Latest Post

1 #Kajati #Kajari #Sumbar #Pasbar 4 #Pasbar 1 #Pasbar #IMI 1 #sunatanmasal #pasbar #kolaboraksi 1 17 Agustus 1 AAYT 1 Administrasi 6 Agam 1 Agama 1 Aia Gadang 1 Air mata 1 Ajudan 1 Akses 4 Aksi 1 Amankan 1 Ambulance 1 Anam Koto 1 Anggaran 6 APD 1 Arogan 2 Artikel 1 Aset 1 Asimilasi 1 ASN 1 Atlet 1 ATR 2 Aturan 1 Babinkamtibmas 1 Baharuddin 1 Balon 1 Bandung 1 Bansos 1 Bantah 7 Bantuan 1 Batu Sangkar 1 Bawaslu 1 Baznas 1 Baznas Pasbar 1 Bebas 1 Bedah Rumah 1 Belajar 1 Belanja 4 Bencana 2 Berbagi 1 Berjoget 1 Bhakti 1 Bhayangkara 1 Bhayangkari 2 Bina Marga 1 BK 1 BKPSDM 1 BLPP 1 BLT Dana Desa 3 BNN 4 BNNK 1 Bocah 1 Bogor 1 Box Redaksi 1 Boyolali 9 BPBD 1 BPK RI 1 BPN 1 BTN 1 BTT 8 Bukittinggi 1 Bully 17 Bupati 3 Bupati Pasbar 1 Cacat Hukum 1 Calon 1 Camat 1 Cerpen 6 Corona 1 Covid 29 Covid 19 16 Covid-19 1 CPNS 1 cross 1 dampak 1 Dana 1 Dandim 1 Data 1 Demo 1 Dermawan 3 Dharmasraya 1 Dilaporkan 1 dinas 2 Dinkes 1 Dinsos 2 Direktur 3 Disinfektan 4 DPC 2 DPD 1 DPD Golkar 1 DPD PAN 1 DPP 12 DPRD 3 DPRD Padang 1 DPRD Pasbar 1 Dukungan 1 Duta Genre 1 Emma Yohana 2 Erick Hariyona 1 Ershi 1 Evakuasi 1 Facebook 1 Forkopimda 1 Formalin 1 Fuso 1 Gabungan 1 Gempars 1 Geoaprk 3 Gerindra 1 Gor 1 Gudang 3 gugus tugas 3 Hakim 2 HANI 1 Hari raya 1 Haru. 1 Hilang 1 Himbau 2 Hoax 1 Hujat 2 Hukum 1 Humas 1 HUT 1 Hutan Kota 1 idul adha 1 Ikan Tongkol 1 Iklan video 1 Ikw 2 Ilegal mining 1 Incasi 1 Inspektorat 1 Intel 3 Isolasi 1 Isu 1 Jabatan 33 Jakarta 3 Jalan 1 Jambi 3 Jateng 6 Jubir 1 Jumat berbagi 1 Jurnalis 10 Kab. Solok 2 Kab.Agam 4 Kab.Padang Pariaman 3 Kab.Pasaman 2 Kab.Solok 1 Kab.Solok Selatan 1 Kabag 3 Kabid 2 Kabupaten Pasaman 1 Kader 3 Kadis 1 Kajari 2 Kalaksa 1 Kanit 1 Kapa 10 Kapolres 1 Karantina 6 Kasat 1 Kasi 1 KASN 1 Kasubag Humas 1 Kasus 1 Kebakaran 1 Kejahatan 1 Kemanusiaan 1 Kemerdekaan 2 Keracunan 1 Kerja 1 Kerja bakti 1 kerjasama 2 Kesbangpol 1 Kesenian Daerah 1 Kesra 2 Ketua 2 Ketua DPRD 1 Kinali 2 KKN 1 Kodim 2 KOK 3 Kolaboraksi 2 Komisi 1 Komisioner 4 KONI 1 KONI PASBAR 1 Kontak 1 Kontrak 1 Kopi 4 Korban 1 Korban Banjir 1 Korupsi 15 Kota Padang 2 Kota Solok 3 KPU 2 Kriminal 4 kuasa hukum 1 Kuliah 1 Kupon 1 Kurang Mampu 1 Kurban 1 Labor 1 Laka Lantas 1 Lalulintas 1 Lantas 5 Lapas 3 Laporan 1 Laporkan 2 Laskar 1 Lebaran 2 Lembah Melintang 1 Leting 1 Limapuluh Kota 1 LKAAM 1 Lubuk Basung 3 Maapam 3 Mahasiswa 1 Maligi 1 Masjid 3 Masker 1 Medsos 1 Melahirkan 1 Mengajar 2 Meninggal 5 Mentawai 1 metrologi 1 Milenial 1 MoU 1 MPP 1 MRPB 2 MRPB Peduli 1 MTQ 2 Mujahidin 3 Muri 1 Nagari 1 Narapidana 6 Narkoba 28 Nasional 1 Negara 2 Negatif 5 New Normal 2 New Pasbar 88 News Pasbar 1 Ngawi 1 ninik mamak 2 ODP 1 OfRoad 2 Oknum 2 olah raga 2 Operasi 127 Opini 1 Opino 1 OTG 2 PAC 1 Pada 665 Padang 7 Padang Panjang 18 Padang Pariaman 1 Painan 1 Pakar 4 Pandemi 1 Pangan 1 Pantai Maligi 1 Panti Asuhan 6 Pariaman 1 Paripurna 2 pariwara 1 Pariwisata 1 Partai 1 Pasaan 93 Pasaman 27 Pasaman Barat 521 Pasbar 1 Pasbat 1 Pasien 1 Paslon 1 Patuh 4 Payakumbuh 1 Pdamg 2 PDIP 4 PDP 6 Peduli 1 peduli lingkungan 1 Pegawai 2 Pelaku 3 Pelanggaran 3 Pemalsuan 1 Pemasaran 1 pembelian 1 Pembinaan 1 Pemda 1 Pemerasan 3 Pemerintah 1 Pemerintahan 1 Pemilihan 1 Pemilu 2024 65 Pemko Padang 1 Pemuda 1 Penanggulangan 1 penangkapan 2 Pencemaran 2 Pencuri 1 pendidikan 2 Pengadaan 2 Pengadilan 1 Penganiayaan 1 Pengawasan 1 Penggelapan 1 Penghargaan 1 penusukan 1 Penyelidikan 1 Penyu 1 Perantauan 1 Perawatan 3 Perbatasan 1 Peredaran 1 Periode 1 Perjalanan 1 perkebunan 3 Pers 1 Pertanahan 3 Perumda AM Kota Padamg 8 Perumda AM Kota Padang 2 Perumda Kota Padang 43 Pessel 3 Pilkada 1 Pinjam 1 PKH 1 PKK 1 Plasma 1 Plt 2 PN 1 PN Pasbar 2 PNS 3 pol pp 1 Polda Sumbar 4 Polisi 6 Politik 28 Polres 6 Polres Pasbar 1 Polsek 1 Pos 3 Pos perbatasan 6 Positif 2 posko 1 potensi 1 PPM 1 Prestasi 4 PSBB 1 PSDA 1 Puan 2 PUPR 1 Pusdalops 2 Puskesmas 1 Pustu 1 Rapid Test 2 razia 1 Rekomendasi 3 Relawan 1 Reses 1 Reskrim 1 Revisi 1 RI 8 RSUD 1 RSUP M Djamil 1 RTLH 1 Rumah Sakit 1 Rusak 1 Sabu 1 Samarinda 1 Sapi 2 SAR 8 Satgas 2 Satlantas 1 SE 4 Sekda 1 Sekda Pasbar 1 Selebaran 8 Sembako 1 Sertijab 1 Sewenang wenang 1 Sidak 13 sijunjung 1 Sikilang 2 Singgalang 1 sirkuit 2 SK 1 Snar 2 Solo 5 Solok 4 Solok Selatan 5 SolSel 4 sosial 2 Sosialisasi 2 Sumatera Barat 145 Sumbar 1 Sumbar- 1 Sumur 1 Sunatan massal 1 sungai 1 surat kaleng 6 swab 2 Talamau 1 Talu 1 Tanah 20 Tanah Datar 1 Target 1 Tata Usaha 1 teluk tapang 1 Temu ramah 2 Terisolir 1 Terminal 1 Tersangka 5 Thermogun 1 Tidak layak Huni 2 Tilang 1 Tindak Pidana Korupsi 1 tipiter 1 TMMD 2 TNI 1 TNI AL 1 Tongkol 1 TP.PKK 1 tradisional 1 Transparan 1 trenggiling 1 tuak 2 Tukik 1 Tumor 1 Ujung Gading 1 Ultimatum 1 Uluran 1 Unand 1 Upacara 1 Update 1 usaha 1 usir balik 1 Verifikasi 1 Virtual 1 wakil bupati 4 Wali Nagari 2 wartawan 1 Waspada 1 Wirid Yasin 1 Yamaha Vega 2 Yarsi 2 Yulianto 1 ZI 1 Zona Hijau 1 Zona Merah


Mitra Rakyat.com(Padang)
Dalam hitungan bulan, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 akan dilaksanakan. Menurut informasi rencana KPU Sumbar, untuk Pilkada di Provinsi Sumatera Barat akan dilaksanakan bulan Desember. 

Artinya para calon kepala daerah sudah mulai pasang jurus ampuh. Lobi-lobi pun mungkin sudah lakukan. Pidato -pidato disaat kampanye sudah mereka persiapkan. Apalagi janji-janji manis yang disampaikan calon pemilih mereka sudah dipersiapkan. 

Fokus pilkada  Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Prov. Sumbar.Tahun ini gelanggang pilkada diduga semakin seru karena persaingan disinyalir akan lebih ketat lagi dari pilkada sebelumnya. Karena, peserta pilkada untuk periode 2020-2025 ini diisi oleh politikus dari latar belakang tidak diragukan lagi.

Gederang perang pun sudah ditabuh, saling tuduh, saling lapor, bahkan saling tikam sebentar lagi mungkin akan kita dengar. Tidak ada lawan yang abadi, tidak kawan yang setia, sebentar lagi akan kita temui. 

Bagaimanapun alur permainan dalam politik, yang pasti jadi korban selalu masyarakat golonga bawah. Kenapa demikian, karena untuk mencapai tujuan, seorang politikus tidak segan, bahkan mungkin tidak malu untuk memberi janji kepada masyarakat. 

Uang akan betebaran dan agama pun mungkin diperdagangkan demi mencapai satu tujuan yakni BA 1 Sumbar. Berbagai promosi atau kampanye politik akan dilakukan oleh para peminat tahta calon pimpinan daerah.  Akan tetapi jika melihat fakta dan merunut pengalaman masa lalu, kepala daerah yang berujung terpilih belum sepenuhnya dapat merealisasikan visi misi dan program yang telah diproklamirkan sebelumnya.

Hal inilah yang menjadi indikator krisis kepuasan dan momok ketakutan masyarakat. Grafik ketidak percayaan publik terhadap calon kepala daerah Provinsi Sumatera Barat akan terus naik. 

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Komunitas Pemantau Korupsi (KPK) Nusantara Romi Yufhendra, sebagai salah satu Aktivis Pemuda asal Sumatera Barat yang berdominsil di Kota Padang menyampaikan kepada para calon kepala daerah, ketika terpilih akan pentingnya memprioritaskan realisasi program yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Sumatera Barat, Minggu,(21/06) disekretariat LSM KPK Nusantara. 

Dikatakannya, banyaknya program Perbaikan Infrastruktur yang cenderung tidak merata hingga kepelosok Daerah sampai Daerah terpencil lainnya masih membutuhkan perhatian khusus.

Sebab, salah satu masalah yang menjadi kendala masyarakat dalam meningkatkan perekonomian adalah akses perbaikan jalan dan pembangunan lainnya yang berdampak pada hasil dan harga pertanian itu sendiri. 

Selain dari itu, pelayanan pada sektor pendidikan dan kesehatan juga masih perlu ditingkatkan mengingat banyaknya lapisan masyarakat yang mengimpikan pelayanan prima.

“Jika merujuk pada UU 23 tahun 2014 yang mengatur tentang pemerintahan daerah, seorang kepala daerah dalam hal ini Gubenur, Wali Kota dan Bupati dituntut dalam memakmurkan atau mensejahterakan masyarakat yang berada dibawah kepemimpinannya. 

Hal ini relevan dengan kewajiban dan dan tugas kepala daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam undang undang pemerintahan daerah tersebut,” kata Romi.0

Romi menambahkan, jika calon kepala daerah yang terpilih nantinya hanya sebatas mengumbar visi misi dan program tanpa dibuktikan dengan kerja nyata, dapat dipastikan krisis kepercayaan masyarakat terhadap kepala daerah sebagai pucuk pelayan publik akan semakin meningkat.

“Kedepannya dalam mengawal program unggulan calon Gubernur, Wali Kota dan Bupati yang terpilih saya berharap kepada rekan-rekan Aktivis LSM, ORMAS, WARTAWAN, Organisasi Kepemudaan serta seluruh lapisan masyarakat dapat saling senergik dalam mengawal keberlangsungan program unggulan yang menjadi prioritas calon kepala daerah Khususnya Sumatera Barat yang terpilih agar terciptanya realasi sistem demokrasi yang sebagaimana kita cita-citakan,” jelas Romi penuh harap. (rm)

Aidi Fiqri( Kepala BPJN III)  Wilayah Sumbar - Bengkulu 
Mitra Rakyat.com( Sumbar) 
Terkait pemberitaan media online antanews.com,  judul " Lintas Sumatera Rusak Parah, Ir. Kasriel Ruslim : Penyakit Sudah Kronis".   Saat dikonfirmasi kepada Aidil Fiqri selaku Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional Tiga(BPJN III) Sumbar - Bengkulu menyangkut itu. Diduga Kepala BPJN III tersebut terkesan "jengkel" dengan berita yang tayang dimedia itu. 



Sebab,  Aidil Fiqri mengatakan, "Coba tanya kasriel, kontrak tanggal berapa, mengapa belum diperbaiki, AMP nya mana belum hidup juga, belum layak operasi" kata Aidil kepada media, Senin(22/06), via Whatsapp +62 812-7312-1xxx. 

Kepala BPJN III itu meneruskan," Dana sudah ada tapi belum diperbaiki, hanya sedikit timbun sementara dengan Pasir batu( sirtu)", tuturnya. 

"Kalau kronis, sekarang kerjakan saja sesuai kontrak, jangan mengelak dari tanggungjawab", cecar nya. 

Kepala Satuan Kerja(Kasatker) dan PPK menjalankan tugas sebagaimana aturan kontrak, ada hak dan ada kewajiban yang sudah diatur, tinggal dijalankan dengan konsekwen, pungkas Aidil Fiqri. 

Kondisi Jalan Lintas Sumatera saat ini sudah semakin parah dan sangat membahayakan bagi seluruh pengguna jalan. Jalan sebagai urat nadi transportasi di Sumbar, saat ini banyak titik jalan dihiasi lobang-lobang.

Misalnya ruas jalan antara Padang Sibusuk-Kiliran Jao, terdapat sejumlah titik yang sangat membahayakan jika dilalui dengan pengguna jalan apalagi jika saat kecepatan tinggi.

Timbulah ucapan "penyakit sudah kronis" dari seorang pakar kontruksi, Ir. Kasriel Ruslim( owner PT. CTA) saat dikonfirmasi wartawan Antanews.com,beberapa hari lalu. 

Hingga berita ini terbit, media masih menunggu tanggapan dari Ir. Kasriel Ruslim dan upaya konfirmasi pihak terlait lainnya. *roel*

Amran, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Barat, (Gambar diambil dari Geogle)

Mitra Rakyat.com(Sumbar)
Masih adanya praktik tindak pidana korupsi yang terjadi di Sumatera Barat (Sumbar), membuat aparat penegak hukum, terus meningkatkan kinerjanya. Salah satunya, dengan menjadikan pemberantasan korupsi prioritas dalam penegakan hukum.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumbar, Amran menegaskan, agar seluruh kejaksaan negeri (Kejari) di provinsi setempat bisa lebih tegas memberantas korupsi. Hal itu disampaikan di hadapan empat Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) wilayah Sumbar yang dilantik, beserta jajaran Kejati lainnya.(dilansir dari Gatra.com)

Apakah dugaan kasus penilapan kubikel di PLN Wilyah Sumbar, masuk dalam pantauan Kejati Sumbar?.




Sikap tegas yang diucapkan seorang General Maneger(GM) PT. PLN Wilayah Sumbar ,Bambang Dwiyanto saat dikonfirmasi media, terkait dugaan pelanggaran integritas yang dilakukan oknum karyawan PLN sendiri, menyematkan namanya salah satu GM yang tegas dan bijak di tubuh PLN. 

Dan merupakan setitik harapan bahwa PLN, Badan Usaha Milik Negara(BUMN) siap menuju institusi yang berintegritas dan ikut serta memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya.

Kepada awak media Bambang mengatakan akan melakukan Investigasi dulu. Kami tetap menjunjung tinggi praduga tak bersalah, tapi apabila itu benar terjadi pihak PLN tidak akan mentolerin oknum tersebut. Karena telah melakukan pelanggaran integritas, katannya dengan tegas, Senin, 15 Juni 2020 beberapa hari lalu. 

Berita Terkait : Bambang Dwiyanto " Kita Akan Investigasi, Tidak Ada Tolerir Bagi Pelanggar Intergritas di Tubuh PLN

Hal itu dikuatkan dengan apa yang diucapkan Afriman, Maneger Humas dari PT. PLN Wilayah Sumbar. Malam itu disalah satu Cafe kawasan Nanggalo, Afriman meminta untuk bertemu langsung dengan wartawan mitrarakyat.com, Kamis, (18/06).

Dikesempatan itu Afriman mengatakan," saya agak sedikit bingung terkait berita dugaan penilapan itu, karena inisial oknum yang disangka melakukan itu bukan dibidang nya", kata Afriman. 

Yang satu di bidang pengawas K3, dan satunya lagi pengawas teknis, sementara yang melakukan pemasangan adalah vendor yang telah ditunjuk dari PLN pusat, tuturnya. 

Tapi mereka memang ikut serta hadir dilapangan saat pemasangan kubikel yang dilakukan  oleh Vendor, tambah Afriman. 

Untuk itu saya meminta saudara bertemu hanya ingin mengetahui datanya dari mana, tanya nya kepada media. 

Sambil meneguk minumnya, Firman menjelaskan bagaimana sistem pengadaan yang ada ditubuh PLN. Kami diwilayah sifatnya hanya menerima sesuai banyak yang dibutuhkan,terang nya. 

Afriman tidak membantah pertanyaan media ,tidak tertutup kemungkin bisa terjadi kolaborasi dilapangan antara pengawas K3 ,pengawas teknis dan vendor, karena mereka sama-sama diuntungkan dengan penilap itu.

Akhir kata, Firman berjanji akan melakukan Investigasi terkait dugaan itu, dan meminta sedikit waktu, tutupnya. 

Menanggapi hal itu seorang Lawyer kondang di kota ini angkat bicara. Hendrizon SH, mengatakan, " apapun bisa dilakukan demi mencari keuntungan, dan dugaan yang dilakukan oleh oknum tersebut termasuk korupsi uang negara", katanya. 

Selanjutnya praktisi hukum yang tergabung dikantor hukum "Liberty" pimpinan Boy London ini sekaligus pemerhati media itu mengatakan," dengan istilah "simbiosis mutualisme" mereka berjalan melakukan dugaan itu, tapi menurutnya, bukan tidak mungkin ada pihak lain lagi yang ikut serta dalam dugaan kegiatan yang rugikan negara itu", tandasnya. 

Jika kita telaah baik-baik, kita tahu bila pelaku korupsi kebanyakan merupakan orang-orang kalangan atas yang mempunyai jabatan di pemerintahan. Tentu saja kalangan tersebut mempunyai pendapatan lebih dari cukup bahkan hidup dalam kemewahan, sebut Hendrizon. 

Dia berharap kepada Aparat Penegak Hukum "APH" untuk merespon berita yang ditanyangkan media , agar terbongkar kebenarannya. Dan menegakan keadilan di negeri ini tidak hanya isapan jempol belaka" tutup Hendrizon, SH. 

Hingga berita ini diterbitkan pihak media masih menunggu hasil Investigasi dari pihak PLN, dan upaya konfirmasi pihak terkait lainnya. * roel*


Mitra Rakyat.com(Padang)
Daerah yang dulunya rimba, dan diduga dijadikan tempat pembuangan janin oleh orang yang tidak bertanggungjawab.Disulap menjadi tempat yang indah dan produktif yakni wisata kuliner. 

Ini tidak terlepas dari ide cemerlang Oesman Ayub, seorang anggota dewan tingkat II, Kota Padang. Duduk santai ditemani dengan alunan musik malam itu, Osman Ayub bercerita, Kamis(18/06) di jalan kandis II, Nanggalo,Padang.

Timbul dipikirannya untuk mengubah tempat yang dulunya dijadikan pembuangan hasil maksiat, menjadi tempat yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Anggota Dewan dari Partai Nasdem itu melanjutkan ide nya dengan kerja nyata. 

Demi kepentingan bersama Oesman Ayub memulai dengan meminta izin mengelola kepada Dinas PSDA Prov. Sumbar. Sebab, yang berwenang terhadap tempat itu merupakan dinas terkait. Setelah mengantongi izin, selanjutnya, Osman Ayub mengajak masyarakat yang ada di kawasan pinggir Sungai Nanggalo untuk gotong-royong membersihkan lokasi tersebut. 

Setelah itu melalui Koperasi Rumah Juang, Osman Ayub mengajak warga untuk sama-sama menjadikan tempat ini sebagai tempat wisata kuliner dengan nama " Banang Cafe".

Alhamdulillah, hingga saat ini Banang Cafe yang dikelola oleh koperasi rumah juang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat banyak, khususnya warga Nanggalo. 

Manfaat yang dirasakan, Banang Cafe bisa membuka lapangan kerja. Dan pengusaha kuliner yang sifatnya mikro dapat kesempatan mengembangkan usahanya. Juga bagi pengunjung dapat menikmati istrahat dengan nyaman dan santai, karena disuguhi pemandangan dan suasana yang sejuk. 

Dari pribadinya, Osman Ayub sedikit merasa puas dengan apa yang telah diperbuat untuk masyarakat, khususnya warga Nanggalo yang hingga sekarang merasakan manfaat nya. *roel*



Mitra Rakyat.com(Padang)

Kabar yang kurang sedap beredar di media Sumatera Barat bahwa Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah  dinyatakan positif Coviod-19, ternyata adalah isapan jempol belaka.

“Tidak benar itu, dari mana sumbernya? Pak Wali justru sehat wal afiat saja,” kata jurubicara Pemko Padang, Amrizal Rengganis dalam siaran persnya hari ini, Jumat (19/6/2020).

Amrizal mengatakan bahwa hasil Rapid Test kemarin justru menyatakan Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah sehat-sehat saja, tidak ada indikasi apapun terinfeksi virus Corona seperti yang diberitakan itu.

Walikota, kata Amrizal pada Senin siang lalu ke Jakarta. Senin paginya, sesuai protokol Covid-19, dilakukan rapid test dan hasilnya negatif.

“Lalu dari mana dan siapa yang menerangkan bahwa Pak Wali positif Covid-19? Maka dari itu saya perlu meluruskan berita-berita tersebut yang bisa disalah tafsirkan oleh masyarakat,” kata Amrizal.

Bahkan, sepulang dari Jakarta, Walikota juga melakukan test swab di Puskesmas Padang Pasir, Kota Padang. Pada hari Jum'at hasilnya sudah diperoleh, bahwa hasil test swab tersebut negatif Covid-19.

Menurut Amrizal, Walikota senantiasa memperhatikan masalah yang berkaitan dengan kesehatan terutama pada era PSBB ini. Bagaimana mungkin seorang Walikota abai dengan hal yang menyangkut Covid-19 yang sedang menjadi perhatian masyarakat.

“Pak Wali senantiasa menyampaikan pengarahan kepada masyarakat agar taat dan patuh pada protokol Covid-19. Antara lain anjuran menggunakan masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan dan senantiasa memeriksakan kesehatan apabila hendak berpergian dari satu kota ke kota lain.

Kalau tiba-tiba yang memberitakan bahwa Walikota positif Covid-19 tentu berlawanan dengan komitmen Walikota untuk mengajak masyarakat menjaga kesehatan, lagi pula kalaupun positif Covid-19 buat apa pula disembunyikan. Positif Covid-19 bukanlah sebuah aib, siapa saja bisa terkena. Tapi kalau tidak positif lalu dikatakan positif, tentunya menjadi kabar bohong, ” kata Amrizal Rengganis.

Ia meminta kepada rekan-rekan media, agar menginformasikan setiap berita yang menyangkut Walikota kepadanya, agar berita-berita bisa tampil dengan komprehensif, berimbang dan memenuhi syarat-syarat check and balanced sebagaimana dituntun oleh kode etik jurnalistik.

“Saya tidak pernah menghambat kawan-kawan media memberitakan atau melakukan kritik yang konstruktif untuk Pemko Padang, silahkan saja asal untuk kebaikan. Tetapi yang terpenting adalah adanya keberimbangan dalam berita dan setiap kali ada yang belum pasti, agar dikonfirmasi terlebih dulu,” ujar pria yang masih menjabat sebagai salah satu pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera barat itu.

Sementara itu menyangkut perkembangan pengendalian wabah Covid-19 di Padang, Amrizal mengatakan sampai hari ini (Jumat 19/6) prosentase kesembuhan warga yang tadinya dinyatakan positif Covid-19 sudah mencapai 60,67 persen.

 “Kita melalui Gugus Tugas Pengendalian Covid-19 Kota Padang terus berusaha melandaikan angka-angka persebaran Covid-19 ini. Selain malakukan pengandalian warga yang terjangkit, kita juga melakukan pembersihan tempat-tempat umum melalui penyemprotan dengan disinfektan dengan melibatkan unsur-unsur Dinas Kesehatan, BPBD, PMI dan berbagai relawan yang ada di Kota Padang,” katanya.

Saat ini Padang masih dinyatakan sebagai wilayah dengan angka Covid-19 terbilang tinggi di Sumatera barat. “Namun kita tetap berjuang keras agar masyarakat kembali pada suasana kenyamanan sebagaimana adanya sebelum era Covid-19. Pak Walikota mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk sama-sama, bahu membahu melandaikan kurva Covid-19 ini dengan cara menaati protokol kesehatan. Termasuk juga mengajak rekan-rekan media meluruskan hal-hal yang tidak lurus tentang informasi Covid-19 serta tentu saja tidak lupa ada fungsi mencerdaskan masyarakat dengan cara terus menerus memberitakan hal-hal yang membangun rasa optimisme masyarakat, bukannya menyiarkan kabar-kabar yang tidak terverifikasi kebenarannya,” kata Amrizal Rengganis yang separuh umurnya dihabiskan di dunia wartawan ini.(rel)

Mitra Rakyat.com(Padang)
Perusahan Daerah Air Minum(PDAM) Kota Padang baru saja lakukan penerimaan pegawai baru. Rekrutment karyawan baru tersebut dilakukan secara transparan. Perekrutan tersebut libatkan pihak ke tiga dengan sistem online. 

Terkait hal itu, managemen PDAM sempat diminta untuk menjelaskan bagaimana proses jalannya penerimaan calon pegawai baru itu oleh DPRD Kota Padang pekan kemarin. 

Jajaran direksi PDAM lakukan rekrutmen sudah sesuai Peraturan Walikota(Perwako) Padang, dan dikuatkan dengan peraturan direksi, ucap Hendra Pebrizal, S. Sos, MM, selaku Direktur Utama PDAM Kota Padang, Kamis(18/06).

Direktur Utama PDAM Kota Padang, Hendra Pebrizal, S. Sos, MM

Peraturan direksi sejatinya sebagai penguat, dimana mengangkat dan beri sangsi hukuman disiplin, serta menaikan jabatan merupakan kewenangan penuh dari Direksi itu sendiri, tegas Hendra Pebrizal kepada awak media saat jumpa pers di ruang kerjanya.

” Alhamdulillah, kami jajaran Direksi berterimakasih sekali, mungkin ini sebagai bentuk kritikan, masukan dan sebagai bahan evaluasi untuk menjadi lebih baik, profesional terutama dalam hal penerimaan pegawai,” ucapnya. 

Waktu melakukan proses penerimaan selama tiga bulan semenjak November 2019 lalu, ini pertama kalinya dilakukan secara terbuka dan transparan oleh PDAM. Bahkan dalam proses rekrutmen mamakai jasa pihak ketiga, CV. Dennis Konsultan dan Traning, dari perusahaan Pekan Baru, tutur Dirut tersebut. 

” demi menjaga integritas perusahan, pihak PDAM menggunakan jasa media  dan diterbitkan selama10 kali dimedia itu", katanya. 

Kita membuka promosi sesuai dengan kebutuhan, baik dari sarjana teknik, sarjana umum maupun tingkat SLTA. Artinya, kita terima sesuai kriteria dan formasinya. Selain itu, proses pendaftarannya menggunakan sistem online, tandasnya. 
Wako Padang, Mahyeldi Ansharullah, Wawako Padang Hendri Septa, dan Direktur Utama PDAM Kota Padang, Hendra Pebrizal

Kita lakukan penilaian untuk seorang calon pegawai bukanlah dari nilai indek prestasinya. Akan tetapi dari hasil yang benar dan murni melalui beberapa tahapan seleksi dari CV. Dennis Konsultan dan training tersebut, terangnya.

Pada prosesnya, 2000 orang minat pelamar dari berbagai daerah telah terdaftar. Namun, perusahan daerah sesuai kebutuhan hanya menerima 30 orang. Tahap awal telah diterima sebanyak 18 orang. Dan yang pasti, semua calon pegawai yang diterima prosesnya sudah sesuai perwako. 

Prose seleksi yang dilakukan benar-benar ketat, seperti administrasi, tes wawancara, dan tes kesehatan, tukas Hendra Pebrizal. 

Dengan tegas Dirut itu menyampaikan, "demi menjunjung tinggi undang - undang tentang KKN, pihak PDAM melakukan proses perekrutan calon pegawai dengan transparan".

Terakhir bagi yang dinyatakan lolos dan diterima sebagai calon pegawai, mereka akan dilatih selama 6- 12 bulan dan mengikuti diklat selama dua minggu di Sekolah Calon Tamtama(Secata) Padang Panjang, sebagai ketahan fisik dan membentuk mental, pungkas Hendra Pebrizal.*roel*

Mitra

{picture#http://2.bp.blogspot.com/-XccjilccW3o/WvaXDidXfzI/AAAAAAAABh4/uSZS7TnCbfc4FwXpWuQb2n8Fgh6BY9x7ACK4BGAYYCw/s1600/logo3.png} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

Powered by Blogger.