Mitra Rakyat

MR.com, Padang|Gubernur Mahyeldi Ansharullah mengatakan daerah Sumatera Barat(Sumbar) memiliki potensi bencana yang tinggi. Oleh karena itu Provinsi Sumbar membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam melakukan pengkajian kebutuhan pascabencana guna percepatanan proses rekonstruksi dan rehabilitasi.

"SDM Jitu Pasna yang terampil akan mampu mengkaji dan menghitung secara cepat dalam mengumpulkan data primer data basah kerusakan dan kerugian pada daerah khususnya dalam Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) sehingga proses rekonstruksi dan rehabilitasi bisa cepat dilakukan," demikian Gubernur Sumbar tersebut menyampaikan saat membuka Bimbingan Teknis Hitung Cepat Pengkajian Kebutuhan Pascabencana Angkatan VIII bagi aparatur Kabupaten/Kota, Perangkat Desa/Nagari/ Kelurahan, Relawan PB dan Jurnalis, Rabu malam (30/09) di Hotel Bumi Minang Padang.

Kegiatan yang digelar Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Sumbar itu memberikan pemahaman dan meningkatkan kemampuan peserta dalam membuat Info Grafis Bencana, sehingga data yang didapat valid sesuai kondisi ril dampak bencana tersebut. 

Gubernur Mahyeldi berharap semua peserta bisa mengikuti kegiatan tersebut, sehingga nantinya tercipta SDM yang memiliki kemampuan dalam pengkajian kebutuhan pascabencana.

"Dengan demikian, pemerintah juga bisa memberikan respon cepat untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana," ucapnya.

Sementara Kepala Pelaksana(Kalaksa) BPBD Sumbar Erman Rahman menyebutkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana bahwa BPBD harus bentindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien, bukan hanya pada saat terjadi bencana (penanganan darurat).

"Akan tetapi, juga pada saat pemulihan melalui rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dengan prinsip dasar membangun menjadi lebih baik dan aman (build back better and safer),"lanjut Kalaksa itu.

Dengan berbasis konsep pengurangan risiko bencana yang dilakukan secara sistematis, komprehensif dan menyeluruh serta terkoordinasi sejak awal sampai akhir,jelas Erman Rahman.

"Dalam hal inilah peran Jitu Pasna dibutuhkan untuk mendukung kerja pemerintah," katanya.

Ia menjelaskan kegiatan Bimtek JITU PASNA Angkatan VIII dilaksanakan selama 4 (empat) hari kedepan dari tanggal 29 September s/d 02 Oktober 2021 bertempat di Hotel Kyriat Bumi Minang Padang.

"Mudah-mudaha ini bisa memperkuat SDM yang ada di BPBD, Nagari/ Desa/ Kelurahan di Kabupaten/ kota serta Relawan dan Jurnalis Penanggulangan Bencana dalam menghitung kerusakan dan kerugian akibat bencana," pungkasnya.***

Dengan terbangunnya sarana dan prasarana sanitasi yang layak di LPK maka diharapkan mampu menunjang lingkungan belajar mengajar yang aman, nyaman, bersih dan sehat.

Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumbar, Kusworo Darpito mengatakan bahwa program penyediaan sarana dan prasarana sanitasi di LPK ini khususnya di Provinsi Sumatera Barat.

"Pada tahap I dilaksanakan di 23 Pondok Pesantren, dengan jumlah MCK yang dibangun sebanyak 36 unit, sedangkan untuk tahap II dilaksanakan di 19 Pesantren dengan jumlah MCK yang dibangun sebanyak 26 unit dan pada tahap III dilaksanakan di 1 Pesantren dengan jumlah MCK yang dibangun sebanyak 2 unit," ungkap Kusworo.

Lebih lanjut Kusworo Darpito menjelaskan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana sanitasi di LPK ini dilakukan secara swakelola melalui pembentukan Tim Pelaksana dari pihak Pondok Pesantren.

Sedangkan untuk menggerakkan perekonomian masyarakat setempat, para pekerja diberdayakan dari masyarakat sekitar, kegiatan ini termasuk dalam Padat Karya yang bertujuan untuk memberikan peluang kerja bagi masyarakat yang terdampak Covid-19, sehingga para pekerja di kegiatan ini merupakan masyarakat setempat, tutur Kusworo Darpito.

"Pembangunan sarana dan prasarana sanitasi di LPK ini sendiri juga bertujuan untuk memberikan edukasi kepada pengelola Pondok Pesantren dan masyarakat sekitar bagaimana mengelola air limbah domestik yang baik sehingga tidak berpotensi menyebabkan pencemaran lingkungan khususnya badan air," papar Kepala BPPW Sumbar itu.

Sehubungan Program Padat Karya sebagai pendukung untuk menggerakkan perekonomian masyarakat pada masa pandemi, Kusworo mengatakan serapan pada kegiatan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumbar sudah 100 persen, tutupnya.**

MR.com,Padang|Pada tahun 2019 silam, proyek pembangunan Kantor Camat Padang Barat dimulai. Pembangunan dikerjakan CV. Fachira Karya dengan nomor kontrak 06/KONT-CK/APBD/DPRKPP/2019 dengan nilai Rp 2.413.999.978,60. 

Pelaksanaan pekerjaan sempat menjadi sorotan publik, karena diduga pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi. Baik secara material maupun teknis yang terindikasi telah rugikan negara. 

Ditahun 2021 pekerjaan kembali dilanjutkan dengan nilai Rp4.295.873.650,- oleh CV Starco dengan konsultan pengawas PT Multi Mitra Serasi Consultans selama 150 hari kalender.

Berita terkait: Pembangunan Kantor Camat Padang Barat diduga Langgar Spesifikasi dan Aturan

Proyek Curang Terlambat, Sutan Sebut Ada Indikasi Rugikan Negara Oleh Pihak Terkait

Diduga pada pelaksanaan kali ini, kontraktor kembali lakukan pelanggaran. Kontraktor tidak membangun Direksikeet dilokasi pekerjaan. 

Direksikeet yang merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi sebelum pekerjaan dimulai. Sebab direksikeet yang dimaksud merupakan tempat untuk melaksanakan pengawasan, pengendalian pekerjaan, dan pekerjaan administrasi proyek. Didalam direksikeet antara lain, terdapat gambar skedul proyek dan gambar bestek.

Tapi saat media meninjau kelokasi pekerjaan direksikeet tidak ditemukan keberadaannya pada Senin(27/9/2021).

Selain itu, kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas juga tidak ada. Waktu media menanyakan kepada salah satu pekerja mengatakan kontraktor pergi keluar.

" Kontraktor pergi keluar dan pengawasnya saya tidak tau dimana,"demikian pekerja yang menjabat kepala tukang itu manyampaikan.

Menyangkut direksikeet, kepala tukang yang tidak mau menyebutkan namanya itu mengatakan tidak ada, hanya pondok yang tidak berdinding seperti ini saja, kata kepala tukang itu.

Kepala tukang tersebut sempat mengeluh menyangkut hasil pekerjaan sebelumnya. Tiang utama pada struktur bangunan banyak yang tidak lurus juga balok beton.

" Saya pusing mengerjakan pada tiang ini. Tiang banyak tidak lurus dan akan menghabiskan banyak adukan semen untuk menutupi," ungkapnya.

Saat dimintai nomor seluler kontraktor pelaksana dan pengawas, pekerja tersebut mengakui tidak memiliki nomor seluler yang dimaksud.

Kemudian media mencoba konfirmasikan kepada Wel Sanora selaku PPK kegiatan via telpon, Selasa(28)9/2021). Namun hingga berita diterbitkan PPK tersebut belum berikan klarifikasinya.

Hingga berita diterbitkan media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.*rl*

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Sumbar, Suryadi Eviontri mengatakan, "Semoga Pelatihan Bimtek terus dapat dilakukan setiap tahunnya, untuk membekali para relawan, kepala daerah/kabupaten/kota/provinsi, jurnalis dan BPBD serta semua yang terlibat dalam kegiatan cepat tanggap bencana," imbuhnya  saat menutup Bimtek Jitu Pasna 2021.

Suryadi menambahkan, kegiatan ini dapat dilaksanakan berdasarkan pokok pikiran atau kepedulian sejumlah anggota DPRD Sumbar yang peduli dengan kebencanaan.

Suryadi Eviontri pesankan kepada kepada semua peserta bahwa atribut yang ada merupakan ciri khas petugas/relawan peduli bencana, jadi gunakan atribut sesuai kebutuhan.

"Pergunakan dan rawat seluruh atribut Jitu Pasna pada tempat dan waktunya demikian harap Suryadi," himbaunya.

"Kegiatan ini menurut Suryadi adalah awal kebersamaan ini mohon tetap dijaga dalam rangka saling berkoordinasi dan sharing informasi terkait kebencanaan, untuk itu kita telah membuat satu WA Grup," pungkasnya. 

Bimtek ditutup dengan pemberian sertifikat secara simbolik kepada perwakilan peserta acara. Salah satunya Syafrizal (Gan) selaku jurnalis Kota Padang sekaligus perwakilan peserta para jurnalist yang tergabung dalam acara Bimtek Jitu Pasna 2021 yang dimulai Senin, (20/9/2021) lalu.

"Semoga ilmu yang kita dapat dalam pelatihan Bimtek ini, menjadi acuan bagi kita bersama saat di lapangan saat bencana itu terjadi. Agar kita sama-sama belajar lalu mengaplikasikannya dengan sebaik-baiknya," ungkap Gan singkat.**

Perwakilan para jurnalist diwakilan kepada Zura Wenda dari media Araamandiri.com.

Kebutuhan akan data- data sangat dibutuhkan ketika bencana terjadi, baik buat jurnalist buat pemberitaaan, petugas atau relawan dalam memberikan batuan dampak dari kerusakkan dan kerugian dari bencana tersebut.

"Ketika terjadi bencana, pemerintah biasanya melakukan masa Tanggap Darurat Bencana. Nah, peran Tim Jitu Pasna (Pengkajian Kebutuhan Pascabencana) mulai dilakukan di dalam masa tersebut hingga Rehab-Rekon," terang Zura.

Lebih lanjut Zura menjelaskan, “Karena masa tanggap darurat waktunya sangat terbatas, maka dibutuhkan perhitungan cepat. Pelaksanaan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitu Pasna) ini tidak boleh salah, sebab akan berdampak hukum pada akhirnya. 

Jadi, membutuhkan pengetahuan terhadap aturan yang berlaku saat itu, dan teknis-teknis pengumpulan data, dokumen yang disyaratkan, perhitungan dampak, serta membuat dokumen pelaporannya,” ungkap Zura Wenda.  

"Dalam Pengkajian Kebutuhan Pascabencana, kerja sama tim menjadi penentu tepat dan cepatnya informasi bisa diterima oleh khalayak atau untuk bahan publikasi bagi kami para media," tuturnya.

Zura juga menambahkan bahwa tim harus bisa bekerjasama dengan baik dan melakukan pembagian tanggung jawab di masing-masing sektor yang perlu dijabarkan. Hal ini berfungsi untuk memanjemen waktu yang singkat.

"Kita harus bisa menggunakan dengan baik, smartphone yang ada. Teman-teman perlu tau bahwa banyak applikasi yang bisa di akses melalui smartphone kita. Ini juga lebih  efisien dari pada memboyong laptop yang kapasitas bebannya lebih besar," pungkas zura.

MR.com,Padang| Proses pelaksanaan proyek pemeliharaan gedung DPRD Sumbar menuai sorotan publik. Sebagai Aktivis Anti Korupsi, Mahdiyal Hasan SH menilai kalau proyek pemeliharaan pagar gedung DPRD Sumbar tersebut dalam pelaksanaannya, ada indikasi pemberian oleh Pengawas, PPTK,KPA dan pihak terkait lainnya terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan kontraktor (CV Attam Karya).

Hal itu mereka lakukan diduga demi memenuhi hasrat untuk mendapat keuntungan yang lebih banyak dari yang sudah ditentukan negara, kata Mahdiyal Hasan yang juga Sekretaris Pokdarkamtibmas Sumbar, pada Kamis(23/9/2021) di Padang.

Mahdiyal melanjutkan, menguatnya keyakinan masyarakat terhadap pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan pagar gedung DPRD senilai Rp 1,4 miliar itu ada indikasi korupsi.

Setelah PPTK mengakui tidak ada Direksikeet dibangun dilokasi pekerjaan dengan alasan kesibukan anggota dewan, pekerjaan dilakukan di workshop, lahan parkir sempit,  yang sebenarnya alasan itu semua tidak bisa diterima masyarakat begitu saja, ucapnya.

"Sementara keberadaan Direksikeet  sangatlah penting pada pelaksanaan proyek negara dan merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi sebelum pekerjaan dilaksanakan," ujar Mahdiyal.

Berita terkait: Proyek Pagar Gedung DPRD Sumbar senilai Rp 1,4 Miliar, CV Attam Karya Diduga Tidak Memakai Direksikeet dan APD Untuk Pekerja

Namun, Dayat sebagai  PPTK kegiatan mengatakan tidak ada mengintruksikan kontraktor untuk membangun Direksikeet tersebut, padahal pembangunan direksikeet salah satu aturan yang diterapkan oleh pemerintah dalam pelaksanaan proyek yang memakai uang negara,  ungkapnya lagi.

"Direksikeet yang merupakan tempat untuk melaksanakan pengawasan, pengendalian pekerjaan, dan pekerjaan administrasi proyek. Didalam direksikeet antara lain, terdapat gambar skedul proyek dan gambar bestek,"demikian Mahdiyal menjelaskan.

Selanjutnya menyangkut pengadaan APD yang diduga tidak dipatuhi oleh kontraktor. Mahdiyal mengatakan, padahal pekerjaan sudah memasuki minggu ke 4, meskipun progres pekerjaan baru tiga (3) persen, tapi  PPTK Dayat baru akan mengingatkan kembali kontraktor dan pengawas untuk memberikan APD itu ke para pekerja.

"Resiko kecelakaan kerja bisa terjadi kapan saja. Untuk itu, kesadaran mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja menjadi sangat diperlukan, dan hal itu ditegaskan Undang-Undang No. 1/1970 dan No. 23/1992 mengatur mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja," kata Mahdiyal.

Ditambah lagi, sebut Mahdiyal, pernyataan yang disampaikan Sekwan (Raflis) dan PPTK kegiatan Dayat menyangkut spesifikasi teknis pekerjaan tidak sama, akan menimbulkan rasa kecurigaan dilingkungan masyarakat," ujarnya.

Sebelumnya, Dayat sebagai PPTK mengatakan tinggi pagar yang dikerjakan hanya tiga(3) meter, sementara Raflis menyampaikan ke media ketinggian pagar tersebut mencapai 4 meter, terang Aktivis Anti Korupsi yang juga pengacara itu.

Meskipun masih tahap pelaksanaan, indikasi KKN berjamaah pada proyek tersebut. Dan menurutnya, hal itu dilakukan demi mendapatkan keuntungan lebih besar, pungkasnya.

Kevin sebagai kontraktor pelaksana dari CV Attam Karya, saat dikonfirmasi belum berikan klarifikasinya, meskipun pesan konfirmasi diduga telah dibaca.

Hingga berita dimuat, media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.*rl*

MR.com, Padang|Ketua Lembaga Penanggulangan Bencana dan Iklim (LPBI NU) Kabupaten Malang Rurid Rudianto menjelaskan bahwa peningkatan bencana alam selama tiga dasawarsa terakhir mencapai 350%. Hal ini disampaikannya saat menjadi narasumber Bimtek Jitu Pasna di Kyriad Bumi Minang, Rabu (22/9/2021).

Beberapa tahun ke depan bencana alam akan terus meningkat. Hal ini berdampak pada perumahan/pemukiman warga, infrastruktur, ekonomi, sosial dan lintas struktur.

"Bencana akan berdampak lebih besar di negara miskin dan sedang berkembang," ungkapnya.

Lebih lanjut ia mengatakan Sumatera Barat (Sumbar) terutama Kota Padang termasuk salah satu wilayah yang rawan bencana. Untuk itu, Kota Padang harus siap dan tau konsep dasar pengkajian kebutuhan pasca bencana guna menghadapi tren bencana ke depan.

Bentuk tren bencana alam yang kemungkinan bisa terjadi di Kota Padang sebagai daerah pesisir pantai adalah tsunami, gempa bumi, gelombang ekstrim dan erosi pantai. Tingkat risiko bencana di wilayah pesisir termasuk kelompok risiko tinggi dan sedang.

Menurutnya, manusia juga punya pengaruh besar terhadap penyebab terjadinya bencana. Hal ini karena kurangnga kesadaran manusia untuk menjaga alam. 

"Tingkah laku atau perbuatan manusia pada alam menentukan bagaimana alam ke depan," tambah Rurid.

Alam dan manusia diciptakan untuk membentuk interaksi, saling butuh dan saling jaga. Kehidupan adalah bagian dari ketentuan manusia dan alam yang konsisten.**

"Faktor alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, angin topan dan faktor manusia atau sosial seperti konflik sosial dan teror, serta faktor alam antara lain gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemis dan wabah penyakit," papar fasilisator Rurid Rudianto, Rabu(22/9/2021).

Lanjutnya, Dampak dari peristiwa bencana tersebut mengganggu, mengancam kehidupan masyarakat menyebabkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan Dampak psikologis.

"Penilaian akibat dari bencana terbagi kerusakan, kerugian, gangguan akses, gangguan fungsi dan peningkatan resiko. Analisis dampak terbagi 3 yakni perekonomian, kehidupan masyarakat dan sosial, dan yang ketiga lingkungan hidup," terangnya.

Perkiraan kebutuhan, sambung Rurid, ada lima yang kesatu perbaikan atau pembangunan kembali, kedua Stimulus ekonomi, ketiga pemulihan akses, keempat pemulihan fungsi dan kelima pengurangan resiko.

Ruang lingkup Jitu Pasna mempunyai ruang lingkup: penilaian akibat bencana, analisis dampak bencana, serta perkiraan kebutuhan, pada Sektor dan Sub Sektor. Secara rinci; Sektor Perumahan subsektornya rumah dan prasarana lingkungan. Sektor Infrastruktur subsektornya Transportassi (Darat, Air dan Udara), Sumber daya Air (Tanggul Sungai, irigasi, drainasi, bendung, bendungan, embung, sabo), Sektor Ekonomi subsektornya pertanian, perkebunan, perternakan, perikanan, pertambangan, perindustrian, perdagangan, Koperasi/UMKM Pariwisata, dan lain- lain.

"Sektor Sosial subsektornya kesehatan, pendidikan, agama dan lembaga sosial. Sektor yang terakhir yakni Sektor Lintas Sektor subsektornya pemerintahan, keamanan, ketertiban, keuangan atau perbankan, lingkungan hidup dan pengurangan resiko bencana," imbuh Rurid Rudianto.**

Dr. Marlina Adisty, M.Si dari Pusdiklat Penanggulangan Bencana BNPB memberikan contoh perhitungan pada data kejadian bencana yang terjadi di Bimbingan Teknis Hitung Cepat Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitu Pasna) gelombang ke lima (V) hari kedua di Kyriad Bumiminang Hotel, Kota Padang, Sumatera Barat, Selasa (21/ 09/2021).

"Contoh perhitungan pada data kejadian bencana yang terjadi, misalnya; bencana banjir selama 10 hari, jumlah pengungsi 900 jiwa, rumah rusak berat 75 unit, rumah rusak sedang 150 unit, harga satuan bangunan gedung Rp2 juta/meter," terangnya.

Lanjutnya, Seperti tingkat kerusakan, yang ditentukan dari hasil pengamatan foto dokumentasi dan survei lapangan secara sampling. Kategori rusak berat sebesar 80 persen, dan rusak sedang 50 persen. Dari luas bangunan rumah diasumsikan rata-rata sebesar 45 meter persegi. Isi rumah diasumsikan mengalami rusak berat jika terendam banjir sebesar 10 persen, dari nilai rumah, biaya hidup pengungsian diasumsikan Rp100 ribu per orang per hari. Masyarakat di pengungsian diasumsikan selama 14 hari. Biaya pembersihan rumah diasumsikan dilakukan oleh dua orang selama dua hari dengan biaya Rp100 ribu per orang.

Lima sektor yang dikaji kebutuhannya tersebut, diinput dalam 5 Komponen yaitu; Komponen Kerusakan, Kerugian, Kehilangan Akses, Gangguan Fungsi, dan Peningkatan Risiko.

“Input yang diharapkan dari Jitu Pasna antara lain, pengkajian dan penilaian awal akibat bencana, analisis dampak bencana, perkiraan kebutuhan pascabencana, dan rekomendasi awal terhadap strategi pemulihan,” katanya.

Adisty melanjutkan, pada masa rehabilitasi, aktivitas yang dilakukan Pemerintah antara lain, perbaikan lingkungan, prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, dan pelayanan kesehatan.

“Input atau dokumen Jitu Pasna inilah salah satu yang menjadi acuan bagi pemangku kepentingan dalam melaksanakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan pembangunan kembali sektor-sektor yang terdampak bencana,” papar Marlina Adisty yang menjabat sebagai Widyaiswara Ahli Madya Pusdiklat Penanggulangan Bencana BNPB.

"SPMK keluar tanggal 9 Agus 2021, target realisasi progres fisik bulan ini 5 persen, sementara realisasi pekerjaan baru mencapai 3 persen," kata Riswandi selaku KPA pada proyek tersebut,Rabu(22/9/2021) via telpon.

Secara teknis untuk lebih jelas silahkan tanya ke PPTK saya pak Dayat, tutupnya singkat.

Berita terkait : Menyorot Proyek Pemeliharaan Pagar Gedung DPRD Sumbar Senilai 1,4 Miliar, Pengamat: Dikhawatirkan Proyek Hanya Menjadi Objek Mencari Keuntungan

Uniknya saat dikonfirmasi kepada Dayat, selaku PPTK pekerjaan  mengatakan akan tanyakan dulu kepada KPA nya(Riswandi).

"iya pak, kita di pemerintahan, ada prosedur nya kan pak, kalau bawahan, tentu nunggu info atau petunjuk atasan, dan barusan saya konfirmasi ke KPA dan sudah diijinkan" ungkap Dayat dihari yang sama via telpon.

Dilanjutkan Dayat, untuk progres fisik sekitar 3 persen, dan kontraktor (CV Attam Karya) sudah menerima uang muka sebesar 30 persen dari anggaran.  Terkait pengadaan direksikeet  dilokasi pekerjaan Dayat mengatakan tidak ada.

"Karena pekerjaan ini banyak dikerjakan di workshop, mengingat lahan parkir dan ruangan di kantor DPRD Sumbar yang terbatas, serta aktivitas dewan menjelang akhir tahun yang padat, maka tidak ada direksikeet," ulasnya.

Tapi untuk pelaksana dan pengawas proyek tetap standby ada di lapangan, untuk rapat rutin dan evaluasi kami laksanakan di ruang rapat di kantor DPRD Sumbar, tambah Dayat.

Kemudian untuk spek besi semua memakai standar SNI. Dan untuk tinggi besi pagar sekitar 3 meter, dengan ukuran besi bermacam-macam, diantaranya  besi diameter 12 mm, 8 mm, ulir 16 mm, Strip 3/10 inch x 2 inch, terangnya lagi.

Namun, terkait pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) untuk para pekerja saat bekerja yang diduga tidak difasilitasi kontraktor (CV Attam Karya).

Dayat mengatakan, diberlakukan , nanti kita akan ingatkan ke pengawas dan kontraktornya lagi, tutupnya.

Sebelumnya, Raflis (Sekwan) DPRD Sumbar pernah menyampaikan kalau ketinggian pagar yang dikerjakan mencapai empat meter. Sementara PPTK (Dayat) mengatakan hanya 3 meter.

Hingga berita diterbitkan media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.*rl*

MR.com,Padang|Ketika Bencana terjadi, pemerintah biasanya melakukan masa Tanggap Darurat Bencana. Disinilah Tim Jitu Pasna (Pengkajian Kebutuhan Pascabencana) mulai melakukan hitung cepat. Hitung cepat dilakukan dalam masa tersebut sampai Rehab-Rekon.

“Karena masa tanggap darurat waktunya sangat terbatas, maka dibutuhkan perhitungan cepat. Pelaksanaan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitu Pasna) ini tidak boleh salah, sebab akan berdampak pada akhirnya. Jadi, membutuhkan data- data saat itu, dan teknis-teknis pengumpulan data, dokumen yang disyaratkan, perhitungan dampak, serta membuat dokumen pelaporannya,” ungkap Restu Martani, SE dari dari Direktorat Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi saat memaparkan materi tentang Pemulihan Pascabencana dalam Kerangka Manajemen Penanggulangan Bencana, di Kyriad Bumiminang Hotel, Kota Padang, Sumatera Barat, pada kegiatan Bimtek Hitung Cepat Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitu Pasna) Angkatan V-2021 di hari kedua, Selasa (21/09).

Lanjutnya, Jitu Pasna dimulai dengan persiapan tim, kemudian pengumpulan data, analisis data, dan pelaporan. Pengumpulan data tersebut menyasar pada 5 Sektor yakni, perumahan, infrastruktur, sosial, ekonomi produktif, dan lintas sektoral (pemerintahan, perbankan, pendidikan, dll.

Di sektor permukiman, jitu pasna melihat kondisi perumahan, dan prasarana lingkungan permukiman. Pada sektor infrastruktur kondisi transportasi darat, laut, dan udara, kondisi energi, pos dan telekomunikasi, kondisi air dan sanitasi, irigasi, kondisi pantai dan sungai.

"Di sektor sosial meliputi kondisi sarana kesehatan, pendidikan, keagamaan, budaya dan bangunan bersejarah, dan lembaga sosial lainnya. Sektor ekonomi produktif yang perlu diperhatikan seperti kondisi pasar, objek wisata, kondisi pertanian dan peternakan. Sedangkan pada Lintas Sektor akan dilihat kondisi pemerintahan, perbankan, dan ketertiban keamanan," pungkasnya.**

"Segala sesuatu dari gejala alam yang bersifat tidak merusak atau merugikan lingkungan sekitar terutama pada manusia maka itu bukanlah suatu bencana,” kata Dr. Marlina Adisty, M.Si.

Hal tersebut disampaikannya dalam Bimbingan Teknis Hitung Cepat Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitu Pasna) gelombang ke lima (V) hari kedua di Kyriad Bumiminang Hotel, Kota Padang, Sumatera Barat, Selasa (21/ 09).

Hari Kedua Bimtek Jitupasna, Rudianto:Pencegahan Penyebaran Pandemi Covid-19 Adalah Tanggungjawab Bersama

“Bencana itu adalah suatu gangguan serius terhadap keberfungsian masyarakat, sehingga menyebabkan kerugian yang besar pada manusia,” terangnya.

“Wilayah Indonesia merupakan wajah bencana, tidak ada satupun wilayah di Indonesia yang bebas dari bencana,” kata Marlina Adisty yang menjabat sebagai Widyaiswara Ahli Madya Pusdiklat Penanggulangan Bencana BNPB.

Indonesia, lanjut Marlina Adisty, banyak mengalami bencana alam, baik berupa gempa bumi, erupsi gunung berapi, tsunami, bencana hidrologi, dan sebagainya. 

“Dengan memahami bakal dampak dari suatu gejala alam pada manusia maka kerugian atau korban dari gejala alam tersebut dan kerugian yang bakal timbul dapat diminimalisir,” pungkasnya.**

Hal itu disampaikan Rurid Rudianto selaku fasilisator pelatihan di bimbingan teknis Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitu Pasna) gelombang ke lima (V) pada hari kedua di Kyriad Bumiminang Hotel, Kota Padang, Sumatera Barat, Selasa (21/ 09).

Lanjutnya, Kelengahan dari kita bakal menyebabkan akibat yang fatal pada diri kita dan lingkungan masyarakat sekitar oleh karena itu jangan lengah dan lalai akan menjalankan protokol kesehatan.

Kegiatan Bimtek Jitupasna Gelombang Ke V Tahun 2021 Resmi dibuka Kalaksa BPBD Sumbar

“Jangan kendor akan prokes, karena langkah jitu pencegahan akan pandemi ini hanya lewat protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker dengan benar, menjaga jarak, menjauhi kerumuman dan mengurangi mobilitas,” terangnya.

“Marilah bersama kita saling menjaga diri dan mengingat teman yang lalai akan prokes selama bimtek ini, “ imbuhnya.

Sebelum pelatihan dimulai seluruh peserta diminta mengenalkan diri masing-masing.**

Acara dibuka dengan menyanyikan lagu kebangsaan Republik Indonesia dan mars BNPB, kemudian dilanjutkan dengan doa bersama dan kata sambutan dari Kalaksa BPBD Sumbar.

Dikesempatan itu, Kalaksa BPBD Sumbar Erman Rahman mengatakan” bahwa dalam penanganan situasi bencana, semua unsur harus ikut terlibat, karena hal tersebut tidak bisa dilakukan tanpa kebersamaan” kata Erman Rahman.

Pada kesempatan itu, Erman Rahman menyampaikan tujuan Bimtek Jitupasna ini agar setiap kita yang mengikuti pelatihan ini memiliki bekal apabila bencana itu terjadi, agar dapat melakukan pendataan yang rasional,real dengan kondisi yang akan disampaikan ke pemerintah pusat.

Sumbar merupakan salah satu daerah rawan bencana di Indonesia, karena semua bencana ada di Sumbar, seperti ancaman tsunami dari megatrust Mentawai, longsor dan banjir serta ancaman gempa,papar Kalaksa itu.

" Ditahun 2009, saat bencana gempa terjadi yang memakan korban sebanyak 1115 jiwa, dan kerugian lainnya pada pendataan hanya mengandalkan kelompok masyarakat (Pokmas),sebab, saat itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) belum lahir," tambahnya.

Erman Rahman mengucapkan terima kasih atas kehadiran semua peserta walaupun ada yang gagal mengikuti bimtek karena hasil tes swab reaktif.

“Walaupun semua yang hadir di Bimtek sudah lulus tes swab tapi jangan sampai menjadi lalai dengan Prokes, karena Covid-19 menyerang siapa saja tanpa memandang usia dan golongan” tutupnya.*rl*

MR.com,Padang|Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Barat (Sumbar) gelar bimbingan teknis Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitu Pasna) gelombang ke lima (V) di Kyriad Bumiminang Hotel, Kota Padang, Sumatera Barat, Senin (20/ 09).

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Sumbar, Suryadi Eviontri menerangkan, selain meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) di daerah, Bimtek Jitu Pasna ini juga untuk mendapatkan data yang akurat usai bencana. Salah satunya untuk meminimalisir kerawanan kepentingan pihak di balik bencana.

"Data pascabencana ini sangat rawan beragam kepentingan. Makanya banyak pejabat yang diborgol pascabencana ini, karena menyelewengkan data dan jumlah bantuan," ungkap Suryadi, Senin (20/9/2021) di Padang.

Dengan alasan itu, kata Suryadi, data pascabencana harus cepat, tepat, dan akurat. Salah satu untuk mengetahuinya dengan Bimtek Jitu Pasna ini. Apabila semakin lama datanya disusun, maka bantuan juga semakin lama sampai kepada korban bencana. Lalu, lamanya waktu juga sangat rawan kepentingan berbagai pihak.

Selain itu, pentingnya Bimtek Jitu pasna ini, dikarenakan selama ini banyak aspek kerusakan yang tidak atau lambat terdata usai terjadinya bencana. Misalnya, fasilitas sekolah, fasilitas kesehatan, dari bangunan hingga isi rumah, bahkan kerugian non-fisik seperti terjadinya pengangguran dan lainnya akibat bencana.

"Kita tidak menginginkan bencana terjadi, namun tetap siaga dan bersiap-siap jika terjadinya. Lalu disamping itu, kita juga tidak mau ada bencana baru pascabencana," pungkasnya.**

Saat ini instansi vertikal itu sedang melakukan pekerjaan normalisasi di aliran Sungai Batang Kandis. Aliran sungai Batang Kandis sempat meluap kemudian membanjiri pemukiman warga yang tinggal dekat dengan aliran sungai tersebut.

Seperti yang disampaikan Aciak, warga kampung Sikayan. Aciak mengatakan kalau banjir yang terjadi di bulan Agustus itu telah merugikan banyak warga kampung setempat.

" Gara-gara banjir itu, kolam ikan saya jadi ikut banjir. Dan ikan saya semuanya ikut lepas," ujar Aciak, pada Senin (20/9/2021) di rumahnya.

Dengan adanya pekerjaan normalisasi sungai ini, semoga saja banjir yang seperti bulan lalu itu tidak datang lagi, harapnya.

Melalui Satuan Kerja Operasional dan Pemeliharaan (Satker OP), BWSS V Padang memulai pengerjaan normalisasi sungai Batang Kandih dan melakukan perbaikan Bendungan Irigasi Kasang Dua yang terletak di Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah itu, pada Senin(13/9/2021) kemarin.

"Dangkalnya kedalaman sungai disebabkan karena adanya proses pengendapan yang dibawa oleh aliran air sungai," kata Ir.Indrawan sebagai pengamat pembangunan di Sumbar, dihari yang sama.

Kemudian menurutnya, akibat terjadinya pendangkalan ini dapat menyebabkan delaman air sungai menjadi berkurang dan hal itu salah satu pemicu terjadinya banjir. 

" Jadi untuk itu dilakukan pemeliharan sungai, seperti pengerukan bagian dasar sungai yang harus selalu dilakukan, hal tersebut dilakukan untuk terus menjaga tingkat kedalaman sungai dan mencegah terjadinya bencana banjir," papar lagi.

Pengerukan sedimen adalah salah satu diantara upaya pemeliharaan berkala, seperti yang baru saja yang dilakukan pihak BWSS V Padang terhadap aliran Sungai Batang Kandis ini, ungkapnya lagi.

Juga perbaikan dilakukan terhadap bendungan irigasi Kasang Dua, yang merupakan salah satu infrastruktur yang diamanahkan masyarakat untuk dikelola, ulas Indrawan.

"Untuk dapat menjamin suplai air baku serta mengoptimalkan fungsi pengendali banjir, maka perlu adanya normalisasi sungai berupa pengerukan sedimen, tutupnya.

Lain pihak, Kepala Satker OP, mewakili Kepala BWSS V Padang, Aditya mengatakan pengerukan sedimen dilakukan di aliran sungai tersebut sekitar 200 meter.

" Pengerukan sepanjang 200 meter yang ada tumpukan sedimen di hilir bendung, dan insyaallah pekerjaan secepatnya selesai," ucapnya singkat.

Hingga berita diterbitkan media masih menunggu klarifikasi pihak Satker OP BWSS V Padang. *rl*

Hal ini terkait pengaduan dari Ketua BPI KPNPA RI Provinsi Sumatra Barat, Herman Tanjung , yang melaporkan adanya kegiatan ilegal mining  berlangsung lama di wilayah hukum Polres Pasaman Barat tersebut.

Kombes Pol Satake Bayu : Saya Akan Mengecek Kelapangan Terkait Adanya Dugaan Ilegal Mining di Kabupaten Pasbar

"Diduga ada pembiaran oleh pihak Polres Pasaman Barat, sehingga pelaku ilegal mining masih leluasa bergerak menambang tanpa ada rasa takut akan adanya penindakkan dari Pihak Polres Pasaman Barat," demikian Herman Tanjung mengatakan mewakili Tubagus sebagai Ketua Umum BPI KPNPA RI, Sabtu(18/9/2021) di Padang.

Untuk itu BPI KPNPA RI Pusat , segera meneruskan laporan BPI KPNPA RI Provinsi Sumbar kepada Kabareskrim Polri dan Irwasum Polri, ujar Herman Tanjung.

" Laporan menyangkut kegiatan praktek ilegal mining di Pasaman Barat terindikasi dilindungi oknum penegak hukum didaerah tersebut dan bila benar maka disinyalir ada oknum penegak hukum didaerah itu melakukan penyalahgunaan wewenang," tegasnya.

Sebelumnya, salah satu warga yang juga tokoh masyarakat Kejorongan Tombang, Nagari Sinuruik, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat mengatakan, kegiatan Ilegal Mining ini sudah berjalan selama dua bulan.

" Untuk bisa masuk ke area tambang emas bagi yang warga tinggal diluar kanagarian Sinuruik, harus melapor dulu kepada Kapolsek Talamau,"jelas warga itu.

Diduga Ada Tambang Emas Ilegal Berjalan Lancar di Kanagarian Sinuruik,Kab.Pasbar

Kemudian lanjut warga lagi, ada oknum penegak hukum yang diduga bermain dibelakang kegiatan Ilegal Mining itu.

Anggota komisi III DPRD Kabupaten Pasaman Barat, Baharudin R juga mengatakan demikian. Sebelumnya dikanagarian Sinuruik, Kecamatan Talamau ini juga pernah ada praktek Ilegal Mining, tapi sudah dibubarkan.

" Dan tahun ini diulang kembali, parahnya pelaku terkesan dibekingi oknum-oknum penegak hukum yang seharusnya menindak pelaku ilegal mining itu," ungkap Baharudin yang juga Mantan Bupati Pasbar itu.

Adanya kegiatan Ilegal Mining didaerah tersebut juga dikuatkan dengan pernyataan Kapolsek Talamau, Junaidi. Junaidi pernah mengatakan, kalau kegiatan tambang emas merupakan tambang rakyat, masyarakat hanya menggunakan mesin dompeng dalam melakukan penambangan.

"Memang sebelumnya sudah pernah ada penambangan seperti ini, tapi sudah dibubarkan oleh pihak Polsek," terang Kapolsek itu.

Hingga berita diterbitkan, media masih menunggu klarifikasi Kapolres Pasaman Barat terkait adanya ilegal mining didaerah hukumnya itu. Dan media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.* Derim/rl*

Sebab, ada indikasi pemberian dilakukan oleh oknum kepolisian setempat meski sudah mengetahui adanya kegiatan tambang emas yang diduga ilegal.

Hal tersebut disampaikan Ketua Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) Sumbar Herman Tanjung menanggapi kegiatan tambang emas ilegal yang diduga berjalan lancar di kabupaten tersebut.

Berita terkait : Diduga Ada Tambang Emas Ilegal Berjalan Lancar di Kanagarian Sinuruik,Kab.Pasbar

"Karena, peluang dalam melakukan penyalahgunaan wewenang oleh oknum yang dimaksud terbuka lebar. Karena, tindakan melanggar hukum terjadi di wilayah hukum oknum itu, namun tidak tersentuh tangan hukumnya," ujar Herman Tanjung pada Jum'at (17/9/2021) di Padang.

Menurut dugaan Herman Tanjung, hal ini dilakukan agar oknum tersebut bisa mengeruk keuntungan pada kegiatan ilegal mining tersebut.

Diduga kegiatan penambangan emas ilegal berjalan lancar di Kabupaten Pasaman Barat

Herman melanjutkan, mustahil kalau oknum polisi di Mapolsek Talamau itu tidak mengetahui adanya penambangan emas ilegal didaerah hukumnya. Merunut terhadap informasi masyarakat setempat beberapa waktu lalu, kegiatan ilegal mining itu sudah berjalan selama dua bulan terakhir ini.

"Oknum juga telah mengakui kepada media, bahwa sudah pernah sebelumnya melakukan pelarangan terhadap kegiatan ilegal mining itu, artinya memang ada kegiatan tersebut," ulasnya.

Dan oknum dimaksud juga mengatakan penambangan dilakukan oleh masyarakat dengan menggunakan mesin dompeng, itu artinya pihak kepolisian setempat telah mengetahui adanya kegiatan ilegal mining. Tapi apakah tambang emas yang mengatasnamakan kepentingan masyarakat itu memiliki izin, ungkapnya.

"Saat ini kegiatan penambangan kembali terjadi, apalagi sekarang sudah menggunakan alat berat, faktanya dilapangan ditemukan alat berat yang sedang bekerja," pungkasnya.

Saat dikonfirmasi kepada Kombes Pol Stevanus Satake Bayu SIK, selaku Kabid Humas Polda Sumbar mengatakan akan mengecek dugaan tambang emas tersebut.

" Kami akan mengecek kelapangan terkait kegiatan penambanangan emas yang diduga ilegal itu, apakah memiliki izin atau tidak,"ucapnya singkat, via telpon Jum'at (17/9/2021).

Sementara Kapolri melalui peraturan yang dikeluarkan, mengatur larangan bagi anggotanya menjalankan bidang usaha atau bisnis tertentu dalam Peraturan Kapolri Nomor 9/2017 tentang Usaha bagi Anggota Polri.

Bidang usaha itu antara lain bisnis yang dapat merugikan negara, bisnis pengadaan di lingkungan kepolisian, dan bisnis yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dalam jabatan.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto pernah mengatakan bahwa perkap itu dikeluarkan sebagai bentuk pencegahan atas bidang usaha yang dilarang.

"Perkap itu kan mengatur secara umum, tidak mengatur secara khusus. Bukan karena ada terus dilarang. Aturan itu untuk mengatur, mencegah," kata Setyo di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) saat itu.

Hingga berita diterbitkan media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.*Derim/rl*

MR.com,Pasbar|Diduga tambang emas ilegal berjalan lancar tanpa hambatan di Nagari Tombang, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat. Menurut informasi masyarakat setempat, kegiatan tambang ilegal ini dibekingi oknum Polri.

Salah seorang warga yang merupakan tokoh masyarakat didaerah itu mengatakan benar ada kegiatan penambangan emas ilegal sedang berjalan didaerah ini.

"Memang benar, dalam waktu dua bulan ini ada kegiatan penambangan emas yang diduga ilegal di aliran sungai Batang Pasaman Kampung Tombang Mudik, Kejorongan Tombang Nagari Sinuruik, Kab.Pasaman Barat," terang warga yang tidak inginkan namanya ditulis, pada Kamis(2/9/2021) di lokasi tambang.

Dilanjutkannya, diduga pemain dibelakang kegiatan tambang ilegal ini merupakan oknum Polri, salah satunya saat ini menjabat sebagai Kapolsek. 

" Berikut data pelaku kegiatan ilegal mining ini, inisial SL oknum polri yang sedang dinas di Polres Payakumbuh, AS wiraswasta, KD wiraswasta," demikian tokoh masyarakat itu menjelaskan.

Setiap oknum masing-masingnya memiliki alat berat jenis eskapator, kemudian diduga kegiatan tersebut dibeking oleh oknum polri yang dinas di Mapolda Sumbar dan Mapolsek Talamau, juga didukung oknum masyarakat setempat, kata warga itu lagi.

Kembali dia menjelaskan, untuk bisa menjadi salah satu penambang, ada prosedur yang harus diikuti. Sebelum masuk kita harus melapor dulu kepada Kapolsek setempat, selain itu juga mesti pandai menyesuaikan diri dilingkungan masyarakat, ungkapnya.

" Kemudian prosedur lainya, kita harus membagi hasil penambangan kepada masyarakat sebanyak 20 %, untuk operator alat berat 5 %, untuk anak yatim, panti jompo dan mesjid 5 % dan untuk uang koordinasi 5 %," terang warga itu.

Dampak dari penambangan ilegal tersebut, air sungai yang merupakan salah satu sumber air oleh masyarakat menjadi keruh. Kami berharap pihak berwajib untuk segera bertindak agar kegiatan melanggar hukum ini tidak terus berlanjut, pungkasnya.

Namun Kepala Polisi Sektor(Kapolsek) Talamau, Junaidi saat dikonfirmasi membantah adanya kegiatan tambang emas ilegal di daerah hukumnya itu.

"Kalau info dua bulan itu tidak benar, yang ada giat tambang dompeng masyarakat pribumi, untuk berita ada info giat alat berat kami dari Polsek Talamau sudah adakan larangan," demikian Kapolsek tersebut menjelaskan, Rabu(15/9/2021) via telpon.

Selanjutnya, karena cuaca sekarang ini tidak bagus dan medannya tidak bisa ditempuh kendaraan roda 4, insyaallah besok kami akan cek kebenaran dan datangi lokasi dan akan kami lakukan tindakan, tutupnya singkat.

Sebelumnya, Baharudin R anggota Komisi III DPRD Kab.Pasbar dalam rapat bersama warga di kanagarian Sinuruik pernah mengatakan tidak mengetahui adanya dugaan kegiatan penambangan emas ilegal tersebut.

"Saya tidak mengetahui adanya kegiatan tersebut, dengan ini saya khawatirkan warga beranggapan saya mengetahuinya," kata Baharudin, Selasa(31/8/2021) di Kenagarian Sinuruik.

Saya perlu meluruskan ini, kata beliau lagi, pertama kebersihan pejabat yang ada di nagari Sinuruik. Kalau saya tahu ada penambangan tentu juga akan diketahui Niniak Mamak setempat dan anggota Badan Musyawarah (bamus) yang ada didaerah ini, ujarnya.

"Ini seolah-olah kami sudah berkompromi untuk membiarkan ada nya penambangan illegal ini," tutur Baharudin.

Persoalan yang timbul saat ini seakan terulang kembali, karena kita ketahui sebelumnya juga pernah ada penambangan emas ilegal seperti ini, tetapi telah dibubarkan, katanya.

"Kita tidak mengetahui siapa pelakunya, dan dugaan kita sementara pelakunya berinisial SR dan alat ini berasal dari Kinali," ujar mantan Bupati Pasbar tersebut.

Kami seluruh masyarakat Nagari Sinuruik dengan tegas menolak keberadaan penambangan emas di Tombang Mudiak ini, sebab dampaknya jelas akan merusak alam lingkungan di nagari ini, tandasnya.

" Kami menduga ada campur tangan oknum Aparat Penegak Hukum (APH), sebab kegiatan ini seakan berjalan tanpa ada halangan dari APH tersebut," ujar Baharudin lagi.

Kami meminta agar oknum APH ini dapat ditindak dan diusut tuntas oleh instansi yang bersangkutan.Tidak mungkin penambangan ilegal ini bisa berlangsung tanpa ada bekingan dari oknum berwajib, ulasnya.

Dilanjutkan Baharudin, kita menghindari dampak yang akan terjadi kedepan akibat penambangan ilegal ini.

"Untuk itu kami minta kepada Kapolres Pasbar, bahkan kepada Kapolda Sumbar sekaligus untuk melakukan penindakan terhadap anggotanya yang diduga menjadi pembeking di penambangan ini," tutupnya.

Hingga berita diterbitkan media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.*Derim/rl*

MR.com,Padang|Balai Wilayah Sungai Sumatera Lima (BWSS V) Padang memulai pengerjaan normalisasi sungai Batang Kandih dan perbaikan Bendungan Irigasi Kasang Dua yang terletak di Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah.

"Normalisasi sungai Batang Kandih dan perbaikan Bendungan Irigasi Kasang Dua dilakukan sebagai bentuk gerak cepat Pemerintah Kota Padang dalam penanganan darurat banjir yang merendam Perumahan Griya Anak Air Permai, Kelurahan Batipuh Panjang 18 Agustus 2021 lalu," demikian Walikota Padang Hendri Septa mengatakan Selasa(14/9/2021) saat meninjau lokasi pekerjaan.

Pada  tanggal 9 September 2021 lalu kita telah meninjau Bendungan Irigasi Kasang Dua ini. Kita sudah lihat langsung, karena kewenangan perbaikannya di BWSS V maka kita kirim surat. Dan Alhamdulillah telah dimulai pengerjaannya, ungkap Walikota Padang itu.

Lebih lanjut dikatakan Walikota, penanganan yang dilakukan berupa pengerukan sedimen yang berada di tengah sungai dan pemindahan sisa bangunan bendungan yang rusak, sehingga arah aliran air kembali ke asalnya dan tidak mengarah ke pemukiman warga.

"Untuk itu kita ucapkan terima kasih kepada BWSS V Padang yang telah merespon permohonan kami ini, sehingga penanganan bendungan ini cepat dilakukan. Kita menargetkan dua minggu ke depan normalisasi sungai Batang Kandih ini dapat diselesaikan," ujar Wako Hendri Septa.   

Orang nomor satu di Kota Padang itu berharap, dengan adanya normalisasi sungai Batang Kandih dan perbaikan Bendungan Irigasi Kasang Dua ini diharapkan ke depannya dapat mencegah banjir yang terjadi di Kecamatan Koto Tangah. 

Hadir mendampingi Kadis Perkim atau Plt. Kadis PUPR Kota Padang Tri Hadiyanto, Camat Koto Tangah Junie Nursyamza, Kabid SDAD PUPR dan Lurah Balai Gadang. 

*Realis Humas Kota Padang*

"Pembagian nasi beserta santunan pada anak yatim disebut sebagai Program Jumat Berkah  oleh Tim Baiyo Commonity 28 ini," demikian Abil Malin Kayo menyampaikan.

Kadang kita memberi bukan karena kita kaya, tapi karena kita tahu bagaimana rasanya ketika kita tak punya apa-apa, ungkap Abil.

Aksi sosial ini merupakan kegiatan kesekian kalinya kami lakukan dan insyaallah akan terus berlanjut setiap bulan dan selalu menjadi berkah dihari Jum'at, katanya lagi.

Abil Malin kayo berharap program ini dapat meringankan beban saudara kita  dimasa darurat pandemi.

" Semoga program Jum'at berkah ini bisa membantu saudara kita yang sedang menghadapi masa sulit akibat pandemi yang berkepanjangan," ujarnya.

Program ini dimotori oleh PT Sapi Gila Baiyo 28 berikut donatur lainnya. "Memang Program Jumat Berkah ini dilakukan kesekian kalinya dan akan  rutin setiap jumat, insyaallah saya mohon do'anya". 

Program jumat berbagi ini menjadi salah satu program PT Sapi Gila BAIYO 28,kami setiap bulan akan berbagi makanan atau sembako untuk warga dan masyarakat yang membutuhkan.

"Semoga dengan gerakan Program Jumat Berkah ini banyak yang mengikuti langkah kita guna meringankan beban anak yatim  ditengah pandemi, dan saya sangat terharu ketika ada donatur yang ikut serta memberikan donasi untuk program ini, semoga Allah memudahkan kita untuk terus berbuat kebaikan," tutupnya.

Di HUT yang ke-20 ini Partai Demokrat melaksanakannya secara sederhana dan terbatas secara virtual (vidcon) bersama kader Partai Demokrat di seluruh Tanah Air.

Acara vidcon yang terhubung langsung pengurus DPP Demokrat Convention Center di Jakarta dipimpin oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimukti Yudhoyono yang turut dihadiri Dewan Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, Sekretaris Jenderal (Sekjen), Teuku Riefky Harsya dan pejabat Partai Demokrat lainnya beserta tamu undangan.

Acara virtual tersebut juga Pasbar Endra Yama Putra, Nazwar, Subandrio, Joniwar, Syahriman, Sifrowati (Ketua Perempuan Demokrat Pasbar). serta Kader muda Demokrat Yondrizal,SH MH dan sejumlah kader Demokrat Pasbar.

Menurut  Yulianto, di masa pandemi ini, sengaja menggelar HUT Demokrat dirumahnya untuk menghindari kerumuman masyarakat yang ingin ikut serta perayaan hari jadi partai berlogo mercy itu. Apalagi pemberlakuan PPKM oleh Pemkab Pasbar yang dimulai dari awal September.

"Walaupun secara virtual. tapi tidak mengurangi khidmatnya acara dua dekade Dekokrat Bersama Rakyat ini,"

Mantan Bupati Pasaman Barat itu mengatakan, 20 tahun Partai Demokrat tentu merupakan sebuah perjalanan panjang. Alhamdulillah kita bersyukur sebab partainya telah menginjak 2 dekade. 

"Alhamdulillah, kita berharap bisa terus amanah, dalam hal memperjuangkan apa yang menjadi harapan masyarakat. HUT Demokrat pada tanggal 9 September, juga bertepatan ulang tahun ke 72 pendiri Demokrat Pak SBY. Selama 20 tahun kita berkolaborasi dengan rakyat meskipun pasang surut, tapi kami masih bisa bertahan," terang Yulianto. 

"Serta ucapan terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Presiden ke-6 Republik Indonesia, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, dalam hal ini selalu membina Partai Demokrat, selalu memberikan supot terbaik kepada Partai Demokrat," ucap Yulianto

Ia juga mengatakan, Mengisi kegiatan HUT Demokrat tahun 2021 ini. Kita dari DPC Partai Demokrat Pasbar sudah melaksanakan program  bulan bakti Partai Demokrat  beberapa minggu yang lalu. 

Wakil DPRD Pasbar dari Fraksi Demokrat yakni Endra Yama Putra juga menyampaikan, untuk menghadapi Pileg dan Pilkada 2024 Partai Demokrat berupaya akan lebih meningkatkan lagi.

"Sehubungan dengan meningkatnya elektabilitas Partai Demokrat, harapan kita untuk kedepannya, tentunya untuk menghadapi Pileg dan Pilkada 2024, mudah-mudahan suara Partai Demokrat lebih meningkat, sehingga dapat berpertisipasi untuk mengusung calon Pemimpin Pasbar kedepan," pungkasnya.

"Kita bersyukur tren Partai Demokrat saat ini disebut terus menanjak. Hal itu juga menjadi optimisme menatap kontestasi  Pilkada Pasbar mendatang," ujar

Sementara Yondrizal kader muda Demokrat Pasbar berharap, di usia ke-20  Demokrat tetap menjadi partai politik (parpol) yang konsisten dan tidak memiliki standar ganda.

"Ketika berada di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan, Demokrat harus tetap menghormati demokrasi dan hak-hak asasi manusia, memperjuangkan kepentingan rakyat utamanya golongan tidak mampu, serta membuat ekonomi adil.

Lebih lanjut, Yondrizal berharap agar partai Demokrat bisa terus konsisten memperjuangkan suara-suara rakyat. "Mudah-mudahan partai demokrat dapat terus konsisten," tandasnya.

Pada Vidcon yang diikuti 10.000 kader Demokrat, penyampain Ketua Umum Partai binaan Susilo Bambang Yudhoyono itu, yakni Agus Harimukti Yudhoyono, saat acara berlangsung menyampaikan selama satu setengah tahun kepemimpinan AHY.

"Alhamdulillah sudah banyak yang kita lakukan, yaitu sejumlah terobosan, tapi itu juga jauh dari kesempurnaan," sebut AHY. 

AHY lalu menjelaskan beberapa hal yang menurutnya sudah dilakukan Demokrat dalam membantu Pemerintah menangani pandemi, salah satunya adalah membagikan perlengkapan medis ke tenaga kesehatan.

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono meminta kader Demokrat tetap konsisten memperjuangkan kepentingan rakyat saat berada baik di dalam maupun di luar pemerintahan. Demokrat mesti berdiri di depan sebagai penjuru dalam menjalankan nilai-nilai demokrasi.

"Demokrasi membuka ruang untuk perbedaan pemikiran tersebut dan kami ingin terus konsisten menyuarakan aspirasi rakyat, kita berkoalisi dengan akal sehat, dengan hati nurani dan juga pada akhirnya dengan suara rakyat yang sejatinya suara Tuhan," tuturnya.(Dedi)