Mitra Rakyat

MR.COM, PASBAR - Aktifitas tambang biji besi di Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat dari PT Gamindra Mitra Kesuma (GMK) memiliki perizinan lengkap, memperkerjakan tenaga lokal dan tidak ada pencemaran lingkungan akibat aktifitas tambang itu.

Hal itu terungkap saat pertemuan atau hearing di DPRD antara solidaritas masyarakat nelayan Air Bangis dengan pimpinan PT GMK, Kamis yang dibacakan oleh Wakil Ketua DPRD Daliyus K dan Endra Yama Putra, Kamis (19/01).

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pasaman Barat Arminingdel saat pertemuan itu menegaskan dari hasil laboratorium berdasarkan sampel yang diambil dilokasi tidak ada pencemaran limbah atau lingkungan.

"Dari hasil tes laboratorium sampel yang diambil awal Januari 2023 lalu semuanya berada di bawah baku mutu. Kita akan terus mengawasi lingkungan kedepannya yang berkaitan dengan tambang biji besi," ujarnya.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Fadlus Sabi mengatakan persoalan perizinan PT GMK tidak ada masalah lagi, artinya sudah lengkap menurut aturan yang ada.

"Izin usaha pertambangan PT GMK sudah ada sejak 2013 dan masih berlaku hingga saat ini. Selain itu juga sudah ada Nomor Induk Berusaha (NIB) dan perizinan lainnya," tegasnya.

Menurutnya pihaknya membuka peluang bagi investor yang ingin berinventasi di Pasaman Barat dengan memenuhi aturan yang ada.

"Kita juga berharap investasi ini bisa membawa kesejahteraan masyatakat khususnya Air Bangis sekitarnya," harapnya.

Lalu Kepala Dinas Tenaga Kerja Pasaman Barat Armen mengatakan telah memantau persoalan tenaga kerja di PT GMK.

Menurutnya di awal tambang biji besi buka ada 35 orang tenaga kerja asing dan setelah pabrik berdiri berkurang menjadi 20 orang sesuai kebutuhan perusahaan 

Kondisi saat ini, katanya ada 122 orang tenaga kerja dengan 20 orang tenaga kerja asing. 37 orang pekerja dari Jorong Ranah Panantian Air Bangis, 14 orang dari Air Bangis, 9 orang dari Simpang Empat, pekerja dari dalam Sumbar 15 orang dan luar Sumbar 25 orang. 

"Artinya perusahaan mengakomodir pekerja lokal yang ada. Untuk tenaga kerja asing dokumennya juga lengkap," katanya.

Wakil Ketua DPRD Pasaman Barat Daliyus  K didampingi Endra Yama Putra mengcapkan terima kasih dengan kehadiran PT GMK dan masyarakat nelayan Air Bangis untuk mencari jalan terbaik untuk kepentingan bersama.

"Dengan adanya pertemuan ini maka semuanya jelas dan tidak ada salah sangka antara masyarakat dengan perusahaan," ujarnya.

Ia berharap dengan adanya investasi di Air Bangis akan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya Air Bangis sekitarnya.

Anggota DPRD Pasaman Barat Baharuddin R mengharapkan tidak ada perpecahan di masyarakat Air Bangis sebab banyak manfaat yang bisa diperoleh nantinya.

"Tentu diharapkan transparansi dari semua pihak baik perusahaan, kecamatan, nagari, Kerapatan Adat Nagari dan pihak terkait lainnya agar tidak terjadi kecurigaan," harapnya.

Hearing di DPRD itu juga dihadiri ratusan masyarakat nelayan Air Bangis di luar gedung DPRD untuk mendengarkan hasil pertemuan itu dengan pengawalam dari pihak kepolisian Polres Pasbar, TNI dan Satuan Polisi Pamong Praja. Pertemuan yang dimulai sejak pukul 14.30 WIB berakhir sampai malam massa yang dikomandoi Aidil pun pulang kerumah masing-masing dengan tertib.(DDR)

MR.COM, PASBAR - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) Ronal Dodya Restu menyerahkan bantuan alat pertanian kepada kelompok tani di Timbo Abu, Kecamatan Talamau, Kamis (19/01).

Bantuan alat pertanian yang merupakan program aspirasi anggota dewan dan diserahkan kepada kelompok tani di daerah pemilihan itu berupa Teng Semprot Elektrik.

Menariknya, selain penyerahan bantuan alat pertanian, juga hadir Nurkhalis selaku Kordinator Pemuda Tani (Gempita) Provinsi Sumatera Barat yang juga sebagai Calon Anggota DPD-RI Dapil Sumatera Barat pada pemilu 2024 mendatang.

Kehadiran Nurkhalis dengan ciri khas caping petani tersebut membawa aura positif bagi masyarakat petani. Hal itu terlihat ketika kelompok tani menyambut hangat kedatangan Nurkhalis.

Menurut Ronal, pihaknya selaku wakil rakyat dan Gempita akan terus berupaya menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat, terkhusus masyarakat petani, katanya

"6Alhamdulillah, saat ini aspirasi bapak-ibu terkait alat pertanian sedikit terpenuhi. Semoga ke depan kita diberi kekuatan untuk lebih maksimal dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat di sini”, ujar Ronal Dodya Restu.

Dia pun berharap agar bantuan ini dapat dimanfaatkan dengan baik sehingga dapat membantu produktivitas pertanian masyarakat. 

Ketua Kelompok Cahaya Baru, Ramli salah satu penerima bantuan aspirasi ini menyampaikan terima kasih dan siap mengoptimalkan pemanfaatannya.

“Alhamdulillah kami berterima kasih kepada Bapak Ronal Dodya Restu dan selamat datang kepada bapak Nurkhalis, dengan dukungan ini mudahan-mudahan kita petani akan lebih maju lagi dan semakin berkembang dalam hal produktivitas atau hasilnya,” katanya.(DDR)

MR.COM, PASBAR - Wakil Ketua I dan II DPRD Pasaman Barat (Pasbar) yakni Endra Yama Putra dan Daliyus K melayat ke kediaman korban diterkam buaya di Jorong Rantau Panjang, Nagari Sasak, Kecamatan Sasak Ranah Pasisie.

Dilaporkan, korban diterkam buaya itu seorang perempuan bernama Silen (35). Ia diterkam buaya saat hendak ambil wudhu di pinggir Sungai Batang Pasaman sekitar pukul 04.00 WIB, Kamis (19/01). Sungai itu berjarak sekitar 40 meter dari kediaman nya.

"Setelah mendengar ada warga Rantau Panjang diterkam buaya, saya dengan saudara Endra Yama Putra langsung kesini,” ucap Daliyus K, Wakil Ketua II DPRD Pasbar itu, Kamis siang usai menemui suami korban, Hidayat.

Atas nama wakil rakyat, dirinya menyampaikan ucapan turut berduka cita yang sangat mendalam atas peristiwa yang menimpa korban.

“Kita berharap semoga korban segera ditemukan. Sedangkan terhadap keluarga kita sampaikan untuk bersabar atas peristiwa yang menimpa,” katanya.

Daliyus juga mengimbau dan mengajak masyarakat yang berdekatan belantaran sungai, khusus nya warga Jorong Rantau Panjang untuk selalu waspada.

Menurutnya, warga agar mengurangi aktivitas di pinggiran sungai untuk menghindari serangan buaya dari Sungai Batang Pasaman yang sewaktu-waktu bisa saja menyerang warga.

"Peristiwa yang serupa telah terjadi sebelumnya. Ini bukan pertama kali warga kita jadi korban dari keganasan buaya liar yang ada di sungai ini,” terangnya.

Untuk itu ia meminta kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat untuk dapat membangun penangkaran buaya liar. Sehingga masyarakat yang tinggal disekitar sungai bisa hidup tanpa rasa was-was lagi.

“Solusi nya agar masyarakat aman, pemerintah hendak nya bagaimana kedepan membangun penangkaran buaya liar ini. Kata warga kepada kita, buaya banyak berkeliaran di sepanjang sungai,” ujarnya.(DDR)

"Atas nama Pemda dan orang tua kami tentu bangga melihat adik-adik mengikuti Kejurprov INKAI Sumbar 2023. Kami bersama DPRD Pasbar sangat mendukung sepenuhnya, generasi muda disemua cabang olahraga. Sebab pembangunan bukan hanya fisik saja, namun moral, mental, minat, dan bakat tidak terkecuali di bidang olahraga, juga harus kita dukung sepenuhnya," kata Risnawanto.

Ia juga berpesan kepada kontingen karateka Pasbar untuk tetap rajin berlatih, menjunjung tinggi disiplin, menjaga kekompakan, menjaga kesehatan serta menaati perintah pelatih. Ia turut berdo'a agar para atlet itu selamat pulang pergi dan membawa prestasi untuk masyarakat Pasbar. 

Ketua Forki Pasbar yang juga Wakil Ketua DPRD Pasbar, Daliyus K, berpesan agar anak muda Pasbar itu semangat berjuang meraih prestasi untuk Pasaman Barat.

Ia menyebutkan, bahwa INKAI telah tersebar di seluruh pelosok Pasbar terutama di sekolah-sekolah. Banyak perguruan karate sudah berlatih, sebab di kesempatan mendatang Pasbar akan menjadi tuan rumah kejuaraan tingkat Sumbar. 

"Mari kita bina adik-adik kita, putra putri Pasbar harus berkiprah di tingkat Sumbar bahkan tingkat nasional nantinya. Perguruan karate di Pasbar silahkan saling bersinergi, dan lakukan kompetisi. Jika semua sudah unggul nantinya juga akan memberikan prestasi untuk Pasbar, " tambah Daliyus K.

Sebelumnya Ketua harian KONI Pasbar, Syafrinaldi dalam sambutannya menyampaikan, Atlet Karate Pasbar termasuk yang diperhitungkan dan memiliki bakat yang cukup baik karena Atlet ini telah melakukan pelatihan yang super ketat.

MR.com, Padang| Proyek "siluman" milik Pemerintah Kota (Pemko) Padang yang ada dibawah kewenangan Dinas PUPR masih terus berjalan lancar tanpa hambatan. Diduga, pelaksanaan pekerjaan kontruksi jalan Paket 1 yang dibiayai APBD ini seakan sudah diatur sedemikiannya.

Menguatkan setelah Harismen Kabid Bina Marga dan Tri Haryanto sebagai Kepala Dinas PUPR Padang saat dikonfirmasi media terkesan bungkam terhadap dugaan kecurangan yang dilakukan rekanan (CV. Tunas Inti Jaya) itu.

Parahnya,meskipun sudah mendapat kritikan pedas dari masyarakat, terkait pelanggaran yang disinyalir sengaja dilakukan kontraktor. Namun, CV. Tunas Inti Jaya seperti tidak memperdulikan kritikan tersebut.

Diduga, CV. Tunas Inti Jaya Pelaksanaan Proyek "Siluman" Dinas PUPR Kota Padang Sarat KKN

Bahkan, CV.Tunas Inti Jaya dalam bekerja diduga juga tidak memperdulikan mutu dan kualitas jalan mereka kerjakan. Faktanya kemaren, Selasa (17/1/2023) CV. Tunas Inti Jaya selain tidak transparan terhadap informasi kegiatan, rekanan itu diduga juga bekerja tidak sesuai spesifikasi teknis yang seharusnya.

Kontraktor bekerja disaat cuaca gerimis yang disinyalir dapat pengaruhi suhu Hotmix saat dilakukan penghamparan. Bahkan, ada warga yang menyebutkan penghamparan dan pemadatan Hotmix dilakukan diatas genangan air.

Kecurangan yang diduga dilakukan CV.Tunas Inti Jaya kembali menuai hujatan masyarakat. Kali ini, Ketua LSM Aliansi Warga Anti Korupsi (LSM Awak) menduga pengaspalan jalan Raya Kurao Pagang merupakan proyek "haram" yang terindikasi rugikan uang rakyat berjalan lancar di Kota Padang.

"Bekerja tidak transparan terhadap anggaran dan informasi lainnya, kemudian ditambah lagi kontraktor bekerja diduga tidak sesuai spesifikasi teknis menjadikan proyek yang memakai uang rakyat ini menjadi "haram"," ujar Defriato Tanius, pada Rabu (18/1/2023) di Padang.

Ketua LSM Awak, Defriato mengatakan tentu hal ini sangat membahayakan terhadap perealisasian APBD Kota Padang, karena menurutnya tidak tepat sasaran.

Sementara anggaran yang dipakai untuk pembangunan infrastruktur jalan Raya Kurao Pagang tersebut termasuk hasil dari kutipan uang masyarakat yang disebut pajak, ulas Defriato.

"Tetapi, disinyalir pemerintah tidak optimal dalam membelanjakan APBD tersebut. Salah satunya, terhadap proyek pengaspalan ini yang dilakukan CV.Tunas Inti Jaya saat ini diduga tidak sesuai spesifikasi teknis dan labrak aturan oleh rekanan," ujarnya.

Katanya lagi, indikasi pelanggaran yang terjadi baik secara teknis ataupun aturan tersebut dikhawatirkan berdampak terhadap mutu dan kualitas jalan yang dikerjakan CV. Tunas Inti Jaya tersebut.

"Khawatir masyarakat tidak dapat manfaatkan fasilitas umum tersebut secara optimal dengan waktu yang cukup lama," imbuhnya.

Mirisnya kata Defriato lagi, kecurangan yang dilakukan rekanan itu terkesan mendapat restu pihak Dinas PUPR Padang sebagai perpanjangan tangan Pemko Padang pelaksana teknis programnya.

Sampai saat ini kontraktor diduga masih bekerja tanpa ada pengawasan dari konsultan supervisi ataupun pihak Dinas PUPR Padang dengan indikator sengaja labrak aturan.

Yang lebih menyakitkan bagi masyarakat, apabila pelaksanaan proyek yang disinyalir "haram" ini terlepas dari pantauan dan tidak tersentuh hukum dari Aparat Penegak Hukum(APH) di Kota Padang tercinta ini, pungkasnya.

Hingga berita diterbitkan media masih upaya konfirmasi Sekda Kota Padang dan pihak terkait lainnya.(cr/tim)

Hal ini menurutnya berkaitan dengan Informasi  Dugaan Korupsi yang disampaikannya kepada Kejaksaan Tinggi Sumbar pada pertengahan 2021 lalu.

"LSM AWAK telah menyampaikan Informasi Dugaan Korupsi di DPRD Solok Bulan Juli tahun 2021 lalu," terang Defriato pada Rabu (18/1/2023) di Padang.

Menurutnya Kejaksaan Tinggi Sumbar melimpahkan proses hukumnya kepada Kejaksaan Negeri Solok. Setelah Informasi Dugaan Korupsi tersebut dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Solok,  ia mengaku pernah diundang untuk diminta keterangan lanjut ke Kejaksaan Negeri Solok.

Katanya, saat itu ia dihubungi oleh Jaksa di Seksi Pidsus Kejaksaan Negeri Solok dan telah berkomunikasi dengan Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Solok.

"Namun, kita LSM AWAK agak kecewa dengan kinerja dan atau integritas Kejaksaan Negeri Solok dan berharap Kejaksaan Agung untuk mengambil alih Informasi Dugaan Korupsi yang telah disampaikan sebelumnya," ketus Ketua LSM Awak tersebut.

Hal ini disebabkan setelah hampir 2 tahun. Menurut penilaian Defriato proses hukum tidak ada perkembangan lebih lanjut dari Kejaksaan Negeri Solok tersebut.

Selanjutnya, Defrianto Tanius juga mengatakan indikasi korupsi di DPRD Kabupaten Solok besar kemungkinan benar-benar terjadi disebabkan data bersumber dari handphone staf Ketua DPRD Kabupaten Solok.

Untuk menuntaskan dugaan korupsi di DPRD Kabupaten Solok. Menurutnya Kejaksaan Negeri Solok dapat meminta keterangan dari Ketua DPRD Kabupaten Solok.

Diakuinya, ia (Defriato) telah diundang lagi oleh Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Solok untuk datang langsung ke Kejaksaan Negeri Solok.

Namun Defrianto Tanius mengatakan bahwa jika Kejaksaan Negeri Solok kurang serius untuk apa buang waktu mengurusi Informasi Dugaan Korupsi yang mungkin dianggap tidak penting oleh Kejaksaan Negeri Solok.

Terkait hal tersebut, media berupaya menghubungi Dona sebagai Kasi Pidsus Kejari Solok via telepon 0812-7515-3xxx pada hari yang sama guna konfirmasi. Tapi hingga berita diterbitkan Kasi Pidsus tersebut disinyalir belum bisa berikan keterangannya.

Media masih upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya hingga berita diterbitkan.(cr)