Mitra Rakyat

Mitra rakyat.com (Padang)
Akhirnya drg.Afridawari menjabat Kepala  BLUD Puskesmas(Kapus) Kelurahan Dadok Tunggul Hitam mengkonfrotir berita miring menyangkut dirinya tersandung dugaan telah lakukan Tindak pidana Korupsi (Tipikor) di puskesmas yang dipimpinnya.

Kapus membatah keras telah lakukan kegiatan yang melanggar hukum tersebut. Dikatakannya,"semua berita itu tidak benar, dan dia menduga itu adalah ulah oknum yang tidak senang atas ketegasan dalam kinerjanya", kata Afrida, Jumat(08/02/2019) kemarin diruangannya.

" dari tahun 2016 dia menjabat sebagai kepala, jangankan untuk lakukan tipikor, untuk biaya operasioan kegiatan(BKO) di puskesmas itu sang pimpinan selalu mecari cara agar terpenuhi, supaya pelayanan terhadap masyarakat tetap berjalan sebagaimana seharusnya", katanya lagi.

Didampingi beberapa Staff, Afridawati menguraikan," mula dia menjabat kepala puskesmas hanya menempati gedung bekas kantor DKK yang bisa dikatakan minim perabotan, mulai dari perabot sampai dengan perlengkapan medis dengan seadanya,tutur afrida.

Bahkan, untuk mengisi perabotan seperti meja, kursi, dan yang lainnya, beberapa pegawai yang ada dipuskesmas rela sumbangkan perabot milik pribadi mereka, lanjutnya.

Menyangkut dana JKN yang konon katanya dipotong tanpa kejelasan itu, Afrida tidak menapiknya, sebab, itu dilakukan sesuai kesepakatan bersama, demi kelancaran pelayanan untuk masyarakat, dan bukan tanpa kejelasan, ini sudah diketahui oleh dinas terkait, ungkapnya.

Saat tim dari Dinas Kesehatan(DKK) Kota Padang mendatangi puskesmas guna menyelidiki guna mengklarifikasi terkait berita tersebut, Afrida sempat berang, karena merasa telah difitnah tanpa ada bukti.

Terakhir dikatakannya," ini mungkin cobaan yang diberikan tuhan menuju kedewasaan sebagai seorang pimpinan, dan drg.Afridawati berharap kepada masyarakat agar tidak terpedaya dengan isu yang tidak ada dasarnya", pungkasnya.

Dilain pihak, saat dikonfirmasi kepada Kepala Dinas DKK Kota Padang terkait hal itu, Kadis via selulernya 081363474xxx mengatakan, "setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim DKK, apa yg diberitakan itu tidaklah benar, karena tim tidak menemukan indikasi kecurangan yang dilakukan kepala puskesmas", kata Kadis terkait singkat pada Sabtu(09/02) tadi.


Sampai berita ini diturunkan, media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.(Roel)

Mitra Rakyat.com (Padang)

Melalui program Jumat Keliling (Jumling), Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah terus merespon aspirasi masyarakat yang ia pimpin secara dekat.

Kali ini Jumat (8/2) orang nomor satu di Padang itu mengunjungi Masjid Baiturrahim yang berada di Komplek Villaku Indah IV Kelurahan Kurao Pagang, Kecamatan Nanggalo.

Seperti biasa, usai menjadi khatib salat Jumat, Mahyeldi membuka sesi tatap muka sembari berdialog mendengarkan aspirasi masyarakat. sejumlah kepala OPD di lingkup Pemko Padang turut mendampingi dikesempatan tersebut.

Beberapa harapan, masukan dan pertanyaan pun diutarakan beberapa warga dalam pertemuan itu.

Diantaranya sekaitan pengerjaan proyek irigasi Banda Luruih, Mahyeldi pun menyebut bahwa saat ini masih sedang tahap pengerjaan oleh pihak Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V.

"Kita akan memeriksa kembali untuk mengetahui hal-hal yang mesti disikapi, sehingga masyarakat setempat menjadi faham sekaitan proses pembangunan proyek irigasi tersebut," tuturnya.

Selanjutnya wali kota pun menerima usulan dan harapan masyarakat sekaitan pembangunan jalan lingkungan khususnya jalan menuju Masjid Baiturrahim. Ia pun menyampaikan agar warga setempat untuk membuat surat permohonan pengajuan pembuatan jalan tersebut dengan berkoordinasi melalui RT, RW dan hingga kelurahan minimal.

Tak hanya menampung aspirasi, Wali Kota Mahyeldi pun juga mendapat pujian dari beberapa warga. Antara lain sekaitan pembangunan pasar raya yang sudah terlihat bagus saat ini, pun begitu Pantai Padang disertai berbagai objek wisata lainnya yang semakin menggeliat.

Bahkan ada juga salah seorang warga yang memujinya yang baru-baru ini menyatakan menolak keras draf Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang diusulkan sejumlah Fraksi di DPR RI. Alasannya, draf RUU PKS mengancam hilangnya fungsi agama, adat dan sosial budaya serta peran orang tua dalam mendidik anaknya.

"Insyaallah 12 Februari nanti kita akan membahasnya bersama anggota DPR RI serta profesor-profesor yang konsen dengan RUU PKS ini. Tak hanya itu, saya menilai masih ada pasal lainnya dalam RUU Pencegahan Kekerasan Seksual itu yang dianggap memiliki indikasi melindungi dan melegalkan kebebasan seksual. Kalau draf RUU PKS tersebut tidak mengalami perubahan, sebagai Wali Kota Padang, saya akan terus menyuarakan penolakan terhadap draf RUU Pencegahan Kekerasan Seksual yang ada saat ini,” ujarnya tegas.

Usai menampung aspirasi, Wali Kota Mahyeldi menyerahkan bantuan hibah Pemko Padang untuk pembangunan Masjid Baiturrahim sebesar Rp10 Juta. Setelah itu didampingi sejumlah kepala OPD dan Camat Nanggalo Teddy Antonius wako pun langsung bergerak meninjau lokasi dan kondisi sungai Banda Luruih. Ia mengahrapkan agar semua pihak terkait dapat mendukung percepatan pengerjaannya, karena merupakan kebutuhan penting bagi warga setempat terutama menghindari bencana banjir sewaktu-waktu. (th)

Mitra Rakyat.com (Padang)

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Doni Manardo ke Padang mengingatkan agar warga Padang, Mentawai, dan pesisir barat Sumatera Barat bersiap menghadapi gempa Megathrust di Pulau Siberut Mentawai dengan kekuatan yang mencapai 8,9 skala Richter dan dapat menimbukan tsunami.

"Kami berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian terhadap berbagai hal mendukung sarana dan prasarana kesiap siagaan bencana,  apakah itu tentang pembangunan shelter,  peralatan deteksi dini, juga pelatihan aparat terhadap kegiatan penanggulangan bencana di Sumatera Barat," kata Wakil Gubernur Nasrul Abit saat memberi sambutan pada acara Rapat Koordinasi Mitigasi dan Penanganan Bencana Gempa dan Tsunami di Provinsi Sumatera Barat.

Acara tersebut dihadiri Gubernur Sumbar, Wakil Gubernur Sumbar, Wakil ketua DPRD Sumbar, Kepala BNPB, Kepala BMKG Pusat, Bupati  dan Walikota se Sumatera Barat, Forkopimda, kepala SKPD, BPBD se Sumatera Barat dan para undangan lainnya di Aula Kantor Gubernur, Rabu (6/2/2019).

Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit yang mewakili  Gubernur Sumbar menyampaikan, di Sumatera Barat adalah supermarketnya bencana, semuanya ada di Sumbar, ancaman terbesar adalah gempa dan tsunami karena dikhawatirkan bisa merenggut banyak korban jiwa, terutama masyarakat yang berada di pinggir pantai, selain itu ada bencana gunung berapi, angin puting beliung, tanah bergerak, longsor dan banjir juga mengintai.

"Makanya, Sumatera Barat disebut sebagai 'supermarket' bencana, untuk itu saya berharap berikan pengetahuan kepada masyarakat agar ketakutan bisa berkurang, dan tahu bagaimana cara menghadapi apabila ada bencana gempa dan tsunami," kata Wagub.

"Kita tahu Sumatera Barat merupakan salah satu daerah rawan bencana di Indonesia. Berbagai isu gempa dan tsunami termasuk soal Megathrust Mentawai dan beberapa kali gempa kemarin juga menjadi sorotan perhatian Kepala BNPB," sebut Nasrul Abit.

Lebih lanjut Nasrul Abit berharap agar pada Rakor ini pembahasan  berbagai hal tentang persiapan masyarakat terhadap resiko bencana alam dan juga meningkatkan kesiapan pemerintah daerah terhadap upaya penanggulangan bencana.

Dalam arahannya Doni Monardo menyampaikan, agar Pemerintah Sumbar dan pihak terkait untuk memperkuat mitigasi bencana pada infrastruktur utama, karena banyaknya gempa hingga sampai ratusan yang beruntun mengguncang wilayah pesisir Sumbar beberapa hari terakhir.

"Seluruh wilayah Sumatera Barat (Sumbar) berpotensi bencana, apalagi, daerah Sumbar berada di patahan lempeng dan cincin api. Potensi gempa, banjir dan longsor pun menghantui setiap waktu," kata Doni Monardo.

"Suka tidak suka, senang tidak senang, kita hidup di atas patahan lempeng dan cincin api. Sumbar berpotensi besar terhadap bencana. Ada gunung Marapi, gunung Talang, dan gunung Kerinci," ucapnya.

Tujuannya, jika potensi gempa megathrust berkekuatan 8.9 Scala Richter keluar, hingga mengakibatkan tsunami, infrastruktur utama masih bisa difungsikan. Selain itu, untuk menekan jumlah korban jiwa jika bencana itu benar-benar tiba.

"Bandara Internasional Minangkabau (BIM) yang berada di tepi laut, Pelabuhan Teluk Bayur. Harus diperkuat mitigasinya, karena ini adalah sarana vital bagi Sumbar, untuk itu kita harus mengurangi kecepatan tsunami dengan cara menanam pohon-pohon di tepi pantai, seperti pohon kelapa, cemara udang, mahoni, palaka, bakau, pule, ketapang dan  lainnya yang kemungkinan tahan tsunami," ungkapnya 

Selanjutnya Doni juga meminta penegak hukum untuk menindak tegas oknum yang membabat vegetasi di sekitar pantai. Begitupula pelaku-pelaku kegiatan tambang illegal yang bisa berdampak pada kerusakan ekosistem dan menjadi sumber bencana.

"Tegas pada mereka yang merusak alam. Percayalah, kalau kita merawat alam, alam akan merawat kita," pungkasnya.

Terakhir Doni Monardo menyampaikan pesan dari Presiden Joko Widodo yang ada enam Butir Arahan Presiden RI yakni, pertama, Pemda harus merencanakan tata ruang dengan memperhitungkan zona bencana, dan harus diimplementasikan dengan tertib dan tegas.

Kedua, pelibatan akademisi guna melihat lokasi yang rawan bencana melalui kajian dan analisis yang teliti, sehingga dapat diprediksi ancaman dan antisipasi dan pengurangan korban.

Ketiga, jika terjadi bencana, maka Gubernur otomatis menjadi komandan satgas, jangan setiap masalaah bencana langsung dibawa ke tingkat pusat.

Keempat, pembangunan Early Warning System (EWS) terpadu berbasis analisis pakar. Semua KL (Kementerian/Lembaga) dikoordinasikan sehingga sistem peringatan dini terwujud.

Kelima, edukasi kebencanaan tahun 2019 harus dimulai kepada masyarakat, sekolah, tokoh-tokoh masyarakat, dan lain-lain.

Keenam, simulasi latihan penanganan bencana dilakukan secara berkala, berkesinambungan sampai tingkat bawah.

Keenam poin tersebut harus segera dilaksanakan tahun ini oleh pemerintah daerah.

“Dengan tsunami seperti itu dan kondisi Kota Padang seperti sekarang, jika tsunami terjadi pada siang hari, kira-kira bisa menimbulkan 150 ribu jiwa, itu yang dihitung manusia bergerak dengan lebar jalan, belum termasuk hambatan lain seperti macet oleh kendaraan, tiang listrik dan bangunan yang roboh,” katanya menerangkan.

Kita tidak bisa membayangkan jika Kota Padang dihantam tsunami yang akan bisa merusak pelabuhan laut dan udara yang hanya terletak 300 meter dari pantai. Ia membayangkan kota berpenduduk lebih 900 ribu jiwa tersebut akan terisolasi karena jalan darat juga melewati Bukit Barisan.

Ia menyarankan pemerintah pusat dan daerah segera membuat shelter dan jalan evakuasi untuk mengantisipasi ancaman bencana tsunami di Sumatera Barat.

Sementara itu Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengatakan, hasil pemantauan dan BMKG, terdapat 8 zona kegempaan di Indonesia yang patut diwaspadai dan salah satunya adalah Mentawai.

Bahkan, Mentawai diposisi pertama yang harus diwaspadai dengan mengkhawatirkan patahan 'semangko' pulau Sumatera yang juga melewati Sumbar. Namun, dari analisis pakar dari BMKG maupun LIPI, prioritas utama tetap di zona Megathrust Mentawai.

Untuk mengantisipasi Megathrust Mentawai, BMKG sendiri telah memasang 10 stasiun pengamatan. Tahun ini, BMKG juga mengupayakan penambahan peralatan dari dana hibah Pemerintah Cina, untuk mengawasi gempa berkekuatan 8,9 SR.

Dwikorita Karnawati melanjutkan, bahwa BMKG akan bekerjasama dengan Cina untuk memasang alat sensor-sensor untuk menangkap gelombang gempa (primer) yang ada 50 sensor gempa yang akan di pasang di Sumbar.

Namun, pemasangan alat ini perlu waktu tambahan 1 tahun untuk ujicoba. Jika disetujui tahun ini, bisa dimanfaatkan 1 sampai 2 tahun berikutnya.

Ahli gempa Danny Hilman Natawijadja dari Laboratorium gempa Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang sudah 20 tahun meneliti gempa di Mentawai, bahkan dia sudah mengangap Mentawai rumah keduanya.

Ia mengatakan ancaman gempa di bawah Pulau Siberut atau gempa megathrust sudah di depan mata, kapan waktunya, kita tidak tahu, tapi sebenarnya masanya sudah lewat, sejak gempa Mentawai 2007 namun ini baru buntutnya, kini tinggal menunggu bapaknya,” kata Danny.

Ia mengingatkan pentingnya mitigasi. Ia mengatakan kegiatan mitigasi selama ini sangat kurang dan jauh tertinggal. Namun itu bukan hanya di Indonesia, tapi juga di dunia internasional.

"Jangan sudah terjadi bencana gempa baru datang ramai-ramai melakukan tanggap darurat,” kata Danny.

Mitra Rakyat.com(Padang)

Pelantikan pejabat Eselon II, Esolon III dan IV,  dilingkungan Pemerintah Kota Padang,  Sebanyak 2 orang Pejabat Esolon 2 pindah tugas  yaitu dari Dinas Pariwisata dan  Dinas lingkungan hidup.

Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah, SP
Melantik dua Pejabat, Medi Iswanda Sebagai Kepala BAPPEDA dan Al Amin Sebagai Kasat Pol. PP Kota Padang.
Medi Iswandi dari Danas Pariwisata pindah tugas menjadi Kepala BAPPEDA Kota Padang Menggantikan Hervan Bahar, telah memasuki masa pensiun, sedangkan Al  Amin sebagai kepala Satpol.PP Kota Padang.

Pelantikan ini, sekaligus melantik pejabat, eselon III dan IV , yang masih memegang jabatan yang sama, yaitu dilantik kembali dalam  memegang jabatan yang sedang di emban.

Hal itu, disampaikan Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah, SP pada saat memberikan kata sambutan, pada acara pelantikan pejabat, Rabu sore (6/2).

Mahyeldi katakan  pelantikan ini mengisi beberapa jabatan kosong dan juga pindah tugas dari satu OPD ke OPD lainnya di lingkungan Pemko Padang.

Dengan jujur Walikota menyampaikan sebagian dari pejabatnya ada yang meminta sebagai kepala OPD itu, inilah, kenapa dia diletakan dijabatan tersebut, sebab dijabatan itu berat dan bahkan minta pindah lagi, sebut Walikota.

Solidaritas bahagian sangat penting bagi para calon pemimpin, sebab tidak ada orang yang hebat, maka itu harus ada pertimbangan  dan dipertimbangkan disetiap kebijakan dan pertimbangan untuk ambil keputusan.

Mahyeldi juga katakan sudah 10 tahun berada di Kota Padang, maka itu, saya tahu banyak sedikit dan paham sekali, bagaimana kita dapat satukan visi dan misi membangun kota ini kedepannya bersama masyarakat.

"Jadi, mari kita tingkatkan Solidaritas antara pucuk pimpinan dengan  staf, sebaik mungkin, kesuksesan dapat diraih disebabkan toleransi di suatu instansi berjalan sesuai harapan, diera sekarang tidak orang yang hebat,yang hebat  bagaiman membina dan menjalin solidaritas dengan sesamanya dalan satu tujuan.

Kita pemimpin itu harus memiliki  sipat antara kelembutan dan tegas, tidak bisa keras apalagi sesuka hati pemimpin, tak bisa diterapkab bagi rakyat di Kota Padang, Walikota juga mengakui bahwa rakyat Kota Padang baik-baik semua, hal ini sering diucapkan  Walikota, walaupun ada warga melaporkan Walikotanya ke Polisi, ujar.

Pelantikan ini dihadiri, Herman Feri  Staf Ahli, Corri Saidan Kepala Inspektorat, Hendri Yulika Kepala DPKA, Suadi kepala Kominfo Kota Padang dan,  Habibul serta para pejabat lainnya, Eselon II, III dan IV. (tf).

Mitra Rakyat.com (Padang)

Sebanyak 540 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kota Padang menerima SK pengangkatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Padang.
SK CPNS tersebut diserahkan Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharulah pada suatu upacara di Halaman Parkir Kantor Balai Kota Aia Pacah Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, Senin (4/2/19).
Dikesempatan itu Mahyeldi mengatakan, rekrutmen CPNS merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memperbaiki kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Disamping rekrutmen ASN, peningkatan kapasitas ASN yang saat ini tengah dilakukan penyempurnaan sistem pendidikan dan pelatihan (Diklat).
“Kita menginginkan Kota Padang menjadi salah satu kota yang mampu bersaing dengan kota-kota lain di dunia. Tentu kita harus sama-sama berupaya dalam penyelenggaraan pemerintahan berkualitas yang didukung oleh SDM yang profesional,” terang Mahyeldi.
Dijelaskannya, untuk menjadikan ASN yang berkelas dunia/kelas internasional ada 4 hal yang harus dipenuhi diantaranya pertama harus bekerja dengan ikhlas, semua ASN di Kota Padang harus bekerja dengan ikhlas, kedua bekerja keras, bagaimana mengerahkan potensinya secara maksimal untuk memberikan yang terbaik memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat yang berurusan di Kota Padang. Ketiga bekerja cerdas dan ke empat bekerja tuntas, ASN Kota Padang harus mampu melaksanakan pekerjaan secara tuntas.
“Ke empat hal tersebut harus dimiliki dan diamalkan oleh ASN Pemko Padang, sehingga ASN Pemko Padang menjadi profesional, mampu bersaing dan berkelas dunia,” pungkas Mahyeldi.
Ditambahkan Mahyeldi lagi, untuk mewujudkan profesionalitas pemerintah sudah berupaya meningkatkan dan mengembangkan kompetensi ASN sehingga benar-benar memiliki pengetahuan, etika dan keterampilan sesuai dengan pekerjaan.
Disamping itu diperlukan integritas berupa komitmen kuat dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Para CPNS Pemko Padang yang baru bergabung, kami harapkan untuk mampu menjadi pelayan masyarakat dan menghapus stigma pelayanan birokrasi yang buruk dan berbelit-belit. Karena pelayanan kita tentunya harus memenuhi harapan masyarakat,” imbuh Mahyeldi.
Sementara itu Kepala BKPSDM Habibul Fuadi menyampaikan, bahwa Senin (4/2) ini telah hadir 540 CPNS yang akan bergabung dan terbagi di berbagai SKPD di lingkup Pemko Padang.
Sebagaimana terdiri dari formasi Guru sebanyak 330 orang, Kesehatan 97 orang, Tenaga Teknis Infrastruktur 87 0rang, Guru Katergori 2 sebanyak 2 orang, Teknis Disabilitas 6 orang dan Jalur Cumlaude 18 orang.
“Dari 540 yang lolos CPNS tersebut 2 orang mengundurkan diri dan akan diganti berdasarkan perengkingan oleh PANSELNAS,” tutur Habibul. (th).

Mitra Rakyat.com (Padang)

Sebanyak 30 orang pejabat pengawas atau struktural eselon IV di lingkup Pemko Padang, mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV (Diklatpim IV) Angkatan XXVI Tahun 2019 yang dimulai 4 Februari dan berakhir 21 Mei mendatang.
Diklatpim ini dibuka secara resmi Wali Kota Padang diwakili Asisten Administrasi Setda Kota Padang, Didi Aryadi di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Padang Besi, Senin (4/2).

Hadir dalam kesempatan itu Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sumbar, Jefrinal Arifin serta Widyaiswara yang berwenang mendidik, mengajar dan melatih selama proses Diklatpim berlangsung.
Didi menyampaikan, atas nama Pemko Padang menyambut baik pelaksanaan Diklatpim tersebut dan berterima kasih kepada jajaran BPSDM Sumbar yang telah memfasilitasi sekaligus menyediakan tempat penyelenggaraan diklat.

Seperti diketahui, Diklatpim IV kali ini menggunakan pola baru yang mengacu kepada Peraturan Kepala LAN No.20 Tahun 2015 yang merupakan penyempurnaan dari Perka LAN No.13 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklatpim IV.
“Perbedaan mendasar dalam penerapan Diklatpim IV ini yaitu, peserta dituntut untuk lebih inovatif dan harus mampu menerapkan kompetensi yang dimiliki dengan dituntut menunjukkan kinerjanya dalam memimpin perubahan. Sehingga diharapkan memberikan hasil yang signifikan bagi perubahan dalam jabatan yang diembannya.

"Untuk itu diharapkan setelah mengikuti diklat kita tidak saja memiliki kompetensi kepemimpinan operasional, tetapi juga mampu menunjukkan kinerja sebagai pemimpin perubahan di SKPD dan unit kerja masing-masing,” tukasnya.

Mengingat pentingnya Diklatpim Asisten Administrasi itu pun mengimbau peserta diklat untuk serius mengikuti semua tahapan dalam Diklatpim. Sehingga pejabat bersangkutan bisa memiliki kompetensi, integritas dan profesionalitas dalam pelaksanaan tugas ke depan. Selanjutnya menunjukkan kinerja baik dan perubahan positif di instansi masing-masing.

“Diklatpim ini kesempatan emas bagi kita untuk meningkatkan kompetensi dan integritas dalam pelaksanaan tugas ke depan. Mari kita serius mengikutinya dari awal hingga akhir,” ujarnya.
Sesuai arahan pimpinan, ia mengiformasikan bahwa Diklatpim ini juga berpengaruh terhadap jabatan yang diemban masing-masing peserta.

“Mengingat pentingnya Diklatpim ini, seperti biasa bagi yang tidak lulus Diklatpim mungkin terpaksa melepas jabatannya,” kata Didi Aryadi.

Sementara itu Kepala BKPSDM Kota Padang melalui Kabid Pengembangan Aparatur BKPSDM Elfi Herawati menyebutkan, maksud dan tujuan Diklatpim IV ini adalah untuk membentuk kepemimpinan operasional dan membentuk pemimpin perubahan bagi pejabat eselon IV yang akan berperan dan melaksanakan tugas serta fungsi pemerintahan di lingkup SKPD dan unit kerja masing-masing.

“Saat ini hanya diikuti sebanyak 30 orang, dimana masih terdapat 318 orang lagi pejabat struktural eselon IV yang masih belum mengikuti Diklatpim Tingkat IV,” sebutnya.
Dia menerangkan, penyelenggaraan Diklatpim Tingkat IV tersebut dilaksanakan dengan metode fasilitasi antara BKPSDM Kota Padang dengan BPSPDM Sumbar.

Dalam pelaksanaannya melibatkan beberapa unsur antara lain ada tenaga pengajar yang meliputi Widyaiswara, para pakar, praktisi dan narasumber lainnya yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam mengelola perubahan. Selanjutnya mentor sebagai atasan langsung bagi peserta dan ‘coach’ sebagai tenaga pembimbing dari Widyaiswara.

“Mentor dan coach bertugas membimbing peserta selama pelaksanaan tahap membangun kompetensi (breakthrough I) dan tahap laboratorium kepemimpinan (breakthrough II). Jadi lebih kurang 94 hari peserta Diklatpim IV ini akan ditempa, kita berharap semoga semuanya berjalan dengan lancar dan sukses,” cetusnya. (dv)