#Kajati #Kajari #Sumbar #Pasbar #Pasbar #IMI #sunatanmasal #pasbar #kolaboraksi 17 Agustus AAYT Administrasi Agam Aia Gadang Air mata Ajudan Akses Aksi Amankan Ambulance Anam Koto Anggaran APD Arogan Aset Asimilasi ASN Atlet ATR Aturan Babinkamtibmas Baharuddin Balon Bandung Bansos Bantah Bantuan Batu Sangkar Bawaslu Baznas Bebas Bedah Rumah Belajar Belanja Bencana Berbagi Berjoget Bhakti Bhayangkara Bhayangkari Bina Marga BK BKPSDM BLPP BLT Dana Desa BNN BNNK Bocah Box Redaksi BPBD BPK RI BPN BTN BTT Bukittinggi Bully Bupati Bupati Pasbar Cacat Hukum Calon Camat Cerpen Corona Covid Covid 19 Covid-19 CPNS cross dampak Dana Dandim Data Demo Dermawan Dilaporkan dinas Dinkes Dinsos Direktur Disinfektan DPC DPD DPD Golkar DPP DPRD DPRD Padang Dukungan Duta Genre Emma Yohana Erick Hariyona Ershi Evakuasi Facebook Forkopimda Formalin Fuso Gabungan Gempars Geoaprk Gerindra Gor Gudang gugus tugas Hakim HANI Hari raya Haru. Hilang Himbau Hoax Hujat Hukum Humas HUT Hutan Kota idul adha Ikan Tongkol Iklan video Ikw Ilegal mining Incasi Inspektorat Intel Internasional Isolasi Isu Jabatan Jakarta Jalan Jubir Jumat berbagi Jurnalis Kab. Solok Kabag Kabid Kader Kadis Kalaksa Kanit Kapa Kapolres Karantina Kasat Kasi KASN Kasubag Humas Kasus Kebakaran Kejahatan Kemanusiaan Kemerdekaan Keracunan Kerja Kerja bakti kerjasama Kesbangpol Kesra Ketua Ketua DPRD Kinali KKN Kodim KOK Kolaboraksi Komisi Komisioner KONI Kontak Kontrak Kopi Korban Korban Banjir Korupsi Kota Padang Kota Solok KPU Kriminal kuasa hukum Kuliah Kupon Kurang Mampu Kurban Labor Laka Lantas Lalulintas Lantas Lapas Laporan Laporkan Laskar Lebaran Lembah Melintang Leting Maapam Mahasiswa Maligi Masjid Masker Medsos Melahirkan Mengajar Meninggal Mentawai metrologi Milenial MoU MPP MRPB MRPB Peduli Mujahidin Muri Nagari Narapidana Narkoba Negara Negatif New Normal New Pasbar News Pasbar Ngawi ninik mamak ODP OfRoad Oknum olah raga Operasi Opini Opino OTG PAC Padang Padang Panjang Padang Pariaman Painan Pakar Pandemi Pangan Pantai Maligi Panti Asuhan Pariaman Paripurna pariwara Partai Pasaan Pasaman Pasaman Barat Pasbar Pasbat Pasien Paslon Patuh Payakumbuh Pdamg PDIP PDP Peduli peduli lingkungan Pegawai Pelaku Pelanggaran Pemalsuan Pemasaran pembelian Pembinaan Pemda Pemerasan Pemerintah Pemilihan Pemko Padang Pemuda Penanggulangan penangkapan Pencemaran Pencuri pendidikan Pengadaan Pengadilan Penganiayaan Pengawasan Penggelapan Penghargaan penusukan Penyelidikan Penyu Perantauan Perawatan Perbatasan Peredaran Periode Perjalanan perkebunan Pers Pertanahan Perumda AM Kota Padamg Perumda AM Kota Padang Perumda Kota Padang Pessel Pilkada Pinjam PKH PKK Plasma Plt PN PN Pasbar PNS pol pp Polisi Politik Polres Polres Pasbar Polsek Pos Pos perbatasan Positif posko potensi Prestasi PSBB PSDA Puan PUPR Pusdalops Puskesmas Pustu Rapid Test razia Rekomendasi Relawan Reses Reskrim Revisi RI RSUD RSUP M Djamil RTLH Rumah Sakit Rusak Sabu Sapi SAR Satgas Satlantas SE Sekda Sekda Pasbar Selebaran Sembako Sertijab Sewenang wenang Sidak sijunjung Sikilang Singgalang sirkuit SK Snar Solok SolSel sosial Sosialisasi Sumbar Sumbar- Sumur Sunatan massal sungai surat kaleng swab Talamau Talu Tanah Tanah Datar Target Tata Usaha teluk tapang Temu ramah Terisolir Terminal Tersangka Thermogun Tidak layak Huni Tilang tipiter TMMD TNI Tongkol TP.PKK tradisional Transparan trenggiling tuak Tukik Tumor Ujung Gading Ultimatum Uluran Unand Upacara Update usaha usir balik Verifikasi Virtual wakil bupati Wali Nagari wartawan Waspada Wirid Yasin Yamaha Vega Yarsi Yulianto ZI Zona Hijau Zona Merah

Dinas SDA BK Sumbar diduga Kangkangi Aturan, Proyek Seawall Dilaksanakan Tanpa Ada Konsultan Pengawas oleh PT Inanta Bhakti Utama


MR.com, Sumbar|Presiden Joko Widodo melalui Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono berharap agar kalangan konsultan dalam pembangunan dapat melakukan pengawasan ketat pada pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur yang dikerjakan.

"Peran konsultan sangat penting dalam menentukan terhadap kualitas dan mutu infrastruktur yang dikerjakan," kata Menteri Basuki, dilansir dari Bisnis.com.

Namun, proyek seawall yang berada dibawah pengawasan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Kontruksi Provinsi Sumatera Barat(Dinas SDA BK Sumbar) diduga tidak mengikuti himbauan Menteri PUPR tersebut. 

Pasalnya, pekerjaan yang dilaksanakan PT Inanta Bhakti Utama, senilai Rp 2.339.536.834,39 selama 162 hari kalender diduga tanpa ada kehadiran konsultan pengawas.

Dipapan informasi proyek rekanan tidak menulis nama perusahaan konsultan pengawas, hanya nilai anggaran, kontraktor pelaksana, nomor kontraktor, nama instansi dan masa kerja.

Menyangkut hal itu, pengamat pembangunan di Sumatera Barat, Insinyur Indrawan menyesalkan kegiatan pekerjaan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Bungus, Kota Padang dikerjakan tanpa melibatkan konsultan pengawas.

Merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 29/2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, sebagaimana terakhir diubah dengan PP Nomor 54/2016 tentang Perubahan Ketiga atas PP Nomor: 29/2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, dan  Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum (PU) Nomor: 06/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi.

"Bahwasanya, pelaksanaan proyek yang menggunakan anggaran negara wajib untuk mengikut sertakan konsultan pengawas dari mulai hingga akhir pelaksanaan," ulas Indrawan.

Dilanjutkan Indrawan, karena dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi, salah satu tanggungjawab konsultan pengawas ialah mengawasi bagian kegiatan pekerjaan yang tidak memenuhi ketentuan kontrak kerja konstruksi dan atau rencana kerja yang telah disetujui pengguna jasa daa atau konsultan pengawas.

“Konsultan pengawas berhak menolak pekerjaan dari kontraktor yang tidak memenuhi ketentuan kontrak kerja. Dengan demikian, jika tanpa konsultan pengawas, kegiatan jasa konstruksi sama saja menabrak aturan yang ada,” tegas Indrawan.

Konsultan pengawas  juga wajib memberi keputusan terhadap usulan untuk melaksanakan bagian kegiatan pekerjaan dari pelaksana konstruksi.

"Termasuk memberikan pendapat terhadap permintaan perubahan pekerjaan dan atau rencana kerja pelaksanaan dari pengguna jasa dalam hal ini Dinas terkait,"ujarnya.

Tanggungjawab lainnya yakni memberi laporan hasil pengawasan setiap bagian kegiatan pekerjaan dan laporan akhir pengawasan untuk mendapat persetujuan pengguna jasa.

“Serta memberi pendapat kepada pengguna jasa terhadap usulan penyerahan pertama kalinya hasil akhir pekerjaan dari pelaksana konstruksi. Dan masih banyak lagi, yang jelas konsultan pengawas harus ada sejak awal kegiatan hingga pada saat serah terima,” pungkasnya.

Saat dikonfirmasi kepada Awaludin Rao, menyangkut progres fisik pekerjaan dan keberadaan konsultan pengawas dilapangan, Rao mengatakan tidak tau.

"Sampai saat ini progres pekerjaan saya belum tahu, coba konfirmasi ke pengawasnya pak, laporan pengawasan yang lebih akuratnya,"kata Awaludin Rao, pada hari yang sama via telpon.

Awaludin Rao mengakui pengawas pekerjaan langsung dari pihak PU(Dinas SDA dan BK Sumbar). Saat dimintai nomor kontak yang bisa dihubungi Rao mengaku tidak ada, tapi Rao menyebut nama pengawas Herman.

Terakhir Awaludin Rao, mantan anggota DPRD Tapteng yang sempat viral akibat video kasus penusukan mata di perbatasan Padang-Solok menjelaskan kalau pengawasan terhadap pekerjaan tidak harus dari konsultan pengawas.

Hingga berita tayang media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.*tim*

Posting Komentar

[blogger]

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.