggalangan dana untuk penanganan dampak covid-19 yang akan disiarkan secara langsung melalui live streaming media elektonik dan media sosial lainnya", tutup Irwan.(Dedi/Rudi)

“Dengan kegiatan ini kami mengajak Masyarakat melawan peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang merupakan tanggung jawab kita bersama termasuk Masyarakat, kita akan terus menggalang semangat bersama melawan narkoba agar genarasi Toraja dapat menjadi generasi yang Sadar, Sehat, Produktif dan Bahagia,” kata Dewi.Selain langkah pencegahan virus corona (Covid-19), pembagian masker tersebut bertujuan untuk mengajak masyarakat agar gemar memakai masker sebagai upaya pencegahan penularan virus corona yang sudah mewabah.“Kegiatan ini sebagai wujud kepedulian dan partisipasi BNNK Pasaman Barat dalam upaya pencegahan Covid-19 serta Dalan Rangka Pra Hari Anti Narkotika Nasional (HANI) 2020 yang pada puncak perayaannya jatuh tanggal 26 Juni 2020 ini", Ujar Kepala BNNK Pasbar lagi."Sabtu ini tanggal 27 Juni 2020 kita dari BNNK Pasbar juga akan melaksanakan peringatan HANI tahun 2020 secara virtual dan disiarkan secara langsung oleh media elektronik dan melalui live streaming media sosial yang dimiliki oleh BNN dan media sosial lainnya, dimana BNN akan menggelar Konser pengalangan dana untuk penanganan dampak COVID-19 bersama Slank dengan tagline HIDUP100% yang bermakna sadar, sehat, produktif, dan bahagia tanpa narkoba, jadi kita dari BNNK Pasbar akan menggelar Nonton Bareng secara Virtual di Kantor BNNK", tutup Irwan.

Ketua DPD Sumbar LSM KPK Nusantara, Romi Yufhendra
Mitra Rakyat.com(Sumbar)
Sebagai pihak yang merasa dirugikan, wajar PT. PLN Wilayah Sumbar memang seharusnya memberikan hak jawab terkait dugaan korupsi yang terjadi di tubuh BUMN itu. 

Sebab, saat ini PT. PLN sedang dalam sorotan berbagai kalangan, dan menuju intansi yang berintegritas. Namun sayang, klarifikasi yang mereka berikan tidak diperkuat dengan data dan dokumentasinya, kata Romi Yufhendra,  Ketua DPD Sumbar lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Pemantau Korupsi Nusantara (LSM KPK Nusantara), Senin(22/06) via seluler +62 852-1970-7xxx. 

Berit terkait : Klarifikasi atas berita Mitrarakyat.com pada 6 Juni 2020 dengan judul Diduga Aset PLN Kubikel di Tilap, Negara Tanggung Kerugian Milyaran Rupiah


Tidak dilengkapi dengan data dan dokumentasi tersebut,  pihak PLN Wilayah Sumbar telah mencerminkan sikap yang tidak transparan dan diduga kuat telah langgar Undang - undang Nomor 14 tahun 2008 , tentang Keterbukaan Informasi Publik(KIP).

Ketua DPD Sumbar LSM KPK Nusantara itu menilai, dirunut dari pengakuan tertulis dari Afriman, kalau Investigasi yang dilakukan oleh tim dengan masing-masing personel hanya 2 orang. Kemudian tanpa ada foto kedua orang tersebut saat melakukan pemeriksaan lapangan, aneh juga cara investigasi nya,  tandas Romi. 

Mungkin masyarakat tertentu bisa mereka bodohi, namun tidak dengan tim investigasi dari kami, kata nya."anehnya lagi dalam satu hari, Investigasi selesai dilakukan dibanyak daerah, luar biasa, ucapnya lagi. 

Bahkan foto kubikel yang sedang dicek oleh tim investigasi yang meraka katakan, juga tidak dilapirkan. Dengan begitu pengakuan mereka kalau tidak ada kegiatan penilapan itu bisa jadi hoak, demi menjaga nama baik PLN,  ucapnya. 

Kami akan surati pihak PLN Wilayah Sumbar untuk lakukan invertigasi ulang, dan LSM KPK Nusantara akan ikut saat Investigasi tersebut, tegasnya. Dan bila perlu kami juga surati pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati)  Sumbar untuk ikut serta kedaerah, tukasnya. 

Dilain pihak,  saat media konfirmasi kepada Afriman tentang waktu dilaksanakan investigasi oleh pihak PLN, Afriman mengatakan, " pemeriksaan dilakukan oleh tim yang berjumlah 2 orang untuk satu daerah", kata nya pada hari yang sama. 

Kemudian hari dilakukan pemeriksaan, hari Sabtu, 20 Juni 2020. Dan hasilnya, tidak ada kubikel yang ditilap. Kubikel itu masih ada dan berfungsi dengan baik, katanya.

Hingga berita terbit pihak media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya. * roel*

Afriman, Manejer Komunikasi PT. PLN Wilayah Sumbar 
Mitra Rakyat.com(Sumbar)
Sehubungan dengan adanya pemberitaan terkait dengan dugaan penilapan aset Kubikel PLN, kami sampaikan bahwa hal tersebut adalah hoax atau tidak benar. Dengan adanya berita tersebut,  PLN langsung menerjunkan petugas untuk melakukan pengecekan langsung ke lapangan terhadap asset yang diduga di-tilap tersebut, kata Afriman, kepada media mitra rakyat.com,Senin(22/06) via whatsapp +62 812-6624-xxx.

Berita Terkait : Hendrizon, SH. Minta Pihak APH Untuk Merespon Dugaan Korupsi di Tubuh PLN Wilayah Sumbar


Selanjutnya, Afriman menuturkan, "Berdasarkan data dan fakta di lapangan ditemukan bahwa asset PLN tersebut ada dan sesuai. Asset tersebut berfungsi optimal dan digunakan untuk menyuplai energi listrik bagi pelanggan di daerah Pasaman Barat, Payakumbuh dan Solok Selatan".


Afriman mengakui ini foto Kubikel yang diduga ditilap pada pengadaan 2019, oleh oknum karyawan PLN "RH dan DV"

"PLN sangat menjunjung tinggi integritas. Sekecil apapun informasi yang ada akan kami tindak lanjuti dan manajemen sudah bertekad untuk tidak segan-segan menindak tegas apabila ada oknum yang bermain main terhadap integritas tersebut” ungkap Manajer Komunikasi PLN Wilayah Sumbar, Afriman di sela sela mendampingi manajemen melaksanakan Care For Asset. 

Afriman juga menambahkan bahwa PLN memiliki program khusus untuk menjaga kualitas keandalan listrik yaitu Care For Asset. Dalam program ini manajemen PLN dan staf terkait melakukan kunjungan rutin atau walk down langsung ke lokasi – lokasi dimana asset tersebut berada, seperti jaringan, gardu induk, gardu distribusi dan lain-lain.

Aset PLN sangat penting untuk dijaga dan menjadi tanggung jawab dari PLN. Kami akan memastikan asset tersebut terjaga dan terpelihara dengan baik, salah satu tujuannya adalah demi meningkatkan keandalan dan keamanan listrik.

Melalui kunjungan rutin terhadap asset mulai dari gardu induk, peralatan transmisi, dan distribusi maka petugas PLN dapat melihat performa asset serta meminimalisir kemungkinan terjadinya gangguan pada asset yang mengakibatkan padam. 

PLN juga terbuka lebar dan transparan atas segala informasi yang didapat dari segala pihak. Hal tersebut merupakan cerminan komitmen PLN untuk menegakkan integritas diseluruh lini, tutupnya. *realise dari Afriman,Manejer Komunikasi PT. PLN Wilayah Sumbar*


Mitra Rakyat.com(Padang)
Dalam hitungan bulan, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 akan dilaksanakan. Menurut informasi rencana KPU Sumbar, untuk Pilkada di Provinsi Sumatera Barat akan dilaksanakan bulan Desember. 

Artinya para calon kepala daerah sudah mulai pasang jurus ampuh. Lobi-lobi pun mungkin sudah lakukan. Pidato -pidato disaat kampanye sudah mereka persiapkan. Apalagi janji-janji manis yang disampaikan calon pemilih mereka sudah dipersiapkan. 

Fokus pilkada  Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Prov. Sumbar.Tahun ini gelanggang pilkada diduga semakin seru karena persaingan disinyalir akan lebih ketat lagi dari pilkada sebelumnya. Karena, peserta pilkada untuk periode 2020-2025 ini diisi oleh politikus dari latar belakang tidak diragukan lagi.

Gederang perang pun sudah ditabuh, saling tuduh, saling lapor, bahkan saling tikam sebentar lagi mungkin akan kita dengar. Tidak ada lawan yang abadi, tidak kawan yang setia, sebentar lagi akan kita temui. 

Bagaimanapun alur permainan dalam politik, yang pasti jadi korban selalu masyarakat golonga bawah. Kenapa demikian, karena untuk mencapai tujuan, seorang politikus tidak segan, bahkan mungkin tidak malu untuk memberi janji kepada masyarakat. 

Uang akan betebaran dan agama pun mungkin diperdagangkan demi mencapai satu tujuan yakni BA 1 Sumbar. Berbagai promosi atau kampanye politik akan dilakukan oleh para peminat tahta calon pimpinan daerah.  Akan tetapi jika melihat fakta dan merunut pengalaman masa lalu, kepala daerah yang berujung terpilih belum sepenuhnya dapat merealisasikan visi misi dan program yang telah diproklamirkan sebelumnya.

Hal inilah yang menjadi indikator krisis kepuasan dan momok ketakutan masyarakat. Grafik ketidak percayaan publik terhadap calon kepala daerah Provinsi Sumatera Barat akan terus naik. 

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Komunitas Pemantau Korupsi (KPK) Nusantara Romi Yufhendra, sebagai salah satu Aktivis Pemuda asal Sumatera Barat yang berdominsil di Kota Padang menyampaikan kepada para calon kepala daerah, ketika terpilih akan pentingnya memprioritaskan realisasi program yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Sumatera Barat, Minggu,(21/06) disekretariat LSM KPK Nusantara. 

Dikatakannya, banyaknya program Perbaikan Infrastruktur yang cenderung tidak merata hingga kepelosok Daerah sampai Daerah terpencil lainnya masih membutuhkan perhatian khusus.

Sebab, salah satu masalah yang menjadi kendala masyarakat dalam meningkatkan perekonomian adalah akses perbaikan jalan dan pembangunan lainnya yang berdampak pada hasil dan harga pertanian itu sendiri. 

Selain dari itu, pelayanan pada sektor pendidikan dan kesehatan juga masih perlu ditingkatkan mengingat banyaknya lapisan masyarakat yang mengimpikan pelayanan prima.

“Jika merujuk pada UU 23 tahun 2014 yang mengatur tentang pemerintahan daerah, seorang kepala daerah dalam hal ini Gubenur, Wali Kota dan Bupati dituntut dalam memakmurkan atau mensejahterakan masyarakat yang berada dibawah kepemimpinannya. 

Hal ini relevan dengan kewajiban dan dan tugas kepala daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam undang undang pemerintahan daerah tersebut,” kata Romi.0

Romi menambahkan, jika calon kepala daerah yang terpilih nantinya hanya sebatas mengumbar visi misi dan program tanpa dibuktikan dengan kerja nyata, dapat dipastikan krisis kepercayaan masyarakat terhadap kepala daerah sebagai pucuk pelayan publik akan semakin meningkat.

“Kedepannya dalam mengawal program unggulan calon Gubernur, Wali Kota dan Bupati yang terpilih saya berharap kepada rekan-rekan Aktivis LSM, ORMAS, WARTAWAN, Organisasi Kepemudaan serta seluruh lapisan masyarakat dapat saling senergik dalam mengawal keberlangsungan program unggulan yang menjadi prioritas calon kepala daerah Khususnya Sumatera Barat yang terpilih agar terciptanya realasi sistem demokrasi yang sebagaimana kita cita-citakan,” jelas Romi penuh harap. (rm)

Aidi Fiqri( Kepala BPJN III)  Wilayah Sumbar - Bengkulu 
Mitra Rakyat.com( Sumbar) 
Terkait pemberitaan media online antanews.com,  judul " Lintas Sumatera Rusak Parah, Ir. Kasriel Ruslim : Penyakit Sudah Kronis".   Saat dikonfirmasi kepada Aidil Fiqri selaku Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional Tiga(BPJN III) Sumbar - Bengkulu menyangkut itu. Diduga Kepala BPJN III tersebut terkesan "jengkel" dengan berita yang tayang dimedia itu. 



Sebab,  Aidil Fiqri mengatakan, "Coba tanya kasriel, kontrak tanggal berapa, mengapa belum diperbaiki, AMP nya mana belum hidup juga, belum layak operasi" kata Aidil kepada media, Senin(22/06), via Whatsapp +62 812-7312-1xxx. 

Kepala BPJN III itu meneruskan," Dana sudah ada tapi belum diperbaiki, hanya sedikit timbun sementara dengan Pasir batu( sirtu)", tuturnya. 

"Kalau kronis, sekarang kerjakan saja sesuai kontrak, jangan mengelak dari tanggungjawab", cecar nya. 

Kepala Satuan Kerja(Kasatker) dan PPK menjalankan tugas sebagaimana aturan kontrak, ada hak dan ada kewajiban yang sudah diatur, tinggal dijalankan dengan konsekwen, pungkas Aidil Fiqri. 

Kondisi Jalan Lintas Sumatera saat ini sudah semakin parah dan sangat membahayakan bagi seluruh pengguna jalan. Jalan sebagai urat nadi transportasi di Sumbar, saat ini banyak titik jalan dihiasi lobang-lobang.

Misalnya ruas jalan antara Padang Sibusuk-Kiliran Jao, terdapat sejumlah titik yang sangat membahayakan jika dilalui dengan pengguna jalan apalagi jika saat kecepatan tinggi.

Timbulah ucapan "penyakit sudah kronis" dari seorang pakar kontruksi, Ir. Kasriel Ruslim( owner PT. CTA) saat dikonfirmasi wartawan Antanews.com,beberapa hari lalu. 

Hingga berita ini terbit, media masih menunggu tanggapan dari Ir. Kasriel Ruslim dan upaya konfirmasi pihak terlait lainnya. *roel*

Amran, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Barat, (Gambar diambil dari Geogle)

Mitra Rakyat.com(Sumbar)
Masih adanya praktik tindak pidana korupsi yang terjadi di Sumatera Barat (Sumbar), membuat aparat penegak hukum, terus meningkatkan kinerjanya. Salah satunya, dengan menjadikan pemberantasan korupsi prioritas dalam penegakan hukum.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumbar, Amran menegaskan, agar seluruh kejaksaan negeri (Kejari) di provinsi setempat bisa lebih tegas memberantas korupsi. Hal itu disampaikan di hadapan empat Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) wilayah Sumbar yang dilantik, beserta jajaran Kejati lainnya.(dilansir dari Gatra.com)

Apakah dugaan kasus penilapan kubikel di PLN Wilyah Sumbar, masuk dalam pantauan Kejati Sumbar?.




Sikap tegas yang diucapkan seorang General Maneger(GM) PT. PLN Wilayah Sumbar ,Bambang Dwiyanto saat dikonfirmasi media, terkait dugaan pelanggaran integritas yang dilakukan oknum karyawan PLN sendiri, menyematkan namanya salah satu GM yang tegas dan bijak di tubuh PLN. 

Dan merupakan setitik harapan bahwa PLN, Badan Usaha Milik Negara(BUMN) siap menuju institusi yang berintegritas dan ikut serta memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya.

Kepada awak media Bambang mengatakan akan melakukan Investigasi dulu. Kami tetap menjunjung tinggi praduga tak bersalah, tapi apabila itu benar terjadi pihak PLN tidak akan mentolerin oknum tersebut. Karena telah melakukan pelanggaran integritas, katannya dengan tegas, Senin, 15 Juni 2020 beberapa hari lalu. 

Berita Terkait : Bambang Dwiyanto " Kita Akan Investigasi, Tidak Ada Tolerir Bagi Pelanggar Intergritas di Tubuh PLN

Hal itu dikuatkan dengan apa yang diucapkan Afriman, Maneger Humas dari PT. PLN Wilayah Sumbar. Malam itu disalah satu Cafe kawasan Nanggalo, Afriman meminta untuk bertemu langsung dengan wartawan mitrarakyat.com, Kamis, (18/06).

Dikesempatan itu Afriman mengatakan," saya agak sedikit bingung terkait berita dugaan penilapan itu, karena inisial oknum yang disangka melakukan itu bukan dibidang nya", kata Afriman. 

Yang satu di bidang pengawas K3, dan satunya lagi pengawas teknis, sementara yang melakukan pemasangan adalah vendor yang telah ditunjuk dari PLN pusat, tuturnya. 

Tapi mereka memang ikut serta hadir dilapangan saat pemasangan kubikel yang dilakukan  oleh Vendor, tambah Afriman. 

Untuk itu saya meminta saudara bertemu hanya ingin mengetahui datanya dari mana, tanya nya kepada media. 

Sambil meneguk minumnya, Firman menjelaskan bagaimana sistem pengadaan yang ada ditubuh PLN. Kami diwilayah sifatnya hanya menerima sesuai banyak yang dibutuhkan,terang nya. 

Afriman tidak membantah pertanyaan media ,tidak tertutup kemungkin bisa terjadi kolaborasi dilapangan antara pengawas K3 ,pengawas teknis dan vendor, karena mereka sama-sama diuntungkan dengan penilap itu.

Akhir kata, Firman berjanji akan melakukan Investigasi terkait dugaan itu, dan meminta sedikit waktu, tutupnya. 

Menanggapi hal itu seorang Lawyer kondang di kota ini angkat bicara. Hendrizon SH, mengatakan, " apapun bisa dilakukan demi mencari keuntungan, dan dugaan yang dilakukan oleh oknum tersebut termasuk korupsi uang negara", katanya. 

Selanjutnya praktisi hukum yang tergabung dikantor hukum "Liberty" pimpinan Boy London ini sekaligus pemerhati media itu mengatakan," dengan istilah "simbiosis mutualisme" mereka berjalan melakukan dugaan itu, tapi menurutnya, bukan tidak mungkin ada pihak lain lagi yang ikut serta dalam dugaan kegiatan yang rugikan negara itu", tandasnya. 

Jika kita telaah baik-baik, kita tahu bila pelaku korupsi kebanyakan merupakan orang-orang kalangan atas yang mempunyai jabatan di pemerintahan. Tentu saja kalangan tersebut mempunyai pendapatan lebih dari cukup bahkan hidup dalam kemewahan, sebut Hendrizon. 

Dia berharap kepada Aparat Penegak Hukum "APH" untuk merespon berita yang ditanyangkan media , agar terbongkar kebenarannya. Dan menegakan keadilan di negeri ini tidak hanya isapan jempol belaka" tutup Hendrizon, SH. 

Hingga berita ini diterbitkan pihak media masih menunggu hasil Investigasi dari pihak PLN, dan upaya konfirmasi pihak terkait lainnya. * roel*


Mitra Rakyat.com(Padang)
Daerah yang dulunya rimba, dan diduga dijadikan tempat pembuangan janin oleh orang yang tidak bertanggungjawab.Disulap menjadi tempat yang indah dan produktif yakni wisata kuliner. 

Ini tidak terlepas dari ide cemerlang Oesman Ayub, seorang anggota dewan tingkat II, Kota Padang. Duduk santai ditemani dengan alunan musik malam itu, Osman Ayub bercerita, Kamis(18/06) di jalan kandis II, Nanggalo,Padang.

Timbul dipikirannya untuk mengubah tempat yang dulunya dijadikan pembuangan hasil maksiat, menjadi tempat yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Anggota Dewan dari Partai Nasdem itu melanjutkan ide nya dengan kerja nyata. 

Demi kepentingan bersama Oesman Ayub memulai dengan meminta izin mengelola kepada Dinas PSDA Prov. Sumbar. Sebab, yang berwenang terhadap tempat itu merupakan dinas terkait. Setelah mengantongi izin, selanjutnya, Osman Ayub mengajak masyarakat yang ada di kawasan pinggir Sungai Nanggalo untuk gotong-royong membersihkan lokasi tersebut. 

Setelah itu melalui Koperasi Rumah Juang, Osman Ayub mengajak warga untuk sama-sama menjadikan tempat ini sebagai tempat wisata kuliner dengan nama " Banang Cafe".

Alhamdulillah, hingga saat ini Banang Cafe yang dikelola oleh koperasi rumah juang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat banyak, khususnya warga Nanggalo. 

Manfaat yang dirasakan, Banang Cafe bisa membuka lapangan kerja. Dan pengusaha kuliner yang sifatnya mikro dapat kesempatan mengembangkan usahanya. Juga bagi pengunjung dapat menikmati istrahat dengan nyaman dan santai, karena disuguhi pemandangan dan suasana yang sejuk. 

Dari pribadinya, Osman Ayub sedikit merasa puas dengan apa yang telah diperbuat untuk masyarakat, khususnya warga Nanggalo yang hingga sekarang merasakan manfaat nya. *roel*



Mitra Rakyat.com(Padang)

Kabar yang kurang sedap beredar di media Sumatera Barat bahwa Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah  dinyatakan positif Coviod-19, ternyata adalah isapan jempol belaka.

“Tidak benar itu, dari mana sumbernya? Pak Wali justru sehat wal afiat saja,” kata jurubicara Pemko Padang, Amrizal Rengganis dalam siaran persnya hari ini, Jumat (19/6/2020).

Amrizal mengatakan bahwa hasil Rapid Test kemarin justru menyatakan Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah sehat-sehat saja, tidak ada indikasi apapun terinfeksi virus Corona seperti yang diberitakan itu.

Walikota, kata Amrizal pada Senin siang lalu ke Jakarta. Senin paginya, sesuai protokol Covid-19, dilakukan rapid test dan hasilnya negatif.

“Lalu dari mana dan siapa yang menerangkan bahwa Pak Wali positif Covid-19? Maka dari itu saya perlu meluruskan berita-berita tersebut yang bisa disalah tafsirkan oleh masyarakat,” kata Amrizal.

Bahkan, sepulang dari Jakarta, Walikota juga melakukan test swab di Puskesmas Padang Pasir, Kota Padang. Pada hari Jum'at hasilnya sudah diperoleh, bahwa hasil test swab tersebut negatif Covid-19.

Menurut Amrizal, Walikota senantiasa memperhatikan masalah yang berkaitan dengan kesehatan terutama pada era PSBB ini. Bagaimana mungkin seorang Walikota abai dengan hal yang menyangkut Covid-19 yang sedang menjadi perhatian masyarakat.

“Pak Wali senantiasa menyampaikan pengarahan kepada masyarakat agar taat dan patuh pada protokol Covid-19. Antara lain anjuran menggunakan masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan dan senantiasa memeriksakan kesehatan apabila hendak berpergian dari satu kota ke kota lain.

Kalau tiba-tiba yang memberitakan bahwa Walikota positif Covid-19 tentu berlawanan dengan komitmen Walikota untuk mengajak masyarakat menjaga kesehatan, lagi pula kalaupun positif Covid-19 buat apa pula disembunyikan. Positif Covid-19 bukanlah sebuah aib, siapa saja bisa terkena. Tapi kalau tidak positif lalu dikatakan positif, tentunya menjadi kabar bohong, ” kata Amrizal Rengganis.

Ia meminta kepada rekan-rekan media, agar menginformasikan setiap berita yang menyangkut Walikota kepadanya, agar berita-berita bisa tampil dengan komprehensif, berimbang dan memenuhi syarat-syarat check and balanced sebagaimana dituntun oleh kode etik jurnalistik.

“Saya tidak pernah menghambat kawan-kawan media memberitakan atau melakukan kritik yang konstruktif untuk Pemko Padang, silahkan saja asal untuk kebaikan. Tetapi yang terpenting adalah adanya keberimbangan dalam berita dan setiap kali ada yang belum pasti, agar dikonfirmasi terlebih dulu,” ujar pria yang masih menjabat sebagai salah satu pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera barat itu.

Sementara itu menyangkut perkembangan pengendalian wabah Covid-19 di Padang, Amrizal mengatakan sampai hari ini (Jumat 19/6) prosentase kesembuhan warga yang tadinya dinyatakan positif Covid-19 sudah mencapai 60,67 persen.

 “Kita melalui Gugus Tugas Pengendalian Covid-19 Kota Padang terus berusaha melandaikan angka-angka persebaran Covid-19 ini. Selain malakukan pengandalian warga yang terjangkit, kita juga melakukan pembersihan tempat-tempat umum melalui penyemprotan dengan disinfektan dengan melibatkan unsur-unsur Dinas Kesehatan, BPBD, PMI dan berbagai relawan yang ada di Kota Padang,” katanya.

Saat ini Padang masih dinyatakan sebagai wilayah dengan angka Covid-19 terbilang tinggi di Sumatera barat. “Namun kita tetap berjuang keras agar masyarakat kembali pada suasana kenyamanan sebagaimana adanya sebelum era Covid-19. Pak Walikota mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk sama-sama, bahu membahu melandaikan kurva Covid-19 ini dengan cara menaati protokol kesehatan. Termasuk juga mengajak rekan-rekan media meluruskan hal-hal yang tidak lurus tentang informasi Covid-19 serta tentu saja tidak lupa ada fungsi mencerdaskan masyarakat dengan cara terus menerus memberitakan hal-hal yang membangun rasa optimisme masyarakat, bukannya menyiarkan kabar-kabar yang tidak terverifikasi kebenarannya,” kata Amrizal Rengganis yang separuh umurnya dihabiskan di dunia wartawan ini.(rel)

Mitra Rakyat.com(Padang)
Perusahan Daerah Air Minum(PDAM) Kota Padang baru saja lakukan penerimaan pegawai baru. Rekrutment karyawan baru tersebut dilakukan secara transparan. Perekrutan tersebut libatkan pihak ke tiga dengan sistem online. 

Terkait hal itu, managemen PDAM sempat diminta untuk menjelaskan bagaimana proses jalannya penerimaan calon pegawai baru itu oleh DPRD Kota Padang pekan kemarin. 

Jajaran direksi PDAM lakukan rekrutmen sudah sesuai Peraturan Walikota(Perwako) Padang, dan dikuatkan dengan peraturan direksi, ucap Hendra Pebrizal, S. Sos, MM, selaku Direktur Utama PDAM Kota Padang, Kamis(18/06).

Direktur Utama PDAM Kota Padang, Hendra Pebrizal, S. Sos, MM

Peraturan direksi sejatinya sebagai penguat, dimana mengangkat dan beri sangsi hukuman disiplin, serta menaikan jabatan merupakan kewenangan penuh dari Direksi itu sendiri, tegas Hendra Pebrizal kepada awak media saat jumpa pers di ruang kerjanya.

” Alhamdulillah, kami jajaran Direksi berterimakasih sekali, mungkin ini sebagai bentuk kritikan, masukan dan sebagai bahan evaluasi untuk menjadi lebih baik, profesional terutama dalam hal penerimaan pegawai,” ucapnya. 

Waktu melakukan proses penerimaan selama tiga bulan semenjak November 2019 lalu, ini pertama kalinya dilakukan secara terbuka dan transparan oleh PDAM. Bahkan dalam proses rekrutmen mamakai jasa pihak ketiga, CV. Dennis Konsultan dan Traning, dari perusahaan Pekan Baru, tutur Dirut tersebut. 

” demi menjaga integritas perusahan, pihak PDAM menggunakan jasa media  dan diterbitkan selama10 kali dimedia itu", katanya. 

Kita membuka promosi sesuai dengan kebutuhan, baik dari sarjana teknik, sarjana umum maupun tingkat SLTA. Artinya, kita terima sesuai kriteria dan formasinya. Selain itu, proses pendaftarannya menggunakan sistem online, tandasnya. 
Wako Padang, Mahyeldi Ansharullah, Wawako Padang Hendri Septa, dan Direktur Utama PDAM Kota Padang, Hendra Pebrizal

Kita lakukan penilaian untuk seorang calon pegawai bukanlah dari nilai indek prestasinya. Akan tetapi dari hasil yang benar dan murni melalui beberapa tahapan seleksi dari CV. Dennis Konsultan dan training tersebut, terangnya.

Pada prosesnya, 2000 orang minat pelamar dari berbagai daerah telah terdaftar. Namun, perusahan daerah sesuai kebutuhan hanya menerima 30 orang. Tahap awal telah diterima sebanyak 18 orang. Dan yang pasti, semua calon pegawai yang diterima prosesnya sudah sesuai perwako. 

Prose seleksi yang dilakukan benar-benar ketat, seperti administrasi, tes wawancara, dan tes kesehatan, tukas Hendra Pebrizal. 

Dengan tegas Dirut itu menyampaikan, "demi menjunjung tinggi undang - undang tentang KKN, pihak PDAM melakukan proses perekrutan calon pegawai dengan transparan".

Terakhir bagi yang dinyatakan lolos dan diterima sebagai calon pegawai, mereka akan dilatih selama 6- 12 bulan dan mengikuti diklat selama dua minggu di Sekolah Calon Tamtama(Secata) Padang Panjang, sebagai ketahan fisik dan membentuk mental, pungkas Hendra Pebrizal.*roel*

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.