Mitra Rakyat

Akibat tidak adanya papan Informasi (plang proyek) dilokasi pekerjaan masyarakat cukup sulit melakukan pengawasan. Sebab, tidak mengetahui berapa dana yang dihabiskan, lama masa pekerjaan, nama perusahaan kontraktor, konsultan, nomor kontrak, dan lain sebagainya.

Sementara kegiatan tersebut menurut informasi yang beredar masih berjalan. Ironisnya, masih masa pelaksanaan, namun jalan yang baru selesai dikerjakan itu diduga kuat sudah rusak.

Diduga Proyek Jalan Provinsi Sumbar Sarat KKN, Pengamat: Kalau Pekerjaan Sesuai Teknis Tidak Akan Ada Kerusakan

Parahnya, pihak terkait dalam proyek itu seperti Kepala Dinas PUPR Sumbar, Fathol Bahri, Johandri (Jon ATR) sebagai owner dari PT ATR dan Iyan konsultan pengawas seakan sepakat untuk "bungkam" saat media ini melakukan konfirmasi.

Menanggapi hal itu, Mario Syahjohan wakil rakyat yang duduk di komisi IV DPRD Sumbar akhirnya bicara sumbang. Mario mengintruksikan kepada seluruh elemen masyarakat, wartawan, ormas untuk melakukan pengawasan intens terhadap pelaksanaan proyek tersebut.

"Agar negara tidak kecolongan ulah kontraktor nakal, sebaiknya seluruh elemen masyarakat ikut ambil andil dalam mengawasi pelaksanaan proyek Dinas PUPR Sumbar itu," kata Mario, Jum'at (29/10/2021) via telpon.

Tujuannya, lanjut Mario, untuk melakukan pencegahan terjadinya KKN pada pelaksanaan proyek tersebut. Agar mereka (kontraktor) tidak melakukan kecurangan yang akan rugikan masyarakat, ungkapnya.

"Kepada Kadis PUPR Sumbar, agar melakukan tindakan tegas terhadap kontraktor apabila pekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai teknis dan SOP," tegas wakil rakyat itu.

Selanjutnya menyangkut transparansi pelaksanaan, Mario Syahjohan menyebutkan sebagai pejabat publik seharusnya Kadis dan pihak terkait lainnya bersikap koperatif terhadap media. Sebab, hal ini merupakan hak publik dalam memperoleh informasi dan kewajiban bagi pejabat publik dalam untuk memberikannya, tegasnya lagi.

"Dengan sikap tidak koperatif itu akan memberikan sinyal kepada publik, bahwa ada pembiaran yang dilakukan pihak dinas atas kesalahan yang dilakukan kontraktor," ulasnya.

Terkesan dimata publik pihak Dinas PUPR Sumbar seakan mendukung dugaan kecurangan yang dilakukan kontraktor. Baiknya dalam memberantas korupsi dilakukan sejak dini atau dimasa pelaksanaan ini, pungkasnya.

Hingga berita terbit media masih menunggu klarifikasi Kadis PUPR Sumbar dan upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.*rl*

MR.com, Pessel|Sebelumnya Jeki sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada kegiatan Rehabilitasi atau Pemeliharaan jalan Provinsi di KSPN Mandeh(PJHD tahap II) mengatakan kalau pekerjaan sudah sesuai teknis.

"Kalau dijelaskan itu butuh waktu yang panjang. Yang jelas secara teknis pekerjaan memang harus seperti itu untuk mencapai kemiringan 4-5 persen.Kalau sama tinggi rabat beton dengan jalan air tidak turun dan tergenang dijalan," demikian penjelasan Jeki,via telpon pada Rabu(27/10/2021).

Tetapi apakah pekerjaan sudah dilakukan PHO, Jeki belum memberikan tanggapannya. Sebab, terlihat masih ada sambungan rabat beton yang belum dikerjakan.

Baru selesai, Kondisi Jalan Provinsi Menuju Kawasan Mandeh Mengkhawatirkan, Diduga Proses Pelaksanaan oleh PT ATR Diluar Spesifikasi

Hal tersebut terkait proyek milik Dinas PUPR Sumbar senilai Rp27.056.823.481.07, yang dikerjakan PT Anugrah Tripa Raya (ATR) diduga kuat telah rugikan uang negara.

Ironis, proyek yang diduga masih masa pelaksanaan kondisinya sungguh sangat mengecewakan. Badan jalan yang baru dikerjakan itu sudah ada yang berlubang. Dan rabat beton jalan sudah ada yang retak.

Dilokasi tidak ditemukan keberadaan plang proyek (Papan Informasi) dilokasi pekerjaan. Sementara pekerjaan disinyalir masih berjalan.

"Kalau pekerjaan dilakukan sesuai teknis dan spesifikasi yang ada pada kontrak, dijamin kerusakan jalan itu tidak akan terjadi rentan waktu yang begitu singkat," demikian Ir.Indrawan mengatakan menanggapi kondisi jalan tersebut, Kamis(28/10)2021) di Padang.

Sebagai pengamat pembangunan di Sumbar, Indrawan menilai apa yang disampaikan Jeki yang mengatakan pekerjaan sudah sesuai teknis itu hanya pencitraan saja.

Kalau benar pekerjaan sudah sesuai teknis, tidak akan ada badan jalan aspal yang berlubang dan tidak akan ditemukan rabat beton yang retak pada jalan provinsi itu, ujarnya.

Dugaan kecurangan yang kerap dilakukan pihak kontraktor pada proyek negara bukan sesuatu hal yang tabu lagi dilingkungan masyarakat, ungkapnya.

"Kemudian akibat dari kecurangan tersebut adalah hasil pengerjaan yang tidak maksimal. Sehingga masyarakat tidak dapat menikmatinya dengan waktu yang lama," ujar Indrawan.

Awal permasalahan diduga terjadi oleh pemerintah melalui SKPD atau OPD sebagai pelaksana dari kegiatan pemerintahan tersebut yang tidak tegas dalam melakukan monitoring proyek-proyek.

Kemudian pengadaan barang dan jasa merupakan sektor terbesar yang menjadi "lahan basah" yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi di negara ini.

Bukan tidak mungkin hal ini juga terjadi pada pelaksanan proyek rehabilitasi atau jalan provinsi di KSPN ini. Dari awal tender sudah ada indikasi KKN, sebab alam membuktikan kalau jalan yang dikerjakan itu mulai menuju kerusakan dalam waktu yang singkat, pungkasnya.

Hingga berita terbit, Fathol Bahri sebagai Kepala Dinas PUPR Sumbar belum memberikan klarifikasi. Dan media masih upaya konfirmasi Jhon Hendri yang disebut-sebut sebagai owner PT ATR dan pihak terkait lainnya.*rl* 

Pasalnya, masih seumur jagung usia infrastruktur jalan yang baru selesai dikerjakan itu, saat ini kondisinya mulai mengkhawatirkan. Jalan aspal yang dikerjakan sudah mulai rusak berikut rabat betonnya.

Mutu beton yang dipakai untuk pembuatan rabat (bahu jalan), dan ketebalannya patut dicurigai. Sebab, ketebalan sisi tengah dengan sisi pinggir tidak sama.

Hal ini terpantau awak media saat menyusuri salah satu titik lokasi pekerjaan dijalan menuju kawasan wisata Mandeh Kabupaten Pesisir Selatan, Selasa(26/10/2021).

Terlihat, jalan aspal yang baru saja selesai itu sudah ada yang berlobang. Dan jarak ketinggian rabat beton dengan jalan cukup berbeda sekitar 3-4cm dan rabat beton juga sudah ada yang retak. Diduga, jalan yang rusak tersebut berikut rabat betonnya, karena proses pengerjaan oleh PT ATR selaku kontraktor diluar spesifikasi teknis.

Saat dikonfirmasi kepada Jeki sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dari Dinas PUPR Provinsi Sumbar mengatakan pekerjaan seluruhnya sudah sesuai spesifikasi.

"Kalau dijelaskan itu butuh waktu yang panjang. Yang jelas secara teknis pekerjaan memang harus seperti itu untuk mencapai kemiringan 4-5 persen.Kalau sama tinggi rabat beton dengan jalan air tidak turun dan tergenang dijalan," demikian penjelasan Jeki,via telpon pada Rabu(27/10/2021).

Namun menyangkut apakah pekerjaan sudah dilakukan PHO, Jeki belum memberikan tanggapan. Sebab, masih ada sambungan rabat beton yang belum dikerjakan.

Hingga berita terbit, media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.*rl*

Dalam reuni perak itu juga hadir beberapa guru yang pernah mengajar para alumni. Ucapan terima kasih dan penghormatan diberikan kepada guru-guru tersebut. Tak hanya ucapakan terima kasih, para guru juga diberikan kenang-kenangan berupa bingkisan. 

Suasana semakin terlihat haru disaat para alumni menyalami guru-guru  sambil mencium tangan mereka. Bahkan juga ada yang terlihat meneteskan air mata kegembiraan karena bisa bertemu kembali dengan guru guru mereka.

Dari tangan guru itulah para alumni bisa menjadi orang-orang sukses seperti saat ini. Suasana haru dan gembira terpancar dalam pertemuan alumni tersebut. Beberapa orang guru yang hadir adalah Zainal, Suhasti, Gusti Harwita, Betti Zahara, Feri Herawati, Enek Yulidarman dan Evi Nanda.

Kegiatan ini juga disponsori Indosat dengan program IM3 Freedom Internet Double Kuota di Seluruh Kota Padang dan Pesisir Selatan. Selain itu, beberapa sponsor dari usaha para alumni ikut mendukung reuni perak. Hal ini terlihat dari banyaknya logo produk dan usaha yang terpajang pada spanduk didalam ruangan tempat acara.

Ketua Panitia Muhammad Martin mengatakan, tema yang diangkat dalam kegiatan itu yakni menjunjung tinggi arti nilai persahabatan dan kekeluargaan untuk bisa berbuat bagi sesama. 

Disebutkan Martin, untuk mengumpulkan para alumni yang terpisah oleh jarak hampir tiga dasawarsa bukan hal yang sangat mudah. Sebab, banyak faktor yang menyebabkannya. Ada karena faktor kesibukan, ada juga faktor kondisi ekonomi yang tak memungkinkan untuk pergi jauh ke Padang dari tempat tinggal mereka yang berada di luar kota. Ditambah lagi pengaruh pandemi Covid-19.

"Alumni yang hadir saat acara alumni sesuai dengan harapan hampir 150 orang dari berbagai daerah di Indonesia. Acara kita kemas sebaik mungkin yang bersifat menghibur dan berkesan sehingga semakin memperat hubungan silaturrahmi", ujar Martin yang didampingi beberapa panitia seperti Rosi, Susi, Delya, Siska, Ahmad dan Herman.

Sekretaris panitia Jufriadi mengatakan, banyak cerita dari acara alumni perak ini yang muncul. Sebab, setelah 25 tahun tak bertemu banyak cerita dan pengalaman yang diceritakan atau disampaikan kepada teman sama besar.

Kegiatan reuni perak yang diiringi dengan musik akustik  tersebut hampir sehari penuh digelar.  Selain itu, juga dilakukan pemilihan kepengurusan baru Alumni Angkatan 96. Terpilih saat itu, J.E Syawaldi selaku Ketua, Mardianto Wakil Ketua I, Rendra Tulus Wakil Ketua II dan Tety Hasril Yanti selaku Bendahara. 

Terlihat dalam acara juga hadir Ismail Novendra selaku Pemimpin Redaksi Jejak Media Group (JMG) yang kerupakan salah satu alumni SMA 7 Padang angkatan 96. Ismail yang pernah menjadi ketua alumni angkatan 96 terlihat menyalami dan mengucapkan selamat atas terpilihnya JE Syawaldi selaku ketua alumni dan beberapa pengurus yang baru.

Perwakilan dari guru yang hadir yakni Zainal menambahkan, dirinya mengapresiasi kegiatan Reuni Perak Angkatan 96bDMA 7 Padang ini yang dibilang sukses. Sukses untuk menggelar dan juga sukses menghargai guru-guru yang telah melahirkan mereka menjadi orang-orang seperti saat ini.

"Kita berharap para alumni ini semakin sukses ke depannya dalam karir dan juga membangun bangsa serta negara ini", imbuh Zainal. (Ism)

Seperti pekerjaan pengendalian banjir Batang Sumpur yang saat ini masih berjalan. Melalui Satuan Kerja(Satker) PJSA IAKR dengan paket kegiatan pengerjaan pengendalian banjir Batang Sumpur beserta anak sungai yang berlokasi di Nagari Jambak, Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman.

Pelaksanaan pekerjaan sempat menjadi perbincangan hangat ditengah masyarakat, khususnya warga Kabupaten Pasaman. Beberapa media online di Sumbar pernah memuat berita terkait pekerjaan tersebut. 

Diduga paket pengerjaan pengendalian Batang Sumpur yang dilaksanakan PT.Bunda senilai Rp.12.329.678.000,- dengan waktu pelaksanaan 270 hari kalender, itu menyalahi aturan.

Menanggapi permasalahan tersebut PT.Bunda melalui Itwantri mengatakan hal itu tidak benar.

"Tidak Benar Pasangan Batu dikerjakan diatas dasar sungai, koporan pasangan batu dilakukan sesuai elevasi dalam design gambar, rata-rata dengan kedalaman 1.30M¹ dari dasar sungai dengan Tinggi Koperan 60cm", demikian Itwantri menyampaikan 

Pada pelaksanaan pekerjaan Pengendalian Banjir Batang Sumpur. Tipe konstruksi dalam pelaksanaannya merupakan type C.Dijelaskannya, ada beberapa type pada pelaksanaan proyek pengendalian banjir diantaranya, Tipe A, Pondasi Bawah Menggunakan Beton K-225 dengan Besi Ulir ø16, Besi ø12, Besi ø10,ungkapnya.

Kemudian ada type B, pondasi menggunakan pasangan batu Kali, dan Type C pondasi menggunakan pasangan batu kali, jelasnya.

"Jadi terkait apa yang ditulis media Top Sumbar dalam hal Pondasi pasangan batu dengan koperan tidak menggunakan besi itu memang benar. Karena pada designnya, koporan pada pasangan batu tidak memakai Besi Beton,jadi tidak ada masalah,"jelas Itwantri.

Itwantri juga menjelaskan, pada proyek pengendalian banjir batang sumpur, pekerjaan telah mencapai 40,10 %, Progres s.d Minggu ke 32 Periode periode 18 s.d 24 oktober 2021 sudah mencapai 49,20 %.

Lain pihak, Kepala Satker PJSA SNVT BWSS V Padang Yumsa Elita ketika diminta pendapatnya terkait pemberitaan media tersebut mengatakan, terimakasih atas perhatian dan kontrol sosial dilakukan awak media 

"Kami sangat mengapresiasi media online top sumbar dan media lainnya yang telah memberikan kesempatan hak jawab kepada PT Bunda selaku Penyedia Jasa atas pemberitaannya, terkait pelaksanaan kegiatan pembangunan pengendalian banjir Batang Sumpur di Kabupaten Pasaman sehingga pemberitaannya jadi berimbang,"ucap Yusma Elita.

Dilanjutkan, kami juga berterima kasih kepada penyedia jasa yang sudah responsif dan secara posistif memberikan klarifikasi yang memadai terhadap pemberitaan-pemberitaan miring sebelumnya.

"adapun substansi dari klarifikasinya sendiri, secara lebih detail mungkin PPK saya yang lebih memahami karena beliau hadir pada saat penyedia jasa menggunakan hak jawabnya",ulas Yusma Elfita kepada Panjipost.com. 

Selanjutnya, Sastriawan selaku PPK Sungai dan Pantai 1 SNVT PJSA WS.IAKR BWSS V Padang, pada kegiatan proyek pengendalian banjir batang sumpur, membenarkan kalau dia memang hadir pada klarifikasi berita tersebut.

"Ya,kita memang hadir dan melihat langsung kelapangan bagaimana situasi sebenarnya", ungkap Sastriawan. 

Lebih lanjut Syatriawan mengatakan, kita memang merasa terbantu dengan kontrol yang dilakukan oleh kawan kawan media pada kegiatan tersebut. 

Sebab, dengan adanya informasi dari kawan kawan media, kita menjadi cepat mengetahui tahu apa saja persoalan yang terjadi dilapangan.

"Namun informasi yang diberikan jangan tidak berdasar, sehingga orang yang membaca dengan mudah memahaminya dan tidak salah mengartikan, ungkap PPK tersebut.

Seperti kita mau menanam cabe, tapi kita bertanya kepada yang jualan cendolkan jadi rancu permasalahannya"tutup Sastriawan.

Hingga berita diterbitkan media masih upaya konfirmasi pihak lain.*tim*

MR.com,Padang|Dinas Pariwisata Kota Padang sebagai salah satu ujung tombak Pemerintah Kota(Pemko Padang) dalam mengembangkan destinasi wisata dikota ini menjadi sorotan publik.

Sebab,diduga banyak pekerjaan pembangunan infrastruktur dibawah pengawasan OPD Pemko Padang tersebut berjalan tidak sesuai komitmen kontrak kerja.

Salah satunya,proyek dengan nomor kontrak 02/Kont.KT/DAK-PAR/APBD/DISPAR/2021 senilai Rp 2.871.733.066,82, dikerjakan PT Inanta Bhakti Utama( PT IBU) dengan konsultan pengawas CV Inti Karya Tigamitra.

Diduga Sarat KKN Proyek Milik Dinas Pariwisata Padang, Rio Hendrik: Kinerja Buruk Kontraktor Pengaruhi Citra Walikota Padang

Disinyalir proyek tersebut pelaksanaannya berjalan diluar spesifikasi teknis yang ada pada kontrak kerja. Pada dokumen kontrak biasanya rekanan harus melakukan pekerjaan persiapan terlebih dahulu.

Pekerjaan persiapan pada dokumen kontrak antara lain, pembuatan direksikeet untuk kantor dilapangan. Kemudian, persiapan keselamatan kerja kontruksi seperti , pengadaan perlengkapan K3 dan Alat pelindung diri bagi para pekerja (APD).

Terpantau saat media menyusuri lokasi pekerjaan, diduga semua pekerjaan persiapan itu tidak dilakukan rekanan (PT IBU) Rabu(13/10/2021).

Selanjutnya menyangkut pekerjaan pondasi bangunan yang dikerjakan. Diduga kontraktor tidak membuat pondasi sesuai yang ada pada kontrak. Pondasi yang dibuat hanya pondasi gantung.

Terkait hal tersebut ,salah seorang warga kota Padang yang merupakan pemerhati pembangunan Ir. Indrawan mengatakan, ada indikasi korupsi secara bersama-sama terjadi diproyek tersebut.

" Sebab, pembiaran yang terindikasi dilakukan pihak Dinas dan konsultan pengawas tehadap dugaan pelanggaran yang dilakukan kontraktor mencerminkan hal demikian," ujar Indrawan pada Ahad,(17/10/2021) di Padang.

Indrawan menguraikan menyangkut ada indikasi korupsi tersebut, karena diduga  kontraktor tidak membuat direksikeet pada pekerjaan persiapan dan tidak menyediakan APD. Namun, pihak pengawas dan PPK kegiatan tidak melakukan tindakan terhadap hal tersebut, bahkan terkesan merestuinya.

Menurut hematnya, hal demikian yang akan menimbulkan pemikiran negatif dilingkungan masyarakat, dan hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kepemimpinan Hendri Septa sebagai Walikota Padang.

"Ada baiknya, Kepala Dinas Pariwisata  Arfian melakukan evaluasi kembali terhadap struktur organisasi di instansinya, agar pelaksanaan kegiatan pembangunan berjalan sesuai harapan masyarakat," ujarnya.

Kemudian, agar citra baik Hendri Septa saat ini tidak pudar di lingkungan masyarakat Kota Padang, sebab tidak lama lagi Kota Padang akan memasuki Tahun Politik untuk pemilihan Kepala Daerah periode selanjutnya, tutup Indrawan.

Hingga berita diterbitkan media masih menunggu klarifikasi dari Awaludin Rao yang disebut sebagai kontraktor pelaksana dari PT Inanta Bhakti Utama, dan upaya pihak terkait lainnya.*rl/tim*