Proyek Pemeliharaan Berkala Kolam Retensi Penjalinan "Sarat KKN", Frenky: Diduga Proyek Sebagai Objek Mencari Keuntungan Sekelompok Pihak
MR.com, Padang| Pengerukan sedimen yang merupakan pekerjaan utama pada pekerjaan pemeliharaan berkala polder atau kolam retensi penjalinan retarding pond senilai Rp2.264.164.000.00, milik Satker OP SDA, BWSS V Padang disinyalir masih "belum dikerjakan".
Terpantau media ini pada Selasa(19/7/2022) dilokasi pekerjaan. Kondisi kolam retensi tidak banyak perubahan. Rumput liar yang berpotensi menghalangi arus sungai masih menjadi pemandangan sehari-hari.
Berita terkait: Kontraktor Pelaksana Andi: Pekerjaan tidak terlambat,hanya galian menggunakan excavator amphibi belum kita lakukan
Begitu juga sedimentasi yang menjadi target pekerjaan utama, masih terlihat di dasar sungai kolam retensi penjalinan. Kemudian lokasi pekerjaan terlihat sepi, tidak ada alat excavator dan personil (para pekerja).
Saat media mewawancarai salah seorang warga yang tinggal sangat dekat dengan lokasi pekerjaan. Firman mengatakan tidak ada kegiatan pengerukan sedimentasi di kolam atau di aliran sungai ini.
"Tidak saya lihat adanya pekerjaan pengerukan sedimen disepanjang sungai ini. Yang saya lihat hanya satu alat excavator yang bekerja membuat akses jalan di pinggir sungai seberang sana," ujar pemuda itu.
Jalan yang di kerjakan menggunakan excavator hanya sekitar 30-50 meter diseberang pinggir sungai ini. Dan alat itupun sekarang sudah tidak terlihat lagi dilokasi, imbuhnya.
Sementara pada waktu lalu, kontraktor secara tegas mengatakan excavator amphibi kelas 20 ton Long Arm sudah didapatkan, dan saat itu sedang diperjalanan dari Duri menuju kota Padang.
Menyangkut hal itu, Frenky menilai ada indikasi pemberian oleh BWSS V Padang atas kelalaian yang dilakukan CV. Mustika Jaya Kencana(MJK). Ini salah satu tanda proyek tersebut sarat KKN, ungkapnya.
Kuat dugaan proyek yang berada di Kecamatan Kototangah ini hanya menjadi objek mencari keuntungan oleh pihak-pihak terkait, karena banyak hal yang menyebutkan demikian, kata Frenky.
"Pekerjaan utama pada paket ini ialah melakukan pengerukan sedimentasi sungai dengan menggunakan alat excavator amphibi kelas 20 ton Long Arm. Tapi hingga saat ini pekerjaan tersebut tidak kunjung dilakukan," ujarnya.
Frenky, Ketua PAC Ormas PP Kec. Kototangah Kota Padang itu menyebutkan, parahnya keterlambatan itu seakan mendapat dukungan dari Kepala BWSS V Padang, Kepala Satker OP SDA, dengan dalih rekanan karena sulit mendapatkan alat utama tersebut.
Sementara, sama-sama kita ketahui, kesiapan rekanan dari awal untuk menyediakan alat excavator amphibi menjadi salah satu syarat utama yang tertera di dokumen kontrak, sebelum rekanan di nobatkan sebagai pemenang tender, imbuhnya.
"Setelah ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan proyek, kontraktor dengan dengan mudah mengatakan sulit mendapatkan alat utama tersebut, dan masih dalam upaya pencarian," ungkap Frenky.
Katanya, diduga kegiatan pekerjaan pemeliharaan berkala polder atau kolam retensi penjalinan retarding pond terkendala, karena ketidakmampuan rekanan menyediakan peralatan utama (Excavator amphibi kelas 20 ton Long Arm).
Sementara, kontraktor pelaksana CV. MJK bernama Andi pernah mengatakan beberapa waktu lalu, kalau pekerjaan tersebut tidak terlambat, malah surplus 4 persen, tandasnya.
Namun kata Frenky, fakta lapangan diduga kuat tidak membuktikan demikian, bahkan pelaksanaan pekerjaan disinyalir rekanan kangkangi aturan. "Karena untuk pengadaan direksikeet yang merupakan pekerjaan persiapan diduga kontraktor belum melakukannya," ujarnya lagi.
Sebab tidak ditemukan kebaradaan direksikeet tersebut dilokasi pekerjaan. Dikhawatirkan pada pekerjaan ini rekanan tidak memiliki Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) yang menjadi acuan terhadap jalannya pekerjaan, pungkasnya.
Hingga berita diterbitkan media masih menunggu dan upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.(cr/tim)
