Juni 2019

Proyek Lanjutan Asrama Haji Embarkasi di Kec.Batang Anai, Kab. Padang Pariaman yang diduga menyeret nama tokoh ternama di Sumbar
Mitra Rakyat.com(Padang Pariaman)
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah(DPW) LSM Garuda Nasioanal Indonesia Sumbar, BJ Rahmat menyatakan," kami dari LSM Garuda  telah lakukan investigasi menyangkut dugaan korupsi yang terjadi di proyek asrama haji itu hingga bulan Mai", kata BJ.Rahmat sehari sebelumnya, Kamis (27/06) kemarin disalah satu cafe di kota padang.

Sebab, BJ. Rahmat menilai banyak kejanggalan yang ditemukan pada proyek tersebut, mulai dari penetapan pemenang saat lelang, hingga pelaksanaannya yang tidak sesuai spesifikasi dan teknis yang semestinya, sebut Bj.Rahmat.

Kemudian pada tanggal 06 Mai 2019, kami telah laporkan secara resmi beberapa pihak yang diduga kuat dalam permainan haram tersebut, lanjutnya.

Berita terkait : LSM Garuda Laporkan Dugaan Korupsi Proyek Lanjutan Asrama Haji ke KPK

Tegas BJ.Rahmat menyampaikan,
"LSM Garuda Nasional Indonesia Sumbar telah surati KPK dengan nomor surat 04/set/DPW-SBR/Garuda-Nasional/V-2019. Laporan tertulis itu terkait adanya dugaan tindakan pidana korupsi(Tipikor) di mega proyek Pembangunan Asrama Haji Embarkasi yang berlokasi diKec. Batang Anai, Kab. Padang Pariaman yang di kerjakan PT. Rimbo Paraduan, dengan nilai Rp 43.523.094.000,00, karena, negara telah menanggung kerugian yang besar, tandasnya.

Ada beberapa nama yang masuk dalam laporan dugaan tipikor tersebut yang berinisial,

1. Kepala Kanwil Kemenag Sumbar (Hdr)
2. Para Panitia Tender
3. PPK ( Jb)
4.  Ketua DPW PPP Provinsi Sumbar (Hrd)
5. PT. Rimbo Paraduan ( Tnd/ swasta/ Kontraktor.

Terakhir disampaikannya, LSM Garuda akan terus menggiring,mengawasi dan mendesak pihak yang berwenang(KPK) untuk menindak lanjuti dugaaan Tipikor itu, pungkasnya.

Diwaktu yang berbeda,saat dikonfirmasi kepada yang bersangkutan (Hdr) sebagai Kepala Kantor wilayah Kemenag Sumbar perihal LSM Garuda yang menyebutkan namanya sebagai terlapor mengatakan,
"Alhamdulillah, semua pihak terkait pembangunan lanjutan AHT di Padang Pariaman sudah bekerja maksimal sesuai dengan SOP dan peraturan yg berlaku, serta sudah diaudit oleh Irjen dan BPK Ri add", jawabnya singkat, pada Sabtu(29/06) kemarin via telpon 0813639467xx.

Pernyataan Kakemenag dinilai tidak sesuai dengan apa yang dikonfirmasi awak media.

Kemudian media coba mengkonfrotir kembali dengan menjelaskan bahwa, mohon tanggapan terkait palaporan LSM Garuda salah satu nama atas dirinya tersebut. Tapi hingga berita ini diterbitkan, Kakanwil belum memberikan jawaban yang kredible dan jelas.

Sampai berita ini diterbitkan, pihak media masih upaya konfirmasi pihak terlibat dan terkait lainnya. *Roel*



Mitra Rakyat (Pasaman)

Pasaman -- Himpunan Da'i dan Mubaligh (HDM) Pasaman mengadakan acara Halal bi halal bersama Pengurus Masjid dan Mubaligh se Kecamatan Lubuk Sikaping di Masjid Raya Jihad Ambacang Anggang nagari Persiapan Aia Manggih Selatan,Sabtu (29/6/2019).

acara di hadiri Kenenag, Ketua Baznas ,Ketua DMI dan Anggota DPRD terpilih Pak Pode selaku pengurus masjid Tampang,Camat ,KUA, Wali Nagari.

Ketua HDM Ust, Sobri, S. HI dalam laporannya menyampaikan, bahwa beberadaan HDM Pasaman ini dilatar belakangi, problematika Masjid selama ini yg kelangkaan Mubaligh terutama saat bulan ramadhan, sedangkan Himpunan Da'i dan Mubaligh ini sudah terdaftar di Kesbangpol dan aktenotaris 2016 yg lalu, ungkapnya.

Ditempat terpisah Kemenag Pasaman yg di hadiri Zulfan Amri, S. Ag mengapresiasi kehadiran HDM Pasaman ini yg kita sudah rasakan mamfaat nya di tengah2 jamaah, harapan kita kedepan tentu akan lebih baik lagi, ucapnya ditempat terpisah setelah acara halal bi halal yg diadakan di Masjid Raya Jihad Ambacang Anggang.

Ketua Baznas Pasaman Ustad Syafrizal yg juga salah satu Anggota HDM Pasaman, sangat berterima kasih kepada pengurus HDM telah mengajak bergabung,  HDM ini sangat relevan dgn Program Unggulan Baznas Pasaman " Pasaman IMTAQ / Religi " nantinya kita akan lakukan MoU tentang Pengkaderan Mubaligh, Imam dan Khatib,  insyaallah kata ketua Baznas Pasaman Mubaligh yg Multitalenta Nasional 2018 ini.

Nampak hadir di acara tersebut H. Asnil, MM selaku Dewan Pakar HDM Pasaman.

(Mad)

Surat laporan DPW LSM Garuda ke KPK terkait dugaan Korupsi di Proyek Lanjutan Pembangunan Asrama Haji Embarkasi Kota Padang
Mitra Rakyat.com(Padang Pariaman)
Ribuan pasang mata rakyat Sumatera Barat saat ini tertuju pada proyek lanjutan pembangunan asrama haji embarkasi yang kuat dugaan beraroma korupsi. Setiap kalangan miliki persepsi sendiri-sendiri, ada positif ada negatif. Segi positif,  masyarakat Sumbar merasa bangga akan pembangunan tersebut, karena, calon jemaah haji dari Sumbar khususnya, akan langsung diterbangkan dari bandara BIM menuju ke Arab Saudi tanpa harus transit lagi kata salah satu warga Kabupaten Padang Pariaman, Jumat (28/06) kemarin dirumahnya.

Namun, pandangan negatifnya, masyarakat merasa kecewa terhadap proyek umat islam ini. Pasalnya, 4 tahun berjalan, pekerjaan pembangunan tidak juga kelar- kelar sampai saat ini, kata H. Jamaris , salah seorang warga Kecamatan Batang Anai Kab. Padang Pariaman.

Berita terkait: Ada Persekongkolan Dalam Pemenangan Tender Proyek Lanjutan Pembangunan Asrama Haji

Proyek Lanjutan Pembangunan Asrama Haji Embarkasi Padang Pariaman
Apalagi masa ini lagi trend nya korupsi uang negara dan dana umat oleh oknum pejabat pemerintahan dan oknum pejabat partai, kata Jamaris.

Seperti viralnya baru-baru ini Operasi Tangkap Tangan(OTT) salah seorang oknum petinggi dari Partai Perasatuan Pambanguan(PPP) Pusat oleh KPK di Surabaya, kata pria paruh baya itu sedikit bercerita.

Apalagi, sebelumnya banyak mencuat kepermukaan pemberitaan negatif terkait mega proyek dana umat  ini di bebagai media kota ini, sebutnya lagi.

Sangat disayangkan kalau itu memang terjadi, hanya demi harta mereka rela menjual harga diri, meskipun rakyat tidak bisa buktikan, tapi Allah SWT tidak pernah tidur untuk memantau mereka, pungkas H.Jamris.

Dilain pihak, BJ Rahmat selaku Ketua DPW LSM Garuda Sumbar saat dikonfrotir terkait hal tersebut menyebutkan," kami dari LSM Garuda  telah lakukan investigasi menyangkut dugaan korupsi yang terjadi di proyek asrama haji itu hingga bulan Mai kemarin", kata BJ.Rahmat sehari sebelumnya, Kamis (27/06) disalah satu cafe di kota padang.

Kemudian pada tanggal 06 Mai 2019, kami telah laporkan secara resmi beberapa pihak yang diduga kuat berperan aktif dalam kegiatan haram tersebut, lanjutnya.

Dengan tegas BJ.Rahmat menyampaikan,"LSM Garuda Nasional Indonesia Sumbar telah surati KPK terkait adanya dugaan Korupsi di Proyek Pembangunan Asrama Haji Kanwil Kemenag Sumbar yang berlokasi di Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman yang di kerjakan oleh PT. Rimbo Paraduan dengan no surat 04/set/DPW-SBR/Garuda-Nasional/V-2019", cakapnya.

Ada beberapa nama yang masuk dalam laporan dugaan tindak pidana korupsi tersebut yaitu,

1. Kepala Kanwil Kemenag Sumbar (Hendri)
2. Para Panitia Tender
3. PPK ( Joben)
4. Hariadi, BE ( Ketua DPW PPP Provinsi Sumbar)
5. PT. Rimbo Paraduan ( Tando/ swasta/ Kontraktor.

Terakhir disampaikannya, LSM Garuda akan terus menggiring dan mendesak pihak yang berwenang untuk menindak lanjuti dugaaan Tipikor itu, pungkasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak media masih upaya konfrotir dan menunggu jawaban klarifikasi pihak terkait lainnya.* Roel*



Mitra Rakyat ( Pasaman)

Pasaman--Ratusan peserta jalan santai dan Fun Bike  di acara HUT Bhayangkara yang ke 73 di Polres Pasaman, Sabtu (29/06/2019) pagi.

Jalan santai yang dilepas langsung Bupati Pasaman H Yusuf Lubis, ini menempuh jarak kurang lebih 1 kilo meter, dengan memulai dan menyelesaikan di Halaman Polres Pasaman.

Rangkaian Hut Bhayangkara ke-73 Polres Pasaman ini juga diikuti Bupati Pasaman H. Yusuf Lubis, Kasdim 0305 / Pasaman, Ketua PN, Ketua PA, Ketua OPD, BUMN, BUMD, Ketua PKK Pasaman, Ketua Bhayangkari, Ketua GOW juga semuanya.

Kapolres Pasaman AKBP Hasanuddin, S.Ag mengatakan jalan santai dan sepeda santai TNI-Polri yang merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka HUT Bhayangkara ke-73.

"Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan memperingati HUT ke 73 Bhayangkara yang akan dirayakan pada 1 Juli mendatang," katanya.

Polres Pasaman, merupakan bentuk nyata dari Polri kepada masyarakat, harapnya kedepan sesuai dengan Tema HUT BHAYANGKARA ke 73 yaitu “Dengan Penghibur Semangat Pengabdian Polri untuk Masyarakat, Bangsa dan Negara” dapat diakses langsung oleh masyarakat melalui berbagai kegiatan ”, ujar Kapolres.

"Ini juga sebagai bentuk menjalin hubungan kemitraan untuk kondusif dan komunikasi antar lembaga, termasuk masyarakat Kabupaten Pasaman," tuturnya.

Selain gerak jalan santai Polres Pasaman juga gelar lomba lomba santai sepeda, bazar, perahu, Mako Polsek terindah, Bhabinkamtibmas dan kegiatan lainnya.

Kegiatan ditutup dengan pengundian doorprize berhadiah total sekitar 400 buah dan sesuai dengan nomor undian yang dibagikan panitia.
(Mad)





Mitra Rakyat (Pasaman)

PASAMAN--Anggota DPD RI, Emma Yohanna gelar sosialisasi empat pilar MPR RI bersama tokoh masyarakat, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Jum'at (28/6/2019).

Acara yang dipusatkan di Hotel Emir Lubuk Sikaping dihadiri langsung, Camat Lubuk Sikaping, Afrizal, Wali Nagari se Kecamatan Lubuk Sikaping, perwakilan siswa SLTA, serta undangan lainnya.

Emma Yohanna yang turun langsung sebagai narasumber mengatakan sosialisasi empat pilar MPR RI ini sangat penting dilaksanakan, untuk mengetahui makna dan arti dari nilai-nilai pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

"Landasan empat pilar tersebut harus kita ketahui apa makna dan arti yang terkandung di dalamnya. Seperti halnya Pancasila sebagai Dasar Negara Kita, UUD 1945 sebagai konstitusi negara serta ketetapan MPR, NKRI sebagai bentuk negara kita dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara kita," ungkapnya.

Dia mengatakan, saat ini pemahaman esensi wawasan kebangsaan terutama dalam implementasi kehidupan sehari-hari sangatlah penting. Disamping itu, pendidikan pancasila dan UUD 1945 juga harus ditanamkan kepada seluruh lapisan masyarakat indonesia.

"Seperti halnya generasi muda penerus bangsa indonesia ini. Mereka harus tahu apa itu Pancasila, UUD 1945, NKRI daj Bhinneka Tunggal Ika," katanya.

Dengan telah dilaksanakannya sosialisasi tersebut, Emma Yohanna berharap kepada seluruh masyarakat agar tidak melupakan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, UUD 1945 sebagai konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk negara dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan bangsa Indonesia. (Mad)

Helmi Moesim (da ay) salah satu dewan pembina di IKW RI menyampaikan kata sambutan di acara Halabihalal IKW RI

Mitra Rakyat.com(Padang)
Hari ini segenap anggota Ikatan Keluarga  Wartawan (IKW RI) beserta dewan pembina Helmi Moesim, Taf chaniago adakan halal bihalal dirumah Zalamadi yang juga merupakan dewan pembina di IKW RI, Kamis (27/06) dirimbo tarok.

Pada kesempatan itu, Helmi Moesim atau lebih akrab dipanggil da Ay berharap agar melalui acara halalbihal ini dapat menguatkan rada solidaritas antar sesama anggota IKW RI khususnya.

"mudah-mudahan pertemuan kita  ini dirahmati Allah SWT, dan semoga dengan pertemuan ini kita sama menyatukan tujuan dalam membina rasa kekeluargaan di IKW RI ini", harap da Ay.

Selanjutnya da Ay menyuarakan kebagaannya terhadap organisasi sosial kumpulan kuli tinta( pers) ini.

"saya merasa bangga menjadi salah satu anggota keluarga di IKW RI ini, karena organisasi ini lebih mengutamakan sosial,walaupun dengan segala keterbatasan kita masih sanggup membesarkan organisasi ini" tuturnya.

Kemudian seterusnya da Ay berjanji dan yakin melalui eksistensinya akan selalu membantu dan menyokong segala kegiatan IKW RI ini dan siap kapan saja untuk dibutuhkan, ucap Caleg DPRD Kota Padang jebolan partai Berkaya itu.

Terakhir, da Ay dipenghujung sambutannya,  da Ay menyarankan agar berusaha sebisa mungkin untuk mengihilangkan imeg negatif dimata dipublik tentang profesi sebagai penyaji berita yang baik dan profesional, pungkasnya.

Begitu juga Zalmadi yang juga sebagai dewan pembina di IKW RI merasa bersyukur dan bahagia atas kedatangan kawan - kawan insan pers yang ada organisasi ini dalam acara halal bihalal sesema anggota IKW RI ini, kata Zalmadi.

Caleg muda (Zalmadi) dari partai Berkarya ini juga berharap hal yang sama seperti yang disampaikan dewan pembina sebelumnya, agar melalui organisasi ini kita dapat berbuat sosial dengan eksis yang lebih lagi, tuturnya.

Singkat Taf Chaniago menyampaikan selaku dewan pembina untuk saling menjaga tali silaturrahmi antara anggota IKW RI, jangan ada rasa ketidak senangannya yang terpendam, kata Taf Chaniago.

Berikutnya, Fitratul Hayat atau dafit panggilan akrabnya, mewakili anggota IKW RI mengucapakan banyak terima kasih kepada dewan pembina di IKW RI, yang mau ikut serta dalam memajukan organisasi sosial ini, ucap Wakil Ketua IKW RI itu.


Semoga IKW RI dirahmati Allah SWT dan eksis selalu. Aaammiinn.*Roel*



Mitra Rakyat (Pasaman)

Pasaman -- Dinas Perhubungan Kabuaten Pasaman yang dikomandoi oleh Kepala Bidang Prasarana Em Hasril melakukan pendataan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Se Kabupaten Pasaman.

Bahwa  Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman membentuk 8 Tim untuk untuk melakukan pendataan LPJU se Kabupaten Pasaman ungkap Em Hasril saat ditemui awak media di perbatasan Kota Lubuk Sikaping, Rabu Malam (26/06/2019).

Semenjak Januari  tahun 2019  LPJU dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman yang sebelumnya dikelola di Dinas Lingkungan Hidup Pemungkiman Rakyat Kabupaten Pasaman,ungkap Em

Dalam pendataan LPJU ini Em Hasril selaku Tim 1 langsung turun kelapangan dengan menyisir ruas jalan Prof Dr Hamka - jalan Jenderal Sudirman - jalan H Adam Malik - jalan H Syachroeddin.

Hasil pendataan yang dilakukan Tim 1 ditemukan 54 titik LPJU yang tidak berfungsi dengan kondisi 65 lampu yang tidak menyala,  ungkap Em.

Dengan dilakukannya pendataan LPJU ini, Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman akan berupaya untuk dapat melakukan pemeliharaan LPJU dengan optimal demi kenyaman Warga Pasaman untuk beraktifitas diluar rumah pada mlam hari, tegas Em

Em Hasril selaku Kabid Prasarana Dinas Perhubungan Kabuaten Pasaman berharap adanya peningkatan dana pemeliharaan yang dianggarkan Pemerintah untuk kedepannya. Karena semenjak Tahun 2019 sampai saat ini sudah hampir 300 unit LPJU yang sudah diperbaiki.
(Mad)

Proyek Lanjutan Asrama Haji Embarkasi diduga rugikan uang negar
Mitra Rakyat.com(Padang Pariaman)
Dugaan kongkalingkong yang terjadi diproyek lanjutan pembangunan Asrama Haji Embarkasi Padang milik Kemenag Sumbar sepertinya akan berlanjut kemeja hijau. Disinyalir, banyak pihak yang akan terjerat pada dugaan korupsi dimega proyek umat islam itu, kata salah seorang kontraktor yang juga sebagai peserta lelang  tender masa itu, pada Rabu(26/06) dirumahnya.

Baca berita terkait : Joben "Tuding" Media Beritakan "Fitnah" Terkait Dugaan KKN Yang Terjadi di Proyek Lanjutan Asrama Haji Embarkasi Padang  

Kontraktor yang tidak mau namanya disebutkan itu menduga, ada persekongkolan yang mengakibatkan persaingan tidak sehat terjadi antara peserta pada pelaksanaan tender.

"Pada proses tender, ada sekitar 9 perusahaan yang ikut sebagai peserta, dan sebenarnya ada perusahaan yang lebih berhak secara administrasi mengerjakan proyek asrama haji tersebut, yakni peserta nomor urut 4, sementara PT.Rimbo Paraduan berada pada nomor urut 5", katanya.

Akan tetapi, lanjut kontraktor itu," hasil pemenang kembali dikoreksi dan dikonsultasikan kepada Kakanwil, kemudian Kakanwil mengkoordinasikan kepada salah seorang oknum petinggi partai di Sumbar ini" ucap kontraktor tersebut.

"Kemudian oknum petinggi partai itu menolak hasil pemenang tender yang real, sebab, diduga pemenang tender bukan jagoannya (PT.Rimbo Paraduan), dan selanjutnya perintahkan panitia lelalng untuk mengulang lelang kembali dan menangkan jagoannya, karena disinyinalir ada komitmen fee dari awal antara oknum petinggi partai dengan PT.Rimbo Paraduan" ungkapnya lagi.

Sementar pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan bahwa,” Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan konsekuensinya adalah pidana", sebut kontraktor itu.

Kontraktor juga menyebutkan," untuk pemasangan kaca jendela yang seharusnya dipakai kaca setebal 5mm secara keseluruhan sesuai dengan dokumen kontrak, namun, diduga PT.Rimbo Paraduan hanya memakai kaca setebal 3mm, berarti sudah tidak sesuai spesifikasi lagi", tandas lagi.

Proyek yang bernilai Rp 43.523.094.000, dengan sumber dana Surat Berharga Syari'ah Negara(SBSN)  dan dikerjakan PT.Rimbo Paraduan(RP) itu kondisinya sekarang sangat memilukan dan terindikasi rugikan negara.

Sampai berita ini diterbitkan, pihak media masih menunggu konfirmasi pihak terkait lainnya. *Roel*

Supardi Wakil Ketua Komisi III DPRD Sumbar

Mitra Rakyat.com(Sumbar)
Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menyikapi hasil Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT Bank Pembangunan Daerah atau dikenal Bank Nagari tahun 2019 bulan April.

Terkait persoalan kinerja Bank Nagari tidak sesuai dengan Rencana Bisnis Bank( RBB) tahun 2017 dan 2018.

“Tampaknya progres kinerja Bank Nagari tidak sesuai dengan RBB 2017 dan 2018, artinya rapor merah atau asset dan kredit tidak tumbuh dan laba tergerus,”ujar Wakil Ketua Komisi III DPRD Sumbar Supardi di Padang, Selasa,25 Juni 2019.

Menurut Supardi,sebahagian Pemerintah Daerah (Pemda ) sebanyak 13 daerah tidak melakukan tambahan penyertaan modal, ini menandai indikasi krisis kepercayaan pemegang saham.

“berdasarkan hasil RUPS Bank Nagari tersebut solusi tidak sesuai dengan penyakit Bank Nagari bahkan melahirkan kebijakan baru,”ujar Supardi yang merupakan politisi Partai Gerindra Sumbar ini.

Lanjut Supardi, hal yang memiriskan lagi pihak Bank Nagari memberikan gaji naik disertai tanjim full.

“Memiriskan lagi dengan mengkebiri kembali kewenangan direksi kredit hanya sebatas menfasilitasi kredit syariah, sementara kredit lain ditangani oleh Direktur Keuangan dan Direktur Utama sendiri. Ini tidak lazim dan tidak beretika dan belum pernah dibuat oleh dunia perbankan dimanapun,”ujar Supardi.

Dikatakan Supardi, adanya indikasi data yang disuguhkan oleh komisaris dalam RUPS fiktif atau tidak berdasarkan target RBB tapi hanya berdasarkan perbandingan tahun lampau.

“Adanya persaingan yang tidak sehat antar direksi menjelang suksesi manajemen direksi yg dimulai pada bulan September ini (RUPS LB),”ujar Supardi.

Supardi menambahkan, terkait dengan masalah IT tahun 2015, DPRD Sumatera barat melalui komisi III menyepakati dengan direksi lama (syuryadi dkk) untuk meninjau kembali kontrak kerjasama dengan vendor IT BN yakni PT.Collega Inti Pratama,karena beberapa pertimbangan dengan menghasilkan kesepakatan tersebut oleh pihak direksi lama Bank Nagari diadakan kajian komprehensif dengan melibatkan pihak ketiga atau konsultan PT.Searing Fashion, dengan merekomendasikan untuk diadakan tender terbuka terhadap IT BN sesuai dengan pertumbuhan tekhnologi.

Proses tender pengadaan CORE BANKING SYSTEM (CBS) dimulai dan ada beberapa perusahaan yang siap ikut lelang sesuai dengan dokumen lelang, namun sayangnya masa tugas direksi habis. Oleh direksi baru, kebijakan ini ditinjau kembali dengan menyewa konsultan baru PT. Pantarhai Technology dan membatalkan tender tadi dan atas rekomendasi Komite pengarah tekhnologi informasi menunjuk kembali Vendor lama PT.Collega Inti Pratama untuk menangani IT Bank Nagari.

“Indikasi kuat permainan antara Bank Nagari dengan vendor CIP dan indikasi kuat mark up terhadap Perjanjian KerjaSama (PKS) antara Bank Nagari dan PT.CIP serta indikasi kuat menyalahi aturan yg berlaku, baik Perpres 16 tahun 2018 maupun Peraturan internal BN tentang Pengadaan Barang dan Jasa,”ujar Supardi yang dikenal vokal ini.

Supardi mengatakan,menjelang pemilihan direksi baru nanti DPRD Sumatera Barat akan menyurati OJK Pusat untuk kembali membuka file-file rekam jejak para calon direksi (termasuk incumbent) terhadap kasus-kasus dimasa mereka menjabat, baik sewaktu kepala cabang maupun kepala divisi dan akan mengawal setiap proses atau tahapan seleksi termasuk fit and profite test yg diadakan oleh OJK.

“Dan apabila dalam penelusuran dan kajian DPRD Sumbar ditemukan unsur memperkaya diri sendiri dan merugikan Bank Nagari DPRD akan membawa masalah ini ke ranah hukum selaku tugas fungsi dan pengawasan DPRD,”ujar Supardi mengakhiri.

Sampai berita ini diterbitkan pihak media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.
Sumber (Sumaterapost)

Proyek Pembangunan Gedung Labor Olah Raga UNP Padang diduga langgar PP No 50 Tahun 2012 tentang penerapan SMK3

Mitra Rakyat.com(Padang)
Miris, pembangunan gedung labor olah raga Universitas Negeri Padang yang berlokasi di kelurahan air tawar, kecamatan padang utara, diduga kangkangkangi PP Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Managemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja(SMK3) oleh kontraktor.

Pasalnya, proyek bernomor kontrak 123/UN35/PS-DIPA/BLU/2019 dengan nilai Rp 16.522.630.000,00, PT.Bangun Cipta Andalas Mandiri(BCAM) sebagai kontraktor kuat dugaan tidak pedulikan keselamatan dan kesehatan pekerjanya.

Ini terpantau awak media saat telusuri lokasi pekerjaan pada Senin(25/06) kemarin. Waktu dikonfrotir kepada Meri yang mengaku sebagai tenaga ahli dari SMK3 proyek itu mengatakan," apabila terjadi kecelakaan dalam kegiatan, kami akan mengobati pekerja tersebut" jawabnya singkat.

Edi Mujahidin SH Menilai ada kerja sama yang terindikasi rugikan uang negara

Dilain pihak, Edi Mujahidin SH seorang pengacara kondang dikota ini menilai bahwa, " kontraktor telah langgar aturan terkait SMK3 yang berlaku dinegara ini" kata Edi pada Rabu(26/06)tadi via telpon 0813748080xx.

"Begitu juga dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per.08/Men/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri. Dan pengusaha wajib untuk menyediakan APD sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi pekerjanya", jelasnya lagi.

Sementara, dalam PP Nomor 50 Tahun 2012 jelas mengatur tentang penerapan SMK3 bagi perusahan pelaku usaha kontruksi. Selama ini acuan dalam penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) adalah PerMenaker No. PER.05/MEN/1996 kemudian muncullah PP No. 50 Tahun 2012 tentang SMK3.

Adapun hirarki peraturan perundangan terkait Sistem Manajemen K3, lanjutnya lagi,"
1)   UUD 45 Tahun 1945, pasal 27 ayat 2; "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan"
2)  UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
Pasal 86;
(1)   Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :
 a. keselamata dankesehatan kerja;
 b. moral dan kesusilaan; dan
 c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
(2)  Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal  diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.
(3)  Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 87;
(1)   Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.
(2)  Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.

Demikian Edi Mujahidin SH menduga ada kerjasama yang terindikasi rugikan negara, sebab, mega proyek yang nilainya pulahan milyar lebih itu mustahil tanpa ada SMK3 nya, pungkas pengacara kondang tersebut.

Sampai berita ini diterbitkan pihak media masih menunggu jawaban konfirmasi dari Bambang dirut PT.  BCAM, dan pihak terkait lainnya.* tim*



Keakraban Helmi Moesim bersama anggota IKW RI dikwasan GOR.H.Agus Salim Padang

Mitra Rakyat.com (Padang)
Senyum sumringah puluhan joernalis yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Wartawan (IKW-RI) terpancar dengan kedatangan tamu Calon Anggota DPRD Kota Padang periode 2019 - 2024, Helmi Moesim di kawasan lingkungan GOR H.Agus Salim Padang, pada Selasa (25/6) tadi.

Helmi Moesim yang akrab disapa da Ay caleg dari Partai Berkarya ini pada kesempatan itu sedikit bercerita tentang suka dukanya untuk sampai menjadi calon anggota dewan periode 2019-2024.

Mantan anggota DPRD Kota Padang dari Partai Golkar tersebut menunturkan," tak mudah melakukan kesabaran ketika menghadapi ujian apalagi diranah percaturan politik", kata da Ay.

Mampu menahan kesabaran merupakan hal yang paling disyukurinya, sebab, dengan posisinya yang saat itu sangat rentan dan sensintif, disebabkan persoalan dalam di intern partai sebelumnya yang memaksa beliau untuk hengkang sebagai caleg dari partai tersebut, ungkap da Ay lagi.

Bersabar dan bersyukur  merupakan kunci untuk mencapai tujuan baik dalam hidup ini. Namun, cukup sulit melaksanakan keduanya secara bersamaan, lanjutnya.

"Syukur dan sabar adalah dua hal krusial yang harus selalu kita amalkan dalam menjalani hidup ini. Saat memperoleh hal yang menyenangkan, bersyukurlah atas pemberian Allah itu dan begitu juga sebaliknya", ucap  da Ay.

Dan Allah tidak akan pernah menukar rezeki seseorang dengan orang lain, bagaimanapun banyaknya upaya orang  tidak senang dalam menghalangi langkah kita, jelas suami Yessi Mardeti ini.

Disaat banyak masalah, kehadiran keluarga sangat berperan dalam menademkan suasana hati. Berkat kesabaran menghadapi cobaan maka kesuksesan akan mendatangi kita dan jangan lupa untuk tawakal, pungkas da Ay.

Saat ini Ay tetap melakukan aktifitas kemasyarakatan, walaupun awal tahun ini ada pengganti antar waktu dengan keluarnya dia dari Partai Golkar. Justru hal itu membuat waktunya berinteraksi dengan konstituen makin intensif.

Buah menampung aspirasi masyarakat itu ketika pilihan rakyat daerah pemilihan Padang Timur dan Padang Selatan pada laki-laki kelahiran Aie Cama ini kembali menduduki salah satu kursi dari 45 anggota DPRD Kota Padang yang akan dilantik pada tanggal 6 Agustus 2019.

Ada banyak kisah keteladanan yang dapat diambil sebagai inspirasi agar senantiasa tak patah arang menuju suatu kesuksesan.


Selamat da Ay, semoga selalu Amanah.



Mitra Rakyat (Pasaman)



Pasaman -- Dinas Pendidikan  Kabupaten Pasaman mulai membuka penerimaan peserta didik baru (PPDB)  SMPN tahun ajaran 2019/2020. Berbeda dengan sistem penerimaan tahun sebelumnya, pada tahun ini Dispendik menggunakan pola baru yakni jalur zonasi,selasa (25/6/2019).

"Program PPDB tahun ini baru. Ada beberapa hal yang sangat tidak sama dengan yang lama terkait zonasi. 80 persen dari kapasitas daya tampung sekolah untuk Zonasi, 5 persen untuk jalur prestasi, 15 persen untuk jalur luar zonasi ," kata Munasri S.pd Kepala sekolah SMPN 1 Lubuk Sikaping.

"Selama ini kita memang memberi peluang besar bagi anak-anak berprestasi akademik/non akademik. Prestasi daya tampung dari sekolah hanya 5 persen".

"Mekanismenya itu betul-betul disesuaikan dengan lingkungan terdekat sekolah. Tapi dengan melihat daya tampung sekolah tersebut," tambahnya.

Penerimaan siswa baru untuk SMPN 1 Lubuk Sikaping telah di mulai tanggal 24 s/d 27 Juni 2019. Berpedoman kepada Permendikbud no 51 Tahun 2018 dengan sistim zonasi, kemarin yang telah mendaftar sekitar 100 orang dan  hari ini sekitar 191 orang,total penerimaan untuk murid baru di SMPN 1 Lubuk Sikaping hanya 273 orang yang di dalam maupun di luar zonasi.

Minat yang diluar zonasi untuk bisa belajar di sekolah ini cukup besar mungkin melebihi 20 persen tapi itu nanti akan kita rengking nilainya sebatas yang kita terima.

Ini adalah aturan dari pemerintahan kita, di harapkan dengan sistim zonasi ini adalah untuk pemerataan bagi siswa pintar dan daerah, ungkap kepala sekolah SMP 1 Lubuk Sikaping.

(Mad)

Proyek rehabilitasi drainase dijalan karet,Kec. Padang Barat diduga sarat KKN

Mitra Rakyat.com(Padang)
Disinyalir, proyek DPUPR Kota Padang ternoda lagi, sebab proyek dengan nomor kontrak 12/Kont-SDA/APBD/PUPR/2019, bernilai Rp. 1.643.576.006,50, kemudian dikerjakan CV. Tewang Jaya Kontruksi(TJK) dan CV. Duta Graha Interplan sebagai konsultan pengawas dalam pelaksanaannya kuat dugaan tidak sesuai spesifikasi dan metoda yang ada di dokumen kontrak.

Berita terkait :Menakar ketangguhan Jufrianto sang kontraktor fenomenal di Kota Padang  

Pasalnya, warga sekitar menyampaikan  informasi kepada pewarta media ini bahwa terjadi kejanggalan dalam pekerjaan saluran drainase yang ada dijalan karet, Kecamatan Padang Barat itu, pada Senin(24/06) tadi sore.

Pekerjaan diduga tidak sesuai spesifikasi dan metoda yang ada didokumen kontrak
Kejanggalan yang diduga masyarakat tersebut antara lain," saat pemasangan batu untuk pondasi, kontraktor tidak mamakai koporan atau tidak ada galian sedalam paling minim 40cm", kata warga yang akrab disapa Dedi itu.

Selanjutnya Dedi mengatakan, "batu besar(sitampang) untuk dasar pondasi dipasang diatas genangan air, menurutnya, dalam metode pekerjaan drainase itu sangat tidak sesuai spesifikasi teknisnya", tutur Dedi.

Bahkan, untuk adukan semen dan pasirnya,  air yang digunakan, air selokan yang keruh dilokasi pekerjaan, sejatinya, dalam metode nya itu sangat dilarang, sebab, sangat berpengaruh terhadap kualitas atau mutu bangunan yang diharapkan warga terpakai dengan kondisi baik dalam waktu yang cukup lama, tandasnya.

Menyangkut lantai kerjanya, Dedi yang notabene nya lulusan S1 sipil tersebut menyebutkan, bahwa kontraktor tidak mengerjakannya, sebab, dilihatnya, untuk lantai kerja kontraktor hanya meletakan batu digenangan air kemudian diberi adukan semen dan pasir saja, jadi diragukan ketebalannya mencapai 20cm dengan speks yang ada, dan Dedi pun berani untuk membuktikan perkataannya itu, tukasnya.

Dedi menilai, pekerjaan ini penuh dengan kecurangan yang tersistim  dan berpotensi rugikan uang negara, pungkas Dedi.

Dihari yang sama, media telusuri lokasi pekerjaan dan mengkonfrotir terkait pekerjaan tersebut kepada Feri selaku perpanjang tangan dari CV.TJK.

Feri memaparkan," ini pekerjaan Jufrianto dengan memakai perusahaan orang lain, namun, terkait pekerjaan dilaksanakan sudah menurut aturan yang ada.

"Seperti, galian koporan kami kerjakan sedalam 30-40cm, dan terkait penggunaan air untuk adukan, memang benar kami memakai air selokan yang ada dilokasi", terang Feri.

Uniknya, Feri mengakui pekerjaan  baru berjalan selam seminggu, namun, progres pekerjaan sudah mencapai 45%,ngakunya Feri.

Parahnya, saat awak media menanyakan keberdaan konsultan pengawas, dan PPTK nya, Feri sendiri mengatakan tidak kenal, tapi kehadiran dan kedatangannya tidak bisa ditentukan" pungkasnya lagi.

Pekerjaan sudah berjalan selama seminggu, tapi kontraktor dan pengawas saling tidak kenal, bahkan untuk sebuah nama, aneh juga.

Sampai berita ini diterbitkan pihak media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.*Roel*


Mitra Rakyat (Pasaman)

Pasaman -- Badan Amal Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pasaman selalu memberikan bantuan bagi masyarakat yang kurang mampu melalui lima program
Unggulan Baznas Pasaman.

seorang ustad yang juga ketua Baznas Pasaman tak kenal lelah demi menjalankan amanah Allah dengan memberikan bantuan dari Baznas yang di tujukan untuk masyarakat kurang mampu.

"Demi menjalankan sebuah Amanah Allah untuk mewujudkan Visi Sejahtera yg Agamis dan kecintaan terhadap Masyarakat kami juga menghadapi medan jalan yg menggetarkan nyali dan menantang arus sungai yg mengerikan selama 2,5 Jam, asalkan Mustahik bisa tersenyum", ungkap  Pasaman  Ust. H. Syafrizal SF, SIQ , M. Pd, magister Agama dan Pendidikan Islam UIN Imam Bonjol Padang ini.

Menurut Syafrizal, dengan hadirnya secara langsung ketengah-tengah masyarakat dapat melihat persis kondisi warga yang patut di bantu dari dana zakat, baik kategori kurang mampu, jompo, modal usaha, bedah rumah, beasiswa dan lainnya.

" Semuanya ini karena ukhuwah (Persaudaraan). Diibaratkan satu bangunan, saling mengisi dan berkaitan. Semua kita harus saling membantu, dan memanfaatkan untuk kebaikan dari dana zakat ini sesuai mustahiknya. Mudah-mudahan dengan dana ini bisa sedikit membantu dan meringankan beban keluarga kurang mampu dan jompo," tambahnya.
(Mad)


Mitra Rakyat (Pasaman)

Pasaman -- Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)Kabupaten Pasaman mendorong para mustahik untuk memperoleh tambahan usaha dengan cara berkebun cabe.

Ketua Baznas Kabupaten Pasaman  Ust. H. Syafrizal SF, SIQ , M. Pd, pihaknya membuat program pemberdayaan bagi petani yang tidak ada modal untuk membuka lahan perkebunan contohnya dengan berkebun cabe.

“Dana zakat yang ditunaikan oleh para muzaki Baznas membantu mereka memulai dari permodalan, meningkatkan kapasitas produksi hingga pengembangankan usaha yang lebih baik

Program Zakat Produktif Baznas mulai menggeliat  " Insyaallah Awal Juli  Bupati pasaman bersama Ketua Baznas serta Kadis Pertanian dan Tanaman Pangan akan lakukan Panen Raya " Cabe Super Baznas  " inovasi baznas dalam rangka mewujudkan visi Bupati Pasaman mensejahterakan masyarakat yang relevan dengan  tujuan baznas merubah mustahik menjadi muzakki. Berlahan tapi pasti segera terwujud, ucapnya.

Padahal buru lebih kurang dua tahun baznas dinahkodai Ust Kondang Sumbar ini dan juga Dosen STAI / Yappas Lubuk Sikaping Pasaman ini.
(Mad)


Dua kegiatan proyek diraih Jufrianto pada Tahun ini (2019)
Mitra Rakyat.com(Padang)
Nama Jufrianto mungkin sudah tidak asing lagi terdengar ditelinga kalangan pengusaha kontruksi kota padang atau awak media tentunya.  Ketangguhan COE PT.Bima Arjuna Perkasa itu ( Jufrianto ) dalam mendapatakan proyek dari tahun ketahun sudah tidak diragukan lagi.

Berita terkait: Wilman : Proyek APBD dilaksanakan Tanpa Pengawasan Dekati Kecurangan
Bahkan, Jufrianto selalu dapatkan proyek APBD lebih dari satu dengan nilai milyaran, kata Rozi, salah seorang pengusaha kontruksi (Kontraktor) dikota padang ini, pada Jumat( 22/06 ) dirumahnya.

Hebatnya, Rozi meneruskan,” meskipun perusahan Jufrianto sempat diblacklist oleh panita lelang, namun, ditahun berikutnya sudah dapat dipastikan lagi Jufrianto akan menangkan bejibun tender proyek yang nilainya miliaran rupiah lagi.

Ditahun 2017 PT.Bima Arjuna Perkasa milik Jufrianto sempat dinyatakan gagal dalam pelaksanaannya oleh dinas terkait, yang mengakibatkan perusahaan nya masuk dafta hitam panitia lelang”, tuturnya.

Akan tetapi Jufrianto tidak hilang akal, lanjut Rozi,” ditahun berikutnya 2018, sang  petarungpun kembali coba peruntungan dengan memakai nama perusahaan lain untuk mengikuti lelang, yakni PT. Nabil Surya Persada. 

Tidak tanggung- tanggung  Jufrianto dapatkan dua kegiatan dengan nilai milyaran rupiah sekaligus, yaitu pekerjaan jembatan dan trotoar” tandasnya.

Pada tahun ini (2019) Jufrianto kembali berjaya menangkan lelang, bahkan jufrianto bawa menangkan perusahan milik istrinya PT.Belton Sejati. Kali ini, Jufrianto bawa kembali perusahaannya sendiri (PT.Bima Arjuna Perkasa) untuk mengerjakan trotoar dijalan Khatib Sulaiman dengan nilai kegiatan12 Milyar lebih. 

Begitu juga perusahan yang kuat dugaan dikomandoi istrinya (PT.Belton Sejati) kemudian dijalankan oleh Jufrianto juga dapatkan kegiatan pelaksanaan trotoar di Jalan Sisingamangaraja, dengan nilai 4 milyar lebih.

Sepertinya, kontraktor swasta nasional yang tergabung dalam Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Sumbar jumlahnya mungkin terus menyusut akibat gulung tikar. Setidaknya hampir 100 lebih kontraktor kecil yang bernaung di bawah asosiasi kontraktor Gapensi mati suri dan gulung tikar.

Penyebabnya, diduga ada persekongkolan antara pemilik proyek dengan rekanan. Sebab, menurutnya dalam proses lelang ada campur tangan panitia lelang atau pengaruh koleganya yang mungkin seorang pejabat di pemerintahan Kota Padang, tukasnya.

Sementar pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa,” Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”, kalau benar itu terjadi,  wah… gawat berarti pihak terkait telah melanggarnya, tutup Rozi.

Sampai berita ini diterbitkan, pihak media masih menunggu jawaban  konfirmasi jufrianto, PPK , dan KadisPUPR Kota padang, juga pihak terkait lainnya.*Roel*


Mitra Rakyat (Pasaman)

Pasaman -- Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kabupaten Pasaman memberlakukan sistem zonasi dengan prioritas warga sekitar sekolah. Selain menghapus stigma adanya sekolah favorit dan nonfavorit, hal ini dimaksudkan agar sekolah yang ada terutama tingkat SMP bisa menampung semua lulusan SD secara proporsional.

Kepala bidang pendidikan dasar SD dan SMP Ahdi Susanto menyampaikan,PPDB di Kabupaten Pasaman ini kita murni mengacu Permendikbud No 51 Tahun 2018 tentang menerima peserta didik baru untuk Taman Kanak - Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Permendikbud ini salah satu bentuk perbedaan dengan tahun sebelumnya dimana dulu kita masih memakai sistim Rayonisasi sedangkan sekarang kita memakai sistim zonasi yang mengacu letak geografis sejauh mana siswa itu tinggal dengan sekolah yang berdekatan sehingga tidak lagi menentukan kalau SD ini Rayonnya ke SMP ini.zona sekolah dekat tempat tinggal mereka maka berhak  bersekolah di sana.

Untuk Kabupaten Pasaman Tahun Ajaran 2019  - 2020  kita menerima siswa baru itu pada tanggal 24 sampai 28 juni 2019 pada tanggal 29 juni 2019 sudah kita umumkan siapa yang di terima dan tanggal 1 sampai 4 juli 2019 sudah masuk Tahun Ajaran baru untuk daftar ulang serta tanggal 5 juli di beri waktu untuk cadangan siswa yang sekolah seandainya ada yang tidak mendaftar di sekolah yang bersangkutan.

Untuk sistim zonasi ini Pemerintah Kabupaten Pasaman sudah komit dengan keluarnya Keputusan Bupati Pasaman tepatnya No 552 Tahun 2019 tentang penetapan zonasi peserta didik baru pada sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kabupaten Pasaman.

Dengan keluarnya Keputusan Bupati Pasaman ini, Dinas Pendidikan menginstruksikan kepada seluruh korwil yang ada di kecamatan masing - masing untuk menetapkan zonasi ini sehingga masyarakat berhak anaknya belajar di sekolah yang dekat dengan tempat tinggalnya, ungkap Ahdi Susanto.(Mad)


Mitra Rakyat ( Pasaman )

Pasaman -- Dalam membantu masyarakat yang kurang mampu Baznas kabupaten Pasaman terus salurkan  bantuan bedah rumah yang di realisasikan untuk kecamatan Bonjol Kenagarian Koto Kaciak bantuan tersebut di berikan langsung kepada Mariatun yang diserahkan langsung oleh ketua tim Audit Drs. H. MN. susilo yang didampingi ketua Baznas Ust. H. Syafrizal SF, SIQ , M. Pd sebesar 10 juta Rupiah, Jumat (21/06/2019).

Baznas Kabupaten Pasaman Menargetkan bantuan bedah rumah sebanyak 50 unit setahun dengan syarat sertifikat tanah atau hibah yang di ketahui oleh jorong dan wali nagari.

Bantuan yang di gulirkan oleh Baznas kabupaten Pasaman untuk Rumah yang tidak layak huni ini merupakan program Pasaman peduli hal itu di ungkapkan Ust. H. Syafrizal SF selaku ketua Baznas kabupaten Pasaman kepada awak media.

Program Rumah tidak layak huni dari Baznas Kabupaten Pasaman sudah banyak di Serap dan sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat ,bantuan yang di salurkan melalui Baznas tersebut sangat di sambut baik kalangan masyarakat khusus nya yang ada di Pasaman.

Dengan adanya program yang di salurkan untuk rumah tidak layak huni “saya merasa bersyukur juga terimakasih banyak kepada Baznas kabupaten Pasaman yang telah memberikan bantuan bedah Rumah  kepada saya kata Mariatun selaku penerima Bantuan dari Kecamatan Bonjol.(Mad)



Mitra Rakyat ( Pasaman )

PASAMAN -- Kapolres Pasaman AKBP Hasanuddin,S Ag melaksanakan anjangsana ke Panti Asuhan Imam Bonjol, di Jorong Pasar Nagari Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman, Kamis (20/06) dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Bhayangkara yang ke-73.

"Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk rasa syukur terhadap peringatan Hari Bhayangkara," ucap AKBP Hasanuddin.

Dikatakannya, rasa syukur tersebut diwujudkan Polres Pasaman dalam bentuk kegiatan silaturahmi dan pemberian bantuan kepada Panti Asuhan maupun masyarakat yang kurang mampu di wilayah hukum Polres Pasaman.

"Bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Bhayangkara merupakan momentum yang tepat untuk berbagi kepada sesama, adapun batuan berupa, beras 30 kg, mie instan 3 kardus, telur ayam 2 papan dan minuman energen 2 kardus," tuturnya.

Saat berada di panti asuhan, Kapolres juga menyampaikan beberapa pesan-pesan Kamtibmas tentang wawasan kebangsaan kepada anak-anak panti asuhan serta inovasi dalam sistem rekrutmen kepada para pengasuh dan santri.

"Kami berharap anak-anak panti asuhan juga paham betul soal bela negara dan cinta tanah air. Jangan sampai mereka terpengaruh pahan-paham radikal yang bisa memecah belah bangsa dalam bingkai NKRI," jelasnya.

Turut hadir juga mendampingi Kapolres Pasaman, Ketua Bhayangkari Cabang Pasaman Ny. Tuti Hasanuddin, Para PJU Polres Pasaman, Kapolsek Bonjol IPTU RONI, SH, Ketua Bhayangkari Ranting Bonjol Ny. Siska Roni, Pembina panti asuhan Imam Bonjol Neldi Miswar,S.Pd, Pengurus Cabang Bhayangkari Pasaman dan Bhayangkari Ranting Bonjol da Para pembina dan anak2 Panti Asuhan Imam Bonjol.
(Mad)


Mitra Rakyat ( Pasaman )

Pasaman -- Polres Pasaman menggelar reka ulang kasus pembunuhan anak dibawah umur yang dilakukan Amrizal (31)  warga Suka Damai II, Nagari Panti terhadap, RS (11) warga Suka Damai Kecamatan Panti, di halaman Mako Polres Pasaman, Kamis (20/06/2019).

Kapolres Pasaman AKBP Hasanuddin mengatakan, reka ulang tersebut memeragakan sedikitnya 23 adegan.

Reka ulang tidak dilaksanakan ditempat kejadian tetapi dilaksanakan di halaman Mako Polres Pasaman demi menghindari hal hal yang tidak diinginkan.

Dalam reka ulang tersebut, diperagakan saat korban  tersangka bahwa sewaktu tersangka pulang dari sawah sekitar pukul 12.00 WIB, tersangka bertemu dengan korban Rahmad Sah (10) yang saat itu hendak pergi ke kolam ikan milik keluarganya.

Tersangka meminta tolong kepada korban untuk mengantarkan tersangka pulang ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor milik korban. Tiba di tengah jalan, tepatnya di pintu air bendungan Panti-Rao, tersangka berbelok ke arah jalan sumpu dengan alasan kepada korban bahwa dompetnya tertinggal.

Saat itu, kata Kapolres, tersangka meminta tolong kepada korban untuk mengantarkan tersangka pulang ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor milik korban. Tiba di tengah jalan, tepatnya di pintu air bendungan Panti-Rao, tersangka berbelok ke arah jalan sumpu dengan alasan kepada korban bahwa dompetnya tertinggal.

“Setelah menempuh perjalanan sekitar 3 KM, tersangka melihat ada kebun coklat milik masyarakat yang masih rimbun dan ada rumah pondoknya. Tersangka menghentikan sepeda motornya dan mengatakan kepada korban bahwa dompetnya tertinggal di lokasi tersebut,” kata Kapolres.

Setelah itu, katanya, tersangka dan korban turun dari sepeda motor. Di lokasi tersebut, tersangka berpura-pura mencari dompetnya dan korbanpun mengikutinya.

“Ketika posisi tersangka di belakang korban, tersangka langsung menyekap mulut dan hidung korban dengan tangan kanan. Sedangkan tangan kirinya menekan leher korban dengan sekuat tenaga,”

Korban yang terkejut lalu berteriak sehingga menimbulkan kepanikan tersangka dan mendorong korban hingga terjatuh.

“Dalam posisi tertelungkup, tersangka dengan spontanitas mengambil sepotong kayu bulat dengan panjang 71 CM yang saat itu berada di dekat tersangka. Dengan sekuat tenaga, kayu tersebut dipukulkan ke bagian kepala belakang korban sebanyak dua kali dan ke wajah bagian kiri sebanyak satu kali sehingga korban mengalami keadaan yang sekarat,”

Tanpa belas kasihan, katanya, tersangka menyeret kaki korban sejauh kurang lebih lima meter ke samping pondok dan tubuh korban ditutupi dengan  daun-daun pisang dan coklat, dilihat korban masih bernafas tersangka memikul kembali korban.  Setelah itu, tersangka meninggalkan korban dan membawa motor korban dari lokasi kejadian. Kemudian, sepeda motor tersebut ditinggalkan oleh pelaku di kebun sawit masyarakat.

Ketika tersangka sampai di rumahnya, tersangka mandi dan kemudian pergi ke pasar Tapus untuk membeli handphone dan nomor baru yang gunanya untuk menghubungi keluarga korban.

“Lewat handphone tersebut, tersangka menelepon orangtua korban dan mengatakan bahwa korban telah diculik dan tersangka meminta tebusan kepada orangtua korban sebanyak Rp250 juta agar korban selamat,” ujarnya.

Setelah sampai dirumah tersangka melakukan percobaan bunuh diri dengan menyayat urat nadi tangan, tak sampai disitu tersangka mencoba meminum racun tikus dan racun rumput.
(Mad)

Kadisnakkeswan Sumbar drh.Erinaldi MM

Mitra Rakyat.com(Sumbar)
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan(Disnakkeswan) Sumbar melalui Livestock Expo 2019 nanti, merupakan bentuk upaya memajukan dan meningkatkan pemberdayaan peternak sebagai mitra dalam menunjang pembangunan peternakan kuhususnya didaerah Sumbar.

Rencananya, Livestock Expo 2019  akan dilaksanakan selam 3 hari, mulai hari Selasa sampai Jumat (25-28/6) yang berlokadi Air Pacah Padang lokasi Penas.

Dengan adanya Livestock Expo 2019 nanti, dinas terkait berharap  dapat dimanfaatkan sebagai pembawa informasi hasil peternakan, juga untuk meningkatkan produk-produk unggulan daerah yang berdaya saing, serta manaikan kualitas dan kuantitas ternak.

Tidak ketinggalan pada kegiatan itu Disnakkeswan juga memberikan pelayanan dan kesehatan hewan serta meningkatkan pengetahuan, wawasan dan kemandirian pelaku usaha peternakan.

Ini di sampaikan oleh drh.Erinaldi MM selaku Kepala Disnakkeswan Sumbar, pada Rabu(19/06/2019) tadi. Melalui iven itu, lanjut Erinaldi, "agar para pelaku usaha ternak mampu menciptakan peluang dibidang agro industri, kata dokter hewan itu.

"Juga diharapakan agar peternak cepat paham dan mengikuti perkembangan teknologi industri, serta berbagai isu terbaru soal peluang investasi dan membangun kerjasama kemitraan dalam usaha perternakan di Sumbar", tutur Erianaldi.

Serta dalam meningkatkan produksi dan produktifitas produk unggulan peternak dalam upaya swasembada daging, telur dan susu di Sumbar. "jelasnya.

Seterusnya Erinaldi mengatakan, "dalam upaya meningkatkan angka kelahiran ternak Sapi, pemerintah telah berhasil mengadopsi teknologi inseminasi buatan (IB) dan transfer embrio (TE). Melalui teknologi itu mampu memperbaiki mutu genetik ternak sehingga mampu meningkatkan produksi," pungkasnya.*Roel*


Adapun kegiatan perlombaan yang diadakan yaitu:


Proyek Pembangunan Lanjutan Asrama Haji Embarkasi Padang, di Batang Anai ,Padang Pariaman

Menanggapi pemberitaan media sebelumnya, terkait dugaan KKN yang terjadi dalam Proyek Pembangunan Asrama Haji Embarkasi Padang. Di tahun 2015 proyek pernah bermasalah dengan masyarakat setempat, yang mengakibatkan manggkrak selama 3 tahun.


Kemudian, pada tahun 2018 pekerjaan kembali dimulai lagi dikerjakan oleh PT.Rimbo Peraduan dengan pagu Rp 43.523.094.000, memggunakan dana Surat Berharga Syari'ah Negara(SBSN).

Baca berita terkait : 
Ir.Nofriandi : Baiknya KPK Audit Ulang Proyek Lanjutan Asrama Haji Embarkasi Padang 

Sebelumnya, banyak media khususnya online memberitakan terkait dugaan keculasan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang terlibat dalam mega proyek tersebut.

H.Joben S.Ag MM, PPK Proyek Lanjutan Pembangunan Asrama Haji Embarkasi Padang, di Batang Anai,Padang Pariaman

Menanggapi hal tersebut, H.Joben S.Ag MM, selaku Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) pada proyek itu mengatakan, " Pekerjaan sudah pho...lift sudah terpasang sebelum pho. Sekarang tahap pemeliharaan...tks" kata Joben, saat dikonfrotir media pada Selasa(18/06) kemarin Via What shapp(WA) 0852741122xx.

Selanjutnya Joben tuding pemberitaan media merupakan fitnah," Coba bapak menulis berita dengan profesional..jangan fitnah...demi untuk kebaikan sumbar...,ini berita apaan????", tuding Joben.

Namun, saat ditanyakan terkait pembayaran yang telah dilakukan dinas 100% kepihak kontraktor, sampai berita ini diterbitkan Joben belum menaggapinya.

Hingga berita ini diterbitkan pihak media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya. (Roel)










Proyek Asrama Haji Embarkasi Padang di Batang Anai, Menelan Dana Negara Rp 43.523.094.000, terindikasi KKN

Mitra Rakyat.com (Padang Pariaman)
Tanggapan negatif masyarakat terkait pemberitaan miring beberapa  media online sebelumnya, menyangkut lanjutan pembangunan asrama haji embarkasi padang milik Kemenag Sumbar yang diduga barbau KKN bermunculan. Sebab, dinilai secara faktual pekerjaan mustahil untuk lolos dari audit BPK maupun Inspektorat. Jadi bagusnya, Komisi Pemberatantas Korupsi (KPK) periksa dan audit kembali mega proyek yang memelan uang negara sebesar Rp 43.523.094.000,- yang dikerjakan PT.Rimbo Peraduan itu, kata Ir. Nofriandi, Selasa (18/06) sore tadi disalah satu café dilingkungan GOR. H.Agus Salim Padang.

Apa yang dikatakan Kakanwil Kemenag Sumbar pada waktu lalu , "sekarang lift lagi Off disebabkan karena ada servis berkala dari Hiyunday yang sudah jatuh tempo” itu sedikit janggal, kata Nofriandi yang notabenenya penguasaha penyedia barang dan jasa itu .Menurut hematnya,” saat opname lapangan dilakukan pemeriksaan terhadap setiap item pekerjaan, pemeriksaan tersebut terutama dilakukan terhadap penyesuaian volume terpasang dengan volume yang tercantum dalam Back UP Data”,sebutnya.


Ruang Lift yang masih kosong di lantai bawah Asrama Haji Embarkasi Padang


Sementara untuk pengadaan lift, Nofriandi mengatakan, itu termasuk pekerjaan atau item pokok dalam proyek . Analoginya, saat di PHO kondisi lift mestinya sudah siap pakai, jadi tidak relevan alasan diservis berkala jadi alasan oleh Kakanwil Sumbar itu, terangnya.

Selanjutnya, menyangkut dugaan pencairan dana 100% oleh dinas, Nofriandi menjelaskan, “Setelah berita acara serah terima didapat oleh Penyedia Jasa (Kontraktor), maka proses selanjutnya kembali ke Pengguna Jasa (PPK/KPA/PA) untuk mencaikan sisa Uang pekerjaan yang belum dibayar.

“untuk Berita acara Serah Terima Pertama (PHO) terbit penyedia minta kepada (PPK/KPA/PA) permohonan pencairankan 95 % dan sedangkan untuk Berita acara Serah terima Terakhir (FHO) terbit Penyedia Jasa Meminita kepada (PPK/KPA/PA) pencairan 5 % sisa atau pengembalian Jaminan Retensi” katanya lagi.

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan baik Pertama (PHO) dan maupun Terakhir (FHO), merupakan dokumen yang sangat penting dalam Pengadaan Barang dan Jasa terutama konstruksi. Jika salah satu dari keduanya tidak dilaksanakan menurut aturan, maka sanksi masuk daftar hitam akan menunggu kontraktor bersangkutan, pungkas Nofriadi.

Sampai berita ini diterbitkan, pihak media masih berupaya konfirmasi pihak terkait lainnya. (Roel)


Mitra Rakyat (pasaman)

Pasaman -- Festival Randai  se-Nagari Aia Manggih Kecamatan Lubuksikaping Kabupaten Pasaman resmi ditabuh pada, Senin (17/6) sore kemarin bertempat di halaman Kantor Walinagari Aia Manggih setempat.

Festival randai  yang diikuti empat group kesenian randai di daerah itu, secara resmi dibuka Camat Lubuksikaping Afrizal.

Dalam kesempatan itu terlihat hadir, Walinagari Aia Manggih, Babinkamtibmas, Kepala Bidang Kebudayaan, Bamus Nagari Aia Manggih, KAN, ninik mamak, alim ulama dan cadiak pandai, jajaran pemerintah nagari Aia Manggih, unsur pemuda serta undangan lainnya.

Camat Lubuksikaping, Afrizal dalam kesempatan itu mengatakan, festival tersebut patut diberikan apresiasi lebih, karena terselenggara berkat adanya semangat kebersamaan yang dilihatkan oleh pemerintah Nagari Aia Manggih dalam melestarikan seni dan budaya di daerah ini

“Untuk itu, atas nama Pemerintah Kecamatan Lubuksikaping sangat menyambut baik ide positif yang dituangkan melalui Festival randai se-Nagari Aia Manggih dengan mengusung tema Anak Nagari Cinta Budaya Tradisi ini," ujarnya.

Kata Afrizal, festival randai ini semoga bisa menjadi agenda tahunan, dan kedepan bisa diikuti lebih banyak group lagi nantinya.

Tujuannya tentu, menghidupkan kembali dan mempertahankan ajaran adat dan budaya Minangkabau yang saat ini sudah mulai tergerus zaman.

“Memang seharusnya yang kita perlihatkan kepada orang luar itu bukan milik orang, tetapi milik kita sendiri. Maka dengan itu, kita telah menghargai nilai-nilai adat dan budaya kita sebagai orang Minangkabau. Jadi, ini contoh yang baik menurut saya, karena mempunyai kekuatan kebersamaan yang digalang oleh pemerintah nagari," imbuhnya.

Untuk itu, kata Afrizal, sudah saatnya setiap nagari mulai mengembangkan dan melestarikan seni budaya di nagari nya masing-masing. "Karena, tidak akan ada yang merawat seni budaya kita, selain nagari kita sendiri. Dan jangan sampai nanti, kesenian randai ini lebih pintar pula orang asing dari masyarakat minang sendiri," tandasnya.

Walinagari Aia Manggih, Yoharman mengatakan, festival randai ini dilangsungkan selama dua hari dari pembukaan Senin hingga Selasa (17-18/6) malam dengan lokasinya berpusat di halaman Kantor Walinagari.

"Alhamdulillah festival ini telah dibuka bapak Camat Lubuksikaping, Senin sore kemarin. Kita berharap, festival tersebut berjalan sukses hingga akhir pelaksanaan nanti,” ucap Yoharman.

Kata Yoharman, festival randai itu merupakan salahsatu upaya pelestarian sekaligus promosi beragam potensi seni dan budaya. Randai adalah kesenian lokal yang perlu terus dilestarikan agar budaya dan kesenian tersebut tidak tergerus kemajuan zaman.

“Festival ini penting untuk melestarikan kekayaan seni dan budaya. Jangan sampai kekayaan budaya Minangkabau yang kita miliki tergerus kemajuan zaman. Makanya harus ditampilkan, serta dilestarikan secara terus menerus,” katanya.

Disamping itu, pihaknya berharap festival randai ini menjadi salahsatu upaya melestarikan dan mempromosikan budaya daerah kita. "Tak kalah pentingnya, dengan adanya festival randai ini kita akan dapat menggali, membina dan mengembangkan serta menanamkan nilai-nilai budaya terhadap generasi muda,” ujar Yoharman.

Yoharman menambahkan, penyelenggaraan festival randai ini berkat kerja sama berbagai unsur di nagari ini. "Atas nama panitia kita mengucapkan terima kasih atas semua dukungan yang diberikan untuk kesuksesan festival ini," tuturnya.

Dia juga meminta kepada seluruh pihak terkait didaerah itu, agar memperhatikan potensi seni tradisi asal Nagari Aia Manggih ini, sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi salah satu ikon pariwisata di daerah itu.

"Atas nama Pemerintah Nagari, kami akan terus mengembangkan seni tradisi yang di ada disetiap nagari ini," tukasnya mengakhiri. (Mad)

Proyek APBD 2019 dijalan Sisingamangaraja, kuat dugaan ada kecurangan

Mitra Rakyat.com(Padang)
Pekerjaan peningkatan dan rehabilitasi trotoar dan taman kota paket 3 yang dikerjakan CV.Belton Sejati kuat dugaan dikerjakan tanpa pengawasan. Sebab, mengacu pada tanggal dimulainya kegiatan, proyek sudah berjalan selama 6 minggu lebih, namun terindikasi tanpa pengawasan.

Proyek milik DPUPR Kota Padang itu menghabiskan uang negara sebesar Rp 4.155.307.877.16, disebut dikerjakan tanpa pengawasan karena tidak ada nama perusahan selaku konsultan pengawasan tertera di papan nama proyek.

Dengan begitu, pertanyaanpun mucul dari berbagai kalangan masyarakat. Seperti yang dikatakan wilman, " sebagai seorang warga indonesia, wajarkan kita pertanyakan terkait teknis dan aturan pada kegiatan ini" kata Wilman seraya menunjuk kegiatan, pada Jumat(14/06) kemarin dilokasi pekerjaan jalan sisingamangaraja.

Wilman menuturkan, mengapa dipapan nama proyeknya tidak ada dituliskan siapa consultan pengawasnya, atau mungkin pekerjaan itu dilaksanakan tanpa pengawasan. Menurut hematnya, negara biasanya juga menganggarkan untuk jasa pengawasan, agar pekerjaan dapat terlaksana secara benar, ungkapnya lagi.

Pekerja saat bekerja tanpa menggunakan K3

Bahkan kontraktor kuat dugaan tidak pedulikan keselamatan dan kesehatan para pekerjanya, terlihat para pekerja bekerja tidak memakai alat K3, tambahnya.

Sementara, penerapan SMK3 konstruksi salah satunya adalah PP No 50 tahun 2012. Peraturan tersebut berisi tentang peraturan SMK3 Sistem Manajemen K3 di perusahaan konstruksi, khususnya Kontraktor Jasa Konstruksi adalah masalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) secara umum di Indonesia kontraktor masih sering mengabaikan, kata Wilman lagi.

Nah, kalau untuk pekerjaan ini terlihat aneh, tidak ada dituliskan, ada apa sebenarnya..?, lanjutnya lagi.

Pekerjaan yang menggunakan APBD kalau tanpa pengawasan dekat dengan kecurangan, sebab, rekanan bisa bekerja sesuka hati jadinya hasil pekerjaan untuk kualitas sangat disangsikan, tandas Wilman.

Terakhir Wilman mengatakan, sangat berharap kepada Dinas DPUR Kota Padang sebagai pengelola anggaran agar jeli dan tegas terhadap rekanan nakal yang hanya mementingkan keuntungan saja, tanpa pedulikan mutu bangunan, pungkas Wilman.


Sampai berita ini diterbitkan, pihak media masih menunggu konfirmasi dari pihak terkait lainnya.(Roel)



Papan nama proyek pekerjaan trotoar jalan Gajah Mada Kec. Gunung Pangilun,Kec.Padang Utara, Padang

Mitra Rakyar.com(Padang) Warga Kelurahan Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara menyayangkan lengahnya pemerintah terhadap pekerjaan jalan Gajah Mada. Masalahnya pada lokasi proyek itu terdapat papan nama proyek yang tidak memuat keterangan tentang konsultan pengawas, dan identitas pemilik pekerjaan.



Media Saat Wawancara bersama Sapar, Warga Gunung Pangilun

Menurut warga yang akrab disapa Sapar itu mengatakan, “lazimnya sebuah proyek pemerintah dilengkapi dengan papan nama proyek yang berada di sekitar lokasi pekerjaan. Dalam papan nama proyek itu sejatinya termuat informasi berkaitan dengan pelaksanaan proyek tersebut, termasuk memuat nama konsultan perencana,konsultan pengawas, dan paling atasnya nama pemilik proyek atau dinas terkait”, kata Sapar, pada Jumat(14/06) kemarin dilokasi pekerjaan.

“Kalau tidak ada konsultan perencana, saya khawatir dengan pelaksanaan teknis dari proyek ini. Siapa yang mestui bertanggungjawab secara teknis terhadap proyek ini jika ada konsultan pengawas,” tanya Sapar kepada awak media.

Secara khusus, pemasangan papan nama proyek diatur kembali oleh gubernur  dalam bentuk Peraturan Gubernur (Pergub). Yang diatur antara lain  berisi informasi tentang nomor dan tanggal IMB, lokasi kegiatan pembangunan, jenis kegiatan, data teknis bangunan, identitas pemilik, perencana, pengawas dan pelaksana pembangunan.

Samapai berita ini diterbitkan, pihak media masih konfirmasi pihak terkait lainnya.(Roel)

Bangunan Asrama Haji Embarkasi Padang,Kec. Batang Anai, Kab.Padang Pariaman

Mitra Rakyat.com(Padang Pariaman)
Menyoal sengkarut proyek lanjutan pembangunan Asrama Haji Embarkasi Padang yang sempat mangkrak 3 tahun, kemudian kembali dikerjakan oleh PT.Rimbo Paraduan (RP) dengan menelan uang negara sebesar Rp 43.523.094.000,-. Proyek milik Kemenag Sumbar itu beberapa waktu lalu disinyalir ada konspirasi yang mengakibatkan negara menanggung kerugian. Sebab,pekerjaan yang dinyatakan sudah di Provisional Hand Over(PHO) oleh dinas terkait ternyata masih ada kegiatan setara finishing oleh kontraktor. Dan menurut informasi yang media rangkum dilapangan, pekerjaan belum selesai dana sudah dicaikan 100%.

Berita Terkait :Diduga Kongkalingkong Kemenag Sumbar dan PT.RP Rugikan Negara

Sebelumya beberapa media online telusuri lokasi pekerjaan dan ditemukan para pekerja masih melakukan pekerjaan perbaikan pada Kamis (13-06-2019) kemarin. Seperti, pemasangan ubin-ubin dinding, dan lantai luar bangunan yang belum diplaster halus sudah retak dan sudah ditumbuhi rumput. Begitu juga keramik yang ada di dekat tangga terlihat renggang. Bahkan untuk fasilitas lift  pun belum bisa difungsikan, karena terlihat kosong, namun juga masuk masa pemaliharaan.

Dilain kesempatan, awak media mengkonfirmasikan kepada Hendri yang bertindak sebagai Pengguna Anggaran ( PA) terkait hal tersebut. Hendri mengatakan, "Pekerjaan Lanjutan pembangunan Gedung Asrama Haji di Kab. Padang Pariaman telah serah terima dan sekarang dalam masa Pemiliharaan", kata Hendri, pada Jumat (14/06) tadi via selulernya 0813639467xx.

Terkait tentang Lift, lanjut Kakanwil Kemenag Sumbar itu, "sekarang lagi Off disebabkan karena ada servis berkala dari Hiyunday yang sudah jatuh tempo. Tentang adanya pekerjaan luar yang kurang baik akan diperbaiki oleh PT. Rimbo Peraduan", katanya. "Sebab pada waktu PHO memang ada catatan catatan kurang mutu yang harus dibaiki di masa pemiliharaan" tutur Hendri.

Hendri menyatakan kalau pekerjaan itu sudah sesuai dengan teknis dan spesifikasi yang semestinya, buktinya sudah diperiksa BPK Ri dan Irjen kemenag Ri lembaga auditor eksternal dan internal, pungkas Hendri. Namun saat ditanyakan terkait pembayaran 100% oleh owner kepada kontraktor, Hendri tidak menjawab.

Aneh, pekerjaan yang sudah dikerjakan katanya sesuai spesifikasi dan teknis yang benar, tapi bangunan belum digunakan sudah banyak rusak, bahkan untuk lift yang belum digunakan oleh calon jemaah haji juga sudah diperbaiki lolos dari audit BPK dan Inspektorat. Uniknya,diduga dinas berani bayar kontraktor 100% meski masih tahap PHO belum FHO.

Sampai berita ini diterbitkan, pihak media masih melanjutkan konfirmasi kepihak terkait lainnya.(*Roel*)

Bangunan Asrama Haji Embarkasi Padang di Batang Anai, Kab.Padang Pariaman

Mitra Rakyat.com(Padang Pariaman)
Diduga, ada kongkalingkong diproyek lanjutan pembangunan Asrama Haji Embarkasi Padang milik Kemenag Sumbar. Disinyalir, yang terlibat pada proyek tersebut  sepakat jadikan alasan masa pemeliharaan untuk selesaikan pekerjaan yang rusak dan belum selesai pasca PHO selama 6 bulan kedepan.

Proyek yang  berlokasi di Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman itu hingga saat ini masih saja dalam pengerjaan. Anehnya, menurut informasi, pembayaran dilakukan oleh pihak Kemenag Sumbar kepada kontrakror telah capai 100%, apakah sudah sesuai dengan aturan ada..?. Terpantau, waktu beberapa media online meninjau kelapangan, masih banyak kegiatan dilakukan para pekerja, pada Kamis (13/06) tadi.

Proyek yang bernilai Rp 43.523.094.000, dengan sumber dana Surat Berharga Syari'ah Negara(SBSN)  dan dikerjakan PT.Rimbo Paraduan(RP) itu kondisinya sekarang sangat memilukan dan terindikasi rugikan negara.

Banyak Ubin yang terkelupas, dan lantai retak ditumbuhi rumput

Diantaranya, banyak ubin dinding luar bangunan yang terkelupas, lantai luar yang retak hingga ditumbuhi rumput, pekerjaan plasteran terlihat kasar dan menggelembung saat dilakukan pengecatan, Cat bagian dinding sudah memudar. Keramik bagian bawah dinding tangga, masih terlihat merengkah dan belum menyatu dengan keramik tangga.

Pekerjaan kuat dugaan dilaksanakan asal jadi, terutama  pada pekerjaan aksesoris keramik dinding bangunan yang banyak pecah, namun tetap dilakukan PHO yang dijadikan alasan agar bisa memperbaiki  item yang rusak maupun belum selesai di masa pemeliharaan itu.

Saat dikonfrontir kepada Wira yang mengaku sebagai penanggung jawab lapangan dari Kemenag Sumbar itu mengatakan" proyek ini telah di Profesional Hand Over (PHO) pada bulan Januari dan masuk masa perbaikan pada Februari silam, dan sekarang ini masuk masa perawatan" kata Wira.

Wira sebagai penanggung jawab lapangan dari Kemenag Sumbar

Parahnya, Wira juga menuturkan untuk pekerjaan lift yang masih terlihat kosong dan belum ada tanda-tanda telah digunakan juga dimasukan masa perawatan selama enam bulan oleh kontraktor.

"Untuk pekerjaan lift yang belum terpasang, karena masuk masa perawatan. Setelah masa pemeliharaan selama enam bulan habis, lift ini akan dipasang," katanya.

Selanjutnya, Wira mengatakan, PHO dilakukan pada bulan Januari dan perbaikan yang rusak dalam masa pemeliharaan dilakukan pada Pebruari 2019.
Artinya, dalam rentang waktu sebulan, pekerjaan sudah banyak yang rusak.

Wira tergagap saat ditanyakan, beda finishing dan pemeliharaan. Soalnya, dilihat dari fisik pekerjaan, masih tahap finishing, bukan masa pemeliharaan. Terbukti, masih ada beberapa item pekerjaan yang belum selesai, tapi dipaksakan PHO dan melanjutkan dengan alasan masa pemeliharaan.

"Proyek ini di PHO akhir bulan Januari 2019, sebab ada keterlambatan pekerjaan sebulan. Bulan Pebruari 2019 dilakukan perbaikan menggunakan masa pemeliharaan selama enam bulan," katanya seraya mengatakan, ini bukan finishing tapi masa pemeliharan, tegas Wira.

Dilain pihak, saat media mengkonfirmasikan kepada Ridwan yang disebut sebagai Humas dari PT.Rimbo Paraduan pada hari yang sama via WA 0822851469xx, perihal tersebut belum memberi jawaban.

Sampai berita ini diterbitkan pihak media masih berupaya konfirmasi pihak- pihak terkait lainnya.*Roel*



Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.