Mei 2022

#Kajati #Kajari #Sumbar #Pasbar #Pasbar #Pasbar #IMI #sunatanmasal #pasbar #kolaboraksi 17 Agustus AAYT Administrasi Agam Aia Gadang Air mata Ajudan Akses Aksi Amankan Ambulance Anam Koto Anggaran APD Arogan Aset Asimilasi ASN Atlet ATR Aturan Babinkamtibmas Baharuddin Balon Bandung Bansos Bantah Bantuan Batu Sangkar Bawaslu Baznas Bebas Bedah Rumah Belajar Belanja Bencana Berbagi Berjoget Bhakti Bhayangkara Bhayangkari Bina Marga BK BKPSDM BLPP BLT Dana Desa BNN BNNK Bocah Bogor Box Redaksi Boyolali BPBD BPK RI BPN BTN BTT Bukittinggi Bully Bupati Bupati Pasbar Cacat Hukum Calon Camat Cerpen Corona Covid Covid 19 Covid-19 CPNS cross dampak Dana Dandim Data Demo Dermawan Dilaporkan dinas Dinkes Dinsos Direktur Disinfektan DPC DPD DPD Golkar DPD PAN DPP DPRD DPRD Padang DPRD Pasbar Dukungan Duta Genre Emma Yohana Erick Hariyona Ershi Evakuasi Facebook Forkopimda Formalin Fuso Gabungan Gempars Geoaprk Gerindra Gor Gudang gugus tugas Hakim HANI Hari raya Haru. Hilang Himbau Hoax Hujat Hukum Humas HUT Hutan Kota idul adha Ikan Tongkol Iklan video Ikw Ilegal mining Incasi Inspektorat Intel Internasional Isolasi Isu Jabatan Jakarta Jalan Jambi Jateng Jubir Jumat berbagi Jurnalis Kab. Solok Kab.Solok Kabag Kabid Kader Kadis Kalaksa Kanit Kapa Kapolres Karantina Kasat Kasi KASN Kasubag Humas Kasus Kebakaran Kejahatan Kemanusiaan Kemerdekaan Keracunan Kerja Kerja bakti kerjasama Kesbangpol Kesra Ketua Ketua DPRD Kinali KKN Kodim KOK Kolaboraksi Komisi Komisioner KONI Kontak Kontrak Kopi Korban Korban Banjir Korupsi Kota Padang Kota Solok KPU Kriminal kuasa hukum Kuliah Kupon Kurang Mampu Kurban Labor Laka Lantas Lalulintas Lantas Lapas Laporan Laporkan Laskar Lebaran Lembah Melintang Leting Maapam Mahasiswa Maligi Masjid Masker Medsos Melahirkan Mengajar Meninggal Mentawai metrologi Milenial MoU MPP MRPB MRPB Peduli Mujahidin Muri Nagari Narapidana Narkoba Negara Negatif New Normal New Pasbar News Pasbar Ngawi ninik mamak ODP OfRoad Oknum olah raga Operasi Opini Opino OTG PAC Padang Padang Panjang Padang Pariaman Painan Pakar Pandemi Pangan Pantai Maligi Panti Asuhan Pariaman Paripurna pariwara Pariwisata Partai Pasaan Pasaman Pasaman Barat Pasbar Pasbat Pasien Paslon Patuh Payakumbuh Pdamg PDIP PDP Peduli peduli lingkungan Pegawai Pelaku Pelanggaran Pemalsuan Pemasaran pembelian Pembinaan Pemda Pemerasan Pemerintah Pemilihan Pemko Padang Pemuda Penanggulangan penangkapan Pencemaran Pencuri pendidikan Pengadaan Pengadilan Penganiayaan Pengawasan Penggelapan Penghargaan penusukan Penyelidikan Penyu Perantauan Perawatan Perbatasan Peredaran Periode Perjalanan perkebunan Pers Pertanahan Perumda AM Kota Padamg Perumda AM Kota Padang Perumda Kota Padang Pessel Pilkada Pinjam PKH PKK Plasma Plt PN PN Pasbar PNS pol pp Polda Sumbar Polisi Politik Polres Polres Pasbar Polsek Pos Pos perbatasan Positif posko potensi PPM Prestasi PSBB PSDA Puan PUPR Pusdalops Puskesmas Pustu Rapid Test razia Rekomendasi Relawan Reses Reskrim Revisi RI RSUD RSUP M Djamil RTLH Rumah Sakit Rusak Sabu Sapi SAR Satgas Satlantas SE Sekda Sekda Pasbar Selebaran Sembako Sertijab Sewenang wenang Sidak sijunjung Sikilang Singgalang sirkuit SK Snar Solo Solok Solok Selatan SolSel sosial Sosialisasi Sumbar Sumbar- Sumur Sunatan massal sungai surat kaleng swab Talamau Talu Tanah Tanah Datar Target Tata Usaha teluk tapang Temu ramah Terisolir Terminal Tersangka Thermogun Tidak layak Huni Tilang tipiter TMMD TNI TNI AL Tongkol TP.PKK tradisional Transparan trenggiling tuak Tukik Tumor Ujung Gading Ultimatum Uluran Unand Upacara Update usaha usir balik Verifikasi Virtual wakil bupati Wali Nagari wartawan Waspada Wirid Yasin Yamaha Vega Yarsi Yulianto ZI Zona Hijau Zona Merah


MR.com, Padang|Demi terwujudnya keamanan dan rasa nyaman di Kelurahan Bungus Barat, Babinsa Serda Asril mengajak pemuda untuk lebih meningkatkan keamanan. Dengan cara memperketat pengawasan terhadap ancaman bahaya kriminal yang datang dari luar maupun dalam kampung.

Untuk itu Babinsa Serda Asril anggota Koramil 07/Bgs Kodim 0312/Padang melakukan Anjangsana  di pos pemuda  Kamtibmas RT, 01 RW, 07 Kayu aro, Selasa (31/5/2022).

"Kunjungan silaturahmi atau Anjangsana yang kami lakukan dalam rangka koordinasi tentang keamanan wilayah dengan pemuda,"kata Serda Asril.

Karena saat sekarang ini kata Asril, sering sekali orang asing masuk ke wilayah Kampung Kayu Aro. Agar tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan, ujarnya.

Untuk melalui kegiatan anjangsana ini kita mengajak pemuda-pemudi untuk lebih waspada terhadap kedatangan orang asing tersebut, ungkapnya.

"Pemuda kampung Kayu Aro mesti lebih berhati-hati dan waspada lagi terhadap pelaku kejahatan yang datang dari luar atau dalam kampung,"imbuhnya.

Anjangsana ini kita akan lakukan secara berkesinambungan. Supaya hubungan baik antara Banbinsa dengan pihak masyakarat tetap terjaga, pungkasnya.(cr8)


Demi terwujudnya keamanan dan rasa nyaman di Kelurahan Bungus Barat, Babinsa Serda Asril mengajak pemuda untuk lebih meningkatkan keamanan. Dengan cara memperketat pengawasan terhadap ancaman bahaya kriminall yang datang melungkin  datang dari luar maupun dalam kampung.

Untuk itu Babinsa Serda Asril anggota Koramil 07/Bgs Kodim 0312/Padang melakukan Anjangsana  di pos pemuda  Kamtibmas RT, 01 RW, 07 Kayu aro, Selasa (31/5/2022).

"Kunjungan silaturahmi atau Anjangsana yang kami lakukan dalam rangka koordinasi tentang keamanan wilayah dengan pemuda,"kata Serda Asril.

Karena, kata Asril, saat sekarang ini sering sekali orang asing masuk ke Wilayah Kampung Kayu Aro. Agar tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan, ujarnya.

Untuk melalui kegiatan anjangsana ini kita mengajak pemuda-pemudi untuk lebih waspada terhadap kedatangan orang asing tersebut, ungkapnya.

"Pemuda kampung Kayu Aro mesti lebih berhati-hati dan waspada lagi terhadap pelaku kejahatan yang datang dari luar atau dalam kampung,"imbuhnya.


Anjangsana ini kita akan lakukan secara berkesinambungan. Supaya hubungan baik antara Banbinsa dengan pihak masyakarat tetap terjaga, pungkasnya.(cr8)


MR.com, Pasbar| Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, memanggil seluruh perusahaan kelapa sawit terkait dengan anjloknya harga tandan buah segar (TBS) akhir-akhir ini.

"Hari ini kita telah melakukan pertemuan dengan seluruh perusahaan kelapa sawit, namun hanya diwakili (pegawai) yang bukan pengambil keputusan," kata Ketua DPRD Pasaman Barat Erianto saat menerima aksi unjuk rasa Aliansi Mahasiswa Pasaman Barat, Jumat.

Menurut dia, pertemuan dengan perusahaan kelapa sawit itu juga dihadiri perwakilan Dinas Perkebunan, kemitraan, peron, dan pengumpul.

"Kita kecewa karena hasil atau keputusannya tidak ada. Kita menunggu jawaban tertulis dari mereka. Selain itu juga akan memanggil ulang," katanya.

Pihaknya mempertanyakan terkait persoalan harga TBS pekebun rakyat yang anjlok dari Rp.3000-an menjadi Rp1.000.

"Tapi ada kabar baiknya Presiden telah mencabut pelarangan ekspor. Kita lihat perkembangan beberapa hari ke depan," katanya.

Menyikapi tuntutan mahasiswa, DPRD akan menindaklanjuti dengan sejumlah langkah. Pertama, pihaknya telah memanggil perusahaan dan mempertanyakan persoalan harga TBS.

Kedua, akan mengawasi harga TBS di Pasaman Barat dan jika ada penurunan sepihak akan memanggil kembali perusahaan.

Ketiga, akan memanggil Dinas Koperasi dan UKM terkait harga dengan pupuk yang tinggi. Keempat, akan mempertimbangkan pengusulan pemberhentian Kepala Dinas Perkebunan dan Pertanian namun itu adalah kewenangan bupati. DPRD segera rapat bersama dengan instansi terkait agar segera mengadakan pemilihan Wali Nagari pada tahun 2022.

Penegasan itu terkait aksi unjuk rasa aliansi mahasiswa Pasaman Barat mengenai harga TBS, pupuk, dan persoalan lainnya.

Salah seorang mahasiswa Eko Prayoga menekankan Pemkab Pasaman Barat dan DPRD agar dapat memperjuangkan masyarakat pekebun sawit.

"Perjuangkanlah masyarakat. Harga TBS anjlok, harga minyak goreng mahal, dan pupuk mahal dan langka. Kami masyarakat ingin persoalan ini dapat menjadi perhatian," ujarnya.

(Sumber Antara)


MR.com,Pasbar|  Sekretaris Komisi III DPRD Kabupaten Pasaman Barat, Ali Nasir. SH menghadiri Khatam Al-Qur'an di Jorong bandu balai Padang Kadok Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat , pada Sabtu (29/5/2022).

Kegiatan keagamaan ini, bukan saja dihadiri Sekretaris Komisi III DPRD Pasaman Barat, ternyata juga dihadiri Tokoh Masyarakat, Pemuda, Ninik Mamak, bundu Kandung dan sejumlah Organisasi Perangkat Kecamatan dan Nagari.

Pantauan media ini, masing-masing Umasoa menyiapkan makanan adat, setelah selesai solat Isa, dilanjutkan dengan Umasoa-Umasoa mengantarkan makanan di Mesjid, kemudian pembacaan amalan Khatam Alqur'an hingga di akhiri dengan mencicipi maknan yang telah disiapkan.

Informasi yang dikantongi media ini, acara keagamaan yang di sertakan adat 9 Umasoa ini wajib dilkasanakan setiap tahun. Dan sudah dilaksanakan sejak jaman dahulu kala, tutupnya. 



MR.com, Padang|Masyarakat Kelurahan Bungus Timur bersama Babinsa anggota Koramil 07/Bungus Kodim 0312/Padang Sertu Mentaria sebagai Babinsa Bungus Timur melakukan gotong-royong membersihkan jalan.

Gotong - royong yang dilakukan Babinsa dengan masyarakat kali ini, membersihkan bahu jalan Kayo Aro supaya lebih mantap lagi.

"Pembersihan jalan dilakukan agar masyarakat lebih nyaman melewati jalan tersebut dengan kendaraan mereka, kata Sertu  Mentaria.

Kemudian kata Sertu Mentaria lagi, tujuan dari Gotong-royong ini sebagai bentuk komunikasi sosial (komsos) Babinsa dengan masyarakat Kelurahan Bungus Timur.

"Dan bentuk kemanunggalan TNI bersama masyarakat tercipta melalui kegiatan gotong - royong ini, dengan memperkuat tali persaudaraan dalam menjaga kesatuan dan persatuan NKRI," ujarnya.

Kita sama-sama berharap agar kegiatan gotong-royong ini terus berlanjut pada kegiatan-kegiatan sosial lainnya, pungkas Sertu Mentaria.(cr8)


MR.com,Kab.Solok| Menanggapi laporan Iriadi ke Mapolda Sumbar terkait dugaan penipuan yang dilakukan Jon Firman Pandu sebesar Rp850 juta jelang Pilkada Kabupaten Solok tahun 2020.

Laporan dugaan Penipuan yang disampaikan oleh Iriadi Datuak Manggung tidak beralasan. Sebab uang yang telah disetorkan Iriadi berkaitan dengan proses politik, sebut Defrianto Tanius.

Jika ada stigma yang menyatakan bahwa pemberian uang kepada partai politik adalah hal yang salah kenapa Iriadi melakukan hal tersebut.

Seharusnya Iriadi lebih memahami hal tersebut. Karena, sebagaimana kita ketahui Iriadi pernah menjabat sebagai Kepala Sekretariat Bawaslu Sumsel sebelum Iriadi mengikut pilkada sebagai calon Bupati, kata Defrianto, Sabtu(28/5/2022) di Padang.

Kemudian menurut Defrianto,tidak satupun partai politik ingin mendapatkan kekalahan pada proses pemilihan termasuk pemilihan kepala daerah.

Hidup lama di perantauan, Defrianto menyebut merupakan faktor elektabilitas Iriadi Datuak Manggung sangat rendah di tengah-tengah masyarakat pemilih Kabupaten Solok,"ujarnya lagi.

Dijelaskan Defrianto, sebagaimana diketahui sebelum memutuskan  mengajukan  calon sebagai kepala daerah partai politik harus melakukan survei terlebih dahulu.

Keputusan pengajuan calon kepala daerah berdasarkan hasil sejumlah survei, baik survey internal maupun eksternal, imbuhnya.

Untuk mendapatkan hasil survei yang akurat tentu saja membutuhkan biaya yang sangat besar. Terkait Iriadi, berdasarkan hasil survei sejumlah komponen saat itu, didapatkan ia di urutan ke VI setelah Nofi Candra, ungkapnya.

Sementara itu kami dari Partai Garuda, kata Defrianto, merilis hasil survei di Kabupaten Solok saat itu Jon Firman Pandu di urutan Pertama, baru setelah Epyardi Asda. "Dan sebagaimana diketahui Partai Gerindra bersama PAN menetapkan Epyardi Asda sebagai Calon Bupati dan Jon Firman Pandu sebagai Calon Wakil Bupati," tuturnya.

"Dan faktanya pasangan Epyardi Asda-Jon Firman Pandu  mendapatkan suara terbanyak pada Pilkada Kabupaten Solok tersebut. Sementara itu Iriadi berdasarkan hasil Pilkada Kabupaten Solok saat itu, ternyata memang berada di urutan terakhir," ujar Kader Partai Garuda itu.

Jadi, kata Defrianto, keputusan Partai Gerindra untuk tidak menerbitkan rekomendasi kepada Iriadi, seharusnya menjadi dasar bagi yang bersangkutan untuk mundur dan tidak memaksakan diri.

Menurutnya lagi, sebab keputusan Partai Gerindra tersebut sebenarnya merupakan sinyal bahwa Iriadi tidak layak untuk ikut bertarung pada Pilkada Kabupaten Solok.

Maksudnya, dalam proses politik, apapun cost yang telah dikeluarkan tidak dapat dipertanggung jawabkan secara akuntabel. "Apalagi diajukan pengaduan ke ranah hukum, menurut saya Iriadi tidak paham dengan proses politik yang harus mengeluarkan biaya relatif besar," pungkasnya.

Hingga berita ini diterbitkan media masih upaya konfirmasi kepada pihak terkait lainnya.(cr8)



MR.com,Pasbar| DPRD Pasbar Erianto mengucapkan rasa syukur dan selamat atas Perolehan opini WTP dari BPK RI. Predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kembali diraih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI). Predikat WTP tersebut merupakan ke enam kalinya diraih oleh Kabupaten Pasaman Barat.

Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, Yusnadewi kepada Bupati Pasaman Barat Hamsuardi dan Ketua DPRD Pasbar Erianto, didampingi oleh stakeholder terkait lainnya di kantor Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sumbar, Padang Jumat (27/5).

Atas prestasi yang diraih oleh Pemerintah Daerah Pasbar tersebut, Bupati Pasbar Hamsuardi sangat bersyukur. Ia mengatakan apa yang telah diperoleh itu tidak terlepas dari kerjasama semua pihak, termasuk elemen masyarakat sehingga WTP bisa di terima oleh Pasbar.

“Alhamdulillah, kita menerima LKPD tahun 2021 dengan predikat WTP. Ini merupakan ke enam kalinya Pasaman Barat mendapatkan dan mempertahankan opini WTP. Semoga ini menjadi motivasi bagi Pemkab Pasaman Barat untuk lebih baik lagi dalam penyajian laporan keuangan di masa yang akan datang,” kata Hamsuardi.

Bupati Hamsuardi berharap prestasi tersebut dapat dipertahankan di tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang. Karena dengan pengelolaan keuangan yang baik tentu akan tercipta hasil pembangunan yang baik juga.

Pemeriksaan keuangan yang dilakukan tim, lanjutnya tidak hanya untuk melihat dan menilai pelaksanaan pengelolaan anggaran dan keuangan daerah saja, namun lebih dari itu. Memberikan pemahaman kepada aparatur agar tertib mengelola keuangan daerah.

Dalam kesempatan tersebut, bupati Hamsuardi juga menyampaikan terima kasih atas saran dan penekanan yang disampaikan BPK. Apa yang disampaikan oleh BPK RI terhadap laporan keuangan Pasaman Barat tentunya akan terus diperbaiki di masa yang akan datang.

Sementara itu, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sumatera Barat, Yusnadewi mengatakan bahwa daerah yang mendapat WTP hari itu telah menyerahkan laporan keuangan daerah tahun 2021 yang diserahkan pada 28 Maret 2022 itu lebih cepat dari yang diminta BPK.

“Setelah melakukan pemeriksaan dari tim BPK RI maka kami berikan opini WTP kepada pemerintah daerah Pasaman Barat. BPK melalui tim pemeriksa, sebenarnya tidak mencari-cari kesalahan, namun lebih kepada pengawasan dan perbaikan pengelolaan yang dilakukan sehingga tidak berlawan dengan hukum dan merugikan negara,” ujarnya.

Sebagai salah satu tugas rutin, tambah Yusnadewi, pemeriksaan oleh BPK RI disamping bisa sarana memberikan saran masukan kepada pemerintah daerah dalam mengelola keuangan. Namun juga salah satu cara agar program pembangunan bisa berjalan baik sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Selain itu, Ketua DPRD Pasbar Erianto juga mengucapkan rasa syukur dan selamat atas perolehan opini WTP dari BPK RI. Dengan diraihnya WTP oleh Paabar, menandakan pengelolaan keuangan sudah baik.

“Namun, catatan penting yang disampaikan oleh BPK RI kepada kita semua tentunya harus menjadi perhatian kita bersama. Kita berkomitmen akan memperbaiki di masa yang akan datang,”kata Erianto.

Ia juga mengatakan bahwa BPK RI dengan pemerintah daerah Pasaman Barat terus menjalin sinergisitas yang baik. Sehingga apa yang disampaikan oleh BPK RI akan menjadi masukan yang berarti bagi Pasaman Barat.

“Semoga sinergi ini tetap terjalin baik ke depan,”ujar Erianto. Hms



MR.COM, Pasbar -- Dalam rangka mewujudkan Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) dan menjalankan amanat UU no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Kabupaten Pasaman Barat mengikuti Tahap Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) Evaluasi KLA tahun 2022 secara virtual di Auditorium kantor bupati setempat, Jumat (27/05). Verifikasi evaluasi tersebut dilakukan oleh tim verifikator lapangan dari pemerintah pusat.


Dalam sambutannya Wabup Risnawanto mengatakan pelayanan pemerintah saat ini tidak hanya untuk menyelesaikan permasalahan 1 atau 5 tahun kedepan. Namun, pemerintah hari ini mempunyai tanggungjawab besar memastikan permasalahan jangka panjang terantisipasi dengan baik. Memastikan anak-anak Pasbar mendapatkan kesempatan untuk membangun masa depannya dengan baik.


"Kita harus memberi ruang dan waktu agar anak-anak kita tidak hanya sebagai objek pembangunan tetapi juga sebagai subjek dan pelaku pembangunan," ungkap Risnawanto.


Ia menyebutkan, ada 5 kluster pemenuhan hak anak yang dijabarkan dengan kebijakan pemerintah sesuai 24 indikator KLA melalui program pembangunan secara teknis oleh perangkat daerah. 


"Kelima klaster itu yakni, pertama kluster hak sipil dan kebebasan, kedua kluster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, ketiga kluster kesehatan dasar dan kesejahteraan, keempat kluster pendidikan dan pemanfaatan waktu luang serta kluster perlindungan khusus,"terangnya.


Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, lanjutnya terus memperhatikan dan mengayomi kebutuhan anak dengan memaksimalkan koordinasi dengan APSAI dan media. Memberi perhatian khusus dalam pencegahan stunting, menjaga dan menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi keluarga gempa yang terdapat anak-anak. Pada tahun 2021,  pemerintah bekerjasama dengan BNN mendeklarasikan "Nagari Bersinar" sebagai langkah preventif menjaga anak Pasbar dari pengaruh negatif narkoba. 


Sementara itu, Ketua Gugus Tugas KLA Harnina Syahputri menyampaikan bahwa dalam mendukung Kabupaten Pasaman Barat menjadi KLA, maka Pemerintah Daerah dalam hal tersebut mengeluarkan Peraturan Bupati Pasaman Barat nomor 14 Tahun 2022 tentang rencana aksi daerah Kabupaten Layak Anak di Pasbar.


"Selain itu melalui kebijakan pembangunan daerah Pasaman Barat terkait Kabupaten Layak Anak, Pasaman Barat  melaksanakan kegiatan teknis yaitu menyusun anggaran, program dan kegiatan peduli anak, pemenuhan hak anak di daerah, meningkatkan kapasitas dan kuantitas lembaga penyedia layanan hak anak dan memperkuat jejaring pemenuhan hak anak di daerah dan lainnya," kata Harnina Syahputri.


Lanjutnya, Pasaman Barat saat ini sudah mulai melakukan pemenuhan hak anak dengan keterlibatan anak melalui Forum Anak pada musrenbang tingkat Kecamatan dan Kabupaten dalam rangka mensuarakan hak-hak anak untuk diakomodir dalam rencana pembangunan daeah. 


"Mendengar aspirasi anak melalui pertemuan Forum Anak kabupaten dengan pemerintah daerah (OPD) yang diinisiasi oleh Bappeda Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021," ucapnya.


Sementara Itu, Kepala DPPKBP3A Anna Rahmadia juga menjelaskan bahwa Pasaman Barat pada tahun 2017 pernah menginisiasi Kabupaten Layak Anak, Tahun 2019 mendapatkan Anugerah Pratama dan Tahun 2021 mendapatkan Anugerah Madya. 


"Capaian tersebut sudah dilalui dengan bantuan dari seluruh stakeholder terkait, oleh karena itu untuk tahun 2022 semoga lebih meningkat lagi capaian Pasaman Barat dalam menjadikan Kabupaten Pasaman Barat menjadi Kabupaten Layak Anak ke tingkat Nindya," ujar Anna Rahmadia.


Turut Hadir, jajaran Forkopimda Pasbar, para Asisten, Staf Ahli, Ketua TP PKK, Ketua GOW, Ketua DWP, Kepala OPD, Camat, Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Pasaman Barat, Unit Perlindungan Perempuan dan anak Polres Pasbar, Forum Anak Pasbar serta Tim Perifikator, Kepala Dinas PPKBP3A Sumbar secara Virtual serta stakeholder terkait lainnya. (Ddr)


MR.com, Pasbar| Wakil ketua DPRD Pasaman Barat Endra Yama Putra. S. Pi, hari ini memberikan bantuan Penyerahan Bantuan Mesin Pemotong Rumput Lapangan Bola Kaki, kepada pemuda Jorong Padang Halaban dan kepemuda Jorong Bandar Baru Sasak.

Penyerahan bantuan tersebut dilakukan secara langsung didampingi Kepala Dinas Dispora Media Fitra kepada Ketua-ketua Kelompok penerima bantuan.

Penyerahan tersebut berlansung di Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga ( DISPORA)  Jumat (27/5/2022) siang.

Wakil ketua DPRD Endra Yama Putra. S. Pi, Saat menyerahkan bantuan tersebut meminta agar masyarakat penerima bantuan untuk menjaga dan merawatnya dengan baik dan tidak boleh salah menggunakan.

Endra Yama Putra, bantuan mesin pemotong rumput tersebut bertujuan untuk Semoga bisa bermanfaat untuk pemuda dalam memperbaiki lapangan bola dan pemberi semangat bagi adik adik kami pemuda dalam menghidupkan olah raga meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat apalagi dimasa sekarang dimana bagian dari perhatian DPRD kepada masyarakatnya.

“Seluruh stakeholder harus bekerja sama. baik BPD, lembaga Nagari maupun masyarakat, harus bersinergi bersama Jorong untuk bagaimana menjadikan Nagari Sasak Ranah Pasisie untuk lebih baik lagi.” tegas Mamak Endra Yama sapaan akrab Endra Yama Putra ini.

Kata dia, dana untuk pengadaan beberapa unit mesin pemotong rumput tersebut berasal dari Dana Dinas Pemuda Olahraga Tahun Anggaran 2022 

Saya selalu menghimbau kepada masyarakat agar dapat menggunakan dan memanfaatkan sebaik mungkin apa yang sudah DPRD berikan kepada masyarakat itu perlu di jaga perawatannya,agar apa yang menjadi milik kita tetap terjaga kualitasnya agar bisa bertahan lama.

”Bagi masyarakat yang belum tersentuh bantuan kami selaku DPRD Kabupaten Pasaman Barat tetap akan mendata agar peruntukan pemberdayaan ini bisa merata sehingga tidak ada yang namanya pilih kasih ,karena program ini benar benar tepat sasaran.” terang Mamak Endra Yama

Sehingga saya harap bantuan ini dapat membantu meringankan beban dalam melaksanakan aktifitas pertanian,yang dulunya dalam melaksanakan aktifitas pemarasan rumput masih memaki parang semoga dengan bantuan mesin paras rumput ini dapat mempermudah pekerjaan para petani yang ada di Nagari Sasak Ranah Pasisie .” kata Endra Yama

Sementara itu salah seorang pemuda Jorong Padang Halaban penerima bantuan mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan mesin potong rumput tersebut, tutupnya.


MR.com, Padang|Dibawah kepemimpinan Wali Kota Padang Hendri Septa, Pemerintah Kota (Pemko) Padang tak henti-hentinya melahirkan sejumlah capaian dan prestasi yang membanggakan.

Kali ini Pemko Padang kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Barat (Sumbar).

Seperti diketahui, predikat Opini WTP terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021 tersebut merupakan yang kesembilan kalinya diraih dengan delapan kali disabet secara berturut-turut pada tiap tahunnya. 

Bermula dari tahun 2012 dan setelahnya delapan kali secara berturut-turut diraih pada LKPD 2014, LKPD 2015, LKPD 2016, LKPD 2017 serta LKPD 2018, LKPD 2019 dan LKPD 2020 serta teranyar LKPD 2021.

"Alhamdulillah atas nama pribadi dan Pemko Padang kita bersyukur meraih Opini WTP yang kesembilan kalinya. Capaian ini sangat luar biasa, berkat kerja keras Pemko Padang," tutur Wako Hendri Septa.

Maka dari itu saya mengucapkan terima kasih terutama kepada BPK RI Perwakilan Sumbar yang kembali memberikan kepercayaan dan penghargaan dalam bentuk predikat Opini WTP bagi Pemko Padang," lanjutnya.

"Prestasi ini diperoleh dari hasil pemeriksaan laporan keuangan tahun anggaran 2021 yang dilakukan secara objektif dan profesional," ungkap Wali Kota Padang Hendri Septa bersama Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani usai menerima Opini WTP dari Kepala BPK RI Perwakilan Sumbar Yusnadewi di Kantor BPK RI Perwakilan Sumbar, Jumat (27/5/2022).

Hendri Septa juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi bagi seluruh jajaran ASN Pemko Padang yang telah bekerja maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Begitu juga dalam mengelola dan melaporkan penggunaan keuangan daerah secara baik dan sesuai dengan sistem akuntabilitas.

"Intinya yang terpenting adalah bagaimana kita selalu menjaga laporan keuangan disusun dengan baik dan benar serta memberikan pelayanan terbaik bagi warga Kota Padang," tambahnya.

Lebih jauh sambung Wako Hendri Septa lagi, meski sukses meraih Opini WTP untuk LHP atas LKPD 2021, Pemko Padang sesuai arahan BPK tetap akan menindaklanjuti beberapa catatan yang mesti diperbaiki ke depan. 

"Kita diberi waktu sebulan ke depan untuk menindaklanjuti beberapa catatan dari BPK RI Perwakilan Sumbar. Insya Allah dapat kita tindaklanjuti dengan baik tentunya," tukuk orang nomor satu di Kota Padang itu bersemangat.

Hadir mendampingi Wali Kota Padang saat itu diantaranya Pj Sekda Fitriati, Asisten Administrasi Umum Didi Aryadi, Kepala Inspektorat Syuhandra, serta Kepala BPKAD Budi Payan bersama jajaran.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani mengaku mengapresiasi penyerahan LHP atas LKPD Kota Padang tahun 2021 ini. Ia pun berharap BPK RI Perwakilan Sumbar selalu memberikan bimbingan dan arahan terhadap pengelolaan keuangan Kota Padang sehingga WTP selalu diraih Kota Padang.

“Kita patut bersyukur LHP atas LKPD Kota Padang meriah Opini WTP sebanyak sembilan kali dengan delapan kali diraih secara berturut-turut. Untuk itu sebagai unsur DPRD Kota Padang kami pun akan senantiasa mengawal dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK,” katanya.

Sementara itu dalam sambutan dan arahannya, Kepala BPK RI Perwakilan Sumbar Yusnadewi mengatakan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah ini bertujuan untuk memberi opini tentang kewajaran pengelolaan keuangan daerah.

Menurutnya, keberhasilan Kota Padang meraih opini WTP 8 kali berturut-turut menunjukkan bahwa Pemko Padang telah berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dan kepastian dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan.

Dalam penyerahan Opini WTP LHP atas LKPD tahun 2021 kali ini, selain Kota Padang predikat yang sama juga diberikan kepada Kabupaten Solok dan Kabupaten Pasaman Barat. (Dv/Prokompim Pdg)



MR.com, Padang|Sebagai salah satu daerah destinasi wisata tujuan wisatawan lokal dan asing, Kecamatan Bungus terus melakukan inovasi-inovasi dan perbaikan.

Hal ini terlihat dari kegiatan Gotong-royong (Goro) yang dilakukan warga dengan Babinsa di Kelurahan Teluk Kabung Utara (TKU) dan Teluk Kabung Tengah(TKT).

Kegiatan goro ini kita lakukan demi kemajuan wisata di Bungus, dan sebagai kegiatan komsos Babinsa Koramil 07/Bungus dengan masyarakat, demikian Kapten Inf Azwar mengatakan selaku Danramil, Jum'at (27/5/2022) via telpon.


"Goro yang dilakukan Babinsa anggota Koramil 07 Bungus Kodim 0312/Padang ini merupakan bentuk kemanunggalan TNI dengan masyarakat," ungkapnya.

Dikatakan Danramil Azwar,  Kegiatan ini juga bertujuan untuk menggugah kesadaran masyarakat agar selalu peduli dengan kondisi lingkungan.

"Bahwa kondisi lingkungan yang kotor akan menimbulkan berbagai permasalahan. Karena Bungus merupakan salah tujuan wisatawan saat berlibur, jadi harus selalu dijaga kebersihannya dengan gotong royong ini,"imbuhnya.

Kita berharap kegiatan gotong-royong ini dapat berlanjut untuk seterusnya. Selain dapat menjaga kebersihan, kegiatan ini juga bisa menjaga dan mempererat hubungan tali silaturahmi antara Banbinsa dengan warga, pungkasnya.(cr8)


MR.com, Sumbar| Program Padat Karya merupakan salah satu program strategis pemerintah dalam usaha pemenuhan infrastruktur bagi masyarakat. Khususnya infrastruktur dasar seperti air minum, sanitasi, persampahan, drainase dan jalan lingkungan.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya, diamanahkan untuk melaksanakan berbagai program Padat Karya yang seluruhnya dilaksanakan berbasis masyarakat.

Diantaranya, Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (PAMSIMAS), Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), Sanitasi Perdesaan (SANDES), Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), dan Penyediaan Sarana Sanitasi di Lembaga Pendidikan Agama.

Di Provinsi Sumatera Barat, melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat (BPPW Sumbar) pada tahun ini akan dilakasanakan program PAMSIMAS, SANDES, KOTAKU, PISEW dan Penyediaan Sarana Sanitasi di lembaga Pendidikan Agama.

Kepala BPPW Sumbar Kusworo Darpito mengatakan bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Padat Karya tersebut masih dalam tahap perekrutan tenaga fasillitator, dan secepatnya setelah ini akan dilaksanakan pembangunan fisik.

Lebih lanjut Kusworo Darpito mengungkapkan, untuk percepatan penyerapan dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.



" Program Padat Karya akan sesegera mungkin kita laksanakan. Agar bisa membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya bagi masyarakat," tegas Kusworo.

Dijelaskannya, PAMSIMAS merupakan program yang berbasis masyarakat, program ini bertujuan untuk menyediakan air bersih bagi masyarakat pada daerah yang belum terjangkau layanan air bersih perpipaan/PDAM, melalui program ini diharapkan dapat mencapai target 100% air minum yang layak bagi masyarakat. 

Dalam pelaksanaannya diserahkan pada kelompok masyarakat yang telah dibentuk dengan didampingi oleh fasilitator, hingga pada tahap operasional akan tetap dikelola oleh kelompok masyarakat, ulas Kepala BPPW itu.

"Kemudian, PISEW adalah program yang sasaranya pada daerah perdesaan. Dengan tujuan membantu sosial dan perekonomian masyarakat, infrastruktur yang dibangun diataranya jalan akses dan jembatan menuju lokasi pertanian, irigasi pertanian,"tambahnya lagi.

Selanjutnya kata Kusworo, Program Kota Tanpa Kumuh. Program ini diharapkan mampu menyelesaikan persoalan permukiman kumuh. Melalui program ini dibangun infrastruktur yang melingkupi beberapa aspek.

" Yaitu jalan lingkungan, drainase lingkungan, sanitasi/air limbah, air minum, persampahan, tata bangunan, proteksi kebakaran dan ruang terbuka hijau," demikian Kusworo menjelaskan.

Untuk Progam Sanitasi Perdesaan. Program ini merupakan program yang berjuang untuk menyediakan sarana sanitasi bagi masyarakat perdesaan. 

"Dengan membangun bilik jamban serta tangki septik, program ini bertujuan untuk akses sanitasi yang layak bagi masyarakat,"ungkap Kusworo.

Sementara itu program penyediaan prasarana sanitasi di lembaga pendidikan agama, seperti Pesantren bertujuan memberikan layanan sanitasi yang baik bagi lembaga pendidikan.

Sehingga diharapkan dapat menjadi contoh untuk pengelola lembaga dalam membangun prasarana sanitasi yang layak, pungkasnya.(realis/cr)

Muhammad Rafik Perkasa Alamsyah, Ketua Pemuda dan Olahraga Gebu Minang Sumatera Barat

MR.com, Padang| Gebu Minang atau Gerakan Ekonomi dan Budaya Minangkabau, adalah suatu organisasi masyarakat Minangkabau yang bertujuan menghimpun dan membina potensi masyarakat Minang yang berada di perantauan di bidang ekonomi dan kebudayaan.

Saat ini Munas VII Gebu Minang tengah berlangsung (25 - 27/05/2022), dengan Provinsi Sumatera Barat sebagai tuan rumah.

Sebagaimana diketahui, saat ini DPW Gebu Minang Provinsi Sumbar diketahui oleh Fadly Amran Datuak Paduko Malano yang saat ini juga menjabat sebagai Walikota Padang Panjang.

Ditengah besarnya organisasi dan kemegahan Munas VII Gebu Minang, ada hal yang cukup menggelitik, ternyata organisasi Gebu Minang tidak familiar dikalangan akarrumput (masyarakat bawah).

Hal tersebut dibuktikan dari wawancara pada beberapa stan pameran di Munas VII Gebu Minang, yang bertempat di Truntum Hotel Padang.

Teti, salah satu penghuni stan pameran menjelaskan, "ini baru pertama kalinya saya ikut pameran di acara Gebu Minang, dan ini juga diajak oleh teman (bu Dian) yang kebetulan beliau bagian dari unsur kepanitiaan" ungkap pelaku UMKM yang memproduksi Kain Songket ini.

Pemilik usaha Kain Songket 7 Saudara ini juga mengaku baru mendengar nama organisasi Gebu Minang.

Terkait pernahkah Gebu Minang mengudang atau melakukan pembinaan terhadap usahanya..?, sembari tersenyum Teti menjawab belum pernah.

Saat ditanyakan, apakah stan ini berbayar.., Teti menjelaskan tidak, namun jika ada barang yang laku akan dikontribusikan ke bu Dian sebesar 10 % dari hasil penjualan, ungkapnya.

Hampir senada, hal yang sama juga diungkapkan oleh Erna Wati pemilik ER Bordir, hingga saat ini belum pernah Gebu Minang memberikan pelatihan kepada dirinya, tapi kalau dari Dinas Provinsi/Kota sudah sering".

Terkait stan pameran, Erna menyampaikan, "tempat ini gratis" jelasnya. dan terkait kontribusi.., itu hanya sekedar kesukarelaan dan tidak ada paksakan, terangnya.

Hal yang sama juga terungkap, saat tim media ini minum kopi di lokasi kuliner malam, yang berada tepat didepan Hotel Truntum tempat Munas diselenggarakan, mereka yang ditanyai sama sekali tidak pernah tau apa itu Gebu Minang.

Terkait kurang familiarnya Organisasi Gebu Minang ditingkat masyarakat bawah, Muhammad Rafik Perkasa Alamsyah, Ketua Pemuda dan Olahraga Gebu Minang Sumbar tidak menampik hal tersebut.

"Kami mengakui hal tersebut, dan hal ini menjadi perhatian yang akan kami benahi kedapannya,"ungkap Muhammad Rafik disela-sela Munas VII Gebu Minang, Kamis (25/5/2022) di Padang.

Selain peningkatan bidang ekonomi dan budaya ranah dan rantau, Muhammad Rafik juga berharap, Organisasi Gebu Minang ini menjadi Diaspora suku Minang, 

"Organisasi Gebu Minang harus menjadi Diaspora suku Minang, yang bisa menjadi ujung tombak demi kebaikan bersama orang-orang Minang, serta terus berkontribusi besar dan nyata untuk Indonesia yang lebih maju kedepannya" harap Muhammad Rafik. (Deni/cr)



MR.com, Padang|Anggota Koramil 07/Bungus Kodim 0312/Padang Serda Amriadi sebagai Babinsa di Kelurahan Teluk Kabung Selatan mengimbau para pengunjung wisata pulau untuk selalu hati-hati.

"Sebagai salah satu destinasi wisata akhir pekan, pulau kecil yang ada di Bungus menjadi ramai. Karena, tempat tersebut sering dikunjungi wisatawan lokal ataupun asing. Terlebih disaat-saat hari libur seperti sekarang ini," kata Serda Amriadi pada Kamis (26/5/2022) di Bungus, Padang.

Untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan laut yang sering menelan korban. Babinsa Amriadi disela-sela kegiatan komsosnya selalu mengingatkan kepada pengunjung pulau untuk lebih berhati-hati dan saling menjaga.

“Himbauan ini kita lakukan supaya para pengunjung lebih waspada saat akan mandi di laut, utamakan faktor keamanan, karena hal itu sangat penting demi keamanan dan kenyamanan saat berlibur,,” ujarnya.

Terakhir, Babinsa tersebut juga mengingatkan kepada pengunjung supaya tidak mengabaikan penerapan protokol kesehatan (Protkes) yang berlaku untuk memutus penyebaran Covid 19. (cr8)


MR.COM, Pasbar -- Kerapatan Adat Nagari (KAN) Talu melalui Tuanku Bosa XV Ir. H. Jhonny, Z.A.MM.SI sebagai Ketua KAN Talu dan Pucuak Adat Kabuntaran Talu, menyerahkan penghargaan kepada sembilan instansi dan lembaga masyarakat yang telah berpartisipasi aktif selama tanggap darurat bencana alam gempa bumi Pasaman Barat pada (25/02) lalu. Kegiatan digelar di Istana Tuanku Bosa Rumah Gadang Koto Dalam, Nagari Talu, Kecamatan Talamau, Kamis (26/05).


Penghargaan itu diberikan kepada PMI Pasaman Barat yang diterima langsung oleh Wakil Bupati Risnawanto selaku Ketua PMI Pasbar, Dandim 0305 Pasaman Letkol Kav. Hery Bakty diwakili oleh Danramil Talamau, Kapolres Pasbar AKBP M. Aries Purwanto diwakili Kasat Binmas Jasmardi, Lazis Darul Hikmah Pasbar oleh KH. Abdul Hadi, Lc, Kapolsek Talamau Junaidi, Aksi Cepat Tanggap (ACT) Pasbar, Pengurus Bundo Kanduang Provinsi Sumbar, Al-Aqsha Laz Delatinos BSD Tangsel, dan Asar Hummanity Jakarta Selatan.


Ketua KAN Talu Tuanku Bosa XV Ir. H. Jhonny, Z.A.MM.SI mengatakan, apa yang telah menimpa Pasbar khususnya Kecamatan Talamau 25 Februari lalu telah meluluhlantakkan dan menghancurkan sebagian besar bangunan rumah masyarakat, masjid, musholla, rumah sakit dan fasilitas umum lainnya.


"Kita dikagetkan dengan sesuatu yang tidak kita bayangkan sebelumnya. Musibah gempa bumi yang dahsyat menimpa kita yang meluluhlantakkan 90 persen bangunan rumah, masjid dan mushola, serta fasilitas lainnya. Namun itu semua adalah ketetapan Allah,"ucap.


Musibah dan ketetapan Allah itu lanjutnya, sebagai pengingat kepada masyarakat untuk memelihara lingkungan dan menjaga alam. Ia juga meminta kerjasama dijalin oleh semua pihak termasuk ninik mamak, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, unsur forkopimda dan pemerintah daerah.


Sebagai ucapan terimakasihnya, KAN Talu mengundang dan memberikan penghargaan kepada beberapa pahlawan kemanusiaan yang berjasa dalam menangani musibah gempa yang terjadi.


Sementara itu, Wabup Risnawanto yang juga merupakan Ketua PMI Pasbar menjelaskan sebagai pemimpin daerah yang dilanda musibah, semua pihak terpanggil jiwanya untuk membantu tanpa pamrih. Untuk itu ia mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat.


"Pada saat gempa bumi melanda, kita dengan ridho Allah tanpa pamrih membantu dalam rangka penanggulangan bencana yang terjadi. Saya selaku wakil bupati mempunyai tanggungjawab yang besar bersama dengan semua Forkopimda, NGO, relawan, beraktifitas tidak mengenal waktu. Terimakasih saya ucapkan selaku kepala daerah, tanpa bantuan kita semua yang hadir kita tidak akan bisa melalui semua ini," ungkap Risnawanto.


PMI sebagai organisasi kemanusiaan lanjutnya, selalu didepan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat Pasbar. Mengatasi berbagai bencana seperti tanah longsor, banjir, gempa bumi, dan kebakaran. PMI juga telah membangun 300 unit huntara bagi masyarakat korban gempa. 10 unit Tangki air dan hingga saat ini masih mendistribusikan air bersih untuk masyakarat, dan memberikan pelayanan kesehatan terutama donor danah.


Selain itu, perwakilan Dandim 0305 Pasaman dan perwakilan Kapolres Pasbar mengucapkan terimakasih atas penghargaan yang diberikan kepada komandannya. 


Hal serupa juga disampaikan Camat Talamau Andre Afandi, S. STP yang mengucapkan terimakasih kepada seluruh aktivis, lembaga, instansi dan relawan yang membantu korban bencana alam gempa bumi terutama di Kecamatan Talamau. Ia juga mengapresiasi kerjakeras semua pihak yang terlibat. (Ddr)


 Opini

Oleh: Asma Sulistiawati (Mahasiswa UM Buton) 

MR.com| Seorang ayah di Kabupaten Sragen,( D ) selama hampir 2 tahun pontang-panting kesana kemari untuk mencari keadilan untuk sang anak.  

Sang anak, W (11) yang waktu itu masih berusia 9 tahun menjadi korban rudapaksa yang mana terduga pelaku ialah tetangganya yang juga merupakan pelatih di salah satu perguruan silat yang ada di Sragen. 

Kasus anaknya yang sudah dilaporkan ke Polres Sragen belum ada titik terang hingga kini, meski sudah pernah melakukan gelar perkara di Polda Jawa Tengah. Siapa pelakunya kini masih abu-abu, dan polisi masih mencari bukti yang cukup untuk penetapan tersangka. 

Ditemui wartawan usai mendampingi sang anak memberi keterangan di Polres Sragen pada Kamis (19/5/2022), (D )mengaku sering mendapat intimidasi dari beberapa pihak.

( D ) menyebutkan intimidasi datang dari beberapa pihak, termasuk seorang yang katanya 'pejabat daerah' dan oknum anggota perguruan silat. Intimidasi juga dibawa ke dalam pekerjaan (D), yang awalnya sempat bekerja di salah satu pabrik. 

Namun, pabrik tempatnya ia bekerja didatangi seseorang yang mengancam apabila pabrik tidak memecat(D), maka izin operasi akan dicabut. (Tribunsolo.com, 19/05/2022).

Sunggu miris kasus yang persekian kali terus terulang dan penanganannya makin cacat. Ada seorang ayah yang menuntut keadilan buat si anak tapi malah mendapat ancaman. Lalu parahnya lambat mendapat penanganan dan juga tidak ada perlindungan terhadap hukum. 

Kepada siapa lagi rakyat Indonesia ini meminta pengadilan kalau bukan pada aparatur negara. Namun, seperti inikah mereka bersikap pada rakyat kecil yang tidak banyak memiliki kekuasaan. 

Sungguh sangat miris di negeri wakanda ini. Apakah uang memang bisa digadaikan demi apapun juga. Meski dia seorang pelaku tetapi jika memiliki kekuasaan, akan dibiarkan? Kasus ini bukan kali pertama dan jika selalu seperti ini penanganannya, kenapa perlu ada hukum dan aturan yang mengatur, jika rakyat kecil seperti anak tiri bagi mereka yang berkuasa. 

Inilah dampak negatif jika aturan kapitalisme yang diterapkan. Orang kecil gampang diintimidasi, sedangkan orang besar disayangi. Sungguh aturan yang semakin tumpul keatas dan semakin tajam ke bawah. Sangat dikhawatirkan akan sangat membawah dampak buruk bagi pemerintahan Indonesia jika terus dibiarkan. 

Para pejabat maupun aparat ingat janji yang engkau berikan dan sumpah yang kau ucapkan saat mengambil amanah. Akankah dilupakan begitu saja? 

Memang miris berharap pada sistem sekuler saat ini. Tidak akan pernah mendapatkan keadilan jika kita masih berharap pada sistem ini. Oleh karena itu, sudah saatnya kita perlu sadar. Sadar akan pentingnya berkaca pada Islam. 

Kemampuan sistem Islam untuk menjaga perempuan dari pelecehan dan kekerasan akan dilihat dari catatan peradaban Islam.  Pada tahun 837 M, Al-Mu'tashim Billah menjawab keputusan seorang budak Muslim dari Bani Hasyim yang sedang berbelanja di pasar meminta bantuan karena dia diganggu dan diganggu oleh orang Romawi. 

Kainnya diikat ke paku jadi setelah dia bangun, ketika berdiri auratnya terlihat. Gadis itu kemudian meneriakkan nama Khalifah Al-Mu'tashim Billah, "dimana kamu Mutashim...tolong aku!".  

Setelah menerima laporan tentang pelecehan ini, Khalifah mengirim puluhan ribu pasukan untuk menyerbu kota Ammuriah (Turki). Seseorang menceritakan bahwa barisan panjang tentara ini tidak putus dari gerbang istana khalifah di kota Baghdad ke kota Ammuriah (Turki), berkat skala militer.

Konsep-konsep yang terkait dengan perlindungan dan jaminan perempuan dalam hak asasi manusia sering ditemukan dalam banyak literatur Islam.  

Islam melindungi perempuan dari pelecehan, melalui penerapan aturan dan kebijakan seperti:

1. Penerapan aturan Islam yang khusus untuk menjaga pertimbangan dan martabat wanita.  Misalnya kewajiban menutup aurat (QS. An-Nur: 31), jilbab saat memasuki kehidupan publik (Surat Al-Ahzab: 59), larangan hiasan berlebihan atau tabbaruj (Surat al-A'raaf: 31 dan  QS.Al-Ahzab:33). 

Ada bantuan dari mahram (kakek, ayah, saudara laki-laki dan perempuan) atau suami ketika seorang gadis bepergian selama lebih dari 24 jam.

Dari Abu Hurairah RA, bahwa Nabi SAW bersabda, “Tidak halal bagi seorang gadis yang beriman kepada Allah dan oleh karena itu pada hari kiamat melakukan perjalanan sejauh setiap hari dan perjalanan malam kecuali bersama mahramnya.”  (HR.Muslim no. 1339).

2. Penerapan aturan Islam yang terkait dengan pergaulan laki-laki dan perempuan.  Misalnya perintah menundukkan pandangan bagi laki-laki (Surat An-Nur: 30) dan perempuan (Surat An-Nur: 31), larangan menyendiri dan bergaul antara laki-laki dan perempuan tanpa niat syar'i.

Rasulullah SAW bersabda, “Seorang laki-laki tidak boleh berduaan (berkhalwat) dengan seorang gadis kecuali gadis itu bersama mahramnya.”  (HR.Muslim)

3. Penerapan sanksi yang berat bagi pelaku pelecehan.  Sebagai contoh, pelaku pemerkosaan akan dihukum karena zina (Surat Al-Maidah: 33). Kalau pelakunya belum pernah kawin dicambuk 100 kali, kalau sudah kawin dirajam sampai mati.

4. Orang yang mencoba berzina dengan seorang wanita tetapi tidak melakukannya, dihukum beberapa tahun penjara, ditambah hukuman cambuk dan pembuangan. 

Hukuman yang diberikan akan lebih maksimal jika korbannya adalah orang yang berada di bawah kendalinya seperti pelayan atau pegawai perempuannya.

Selain itu, Islam juga melindungi perempuan dari kekerasan, melalui penerapan aturan dan kebijakan seperti: 

1. Perintah menjalin hubungan baik dengan istri dan juga larangan menganiaya istri (Lihat QS. Al-Baqarah: 228-229 dan QS. An-Nisa: 19).

2. Penerapan sanksi bagi pelaku kekerasan, di antaranya pelakunya akan dihukum dengan qishas jika terjadi pembunuhan atau dihukum dengan ta'zir atau membayar denda (diyat) jika terjadi kekerasan fisik.

Selain melindungi perempuan dari pelecehan dan kekerasan, Islam menjamin kesejahteraan anak perempuan, melalui penerapan aturan dan kebijakan seperti:

1. Kebutuhan berproduksi untuk keluarga diberikan kepada ayah, suami dan wali perempuan (kakek ayah, adik laki-laki ayah, saudara kandung dan keponakan laki-laki ayah). Negara akan menjamin dan membuka peluang yang besar bagi penyediaan lapangan pekerjaan dan penyediaan modal usaha bagi laki-laki agar mereka dapat memenuhi kewajibannya.

2. Wanita tidak diharuskan untuk mencari. Wanita boleh sesuai dengan izin suami/ayahnya dengan menyelesaikan syariah ketika kehidupan publik.  Pekerjaan yang akan dilakukan perempuan bukanlah pekerjaan yang dapat mengeksploitasi diri dan waktu perempuan agar peran domestik perempuan dapat tersalurkan secara optimal.

3. Penerapan sanksi (ta'zir) bagi suami yang tidak melaksanakan kewajiban nafkah meskipun ia memiliki keleluasaan.

4. Negara akan mengambil alih peran keluarga dalam hal penghidupan jika semua pihak yang harus disalahkan untuk pemeliharaan tidak mampu mempertahankan perannya.  Jadi perempuan bukan tulang punggung keluarga termasuk ujung tombak perekonomian negara.

5. Ilmu ekonomi Islam menjamin terpenuhinya tiga kebutuhan primer manusia, baik laki-laki maupun perempuan, seperti pangan, papan, dan sandang.  Jaminan pemenuhan tiga kebutuhan primer masyarakat secara bersama-sama, seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan yang dapat disediakan langsung oleh negara secara cuma-cuma atau dengan biaya yang sangat minim.

Betapa sempurnanya Islam sebagai sistem kehidupan.  Tentu saja, jika Islam benar-benar diterapkan dalam kehidupan, perempuan dan anak-anak akan terlindungi dan terjamin keselamatannya.

Alhasil, hanya kehadiran negara yang menerapkan Islam kafah yang siap menghapuskan kekerasan terhadap setiap warga negara, termasuk terhadap perempuan dan anak.

Wallahu a'lam bishshawab.

 


MR.COM, Pasbar -- Wakil Bupati Pasaman Barat (Pasbar) Risnawanto didampingi stakeholder terkait menghadiri sekaligus mencanangkan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dan Bulan Bhakti Dasawisma, serta Launching Aplikasi Jembatan Asa Pasaman Barat, dan juga persiapan Lomba PKK Tingkat Provinsi tahun 2022 di halaman Kantor Wali Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Selasa (24/5). 


Pada kegiatan tersebut Wakil Bupati Risnawanto mengatakan, sejak zaman dahulu budaya gotong royong telah dilakukan oleh masyarakat Indonesia terutama gotong royong dalam mengusir penjajah dan meraih kemerdekaan Indonesia. Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong ini harus diupayakan dan dimaksimalkan.


"Kenapa pencanangan ini kita bangkitkan kembali, karena rasa gotong royong kita selama 78 tahun Indonesia merdeka semakin lama semakin memudar. Kami seluruh jajaran Pemda Pasbar hingga pemerintahan nagari dan jorong menghimbau seluruh lapisan masyarakat, ninik mamak, bundo kanduang, mari kita dukung pencanangan ini. Jika pencanangan ini tercapai maka program Pemda akan tercapai," ucap Risnawanto.


Pencanangan Bulan Bhakti Dasawisma lanjutnya, erat kaitan dengan 10 program pokok PKK Pasbar. Program yang menyentuh semua lini masyarakat. Wabup Risnawanto mengajak dan menghimbau, bagaimana agar 10 program PKK sejalan dengan program Dasawisma. 


"Selanjutnya aplikasi Jembatan Asa yang baru saja di launching diharapkan dapat menjadi ajang silaturahmi dan membantu kegiatan masyarakat Pasbar,"harapnya.


Disamping itu, Ketua TP. PKK Pasbar Ny. Titi Hamsuardi dalam sambutannya mengatakan kegiatan BBGRM dan Bulan Bhakti Dasawisma rutin setiap tahun dilaksanakan pada tingkatan yang berbeda. Kantor Wali Nagari Kinali dipilih karena Nagari Kinali akan mewakili Kabupaten Pasaman Barat untuk mengikuti lomba Gerakan PKK Tingkat Provinsi serta Dasawisma Bougenville 1 Jorong Bunuik juga telah mewakili Kabupaten Pasaman Barat mengikuti lomba Kader Dasawisma Beprestasi Tingkat Provinsi Sumatera Barat.


"Sebelumnya BBGRM dan Bulan Bhakti Dasawisma di tingkat Provinsi Sumatera Barat juga telah dicanangkan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, di Kabupaten Dharmasraya pada 9 Maret 2022 dan saat ini di Tingkat Kabupaten Pasbar pencanangannya di pusatkan di lapangan depan Kantor Wali Nagari Kinali", jelas Ny. Titi Hamsuardi.


Ia melanjutkan, bPasbar pada 2 Juni 2022 mendatang akan mengikuti lomba Gerakan PKK tingkat Provinsi Sumbar yang meliputi 5 kategori.


"Lomba terdiri dari tertib administrasi PKK yang bertempat di Kantor Wali Nagari Kinali, Pokja 1 dengan kategori Paredi bertempat di Kantor Wali Nagari Kinali, Pokja 2 dengan kategori UP2K bertempat di Jorong Langgam, Pokja 3 dengan kategori Aku Hatinya PKK bertempat di Jorong Bunuik dan Pokja IV dengan kategori PHBS Plus bertempat di Jorong Koja", terangnya.


Sementara itu, Kepala DPMN Pasbar Randy Hendrawan menjelaskan Kegiatan Pencanangan BBGRM dan Bulan Bhakti Dasawisma, Launching Aplikasi Jembatan Asa Pasbar serta persiapan Lomba PKK Tingkat Provinsi yang diadakan mengangkat tema "Melalui Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong, Bulan Bhakti Dasawisma, Kita Kolaborasikan 50 Tahun Gerakan PKK Dengan Pemerintah Berbakti Untuk Bangsa Berbagi Untuk Sesama".


Peserta kegiatan berjumlah lebih kurang 250 orang yang terdiri dari tamu undangan dari provinsi, kabupaten, kecamatan dan dari Nagari Kinali. Ia berharap, kegiatan yang dilakukan dapat menghidupkan kembali Dasawisma di Pasbar. Tentunya dengan sinergi dan kekompakan semua pihak dalam menumbuhkan semangat gotong royong.


Selain itu, Pj Wali Nagari Kinali Sudirman mengucapkan terimakasih atas kehadiran seluruh tamu undangan terutama dari provinsi dan kepada Pemda Pasbar, yang mempercayai Nagari Kinali sebagai tuan rumah kegiatan tersebut.


"Kami dari pemerintahan Nagari Kinali mengucapkan terimakasih banyak kepada Pemda Pasbar yang telah memberikan kepercayaan kepada kami sebagai tuan rumah dalam menyelenggarakan acara yang kita laksanakan hari ini. Kita berharap kegiatan ini dapat menambah semangat kita dalam menumbuhkan semangat bergotong royong", sebut Sudirman.


Kegiatan pencanangan dan launching ini merupakan kerjasama antara TP PKK Kabupaten Pasaman Barat,  DPMN dan Dinas Kominfo sebagai perancang  aplikasi Jembatan Asa Pasaman Barat.


Turut Hadir Kepala DPMD Provinsi Sumbar, Sekretaris TP.PKK Provinsi Sumbar, Unsur Forkopimda Pasbar, Kepala OPD, Camat se Pasbar, Forkopimca Kinali, Pimpinan Bank Nagari, Wali Nagari, Tokoh Masyarakat dan Stakeholder terkait lainnya. 


Diakhir pencanangan, juga dilakukan penyerahan alat bantu gotong royong oleh Wabup Risnawanto dan Pimpinan Bank Nagari kepada Camat Kinali dan Wali Nagari Kinali. Wabup Risnawanto juga menyempatkan diri untuk melakukan pemeriksaan kesehatan gratis yang disediakan di Kantor Wali tersebut. Kegiatan berakhir dengan kunjungan ke Kampung Silambau Kecamatan Kinali. (Ddr)

Dubalang Adat Suku Chaniago Bukik Datuak Robinson Panduko Alam,(tanda panah red,) berfoto bersama dengan pejabat Pemkab di rumah dinas Bupati Kabupaten Sijunjung

MR.com, Sijunjung|Masalah dugaan pemalsuan tandatangan oleh dubalang suku chaniago bukik Datuak Robinson Panduko Alam atas nama Datuak Bandarosyah (Penghulu di suku tersebut) masih menjalani proses hukum di Polres Sijunjung.

Praktek pemalsuan tandatangan tersebut diduga terjadi di depan Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Kabag Hukum dan jajaran pejabat tinggi lainnya pada hari Jum'at 1April 2022 bertempat di rumah Dinas Bupati Sijunjung.

Tuduhan tersebut diakui dan dibantah oleh dubalang suku tersebut, Robinson. Robinson sebagai mengakui benar kejadian tersebut di rumah dinas Bupati dan disaksikan oleh pejabat tinggi Pemkab Sijunjung yang hadir.

"Saya bantah, saya tidak ada menekan (tandatangan) tapi hanya melakukan paraf saja, kata Robinson membantah saat dikonfirmasi pada Senin(23/5/2022) via telpon 0852-7111-6xxx.

Kaum Suku Chaniago Bukik Menduga Ada Campur Tangan Pihak Pemkab Sijunjung Terhadap Dugaan Pemalsuan Tandatangan Oleh Datuak Robinson

Dijelaskan Robinson, bahwa paraf yang dilakukannya atas nama Datuak Bandarosyah itu, sebelumnya sudah ada kesepakatan antara dia dengan Datuak Bandarosyah.

"Karena sakit, beliau (Datuak Bandarosyah) tidak bisa hadir di acara penandatanganan surat pernyataan dukungan dari Ninik Mamak untuk untuk Program Studi diluar Kampus Utama UNP itu. Dan mewakilkan tandatangan beliau kepada saya untuk dukungan tersebut,"tegas Robinson.

Setelah selesai acara, esok harinya pada hari Sabtu, saya mendatangi rumah beliau dan menjelaskan kalau semuanya sudah selesai, dan beliau pun tidak marah, malah mengatakan terimakasih, imbuhnya.

Diakui Robinson lagi, kalau dia melakukan paraf itu juga atas saran dari salah pejabat yang hadir di acara itu, saya tidak ingat siapa orangnya, tapi saran itu juga didukung oleh semua yang hadir.

"Saya tahu kalau melakukan penandatanganan palsu sudah pasti melanggar hukum. Dan perasaan takut itupun sudah saya sampaikan kepada pejabat Pemkab yang hadir, termasuk ibu Kabag hukum," tuturnya.

Karena itu, mereka para pejabat Pemkab Sijunjung yang hadir hanya menyarankan saya untuk melakukan paraf saja diatas materai itu, tegas dubalang adat suku tersebut.

Jadi kalau saya dilaporkan atas dugaan penandatanganan palsu oleh pihak Datuak Bandarosyah ke Polres Sijunjung. Saya akan mengikuti proses hukumnya, pungkas Datuak Robinson Panduko Alam.


Datuk Bandarosyah, Penghulu Adat Suku Chaniago Bukik

Lain pihak, saat dikonfirmasi kepada Penghulu Adat Suku Chaniago Bukik, Datuak Bandarosyah menyangkut apa yang semua disampaikan dubalang tersebut, Selasa (23/5/2022) via telpon.

Datuak Bandarosyah membantah keras keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Datuak Robinson. Datuak Bandarosyah mengatakan, tidak pernah ada kesepakatan antara saya dengan Robinson.

"Saya sendiri tidak mau datang ke acara tersebut, karena saya tidak ingin bertemu dengan para pejabat Pemkab itu. Apalagi mewakili paraf atau tandatangan atas nama saya kepada Robinson," ujarnya. P

Penghulu itu mengatakan, setelah selesai acara dia(Robinson) esok hari kata Robinson menjumpai saya. "Itu bohong, dia menjumpai saya setelah dia saya hubungi via telpon, dan menyuruhnya untuk menemui saya dirumah. Itupun setelah seminggu sejak acara malam itu selesai," tegas Datuak Bandarosyah.

Dugaan pemalsuan tandatangan atas nama Datuak Bandarosyah ini, menurut pengakuan Datuak Bandarosyah sendiri sudah dilakukan Robinson dua kali.

Ditambahkan anak kemenakan beliau, Panduko Alam, kalau kaum suku kami suku Chaniago Bukik mengharapkan keadilan itu benar-benar ditegakkan oleh Aparat Penegak Hukum, tanpa pandang bulu.

"Demi terwujudnya sepremasi hukum di NKRI ini seperti yang kita cita-citakan. Dan siapa saja pelanggar hukumnya dapat menerima sanksi," pungkasnya.(cr/tim)



MR.com, Padang|Serda Asril sebagai Babinsa bersama-sama Masyarakat Simpang Ampek Kandang RT 02 RW 04 melaksanakan Gotong royong (Goro) membangun jalan.

Anggota Koramil 07/ Bungus Kodim 0312/Padang Serda Asril mengatakan tujuan dari Goro ini yang pasti untuk memperkuat tali persaudaraan antar sesama warga dan Babinsa, pada Selasa (24/5/2022) Bungus, Padang.

Gotong-royong pembangunan jalan dengan teknis pengecoran ini kita lakukan agar masyarakat dapat dengan nyaman dan aman saat melalui dengan kendaraan mereka, kata Serda Asril.

Babinsa Serda Asril mengatakan kegiatan goro ini merupakan upaya bersama dalam mewujudkan kepedulian terhadap kemajuan kampung.

"Kerja bakti ini juga sebagai upaya agar masyarakat untuk selalu peduli dengan kondisi lingkungan disekitar tempat tinggal mereka,"imbuhnya.

Semoga jalinan kerja sama yang baik selama ini akan semakin kuat dalam mewujudkan kemanunggalan TNI dengan rakyat,” pungkasnya.(cr8)

Fernando Anggiatman, Ketua Sapma PP periode 2017-2020


MR.com, Padang|Majunya Roy Madea Oka atau Boni sebagai kandidat calon Ketua MPW Pemuda Pancasila(PP) Provinsi Sumatera Barat merupakan nafas segar bagi kehidupan Ormas PP kedepannya.

"Apalagi saat ini, dalam momentum hari kebangkitan nasional bisa menjadi kebangkitan juga bagi Pemuda Pancasila Sumatera barat," demikian Fernando Anggiatman mantan Ketua SAPMA Pemuda Pancasila menyebutkan pada Senin(23/5/2022) di Padang.

Menurut penilaian Fernando, seorang Boni merupakan sosok yang pas dan sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan Ormas MPW PP Sumbar saat ini, bijaksana dan memahami.

Katanya, selama menjabat Ketua Sapma Sumbar periode 2017-2020, Fernando sudah melihat seperti apa pola dan mekanisme Boni dalam memimpin MPC PP Kota Padang selama periodenya.

"Beliau mampu membangun komunikasi secara eksternal dan interal di organisasi. Karena menurut saya itu lah esensi seorang pemimpin, beliau(Boni) juga mampu melaksanakan program internal baik itu jangka pendek, menengah dan jangka panjang,"tutur Fernando.

Selanjutnya saya juga ingat betul diawal kepemimpinanya di kota padang. Boni mampu melakukan atau melaksanakan diklat kaderisasi Ormas Pemuda Pancasila sesuai perintah AD/ART organisasi. 

Secara khusus saya juga melihat seperti apa perhatian yang luar biasa yang diberikannya kepada PC Sapma PP Kota Padang. Untuk itu bagi saya Roy Madea Oka  sosok yang pas untuk memimpin Ormas Pemuda Pancasila Sumatera Barat selanjutnya, ungkap mantan Ketua Sapma itu.

Karena, beliau sabagai instruktur utama dan penerima kualifikasi kader utama diklat kaderisasi nasional yang dilakukan MPN Pemuda Pancasila di Batam, Kepulau Riau, pungkasnya.(cr8)




MR.com, Sijunjung|Rencananya pada pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 Pemkab Sijunjung akan melakukan pengukuran tanah Rusunawa dan Stiper diduga guna proses pembuatan sertifikat tanah atas nama Pemda yang diduga perintah dari Sekda Zefnihan.

Namun rencana pengukuran tersebut gagal karena tim pengukur yang diketuai Sarwo Edi Plt Kadis PUPR Sijunjung itu dihadang masyarakat setempat.

Ini disebutkan Wahyu selaku Ketua LSM KPK Tipikor Sijunjung dan sebagai putra daerah yang membela hak masyarakat Sijunjung, pada Minggu (22/5/2022) via telpon.

Masyarakat Segel Lokasi Rusunawa di Sijunjung, Bangunan Terbengkalai di Penuhi Kotoran Kambing dan Dijadikan Tempat Maksiat


Wahyu mengungkapkan, bahwa kejadian itu bentuk dari kemarahan masyarakat suku Chaniago Bukik terhadap tindakan yang dilakukan Pemkab Sijunjung menyangkut tanah pusaka mereka.

"Dengan segenap kekuatan dan kekuasaan yang mereka miliki, sepertinya Pemkab Sijunjung akan terus melakukan daya upaya untuk mengambil hak masyarakat suku Chaniago Bukik," ujarnya.

Kaum Suku Chaniago Bukik Menduga Ada Campur Tangan Pihak Pemkab Sijunjung Terhadap Dugaan Pemalsuan Tandatangan Oleh Datuak Robinson

Masyarakat Suku Chaniago Bukik Tuntut Pemkab Sijunjung Terkait Tanah Hibah Seluas 10 Hektar, Sekda Zefnihan : Mohon maaf saya tidak bisa komentar

Diduga Praktek Pemalsuan Tandatangan Oleh Robinson dilakukan di Rumah Bupati Sijunjung dihadiri Sekda dan Pejabat Tinggi Lainnya

Kata Wahyu, masalah tanah antara masyarakat suku Chaniago Bukik dengan Pemkab Sijunjung ini sudah bertahun-tahun dan sekarang makin meruncing.

Berawal dari penghibahan tanah seluas 10 hektar oleh ninik mamak terdahulu suku Chaniago Bukik kepada Pemkab Sijunjung beberapa tahun yang lalu. Dengan tujuan Pemkab membuat sarana pendidikan khusus bidang pertanian untuk generasi penerus dan putra-putri asli Sijunjung, paparnya.

"Agar dunia pertanian Sijunjung maju melalui tangan tenaga ahli putra asli daerah yang dicetak di sarana pendidikan yang berdiri diatas tanah yang dihibahkan itu," ujarnya.

Namun, tujuan mulia tersebut tidak kunjung tercapai. Malah ada indikasi pihak Pemkab Sijunjung ingin menguasai, bahkan merebut secara paksa tanah hibah tersebut dengan tujuan mencari keuntungan secara pribadi maupun kelompok, ketus Wahyu.

Buktinya, diatas tanah yang mereka hibahkan itu bukan berdiri sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA), melainkan Rusunawa, STIPER, sekelompok perumahan dan rumah dinas Wakil Bupati, ungkap Wahyu lagi.

Wahyu menilai terindikasi pihak Pemkab Sijunjung ingin menguasai tanah tersebut terlihat dari saat akan melakukan pengukuran untuk proses mensertifikatkan tanah ulayat itu menjadi tanah Pemda.

"Kalau proses penerbitan sertipikat hak pakai atas nama Pemkab oleh pihak ATR/BPN Sijunjung tidak menenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, maka Hak Pakai tersebut bisa diprediksi sertifikatnya cacat hukum," ujar Wahyu.

Ini bentuk pemerkosaan terhadap hak-hak masyarakat suku Chaniago Bukik oleh Pemkab Sijunjung, pungkasnya.

Disisi lain, Syamsul Bahri membenarkan penghadangan yang dilakukan masyarakat itu terhadap tim pemerintah yang dipimpin Sarwo Edi tersebut.

Syamsul Bahri berbicara selaku Mamak Kepala Waris (MKW) dari suku Chaniago Bukik mengatakan, ada indikasi pemaksaan oleh Pemkab Sijunjung  untuk menguasai tanah pusaka tinggi mereka.

Dijelaskan Syamsul, yang disebut tanah negara itu ada dua(2), pertama, tanah negara murni yang diperoleh dari bekas tanah jajahan,   kedua tanah negara yang ada dibawah pengawasan Pemda, BUMN, dan instansi lainnya. Nah, kalau poin kedua itu, syaratnya ada ganti rugi atau penyerahan tanpa ganti rugi dari tanah ulayat atau suku.

Menyangkut tanah pusaka tinggi yang katanya sudah dihibahkan oleh Ninik mamak mereka terdahulu itu. Syamsul mengatakan apa bukti ini tanah milik negara di BPN. Bagaimana proses mendapatkan tanah suku kami ini oleh Pemkab Sijunjung dan akan dijadikan tanah negara, ujarnya.

"Ini tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata saja, kami ingin bukti kongkrit dan kuat. Dan hal ini kami sudah menanyakan dengan menyurati Pemkab dengan tembusan ke BPN dan sampai sekarang belum ada jawaban,"kata MKW suku Chaniago Bukik itu.

Selanjutnya kata Syamsul lagi,nomor berapa bukti pendaftaran tanah ini atas tanah negara. Bawa surat klarifikasi ini kae Bupati dan pernyataan tertulis yang bertanda tangan oleh sepadan, kalau ada bukti penyerah dari Ninik mamak kami. Ini diakui Syamsul Bahri yang disampaikannya kepada ketua tim pengukuran saat itu Sarwo Edi didepan anggota lainnya.

"Kami siap untuk tidak mendaftarkan tanah pusaka kami ini ke BPN. Selama ini kami sudah merasa ditipu oleh BPN, sampai-sampai sudah dibangun Perumnas diatas tanah ulayat kami tersebut,"tegas Syamsul.

Kalau bisa, pihak Pemkab Sijunjung membuktikan peta tanah berikut persetujuan dari batas tanah dan siapa yang menandatangani serta foto nomor peta atas tanah tersebut, pungkasnya.

Sementara saat media mengkonfirmasikan kepada Sarwo Edi, yang disebut Ketua tim pengukur dari Pemkab Sijunjung mengatakan tidak ada kericuhan terjadi.

"Pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 memang ada rencana untuk mengambil data dari tim kabupaten terhadap tanah yang ada di rusunawa dan sekitarnya tapi tidak ada kericuhan yang terjadi," kata Sarwo Edi via telpon, 0852-1302-3xxx hari yang sama.

Seterusnya Sarwo Edi mengatakan, kami pada saat itu hanya menampung aspirasi ninik mamak, dan akan menyampaikan ke pimpinan tentang aspirasi tersebut.

"Tidak jadinya mengambil data karena adanya permintaan  oleh bapak Syamsul Bahri kami ikuti, karena tugas kami hanya mengambil data tentang tanah yang ada pada rusunawa dan sekitarnya terkait dengan bangunan dan luasnya. Maaf hanya ini yang bisa saya sampaikan," tutupnya.

Hingga berita diterbitkan pihak media masih menunggu jawaban konfirmasi dari Sekda Kab.Sijunjung Zefnihan, dan Bupati Benny Yuswir, dan masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.(cr/tim)



MR.com, Padang|Ketua KAN Bungus Timur bersama Babinsa Koramil 07/Bungus dan masyarakat melakukan gotong royong membersihkan halaman dan jalan di lingkungan Kantor KAN.

Danramil Kapten Inf Azwar mengatakan, tujuan gotong royong tersebut untuk menjalin silaturahmi antara Babinsa dengan KAN dan masyarakat, Senin(23/5/2022) via telpon.

"Kita harus saling menjaga keharmonisan hubungan antara Banbinsa dan masyarakat. Salah satunya dengan kegiatan bergotong royong ini," ucapnya.

Katanya, Bintara Pembina Desa (Babinsa) tidak lepas dari kegiatan teritorial yang menjadi tugas dan tanggung jawab seorang aparat di Desa Binaannya.

"Babinsa dituntut untuk selalu bersinergi dengan pemerintahan desa maupun masyarakat,” tandasnya.

Selain untuk mempererat hubungan komunikasi dengan perangkat Desa atau Kelurahan. Menurutnya, gotong royong ini juga menunjukkan wujud kepedulian Babinsa. Juga salah satu cara berkomunikasi dengan warga di tempat binaan.

Kegiatan kerja bakti ini dilakukan karena kondisi jalan yang ada di Bungus Timur sedikit rusak  yang dapat menganggu para pengguna jalan, pungkasnya.(cr8)


MR.com, Padang|Ketua Ormas PP MPC Padang, Roy Media Oka akrab disapa Boni ikut serta sebagai kandidat calon Ketua MPW PP Sumbar periode 2022-2027 pada Musyawarah Wilayah (Muswil) yang akan dilaksanakan pada tanggal 30-31 Mei nanti.

Terlihat pada hari Minggu (22/5/2022) Boni yang didampingi oleh 3 mantan Ketua PW Sapma Sumbar, Mahdiyal Hasan SH, Firdaus S.Kom dan Fernando Anggiatman serta juga hadir MPC PP Padang Panjang dan Ade Mazhar(Putra perwakilan dari senior PP se Sumbar), datang ke Sekretariat MPW PP Sumbar untuk mengantarkan berkas administrasi sebagai syarat calon peserta pemilihan Ketua MPW PP Sumbar periode selanjutnya.

Boni menyebutkan, dalam mencalonkan dirinya mendapat dukungan 15 MPC Kota dan Kabupaten se Sumbar. Saat dikonfirmasi Boni mengatakan , dirinya mencalonkan diri sebagai Ketua MPW PP Sumbar mendapatkan dukungan dari 15 MPC Kota dan Kabupaten di Sumbar.

" Saya ikut mencalonkan diri sebagai Ketua MPW PP Sumbar karena ingin mengangkat marwah PP di mata masyarakat Sumbar ketempat yang lebih baik lagi," kata Boni di lingkungan Sekretariat MPW PP Sumbar, di Padang.

Kemudian saat mengantarkan berkas administrasi tersebut, Boni juga mengajukan surat keberatan terhadap poin 8 dan 9 syarat sebagai calon peserta pemilihan Ketua MPW Sumbar.

"Yang mana syarat pada poin-poin tersebut berbunyi, peserta pemilihan calon ketua MPW harus menyerahkan uang kontribusi sebesar 50 juta rupiah kepada MPW Sumbar dan harus mendapatkan surat dukungan wajib dengan tanda tangan dari Ketua dan Sekretaris yang dibuat format oleh string komite," terang Boni.

Menurut Boni, surat keberatan tersebut dibuat dan dilampirkankannya, karena tidak sesuai dengan AD/ART dan PO hasil Mubes ke X tahun 2019.

Boni berharap pelaksanaan pemilihan calon Ketua MPW PP Sumbar yang akan dilaksanakan nanti dapat berjalan damai, jurdil sesuai kaidah dan AD/ART Ormas PP yang ada, tandasnya.

Yang pasti, siapa pun calon ketua terpilih nantinya. Kita sebagai bagian keluarga besar Ormas PP akan mendukung sepenuhnya, demi persatuan dan kesatuan. Dan demi menjaga Marwah Ormas PP di mata rakyat Indonesia, pungkasnya.(cr8)


Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.