Zalmadi Himbau Pemko Padang Untuk Segera Selesaikan Pembayaran Tanah Ismail
Latest Post
Bambang Dwiyanto " Kita Akan Investigasi, Tidak Ada Tolerir Bagi Pelanggar Intergritas di Tubuh PLN
Mitra Rakyat.com(Padang)
General Maneger (GM) PT. PLN Wilayah Sumbar, Bambang Dwiyanto akan menindak tegas pelanggar intergritas ditubuh PLN. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) wilayah Sumbar dibawah kepemimpinannya, memiliki aturan dan kedisiplinan terhadap karyawannya, sebut Bambang, via whatsapp 0811-2294-xxx, Senin(15/06).
Bambang mengatakan, " Saya perlu investigasi, dan saya menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah", katanya.
Berita terkait : Diduga Aset PLN Kubikel di Tilap, Negara Tanggung Kerugian milyaran Rupiah
"Tapi kalo benar ada pelanggaran integritas oleh pegawai PLN kita tidak ada toleransi, akan kita tindak tegas tanpa ampun", tegasnya.
Bambang Dwiyanto melanjutkan, "Kita punya peraturan disiplin pegawai yang tidak mentolerir pelanggaran-pelanggaran integritas seperti itu", tutupnya.
Ini menyangkut dugaan penilapan aset PLN(Kubikel).Terindikasi negara menanggung kerugian Rp 2,7 Miliar. Penilapan aset BUMN tersebut kuat dugaan dilakukan oleh oknum karyawan PLN sendiri.
Kubikel yang ditilap merupakan pengadaan PLN ditahun 2019 lalu. Banyak kubikel yang di hilangkan sebanyak 6 unit. Yakni kubikel untuk gardu induk daerah Pasaman Barat, Solok Selatan, Pasaman, Payakumbuh.
Menanggapi hal itu, pada hari yang sama Romi Yufendra, Ketua DPD Sumbar LSM KPK Nusantara mengatakan, " kalau benar hal tersebut terjadi, ini termasuk tindak pidana korupsi (Tipikor) dan harus ditindak tegas pelakunya " sebut Romi di Sekretariat LSM KPK Nusantara, di Padang.
Dan bila benar investigasi dilakukan oleh pihak PLN seperti apa yang di katakan GM tersebut, kita mewakili masyarakat sangat apresiasi atas hal itu, ucap Romi.
Kita akan laporkan dugaan Tipikor itu ke pihak Aparat Penegak Hukum(APH) dan terus mengawal proses penyidikannya, pungkas Romi.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak media masih dalam upaya konfirmasi pihak terkait lainnya. * roel*
Ketua DPD Sumbar KPK Nusantara Serahkan SK Kepada Ketua DPC Tanah Datar
Mitra Rakyat.com(Tanah Datar)
Ketua Dewan Pimpinan Daerah Lembaga KPK Nusantara Sumbar Romi Yufhendra menyerahkan SK Dewan Pimpinan cabang (DPC) Lembaga KPK Nusantara Kabupaten Tanah Datar kepada Edi Antono, Sabtu (13/6/2020), di halaman Istano Pagaruyuang Batusangkar.
Menurut Romi Yufhendra, penyerahan SK DPC Lembaga KPK Nusantara kepada Edi karena kita menilai Beliau adalah seorang aktivis yang telah lama berkecimpung di dunia kelembagaan dan solid di dalam kelembagaan apapun yang ia naungi.
"Penyerahan SK ini, karena kita menganggap saudara Edi layak dan mampu mengibarkan panji-panji Lembaga KPK Nusantara di wilayah kerjanya di Kabuoaten Tanah Datar, serta mampu menjalankan roda-roda kelembagaan," ujar Ketua Teamsus DPD Sumbar Sefri Efendi. SH.
Penyerahan SK dan surat Tugas itu cukup sederhana namun tetap dibalut dengan rasa kebersamaan dan persaudaraan dalam mengembangkan sayap-sayap kelembagaan, selain itu juga pada saat penyerahan SK cuaca disaat itu cukup cerah, tanda diridhoi yang maha kuasa.
"Cuaca yang sangat cerah ini adalah suatu berkah, bahwa alam juga sangat menyambut baik hadirnya Lembaga KPK Nusantara di Kabupaten Tanah Datar ini. Jika sesuatu itu diawali dengan kebaikan maka yakin dan percayalah apapun yang nantinya kita kerjakan akan menuai hasil yang baik pula," tutur Romi yang aktif mengkritisi kenerja para pejabat pemerintahan di Pemprov Sumbar dan Pemko padang.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Ketua DPD Sumbar Lembaga KPK Nusantara, Romi Yufhendra, Ketua Teamsus DPD Sumbar Lembaga KPK Nusantara, Sefri Efendi. SH, Calon Ketua DPC Lembaga KPK Nusantara Kabupaten Tanah Datar, Edi Antono, Calon sekretaris DPC Lembaga KPK Nusantara Kabupaten Tanah Datar, Delmansyah, dan beberapa penguruslainnya.
Sementara dalam kesempatan itu, Ketua DPC Lembaga KPK Nusantara Kabupaten Tanah Datar, Edi Antono didampingi Sekretaris DPC Lembaga KPK Nusantara Kabupaten Tanah Datar Delmansyah, menyampaikan rasa syukur dan terimakasihnya kepada DPD Lembaga KPK Nusantar yang telah mempercayainya sebagai Ketua DPC Lembaga KPK Nusantara di Kabupaten Tanah Datar ini.
"Saya sangat berterimakasih sekali kepada Pimpinan DPD Lembaga KPK Nusantara karena saya telah dipercayakan untuk mengibarkan panji-panji Lembaga KPK Nusantara dan menjalankan roda-roda kelembagaan di Tanah Datar ini," kata Bung Edi Antono.
Lebih jelas, Bung Delmansyah mengatakan dengan hadirnya Lembaga KPK Nusantara di Tanah Datar semoga menjadi warna yang berbeda dalam membantu masyarakat dan akan selalu melakukan monitoring terhadap segala kebijakan yang ada di Tanah Datar. Selain itu dia juga menjelaskan bahwa DPC Lembaga KPK Nusantara Kabupaten Tanah Datar terdiri dari kalangan aktivis dan masyakarat.
"Dengan hadirnya Lembaga KPK Nusantara di Kabupaten Tanah Datar semoga kita dapat bersinergi terhadap Pemkab Tanah Datar dalam pembangunan di Tanah Minang Negeri Beradat ini," ungkapnya.
Selain itu, tidak tertutup kemungkinan DPC Lembaga KPK Nusantara akan selalu melakukan pemantauan terhadap kinerja maupun penggunaan anggaran mulai dari tingkat Desa sampai ke Dinas dan para pejabat yang ada di Pemkab Tanah Datar.
"Kita akan selalu melakukan investigasi dan monitoring terhadap kinerja aparatur Pemkab dalam melakukan kebijakan serta melakukan pengawasan penggunaan mata anggaran mulai dari perangkat desa, dinas-dinas terkait serta para pejabat yang ada di Pemkab kita ini dengan jujur, terpercaya dan berkeadilan," tegas Edi Antono. (Heno)
Belum Juga di Penuhi Pemko Padang, Akhirnya Pemilik Tanah Menutup SDN 09 Koto Lua Menggunakan Seng
Mitra Rakyat.com(Padang)
Miris, karena belum ada kata sepakat dan kepastian terkait pembayaran ganti rugi antara pemilik lahan tempat berdirinya bangunan SD Negeri 09 Koto Lua, Pauh dengan Pemko Padang (Dinas Pendidikan), hari ini (14/06) pemilik lahan memagari pintu masuk sekolah tersebut menggunakan seng.
“penutupan akses masuk dengan menggunakan seng dipasang pagi tadi sekitar jam 10.00 WIB oleh pemilik lahan” ungkap warga sekitar yang menyaksikan kejadian tersebut.
Berita terkait : Pemko Padang Ingkar Janji, SDN 09 Terpaksa di Gembok
Beberapa waktu lalu, pintu sebagai akses masuk ke sekolah disegel hanya menggunakan gembok, dan para guru masuk masih bisa kedalam dengan cara memanjat pagar sekolah.
Tak tanggung-tanggung, mungkin ini bentuk keseriusan pemilik lahan apabila tidak juga dipenuhi oleh Pemko Padang kesepakatan yang disetujui. Pemko harus membayar ganti rugi kepada pemilik sah tanah dengan harga yang telah disepakati saat rapat.
Sayangnya, apabila hingga masa masuknya tahun pendidikan baru belum juga ada solusi terhadap perselisihan itu. Dapat dipastikan anak-anak harapan bangsa yang ingin belajar di sekolah tersebut jadi korbannya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya. *deni-roel*
Insiden Jembatan Sikabu Salah Siapa?
Opini
Oleh Chairur Rahman(Wartawan)
Mitra Rakyat.com
Pekerjaan beresiko tinggi apabila dikerjakan tidak sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK). Maka ini akan menjadi bumerang bagi mereka untuk berhadapan dengan penegak hukum. Namun berbeda hal nya dengan proyek jembatan Sikabu yang telah tumbalkan satu nyawa dan empat orang luka parah.
Sebelumnya, pada proyek pembongkaran jembatan lama Sikabu telah terjadi kecelakaan kerja. Jembatan lama yang dibongkar roboh dan 5 orang pekerja jadi korbannya. Menurut pakar kontruksi, jembatan roboh merupakan kesalahan dari kontraktor.
Karena mereka melakukan pekerjaan diduga tidak sesuai dengan KAK. Pekerjaan pembongkaran jembatan itu mestinya dilakukan dengan dukungan alat seperti,Concrete mixer, Crane, Pile Driver, dan Hammer.
Berita terkait : Diduga Ada "Main Mata" Rekanan dan Pihak Lain, Akibatkan Pembongkaran Jembatan Makan Korban
Ironisnya, untuk pembokaran jembatan ini kuat dugaan tidak menggunakan dukungan alat seperti yang tertera pada KAK seperti : Concrete mixer dalam kondisi baik kapasitas 0.3 – 0.6 M3 sebanyak 2 unit, Crane dalam kondisi baik dengan kapasitas 35 Ton 2 unit dan Pile Driver + Hammer kondisi baik dengan kapasitas 35 Ton 1 unit tidak berada di lokasi saat pembongkaran jembatan tersebut.
Bahkan personil inti yang dimiliki untuk melaksanakan pekerjaan ini seperti site manejer, pelaksana dan Quality Control yang mempunyai sertifikat ahli dan K3 untuk keamanan kerja, wajib selalu hadir dilapangan.
Namun tidak demikan hal nya dengan proyek ini, diduga site manejer, pelaksana, Qulity Control dan pengawas K3 jarang berada dilapangan.
Dengan demikian ini bisa disebut salah satu penyebab kecelakaan. Sementara pengerjaan proyek infrastruktur mesti memperhatikan peraturan perundangan-undangan di bidang konstruksi terutama aspek keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja bagi para pekerja konstruksi, seperti yang diamanatkan UU No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
Porsi kerja yang di luar kemampuan manusia menjadikan proyek terkesan dikerjakan asal-asalan. Tidak heran jika satu-per satu mulai bermunculan kecelakaan.
Undang -Undang Jasa Konstruksi sebenarnya sudah mengatur tentang aspek keamanan, keselamatan, kesehatan pekerjaan konstruksi bangunan. Begitu pula UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
Pengerjaan konstruksi bangunan secara garis besar diatur dalam UU Jasa Konstruksi, terutama mengenai standar keamanan dan keselamatan kerja bagi pekerja di bidang kontruksi bangunan ataupun jembatan termasuk mengatur syarat keahlian para pekerja sektor ini.
Merujuk Pasal 4 ayat (1) huruf c UU Jasa Konstruksi, pemerintah memiliki tanggung jawab atas terselenggaranya jasa konstruksi yang sesuai dengan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan.
Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2017,TENTANG
JASA KONSTRUKSI, pada Pasal 96 menyebutkan:
(1)Setiap Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa yang tidak memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
a.peringatan tertulis;
b.denda administratif;
c.penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi;
d.pencantuman dalam daftar hitam;
e.pembekuan izin; dan/atau
f.pencabutan izin.
(2)Setiap Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa yang dalam memberikan pengesahan atau persetujuan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
a.peringatan tertulis;
b.denda administratif;
c.penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi;
d.pencantuman dalam daftar hitam;
e.pembekuan izin; dan/atau
f.pencabutan izin.
Harusnya mereka yang melakukan pelanggaran diberi sangsi. Ini malah seakan mendapat dukungan dan diintruksikan untuk melanjutkan. Dimana peraturan yang telah dibuat pemerintah.
Dimana keberadaan penegak hukum yang ditunjuk negara sebagai penggerak agar supremasi hukum dapat dijalankan.
Bahkan pihak seperti Kalaksa BPBD Padang Pariaman, terkesan tutup mata saat dikonfirmasi media. Begitupun PT. Maidah Rekajaya selaku vendor dari pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pada proyek dana hibah itu.
Mestinya mereka bekerja sesuai tupoksi masing-masing dan mengikut aturan yang telah dibuat. Untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan dan kerugian negara pada proyek pembangunan infrastruktur itu. Dan agar harapan semu masyarakat untuk mendapatkan keadilan tidak terus berlanjut.
Pemko Padang Resmikan Tempat Pembekuan Ikan di Pasie Nan Tigo
Mitra Rakyat.com(Padang)
Pemerintah Kota Padang mengapresiasi dan menyambut baik
hadirnya sebuah tempat pembekuan ikan di kawasan Muaro Panjalinan, Kelurahan
Pasie Nan Tigo, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Padang
Amasrul sewaktu mewakili Wali Kota Padang Mahyeldi saat acara peresmian tempat
pembekuan ikan yang beralamat di jl. Pasie Kandang No.32 RT 02 RW 13 itu, Sabtu
(13/6/2020).
"Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak
khususnya saudara Man Idris dan kawan-kawan atas inisiatif pembuatan tempat
pembekuan ikan ini. Sehingga nelayan-nelayan yang ada di Pasie Nan Tigo
khususnya, dapat terbantu dalam menata ikan hasil tangkapannya agar tetap awet
dan tidak ada yang terbuang sia-sia," ungkap Sekda.
Amasrul melanjutkan, dengan adanya tempat pembekuan ikan ini
tentunya juga dapat mendukung penjualan ekspor ikan dan sejenisnya ke luar daerah.
Ia menjelaskan, ikan sesungguhnya adalah makanan yang mudah
rusak, apalagi di daerah tropis seperti Indonesia khususnya Kota Padang yang
suhunya relatif tinggi. Namun, umur penyimpanan ikan bisa diperpanjang dengan
penurunan suhu. Bahkan ikan beku pun bisa disimpan selama beberapa bulan,
hingga saat dibutuhkan ikan tersebut untuk dicairkan dan diproses lebih lanjut
oleh konsumen.
"Nah, dengan disimpannya ikan di tempat pembekuan ikan
ini, maka ikan-ikan itu tentu tetap awet dan kualitasnya tetap terjaga dengan
baik. Kita tentu berharap, semoga upaya ini akan terus berkembang. Apalagi saya
dengar pihak pengelola tengah mempersiapkan pembangunan pabrik es yang
lokasinya tidak jauh dari tempat pembekuan ikan tersebut," puji sekda
mengapresiasi.
Sementara itu Man Idris selaku pencetus ide pembuatan tempat
pembekuan ikan tersebut mengaku, hal yang melatar belakangi pembuatan tempat
pembekuan ikan yang dinamai Usaha Dagang (UD) Halwa itu adalah, karena selama
ini sering melihat ikan hasil tangkapan nelayan dari sekian banyak yang
terjual, namun juga ada yang malah terbuang sia-sia. Bahkan ada harganya yang
relatif murah dikarenakan berbagai hal karena belum ada tempat pengolahannyam
"Maka itu di tempat pembekuan ikan ini semoga semuanya
hasil tangkapan nelayan bisa terjaga. Lebih kurang mampu menampung sampai 20
ton. Tak hanya untuk ikan, namun juga cumi-cumi, udang, kepiting dan
lainnya," jelasnya.
"Kita berharap, semoga segala sesuatunya berjalan
dengan baik. Karena yang jelas tujuan kita juga untuk meningkatkan perekonomian
masyarakat atau nelayan yang ada di kawasan di Pasie Nan Tigo ini.
Alhamdulillah pembuatan tempat ini dari pribadi dan keluarga saya, namun
tujuannya untuk kita bersama," harapnya bersemangat.
Dalam peresmian tempat pembekuan ikan tersebut ditandai
dengan pengguntingan pita oleh Sekda Kota Padang Amasrul. Juga hadir Kepala
Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang Guswardi, lurah dan tokoh masyarakat
setempat. (David/humas Pemko Padang)
Subscribe to:
Posts (Atom)
