Latest Post

1 #Kajati #Kajari #Sumbar #Pasbar 4 #Pasbar 1 #Pasbar #IMI 1 #sunatanmasal #pasbar #kolaboraksi 1 17 Agustus 1 AAYT 1 Administrasi 6 Agam 1 Agama 1 Aia Gadang 1 Air mata 1 Ajudan 1 Akses 4 Aksi 1 Amankan 1 Ambulance 1 Anam Koto 1 Anggaran 6 APD 1 Arogan 2 Artikel 1 Aset 1 Asimilasi 1 ASN 1 Atlet 1 ATR 2 Aturan 1 Babinkamtibmas 1 Baharuddin 1 Balon 1 Bandung 1 Bansos 1 Bantah 7 Bantuan 1 Batu Sangkar 1 Bawaslu 1 Baznas 1 Baznas Pasbar 1 Bebas 1 Bedah Rumah 1 Belajar 1 Belanja 4 Bencana 2 Berbagi 1 Berjoget 1 Bhakti 1 Bhayangkara 1 Bhayangkari 2 Bina Marga 1 BK 1 BKPSDM 1 BLPP 1 BLT Dana Desa 3 BNN 4 BNNK 1 Bocah 1 Bogor 1 Box Redaksi 1 Boyolali 9 BPBD 1 BPK RI 1 BPN 1 BTN 1 BTT 8 Bukittinggi 1 Bully 17 Bupati 3 Bupati Pasbar 1 Cacat Hukum 1 Calon 1 Camat 1 Cerpen 6 Corona 1 Covid 29 Covid 19 16 Covid-19 1 CPNS 1 cross 1 dampak 1 Dana 1 Dandim 1 Data 1 Demo 1 Dermawan 3 Dharmasraya 1 Dilaporkan 1 dinas 2 Dinkes 1 Dinsos 2 Direktur 3 Disinfektan 4 DPC 2 DPD 1 DPD Golkar 1 DPD PAN 1 DPP 12 DPRD 3 DPRD Padang 1 DPRD Pasbar 1 Dukungan 1 Duta Genre 1 Emma Yohana 2 Erick Hariyona 1 Ershi 1 Evakuasi 1 Facebook 1 Forkopimda 1 Formalin 1 Fuso 1 Gabungan 1 Gempars 1 Geoaprk 3 Gerindra 1 Gor 1 Gudang 3 gugus tugas 3 Hakim 2 HANI 1 Hari raya 1 Haru. 1 Hilang 1 Himbau 2 Hoax 1 Hujat 2 Hukum 1 Humas 1 HUT 1 Hutan Kota 1 idul adha 1 Ikan Tongkol 1 Iklan video 1 Ikw 2 Ilegal mining 1 Incasi 1 Inspektorat 1 Intel 3 Isolasi 1 Isu 1 Jabatan 32 Jakarta 3 Jalan 1 Jambi 3 Jateng 6 Jubir 1 Jumat berbagi 1 Jurnalis 10 Kab. Solok 2 Kab.Agam 4 Kab.Padang Pariaman 3 Kab.Pasaman 2 Kab.Solok 1 Kab.Solok Selatan 1 Kabag 3 Kabid 2 Kabupaten Pasaman 1 Kader 3 Kadis 1 Kajari 2 Kalaksa 1 Kanit 1 Kapa 10 Kapolres 1 Karantina 6 Kasat 1 Kasi 1 KASN 1 Kasubag Humas 1 Kasus 1 Kebakaran 1 Kejahatan 1 Kemanusiaan 1 Kemerdekaan 2 Keracunan 1 Kerja 1 Kerja bakti 1 kerjasama 2 Kesbangpol 1 Kesenian Daerah 1 Kesra 2 Ketua 2 Ketua DPRD 1 Kinali 2 KKN 1 Kodim 2 KOK 3 Kolaboraksi 2 Komisi 1 Komisioner 4 KONI 1 KONI PASBAR 1 Kontak 1 Kontrak 1 Kopi 4 Korban 1 Korban Banjir 1 Korupsi 15 Kota Padang 2 Kota Solok 3 KPU 2 Kriminal 4 kuasa hukum 1 Kuliah 1 Kupon 1 Kurang Mampu 1 Kurban 1 Labor 1 Laka Lantas 1 Lalulintas 1 Lantas 5 Lapas 3 Laporan 1 Laporkan 2 Laskar 1 Lebaran 2 Lembah Melintang 1 Leting 1 Limapuluh Kota 1 LKAAM 1 Lubuk Basung 3 Maapam 3 Mahasiswa 1 Maligi 1 Masjid 3 Masker 1 Medsos 1 Melahirkan 1 Mengajar 2 Meninggal 5 Mentawai 1 metrologi 1 Milenial 1 MoU 1 MPP 1 MRPB 2 MRPB Peduli 1 MTQ 2 Mujahidin 3 Muri 1 Nagari 1 Narapidana 6 Narkoba 28 Nasional 1 Negara 2 Negatif 5 New Normal 2 New Pasbar 88 News Pasbar 1 Ngawi 1 ninik mamak 2 ODP 1 OfRoad 2 Oknum 2 olah raga 2 Operasi 127 Opini 1 Opino 1 OTG 2 PAC 1 Pada 665 Padang 7 Padang Panjang 18 Padang Pariaman 1 Painan 1 Pakar 4 Pandemi 1 Pangan 1 Pantai Maligi 1 Panti Asuhan 6 Pariaman 1 Paripurna 2 pariwara 1 Pariwisata 1 Partai 1 Pasaan 93 Pasaman 27 Pasaman Barat 521 Pasbar 1 Pasbat 1 Pasien 1 Paslon 1 Patuh 4 Payakumbuh 1 Pdamg 2 PDIP 4 PDP 6 Peduli 1 peduli lingkungan 1 Pegawai 2 Pelaku 3 Pelanggaran 3 Pemalsuan 1 Pemasaran 1 pembelian 1 Pembinaan 1 Pemda 1 Pemerasan 3 Pemerintah 1 Pemerintahan 1 Pemilihan 1 Pemilu 2024 65 Pemko Padang 1 Pemuda 1 Penanggulangan 1 penangkapan 2 Pencemaran 2 Pencuri 1 pendidikan 2 Pengadaan 2 Pengadilan 1 Penganiayaan 1 Pengawasan 1 Penggelapan 1 Penghargaan 1 penusukan 1 Penyelidikan 1 Penyu 1 Perantauan 1 Perawatan 3 Perbatasan 1 Peredaran 1 Periode 1 Perjalanan 1 perkebunan 3 Pers 1 Pertanahan 3 Perumda AM Kota Padamg 8 Perumda AM Kota Padang 2 Perumda Kota Padang 43 Pessel 3 Pilkada 1 Pinjam 1 PKH 1 PKK 1 Plasma 1 Plt 2 PN 1 PN Pasbar 2 PNS 3 pol pp 1 Polda Sumbar 4 Polisi 6 Politik 28 Polres 6 Polres Pasbar 1 Polsek 1 Pos 3 Pos perbatasan 6 Positif 2 posko 1 potensi 1 PPM 1 Prestasi 4 PSBB 1 PSDA 1 Puan 2 PUPR 1 Pusdalops 2 Puskesmas 1 Pustu 1 Rapid Test 2 razia 1 Rekomendasi 3 Relawan 1 Reses 1 Reskrim 1 Revisi 1 RI 8 RSUD 1 RSUP M Djamil 1 RTLH 1 Rumah Sakit 1 Rusak 1 Sabu 1 Samarinda 1 Sapi 2 SAR 8 Satgas 2 Satlantas 1 SE 4 Sekda 1 Sekda Pasbar 1 Selebaran 8 Sembako 1 Sertijab 1 Sewenang wenang 1 Sidak 13 sijunjung 1 Sikilang 2 Singgalang 1 sirkuit 2 SK 1 Snar 2 Solo 5 Solok 4 Solok Selatan 5 SolSel 4 sosial 2 Sosialisasi 2 Sumatera Barat 145 Sumbar 1 Sumbar- 1 Sumur 1 Sunatan massal 1 sungai 1 surat kaleng 6 swab 2 Talamau 1 Talu 1 Tanah 20 Tanah Datar 1 Target 1 Tata Usaha 1 teluk tapang 1 Temu ramah 2 Terisolir 1 Terminal 1 Tersangka 5 Thermogun 1 Tidak layak Huni 2 Tilang 1 Tindak Pidana Korupsi 1 tipiter 1 TMMD 2 TNI 1 TNI AL 1 Tongkol 1 TP.PKK 1 tradisional 1 Transparan 1 trenggiling 1 tuak 2 Tukik 1 Tumor 1 Ujung Gading 1 Ultimatum 1 Uluran 1 Unand 1 Upacara 1 Update 1 usaha 1 usir balik 1 Verifikasi 1 Virtual 1 wakil bupati 4 Wali Nagari 2 wartawan 1 Waspada 1 Wirid Yasin 1 Yamaha Vega 2 Yarsi 2 Yulianto 1 ZI 1 Zona Hijau 1 Zona Merah

Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Stefanus Satake Bayu Setianto S.Ik bersama Wartawan di Ruangan

Mitra Rakyat.com(Sumbar)
Kepala Polisi Daerah Sumatera Barat (Kapolda Sumbar) Irjen. Drs. Toni Harmanto MH memerintahkan kepada seluruh personil Polda Sumbar,  khususnnya daerah perbatasan untuk lebih meningkatkan pengawasan PSBB terkait Pademi Covid 19.

Agar upaya pemutusan mata rantai covid 19 tercapai, untuk itu bagi seluruh gabungan satgas covid untuk lebih waspada, jangan sampai kecolongan dengan masuknya pendatang dari luar Sumatera Barat.

Itu diungkapkan Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Stefanus Satake Bayu Setianto S.Ik saat wawancara dengan media diruangannya, Kamis(13/05).

Mewakili Kapolda, Satake Bayu melanjutkan," terkait informasi tentang ada sopir dari Riau menuju Sumbar yang mengaku bisa lolos dari pengawasan diperbatasan karena membayar satgas yang piket saat itu, itu berita yang rancu kebenaran nya", kata Kabid Humas itu.

Karena hingga sekarang nama sopir itu pun belum diketahui, dan diperbatasan mana dia bisa lolos informasi nya juga belum pasti kebenarannya,  lanjut Satake Bayu.

Kita takut  gara - gara satu atau dua sopir,  apa yang telah direncanakan dan dilaksanakan akan menjadi kacau semua, tuturnya.

Ada yang bilang, sopir itu lolos diperbatasan masih wilayah Riau yaitu Kabupaten Kampar. Sementara tidak ada warga yang sifatnya mudik bisa masuk wilyah Sumbar, menurut laporan ada ribuan kendaraaan yang disuruh putar balik ke Riau, tegasnya.

Dan Kapolda sudah memerintahkan tim untuk menginvestigasi terkait informasi itu,  pungkasnya.

Sampai berita ini terbit media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya. *roel*


Opini
Ditulis Oleh : Mariana, S.Sos ( Guru SMPS Antam Pomalaa – Kolaka )


Mitra Rakyat.com
Sungguh tragis nasib ABK WNI yang jasadnya di larungkan dilaut, mereka adalah para pekerja di kapal ikan China, yang terindikasi mendapat perlakuan buruk mulai dari gaji yang tidak dibayar, beban pekerjaan yang sangat berat hingga perlakuan diskriminasi dan kekerasan yang berujung pada kematian.

Nasib mereka pun tak sampai di situ, perlakuan terhadap jasad merekapun sangat jauh dari nilai kemanusiaan, tak ada tangisan, tak ada pembelaan yang mereka dapatkan. Banyak yang menduga kasus ABK WNI mengarah pada perbudakan modern dengan tiga elemen di antaranya seperti buruh kontrak, pekerja paksa dan perdagangan manusia.

Mengutip dari Gatra.com, Kasus dugaaan praktik eksploitasi anak buah kapal (ABK) asal Indonesia di kapal ikan China, Long Xin 629 belum lama ini trus bergulir. Kejadian tersebut mengakibatkan meninggal dan dilarungnya 4 orang ABK asal Indonesia.

Tak hanya itu sebanyak 14 ABK meminta perlindungan hukum saat berlabuh di Busan, Korea Selatan. Anggota Komisi I DPR, Sukamta mengatakan pemerintah harus membongkar kotak Pandora praktik pelanggaran HAM berupa tindakan perbudakan atau eksploitasi berlebih di atas kapal Asing  ( Gatra.com,Sabtu(9/5).

Apa yang terjadi pada ABK WNI menunjukkan beberapa hal :
*Pertama*, Sistem kapitalis merendahkan nyawa manusia. Dibuangnya jenasah ABK WNI menunjukkan betapa nyawa manusia tidak ada harganya dan tidak bernilai. Dalam pandangan individu ataupun Negara yang bermental kapitalis aturan tertinggi adalah kebahagian dengan memperoleh sebesar-besarnya materi berupa kekayaan.

Nilai kemanusiaan yang diagung-agungkan bahkan dideklarasikan dengan nama HAM, nyatanya hanyalah ilusi. Bagi individu, korporasi maupun Negara yang berwatak kapitalis pundi-pundi kekayaan adalah hal yang sangat penting meskipun harus mengeksploitasi tenaga dan  megorbankan nyawa manusia. Karena itu penjajahan dan perbudakan adalah alat bagi kapitalisme untuk melanjutkan hegemoninya.

*Kedua*, Tidak adanya ri’ayah atau pengurusan Negara terhadap rakyatnya. Penyiksaan, kekerasan tidak mendapatkan upah  hingga kematian tragis adalah peristiwa berulang yang terus terjadi pada WNI yang bekerja di luar negeri. Sayangnya, pemerintah terkesan hanya mengulang solusi yang tidak menyelesaikan masalah, lagi-lagi yang disorot adalah perubahan regulasi, perketat aturan, tapi rakyat terus menerus menjadi korban dari regulasi yang dibuat.

Pemerintah gagal melindungi rakyatnya dari kemiskinan dan penyiksaan Negara-negara lain karena kurangnya pembinaan keahlian. Rakyat dibiarkan mengurus dirinya sendiri tanpa bekal keterampilan yang memadai sehingga rawan eksploitasi dan dimanfaatkan. Begitupun Negara tidak memberikan jaminan kebutuhan rakyat dengan lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha serta gaji yang layak sehingga banyak dari mereka terpaksa menjadi pengemis pekerjaan di Negara orang lain.

*Ketiga*, Ilusi kapitalisme menyejahterakan manusia. Salah satu contoh perbudakan ala kapitalisme modern yang ditunjukkan lewat kasus ABK WNI, dimana mereka tidak mendapatkan gaji yang layak, beban kerja yang berat, diabaikan, dibiarkan kelaparan, kematiannya tidak ditangisi bahkan mayatnya pun dibuang ke laut. Ini adalah potret betapa kapitalisme telah gagal menyejahterakan manusia.

Tentu siapapun tidak menginginkan pekerjaan seperti ini hanya saja banyak pekerja yang terpaksa bekerja tanpa henti disebabkan karena persoalan ekonomi, tutunan nafkah keluraga dan kemiskinan. Meskipun ada hukum ketenagakerjaan tapi  hukum itu masih jauh dari harapan.

*Keempat*, Negara lemah tidak punya power dihadapan Negara kuat bahkan untuk membela rakyatnya. Banyak pihak mengatakan pemerintah Indonesia harus tegas dalam merespon dugaan perbudakan WNI ABK di kapal nelayan berbedera China dengan menyampaikan tekanan diplomatik agar China menyelidiki dugaan itu secara terbuka dan menyeluruh.

Dari pemerintah sendiri telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kemenlu China untuk Klarifikasi dan pihak China bersikukuh pelarungan sudah sesuai ketentuan kelautan Internasional bahkan sudah mendapat persetujuan keluarga korban. Sementara di sisi lain keluarga ABK WNI mengaku kaget dengan pelarungan jenasah sebab info yang mereka terima, jenasah akan dimakamkan secara islam.

Sekali lagi fakta ini terus berulang, Negara-negara kuat akan terus menindas dengan arogan rakyat negeri-negeri lemah sebab Negara-negara kuat sangat paham bahwa Negara asal mereka tidak akan banyak berbuat apapun bahkan untuk membela rakyatnya sebab Negara-negara lemah tunduk pada hegemoni dan takut pada kekuatan Negara-negara kuat, apalagi Negara-negara kuat telah mengikat negara-negara lemah dengan berbagai kesepakatan  dan utang.

Dan akhir dari ABK WNI dipastikan tidak akan mendapatkan keadilan dari segi kemanusiaan. Perbudakan yang dilakukan terhadap ABK WNI akan mereka tutupi dengan uang jaminan.

*Negara Pengurus dan Pelindung Rakyat*
Dalam Islam Negara memiliki fungsi sebagai riayatus su’unil umat yakni bertanggungjawab mengurusi umat, Negara adalah pelindung dan perisai umat yang ada dibelakangnya. Berbeda dengan kapitalisme dimana Negara hanya berfungsi sebagai regulator bagi pemangku kepentingan,  hanya mengatur dengan kebijakan dan aturan tapi tidak mampu melindungi serta menjamin kehidupan rayatnya.

Dalam masalah ketenagakerjaan islam memiliki seperngkat solusi, dimana tenaga kerja tidak akan diperbudak, apa yang menjadi kewajiban Negara akan ditunaikan dan apa yang menjadi hak warga Negara akan direalisasikan. Islam melarang perbudakan dalam bekerja, islam melarang menahan gaji pekerja, Nabi Saw bersabda “Berikanlah pekerja upahnya sebelum keringatnya kering” (HR Ibnu Majah ), dalam islam kontrak kerja dikenal dengan ijarah.

Ijarah adalah memanfaatkan jasa sesuatu yang dikontrak. Adapun ijarah yang berhubungan dengan seorang pekerja (ajir) maka yang dimanfaatkan adalah tenaganya, karena itu untuk mengontrak seorang pekerja harus ditentukan jenis pekerjaannya, sekaligus waktu, upah dan tenaganya.

Jenis pekerjaannya harus dijelaskan sehingga tidak kabur, karena transaksi ijarah yang masih kabur hukmnya adalah fasad(rusak). Yang juga harus ditetapkan adalah tenaga yang harus dicurahkan oleh para pekerja sehingga para pekerja tidak dibebani dengan pekerjaan yang diluar kapasitasnya. Ada kejelasan jenis pekerjaan, waktu ,upah, serta tenaga yang dikeluarkan.

Islam mengatur begitu rinci sehinnga kezaliman terhadap pekerja dapat diminimalisasi, betapa indah manakalah islam diterapkan dalam bernegara. Nasib tragis para buruh dan pekerja tidak akan terjadi jika islam yang menaungi. Karena itu solusi tuntas dan totalitas terhadap nasib para pekerja hanya dapat diselesaikan dengan kehadiran islam dalam bentuk aturan masyarakat dan Negara.

Lalu apa yang ditunggu jika tantangan menyejahterakan pekerja justru tidak dapat dijawab secara tuntas oleh kapitalisme maupun sosialialisme, maka biarlah islam yang menjawab dan menyelasaikan masalah pekerja. Wallahu a’lam (***)

Irjen Drs. Toni Harmanto MH (Kapolda Sumbar) 

Mitra Rakyat.com(Sumbar)
Dengan penetapan pandemi Covid-19, diharapkan semua negara menerapkan langkah serius demi mengurangi penyebarannya. Ini berguna untuk menekan jumlah kasus infeksi virus Covid-19 kian hari terus meningkat.

Kemampuan penularannya yang begitu cepat mendorong personil dibawah barisan Kepolisian Daerah (Polda)  Sumbar terus bergerak aktif kelapangan untuk mensosialisakannya kepada masyarakat.

Upaya pemutusan mata rantai virus yang selalu menghantui penduduk Sumbar. Polda Sumbar senantiasa melakukan sosialisasi dan penindakan terhadap pelanggar ketentuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Kombes Stefanus Satake Bayu Setianto S.Ik

Hal itu disampaikan Kapolda Sumbar Irjen Drs. Toni Harmanto MH melalui Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Sumatra Barat (Sumbar), Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Setianto, SIK .

Menurut Kabid Humas, sosialisasi penggunaan masker, sering mencuci tangan dan menjaga jarak ketika harus berinteraksi dengan orang lain telah dilaksanakan di seluruh polsek.

Lebih lanjut disampaikan Satake Bayu, demikian juga halnya dengan pelaksanaan PSBB yang telah ditetapkan di Sumatera Barat, kita menghimbau masyarakat untuk di rumah saja.
Jajaran Polda Sumbar bersama tim saat sosialisasi PSBB di Kawasan Pantai Lolong

Himbauan untuk di rumah saja dapat memutus mata rantai penyebaran Covid 19.
Sehubungan dengan masih banyaknya masyarakat yang “berkumpul” menurut Satake Bayu, Jajaran Polda Sumbar akan menindak tegas dan membubarkannya.

Satake Bayu juga mengatakan, pihaknya menghimbau masyarakat untuk melaksanakan aturan pemerintah terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar, “dengan tekad bersama dari seluruh masyarakat untuk mentaati aturan pemerintah” mudah-mudahan Covid 19 ini segera berakhir. (DT/roel)



Mitra Rakyat.com(Padang)
Air mata Wali Kota Padang, Mahyeldi tumpah saat melihat perjuangan tenaga medis dan petugas lapangan dalam memerangi wabah Covid -19 di Kota Padang.

"Saya tidak bisa berkata-kata melihat perjuangan tenaga medis, petugas di Dinas Sosial dan para relawan di lapangan. Hanya apresiasi tinggi yang bisa saya ucapkan untuk mereka yang tanpa kenal waktu memerangi wabah ini," ujar Mahyeldi di Padang, Senin (11/5/20) kemaren.

Mahyeldi yang memberi apresiasi kepada patugas lapangan saat pelantikan pejabat Pemko Padang, menjelaskan, apa yang diberikan petugas lapangan ini tidak sebanding dengan apa yang mereka dapat. Tapi mereka tidak pernah mengeluh, mereka terus bekerja. Keselamatan diri mereka tidak dipedulikan. Malahan ada yang sedang sakit, tetap bekerja siang dalan malam.

"Saya hanya bisa berdoa, semoga apa yang telah dilakukan petugas lapangan ini makin mempercepat pemusnahan virus ini," harapan Mahyeldi dengan air mata berlinang melihat perjuangan para petugas lapangan ini.

Sebagai orang nomor satu di ibu kota provinsi Sumbar ini, Mahyeldi akan terus membantu mereka agar perjuangan mereka ini bisa berjalan sukses. "Saya yakin mereka ini adalah pahlawan yang patut kita hargai. Saya menghimbau kepada semua pihak untuk terus mendukung perjuangan petugas lapangan ini," terangnya.

Mahyeldi melihat, perjuangan yang diberikan petugas lapangan ini tidak sebanding dengan perlakukan yang mereka terima. Malahan ada juga yang menilai, perjuangan mereka ini tidak seberapa.

"Ini batin yang tak terima. Saya melihat sendiri berapa kerasnya perjuangan mereka di lapangan. Malahan di Dinas Sosial, ada beberapa orang tenaga tidak memiliki waktu istirahat. Mereka terus bekerja, agar data masyarakat bisa utuh diterima. Begitu juga dengan tenaga medis. Mereka rela tidak pulang ke rumah demi menjaga dan merawat pasien," terangnya.

"Saya saja udah tidur di rumah, tapi mereka masih bekarja untuk kita semua. Makanya, saya meminta semua pihak terkait jangan sampai hak mereka ini terlabat. Mereka rela mengobarkan jiwa mereka untuk menjaga kita," terang Mahyeldi sampil melap air matanya.

Semua pihak, pintanya, harus memberikan dukungan moril kepada tenaga lapangan ini. Jangan lagi bikin berita bohong tentang mereka.Kasihan kita dengan mereka dan keluarganya. Pengorbanan petugas ini tidak bisa kita balas,"ucap Mahyeldi terharu sambil mengeluarkan air matanya. Suasana hening semua pejabat yang dilantik juga ikut terharu dan mengeluarkan air mata

"Saya meminta mari kita bantu mereka dengan doa, agar perjuangan mereka untuk memerangi wabah ini bisa berhasil," jelasnya.(Rengga/hms padang)




Mitra Rakyat.com(Padang)
Meski di tengah pandemi virus corona atau covid-19 yang tengah mewabah, namun penyegaran roda birokrasi tetap jalan di lingkup Pemerintah Kota Padang. Rotasi, mutasi dan promosi jabatan pun tetap dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja dan target capaian setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup pemko setempat ke depan.Senin (11/5/2020).

Wali Kota Padang Mahyeldi melantik sebanyak 33 pejabat eselon II, III dan IV melalui dua sesi. Sesi pertama yakni kepada 12 pejabat dimana 5 diantaranya eselon dua dan tujuhnya lagi gabungan eselon III dan IV.

Sementara di sesi kedua beberapa jam setelah itu pelantikan dilakukan terhadap 21 pejabat eselon IV yang mengisi jabatan lurah serta Kepala Seksi, Sub Bagian/Bidang dan Kepala UPTD.
Adapun untuk nama-nama pejabat yang dilantik mengisi jabatan eselon dua diantaranya adalah, Andree Algamar yang sebelumnya menjabat Kepala Bidang Destinasi, Usaha dan Industri Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) kini promosi menjabat Kepala Dinas Perdagangan.
Andree Algamar menggantikan Endrizal yang hijrah menempati jabatan Asisten Perekenomian dan Pembangunan Setda Kota Padang yang sebelumnya diisi Hermen Peri dan kini menjabat Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan.

Selanjutnya juga ada nama Kabag Umum Budi Payan yang sukses promosi menjabat Kepala BPKAD disusul Tri Hadyanto yang sebelumnya Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat sekarang menjabat Kepala DPRKPP.

Wali Kota Padang Mahyeldi dalam sambutannya mengatakan, meski di tengah pandemi covid-19 pelantikan tetap dilakukan dan berjalan dengan baik meski dengan penerapan 'sosial distancing serta membagi pelantikan menjadi beberapa sesi.

"Untuk hari ini ada 2 sesi dan besok 2 sesi pelantikan lagi. Hal ini untuk menghindari terjadinya keramaian sesuai aturan yang ada pada Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang tengah diberlakukan di Padang hingga 29 Mei nanti," ucap wako dalam acara pelantikan yang dilangsungkan di Aula Bagindo Aziz Chan tersebut.

Lebih lanjut ia menyebutkan khusus bagi 5 orang pejabat eselon dua yang dilantik kali ini  untuk mengisi jabatan yang kosong disebabkan berbagai hal seperti ada yang pensiun dan lainnya. Dimana 3 orang diantaranya yang terbaik dalam Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama untuk mengisi jabatan 3 OPD dimaksud.

"Kita tentu berharap, dengan pengisian jabatan kosong tersebut menambah kuatnya kinerja bagi OPD secara keseluruhan. Dan juga kepada semua pejabat yang baru dilantik, tentunya diharapkan harus membawa nyawa baru dan dapat memberikan yang terbaik untuk Pemerintah Kota Padang," harap Mahyeldi.

Lebih lanjut orang nomor satu di Kota Bingkuang itu menyampaikan, seiring covid-19 yang tengah mewabah ia pun berpesan kepada seluruh pejabat di Pemko Padang untuk tidak kalah dalam hal kinerja. Justru harapnya, menjadi pelajaran tambahan bahwa kinerja seorang ASN harus tetap terjaga dalam kondisi apapun.

"Terutama bagi para pejabat yang menjabat di OPD teknis dalam menangani covid-19 serta dampaknya, sangat diharapkan untuk fokus dan semaksimal mungkin melakukan kinerja. Begitu juga kepada pejabat eselon tiga dan empat. Terutama para lurah, mari kita betul-betul maksimal dalam melindungi warga agar tidak terkena covid-19 dan menyelamatkan yang telah terjangkit dari penyebaran virus mematikan tersebut. Sehingga setiap lurah harus berupaya menghijaukan daerahnya apabila sebelumnya zona merah covid-19. 

Jadi ini tugas kita ke depan, dan ini tantangan bagi kita semua terutama pejabat yang baru dilantik," pungkas wako mengakhiri.
Dalam pelantikan tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Padang Hendri Septa, Sekda Amasrul, para Asisten dan sejumlah pimpinan OPD di lingkup Pemko Padang. (David/Ady/Fsl)



Mitra Rakyat.com(Padang)
Perusahaan Daerah Air Minum(PDAM) merupakan salah satu unit usaha milik daerah, yang yang bergerak dalam distribusi air bersih bagi masyarakat umum. PDAM merupakan perusahaan daerah sebagai sarana penyedia air bersih untuk masyarakat, yang diawasi dan dimonitor oleh aparatur eksekutif maupun legislatif daerah.

Perusahaan air minum yang dikelola negara secara modern sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda pada tahun 1920 sampai sekarang masih dapat dirasakan oleh masyarakat banyak.

Pada masa penceklik karena wabah covid 19 saat ini, PDAM Kota Padang sebagi bentuk upaya mendukung pencegahan penularan COVID-19 tersebut.
Kepada masyarakat yang memakai jasa PDAM tagihan untuk Bulan Mei dan Bulan Juni kita meminta kerjasamanya. Demikian disampaikan Hendra Febrizal melalui Noviardi SE, Humas Perumda Air Minum Kota Padang.

Noviardi mengatakan, "hal ini merupakan upaya yang harus dilakukan dalam upaya memutus penyebaran COVID 19 di Kota Padang,
Perumda Air Minum Kota Padang disaat Pemberlakuan PSBB dan Social Distance akibat Covid 19 meminta bantuan pelanggan untuk mengirimkan photo angka meteran melalui aplikasi whatsapp (WA).
Noviardi SE Humas Perumda Air Minum Kota Padang

Noviardi mengatakan, Untuk sementara jika pelanggan tidak mengirimkan, maka akan ditaksir rata-rata pemakaian bulan sebelumnya.

Kirimkan Foto Angka Stand Meter & Nomor ID Pelanggan Mulai Tanggal 1-20 Tiap Bulan, Selama 2 Bulan ( Mei & Juni).
Berikut nomor pelayanan catat meter pelanggan, bagi pelanggan Area Pelayanan  Pusat diminta untuk mengirimkan ke nomor 082386840003.
Dan bagi pelanggan yang berada pada Area Pelayanan Utara dapat mengirimkan ke nomor 081266879939.
Sementara itu bagi pelanggan yang berada pada Area Pelayanan Selatan dapat menyampaikan data meternya di nomor 085274632425, demikian dijelaskan Noviardi. (DT/roel)

Mitra

{picture#http://2.bp.blogspot.com/-XccjilccW3o/WvaXDidXfzI/AAAAAAAABh4/uSZS7TnCbfc4FwXpWuQb2n8Fgh6BY9x7ACK4BGAYYCw/s1600/logo3.png} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

Powered by Blogger.