Latest Post

1 #Kajati #Kajari #Sumbar #Pasbar 4 #Pasbar 1 #Pasbar #IMI 1 #sunatanmasal #pasbar #kolaboraksi 1 17 Agustus 1 AAYT 1 Administrasi 6 Agam 1 Agama 1 Aia Gadang 1 Air mata 1 Ajudan 1 Akses 4 Aksi 1 Amankan 1 Ambulance 1 Anam Koto 1 Anggaran 6 APD 1 Arogan 2 Artikel 1 Aset 1 Asimilasi 1 ASN 1 Atlet 1 ATR 2 Aturan 1 Babinkamtibmas 1 Baharuddin 1 Balon 1 Bandung 1 Bansos 1 Bantah 7 Bantuan 1 Batu Sangkar 1 Bawaslu 1 Baznas 1 Baznas Pasbar 1 Bebas 1 Bedah Rumah 1 Belajar 1 Belanja 4 Bencana 2 Berbagi 1 Berjoget 1 Bhakti 1 Bhayangkara 1 Bhayangkari 2 Bina Marga 1 BK 1 BKPSDM 1 BLPP 1 BLT Dana Desa 3 BNN 4 BNNK 1 Bocah 1 Bogor 1 Box Redaksi 1 Boyolali 9 BPBD 1 BPK RI 1 BPN 1 BTN 1 BTT 8 Bukittinggi 1 Bully 17 Bupati 3 Bupati Pasbar 1 Cacat Hukum 1 Calon 1 Camat 1 Cerpen 6 Corona 1 Covid 29 Covid 19 16 Covid-19 1 CPNS 1 cross 1 dampak 1 Dana 1 Dandim 1 Data 1 Demo 1 Dermawan 3 Dharmasraya 1 Dilaporkan 1 dinas 2 Dinkes 1 Dinsos 2 Direktur 3 Disinfektan 4 DPC 2 DPD 1 DPD Golkar 1 DPD PAN 1 DPP 12 DPRD 3 DPRD Padang 1 DPRD Pasbar 1 Dukungan 1 Duta Genre 1 Emma Yohana 2 Erick Hariyona 1 Ershi 1 Evakuasi 1 Facebook 1 Forkopimda 1 Formalin 1 Fuso 1 Gabungan 1 Gempars 1 Geoaprk 3 Gerindra 1 Gor 1 Gudang 3 gugus tugas 3 Hakim 2 HANI 1 Hari raya 1 Haru. 1 Hilang 1 Himbau 2 Hoax 1 Hujat 2 Hukum 1 Humas 1 HUT 1 Hutan Kota 1 idul adha 1 Ikan Tongkol 1 Iklan video 1 Ikw 2 Ilegal mining 1 Incasi 1 Inspektorat 1 Intel 3 Isolasi 1 Isu 1 Jabatan 32 Jakarta 3 Jalan 1 Jambi 3 Jateng 6 Jubir 1 Jumat berbagi 1 Jurnalis 10 Kab. Solok 2 Kab.Agam 4 Kab.Padang Pariaman 3 Kab.Pasaman 2 Kab.Solok 1 Kab.Solok Selatan 1 Kabag 3 Kabid 2 Kabupaten Pasaman 1 Kader 3 Kadis 1 Kajari 2 Kalaksa 1 Kanit 1 Kapa 10 Kapolres 1 Karantina 6 Kasat 1 Kasi 1 KASN 1 Kasubag Humas 1 Kasus 1 Kebakaran 1 Kejahatan 1 Kemanusiaan 1 Kemerdekaan 2 Keracunan 1 Kerja 1 Kerja bakti 1 kerjasama 2 Kesbangpol 1 Kesenian Daerah 1 Kesra 2 Ketua 2 Ketua DPRD 1 Kinali 2 KKN 1 Kodim 2 KOK 3 Kolaboraksi 2 Komisi 1 Komisioner 4 KONI 1 KONI PASBAR 1 Kontak 1 Kontrak 1 Kopi 4 Korban 1 Korban Banjir 1 Korupsi 15 Kota Padang 2 Kota Solok 3 KPU 2 Kriminal 4 kuasa hukum 1 Kuliah 1 Kupon 1 Kurang Mampu 1 Kurban 1 Labor 1 Laka Lantas 1 Lalulintas 1 Lantas 5 Lapas 3 Laporan 1 Laporkan 2 Laskar 1 Lebaran 2 Lembah Melintang 1 Leting 1 Limapuluh Kota 1 LKAAM 1 Lubuk Basung 3 Maapam 3 Mahasiswa 1 Maligi 1 Masjid 3 Masker 1 Medsos 1 Melahirkan 1 Mengajar 2 Meninggal 5 Mentawai 1 metrologi 1 Milenial 1 MoU 1 MPP 1 MRPB 2 MRPB Peduli 1 MTQ 2 Mujahidin 3 Muri 1 Nagari 1 Narapidana 6 Narkoba 28 Nasional 1 Negara 2 Negatif 5 New Normal 2 New Pasbar 88 News Pasbar 1 Ngawi 1 ninik mamak 2 ODP 1 OfRoad 2 Oknum 2 olah raga 2 Operasi 127 Opini 1 Opino 1 OTG 2 PAC 1 Pada 664 Padang 7 Padang Panjang 18 Padang Pariaman 1 Painan 1 Pakar 4 Pandemi 1 Pangan 1 Pantai Maligi 1 Panti Asuhan 6 Pariaman 1 Paripurna 2 pariwara 1 Pariwisata 1 Partai 1 Pasaan 93 Pasaman 27 Pasaman Barat 521 Pasbar 1 Pasbat 1 Pasien 1 Paslon 1 Patuh 4 Payakumbuh 1 Pdamg 2 PDIP 4 PDP 6 Peduli 1 peduli lingkungan 1 Pegawai 2 Pelaku 3 Pelanggaran 3 Pemalsuan 1 Pemasaran 1 pembelian 1 Pembinaan 1 Pemda 1 Pemerasan 3 Pemerintah 1 Pemerintahan 1 Pemilihan 1 Pemilu 2024 65 Pemko Padang 1 Pemuda 1 Penanggulangan 1 penangkapan 2 Pencemaran 2 Pencuri 1 pendidikan 2 Pengadaan 2 Pengadilan 1 Penganiayaan 1 Pengawasan 1 Penggelapan 1 Penghargaan 1 penusukan 1 Penyelidikan 1 Penyu 1 Perantauan 1 Perawatan 3 Perbatasan 1 Peredaran 1 Periode 1 Perjalanan 1 perkebunan 3 Pers 1 Pertanahan 3 Perumda AM Kota Padamg 8 Perumda AM Kota Padang 2 Perumda Kota Padang 42 Pessel 3 Pilkada 1 Pinjam 1 PKH 1 PKK 1 Plasma 1 Plt 2 PN 1 PN Pasbar 2 PNS 3 pol pp 1 Polda Sumbar 4 Polisi 6 Politik 28 Polres 6 Polres Pasbar 1 Polsek 1 Pos 3 Pos perbatasan 6 Positif 2 posko 1 potensi 1 PPM 1 Prestasi 4 PSBB 1 PSDA 1 Puan 2 PUPR 1 Pusdalops 2 Puskesmas 1 Pustu 1 Rapid Test 2 razia 1 Rekomendasi 3 Relawan 1 Reses 1 Reskrim 1 Revisi 1 RI 8 RSUD 1 RSUP M Djamil 1 RTLH 1 Rumah Sakit 1 Rusak 1 Sabu 1 Samarinda 1 Sapi 2 SAR 8 Satgas 2 Satlantas 1 SE 4 Sekda 1 Sekda Pasbar 1 Selebaran 8 Sembako 1 Sertijab 1 Sewenang wenang 1 Sidak 13 sijunjung 1 Sikilang 2 Singgalang 1 sirkuit 2 SK 1 Snar 2 Solo 5 Solok 4 Solok Selatan 5 SolSel 4 sosial 2 Sosialisasi 2 Sumatera Barat 145 Sumbar 1 Sumbar- 1 Sumur 1 Sunatan massal 1 sungai 1 surat kaleng 6 swab 2 Talamau 1 Talu 1 Tanah 20 Tanah Datar 1 Target 1 Tata Usaha 1 teluk tapang 1 Temu ramah 2 Terisolir 1 Terminal 1 Tersangka 5 Thermogun 1 Tidak layak Huni 2 Tilang 1 Tindak Pidana Korupsi 1 tipiter 1 TMMD 2 TNI 1 TNI AL 1 Tongkol 1 TP.PKK 1 tradisional 1 Transparan 1 trenggiling 1 tuak 2 Tukik 1 Tumor 1 Ujung Gading 1 Ultimatum 1 Uluran 1 Unand 1 Upacara 1 Update 1 usaha 1 usir balik 1 Verifikasi 1 Virtual 1 wakil bupati 4 Wali Nagari 2 wartawan 1 Waspada 1 Wirid Yasin 1 Yamaha Vega 2 Yarsi 2 Yulianto 1 ZI 1 Zona Hijau 1 Zona Merah


Mitra Rakyat.com(Padang)
Rapat Koordinasi, Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan Pemulihan Daerah Pasca Bencana Provinsi Sumatera Barat yang dihadiri perwakilan BPBD seluruh Kabupaten dan Kota yang ada di seluruh Provinsi Sumatera Barat di Padang, Jumat(13/12).

Kali ini, BPBD Sumbar menghadirkan beberapa orang pemberi materi, dari Kejaksaan Tinggi Sumbar, Polda Sumbar, Inspektorat, BPKP.


Mardi Inspektorat selaku APIP bertugas melakukan pencegahan terjadinya tindakan korupsi.

"10 area rawan korupsi yakni
Pengadaan barang dan jasa, BUMN dan BUMD, perpajakan, minyak dan gas, perijinan, kepabeaan dan cukai, pengelolaan keuangan negara, aset negara, pertambangan dan pelayanan umum", terangnya.

Kasi penuntutan kajati sumbar Yulius Kaisar selanjutnya menambahkan.

Sesuai tema, "memberi perlindungan hukum terhadap korban bencana","Masyarakat perlu pemahaman masyarakat terkait nilai integritas" katanya.

Dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat pasca bencana, namun  tidak terlepas dari aturan yang ada.

Pertimbang pertimbangan yang harus dilakukan di lokasi bencana sementara disisi lainnya aparat penegak hukum(APH).

Yulius menyampaikan", dalam pelaksana pengelolaan dana negara menyangkut kegiatan pasca bencana suatu daerah , sering dan rentan tejadi tindak melawan hukum berbau korupsi".

" bukan saja ada niat, namun karena ada kesempatan untuk melakukan hal melanggar hukum, demi hasrat mendapat keuntungan, merupakan upaya pendorong untuk kita melakukannya", kata Yulius.

Untuk itu, lanjutnya, " dalam pelaksanaan nya harus hati-hati dan teliti dalam membelanjakan dana negera tersebut, agar terhindar dari kerikil yang membawa ke jeratan hukum", tuturnya.

Untuk itu kepada seluruh peserta untuk benar-benar melakukan tugas dengan yang sesuai atuaran saja, tutupnya.

Penghunjung acara seluruh peserta sepakat mendatangani beberapa terkait  kegiatan yang akan dilaksanakan BPBD seluruh di Provinsi Sumbar.

Hal yang disepakati ,
1.BPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota akan meningkatkan komitmen dalam mendorong penganggaran kegiatan pemulihan daerah pasca bencana serta pembentukan Tim JITU PASNA di
daerah.

2. BPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota akan melakukan pengumpulan data dasar terkait potensi bencana
yang ada di daerah sesuai dengan kewenangannya.

3. BPBD Kabupaten/Kota akan menjadikan dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sebagai pedoman bagi
Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi di daerah. *roel*



Opini
Ditulis Oleh : Ummu Abror Ibu Rumah Tangga dan Pemerhati Pendidikan

Mitra Rakyat.com
Dilansir dari Pikiran Rakyat online (30/ 11/2019) Sejumlah guru dari berbagai daerah mengeluhkan praktik potongan terhadap gaji mereka demi membayar iuran keanggotaan Persatuan Guru Republik Indonesia. Potongan itu diakui Ketua Pengurus Besar PGRI Pusat Unifah Rosyidi, meski meminta informasi itu tidak dibesar-besarkan.

Hal tersebut diungkapkan saat peringatan HUT PGRI tingkat nasional yang digelar di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Sabtu, 30 November 2019. Selain iuran yang dipotong langsung dari gaji, mereka pun mengeluhkan kewajiban membeli sejumlah produk.

Para guru diwajibkan membeli kalender, seragam batik hingga majalah. Tidak jarang pembelian wajib untuk sejumlah produk itu dipotong pula dari gaji para guru. “Ada (potongan), biasanya pas sertifikasi cair sering ada. Disuruh beli ini, itu. Buat ulang tahun ini juga ada. Padahal kan iuran bulanan disedot terus,” ujar salah seorang guru asal Bekasi.

Hal serupa diungkapkan guru lainnya asal Kabupaten Bandung. Dia mengaku praktik potongan untuk organisasi guru terbesar ini sudah terjadi sejak lama, baik yang dipotong langsung dari gaji maupun yang ditagih secara tunai.
“Kalau bulanan itu Rp21.000, itu mah diambil langsung dari slip gaji. (Sebanyak) Rp11.000 buat cabang, Rp10.000 buat ranting, catatannya ada di slip gaji.

Cuma selain itu juga ada macam-macam iuran lagi,” ucap guru wanita berusia sekitar 55 tahun ini.
Dia membenarkan adanya penjualan kalender tahunan dari PGRI kepada para guru. Meski sifatnya menjual namun mereka diwajibkan membeli. “Kalender tiap tahun Rp 75.000, harus beli. Bisa dicicil sampai tiga bulan, jadi Rp 25.000. Terus juga ada majalah yang juga kudu beli Rp 20.000,” ujarnya.

Permasalahan yang dihadapi oleh para tenaga pendidik honorer dan tenaga pendidik Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDTA) selalu sama, baik di sekolah negeri maupun swasta, dan sosok guru MDTA digambarkan dengan seseorang yang penuh pengabdian dan perjuangan. Pengabdian, karena hidupnya telah didedikasikan untuk mengajar dan mendidik masyarakat agar cerdas, berakhlak dan mempunyai wawasan yang luas.

Perjuangan, karena tak jarang para guru ini harus berjuang untuk tetap menyampaikan ilmu kepada masyarakat. Meskipun fasilitas pendidikan yang terbatas, juga kemampuan yang tidak kunjung di upgrade, tak membuat guru hilang semangat mengajar anak didiknya agar kelak menjadi insan yang berdaya, bermartabat dan bermanfaat dalam hidupnya.

Gambaran seperti ini mudah ditemukan pada kisah para guru yang mengajar baik pegawai negeri maupun honorer. Untuk mengajar pun terkadang mereka harus menempuh jarak yang tidak singkat dengan moda transportasi seadanya. Jika ditanya penghasilannya, tentu tidak sebanding dengan usaha keras dan jasa yang diberikan.

Karenanya, sosok yang sederhana dan bersahaja pun sering melekat pada guru. Hingga tampak ketulusan dan keikhlasannya dalam menjalankan tugasnya seorang guru. Inilah yang membuat para guru mengajar dari hati, bersabar menghadapi tingkah anak-anak, kreatif mencari cara-cara memahamkan anak didik dan membimbingnya.

Harapan para guru sejati ini tampak sederhana tapi luar biasa. Melihat anak didiknya menjadi  saleh, berakhlak, bisa membaca Alquran, cerdas dan menjadi pengukir peradaban emas membuatnya bahagia.

Tentu para guru menginginkan menjadi sosok guru sejati, yang mengabdi, berjuang, tulus ikhlas menjalankan peran vitalnya sebagai pendidik generasi emas hingga di tangannya terlahir para ilmuwan yang dicintai dan dihormati di masyarakat serta menjadi kebaikan disisi Allah Swt. Hal ini akan terwujud jika para guru senantiasa menyadari visi misi yang hakiki sebagai guru yaitu sebagai ujung tombak pendidik masyarakat agar saleh, cerdas dan berakhlak mulia.

Maka, para guru harus terus memahami dan menguatkan visi misi hidup sebagai hamba Allah yang menjadikan kehidupan sebagai ladang beramal untuk bekal di akhirat. Sebagai pengabdi masyarakat dan umat, bukan berarti guru tak memikirkan pemenuhan kebutuhan hidupnya, cukup ‘bersabar” dalam kondisi sulit, hanya mengharap balasan Allah di hari akhir kelak. Tak cukup dengan itu, seperti saat ini, sistem kehidupan, sekuler kapital telah menjadi ujian berat bagi para guru untuk benar-benar sebagai pengabdi.

Beban hidup yang terus meningkat, sementara gaji guru yang tidak memadai membuat para guru kurang fokus menjalankan peran sebagai pendidik karena harus mencari nafkah tambahan bagi dirinya dan keluarganya. Karena dengan gaji yang minim, banyak potongan, banyaknya iuran wajib yang memberatkan bahkan pembayaran insentif yang menunggak dari pemerintah membuat kehidupan guru semakin sulit.

Hal ini tak lain dan tak bukan merupakan buah dari kebijakan- kebijakan sistem kapitalis sekuler, dengan sistem ini menempatkan guru tak ubahnya sebagai pekerja, padahal di tangan mereka ada tanggung jawab mencerdaskan bangsa sedangkan apresiasi yang diberikan terhadap jasa dan pengorbanan mereka tidaklah sepadan. Maka haruslah ada kehadiran negara atau penguasa untuk memenuhi kesejahteraan guru agar perannya optimal, jiwa pengabdiannya tidak terganggu hingga terlahir generasi unggul bagi masa depan umat.

Negara harus berfungsi sebagai pengurus urusan rakyat, menjamin terpenuhi kebutuhan hidupnya dengan menerapkan sistem ekonomi yang mampu menyejahterakan rakyatnya termasuk guru. Lalu terhadap guru, negara memberi apresiasi yang tinggi salah satunya dengan memberi gaji yang setara seraya terus memberi perhatian terhadap peningkatan kompetensi guru.

Maka hal itu hanya akan kita jumpai dengan penerapan syariah Islam secara kafah, kesejahteraan guru bisa terwujud. Dengan sistem ekonomi Islam yang diterapkan sesuai ketentuan syariat, akan menetapkan anggaran pendidikan berbasis baitul mal dengan sifatnya yang mutlak. Baitul mal adalah institusi khusus pengelola semua harta yang diterima dan dikeluarkan negara sesuai ketentuan syariat.

Negara memiliki kemampuan finansial memadai untuk pelaksanaan berbagai fungsi pentingnya, yang dalam hal ini penjamin kebutuhan pokok publik berupa pendidikan gratis berkualitas termasuk kebutuhan terhadap guru dengan gaji yang menyejahterakan dan memuliakan.

Bersifat mutlak, maksudnya adalah ada atau tidak ada kekayaan negara untuk pembiayaan pelayanan, pendidikan wajib diadakan negara. Bila dari pemasukan tetap/rutin seperti dari harta milik umum berupa barang tambang yang jumlahnya melimpah tetap tidak terpenuhi, Islam memiliki konsep antisipasi berupa pajak temporer yang dipungut negara dari orang-orang kaya sejumlah kebutuhan anggaran mutlak.

Sistem Khilafah sangat memperhatikan guru dengan memberi gaji yang sangat layak, hal ini diabadikan oleh tinta emas sejarah peradaban Islam. Seperti Imam ad-Damsyiqi telah menceritakan sebuah riwayat dari al- Wadliyah bin Atha yang menyatakan bahwa di kota Madinah ada tiga orang guru yang mengajar anak-anak. Khalifah Umar bin Khaththab memberikan gaji pada mereka masing-masing sebesar 15 dinar (1 dinar = 4,25 gram emas atau sekitar 31 juta rupiah dengan kurs sekarang).

Demikianlah, kesejahteraan guru di masa khilafah benar-benar nyata. Sistem kehidupan Islam sebagai wujud pelaksanaan syariat Islam secara kafah dalam bingkai khilafah juga menjaga atmosfer keimanan di masyarakat. Siapa pun akan menghargai profesi guru. Para guru menyadari betul tugasnya sebagai pendidik, sehingga tidak mempersoalkan di mana pun mereka harus mendidik karena yang dikehendaki adalah kebaikan dari Allah Swt.

Problem pemerataan guru pun amat mudah diwujudkan dalam khilafah. Terlebih perhatian dari negara juga sangat baik. AWalhasil, khilafah memang layak menjadi penantian para guru. Kemuliaan guru akan terpancar karena penerapan syariah Islam secara kafah di ranah pendidikan khususnya dan negara pada umumnya. Semoga kehadirannya segera terwujud. Amiin.



Mitra Rakyat.com(Padang) 
Wakil Gubernur(Wagub) Sumatera Barat Nasrul Abit buka acara Peringatan Hari Tata Ruang dan Hari Bakti Pekerjaan Umum ke-74 tahun 2019 yang digelar Sabtu (30/11/2019) di halaman Kantor Dinas PUPR Sumbar jalan Taman Siswa 1 Padang.

Pada pidato nya Wagub tersebut mengatakan, "Minimnya pengetahuan tentang penataan ruang wilayah pembangunan di tengah masyarakat masih terjadi, sehingga banyak dijumpai pelanggaran rencana aturan Tata Ruang yang ada".

"Seharusnya masyarakat mengetahui dan memahami tata ruang wilayah ketika mereka akan mendirikan bangunan", lanjutnya.

Menurut Nasrul Abit, "kegiatan sosialisasi saat ini sangat tepat dilakukan dalam memberikan informasi terkait tata ruang pada masyarakat".

"Di Sumbar, kebutuhan percepatan tata ruang, pengadaan tanah dan penanganan sengketa pertanahan mengalami kemajuan yang cukup menggembirakan," tutur Wagub itu lagi.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan terus mendorong untuk segera menyelesaikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) guna memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan para investor dalam berusaha.

"Kepemilikan tanah bukanlah sebuah hak eksklusif saja, tidak bisa saja memiliki tanah sembarangan, namun harus ketentuan dari tata ruang yang mengontrolnya, untuk itu sangatlah tepat kegiatan ini diadakan. Sekaligus sebagai sosialisasi kepada masyarakat," jelas Nasrul Abit.

Nasrul Abit juga mengimbau dan berharap, agar Kabupaten Kota bisa menyelesaikan RTRW dan RDTR guna memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan para investor dalam berusaha.

Dikesempatan yang sama, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sumatera Barat, Fathol Bahri mengatakan, "untuk meningkatkan pelayanan secara cepat dan transparan, Kementerian ATR/BPN menggagas program transformasi digital".

"Di mana layanan pertanahan dapat diakses oleh masyarakat secara elektronik",tutur Kadis tersebut.

“Layanan pertanahan saat ini sudah dapat diakses oleh masyarakat secara elektronik dari mana saja dan kapan saja sehingga menjadi efektif, efisien dan transparan,” sebutnya.

"Empat layanan elektronik tersebut adalah Hak Tanggungan, Layanan Informasi, Zona Nilai Tanah, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dan Informasi Bidang Tanah sudah mulai bisa diakses" tambah Fathol Bahri.

Peringatan Hari Agraria Nasional tahun 2019 bertema “ATR/BPN Menuju Penataan Ruang dan Pelayanan Pertanahan yang Berkepastian Hukum dan Modem”.

Tema tersebut diharapkan dapat menjadi pengingat dan penyemangat seluruh masyarakat Indonesia dalam peningkatan kualitas pelayanan pertanahan dan tata ruang secara modem serta menjamin kepastian hukum. **

Mitra Rakyat.com(Padang)
Setelah spot RS. M Jamil dan RSUD Rasyidin hari ini giliran Kantor Balai Kota Padang terima spot air siap minum produk PDAM Kota Padang.

Hari ini Rabu(11/12) Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Padang telah meluncurkan tiga spot air siap minum. Spot ketiga diresmikan Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah di balaikota, Air Pacah.

“Ke depan PDAM diharapkan bisa melayani kebutuhan air siap minum di perkantoran dan perumahan yang ada di Kota Padang, ” kata Mahyeldi kepada wartawan di Balaikota Padang.

Walikota didampingi Wakil Walikota Hendri Septa dalam kesempatan ini menyebut, "Padang memiliki sumber air yang berkualitas baik. Namun untuk merealisasikan layanan air siap minum, PDAM perlu memperbaiki jaringannya yang sudah kurang layak", kata Mahyeldi.

“Sedikitnya butuh dana Rp. 1 trilyun untuk memperbarui jaringan sepanjang 2.200 meter. Dengan jaringan baru tersebut kebutuhan air siap minum bisa dialirkan ke setiap rumah, ” tutor Walk Padang ini.

Disamping itu, lanjut Mahyeldi, tersedianya spot air siap minum akan mengurangi sampah dari kemasan air minum plastik. Dampaknya lagi akan mengurangi pengeluaran masyarakat.

“Adanya spot air minum akan mengurangi sampah botol plastik, bahkan juga mengurangi pengeluaran masyarkat, ” tukasnya.

Sementara itu, Direktur Utama PDAM Padang, Hendra Pebrizal menyebut setelah spot di RSUP M. Djamil dan RSUD Rasyidin , hari ini untuk Balaikota Padang.


“Dalam waktu dekat, bertepatan dengan ulang tahun PDAM, juga akan diresmikan di tiga perumahan sebanyak 700 unit di Balai Gadang, ” ujar Hendra. (ydt).


Opini
Ditulis Oleh : Ummi Munib
Ibu Rumah Tangga

Mitra Rakyat.com
Pesantren adalah sebuah pendidikan tradisional yang para siswanya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan guru, yang lebih dikenal dengan sebutan kiai, dan mempunyai asrama untuk tempat menginap santri.

Santri tersebut berada dalam kompleks yang juga menyediakan masjid untuk beribadah, ruang untuk belajar, dan kegiatan keagamaan lainnya. Kompleks ini biasanya dikelilingi oleh tembok untuk dapat mengawasi keluar masuknya para santri sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pondok Pesantren merupakan dua istilah yang menunjukkan satu pengertian. Pesantren menurut pengertian dasarnya adalah tempat belajar para santri, sedangkan pondok berarti rumah atau tempat tinggal sederhana terbuat dari bambu.

Di samping itu, kata pondok mungkin berasal dari Bahasa Arab Funduq yang berarti asrama atau hotel. Di Jawa termasuk Sunda dan Madura umumnya digunakan istilah pondok dan pesantren, sedang di Aceh dikenal dengan Istilah dayah atau rangkang atau menuasa, sedangkan di Minangkabau disebut surau.

Pesantren juga dapat dipahami sebagai lembaga pendidikan dan pengajaran agama, umumnya dengan cara nonklasikal, di mana seorang kiai mengajarkan ilmu agama Islam kepada santri-santri berdasarkan kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa Arab oleh Ulama Abad pertengahan, dan para santrinya biasanya tinggal di pondok (asrama) dalam pesantren tersebut (Wikipedia).

Perkembangan pondok pesantren saat ini sungguh sangat pesat, bahkan hingga bisa dipilih-pilih sesuai kebutuhan. Ada khusus pondok pesantren tradisional, modern, bahkan menurut mantan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu ada jenis pesantren yang berafiliasi dengan ideologi Khilafah.

Dengan menjamurnya pondok pesantren sekarang ini, membuktikan betapa besarnya peranan pesantren dalam menumbuhkembangkan sumber daya umat yang dilandasi iman dan taqwa, menciptakan manusia-manusia yang jujur, adil, percaya diri dan bertanggung jawab, menghasilkan manusia yang memiliki dedikasi keikhlasan, kesungguhan dalam perjuangan.

Dan pada kenyataannya ajaran agama Islam bersifat universal akan lebih unggul dan mampu mengendalikan perubahan-perubahan zaman bagi generasi-generasi berikutnya, dengan pedoman pada sumber hukum tertulis tertinggi Islam (Al-Qur’an dan Hadits) untuk mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri dan diberkahi oleh Allah SWT.

Seiring perkembangan zaman pada era globalisasi, sebagaimana dilansir dari kompas.com, (27/11/2019),  saat ini sedang bergulir sebuah  program untuk pondok pesantren yaitu  One Pesantren One Product atau dikenal dengan OPOP. Program ini digulirkan  dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (KUK),  yang telah berhasil memberdayakan ekonomi Ponpes dan memasarkannya ke pasar internasional.

Melalui program tersebut, lima koperasi pondok pesantren di Jawa Barat diberangkatkan ke Istanbul, Turki, Selasa  (26/11/19) untuk mengikuti pameran. Salah satu Pesantren yang mengikuti program OPOP ini adalah Ponpes al-Ittifaq Kabupaten Bandung. Sementara itu pengamat kewirausahaan, Wawan Dhewanto menyambut baik OPOP sebagai program yang diharapkan mampu memberdayakan ekonomi pesantren melalui peningkatan usaha pesantren dan koperasi pesantren.

Menurut dosen Sekolah Bisnis dan Manajemen (SBM) ITB ini, program ini diharapkan membantu koperasi pesantren untuk memperluas akses pasar. Produk-produk koperasi pesantren yang mengikuti program OPOP nantinya dapat diklasifikasikan apakah cocok untuk pasar lokal, pasar nasional atau pasar internasional.

Program ini sepintas memberi pencerahan kepada masyarakat, bahwasanya saat ini program pondok pesantren  sudah naik tingkat ke level mancanegara. Namun jangan berbangga dahulu, karena pada faktanya program OPOP yang digulirkan ke pesantren-pesantren merupakan program baru ala kapitalis  sekuler yang menembus mancanegara. Sejatinya kapitalisme sekuler merupakan racun bagi umat Islam.

Asas ini semata berbasis manfaat dan memisahkan agama dari kehidupan. Sistem kapitalis sekuler akan terus mencari cara untuk menjauhkan umat Islam dari ajarannya. Pondok Pesantren yang awalnya sebagai basic pendidikan dan pengajaran Islam, akan dialihkan serta disibukkan untuk meraih seonggok dunia.

Para santri yang awalnya dikader sebagai calon ulama akan mengalami pergeseran niat menjadi pengusaha dan aktivitas bahkan menjadi agen program kapitalis. Maka seharusnya kaum muslimin harus sigap dan waspada dengan berbagai program  atas nama 'kemajuan' yang sebenarnya  justru terdapat misi terselubung mengikis akidah umat
Inilah potret buram ponpes saat sistem kapitalis bercokol di tengah-tengah umat Islam.

Ide sekuler dan liberal terus digencarkan dan  oleh kaum kapitalis ditengah umat bahkan sudah menyasar ke pondok pesantren yang notabene sebuah lembaga pencetak para ulama tangguh. Sudah sepatutnya kita mengcounter gerakan mereka dengan ide Islam kaffah. Dimana Islam Kaffah ini tidak semata mengurusi ibadah mahdoh melainkan mengurusi seluruh aspek kehidupan baik sosial, politik, ekonomi dan budaya.

Tidak satu urusanpun yang bisa lepas dari Islam. Penerapan Islam Kaffah merupakan sebuah kewajiban bagi kita semua sebagaimana firman Allah :
Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turuti langkah-langkah syaitan.

Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.” (QS.AlBaqarah:208)
       
Dengan demikian tidak ada lagi keraguan untuk masuk Islam secara kaffah. Penerapannya  pernah dilakukan oleh Nabi Muhamad Saw dilanjutkan oleh  Khaulafaur Rasyidin dan para Khalifah seterusnya selama 13 abad lamanya. Umat wajib tahu tentang kewajiban ini, tentu hanya melalui aktivitas dakwahlah mereka difahamkan.

Dengan pemahaman dan pengamalan Islam kaffah,  umat tidak akan terkecoh dengan program kapitalis yang tampak seperti madu padahal isinya racun, terlebih para kader pondok pesantren yang merupakan generasi penerus perjuangan para ulama, sekaligus pewaris para Nabi dalam mensyiarkan Syariat Islam, baik melalui dakwah lisan, tulisan maupun perilaku, sebagai realisasi atas ilmu-ilmu yang mereka dapatkan selama mengikuti pendidikan di pondok pesantren.

Para santri harus mempunyai kepekaan-kepekaan sosial atas problematika dan perkembangan serta tuntutan zaman akibat arus globalisasi dan modernisasi, serta dapat menyelesaikannya dengan arif dan bijak atas apa yang terjadi dalam masyarakatnya. Para santri harus mampu memegang prinsip sekaligus konsisten terhadap terhadap ajaran Islam sehingga tidak keluar dari jalur Syari'ah.

Wallahu a'lam bish ashwab


Mitra Rakyat.com(Jakarta)
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat H.Hendri  terima penghargaan sebagai Tokoh Penggerak Literasi Nasional yang diserahkan oleh Founder & CEO MediaGuru Mohammad Ihsan, atas jasanya menggerakkan aktivitas literasi guru-guru Madrasah di Sumatera Barat sehingga telah menyelesaikan 500 Buku sampai saat ini.

Kegiatan yang dikemas dalam bentuk Temu Ramah Nasional Penulis (TNGP) sekaligus memperingati Hari Guru Nasional, Sabtu-Minggu 30 November sampai 1 Desember di Balai Kota DKI Jakarta. Penyematan apresiasi Tokoh Penggerak Literasi Nasional 2019 ini berlangsung dengan khitmad, disaksikan oleh 511 guru dari berbagai Provinsi di Indonesia.

H.Hendri merupakan satu dari lima tokoh yang ikut berpartisipasi dalam penggerak literasi di Indonesia. Empat lainnya Bupati Tanah Datar, Wali Kota Binjai dan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Bintan.

“di seluruh Indonesia Komonitas Literasi Madrasah yang bergerak adalah Kanwil Kemenag Sumbar, karena itu Pak Hendri ini Istimewa beliau bisa menggerakkan guru-guru madrasah untuk menulis, semangat guru-gurunya luar biasa, apalagi disupport oleh kakanwilnya, saya berharap nantinya seluruh Indonesia bergerak seperti yang ada di Sumbar, ini bisa dijadikan sebagai percontohan” tutur Mohammad Ihsan Founder & CEO Media.

Lebih lanjut, mengakhiri wawancara Mohammad Ihsan mengucapkan terimakasih kepada Kakanwil Kemenag Sumatera Barat atas peran aktifnya dalam menggerakkan guru-guru menulis di Sumbar, “terimakasih Bapak Kakanwil, terimakasih Sumbar, Sumbar memang luar biasa” tutupnya.

H.Hendri dalam sambutanya mengucapkan terimakasih kepada Media Guru Indonesia yang telah memberikan penghargaan kepadanya sebagai Tokoh Nasional dalam menggerakan Literasi di Sumatera Barat, “saya belum bisa berbuat banyak untuk gerakan literasi, namun selalu mensupport guru-guru agar menulis, sehingga sampai ini alhamdulillah guru-guru Madrasah di Sumbar telah berhasil menulis 500 buku” ujarnya.

"Tentu saja aktivitas literasi adalah sebuah keniscayaan yang harus jadi kebiasaan dalam menyikapi perkembangan dan perubahan zaman yang cepat seperti sekarang. Melalui guru yang melek literasi, tentu kita berharap lahirnya anak-anak bangsa yang mahir berliterasi karena terus diasah sedari sekolah," sebut H. Hendri.

Di wilayah kerjanya H. Hendri mengaku menjadikan aktivitas dan gerakan literasi sebagai salah satu titik fokus yang harus didorong. Terbukti sejauh ini, aktivitas itu telah menghasilkan banyak pelajar madrasah dari Sumbar yang berhasil meraih prestasi di tingkat nasional.

Setidaknya, kata H. Hendri, ada lima upaya yang secara berkelanjutan terus dilakukan Kanwil Kemenag Sumbar untuk menumbuhkembangkan Gerakan Literasi dan terstruktur, sistematis, dan masif di Sumbar.

Pertama, membentuk Komunitas Penulis Pegiat Literasi (KPPL) Provinsi Sumbar yang saat ini diketuai oleh Agusrida. Kedua, membentuk KPPL di seluruh kabupaten/kota di Sumbar.

"Selanjutnya yang ketiga, mendorong para Kepala Madrasah untuk terus memotivasi guru-guru madrasah menjadi penulis. Keempat, menggerakkan para guru tersebut untuk menjadi aktivis literasi," kata H. Hendri lagi.

Upaya kelima, sambungnya, menggelar pelatihan menulis bagi Kepala Madrasah, para guru madrasah, guru-guru PAI, dan masyarakat luas, yang bekerja sama dengan KPPL dan Media Guru Indonesia.

Diakhir penyerahan penghargaan H.Hendri, diawali permintaan khusus guru-guru DKI Jakarta melalui MC untuk foto bersama, kemudian diiringi guru-guru DIY dan Provinsi lainnya, permintaan secara berkelompok ataupun perorangan, hari ini terbukti Kakanwil kemenag Sumbar, benar-benar menjadi tokoh nasional sebagai penggerak literasi di mata guru-guru se Indonesia. (egn)

Mitra

{picture#http://2.bp.blogspot.com/-XccjilccW3o/WvaXDidXfzI/AAAAAAAABh4/uSZS7TnCbfc4FwXpWuQb2n8Fgh6BY9x7ACK4BGAYYCw/s1600/logo3.png} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

Powered by Blogger.