Mitra Rakyat

Mitra Rakyat.com( Payakumbuh) 
Program rumah bersubsidi Presiden RI Joko Widodo melalui Kementerian PU dan Perumahan Rakyat di Sumatera Berat (Sumbar) terindikasi KKN pada pelaksanaannya oleh pihak ke tiga (Developer).

Diduga PT. Abu Rehan sebagai pihak yang dipercaya oleh negara sebagai pelaksana program rumah subsidi tersebut melanggar aturan dalam pembangunan rumah bersubsidi tersebut.
Ini terpantau awak media saat mengunjungi salah satu lokasi pembangunan rumah bersubsidi tersebut di kecamatan Akabiluru Kab. Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh, Sabtu(11/01/2020).

Terlihat material yang digunakan terindikasi tidak sesuai spesifikasi. Besi yang berdiameter 8 mm sebagai tiang yang digunakan tidak SNI. Juga jarak sengkang besi sangat tidak sesuai dengan teknis.

Idealnya, jarak sengkang besi tiang untuk bangunan maksima 15 cm, sementara untuk tiang bangunan rumah subsidi ini berjarak dua jangkar jari tangan orang dewasa sekitar 30 cm.

Menurut Ari salah satu calon nasabah dari PT. Abu Rehan(Developer) mengatakan, " saya mengurungkan diri untuk mengambil rumah subsidi ini lantaran pembangunan yang terkesan asal-asalan oleh pihak developer", sebut Ari, pada saat itu.

Saat saya meninjau lokasi salah satu pembangunan di Kecamatan Akabiluru, Kab.Lima Puluh Kota, Sumbar. Saya melihat proses pembangunan banyak tidak sesuai dengan semestinya.

Seperti penggunaan material besi untuk tiang rumah, "masa iya besi yang mereka gunakan besi 8, juga jarak sengkang nya sangat luar biasa 30 cm.
Sementara, daerah Sumbar terkenal sebagai daerah rawan gempa. Mestinya pembangunan rumah subsidi ini harus disesuaikan dengan situasi daerah. Jangan mentang - mentang bersubsidi, terus pembangunannya asal saja,  lugasnya.

Menurut Ari, pekerjaan yang terkesan asal jadi ini dilakukannya agar mereka (developer) mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi. Meskipun harus menggadaikan nyawa pemiliknya kelak saat ditempati, pungkas nya.

Dilain pihak,  Buya selaku pengawas dalam pembangunan rumah subsidi itu saat dikonfirmasi dilokasi mengatakan, " rumah yang kami kerjakan, pelaksanaan nya sudah sesuai dengan yang di intruksikan pihak Kementerian", kata  Buya.

Rumah ini memiliki satu kamar, satu ruang tamu, kamar mandi terletak diluar rumah, namun tanpa ada dapur, jelasnya singkat.

Hingga berita ini diterbitkan, media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya. * roel*

Mitra Rakyat.com(Padang)
Masyarakat kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Padang "menjerit" terkait susahnya pengurusan sertifikat tanah mereka di Badan Pertanahan Nasional (BPN)  Kota Padang. Hal itu diungkapkan Janahar Malin Marajo salah satu warga kelurahan tersebut, Selasa( 03/03) dirumahnya.

Janahar menduga ada indikasi kesengajaan pihak BPN untuk menghambat proses pengurusan sertifikat tanah masyarakat di Kelurahan itu, lanjut nya.
Tidak ada alasan mereka untuk mempending proses sertifikat tersebut, karena kalau itu menyangkut Surat Keptusan (SK)  Gubernur, itu sudah ditarik kembali oleh Gubernur, bahkan juga proses hukum perdata di Pengadilan Tinggi terkait pengklaiman tanah suku seluas 765 hektar oleh MKW Maboet (Lehar cs) sudah tidak lagi diterima kasasinya oleh pengadilan.

Jadi apalagi alasan BPN menghentikan proses pengurusan sertifikat tanah warga khususnya di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam ini,  sebutnya.

" apa alasan pihak BPN mempending proses pengurusan sertifikat tersebut tidak jelas sama sekali, sebelumnya memang ada surat edaran dari Gubernur untuk mempending nya, namun SK Gubernur sudah dibatalkan oleh pihak Gubernur ", tegasnya.

Kemudian menyangkut pengklaiman tanah seluas 765 hektar di empat kelurahan yang ada di Kota Padang ini oleh Lehar cs yang mengaku sebagai Mamak Kepala Waris( MKW Maboet) suku sikumbang, itu semua sudah tidak ada lagi, tegas Janahar.

Karena untuk wilayah kelurahan ini yang termasuk klaiman Lehar cs, kami dari pihak Oesus membantah dengan sidang intervensi, dan pengadilan mengatakan kami menang, sementara pihak Lehar cs ditolak kasasinya oleh pengadilan negeri,  terang Janahar.

Bahkan untuk status tanah yang berlokasi dikelurahan ini merupakan tanah ulayat, bukan tanah negara lagi, sesuai vonis yang dikeluarkan Pengadilan Negeri No 127/ PT/1985 atas nama suku yang ada dikelurahan ini, tukasnya.

Jadi alasan apalagi pihak BPN Kota Padang, mempending pengurusan Sertifikat Tanah Khususnya warga kelurahan ini, tandas Janahar.

Ketakutan warga bukan tidak beralasan, mereka yang memiliki tanah tanpa ada sertifikat pastinya merasa resah. Untuk menghindari hal yang tidak ingini terjadi menyangkut permasalahan tanah yang ada kelurahan Dadok Tunggul Hitam, mereka acap kali mendatangi kantor BPN Kota Padang itu guna menanyakan kejelasan kapan proses pengurusan sertifikat ini bisa dilakukan.

Memiliki sertifikat tanah merupakan hak setiap warga negara, jadi harapannya kepada pihak BPN untuk segera memberikan hak masyarakat tersebut, pungkasnya.

Hingga berita ini terbit media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya. *roel*

Opini
Ditulis Oleh: Ropi Marlina, SE., M.E.Sy (Dosen di salah satu Perguruan Tinggi Swasta)

Mitra Rakyat.com
Di tengah-tengah kegundahan masyarakat menghadapi kondisi ekonomi yang semakin tak menentu, masyarakat dikejutkan lagi dengan berbagai kebijakan  yang sangat mencekiki rakyat kecil. Berbagai pajak pun dibebankan kepada rakyat kecil dalam rangka menggenjot pendapatan negara.  Tidak tanggung-tanggung kini minuman kemasan yang dikonsumsi masyarakat dan menjadi sumber pendapatan masyarakat kecil pun kena pajak.

Pernyataan Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI pada Rabu (19/2/2020) berencana akan mengenakan cukai pada minuman berpemanis. Dalam pertemuan tersebut, Sri Mulyani mengusulkan minuman berpemanis yang akan dikenakan cukai dibagi menjadi beberapa kelompok, seperti teh kemasan, minuman berkarbonasi, dan minuman berpemanis lainnya.

Adapun tarif cukai yang ditawarkan Sri Mulyani pada produk minuman berpemanis adalah Rp 1.500 per liter untuk teh kemasan dan Rp 2.500 per liter untuk minuman berkarbornasi dan minuman lainnya seperti kopi, minuman berenergi, serta minuman yang mengandung konsentrat. Dengan tarif tersebut, negara berpotensi mendapat penerimaan negara sebesar Rp 6,25 triliun.

Meski demikian, pemerintah juga memberikan pengecualian atau pembebasan cukai terhadap produk minuman berpemanis lainnya seperti yang dibuat dan dikemas non pabrikasi, madu dan jus sayur tanpa tambahan gula, dan barang yang diekspor.

Demi Kesehatan, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pengenaan cukai dilakukan guna membatasi konsumsi masyarakat terhadap barang-barang tersebut. Pada produk minuman berpemanis, alasan kesehatan menjadi tujuan utama pengenaan cukai.

Jelas ini adalah sebuah alasan yang dipaksakan. Alih-alih demi kesehatan rakyat, yang ada justru rakyat semakin melarat karena menarik cukai dari minuman manis artinya menaikan harga jual. Selain menurunkan daya beli masyarakat, mengurangi konsumsi juga akan mengurangi bahkan menghilangkan pendapatan masyarakat pedagang asongan.

Menurut Asosiasi Industri Minuman Ringan (ASRIM) pengenaan cukai pada produk minuman berpemanis  berpotensi menurunkan pendapatan masyarakat kecil dan menengah. Sekretaris Jenderal ASRIM Suroso Natakusuma mengatakan, lebih dari 60% distribusi minuman berpemanis dilakukan di pasar tradisonal. "Jadi distributor kecil dan menengah bisa menurun pendapatannya.

Akhirnya banyak pendapatan masyarakat kecil dan menengah menurun," kata dia kepada Katadata.co.id, akhir pekan lalu. Kementerian Keuangan pun memproyeksikan, produksi minuman berpemanis akan turun masing-masing sebesar 8,03% setelah dikenakan cukai. Teh kemasan diperkirakan produksinya menjadi 2,02 miliar liter, minuman berkarbonasi menjadi 687 juta liter, dan minuman lainnya sebesar 743 juta liter.

Selain berpotensi mengganggu distribusi dan produksi, pengenaan cukai juga akan menyebabkan kenaikan harga jual. Suroso memprediksi harga minuman berpemanis akan naik 30-40% dari harga saat ini. Sementara itu ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) Adhi Lukman menilai pengenaan cukai minuman berpemanis justru berpotensi menurunkan pendapatan pajak.

Pasalnya daya beli masyarakat akan berkurang seiring dengan kenaikan harga minuman berpemanis.
Dalam sistem kapitalisme, pajak menjadi sumber pendapatan utama negara.  Tahun 2019 sumber penerimaan pajak hampir 80%, sedangkan sisanya dari sumberdaya alam.

Padahal Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah yang dapat dijadikan sumber utama pendapatan negara. Namun, justru SDA yang ada malah dikelola oleh asing dengan nama privatisasi, akhirnya pemasukan APBN dari sektor SDA Migas dan non-Migas makin lama makin kecil.

Kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat menambah beban hidup rakyat. Pajak dijadikan sebagai sebuah kewajiban bagi rakyat. Rakyat pun dipaksa membayarnya tanpa terkecuali. Jelas ini merupakan tindakan kezhaliman yang dibungkus dengan sebuah aturan oleh Negara.

Harusnya negara berperan sebagai pelayan umat, mengayomi dan mensejahterakan rakyatnya, bukan malah memalak rakyatnya. Ini adalah akibat diterapkannya sistem ekonomi kapitalis  yang sarat penuh dengan kepentingan dan keuntungan  para pemilik modal. Tidak bisa dipungkiri, kehidupan ke depan kian rumit dan mencekik. Dan akibat pengabaian aturan Islam dalam khidupan.
Islam mempunyai mekanisme tertentu terkait sumber pendapatan negara. 

Islam pun merinci pendapatan sebuah negara bukan dari sumber pajak saja. Sumber pemasukan tetap Baitul Mal adalah fai’, ghanimah, kharaj, jizyah, dan pemasukan dari hak milik umum dengan berbagai macam bentuknya seperti pengelolaan hasil SDA, dll., serta pemasukan dari harta milik negara seperti usyur, khumus, rikaz, tambang serta harta zakat.

Apabila harta tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan rakyat, negara tidak akan mewajibkan pajak (dharibah) atas seluruh  kaum muslimin untuk melaksanakan tuntutan pelayanan urusan umat.
Islam telah melarang seluruh bentuk pungutan apapun nama dan alasannya. Pungutan yang diambil oleh negara dari rakyatnya harus memiliki landasan atau legislasi syar’i. Allah Swt berfirman:

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lainnya diantara kamu dengan jalan yang bathil”.  (TQS. al-Baqarah [2]: 188)
Rasulullah saw memasukkan para pemungut pajak sebagai shahib al-maks, yaitu harta (pungutan/retribusi) yang diambil secara tidak syar’i.

Pelakunya diganjar dengan siksaan yang pedih dan kehinaan.
“Tidak akan masuk surga orang-orang yang memungut maks (yakni harta pungutan/retirbusi yang tidak syar’i).”
Apabila di dalam Baitul Mal tidak ada harta.

Artinya, pemasukan yang diperoleh dari harta-harta milik umum (kaum Muslim) yang dikeqlola oleh negara sudah habis, begitu juga yang menjadi pos-pos pendapatan negaraa sedang tidak ada (karena habis digunakan atau mengalami defisit), termasuk deposit harta zakat dan sejenisnya, juga kosong, sementara ada pembiayaan yang harus dipenuhi maka pada  kondisi darurat seperti inilah negara Khilafah bisa memungut dlaribah.

Dlaribah ini bersifat insidental dan hanya ditujukan bagi orang-orang (rakyat) yang mampu; tidak diwajibkan atas rakyat yang tidak mampu. Fungsi dan kedudukan dlaribah di dalam sistem ekonomi Islam adalah sebagai pilihan terakhir untuk menjaga keberlangsungan kehidupan masyarakat dan utuhnya negara.

Bukan sebagai ujung tombak pendapatan negara, sebagaimana yang terjadi di negara-negara yang menjalankan sistem ekonomi kapitalis.
Dengan demikian, negara yang menerapkan sistem ekonomi Islam tidak akan memberlakukan pungutan seperti pajak yang selama ini dikenal, karena sumber pemasukan negara dikelola dengan baik, sehingga mampu menyejahterakan rakyatnya tanpa harus menjadikan pajak sebagai sumber pendapatan utama negara yang hanya akan membebani rakyat.
Sudah saatya kita mencampakaan sistem kapitalisme dan mewujudkan sistem Islam.

Opini
Ditulis Oleh: Ummu Risyafiq
Ibu generasi

Mitra Rakyat.com
Setiap minuman yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah haram.....(HR. Muslim)

Dilansir dari Radar Nusantara Minggu, 16 Februari 2020 masih banyak diketemukannya warga masyarakat yang mengkonsumsi miras (minuman keras). Dalam giat Ops pekat miras Polsek Cileunyi Polresta Bandung, petugas berhasil menyita beberapa minuman keras dari berbagai jenis merek yakni Intisari, jenis anggur merah,  jenis arak. Beberapa miras atau minuman keras tersebut berhasil disita dari beberapa toko jamu yang beroperasi di wilayah Cileunyi.

Seperti yang dikatakan oleh Kapolresta Bandung Kombespol Hendra Kurniawan S.lk, melalui Kapolsek Cileunyi Kompol Sururi SH, "Kita ciptakan situasi wilayah kabupaten Cileunyi yang aman dan kondusif bebas dari bahaya miras, sebab mengkonsumsi miras dalam takaran yang berlebihan memang sangat riskan dan membahayakan bagi kesehatan tubuh serta dapat merusak citra moral anak-anak bangsa" ungkapnya.

Keberadaan minuman keras jelas meresahkan warga dan menjadi penyebab timbulnya penyakit moral di masyarakat. Miras atau minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung senyawa adiktif yang apabila masuk kedalam tubuh manusia walaupun dengan jumlah sedikit akan menimbulkan efek kecanduan.

Sebenarnya masyarakat sudah banyak yang tahu tentang bahaya akibat miras ini. Selain merusak kesehatan, pola pikir, tidak jarang terjadi tindakan kriminal seperti pembunuhan, pencurian, tindakan asusila, kecelakaan dan kejahatan lainnya yang terjadi akibat pelakunya dalam pengaruh minuman keras. Jelas miras adalah sumber berbagai kejahatan.

Karena banyak keburukan yang diakibatkan dari mengkonsumsi minuman keras ini, seharusnya pemerintah bertindak tegas dan melarang peredaran miras dalam skala kecil  maupun besar tidak pandang bulu. Pemberantasan miras atau minuman keras  masih menjadi pe-er besar pemerintah saat ini, memang benar pemerintah melakukan upaya untuk merazia, menyita toko-toko yang menjual miras dan memusnahkannya, akan tetapi apakah dengan cara tersebut bisa selesai?

Faktanya, sekian lama persoalan miras ini muncul, ditindak, diberi sanksi, nyatanya kembali mencuat, seakan upaya aparat kepolisian tidak berarti apapun dan ini menjadi indikasi pemberantasan miras yang dilakukan pemerintah kurang serius dan tidak menyentuh pangkal masalah,  hanya sebatas merazia pedagang kecil saja sedangkan produsen dan pabriknya masih tidak terjamah. Beginilah alam kapitalis sekular yang ada di tengah masyarakat.

Sistem kapitalis sekular yang diemban negara saat ini menyebabkan pemberantasan miras hanya sebatas tambal sulam saja. Tindakan yang dilakukan pemerintah beserta aparat tidak berefek menyeluruh, hanya berimbas pada sekelompok kecil saja. Harusnya dimulai dari pabriknya, ditutup, tidak lagi dibiarkan berproduksi,, karyawannya diberikan pekerjaan halal. Yang ditangkap bukan  Pelaku dan pengedar kelas teri saja tapi kelas kakapnya. Beginilah kapitalisme. Selama mendatangkan keuntungan besar, semua akan dibiarkan saja peredarannya walaupun banyak keburukan yang ditimbulkan dari minuman keras tersebut dan membahayakan jiwa masyarakat terutama generasi muda.

Berbeda sekali dengan Islam. Islam adalah agama yang sempurna, yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Dalam Islam penjualan dan konsumsi miras jelas menyalahi syariah. Islam jelas mengharamkan miras. Allah Swt berfirman:

"Hai orang-orang yang beriman, sungguh (meminum) khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syetan. Karena itu jauhilah semua itu agar kalian beruntung" (TQS al-Maidah:90)

Islam tidak menentukan kadar sedikit atau banyaknya barang yang diminum, begitu juga sedikit atau banyaknya alkohol di dalam minuman khamr tersebut. Secara mutlak Islam mengharamkan minuman keras. Hal ini bisa dipahami berdasarkan sabda Rasulullah Saw:
"Dan apa yang diminum dalam jumlah yang memabukkan, maka sedikitnya pun diharamkan" (HR. Abu Dawud, Turmudzi dan Ibnu Majah).

Keburukan yang diakibatkan miras sangat banyak, Allah melaknat mereka yang minum minuman keras, sangsinya pun jelas dan tegas dan itu tidak hanya menimpa kepada orang yang meminumnya saja akan tetapi semua yang ada hubungannya sampai miras tersebut beredar di masyarakat. Seperti hadis dari Abu Dawud dan Ibnu Majah dari Ibnu Umar:

"Allah melaknat (mengutuk) khamr, peminumnya, penyajinya, pedagangnya, pembelinya, pemeras bahannya, penahan atau penyimpanannya, pembawaannya dan penerimanya". (HR Abu Daud dan Ibnu Majah dari Ibnu Umar).

Teguran Rasulullah Saw kepada peminum khamr di masa beliau hingga penghancuran penyimpanan minuman keras, dan penahanan oleh petugas keamanan masa Khalifah merupakan sanksi tegas yang diberikan kepada mereka yang minum minuman keras yakni dengan jilid/cambuk.

Saat ini, ketika miras dan pelakunya masih bebas bahkan penjualnya pun tak kapok untuk memperjualbelikan karena sistemnya berbeda. Sistem Islam memberlakukan hukum syara atas beragam tindak kemaksiatan, memberi sanksi tegas kepada pelanggarnya. Hasilnya, kemaslahatan umat tercapai. Namun ketika sistem kapitalis sekular yang ada sekarang berlaku tak bisa lagi diharapkan bisa membuat nyaman apalagi  memberikan kemaslahatan pada rakyat. Keamanan dan kenyamanan sulit didapatkan dan dirasakan saat syariat dijauhkan. Sistem ini pula lah yang menyebabkan  tidak ada sanksi yang tegas diberlakukan kepada   pelaku minum khamr dan unsur terkait dengannya. Maka selama syariat Islam belum diterapkan, selama itu pula beragam kemaksiatan akan berulang, tak terkecuali khamr beserta akibatnya. Dengan demikian satu-satunya solusi adalah dengan bersegera menerapkan syariat Allah dan RasulNya dalam setiap aktivitas kehidupan manusia agar kenyamanan dan keamanan cepat terealisasi. Untuk itu marilah kita  upayakan penegakan syariat Islam secara totalitas supaya terwujud masyarakat  baldatun thoyibatun wa rabbun ghofur.

Wallahu a'lam bi ash-shawab

Opini
Ditulis Oleh : Ummu Mumtazah
Anggota Grup Penulis Mustanir

Mitra Rakyat.com
Guyuran akibat air hujan yang berkepanjangan menimbulkan bencana banjir di sejumlah wilayah yang ada di Kabupaten Bandung khususnya di wilayah Cileunyi. Beberapa wilayah yang terkena banjir yaitu di Komplek Taman Cileunyi Rw. 22 dan Komp. Bumi Panyawangan Cluster Mahoni, Cempaka dan Rasamala terkena dampak banjir akibat tanggul sungai yang ada di sekitar kompleks pemukiman warga jebol pada Jumat (07/02/2020). (www.86news.co)

Adanya Banjir kali ini disebabkan karena air hujan tidak terserap oleh tanah di pegunungan karena lahannya sudah gundul. Penyebab dari lahan gundul tersebut adalah karena masyarakat menjadikan lahan hutan sebagai daerah pertanian, selain itu pemerintah juga banyak memberi izin dibangunnya perumahan-perumahan baru yang dibangun di daerah resapan air. 

Misalnya di daerah gunung Manglayang yang berada di Cileunyi,  hampir bagian kaki gunung sudah banyak perumahan dibangun, bahkan beberapa bagian akan digunakan sebagai tol Cisumdawu.

Air yang seharusnya terserap,  pada kenyataannya air malah mengalir begitu saja karena jalan- jalan sudah dibeton. Aliran air pun tidak terbendung dan mengalir ke bawah, ke perumahan warga yang ada di hilir sungai.  Debit air semakin tinggi karena intensitas hujan yang juga tinggi, sementara kondisi selokan kecil sehingga tanggul tidak kuat menahan aliran sungai tersebut pada akhirnya tanggulnya pun jebol.

Bencana banjir yang timbul sejatinya karena ulah tangan manusia. Akibat adanya sistem kapitalis sekuler,  masyarakat dipaksa untuk menghasilkan uang sebanyak-banyaknya untuk membiayai kebutuhan hidup yang melambung tinggi. Sehingga cara apapun dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut baik itu cara halal ataupun haram.

Salah satunya menjadikan tanah pegunungan yang seharusnya menjadi resapan air dialihfungsikan menjadi tanah pertanian dan permukiman. Masyarakat  terpaksa melakukan hal tersebut karena tidak ada pilihan lain terdorong oleh desakan kebutuhan hidup.

Selain itu, dikarenakan jumlah penduduk yang semakin banyak, para investor membidiknya sebagai peluang besar untuk menanamkan modalnya dengan membuat permukiman di daerah pegunungan yang lahannya masih luas dan view pegunungan yang masih asri. 

Karena tuntutan rakyat untuk membuat perumahan ini semakin banyak, akhirnya Pemerintah pun memberi izin pada para investor,  tanpa melihat dampak negatif  dari dibangunnya perumahan di pegunungan, yang menjadi salah satu penyebab terjadi banjir di daerah yang lebih rendah.
Seharusnya pemerintah mengatur urusan rakyat dari urusan sandang,  pangan,  dan papan.  Karena itulah kewajiban pemerintah terhadap rakyatnya. 

Jika pemerintah mengabaikan urusan tersebut,  maka rakyat akan mengatur diri mereka sendiri tanpa mematuhi aturan yang ada.  Sehingga ketika rakyat seenaknya memenuhi kebutuhan sendiri, maka akan timbul dampak negatif yang akan meluas dan merugikan rakyat lain.

Untuk mengatasi banjir dan genangan, Islam tentu saja memiliki kebijakan canggih dan efisien. Kebijakan tersebut mencakup sebelum, ketika, dan pasca banjir. Kebijakan untuk mencegah terjadinya banjir dapat disarikan sebagai berikut:

Pertama, Pada kasus banjir yang disebabkan karena keterbatasan daya tampung tanah terhadap curahan air, baik akibat hujan, gletser, rob, dan lain sebagainya, maka Islam akan menempuh upaya-upaya seperti membangun bendungan-bendungan yang mampu menampung curahan air dari aliran sungai, curah hujan, dan lain sebagainya.

Di masa keemasan Islam, bendungan-bendungan dengan berbagai macam tipe telah dibangun untuk mencegah banjir maupun untuk keperluan irigasi. Contohnya seperti di dekat Kota Madinah Munawarah, terdapat bendungan yang bernama Qusaybah.

Bendungan ini memiliki kedalaman 30 meter dan panjang 205 meter. Bendungan ini dibangun untuk mengatasi banjir di Kota Madinah. Model bendungan yang dibangun oleh insinyur muslim pun beragam.

Bahkan, model-model bendungan modern banyak mengadopsi model bendungan yang diciptakan oleh kaum muslim. Bendungan dengan model bridge dam (bendungan jembatan) dapat ditemukan di daerah Dezful, Iran.
Kedua, dalam aspek undang-undang dan kebijakan.

Islam akan menggariskan beberapa hal penting berikut ini: Islam membuat kebijakan tentang master plan, di mana dalam kebijakan tersebut ditetapkan sebuah kebijakan sebagai berikut; (1) pembukaan pemukiman, atau kawasan baru, harus menyertakan variabel-variabel drainase, penyediaan daerah serapan air, penggunaan tanah berdasarkan karakteristik tanah dan topografinya.

Dengan kebijakan ini, Negara Islam mampu mencegah kemungkinan terjadinya banjir atau genangan dan akan mengeluarkan syarat-syarat tentang izin pembangunan bangunan. Jika seseorang hendak membangun sebuah bangunan, baik rumah, toko, dan lain sebagainya, maka ia harus memperhatikan syarat-syarat tersebut.

Hanya saja, Khilafah tidak menyulitkan rakyat yang hendak membangun sebuah bangunan. Bahkan Khilafah akan menyederhanakan birokrasi dan menggratiskan surat izin pendirian bangunan bagi siapa saja yang hendak membangun bangunan. Hanya saja, jika pendirian bangunan di lahan pribadi atau lahan umum, bisa mengantarkan bahaya (madlarah), maka khalifah diberi hak untuk tidak menerbitkan izin pendirian bangunan.

Ketetapan ini merupakan implementasi kaedah ushul fikih al-dlararu yuzaalu (bahaya itu harus dihilangkan). Khilafah juga akan memberi sanksi bagi siapa saja yang melanggar kebijakan tersebut tanpa pernah pandang bulu. Khilafah akan membentuk badan khusus yang menangani bencana-bencana alam yang dilengkapi dengan peralatan-peralatan berat, evakuasi, pengobatan, dan alat-alat yang dibutuhkan untuk menanggulangi bencana.

Ketiga, dalam menangani korban-korban bencana alam khilafah akan segera bertindak cepat dengan melibatkan seluruh warga yang dekat dengan daerah bencana. Khilafah menyediakan tenda, makanan, pakaian, dan pengobatan yang layak agar korban bencana alam tidak menderita kesakitan akibat penyakit, kekurangan makanan, atau tempat istirahat yang tidak memadai.

Selain itu, Khalifah akan mengerahkan para alim ulama untuk memberikan taushiyyah-taushiyyah bagi korban agar mereka mengambil pelajaran dari musibah yang menimpa mereka, sekaligus menguatkan keimanan mereka agar tetap tabah, sabar, dan tawakal sepenuhnya kepada Allah Swt.
Inilah kebijakan pada masa kejayaan Islam dalam mengatasi banjir.

Kebijakan tersebut tidak saja didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan rasional, tetapi juga disangga oleh nash-nash syariat. Dengan kebijakan ini, insya Allah, masalah banjir bisa ditangani dengan tuntas.
Wallahu A’lam bish shawab.