MR.com, Padang|Sebagai lokomotif penggerak pembangunan di daerah, Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang (BWSS V Padang) terkesan lambat dalam memulai pembangunan infrastruktur bidang pengairan di Sumatera Barat.
" Karena telah memasuki triwulan ke II tahun 2022, SK pejabat baik PPTK, PPK, hingga Satker sebagai penanggung jawab kegiatan, masih ada yang belum jelas disposisinya,"demikian Mahdiyal Hasan SH menilai sebagai praktisi hukum dan Aktivis Anti Korupsi Sumatera Barat, Senin(11/4/2022) di Padang.
Hal ini diduga salah satu penyebab lambatnya pembangunan di ranah minang ini. Kemudian ini akan menimbulkan tanda tanya besar di lingkungan publik. "Ada apa dan mengapa hal ini bisa terjadi, apakah penyebabnya?," ungkap Mahdiyal.
Sebab, kata Mahdiyal, apabila pembangunan infrastruktur terhambat karena hal yang tidak wajar, maka disinyalir akan merugikan masyarakat, sebab akan berimbas terhadap inflasi geliat pertumbuhan ekonomi rakyat.
"Apabila ini dibiarkan terlalu lama, maka akan menimbulkan kecurigaan ditengah-tengah masyarakat terhadap indikator penyebab keterlambatan itu," ulas Tokoh Kepemudaan Sumbar itu.
Mahdiyal mencium ada aroma tak sedap terhadap keterlambatan SK pejabat tersebut." Diduga karena belum clear deal-deal politik siapa yang ingin menjadi pejabat dan bagaimana kontribusinya agar bisa ditunjuk sebagai pelaksana tugas,"tegasnya.
Semestinya, lanjut Mahdiyal, Dian Kamila selaku pimpinan di BWSS V Padang dan sebagai orang Sumatera Barat sendiri harus paham dan mengerti.
"Bagaimana caranya memacu peningkatan pembangunan yang cepat dan merata. Sehingga peningkatan kondisi ekonomi masyarakat terasa jelas," ungkapnya lagi.
Karena, dalam mewujudkan kesamaan visi dan misi antara pemerintah pusat dengan instansi yang ada di daerah diperlukan sosok leader ship yang cekatan, pekerja keras, disiplin.
"Dan yang terpenting, mampu membuat keputusan bijak dalam memilih dan memutuskan siapa pejabat yang benar-benar mampu melakukan pekerjaan agar sesuai dengan kaidah yang sudah ditetapkan oleh negara," ujarnya.
Terakhir dikatakannya, kita sedang membentuk Aliansi Aktivis Peduli Pembangunan Sumatera Barat, dengan tujuan untuk mengawasi kinerja pejabat daerah begitu juga di lingkungan BWSS V dan instansi vertikal lainnya.
Hingga berita diterbitkan, media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.(by the rules).
