Mitra Rakyat

Akibat bencana alam itu, setidaknya membuat sebanyak 30 Kantor SKPD di lingkup Pemko Padang tidak representatif. Bahkan beberapa kantor terpaksa berpindah sementara menyewa bangunan milik masyarakat. 

"Alhamdulillah, atas nama Pemko Padang kita bersyukur sekali dan menyambut baik atas adanya niat baik dari PT Nindya Karya yang berkeinginan membantu pembangunan kantor-kantor SKPD di Pemko Padang menjadi representatif. Hal ini bakal dituangkan dalam bentuk Surat Minat sebagai langkah awal dari proses Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Surat minat ini terkait dengan pembangunan kantor SKPD dan sarana pemerintahan lainnya. Semoga berjalan lancar tentunya," ungkap Wali Kota Padang Hendri Septa sewaktu menjamu rombongan PT Nindya Karya yang dipimpin Rusli Hadi di kediaman resminya, Jalan A. Yani, No. 11, Senin malam (21/3/2022).

Seperti diketahui, PT Nindya Karya adalah sebuah perusahaan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang General Contractor, EPC dan Investment.yang memiliki lima pilar bisnis utama Kontruksi, Energi, Manufaktur, Properti dan Badan Usaha Jalan Tol.

Selain itu Wako Hendri Septa juga membeberkan PT Nindya Karya saat ini sedang membangun Kantor DPRD Kota Padang di Komplek Perkantoran Aie Pacah 

"Mudah-mudahan pembangunan Kantor DPRD Kota Padang yang baru hasil kerja PT Nindya Karya tersebut dapat berjalan dengan lancar dan cepat selesainya. Sehingga dengan itu diharapkan tahun 2023 nanti para Anggota DPRD Kota Padang sudah bisa berkantor di sana," beber orang nomor satu di Kota Padang tersebut.

Sementara itu perwakilan PT Nindya Karya Rusli Hadi menuturkan bahwa pihaknya telah melakukan perencanaan strategis untuk melakukan sejumlah pembangunan di Kota Padang. 

"Kita bersyukur PT Nindya Karya mendapat kehormatan untuk bisa ikut berperan dalam kegiatan pembangunan di Kota Padang terutama fasilitas pemerintah. Hal tersebut ditandai dengan Surat Minat yang kita serahkan kali ini kepada bapak Wali Kota Padang," tuturnya. (Zal/Dv/Prokompim Pdg)

Pemuda hari ini adalah calon pemimpin di masa datang. Mereka harus kita support dan siapkan.

Hal itu diutarakan Wali Kota Padang sewaktu mengukuhkan Ikatan Pemuda Pemudi Simpang Tigo (IPPST) dan sekaligus meresmikan Poskamling Simpang Tigo Korong Gadang di Kantor Pemuda Simpang Tigo Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Minggu malam (20/3/2022).

Turut hadir dikesempatan itu Kapolsek Kuranji AKP Nasirwan, Kepala Bagian Prokopim Setdako Padang Amrizal Rengganis, Ketua DPD LPM Kota Padang Irwan Basir Datuak Rajo Alam serta Ketua KAN Kuranji Suardi Datuak Rajo Bujang.

Selain itu juga terlihat Camat Kuranji Eka Putra Buhari, Lurah Korong Gadang Martias Ali dan stakeholder terkait lainnya.

Wako Hendri menyampaikan, atas nama pribadi dan Pemerintah Kota Padang menyambut baik pelantikan IPPST sekaligus peresmian Poskamling Simpang Tigo kali ini. Ia pun berharap serupa juga dapat dicontoh oleh komunitas atau kelompok pemuda lainnya di kota yang ia pimpin.

"Pelantikan ini dapat kita maknai sebagai tanggung jawab, dan menandakan sudah dewasanya generasi muda kita dalam berorganisasi. Apalagi hal tersebut merupakan bentuk bentuk kaderisasi dari anak kemenakan kita dalam berbuat untuk kampung halamannya. Semoga IPPST mampu menjaga keamanan daerahnya serta berkontribusi aktif dalam setiap pembangunan," tukasnya.

"Kita juga berharap dengan diresmikannya Poskamling Simpang Tigo dapat dimanfaatkan masyarakat setempat untuk kegiatan positif dan silaturrahim sesama masyarakat dan para pemuda," pungkas orang nomor satu di Kota Padang itu bersemangat.

Adapun Struktur Kepungurusan IPPST Korong Gadang Yakni, Penasehat; Muhammad Nasir, Noviardi, Amrizal Rengganis. Ketua Husnus Sufrial, Wakil Ketua Muhammad Afdhal Dienil Haq, Sekretaris Puja Yendria Nefi, Bendahara Risnaldi, Ketua Bidang Kepemudaan dan Olahraga Firman, Ketua Bidang Humas Riyan Alfares, dan Ketua Bidang Keamanan Danil Fernando. (Prokopim Pdg)

Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Wali Kota Padang diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Didi Aryadi, di Premiere Hotel Grand Zury, Rabu (16/3/2022). 

Didi Aryadi menjelaskan, forum ini merupakan salah satu rangkaian dalam penyusunan dokumen RKPD dan dokumen rencana kerja (Renja) pembangunan tahunan perangkat daerah untuk periode tahun 2023.

"Forum perangkat daerah ini akan menjadi titik temu antara Renja OPD dengan rencana kerja hasil Musrenbang RKPD di kecamatan yang diperoleh dari usulan masyarakat untuk didialogkan bersama perangkat daerah terkait, yang bisa diakomodir masuk dalam Renja OPD 2023," jelasnya lagi.  

Lebih lanjut Asisten menjelaskan, tahun 2023 merupakan tahun ke empat dalam periode pembangunan jangka menengah Kota Padang. Oleh sebab itu pembangunan yang direncanakan ditahun tersebut haruslah merefleksikan pencapaian visi misi Wali Kota Padang.

"Untuk itu, melalui forum perangkat daerah ini diharapkan sinergi antar perangkat daerah akan lebih diperhatikan guna pencapaian sasaran kinerja Pemerintah Kota Padang, terutama dalam penuntasan target yang sudah ditetapkan dalam RPJMD Kota Padang tahun 2019-2024," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Padang Yenni Yuliza mengatakan, pelaksanaan forum perangkat daerah ini diharapkan agar setiap aspek dari rancangan awal Renja perangkat daerah tahun 2023 memperoleh masukan, saran penyempurnaan sehingga dokumen Renja perangkat daerah mampu mengakomodasi semua kebutuhan masyarakat.

"Peserta yang mengikuti forum perangkat daerah hari ini adalah seluruh perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kota Padang. Dalam pelaksanaan forum perangkat daerah ini, perangkat daerah yang merupakan pelaksana langsung dari pencapaian target misi RPJMD tahun 2019-2024 akan memaparkan rancangan awal Renja perangkat daerahnya untuk tahun 2023," sebutnya. (Prokopim Pdg)

Dalam tausiyahnya, Wako mengingatkan jemaah untuk selalu meningkatkan kualitas ibadah dan keimanan. 

“Tidak lama lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadhan. Bulan penuh berkah yang tidak semua orang dijamin dapat bertemu dengannya kembali. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung untuk berjumpa dengan Ramadhan tahun ini dan memperbaiki ibadah serta keimanan kepada Allah SWT,” tutur Wako.

“Ketaatan beribadah dan membiasakan berkumpul dengan orang-orang shaleh merupakan salah satu cara untuk memperkokoh iman. Sebab iman juga dapat mengalami penurunan, jika malas menunaikan kewajiban kepada Allah SWT dan cenderung berbuat maksiat,” lanjut Wako.

“Menyambut Ramadhan dengan hati gembira juga menandakan bahwa kita masih punya iman yang baik. Sebab ada pula orang-orang yang tak senang ketika Ramadhan datang, karena merasa banyak kesenangannya terhambat. Semoga kita tidak termasuk ke dalam golongan yang demikian,” ucapnya lagi.

“Begitu pentingnya untuk selalu menjaga kualitas keimanan, kita juga perlu mengingatkan kepada anak-anak kita pentingnya mendekatkan diri kepada Allah SWT. Bentengi mereka selalu dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi Allah. Semoga Allah selalu melindungi keluarga kita dari maksiat dan kemungkaran,” pungkasnya. (Zal/BT/Prokompim Pdg)

"Alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersilaturrahim kembali dengan para perantau minang yang ada di Kota Pekanbaru. Kami mengajak para perantau dan pengusaha yang kini berada di Kota Pekanbaru, mari kita bangun Kota Padang ke depan yang lebih baik dan bisa menjadi kebanggaan bagi kita orang Padang," sebut Wako di Royal Asnof Hotel Pekanbaru.

Hendri Septa menyadari, untuk menjadikan Kota Padang yang lebih maju dibutuhkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Tidak hanya dukungan investor, namun juga dukungan dari perantau Minang yang berada di luar Sumatera Barat.

Dimana, jika dilihat cukup banyak para perantau Minang yang sukses di rantau. Bahkan keberadaan mereka mampu menggerakkan roda perekononomian di daerah tersebut.

"Kota Padang merupakan kota tujuan. Jika ada yang berkunjung ke Sumatera Barat maka menginapnya di Kota Padang. Ini menjadi peluang bagi perantau untuk berinvestasi di Kota Padang. Kami akan membuka pintu selebar-lebarnya bagi perantau dan pengusaha yang berada di Kota Pekanbaru,"pungkas Wako.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengurus Daerah Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia (DPD REI) Riau, Elvi Syofriadi selaku penggagas pertemuan tersebut mengaku sangat menyambut baik kehadiran Wali Kota Padang di Kota Pekanbaru.

"Kita insha allah siap bersinergi untuk berinvestasi membangun Kota Padang," sebut Elvi yang merupakan pengusaha developer di kota tersebut.

Diketahui, Wali Kota Padang Hendri Septa melakukan kunjungan kerja ke Kota Pekanbaru dalam rangka menghadiri HUT Kota Pekanbaru ke-237 pada Kamis 24 Juni 2021.

Hadir mendampingi Wako, Anggota DPRD Padang Rustam Effendi, Asisten Pemerintahan Edi Hasymi, Plt Kadis Pariwisata Arfian, Kadis Perdagangan Andre Algamar, Kepala BPKAD Budi Payan, Kabag Hukum Yopi Krislova, Kabag Umum Bobby Firman, Kabag Protokol Amrizal Rengganis, Kadis Pertanahan Raju Minropa dan Camat Padang Selatan Teddy Antonius. (Mul/BT/Prokompim)

Walikota Padang, Hendri Septa mengungkapkan, tes urine tersebut merupakan upaya nyata dari Pemerintah Kota Padang dalam mengatasi peredaran narkoba di Kota Padang, sebab ASN diserukan sebagai agen perubahan dalam pemberantasan narkoba.

"ASN adalah suri tauladan di tengah masyarakat. Sebab itu ia wajib memberikan contoh yang baik, termasuk menjauhi narkotika dan obat-obatan berbahaya,' tutur Wako usai memimpin apel gabungan di lingkungan Dinas Perdagangan Kota Padang, Senin (21/6/2021).

Tes urin yang dilakukan Pemko Padang tersebut diikuti peserta dari dua instansi, yakni petugas lapangan Dinas Perdagangan Kota Padang sebanyak 200 orang, dan 200 lagi ASN Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kota Padang.

"Hari Anti Narkoba Internasional rutin diperingati setiap tahunnya untuk memperkuat aksi dan kerja sama secara global mengatasi peredaran narkoba, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba," ujar Wako yang juga merupakan Ketua Badan Narkotika Kota Padang tersebut.

Di kesempatan itu Wako Hendri Septa juga menyerahkan penghargaan sebagai Pelapor dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Kota Padang kepada Kadis Perdagangan Kota Padang Andree Algamar, Kadis Kesehatan Feri Mulyani dan Camat Padang Selatan Teddy Antonius

Turut hadir Kepala BKPSDM Arfian, Kabag Prokopim Amrizal Rengganis, Kakan Kesbangpol Tarmizi Ismail, Kabag Pemerintahan Ances Kurniawan, Camat Padang Barat Eri Sendjaya dan unsur OPD lainnya. (Zal/BT/Prokompim Pdg)

Ketua Komunitas Pasar Raya (KPR) Kota Padang, Asril Manan mengatakan, bahwa Perwako itu telah menyengsarakan pemilik toko yang ada di Pasar Raya Padang.

"Kami minta Walikota Padang cabut Perwako tersebut segera," ujar Asril saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang, Senin (21/6/2021).

Pasalnya, kata Asril, dalam Perwako tersebut hanya mengatur PKL bisa beroperasi sejak pukul 17.00 WIB. Para PKL sudah beroperasi sejak pukul 11.00 WIB. Sedangkan lahan-lahan yang ada di Pasar Raya Padang juga dikuasai sekelompok preman. Pemko Padang terkesan tidak berkutik.

“Yang dibutuhkan saat ini ketegasan dari Wali Kota Padang tentang Perwako Nomor: 438 tahun 2018 yang dirasa sebagai penjajah para pedagang toko. Kami merasa Perwako tersebut dikendalikan oleh ‘Tuan Takur’ atau tindakan premanisme di Pasar Raya,” ujar Asril.

Asril juga menyoroti kesemrawutan pengelolaan parkir oleh Pemko Padang, sehingga tidak memberikan rasa nyaman bagi para pengunjung Pasar Raya Padang.

“Pada saat ini lahan parkir telah berubah menjadi lapak-lapak PKL, sehingga tidak kondusif. Jelas ini suatu kebodohan yang dilakukan oleh pemerintah,” paparnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi II DPRD Kota Padang, Boby Rustam berjanji akan membicarakan dan menindaklanjuti kepada Ketua DPRD Padang.

“Kami akan tindaklanjuti ke ketua tentang permasalahan yang dihadapi oleh para pedagang dari KPP ini,” ujarnya.

Memang, kata Boby, saat ini pengelolaan Pasar Raya sangat amburadul, sehingga menimbulkan kesemrawutan.

“Saat ini Kota Padang menuju kota metropolitan. Oleh karena itu, sudah selayaknya trotoar yang ada, tidak dijadikan tempat berdagang oleh PKL,” ucapnya.

Boby menegaskan, bahwa DPRD akan meminta Pemko Padang untuk memfasilitas para PKL yang ada di Pasar Raya, sehingga tidak merugikan pedagang toko.

“Kami menampung semua permintaan dari para pedagang toko ini, pengembalian kartu kuning, pembangunan kembali komplek pertokoan IPPI yang dirobohkan pasca gempa 2009, karena anggarannya telah cair, serta terpenting penertiban PKL yang berdagang di depan toko pedagang,” katanya.(onai)

Ketua Panitia Syahrul mengatakan, festival sipak rago melibatkan sebanyak 90 tim yang berasal dari Kota Padang 60 tim, Padang Pariaman 15 tim dan Pauh IX Kuranji sebanyak 15 tim.

Festival Sepak Rago mengambil tempat di Kampung Tangah, Kecamatan Kuranji Kota Padang. Karena lokasi ini terdapat alam yang indah dengan dikelilingi sawah yang terbentang luas. Selain itu juga dengan kondisi alam yang masih terpelihara, tuturnya.

Festival tersebut diberi tema, "Bersama melestarikan nilai-nilai seni tradisional Minangkabau Sipak Rago".

Irwan Basir menyampaikan, rasa bangganya kepada anak nagari yang selalu andil untuk merawat seni tradisi di Sumbar. Dengan itu, dirinya sangat mengapresiasi festival sepak rago tetap bergulir tahun ini.

Kita tidak mau lupa dengan budaya Minangkabau, menggali budaya dan seni. Kita berkolaborasi bersama. Kekuatan kreatifitas dan seni sangat banyak. Untuk itu kami berkeinginan menjaga semua kegiatan yang potensi dan natural.

Untuk itu, Irwan Basir berharap kegiatan itu dapat dilakukan secara berkelanjutan. Bagaimana sipak rago merupakan warisan budaya kita yang harus dilestarikan, ujarnya Irwan Basir yang juga sebagai Ketua DPD LPM Kota Padang.

Tokoh Masyarakat Safar mengatakan, dalam memainkan Sipak Rago, dimainkan minimal 5 orang, bisa lebih. Pemainnya seperti bersilat. Terkadang menampilkan tarian ala randai. Kemudian dipadu dengan kebolehan menendang bola.

Bolanya terbuat dari rotan, tapi lebih ringan dari bola takrwaw. Bola itu tidak boleh jatuh ke tanah. Harus menendang satu sentuhan masing-masing pemain. Kegiatan ini perlu dipertahankan jangan sampai mati seni tradisi anak nagari, tuturnya.

Ketua FKAN Pauh IX yang juga Wakil Ketua Komisi I DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman sangat mengapresiasi festival tersebut. Selain merawat juga membangun kebersamaan anak nagari.

Sipak rago itu unik dan indah, bermain dengan hati dan fisik. Sehingga dapat melestarikan warisan nenek moyang.

Lebih uniknya dari 19 Kabupaten/Kota di Sumbar hanya dua Kabupaten yang melestarikan seni tradisional ini yaitu Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman dan begitu juga di 11 Kecamatan di Kota Padang hanya Kuranji dan Koto Tanggah, " tambahnya.

Sementara itu, Walikota Padang Hendri Septa menyampaikan, atas nama Pemerintah Kota Padang menyambut baik atas digelarnya Festival Sipak Rago Pauh IX Se-Sumbar Tahun 2021 tersebut. Sebagaimana diketahui, sipak rago merupakan salah satu permainan tradisional yang berkembang di wilayah Minangkabau.

Permainan ini dimainkan oleh lima sampai sepuluh orang dengan cara membentuk lingkaran di suatu lapangan terbuka, dimana bola raga tersebut dimainkan dengan kaki dan teknik-teknik tertentu.

Sehingga bola tersebut berpindah dari satu orang pemain kepada pemain lainnya tanpa jatuh ke tanah. Bola raga terbuat dari daun kelapa muda atau kulit rotan yang dianyam menggunakan tangan.

Sipak rago salah satu warisan budaya yang patut kita lestarikan. Sekiranya tidak dilestarikan atau diwariskan kepada generasi saat ini, jangan berharap sipak rago ini akan terus ada.

Maka dari itu saya sangat menyambut baik digelarnya festival ini. Sangat cocok sesuai temanya bersama melestarikan nilai-nilai seni tradisional Minangkabau, ungkap orang nomor satu di Kota Padang itu.

Hendri Septa mengapresiasi panitia penyelenggara festival sipak rago. Ia pun memberikan motivasi dan mengucapkan selamat bertanding bagi para peserta

Terima kasih kepada panitia penyelenggara dan juga para peserta festival sipak rago semua. Saya lihat di samping festival sipak rago, ekonomi masyarakat juga naik.

Karena orang ramai banyak yang berbelanja makanan, minuman dan keperluan lainnya, katanya didampingi Kabag Prokopim Amrizal Rengganis saat itu.

Lebih lanjut menurut Wako, sipak rago yang memiliki keunikan dan bahagian dari seni tradisional Minangkabau itu diharapkan bisa masuk ke kancah nasional. Ia berharap olahraga tradisional ini bisa dikemas dengan baik, sehingga diharapkan ikut menambah minat wisatawan ke Kota Padang.

"Insya Allah nanti akan kita buat khusus festival sipak rago tingkat Kota Padang. Tujuannya agar dari 11 Kecamatan se-Kota Padang harus punya tim sipak rago.

Hal ini juga sejalan dengan salah satu program unggulan (progul) saya yaitu membuat 'youth center' atau pusat kegiatan kepemudaan di 11 kecamatan. Jadi sipak rago akan dihadirkan di sana selaku olahraga seni Minangkabau yang harus terus kita kembangkan dan lestarikan, pungkas.

Turut dihadiri: Kepala Dinas Sosial Sumatera Barat, Jumaidi, S.Pd, M.Pd, FKAN Pauh IX Kuranji, BMPN Pauh IX Kuranji, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Dewan Juri, RT/RW dan Bundo Kandung, Pemuda dan Pemudi. (Dp/Nld/Zal)

MR.com,Padang-Pemerintah Kota Padang melalui Tim Koordinasi dan Kerjasama Daerah (TKKD) Kota Padang, menggelar pertemuan atau rapat teknis dengan jajaran Rektorat Institut Seni Indonesia (ISI) Padang Panjang di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang, Senin (14/6/2021).

Rapat yang dipimpin Wali Kota Padang Hendri Septa itu, diketahui membahas tindak lanjut kerjasama atau Memorandum of Understanding (MoU) yang telah terjalin antara Pemko Padang dan ISI Padang Panjang sejak 18 November 2020 lalu.

Hadir langsung dikesempatan itu Rektor ISI Padang Panjang Prof. Dr. Novesar Jamarun, MS beserta Pembantu Rektor I Dr. Andar Indra Sastra, M.Hum, Dekan Fakultas Seni Pertunjukan Ferry Herdianto, M.Sn dan Dekan Fakultas Seni Rupa dan Desain Yandri, M.Sn. Selanjutnya Ketua LPPMPP Dr. Yuniarti Munaf, M.Pd. Kons dan Direktur Pasca Sarjana ISI Padang Panjang Dr. Asril, M.Hum.

Sementara Kepala OPD di lingkup Pemko Padang yang hadir adalah Kepala Dinas Pariwisata Kota Padang Arfian, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Padang Mursalim, Kabag Kerjasama Erwin. M, Camat Pauh Jasman serta perwakilan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Padang.

Wali kota Hendri Septa mengatakan, atas nama Pemko Padang tentu sangat menyambut baik hal tersebut. Dimana dalam pertemuan itu sama-sama baik dari pihak ISI Padang Panjang dan juga beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkup Pemko Padang saling memaparkan potensi dan peluang kerjasama.

"Insya Allah, dari hasil pembicaraan tadi dalam waktu dekat kita akan coba formatkan terkait apa saja yang akan dikerjasamakan ke depan," sebut wako didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra Edi Hasymi kepada wartawan usai pertemuan.

Wako Hendri pun mensyukuri atas kerjasama yang sangat diharapkan tersebut. Dimana salah satu perguruan tinggi itu berencana akan bekerjasama dengan Pemko Padang dalam membantu pengelolaan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Kota Padang.

"Hal ini sejalan dengan visi dan misi Kota Padang serta program unggulan (progul) Wali Kota Padang 2019-2024. Kita sangat berharap, semua rangkaian kerjasama ini dapat dilakukan dengan baik dan sesuai harapan tentunya," imbuhnya.

Seperti diketahui, beberapa hal yang akan dikerjasamakan antara Pemko Padang dan ISI Padang Panjang adalah mulai dari peningkatan sumber daya manusia (SDM), peningkatan seni tradisi dan warisan budaya lokal Minangkabau di Kota Padang, peningkatan ekonomi kreatif serta masih banyak lagi lainnya.

"Jadi kerjasama ini akan kita gunakan untuk menguatkan sektor pariwisata dan juga progul yang telah kami janjikan kepada warga Kota Padang. Yaitunya seperti menjaga kelestarian adat dan budaya yang ada di kota ini. Alhamdulillah, ini juga sejalan dengan upaya yang tengah kita lakukan saat ini. Seperti menghidupkan kembali kawasan wisata kota tua, pembangunan pusat kegiatan kepemudaan (youth centre) serta pembuatan kampung tematik yang ada di beberapa daerah," ungkap wako.

Lebih lanjut orang nomor satu di Kota Padang itu mengaku, alasan Pemko Padang memilih ISI Padang Panjang untuk kerjasama tersebut salah satunya adalah dikarenakan ISI Padang Panjang merupakan salah satu perguruan tinggi seni terbaik, tidak saja di Sumbar namun juga di tingkat nasional.

"Kita berharap tidak hanya ISI Padang Panjang, perguruan tinggi lainnya juga dapat melakukan sinergi dan peningkatan kerjasama terkait bidang apa saja dengan kita. Sehingga dengan itu kemajuan pembangunan di Kota Padang ini insya Allah dapat dilakukan dengan baik dan lancar," akunya berharap.

Bak gayung bersambut, Rektor ISI Padang Panjang Prof. Dr. Novesar Jamarun juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Pemko Padang terutama bagi Wali Kota Padang Hendri Septa yang telah bersedia bekerjasama dengan ISI Padang Panjang.

Disebutkannya, bentuk kerjasamanya yaitu mendukung kelestarian adat dan budaya serta merevitalisasi dan mengembangkan kebudayaan yang ada di Kota Padang. Begitu juga dalam mendukung pengembangan ekonomi kreatif dan hal penting lainnya.

"Kami sungguh bangga karena ISI Padang Panjang ikut berperan dalam mempercepat terwujudnya visi dan misi serta salah satu progul Wali Kota Padang 2019-2024 yang bergerak di dalam industri kreatif. Kami di ISI Padang Panjang juga memiliki beberapa program studi (prodi) di samping seni yaitu industri kreatif."

"Artinya MoU yang telah terjalin antara Pemko Padang dan ISI Padang Panjang tersebut insya Allah akan dituangkan dalam kerjasama antara OPD terkait dengan beberapa Fakultas yang ada di ISI Padang Panjang. Bagi kita yang utama adalah bagaimana ISI Padang Panjang dengan segala hal yang dimiliki bisa bersinergi untuk kemajuan bangsa dan negara," pungkasnya.(David)

MR.com,Padang-Wali Kota Padang Hendri Septa mengapresiasi dan menyambut baik atas digelarnya kegiatan Sosialisasi dan Simulasi Evakuasi Mandiri Terhadap Ancaman Bencana Gempa Bumi dan Tsunami yang digelar di lingkungan RW III Kelurahan Ganting Parak Ganting, Kecamatan Padang Timur, Sabtu (12/6/2021).

Menurut orang nomor satu di Kota Padang itu, kegiatan simulasi kebencanaan ini bernilai penting meski saat ini masih tengah berkutat dalam penekanan penyebaran Covid-19.

"Meski saat ini masih dilanda pandemi Covid-19, kita di Kota Padang juga harus mempersiapkan diri untuk menghadapi ancaman bencana lainnya seperti gempa bumi dan tsunami serta lainnya. Maka itu atas nama Pemerinta Kota Padang, saya sangat menyambut baik digelarnya kegiatan kali ini," ungkap Wako Hendri dalam kegiatan yang menerapkan protokol Covid-19 itu.

Wali kota mengatakan, terkait kegiatan sosialisasi dan simulasi kebencanaan sejatinya rutin dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) beserta syakeholder dan elemen terkait lainnya. Namun kegiatan tersebut sempat berkurang bahkan bisa dikatakan terhenti. Hal itu dikarenakan sejak Covid-19 mewabah di berbagai negara di dunia termasuk Indonesia bahkan Kota Padang, fokus penanganan bencana lebih mengarah ke virus mematikan tersebut.

"Alhamdulillah, kegiatan sosialisasi dan simulasi ini penting bagi kita di Kota Padang. Yaitu bagaimana mengingatkan dan mempersiapkan kita kembali tentang ancaman bencana gempa dan tsunami yang sewaktu-waktu bisa saja terjadi. Apalagi Padang termasuk daerah rawan dari dua bencana tersebut."

"Jadi, di samping menekan penyebaran Covid-19 kita juga harus mempersiapkan diri menghadapi bencana lainnya. Mitigasi bencana sangat penting dilakukan agar masyarakat tahu dan cerdas serta mampu menyelamatkan diri sewaktu terjadi bencana. Namun kita harus tetap berdoa, semoga Kota Padang terhindar dari segala macam bencana. Terutama pandemi Covid-19 yang sudah melanda hampir 1,5 tahun," ujarnya.

Lebih lanjut Wali Kota Hendri berharap ke depan kegiatan simulasi kebencanaan tersebut juga dapat diikuti dan dilakukan di tiap kelurahan di seluruh kecamatan di Kota Padang. Ia pun meminta dukungan camat beserta lurah dan didukung OPD terkait dan semua elemen masyarakat untuk dapat mengupayakan pelaksanaanya.

"Untuk sosialisasi kebencanaan ini bagi satu kelurahan nanti akan mengundang RT dan RW yang ada. Sehingga setelah mengikuti sosialisasi kebencanaan ini, merekalah yang akan menyampaikan ke warga masyarakatnya. Gempa, tsunami dan bencana lainnya ibarat maut. Tidak diundang tapi bisa saja datang. Maka itu alangkah baiknya kita harus terus mempersiapkan diri dan meningkatkan segala upaya sehingga tidak terjadi korban jiwa atau pun kerugian lainnya sewaktu terjadinya bencana," pungkas wako mengakhiri.

Sementara itu, ketua pelaksana kegiatan Benny Effendi menyebutkan kegiatan sosialisasi dan simulasi evakuasi mandiri terhadap ancaman bencana gempa bumi dan tsunami tersebut dilatar belakangi dari kemauan dan keinginan warga dan tokoh masyarakat khususnya di lingkungan RW III Kelurahan Ganting Parak Gadang.

"Kegiatan sosialisasi dan simulasi ini terselenggara awalnya berkat dukungan swadaya warga. Alhamdulillah juga ikut didukung oleh Pemko Padang melalui BPBD, Puskesmas, PMI dan ormas/penggiat kebencanaan lainnya. Kita berharap, kegiatan ini berjalan dengan baik dan sesuai harapan," harapnya.

Adapun kata dia lagi, untuk kegiatan tersebut panitia pelaksana menghadirkan beberapa pemateri yang berkompeten di bidangnya yang juga selaku penggiat kebencanaan di Sumatera Bara (Sumbar). Diantaranya yakni Ir. Ade Edward, Novitri Yardi dan Kamran Agos.

"Mereka (pemateri) akan memberikan sosialisasi, ulasan lengkap dan simulasi evakuasi mandiri terkait bencana gempa dan tsunami," tuturnya.

Dalam kesempatan itu juga hadir mendampingi Wali Kota Padang diantaranya Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Henry Gani, Camat Padang Timur Siska Meilani dan Lurah Ganting Parak Gadang Syafrius.(David)

MR.com,Padang-Pemerintah Kota Padang melalui Badan Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang mengadakan Sosialisasi Pengelolaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial (Bansos) Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Padang.

Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala BPKAD Kota Padang Budi Payan mewakili Wali Kota Padang, di Gedung Serba Guna Bagindo Aziz Chan, Balaikota Padang, Aie Pacah, Jumat (4/6/2021).

Kepala BPKAD menjelaskan, kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan Peraturan Wali Kota Padang (Perwako) Nomor 34 Tahun 2021 tentang cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan tanggung jawab serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial, yang disejalankan dengan implementasi sistem informasi pengelolaan hibah dan bansos secara elektronik.

"Perwako ini mengamanatkan mulai dari pendaftaran, pengusulan, penganggaran, pelaksanaan, dan penatausahaan, pelapor dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD dilaksanakan melalui sistem elektronik secara bertahap," ujar Budi.

Ia menambahkan, sesuai dengan peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) maka dengan pengeolaan dana hibah dan bansos secara elektronik akan mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel.

"Disamping itu, akan meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah serta meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan kepada masyarakat," tuturnya.

Ditambahkannya lagi, dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, mulai tahun anggaran 2021, maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pemberian Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 dinyatakan tidak berlaku.

"Pengelolaan hibah dan bantuan sosial yang dilakukan secara elektronik merupakan salah satu upaya Pemerintah Kota Padang dalam menciptakan transparansi, akuntabilitas  dan integritas pengelolaan hibah dan bansos," sebutnya.

"Dengan dikembangkan pengelolaan dana hibah dan bansos secara elektronik maka dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka dan seluruh proses dalam pengelolaan dana hibah dan bansos ini dapat diawasi seluruh  lapisan masyarakat," pungkasnya.

Sementara itu, Sekretaris BPKAD Kota Padang Elvira dalam laporannya mengharapkan pengembangan sistem informasi pengelolaan hibah dan bansos ini secara elektronik diharapkan akan membawa dampak yang positif.

"Pertama dapat memberikan kemudahan kepada penggunan layanan, kedua meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik dan yang ketiga, pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik dapat terintegrasi," ungkapnya. (Mul/BT/Prokompim Pdg)

Apel tersebut diikuti oleh OPD Penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang, wajib pajak dari pelaku usaha hotel dan restoran, perwakilan PT PLN UP 3 dan PT Semen Padang, jajaran pejabat struktural Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang dan 280 orang Petugas Pajak Lapangan yang tersebar di 5 Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).

Dikatakan Wako Hendri Septa, pada tahun 2021 target PAD Kota Padang adalah sebesar Rp 889, 90 miliar  yang terdiri dari pajak daerah 670,53 miliar atau 75% dari total PAD.

"Untuk mencapai target penerimaan PAD tersebut perlu kerja keras yang sungguh-sungguh dari kita bersama," ucap Wako.

"Kepada Bapak/Ibu petugas pajak lapangan yang merupakan tenaga ujung tombak Bapenda yang langsung berhadapan dengan wajib pajak dan masyarakat, terima kasih kami ucapkan atas nama Pemko Padang. Mari kita tingkatkan kualitas diri dengan pengetahuan dan keterampilan, serta semangat untuk bekerja lebih baik lagi," ungkap Wako.

"Usaha yang sungguh-sungguh juga sangat diharapkan dari seluruh OPD pengelola PAD,  termasuk para Camat dan yang tak kalah pentingnya adalah dukungan dan kerja sama dari semua elemen masyarakat dan pihak-pihak terkait agar target PAD Kota Padang dapat direalisasikan," lanjut Wako.

Wako Hendri Septa juga memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada wajib pajak yang taat dan patuh dalam membayar pajak daerah  juga kepada OPD  pengelola PAD dan Camat yang telah memperlihatkan kinerja yang baik dalam upaya mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2020.

"Semoga penghargaan yang diberikan ini dapat meningkatkan semangat dan kepatuhan dalam mencapai realisasi PAD Kota Padang di tahun ini dan selanjutnya," tutur Wako lagi.

Diketahui, 3 besar OPD pengelola PAD tertinggi pada tahun 2020 yaitu, RSUD dr. Rasidin dengan realisasi sebesar  227,24%, Dinas Kesehatan 99,77% dan Dinas Kominfo 93,19%.

Penghargaan juga diberikan kepada wajib pajak pelaku usaha yang taat pajak yaitu Hotel Mercure, Pangeran Beach Hotel dan Grand Zuri hotel untuk pajak hotel.

Menyusul penghargaan untuk Mc. Donalds,  Pizza Hut, KFC, RM Bebek Sawah dan RM Silungkang untuk taat pajak restoran.

Apresiasi juga diberikan Wako atas  kontribusi pajak daerah terbesar dari PT PLN (Persero) UP 3 Padang dan PT Semen Padang.

Sementara itu Kepala Bapenda Kota Padang Al Amin mengatakan, Apel Bersama tersebut bertujuan untuk memberikan semangat dan motivasi kepada seluruh petugas pajak lapangan Bapenda Kota Padang dalam upaya mencapai penerimaan pajak daerah.

Di samping itu, juga untuk memberikan apresiasi kepada wajib pajak yang taat dan patuh dalam membayar pajak, serta kepada para Camat yang telah mendukung dan berperan aktif dalam upaya peningkatan penerimaan pajak daerah khususnya PBB P2, juga kepada OPD yang dengan realisasi penerimaan tertinggi tahun 2020.

"Kita berharap hal ini dapat meningkatkan kerja sama dan kekompakan semua unsur dan pihak terkait dalam pemungutan pajak daerah", tutupnya. (Mul/BT/Prokompim Pdg)

MR.com,Padang-Pemerintah Kota Padang mendapatkan penghargaan dari PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Barat atas konsistensi pembayaran listrik tepat waktu untuk tahun 2020.

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Manager PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Padang, Jefri Husni dan diterima langsung oleh Wali Kota Padang Hendri Septa, di kediaman resminya, Jl. A. Yani Nomor 11 Padang, Senin (24/5/2021).

Manager PLN UP3 Padang, Jefri Husni mengatakan, bahwa penghargaan tersebut diberikan atas upaya dan konsistensi Pemko Padang melunasi tagihan listrik penerangan jalan umum, listrik perkantoran di lingkup Pemko Padang dan listrik kebutuhan rumah dinas secara tepat waktu.

"Kita mengapresiasi konsistensi Pemko Padang untuk melunasi tagihan listrik secara tepat waktu. Khusus untuk tagihan listrik penerangan jalan umum misalnya, Pada tahun 2020 Pemko Padang melalui Dinas PUPR rutin membayarkannya setiap bulan sehingga tidak tercatat adanya tunggakan," tutur Jefri.

Sementara itu, Wali Kota Padang Hendri Septa mengucapkan terimakasih kepada PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Barat atas penghargaan yang telah diberikan tersebut.

"Kita tentunya berharap pembayaran listrik tepat waktu ini dapat mendukung keberlangsungan operasional ketenagalistrikan di lingkup Pemko Padang, guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dan tentunya penghargaan yang diberikan ini dapat menjadi motivasi bagi kita untuk membayar listrik tepat waktu di 2021," pungkas Wako. (Mul/BT/Prokompim Pdg).

MR.com,Padang-DPRD bersama Pemko Padang menggelar rapat paripurna pada, Jum'at (21/5/2021). Dalam rapat tersebut, Pemko Padang mengajukan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang.

Nota penjelasan 3 Ranperda usulan dari Pemko Padang tersebut, disampaikan secara resmi Wali Kota Hendri Septa.

Rapat Paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Padang Amril Amin dengan diikuti Sekretaris DPRD Kota Padang Hendri Azhar dan para anggota DPRD Kota Padang. Juga hadir unsur forkopimda, kepala OPD terkait dan stakeholder baik secara langsung maupun secara virtual.

Wali Kota Padang menyampaikan, tiga Ranperda tersebut adalah Ranperda perubahan atas Perda Kota Padang No.21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, Ranperda Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan Ranperda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

"Kita tentu berharap 3 Ranperda ini bisa secepatnya dibahas dan nantinya dapat dijadikan Perda sesuai waktu yang telah ditentukan" harap wako.

Menurut Hendri, sekaitan Ranperda perubahan atas Perda No. 21 Tahun 2012 sangat penting karena berkaitan dengan peningkatan pengelolaan sampah di Kota Padang. Sebab persoalan sampah menjadi persoalan yang sangat krusial dan mendasar di Kota Padang, terutama di daerah perkotaan yang jumlah penduduk dan kegiatan ekonominya cukup tinggi, tentu akan menghasilkan produksi sampah yang juga relatif tinggi.

"Hal itu dapat kita lihat dari peningkatan angka produksi sampah di Kota Padang dari tahun ke tahun. Apalagi ditambah dari masih adanya sebahagian masyarakat kita yang masih kurang peduli dalam penanganan sampah. Maka dari itu, melalui Ranperda yang kita usulkan terkait perubahan atas Perda No.21 Tahun 2012 ini, kita berharap lebih mengkonkritkan dan meningkatkan segala upaya terhadap pengelolaan sampah. Sehingga terwujudlah Kota Padang sebagai kota yang bersih dengan sampahnya dapat terkelola secara baik," imbuhnya.

Dijelaskannya, pada Ranperda perubahan atas Perda No.21 Tahun 2012 tersebut, terdapat penambahan materi/muatan yang mengatur diantaranya seperti mengoptimalkan peran Lembaga Pengelola Sampah (LPS) di tingkat RW dan kelurahan. Selanjutnya pengaturan sampah, mengatur larangan kepada masyarakat termasuk mengatur sanksi pidana bagi warga yang membuang sampah sembarangan.

"Dengan perubahan Perda ini semoga mampu meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat yang dimulai dari tingkat RT/RW dan kelurahan dalam penanganan sampah di wilayah masing-masing. Kemudian memberdayakan masyarakat dan memberikan nilai tambah terhadap penanganan sampah seperti kemampuan dalam melakukan pemilahan sampah menjadi hal bermanfaat," jelas Hendri.

Sementara itu lanjut wali kota, sekaitan Ranperda Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, yaitu sesuai Propemperda yang telah ditetapkan dalam Ranperda tentang perubahan atas Perda No.1 Tahun 2012 mengenai pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pedagang asongan.

"Setelah berkonsultasi dengan pihak Kanwil Hukum dan HAM Sumbar maka Ranperda ini diubah menjadi Ranperda Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sesuai dengan amanat Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial serta perkembangan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini. Kita menyadari saat ini masih cukup banyak warga Kota Padang yang berstatus penyandang masalah sosial."

"Untuk itu kita perlu menyusun Ranperda terkait yang materi/muatannya mengatur antara lain tanggung jawab/wewenang pemerintah daerah, penyelenggaraan kesejahteraan sosial, SDM penyelenggara kesejahteraan sosial serta pendataan dan pengelolaan data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Kemudian peran serta masyarakat disertai koordinasi pembinaan dan pengawasan. Semoga saja Ranperda ini nantinya dapat dijadikan Perda sehingga mampu menjawab secara baik segala persoalan kesejahteraan sosial yang kita hadapi saat ini dan masa-masa mendatang," ulas Hendri.

Terakhir, Wako juga menjelaskan terkait Ranperda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Menurutnya Ranperda ini juga tak kalah penting untuk dijadikan Perda ke depan.

"Sebagaimana tujuan utamanya adalah untuk melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan di Kota Padang. Selanjutnya mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan serta melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani. Begitu juga untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan petani dan masyarakat serta meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani dan penyediaan lapangan pekerjaan bagi kehidupan yang layak. Seterusnya yaitu mempertahan keseimbangan ekologis dan mewujudkan revitalisasi pertanian," urai wako.

"Jadi ini beberapa hal pokok yang dapat disampaikan dalam nota penjelasan terkait 3 Ranperda yang kita usulkan pada paripurna kali ini. Semoga dapat dibahas bersama dan ditetapkan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Kita tentu berharap dukungan seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kota Padang dalam penyempurnaan Ranperda ini agar dapat diimplementasikan oleh kita di Pemko Padang," pungkas Wako.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kota Padang Amril Amin mengatakan atas nama DPRD Kota Padang menyambut baik penyampaian nota penjelasan oleh Wali Kota Padang terhadap 3 Ranperda usulan Pemko Padang tersebut.

"Insya Allah setelah ini 3 Ranperda ini akan kita bahas pada rapat internal dewan serta pada rapat paripurna selanjutnya," ungkapnya.(DV/BT/Prokompim Pdg/adv)

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Padang Hendri Septa, di Hotel Grand Inna Padang, Selasa (18/5/2021).

Dikesempatan itu, Wako Hendri mengatakan, rapat yang dilaksanakan hari ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para pelaku usaha terkait kedisplinan penerapan protokol kesehatan Covid-19 di tempat-tempat usaha.

"Rapat ini juga sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran (SE) Nomor; 870.364/BPBD-Pdg/V/2021 Tentang Peningkatan Penerapan Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19 yang telah kita keluarkan beberapa waktu lalu. Melalui rapat kali ini, kita akan kembali sosialisasikan kepada para pelaku usaha di Kota Padang," ungkapnya.

Hendri menambahkan, rapat yang dilaksanakan hari ini juga bertujuan untuk menyerap aspirasi, masukan dan kritikan para pelaku usaha terkait penanganan Covid-19 di tempat-tempat usaha.

"Alhamdulillah, ada beberapa masukkan yang sudah kita terima tadi. Diantaranya, mengenai pembatasan jam operasional cafe/restoran dan rumah makan, yang sebelumnya wajib ditutup pada pukul 22.00 Wib. Namun setelah mendengar keluhan dari para pelaku usaha ternyata ada kafe yang buka mulai pukul 22.00 Wib," sebutnya.

Wako Hendri mengatakan, setiap usulan yang disampaikan hari ini akan segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota bersama Forkopimda Kota Padang.

"Pada hari ini kita menampung aspirasi dari kawan-kawan pelaku usaha di Kota Padang. Dengan usulan yang kita terima hari ini maka akan kita sempurnakan lagi SE sebelumya itu," imbuhnya.

Selanjutnya, orang nomor satu di Kota Padang itu berharap, para pelaku usaha di Kota Padang untuk terus mengimbau masyarakat dan lingkungan sekitar supaya disiplin menerapkan protokol kesehatan. Sampai kepada warga Kota Padang bahwa pandemi ini belum berakhir.

"Untuk itu perlu upaya dan kesadaran kita bersama untuk saling mengingatkan agar disipilin menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak dan menjaga daya tubuh. Dan kita tentu berharap dan berdoa bersama agar pandemi ini cepat berakhir,"pungkas Wako.

Turut hadir dikesempatan itu, Wakil Ketua DPRD Kota Padang Amril Amin, Kapolresta Padang Kombes Pol Imran Amir, Dandim 0312/Padang Kolonel Inf M. Ghoffar Ngismangil, Kepala Kejaksaan Negeri Padang Ranu Subroto, Tenaga Ahli Menteri Kesehatan Bidang Penanganan Pandemi Covid-19, Dr. dr. Andani Eka Putra.

Juga hadir, Ketua Ikatan General Manager Hotel Kota Padang Soejoko, Ketua Persatuan Hotel Restoran Indonesia Kota Padang Elfis, Manager Pariwisata Perumda PSM Padang Rahmat Dani, dan para pelaku usaha pariwisata, cafe/restoran/rumah makan/dan tempat hiburan di Kota Padang. Juga hadir beberapa pimpinan OPD di lingkungan Pemko Padang. (Mul/Ady/BT/Prokompim Pdg)

MR.com,Padang-Pemerintah Kota Padang bersama warga Kota Padang kembali menyalurkan donasi/sumbangan untuk Palestina melalui Aksi Cepat Tanggap (ACT) Sumatera Barat (Sumbar).

Bantuan sebesar Rp100 juta tersebut diserahkan secara simbolis oleh Wali Kota Padang Hendri Septa kepada Kepala Cabang ACT Sumbar Zeng Welf di Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Senin (17/5/2021). Bantuan ini sebagai bentuk solidaritas bagi warga Palestina korban konflik berkepanjangan di Palestina.

Seperti diketahui, pada beberapa pekan terakhir, ketegangan kembali terjadi antara kaum penjajah Israel dengan warga atau milisi Palestina terutama di wilayah Tanah Gaza. Tak hanya kerusakan pada bangunan infrastruktur dan rumah penduduk, juga memakan puluhan korban jiwa dan ratusan luka-luka.

Wali Kota Padang mengatakan, atas nama Pemerintah Kota Padang ia mengaku bersyukur dan bangga atas tingginya kepedulian warga Kota Padang terhadap Palestina.

"Alhamdulillah, kali ini kita menyerahkan donasi sumbangan warga Kota Padang untuk Palestina sebesar Rp100 juta. Kita berharap insya Allah diridhoi Allah Swt dan menjadi ladang amal bagi kita. Mudah-mudahan dapat diterima dan bermanfaat bagi saudara-saudara kita di Palestina," imbuhnya didampingi Kabag Kesra Fuji Astomi dan Kabag Prokopim Amrizal.

Selanjutnya atas nama Pemko Padang dan warga Kota Padang Hendri pun berharap dan mendoakan yang terbaik bagi Palestina.

"Semoga warga Palestina senantiasa sehat wal'afiat dan terhindar dari segala marabahaya," harap orang nomor satu di Kota Padang itu.

Lebih jauh wako juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada warga Kota Padang yang telah banyak membantu mendonasikan infak, sedekah dan wakafnya untuk Palestina.

"Semoga Allah SWT membalasi kebaikan dari bapak ibu semua warga Kota Padang yang telah membantu. Mudah-mudahan menjadi rahmat bagi kita semua serta kebaikan di dunia dan di akhirat kelak insya Allah," tukasnya.

Sementara itu pada saat yang sama Kepala Cabang ACT Sumbar Zeng Welf menyebutkan, terkait bantuan donasi dari warga Kota Padang untuk Palestina memang sudah berlangsung cukup lama. Dan atas nama ACT ia pun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Wali Kota Padang beserta jajaran dan ASN serta kepada warga Kota Padang atas sumbangan dan donasi yang diberikan.

"Alhamdulillah hari ini kita telah menerima secara simbolis bantuan sumbangan warga Kota Padang untuk Palestina sebesar Rp100 juta. Bantuan ini akan dipergunakan untuk kebutuhan operasional mobil ambulans yang juga hasil bantuan warga Padang sebelumnya," cetusnya.

Terkait ambulans bantuan warga Padang di Palestina itu, Zeng Welf menjelaskan bantuan tersebut telah diserahkan pihaknya ke Palestina pada 6 Maret 2020 lalu.

"Mobil ambulans tersebut telah beroperasi di sana, bahkan pada beberapa hari yang lalu sempat tertangkap kamera sewaktu tengah dipergunakan membantu mengevakuasi rakyat Palestina di saat terjadinya penyerangan secara brutal oleh tentara Israel kepada rakyat Palestina," sebutnya.

Selanjutnya Kepala Cabang ACT Sumbar itu mengatakan, untuk bantuan bagi Palestina pihaknya ke depan akan terus menggalang donasi sampai Palestina betul-betul menjadi negara yang merdeka.

"Sebagai lembaga sosial kemanusiaan, ACT insya Allah akan terus berupaya mengajak seluruh warga masyarakat kapanpun dan dimanapun berada untuk saling memberikan sumbangan bagi saudara-saudara kita di Palestina yang sangat membutuhkan pertolongan apa saja," tukasnya.(David)

MR.com,Padang-Wali Kota Padang Hendri Septa memimpin apel gabungan di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Padang di Halaman Balaikota Padang, Aie Pacah, Senin (17/5/2021).

Pada apel gabungan perdana pasca Lebaran Idul Fitri 1442 H/2021 M tersebut Wako Hendri Septa menyampaikan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bagi ASN Pemko Padang.

“Atas nama pribadi, keluarga dan Pemko Padang, saya mengucapkan Selamat Idul Fitri 1442 H/2021 M, mohon maaf lahir dan batin,” ucap Wako Hendri mengawali sambutannya. 

“Hendaknya ASN Pemko Padang dapat mengambil pembelajaran dari momentum Ramadhan yang telah berlalu. Jadikanlah Ramadhan kemarin itu seperti “bimtek” atau “pelatihan” bagi diri kita untuk memperbaiki diri dalam berbagai hal,” lanjutnya.

“Karena orang yang beruntung adalah orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin,” tegas Wako. “Sebab itu, niatkan pula lah setiap harinya kita bekerja dapat memberikan yang terbaik bagi instansi ini.

“Jangan pula menjadikan pandemi sebagai halangan untuk terus berprestasi,” lanjutnya lagi. “Berinovasi lah setiap hari, tidak peduli kita bekerja dengan pemimpin yang baru atau yang lama, karena pemimpin bisa saja silih berganti, sedangkan tugas bapak/ibu semua adalah bekerja sebaik-baiknya.

“ASN Pemko Padang harus dapat menjadi superior, dimanapun berada harus jadi panutan,” imbuh Wako. “Untuk itu saya juga berharap bapak/ibu bisa menjadi agen yang dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pandemi belum berakhir, sehingga disiplin menerapkan protokol kesehatan adalah hal yang tidak boleh diabaikan,” pungkas Wako.

Di penghujung apel gabungan  ASN Pemko Padang bergiliran bermaaf-maafan dengan Wali Kota Padang yang didampingi oleh Kepala Unit Kerja di Lingkungangan Sekretariat Daerah Kota Padang.

Turut hadir beberapa orang pejabat Pemko Padang yang sedang melakukan monitoring kehadiran ASN di Balaikota Padang Aie Pacah.

Setelahnya Wako Hendri Septa melanjutkan inspeksinya ke Dinas Kesehatan Kota Padang dan Bappeda Kota Padang. (Mul/Adhy/BT/Prokompim Pdg)

Sebuah rumah yang berada di kawasan sumber air Perumda Air Minum Kota Padang, RT 01 RW 06 Intake Guo Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji itu didiami Pandi Dian Putra (26) beserta sang istri Renda Novia (22) dengan putri semata wayangnya Kimberli Anggraini (3).

Peresmiannya ditandai dengan pengguntingan pita oleh Wali Kota Hendri Septa didampingi Dirut Perumda Air Minum Kota Padang Hendra Pebrizal beserta jajaran direksi dan segenap karyawan BUMD tersebut.

Terlihat hadir dikesempatan itu Sekda Kota Padang Amasrul, Kepala DPRKP Tri Hadiyanto, Camat Kuranji Eka Putra Buhari serta Lurah Kuranji Kasma Efendi dan elemen masyarakat lainnya. Juga hadir Irwan Basir Dt. Rajo Alam selaku Ketua DPD LPM Kota Padang dan juga Ketua MPA KAN Pauh IX.

Wali Kota Padang Hendri Septa mengatakan, atas nama Pemerintah Kota Padang sangat menyambut baik dan berterima kasih kepada Perumda Air Minum Kota Padang yang ikut memperhatikan warga yang ada di sekitar aset sumber airnya. Salah satunya seperti kali ini di kawasan Intake Guo Kuranji.

"Alhamdulillah, rumah dari bapak Pandi telah selesai dibedah menjadi layak huni dan diresmikan hari ini. Untuk itu kita sangat bersyukur sekali, semoga menjadi ladang amal bagi pihak yang telah membantu," harap wako mendoakan.

Hendri pun berharap kegiatan seperti bantuan bedah rumah ini juga dapat merangsang pihak-pihak lainnya untuk berbuat yang sama."Jadi harapan kami ke depan semoga akan banyak lagi perusahaan-perusahaan BUMN/BUMD atau swasta yang mau berbagi kepedulian terhadap saudara-saudara kita yang membutuhkan. Salah satunya seperti dalam membantu rehab rumah tak layak huni tersebut," harapnya.

Wali kota milenial itu juga mengungkapkan hingga saat ini di Kota Padang masih terdapat lebih kurang sebanyak 50.000 warga yang kurang mampu.

"Untuk itu, mari kita semua bersama-sama saling bergotong royong dalam hal kebaikan dengan membantu sesama. Seperti salah satunya mendukung pelaksanaan bantuan bedah rumah tak layak huni," imbuh orang nomor satu di Kota Padang tersebut

Sementara itu Dirut Perumda Air Minum Kota Padang Hendra Pebrizal menyebutkan, bedah rumah kali ini merupakan rumah kedua yang dibangun hasil sumbangan dan zakat dari karyawan dan karyawati Perumda Air Minum Kota Padang di setiap bulannya.

"Pembiayaan bedah rumah ini bersumber dari sumbangan zakat seluruh karyawan/karyawati kita di Perumda Air Minum Kota Padang. Dimana untuk satu unit rumah yang dibedah anggaran biayanya lebih kurang Rp50 juta. Sementata luas rumah berukuran 6x8 m2  dengan memiliki dua kamar, satu kamar mandi, ruang tamu dan dapur," jelasnya.

Ia menyebutkan, pogram bedah rumah ini merupakan yang kedua, pertama ada di lokasi pipa Ulu Gadut persisnya di belakang PT Semen Padang. Untuk lokasi bedah rumah sekarang berada sekitar 50 meter dari intake sumber air Perumda Air Minum Guo Kuranji.

"Rumah yang kita bedah ini dekat dengan sumber air kita. Alhamdulillah sudah 2 rumah tak layak huni di 2 intake yang berbeda telah kita bedah. Insya Allah, semoga setelah ini hal yang sama akan bisa kita lakukan ke intake-intake lainnya. Dimana kita punya sebanyak 15 intake," sebutnya.

Lebih lanjut Hendra pun mengungkapkan alasan pihaknya untuk melakukan bantuan bedah rumah tersebut. Menurutnya, hal ini semata hanya sebagai bentuk kepedulian sosial dari jajaran pimpinan beserta jajaran dan karyawan/karyawati Perumda Air Minum Kota Padang.

"Ini semata demi kepedulian sosial, khususnya membantu warga yang di lingkungan sumber air kita," tukasnya.(David)

MR.com,Padang-Seiring kian melonjaknya kasus penyebaran Covid-19 di Kota Padang, Wali Kota Padang Hendri Septa dan jajaran bersama unsur Forkopimda menggelar razia gabungan terkait penegakan protokol kesehatan (prokes), Jumat malam (7/5/2021).

Razia yang dilakukan secara mendadak itu berawal dari lokasi perdagangan di kawasan Simpang Kinol Kelurahan Kampung Pondok sekira pukul 22.00 WIB. Kemudian lalu menyisir ke kawasan Terandam hingga berlanjut ke sepanjang jalan Sawahan depan Kantor DPRD Kota Padang sebelum berakhir menuju Mapolresta Padang. Puluhan warga yang kedapatan melanggar prokes seperti tidak memakai masker pun digiring ke markas kepolisian tersebut.

Hadir unsur Forkopimda dikesempatan itu diantaranya Kapolresta Padang Kombes Pol Imran Amir beserta jajaran, Dandim 0312/Padang Letnan Kolonel Inf Mochammad Ghoffar Ngismangil serta Kajari Padang Ranu Subroto.

Wali Kota Padang Hendri Septa mengatakan, melalui razia kali ini dilakikan yaitu ingin menyampaikan dan menegaskan kepada seluruh warga Kota Padang bahwa Kota Padang saat ini berada dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan.

"Saat ini, Kota Padang berada di zona orange. Jika kita masih abai dalam menjalankan prokes, Kota Padang bisa masuk ke zona merah. Untuk itu, kami mengimbau kepada masyarakat untuk selalu mematuhi prokes agar kita semua terhindar dari penularan Covid-19," ujar wali kota kepada wartawan di sela razia.

"Maka untuk itu, kami sangat berharap kerjasama dan dukungan dari semua pihak, elemen dan seluruh warga Kota Padang agar jangan sekali-kali menganggap remeh Covid-19 ini. Tolong selalu kita patuhi protokol kesehatan dimana saja kita berada. Memakai masker, menjaga jarak dan hindarilah kerumunan," tambahnya menekankan.

Ia menyebutkan, penegakan tegas terhadap pelanggar prokes virus corona tersebut dilakukan dalam rangka menindaklanjuti adanya instruksi Presiden hingga Kapolri dan juga Gubernur Sumatera Barat. Yaitu bagaimana setiap pemerintah daerah harus bisa mengamankan dan melindungi daerah masing-masing dari penyebaran Covid-19.

"Baru-baru ini kita sudah menerbitkan sebuah Peraturan Wali Kota (Perwako) yang menyadur dari Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang No.1 Tahun 2021 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru. Bahwasanya, mulai sekarang bagi pelanggar prokes Covid-19 akan langsung ditangkap dan dibawa ke Mako Sat Pol PP atau Mapolresta Padang. Setelah dilakukan pemeriksaan dan pembinaan. mereka akan diminta membayar denda yang (ditentukan-red) atau mendekam di sel penjara Mapolresta Padang. Silahkan pilih,"  jelas wako tegas.

Menurut orang nomor satu di Kota Padang tersebut, upaya ini dilakukan tidak lain hanya untuk mengendalikan penyebaran Covid-19 di Kota Padang.

"Ini semua demi kita juga dan demi daerah kita. Jika kita ingin pandemi Covid-19 ini segera berakhir di Kota Padang mohon sangat dukungan dan kerjasamanya. Tolong patuhi protokol kesehatan, karena jika kita tidak mengindahkannya maka sanksi atau hukuman sesuai aturan tentu sudah menunggu," tukas wako didampingi Kasat Pol PP Alfiadi dan Kabag Prokopim Amrizal Rengganis saat itu.

Sementara itu pada saat yang sama Kapolresta Padang Kombes Pol Imran Amir mengatakan pihaknya sangat mendukung penuh upaya penegakan prokes Covid-19 di Kota Padang.

"Sebelum hari ini kita bersama unsur terkait juga telah menggelar razia prokes Covid-19 sesuai Instruksi Kapolri. Kita tentu menyambut baik upaya Pemko Padang yang telah menerbitkan aturan tegas seperti melahirkan Perda atau Perwako terkait penegakan prokes Covid-19 ini," ujarnya.

Selanjutnya terkait jelang Lebaran 1442 H, kata Kapolresta, pihaknya pun akan berupaya mengantisipasi terjadinya pelanggaran prokes Covid-19 di Kota Padang.

"Kita bersama tim gabungan sudah membuat 6 (enam) titik pos pengamanan (pospam) dan pos pelayanan (posyan) dalam rangka  memberikan pelayanan dan keamanan, termasuk pemantauan pelanggaran prokes Covid-19 pada masyarakat menjelang dan paska lebaran. Untuk ini kita sudah berkoordinasi dengan pihak terkait termasuk pihak mal atau pusat perbelanjaan. Agar mereka mematuhi 50 persen jumlah pengunjung yang dibolehkan ada di tempat mal atau pusat perbelanjaan tersebut," pungkas Kombes Pol Imran Amir.

Berdasarkan pantauan pada razia prokes Covid-19 pada Jumat malam (7/5/2021) itu, terlihat masih banyak warga atau pengunjung cafe/rumah makan yang melanggar prokes seperti tidak menggunakan masker. Akibatnya, merekapun terpaksa digelandang ke Mapolresta Padang oleh petugas gabungan yang terdiri dari jajaran Polresta Padang, Kodim 0312/Padang dan Sat Pol PP Padang. Setiba di Mapolresta mereka dikumpulkan dan lalu diperiksa untuk diberikan pemberlakukan sanksi sesuai aturan.(David/Ady/AR)

MR.com-Padang-Untuk kedelapan kalinya atau tujuh kali berturut-turut, Pemko Padang kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020.

Opini WTP tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumbar, Yusnadewi kepada Wali Kota Padang Hendri Septa dan Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani secara virtual di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang, Jumat (7/5/2021).

Hendri Septa mengucapkan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Sumbar yang telah memberikan kepercayaan dan penghargaan dalam bentuk predikat Opini WTP yang diperoleh dari pemeriksaan laporan keuangan Tahun Anggaran 2020 yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional.

Hendri juga mengucapkan terima kasih atas kinerja seluruh ASN Pemko Padang yang telah bekerja maksimal memberikan pelayanan kepada masyarakat, begitu juga dalam mengelola dan melaporkan penggunaan keuangan daerah.

“Alhamdulillah, ini merupakan opini WTP yang ke-8. Bermula di 2012 dan setelahnya 7 kali secara berturut-turut diraih yaitu LKPD 2014, LKPD 2015, LKPD 2016, LKPD 2017, LKPD 2018 LKPD 2019 dan 2020. Semoga di tahun 2021 Kota Padang bisa mempertahankan Opini WTP ini”, ucap Wako.

“Kami juga telah menyusun rencana aksi untuk menindaklanjuti hasil audit BPK Sumbar dan kami mohon bimbingan dan arahannya agar tindaklanjut hasil audit ini dapat direalisasikan tepat waktu”, ujar Hendri didampingi Sekda Amasrul, Asisten Administrasi Umum Didi Aryadi, Kepala BPKAD Budi Payan, Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Amrizal Rengganis dan Inspektorat Kota Padang.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani mengapresiasi penyerahan LHP atas LKPD Kota Padang tahun 2021 ini. Kami berharap BPK Sumbar selalu memberikan bimbingan dan arahan terhadap pengelolaan keuangan Kota Padang sehingga WTP selalu diraih Kota Padang.

"Kita patut bersyukur LHP atas LKPD Kota Padang meriah WTP sebanyak 8 kali dan 7 kali berturut-turut. Untuk itu sebagai unsur DPRD Kota Padang kami akan mengawal dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK tahun 2021 ini," katanya.

Diungkapkan Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Barat Yusnadewi, pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah bertujuan untuk memberi opini tentang kewajaran pengelolaan keuangan daerah.

Menurutnya, keberhasilan Kota Padang meraih opini WTP 7 kali berturut-turut menunjukkan bahwa Pemko Padang berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dalam pengelolaan keuangan.

Ada 9 daerah di Sumatera Barat yang menerima penghargaan yang sama di kesempatan itu, yaitu: Kota Padang, Kabupateb Solok, Kabupaten Dharmasraya,  Kota Sawahlunto, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, dan Kabupaten Pesisir Selatan. (Mul/BT/Prokompim)