Mitra Rakyat

Pasalnya, pekerjaan rehab yang dikerjakan CV. Alkomber Karya sebesar Rp 1,4 miliar itu terindikasi tidak menerapkan kinerja yang transparan. Karena, keberadaan papan informasi proyek (plang proyek) tidak sesuai dengan aturan.

Plang proyek sebagai informasi publik, hanya dibuat satu dan itu pun berada di belakang gedung kantor Walikota Padang yang sangat berpotensi tidak dilihat oleh masyarakat. 

Selanjutnya, terhadap penerapan Alat Pelindung Diri (APD) untuk para pekerja. Saat di lokasi pekerjaan masih terlihat para pekerja tidak menggunakan kelengkapan APD yang biasanya itu disebutkan dalam dokumen kontrak.

Terkait hal itu, Mahdiyal Hasan SH sebagai Aktivis Anti Korupsi dan penggiat hukum Sumatera Barat bicara sumbang menanggapinya.

"Kondisi itu sangat kontras bertolak belakang dengan penghargaan-penghargaan yang diperoleh oleh Pemko Padang sebagai salah satu Kota berprestasi terbaik yang ada di Republik Indonesia ini," kata Mahdiyal pada Kamis(23/6/2022) di Padang.

Mahdiyal menilai pelanggaran yang dilakukan kontraktor terhadap pelaksanaan proyek tersebut baik secara administrasi, speks dan aturan dapat nodai integritas Pemko Padang, bahkan Walikota Hendri Septa sekalipun.

"Sebab, bekerja dilingkungan gedung atau balai pemko tanpa mengacu pada aturan, jelas kontraktor sudah menodai integritas terbaik yang selama ini dimiliki oleh Pemko Padang,"ujar alumni fakultas hukum Unand itu.

Selanjutnya, informasi publik merupakan hak seluruh masyarakat yang ada, khususnya Kota Padang. Itu sebabnya pihak kontraktor harus memberikan informasi tersebut melalui plang proyek yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, imbuhnya.

Untuk itu kontraktor agar dan harus bekerja secara transparan dengan membuat papan informasi yang sesuai aturan. 

Dijelaskan Mahdiyal, seharusnya letak posisi plang proyek berada ditempat yang strategis dengan tujuan agar bisa dibaca oleh satiap masyarakat. Setidaknya berada di depan kantor walikota, bukan tersembunyi dibelakang, tegasnya.

"Kalau keberadaan plang proyek tersebut di belakang gedung tentu yang melihatnya hanya sedikit orang saja, itupun hanya orang-orang yang terkait proyek tersebut,"tutur pengacara muda itu.

Seterusnya kata Mahdiyal, untuk kelengkapan fasilitas APD. Mahdiyal menjelaskan itu merupakan hak setiap pekerja yang harus dipenuhi kontraktor.

Sebab, mereka berhak mendapatkan keamanan dan kenyamanan dalam bekerja. Kita tidak dapat memprediksi kapan kecelakaan kerja terjadi, dan tidak ada jaminan untuk tidak akan terjadi kecelakaan kerja tersebut, ujarnya.

" Dalam melakukan pekerjaan, apalagi yang sifatnya sangat membahayakan jiwa. Kontraktor dan para pekerja hanya harus waspada dan hati-hati. Salah satunya dengan cara melengkapi tubuh mereka dengan APD yang sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI)," ulasannya.

Apabila pihak kontraktor tidak memenuhi itu semua, kemudian tanpa ada teguran dari PPTK atau pihak terkait lainnya, kata Mahdiyal.

Jelas pelaksanaan proyek rehab gedung Walikota Padang ini patut dicurigai kalau ada indikasi KKN didalamnya. Dan kepada pihak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menjalankan fungsinya sesuai yang diamanatkan oleh undang-undang dan negara, pungkasnya.

Hingga berita ini diterbitkan media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.(cr/tim)

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat  Aminingdel. S. Pd. MM menyampaikan Perda 18 tahun 2012 Tetang tata ruang kab.pasaman barat akan dilakukan revisi menyesuaikan dengan permen ATR tahun 2022 tentang Tata cara KLHS yang terintegrasi dengan tata ruang,untuk saat ini progres dari KLHS untuk RTRW masih tahap pengumpulan data dan informasi yg nantinya akan di lakukan pengelolaan data dan analisis.

Anggota DPRD menyampaikan Dari kunjungan ini banyak hal hal baru yg lebih kreatif dalam pemanfaatan limbah menjadi nilai ekonomis, kata Baharuddin.

Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Barat, H. Erianto, SE menyampaikan berdasarkan adanya surat masuk ke DPRD Pasaman Barat beberapa minggu lalu, terkait permasalahan tersebut, pada hari ini Jumat 17 Juni 2022, DPRD memanggil kedua belah pihak yang bersangketa untuk bermediasi di DPRD Pasaman Barat.

"Kami memfasilitasi audensi mediasi antara masyarakat adat Datuk Misa Bumi Kampung Bungus dengan Kelompok Tani Bali Group KUD Aia Gadang Saiyo, mediasi ini guna mencari solusi penyelesaian persangketaan antara kedua belah pihak," katanya.

Belum ada pengambilan keputusan dalam audensi mediasi yang difasilitasi DPRD Pasaman Barat ini, namun hasil dari mediasi itu akan diteruskan ke Pemerintah Daerah Pasaman Barat.

"Kita akan teruskan hasil mediasi ini ke Bupati Pasaman Barat, karena yang berwenang dalam mengambil keputusan permasalahan ini adalah Bupati. Kita bearap Bupati Pasaman Barat bisa mengampil keputusan yang tepat, supaya persangketaan antara masyarakat ini bisa diselesaikan," ujar Erianto.

Sebelumnya, masyarakat adat Datuk Misa Bumi Kampung Bungus Nagari Aia Gadang mengklain, bahwa sekitar enam ratus hektare lahan perkebunan kelapa sawit, yang saat ini masih dikuasai oleh Kelompok Tani Bali Group KUD Aia Gadang Saiyo, merupakan tanah ulayat mereka.

Saprudin Dt Misa Bumi Kabung Bungus menyampaikan, sebagian dari lahan yang sudah diusahakan Kelompok Tani Bali Group KUD Aia Gadang Saiyo sejak tahun sembilan puluhan itu, merupakan ulayat kaum Datuk Misa Bumi.

"Saat ini, kami ingin menguasai kembali tanah ulayat kami yang diambil Kelompok Tani Bali Gruop KUD Aia Gadang Saiyo, kami tidak pernah menyerahkan tanah ulayat kami ini ke mereka," kata Saprudin.

Sementara itu, Ade salah seorang perwakilan dari Kelompok Tani Bali Group menyampaikan, bahwa lahan yang saat ini mereka kuasai sudah memiliki sertifikat hakmilik atas nama anggota Kelompok Tani Bali Group.

"Lahan kami sudah bersertifikat hak milik dan memiliki legalitas yang jelas, kami berharap pemerintah bisa membantu menyelesaikan persoalan ini, supaya tidak ada yang dirugikan dalam hal ini," ujar Ade. (Rls)

Wakil rakyat dari latar belakang Anak pesisir Pantai  ini menjelaskan bahwa penyakit demam berdarah adalah penyakit demam akut yang disebabkan oleh virus dengue . Virus ini masuk ke peredaran darah manusia melalui gigitan nyamuk dari genus Aedes, misalnya Aedes aegypti atau Aedes albopictus. Nyamuk ini dapat mengganggu sistem pembekuan darah dan pembuluh darah kapiler, sehingga dapat menyebabkan perdarahan.

"Pada musim hujan populasi nyamuk demam berdarah meningkat karena banyaknya tempat berinduk Nyamuk Aedes Aegypti sehingga nyamuk Aedes Aegypti mudah berkembang, dan semakin potensial menggigit anak dan remaja sehingga akhirnya terjangkit demam berdarah,” kata Endra Yama Putra. S. Pi  via telpon Jum'at (17/06/2022).

Meski demikian, kondisi tersebut dapat dicegah jika kita bisa menutup sumber-sumber genangan air pada lingkungan rumah. Selain itu, menguras dan menyikat bak mandi dan menaburkan bubuk abate tempat yang ada genangan air.

“Cepat menutup segala tempat penampungan air seusai hujan turun, lalu menguras dan menyikat bak mandi serta memberikan bubuk abate ke tempat-tempat yang menampung air gentong air, vas bunga, kolam, di sekitar tempat bermain anak. Singkatnya memang, upaya itu seperti menjalani prinsip 3M untuk mencegah demam berdarah,” terangnya.

Selain genangan air yang menjadi tempat berkembang biak, lingkungan kotor setelah banjir juga menjadi lingkungan favorit bagi para nyamuk. Sehingga dibutuhkan kerja keras untuk membersihkan lingkungan agar terhindar dari demam berdarah. Untuk menghindari gigitan nyamuk dewasa dapat dilakukan dengan fogging.

“Jika faktor lingkungan sudah bersih, maka mengonsumsi makanan yang kaya nutrisi dan vitamin dan membantu meningkatkan daya tahan tubuh bagi anak-anak dan remaja,” katanya. 

"Sebagaimana diketahui, kasus pertama yang telah dilaporkan Ketua DPRD Kabupaten Solok tersebut adalah terkait dugaan pelanggaran reklamasi Danau Singkarak yang diduga telah merugikan negara sebesar Rp. 3,3 miliar," kata Defrianto, Jum'at (17/6/2022) di Padang.

Ketua DPRD Dodi Hendra Laporkan Bupati Kab.Solok ke KPK Terkait Dugaan Korupsi

Bahkan dengan tegas Dodi Hendra telah memaparkan bahwa, "Di mana penanggung jawab dari PT. Kaluku Indah Permai dan CV. Anam Daro ini adalah sanak keluarga dari Bupati Solok Epyardi Asda", jelasnya.

Defrianto meneruskan, kasus kedua yang telah dilaporkan Dodi adalah terkait hibah jalan eksisting ke Kawasan Wisata Chinangkiek yang merupakan daerah wisata milik pribadi Epyardi Asda, yang diduga kerugian negara mencapai Rp 13,1 miliar.

Selanjutnya, kata Defrianto, kasus ketiga yang dilaporkan Dodi Hendra ke KPK berkaitan, Bupati Solok diduga kerap memerintahkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemda Kabupaten Solok untuk melakukan rapat dan pertemuan di daerah wisata Chinangkiek milik pribadi Epyardi Asda tersebut.

Menurutnya, Dodi juga telah memaparkan dalam laporannya bahwa rapat-rapat SKPD Solok diduga menghabiskan total dana APBD Kabupaten Solok sebesar Rp 1,2 miliar.

Selain itu sebagaimana dirilis, Ketua DPRD Kabupaten Solok itu mengatakan bahwa kawasan wisata tersebut juga diduga belum memiliki izin dan analisis dampak lingkungan (amdal) wisata.

Defrianto Tanius mengatakan, kita dari LSM AWAK menilai laporan Dodi Hendra layak untuk ditindaklanjuti secara serius oleh KPK sebab sebagai pelapor yang bersangkutan juga adalah Ketua DPRD Kabupaten Solok.

"Menyandang status sebagai Ketua DPRD Kabupaten Solok, sebagai pelapor Dodi Hendra merupakan sosok yang paling kapable dan bertanggung jawab menyikapi pelaksanaan tata pemerintahan di Kabupaten Solok," ujarnya.

Yang sangat kita sesalkan kenapa laporan Dodi Hendra ini tidak dilakukan berdasarkan kelembagaan (DPRD Kabupaten Solok),pungkasnya.

Hingga berita diterbitkan, media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.(cr)