Mitra Rakyat

Kadis mengatakan demikian saat media mengonfirmasi terkait persoalan yang terjadi antara pengusaha ayam dengan masyarakat sekitar pada Sabtu(26/4/2025) via telepon.

Pasalnya, kandang ayam broiler yang dibangun oleh pemilik bernama Desmawati berada di tengah-tengah pemukiman masyarakat setempat. 

Ditengarai sejak kehadiran kandang tersebut telah terjadi pencemaran udara dilingkungan pemukiman yang meresahkan masyarakat sekitar.

Baca berita terkait : Kandang Ayam di Pemukiman Warga Diduga Tidak Miliki Izin Lengkap Cemari Lingkungan

Ironisnya, meskipun masyarakat sudah pernah menyampaikan keluhan mereka kepada pemilik kandang, tetapi pemilik kandang terkesan tidak peduli. 

Disinyalir, Desmawati sebagai pemilik tidak peduli lantaran mengaku sudah mengantongi izin-izin yang berkaitan dengan usaha yang dia jalani, termasuk izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Menanggapi hal tersebut, Kadis LHKPP Padang Pariaman, Syofrion tidak serta langsung menyalahkan ataupun membenarkan apa yang disampaikan pemilik kandang ayam.

"Kita akan melakukan pengujian terhadap AMDAL yang katanya sudah dimiliki pengusaha ayam broiler itu terlebih dahulu," ujarnya.

Kalaupun ada, tetapi belum diperbaharui kita akan menyarankan untuk diperbaharui kepada pengusaha dimaksud, terangnya.

Tetapi kalau AMDAL tersebut tidak ada, namun dia mengaku telah memiliki, hal tersebut sepatutnya berada di ranah kewenangan Aparat Penegak Hukum (APH), tegas Kadis tersebut.

"Karena itu sudah melanggar aturan, tentunya sudah seharusnya menjadi perhatian APH," terang Syofrion.

Syofrion menjelaskan teknis untuk penerbitan AMDAL. Sesuai kewenangan, kata Syofrion, penerbitan AMDAL untuk UMKPL dan usaha peternakan berada dibawah dinan lingkungan hidup provinsi.

Pengurusannya melalui aplikasi OSS, pengusaha harus membuat pernyataan kalau usahanya tidak mempengaruhi atau berdampak terhadap lingkungan sekitar, ulasnya.

Sesuai kewenangan dinas lingkungan hidup yang ada di kabupaten ataupun kota, kami hanya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL tersebut, tandasnya.

Kadis LHKPP Padang Pariaman itu menuturkan, kemudian kita berkoordinasi dengan dinas perizinan kabupaten Padang Pariaman. Karena pihak tersebutlah yang bisa mengecek melalui aplikasi OSS, apakah pemilik usaha sudah mengantongi izin lengkap terhadap usaha yang dijalankannya, terang Syafrion.

Menyangkut persoalan masyarakat yang berada di Korong Kayu Kapur, Kenagarian Sungai Buluh, Kecamatan Batang Anai, Padang Pariaman ini, dalam waktu dekat tim kita akan melakukan sidak kelokasi kandang ayam, pungkasnya.

Hingga berita ini ditayangkan media masih dalam tahap mengumpulkan data-data dan upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.(HS)

MR.com, Padang Pariaman| Masyarakat Korong Kayu Kapur, Nagari Sungai Buluh, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman resah dengan kehadiran kandang ayam ditengah-tengah pemukiman tempat tinggal mereka.

Sejak beroperasinya kandang ayam tersebut disinyalir udara dan saluran air yang ada disekitar pemukiman terindikasi sudah tercemar dan mengancam kesehatan warga.

Hal ini disampaikan salah satu warga yang tidak inginkan identitasnya disebutkan pada Senin (21/4/2025) di Padang.

"Kami sudah pernah melaporkan hal ini kepada Wali Nagari setempat sebelumnya. Namun kami belum mendapatkan tanggapan yang positif dari Wali Nagari tersebut," ujar warga tersebut.

Sampai sekarang kami warga disini menanggung dampak dari kehadiran kandang ayam itu. Karena dari lokasi kandang ayam kerap mengeluarkan bau busuk diduga dari tumpukan kotoran ayam, terangnya.

Dia menuturkan masalah ini sebenarnya sudah kita sampaikan ke Wali Nagari sebelumnya, namun tidak ada respon positif darinya. Ditengarai Wali Nagari saat itu masih ada hubungan kekerabatan dengan pemilik kandang.

Karena hubungan kekerabatan itu, kata warga, kuat dugaan menjadi penyebab laporan masyarakat tidak ditanggapi. Kita berharap kepada pejabat sementara (pjs) Wali Nagari saat ini agar bisa menyelesaikan masalah yang terjadi dilingkungan masyarakatnya, ketus warga itu.

"Kalau Pjs Wali Nagari ataupun Wali Nagari yang menjabat nanti masih tidak mampu menyelesaikan perkara ini, kita warga disini sepakat akan melaporkan ke ranah yang lebih tinggi lagi. Bukan tidak mungkin kami melaporkan ke Bupati Padang Pariaman, bapak Jon Kenedy," pungkasnya.

Sementara waktu media mendatangi lokasi yang turut didampingi perangkat Nagari bernama Ronald guna mengkonfirmasikan kepada pemilik usaha kandang ayam bernama Desmawati menyangkut hal tersebut.

Dengan nada tinggi dan terkesan arogan pemilik kandang tersebut mengatakan, itu memang kandang ayam miliknya.

"Urusan kalian apo, tanah-tanah den, usaho-usaho den, manga kalian nan iri, iko ado urang yang iri jo usaho den koma, jadi ka manga kalian, laporkan lah, den Ndak takuik(red. Urusan kalian apa, tanah-tanah saya, usaha-usaha saya, mengapa kalian yang iri, ini pasti ada orang yang iri sama usaha saya ini, jadi mau apa kalian, laporkan saja, saya tidak takut)," ujar Desmawati.

Dia mengaku kalau usaha kandang ayamnya sudah mengantongi izin lengkap. Seperti, Izin Usaha, Izin Mendirikan Bangunan(IMB) izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan izin-izin lainnya.

Namun saat media meminta bukti terkait perizinan yang disebutkannya itu. Desmawati terkesan menghindar tidak mau melihatkan, disinyalir Desmawati tidak ada mengantongi izin-izin seperti yang disampaikannya.

Kemudian sebagai pemilik usaha, Desmawati terkesan menghalangi-halangi, tidak mengizinkan media saat ingin mengambil dokumentasi kandang ayam miliknya.

Dilain pihak, saat awak media ini mengkonfirmasikan kepada Pjs Wali Nagari bernama Medi Hendra terkait persoalan itu. Pjs Wali Nagari mengatakan tidak mengetahui persoalan yang terjadi dilingkungan masyarakat  kenagarian ini .

"Saat Wali Nagari terdahulu atau sebelumnya mungkin memang ada laporan dari masyarakat terkait bau busuk yang diduga bersumber dari kandang ayam milik Desmawati ini," terang Medi.

Dia mengaku tidak mengetahui ada warganya yang membuka usaha bidang peternakan, sampai mendirikan kandang ayam di tengah pemukiman masyarakat seperti ini,karena dia baru menjabat PJ Wali Nagari didaerah tersebut.

Ketika awak media mempertanyakan menyangkut izin-izin milik Desmawati terhadap usaha kandang ayamnya, apakah ada?, karena pengurusan atau proses penerbitan izin tentunya diketahui oleh Wali Nagari setempat.

Tetapi Medi  Hendra menyatakan, masalah penerbitan IMB dan izin usaha dia tidak mengetahui. Namun Medi yang di dampingi salah satu staf nya hanya memperlihatkan surat permohonan izin usaha, tanpa bisa memperlihatkan berkas untuk penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Begitu juga terkait berkas atau surat pengantar proses penerbitan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) yang mestinya diterbitkan oleh oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Padang Pariaman, pjs Wali Nagari tersebut juga tidak bisa menunjukkannya kepada awak media.

Kemudian mediapun melakukan penelusuran lebih dalam terkait persoalan ini. Sebelum mendirikan kandang ayam, Desmawati disinyalir hanya mengantongi surat pernyataan dari lima orang tetangganya.

Tetapi ditengah berjalannya usaha kandang ayam milik Desmawati, apa yang dikhawatirkan warga pun terjadi. Diduga kandang ayam milik Desmawati telah mencemari lingkungan, kandang ayam miliknya menimbulkan bau busuk dan mengundang lalat ke rumah-rumah warga yang ada di sekitar kandang ayam.

Kemudian masyarakat pun komplain kepada Desmawati melalui telpon. Tetapi kuat dugaan telpon warga yang komplain kepadanya pun diblokir oleh Desmawati.

Bagaimanakah tanggapan Kepala Dinas LH Padang Pariaman dan Bupati Jhon Kenedy terkait persoalan ini..?

Media masih tahap mengumpulkan data-data dan upaya konfirmasi pihak terkait lainnya sampai berita ini ditayangkan. (HS)

Rapat paripurna itu dibuka dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Pasaman Barat Dirwansyah didampingi Wakil Supriono dan Insan Sabri, serta dihadiri langsung oleh Bupati dan Wakil Pupati Pasaman Barat periode 2025-2030, mantan Pj bupati pertama Pasaman Barat Drs, H. Zamri, mantan Wakil Bupati Pasaman Barat periode 2020-2025 H. Risnawanto, mantan Ketua DPRD Pasaman Barat Antonius dan H. Daliyus K, para unsur Forkopimda, Kepala OPD, Tokoh Masyarakat, dan tamu undangan lainnya.

Dalam sambutan pembukaan rapat tersebut, Ketua DPRD Pasaman Barat Dirwansyah menyampaikan bahwa rapat paripurna itu merupakan rapat paripurna ke 10, masa sidang ke dua DPRD Pasaman Barat tahun 2025. Setelah rapat dibuka, Ketua DPRD langsung mempersilahkan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat untuk menyampaikan pidato sambutan perdana di awal masa jabatan mereka.

Dalam pidatonya, Bupati Pasaman Barat H. Yulianto menyampaikan beberapa target dan program dan misi pembangunan Pasbar yang telah dirancang dan diupayakan terwujud dalam kurun waktu 5 tahun kedepan 

"Misi pembangunan Pasbar diantaranya; Pertama, meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan terhadap tuhan Yang Maha Esa dan melestarikan adat dan budaya melalui peran lembaga adat di tengah masyarakat. Kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan yang berkualitas. Ketiga, mewujudkan peningkatan kualitas dan kuantitas layanan dasar bidang kesehatan. Keempat, mempercepat pembangunan infrastruktur yang adil dan merata berkelanjutan serta berwawasan lingkungan. Kelima, mewujudkan peningkatan ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokal. Serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang prima", jelasnya.

Bupati Yulianto juga menegaskan kondisi pemerintah secara nasional yang sedang melakukan efisiensi penganggaran sehingga ada efek yaitu berkurangnya kemampuan daerah dalam mendanai pembangunan terutama Pasbar yang mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat. Namun hal tersebut tidak perlu dikhawatirkan sebab ada tujuan baik dan tujuan yang lebih besar dari setiap kebijakan pemerintah.(DDR)

Sulaiman menyebutkan bahwa kegiatan senilai Rp2,4 miliar di DPRD, termasuk perjalanan dinas, reses, kerjasama media, dan belanja sekretariat, tidak dapat dicairkan meskipun telah selesai dilaksanakan.

"Kelengkapan pencairan telah sampai ke Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), tetapi dana tidak dapat dicairkan," ujar Sulaiman.S.Sos

"Dengan kondisi seperti ini, apa lagi yang bisa dibangun?” ujarnya, Senin (21/04).

Ia juga meminta masyarakat memahami situasi yang akan dihadapi Bupati terpilih Yulianto dan Wakil Bupati M. IHPAN yang baru di Lantik.

"Masyarakat Pasaman Barat harus mengerti bahwa Bupati terpilih nanti akan menghadapi kondisi keuangan yang sulit. Jangan terlalu berharap banyak pada APBD 2025 untuk merealisasikan visi, misi, dan janji kampanyenya di tahun pertama,” kata Sulaiman.

Ia menyoroti besarnya belanja di tahun 2024 yang melebihi kemampuan keuangan daerah.

“Belanja kita lebih besar dari pendapatan, besar pasak daripada tiang. Ini tentu akan menjadi beban bagi Bupati yang baru", tambahnya.

“Kita harapkan masyarakat bisa memahami dan tidak langsung menyalahkan Bupati terpilih. Sebab saat dilantik , beliau akan menghadapi tantangan besar dalam mengelola keuangan daerah", jelas nya.

Kami  berjuang terus menyampaikan dan memperjuangkan pembangunan di daerah khususnya di dapil saya sendiri , tutupnya.(DDR)

Acara pelantikan digelar di Aula Kantor Bupati pada Sabtu (19/04) dan dibuka langsung oleh Bupati Pasaman Barat, H. Yulianto.

Wakil Ketua DPRD Pasaman Barat, Supriono memberikan apresiasi atas terbentuknya DPD PPPK Pasbar. Ia meyakini bahwa persatuan PPPK dalam sebuah wadah akan menjadi kekuatan besar untuk mendorong kemajuan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

‎Hal senada disampaikan oleh Dewan Penasehat DPD PPPK Pasbar Erianto. Ia menyebut organisasi ini sebagai yang pertama terbentuk di Sumatera Barat dan berharap dapat menjadi jembatan komunikasi antara PPPK dan pemerintah daerah.

‎Erianto juga mendorong BKPSDM dan Pemerintah Daerah untuk segera menindaklanjuti proses pelantikan jabatan fungsional bagi ASN PPPK yang telah memenuhi syarat. Ia menambahkan bahwa proses rekrutmen terhadap 1.200 PPPK, baik penuh waktu maupun paruh waktu untuk peserta tahap 1 dan 2, perlu segera dilanjutkan.

‎“Mari kita pikirkan bersama langkah-langkah strategis demi memajukan Pasaman Barat ke arah yang lebih baik,” tuturnya.

‎Di akhir acara, Ketua DPD PPPK RI Pasbar, Sumarlin, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Daerah serta seluruh pihak yang telah mendukung kegiatan dan pembentukan organisasi ini. Ia menegaskan bahwa organisasi ini merupakan wadah positif bagi ASN PPPK dalam menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan hak-haknya.

‎“Jumlah ASN PPPK di Pasbar saat ini mencapai 1.749 orang, terdiri atas tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan penyuluh. Melalui organisasi ini, kami ingin memberikan wawasan terkait peluang dan tantangan yang akan dihadapi ke depan,” ujarnya.

‎Sebagai penutup, Sumarlin memberikan apresiasi khusus ke Bupati Yulianto yang menjadi kepala daerah pertama di Pasaman Barat yang menandatangani SK pengangkatan PPPK.(DDR)

‎Kegiatan yang dipusatkan di Rumah Warga Nagari Ampek Koto ini bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat serta mempererat komunikasi antara wakil rakyat dan konstituennya.

‎Dalam sambutannya, Eko Supriyono menekankan pentingnya reses sebagai momen bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kebutuhan, serta permasalahan yang dihadapi di berbagai sektor, seperti pendidikan, ekonomi, pertanian, serta pembangunan infrastruktur.

‎“Saya berharap pertemuan ini menjadi wadah komunikasi dua arah antara kita semua. Apa yang menjadi kebutuhan masyarakat akan saya bawa dan perjuangkan dalam sidang di DPRD Pasaman Barat nantinya,” ujar Eko.

‎Beberapa isu utama yang disampaikan masyarakat dalam sesi diskusi antara lain dukungan bagi UMKM dalam akses permodalan dan pemasaran, peningkatan kualitas pendidikan, penguatan peran majelis ta'lim dalam pembinaan keagamaan, serta peningkatan kesejahteraan petani melalui bantuan sarana dan prasarana pertanian.

‎Para peserta reses menyambut baik kesempatan ini dan berharap agar aspirasi yang disampaikan dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dan pihak terkait. 

‎“Kami sangat mengapresiasi Pak Eko Supriyono yang selalu hadir dan mendengar keluhan kami. Semoga ada solusi nyata bagi permasalahan yang kami hadapi,” ujar salah satu warga peserta.

"‎Dengan adanya reses ini, diharapkan kebijakan yang dihasilkan nantinya benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Nagari Ampek koto, kampung Padang lapai ini", tambah warga tersebut.

‎"Kita berkomitmen untuk terus memperjuangkan kepentingan masyarakat dalam setiap pembahasan di DPRD Pasaman Barat," tutup Eko.(DDR)