Mitra Rakyat

Mitra Rakyat.com(Padang)

Proyek Balai Wilayah Sungai Sumatera Lima(BWSS V) Satuan Kerja Operasional dan Pemeliharaan(Satker OP) diduga abaikan Intruksi Kementrian PUPR dan UU tentang K3. 

Hal itu terlihat pada pekerjaan pemeliharaan berkala polder atau kolam retensi yang dioperasikan dan dipelihara danau cimpago collecting pond. Yang mana saat melaksanaan pekerjaan seluruh pekerja tidak menggunakan masker, helm, sarung tangan, sepatu bot, pada Kamis (24/09/2020).

Proyek bernomor kontrak HK/02.03/04/Satker-OP-SDA/OP.SDA II/IV/2020, dikerjakan CV.Varis Kontruksi dengan nilai Rp 1.174.551.000, sumber APBN TA2020 disinyalir lemah pengawasan.

Seiring meningkatnya kasus penyebaran virus covid 19 di Kota Padang waktu dekat ini. Proyek pemeliharan danau cimpago tersebut terlalu berani abaikan Intruksi Kementrian PUPR terkait penerapan Protokol Kesehatan Covid 19 dilokasi proyek negara.

Ada indikasi persekongkolan antara kontraktor pelaksana dengan PPK OP dan pihak lain dalam melaksanakan proyek APBN tersebut untuk mencari keuntungan, kata Roby Pratama, SH saat dikonfirmasi menilai buruknya pengawasan untuk proyek tersebut pada hari yang sama di Padang.

" Bangunan apa yang dikerjakan CV.Varis Kontruksi kita sendiri sebagai warga kota padang tidak tahu, karena tidak ada pemberitahuan pada plang proyeknya", ujar Roby.

Menurut Roby, kalau hanya untuk pembangunan infrastruktur yang tidak jelas namanya itu, kemudian mengahabiskan dana sebesar 1miliar lebih telah terjadi pemborosan terhadap uang negara.

Mengapa rekanan dapat abaikan intruksi Kementrian PUPR dan undang-undang kontruksi tentang K3 itu, kalau tidak ada kerjasama untuk meraut keuntungan pada proyek tersebut, ucap Roby.

Seluruh pekerja kasar tidak difasilitasi oleh CV.Varis Kontruksi dengan Alat Pelindung Diri(APD). Sementara hak dari para pekerja sesuai amanat undang- undang adalah menjamin kesehatan , dan keselamatan dalam bekerja, tukasnya.

Disinyalir selain abaikan intruksi Kementrian PUPR, Kontraktor sekaligus labrak Peraturan K3 Konstruksi Indonesia diantaranya:

01. UU No.2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, Permen PU No. 5 Tahun 2014 tentang Pedoman SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum, PP No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3, Permen PU No. 9 Tahun 2008 tentang Pedoman SMK3, KEP.174_MEN_1986 No.104_KPTS_1986 Tentang K3 di Tempat Kegiatan Konstruksi, Permenakertrans No. 1 Tahun 1980 tentang K3 pada Konstruksi Bangunan, UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Permen PUPR Nomor 02 Tahun 2018, papar Roby. 

Begitu banyak peraturan perundangan yang dilanggar rekanan, namun ironisnya kontraktor seakan terilhat santai melakukan pelanggaran tersebut, pungkasnya

Dilain pihak, Heru Rumanda selaku PPK OP, BWSS V belum bisa berikan tanggapnya menyangkut proyek tersebut saat dikonfirmasi.

Hingga berita diterbitkan awak media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.*roel*

Ada saja tingkah kontraktor nakal dalam mengakali uang negara. Dimasa meningkatknya kasus covid 19, diduga CV. Akasia Raya abaikan Intruksi Kementrian PUPR dan Perda Pemprov Sumbar tentang protokol kesehatan covid 19.

Disinyalir pekerjaan lanjutan pembangunan mesjid kantor Gubernur Sumbar lemah dalam pengawasan. Teridikasi CV. Akasia Raya labrak Peraturan Kontruksi Indonesia.

Fakta lapangan para pekerja kasar tidak difasilitasi Alat pelindung Diri(APD) seperti masker, helm, sarung tangan, sepatu bot, rompi oleh CV. Akasia Raya dalam melakukan pekerjaan pembangunan mesjid tersebut, Selasa (22/09/2020).

Rudi yang mengaku sebagai wakil pelaksana lapangan dari CV.Akasia Raya saat dikonfirmasi dilokasi proyek mengatakan, kami telah memberikan peralatan-peralatan yang merangkup K3 kepada para pekerja sesuai ketentuan.

" Kami sudah memberikan peralatan-peralatan K3 sesuai ketentuan" jelas Rudi pada saat itu. 

Namun saat meminta dokumentasi atau berita acara pemberian peralatan K3 seperti pengakuan Rudi tersebut, wakil pelaksana itu tidak bisa memperlihatkannya, dan mengaku baru saja ditempatkan dilokasi proyek itu. 

Sementara banyak sepatu bot sebagai pelindung kaki para pekerja masih terkemas rapi dengan plastik ditemukan berada didalam direksikeet. 

Pada dasarnya, setiap pekerja mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”). Demikian yang disebut dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”), kata Junaidi ST menanggapi perihal yang terjadi di proyek pembangunan mesjid Sumbar itu, Rabu(23/09/2020) di Padang. 

Lebih lanjut dikatakannya, bahwa untuk melindungi keselamatan pekerja atau buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal, diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.

"Upaya keselamatan dan kesehatan kerja dimaksudkan untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja/buruh dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan, dan rehabilitasi", jelas Ahli dan pengamat Kontruksi itu. 

Dan sesuai Intruksi Kementriam PUPR terkait penerapan protokol kesehatan covid 19. Bahkan dikuatkan dengan Perda Pemprov Sumbar bahwa wajib menggunkan masker bagi warga diluar rumah, apabila itu tidak indahkan ada sanksi yang menanti, tandasnya. 

Hebatnya, CV.Akasia Raya terkesan abaikan himbauan Pemerintah dan Perda Pemprov Sumbar itu. Padahal lokasi pekerjaan berada dikawasan Kantor Gubernur Sumbar, ujar Junaidi.

Mestinya tindakan tegas sudah bisa diawali dari proyek milik Bidang Biro Umum Sekretariat Pemprov Sumbar sendiri, pungkasnya. 

Hingga berita diterbitkan awak media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya. *roel/tim*