Mitra Rakyat

Bupati Hamsuardi menyampaikan bahwa penyebaran 10.000 ekor bibit ikan nila di Lubuk Larangan Nagari Lombok ini diharapkan dapat berkembang biak sehingga ketersediaan ikan di sungai dapat terjaga. Selain itu ia juga menghimbau kepada kelompok dan masyarakat untuk aktif menjaga dan melestarikan sumber daya yang ada di sungai.

"Mari bersama lestarikan sumber daya yang ada di sungai kita ini. Jangan sampai generasi kita yang akan datang justru tidak kenal lagi ikan-ikan lokal yang ada di sungai. Ikan merupakan kebutuhan pokok kita yang hampir setiap hari kita konsumsi," ucapnya.

Di akhir sambutannya, ia menyarankan camat beserta wali nagari membuat aturan sungai larangan agar seluruh sungai-sungai di Pasbar dapat terjaga dengan baik kelestariannya. Pada saat pembongkaran nantipun, ia menyarankan agar ikan-ikan itu ditangkap oleh masyarakat setempat. 

"Tidak boleh dikontrakkan dengan pihak-pihak tertentu tetapi harus ditangkap bersama-sama oleh masyarakat kita. Jika ada masyarakat kita yang tidak datang maka harus kita antar langsung ke rumahnya. Hal ini kita lakukan agar ikan-ikan dibagi merata sekaligus meningkatkan rasa kekeluargaan diantara kita," tambah Bupati Hamsuardi.(DDR)

Dalam kunjungannya, Ketua TP.PKK Pasbar Ny. Titi Hamsuardi menyampaikan bahwa penilaian Lomba Ketua Dasawisma merupakan agenda tahunan dari PKK Pasbar yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Ketua Kelompok Dasawisma dalam melakukan tertib administrasi dasawisma serta menggerakkan 10 Program Pokok PKK di kelompok Dasawismanya masing-masing. 

"Penilaian ini sebelumnya sudah melalui ujian tertulis dan ekspos, dan hari ini kita lakukan peninjauan ke lapangan. Apa yang diekspos oleh Ketua Dasawisma akan dicek apakah sama dengan yang ada di lapangan, salah satunya Dasawisma Tugu I ini," jelasnya.

Menurutnya, verifikasi atau peninjauan lapangan penilaian Dasawisma itu juga sebagai upaya meningkatkan wawasan dan ilmu pengetahuan bagi ketua TP.PKK Nagari dan kelompok Dasawisma serta saling bertukar pengalaman, karena pelaksanaan 10 Program PKK ini dilaksanakan secara berjenjang.

Ia juga mengatakan dengan adanya lomba ini, diharapkan setiap kader dapat mengasah kemampuan individu maupun kelompok, dan menjadi Dasawisma yang maju. Pihaknya berharap ketua Dasawisma terpilih nanti dapat mewakili Pasbar di tingkat provinsi.  

"Kita berharap Dasawisma yang terpilih nantinya bisa kembali mengukir prestasi yang sama dengan Dasawisma sebelumnya. Untuk itu, berikanlah yang terbaik. Apa saja program dan inovasi yang telah dilakukan. Semoga  yang terpilih nantinya bisa menjadi yang terbaik pula untuk tingkat Provinsi Sumatera Barat,” harapnya.(DDR)

Kegiatan dilaksanakan secara daring dan luring dengan menghadirkan bidan koordinator, tenaga pengelola gizi dan tenaga promkes puskesmas serta peserta daring dari camat, kepala puskesmas, wali nagari, ketua bamus, kepala jorong dan bidan desa, pada Selasa (23/01) di Auditorium Kantor Bupati Pasaman Barat.

Kegiatan itu dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kehadiran sasaran di Posyandu terutama bulan Februari 2024. Dalam pemaparan yang disampaikan oleh Kabid Kesmas Dinas Kesehatan, Dewi Indriani Djuasair berdasarkan publikasi data stunting yang bersumber dari e-PPGBM Agustus 2023, angka prevalensi Pasaman Barat berada pada angka 14,3%. Jumlah anak stunting sebanyak 4.764 balita dari 33.261 balita yang ada.

“Kecamatan Sasak Ranah Pasisie merupakan kecamatan dengan angka prevalensi tertinggi sebesar 26,5% dan yang terendah adalah kecamatan Kinali sebesar 10,1%. Tentunya, angka ini perlu untuk terus diturunkan sampai titik terendah, maksimal sesuai target RPJMD pada angka 14,0% tahun 2024 ini,” ucapnya.

Pemaparan berikutnya disampaikan oleh Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) Bappelitbangda, Astra yang menyampaikan bahwa sebanyak 4.181 balita entrian e-PPGBM masih dengan NIK yang tidak valid akibat adanya NIK dummy, digit yang tidak sampai 16 angka, dan adanya duplikasi sehingga jumlah anak stunting yang NIK tidak valid sebanyak 560 balita (13,39%).

“Bappelitbangda telah menyandingkan data anak stunting dengan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) tahun 2022. ditemukan sebesar 18,70% (1.006 / 5.397 balita). Artinya, tidak semua anak stunting berasal dari keluarga miskin, namun semakin rendah status sosial masyarakat semakin besar resiko melahirkan anak stunting, yang berada di desil 1 sebanyak 192 balita.

Dari jumlah tersebut, terdapat 38 balita stunting yang tinggal di rumah yang tidak layak huni, 133 balita tidak memiliki fasilitas buang air besar, 115 anak tidak memiliki akses air minum layak, 61 balita tinggal di rumah yang tidak memiliki penerangan PLN, dan 79 balita tinggal bersama orang tua yang masih memasak menggunakan arang atau kayu atau minyak tanah,” jelasnya.

Sebelumnya diketahui bahwa Pemerintah daerah telah mengadvokasi kebijakan penanggulangan kemiskinan, percepatan penurunan stunting dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem ke perusahaan dengan mendapatkan bantuan sebesar Rp 101.308.000 untuk empat penerima manfaat. Masing-masing dengan nominal Rp 25.327.000. Bantuan tersebut diberikan oleh PT AMP Plantation, PT PMJ, PT PHP, dan PT GMP yang tergabung dalam Wilmar Group.

Ia juga menegaskan kualitas data sangat penting untuk dilakukan agar akurasi data mencerminkan apa yang terjadi di fasilitas, data harus dikumpulkan sesuai protokol dan prosedur standar, semua fasilitas melapor dan setiap elemen dilaporkan, pelaporan sesuai waktu, data dilaporkan secara presisi, dan semua data dan pengelola data memiliki integritas.

“Untuk meningkatkan kualitas data, maka ada beberapa strategi yang dapat dilakukan, yaitu melakukan clearing dan cleaning data, melakukan sharing akun untuk mengejar penginputan, melakukan validitas data, melakukan monitoring terpadu di setiap posyandu yang ada, dan pemegang wilayah kecamatan, wali nagari dan kepala jorong memastikan sasaran datang ke Posyandu,” katanya.

Sementara itu, untuk bulan penimbangan Februari 2024 ia menjelaskan bahwa akan dilakukan monitoring terpadu pada Posyandu terpilih dengan kriteria jumlah sasaran banyak, jumlah balita stunting tinggi, prevalensi stunting tinggi, jumlah miskin banyak, dan persentese miskin yang tinggi. 

“Tim akan dibagi enam, dengan masing-masing ketua tim, Bupati Pasaman Barat, Wakil Bupati Pasaman Barat, Ketua TP-PKK, Ketua GOW, Sekretaris Daerah, dan Ketua DWP Pasaman Barat,” ucapnya.(DDR)

Rapat Paripurna tersebut dibuka dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Pasaman Barat H. Erianto, didampingi Wakil Ketua Endra Yama Putra dan H. Daliyus, serta dihadiri para anggota lainnya, Bupati Pasaman Barat H. Hamsuardi, Forkopimda dan kepala OPD.

“Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Laporan Panitia Khusus DPRD, terhadap Ranperda RPJPD tahun 2025 – 2045, ini merupakan Rapat Paripurna ke lima masa sidang ke dua DPRD Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024,” kata H. Erianto saat membuka rapat.

Dalam laporan Pansus DPRD Pasaman Barat itu, disampaikan sesuai dengan hasil rapat Pansus DPRD Pasaman Barat dengan OPD terkait sebagai tim penyususn RPJPD, serta telah dilakukan kunjungan kerja dan pendalaman pansus ke beberapa daerah, Ranperda yang sedang disusun masih sama dengan kabupaten lainnya.

“Berdasarkan undang undang nomor 31 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, undang undang nomor 25 tahun 2004 tentang rencana pembangunan nasional, peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah, dan pereturan menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017 tentang tatacara perencanaan, pengendalian dan evaliasi pembangunan daerah. Tatacara evaluasi Ranperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta tatacara RPJPD, RPJMD dan RKPD, maka Pansus DPRD Pasaman Barat bersama OPD terkait telah mempedomani peraturan yang berlaku sebagai mana tersebut diatas”, kata Erianto.

Setelah melakukan pembahasan secara komperehensif, maka Pansus DPRD menyimpulkan beberapa masukan dan pendapat. Di antaranya, arah kebijakan harus melibatlan seluruh potrnsi yang ada di Kabupaten Pasaman Barat. Dalam penyusunan RPJPD harus memperhatikan keselarasan proses dan tahapan harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Selanjutnya, tim penyusun RPJPD diharapkan dapat menyusun RPJPD sesuai dengan harapan masyarakat Kabupaten Pasaman Barat. Pansus juga memberikan masukan supaya dapat menjadi perhatian dalam penyusunan RPJPD, adalah bagai mana bentuk Kabupaten Pasaman Barat kedepannya, karena yang menggunakan RPJPD tahun 2024 -2045 adalah gerenasi z dan generasi alpha.

“Pansus DPRD Pasaman Barat juga sepakat, pembahasan RPJPD dilanjutkan ke tahap berikutnya, berupa evaluasi dan masukan dari OPD serta stekholder terkait demi ke sempurnan RPJPD dan sesuai dengan harapan masyarakat Pasaman Barat,” tutup Erianto.(Ddr)

Penghargaan pertama diterima Pasbar adalah Penghargaan Kabupaten Layak Anak dengan Kategori Madya tahun 2023 sebagai tanggung jawab pemerintah untuk mengupayakan terpenuhinya hak anak untuk berkembang dengan strategi, program, kegiatan dan anggaran yang disusun untuk mengembangkan kemampuan Pasbar yang ramah dan layak untuk anak. 

Kedua, Penghargaan Manggala Karya Kencana tahun 2023 merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan pemerintah pusat melalui BKKBN yang merupakan keberhasilan Pemkab Pasbar melaksanakan program bangga kencana yang berfokus untuk mewujudkan keluarga berkualitas. Salah satu fokus dari program Bangga Kencana yaitu penurunan stunting yang menjadi program nasional. 

Ketiga, Penganugerahan Parahita Ekapraya kategori Pratama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI yang berdasarkan hasil evaluasi pemerintah pusat dalam penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender tahun 2023. Untuk itu Pemda Pasbar juga memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih pada Badan Pusat Statistik Pasbar atas andilnya dalam mendukung pembangunan gender melalui pembinaan statistik sektoral di Pasbar. 

Keempat, Penghargaan Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Pasaman Barat Tahun 2023 yang diterima Pemkab Pasbar dari Ombudsman RI Provinsi Sumatera Barat dengan nilai 84,51 Kategori B, Zona Hijau, Opini Kualitas Tinggi.

Penghargaan diterima langsung Bupati Hamsuardi dari kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumbar dan diserahkan kepada beberapa OPD yang memiliki unit pelayanan publik diantaranya Disdukcapil, DPMPTSP, Dinsos, Dinas Pendidikan, Puskesmas Simpang Empat dan Puskesmas VI Koto Selatan. 

Selain itu, pada Apel Gabungan tersebut Pemda Pasbar juga mendeklarasikan Nagari ODF (Open Defecation Free) 28 Nagari se-Kabupaten Pasaman Barat. Deklarasi ODF atau Nagari Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) ini merupakan pernyataan Desa/Nagari yang telah bebas dari perilaku buang air besar di sembarang tempat. Deklarasi dilaksanakan berdasarkan hasil verifikasi oleh tim verifikasi pada bulan September-November 2023.

Hal tersebut juga merupakan bentuk upaya Pemda mewujudkan Kabupaten Zero Stunting menuju Indonesia Emas 2045. 

Terakhir, dilakukan penyerahan secara simbolis paket layanan dari Wilmar Group ke Bupati Pasbar sebesar Rp 101.308.000 untuk empat penerima manfaat program atas nama Bapak Ranto, Bapak Yunrizal Fernando, Bapak Dafri dan Bapak Desri Idyal. Bantuan tersebut diberikan PT Wilmar yang terdiri dari PT AMP Plantation, PT PMJ, PT PHP dan PT GMP dalam keikutsertaan Pemda untuk penanggulangan kemiskinan, percepatan penurunan stunting serta penghapusan kemiskinan ekstrem di Pasbar.

Bupati Hamsuardi dalam arahannya saat memimpin apel gabungan itu mengucapkan terima kasih kepada perusahaan-perusahaan Pasbar dalam keikutsertaan perusahaan tersebut dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem serta kasus stunting dan lain sebagainya. 

"Terima kasih kita ucapkan kepada perusahaan-perusahaan yang telah memberikan sumbangsih kepada masyarakat. Kita berharap bantuan ini dapat dimanfaatkan dengan baik, serta kerjasama ini tetap terjalin. Kita juga berharap perusahaan lain ikut serta membantu Pemda dalam menanggulangi permasalahan yang ada," ucapnya. 

Selain itu, Wabup Risnawanto dalam apel turut mengevaluasi program kerja OPD di tahun 2023. Ia menegaskan, masih banyak PR yang belum dilaksanakan dan berharap semua OPD siap menyambut tahun 2024 dengan memperkuat kebersamaan sehingga tidak ada pekerjaan yang tertinggal.

"Misalnya BPBD dan Perkim yang berkaitan dengan bantuan pasca gempa harus diselesaikan di tahun 2024 ini. Dinas Kesehatan yang sudah menuntaskan 97% keikutsertaan masyarakat dalam UHC BPJS, kita berharap 97 % juga pelayanan yang diberikan. Dinas Pendidikan telah menambah lebih kurang 1.600 guru honorer yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Harus ada perkembangan positif bagi dunia pendidikan di Pasbar," tegasnya.(DDR)