#Kajati #Kajari #Sumbar #Pasbar #Pasbar #IMI #sunatanmasal #pasbar #kolaboraksi 17 Agustus AAYT Administrasi Agam Aia Gadang Air mata Ajudan Akses Aksi Amankan Ambulance Anam Koto Anggaran APD Arogan Aset Asimilasi ASN Atlet ATR Aturan Babinkamtibmas Baharuddin Balon Bandung Bansos Bantah Bantuan Batu Sangkar Bawaslu Baznas Bebas Bedah Rumah Belajar Belanja Bencana Berbagi Berjoget Bhakti Bhayangkara Bhayangkari Bina Marga BK BKPSDM BLPP BLT Dana Desa BNN BNNK Bocah Bogor Box Redaksi Boyolali BPBD BPK RI BPN BTN BTT Bukittinggi Bully Bupati Bupati Pasbar Cacat Hukum Calon Camat Cerpen Corona Covid Covid 19 Covid-19 CPNS cross dampak Dana Dandim Data Demo Dermawan Dilaporkan dinas Dinkes Dinsos Direktur Disinfektan DPC DPD DPD Golkar DPD PAN DPP DPRD DPRD Padang DPRD Pasbar Dukungan Duta Genre Emma Yohana Erick Hariyona Ershi Evakuasi Facebook Forkopimda Formalin Fuso Gabungan Gempars Geoaprk Gerindra Gor Gudang gugus tugas Hakim HANI Hari raya Haru. Hilang Himbau Hoax Hujat Hukum Humas HUT Hutan Kota idul adha Ikan Tongkol Iklan video Ikw Ilegal mining Incasi Inspektorat Intel Internasional Isolasi Isu Jabatan Jakarta Jalan Jambi Jateng Jubir Jumat berbagi Jurnalis Kab. Solok Kabag Kabid Kader Kadis Kalaksa Kanit Kapa Kapolres Karantina Kasat Kasi KASN Kasubag Humas Kasus Kebakaran Kejahatan Kemanusiaan Kemerdekaan Keracunan Kerja Kerja bakti kerjasama Kesbangpol Kesra Ketua Ketua DPRD Kinali KKN Kodim KOK Kolaboraksi Komisi Komisioner KONI Kontak Kontrak Kopi Korban Korban Banjir Korupsi Kota Padang Kota Solok KPU Kriminal kuasa hukum Kuliah Kupon Kurang Mampu Kurban Labor Laka Lantas Lalulintas Lantas Lapas Laporan Laporkan Laskar Lebaran Lembah Melintang Leting Maapam Mahasiswa Maligi Masjid Masker Medsos Melahirkan Mengajar Meninggal Mentawai metrologi Milenial MoU MPP MRPB MRPB Peduli Mujahidin Muri Nagari Narapidana Narkoba Negara Negatif New Normal New Pasbar News Pasbar Ngawi ninik mamak ODP OfRoad Oknum olah raga Operasi Opini Opino OTG PAC Padang Padang Panjang Padang Pariaman Painan Pakar Pandemi Pangan Pantai Maligi Panti Asuhan Pariaman Paripurna pariwara Pariwisata Partai Pasaan Pasaman Pasaman Barat Pasbar Pasbat Pasien Paslon Patuh Payakumbuh Pdamg PDIP PDP Peduli peduli lingkungan Pegawai Pelaku Pelanggaran Pemalsuan Pemasaran pembelian Pembinaan Pemda Pemerasan Pemerintah Pemilihan Pemko Padang Pemuda Penanggulangan penangkapan Pencemaran Pencuri pendidikan Pengadaan Pengadilan Penganiayaan Pengawasan Penggelapan Penghargaan penusukan Penyelidikan Penyu Perantauan Perawatan Perbatasan Peredaran Periode Perjalanan perkebunan Pers Pertanahan Perumda AM Kota Padamg Perumda AM Kota Padang Perumda Kota Padang Pessel Pilkada Pinjam PKH PKK Plasma Plt PN PN Pasbar PNS pol pp Polisi Politik Polres Polres Pasbar Polsek Pos Pos perbatasan Positif posko potensi PPM Prestasi PSBB PSDA Puan PUPR Pusdalops Puskesmas Pustu Rapid Test razia Rekomendasi Relawan Reses Reskrim Revisi RI RSUD RSUP M Djamil RTLH Rumah Sakit Rusak Sabu Sapi SAR Satgas Satlantas SE Sekda Sekda Pasbar Selebaran Sembako Sertijab Sewenang wenang Sidak sijunjung Sikilang Singgalang sirkuit SK Snar Solo Solok Solok Selatan SolSel sosial Sosialisasi Sumbar Sumbar- Sumur Sunatan massal sungai surat kaleng swab Talamau Talu Tanah Tanah Datar Target Tata Usaha teluk tapang Temu ramah Terisolir Terminal Tersangka Thermogun Tidak layak Huni Tilang tipiter TMMD TNI TNI AL Tongkol TP.PKK tradisional Transparan trenggiling tuak Tukik Tumor Ujung Gading Ultimatum Uluran Unand Upacara Update usaha usir balik Verifikasi Virtual wakil bupati Wali Nagari wartawan Waspada Wirid Yasin Yamaha Vega Yarsi Yulianto ZI Zona Hijau Zona Merah

Mahdiyal Hasan : Diduga Ada "Main Mata" BP2JK Sumbar Dengan BWSS V Padang Dalam Penetapan Pemenang Tender

Aktivis Anti Korupsi dan Tokoh Pemuda Sumatera Barat, Mahdiyal Hasan,SH menduga ada indikasi "main mata" dalam penetapan pemenang lelang antara BP2JK dengan BWSS V Padang.

MR.com, Padang|Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Sumatera Barat dan Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang (BWSS V Padang) sebagai ujung tombak pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di daerah mendapat sorotan tajam dari Aktivis Anti Korupsi di Sumatera Barat.

Aktivis Anti Korupsi sekaligus Tokoh Kepemudaan Sumbar Mahdiyal Hasan, SH menduga ada "main mata" antara BP2JK dengan pihak BWSS V Padang dalam penetapan pemenang tender.

Hal ini terkait penetapan pemenang tender proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengendali Banjir dan Sedimen Batang Suliti di Kabupaten Solok Selatan.

Proyek tersebut dimenangkan oleh PT. Arafah Alam Sejahtera dengan nilai harga terkoreksi Rp 53.715.091.238.,69 turun kurang lebih 26 persen dari HPS sebesar Rp 72.211.470.771,00.

Dikhawatirkan penurunan harga hingga 26 persen tersebut akan berpengaruh terhadap proses pelaksanaan dan kwalitas maupun mutu infrastruktur yang dikerjakan, kata Mahdiyal pada Kamis (24/3/2022) di Padang.

Kemudian katanya lagi, ada indikasi KKN dalam penetapan PT. Arafah Alam Sejahtera sebagai pemenang tender. "Disinyalir ada campur tangan pihak BWSS V Padang sebagai aktor intelektualnya pada penetapan pemenang tender tersebut," kata alumni fakultas hukum Unand itu.

"Memang benar penetapan pemenang lelang merupakan kewenangan BP2JK. Tapi dalam penetapan pemenangnya menurut saya ada campur tangan pihak BWSS V Padang," ujar Mahdiyal.

Ada kejanggalan yang saya lihat dalam proses penetapan pemenang di instansi vertikal tersebut, kata Mahdiyal. 

"Ada beberapa poin yang menurut saya menjadi acuan kalau proses lelang tender tersebut terindikasi tidak bersih alias KKN," ujarnya.

Poin pertama kata Mahdiyal menyebutkan, pihak Pokja sempat menyatakan kalau tidak ada peserta lelang yang lulus evaluasi, sehingga lelang dinyatakan gagal dan harus di ulang kembali.

"Maka pada lelang ulang tersebut, PPK akan melakukan perubahan terhadap syarat kualifikasi badan usaha. Sementara, lelang awal gagal bukan kesalahan dokumen melainkan tidak ada peserta yang lulus evaluasi," jelas pengacara muda itu.

Jadi menurut Mahdiyal sangat tidak tepat PPK melakukan perubahan terhadap syarat kualifikasi yang diminta. Hal ini akan memperkecil ruang perusahaan penyedia jasa untuk berkompetisi pada lelang proyek tersebut, kata Mahdial.

Pada poin kedua, kecurangan terindentifikasi terlihat pada sistem. "Didalam system  menggunakan Reserve Auction yaitu penawaran berulang,", kata Mahdiyal lagi.

"Apabila evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan harga serta pembuktian kualifikasi hanya lulus 2 (dua) peserta penyedia jasa. Maka kedua peserta ini harus melakukan penawaran berulang," jelasnya.

Namun ternyata, didalam antara dokumen dengan sistem tidak sinergi atau terjadi kontradiktif. Artinya, kata Mahdial, antara dokumen dengan sistem tidak sama dalam menyiapkan persyaratan. Hal ini yang menimbulkan pertanyaan, apa tujuan pihak BP2JK Sumbar melakukan ulang lelang tender tersebut, kata aktivis muda itu.

"Kalau didalam dokumen tidak menggunakan reserve auction, mengapa dalam sistem memakai reserve auction. Sedangkan jika terjadi penawaran berulang, maka penawaran peserta tidak boleh sama dengan harga sebelumnya," tuturnya.

Kejadian ini jelas menjadi acuan kalau kuat dugaan dalam penetapan pemenang lelang tender terindiksai KKN, ungkap Mahdiyal.

Kata Mahdiyal Hasan, diduga perlakuan seperti ini bentuk upaya pihak BP2JK dalam memberikan jalan agar perusahaan penyedia jasa jagoan BWSS V Padang ditunjuk sebagai pemenang tender.

Kita berharap pihak BP2JK bekerja sesuai arahan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono agar Balai Pemilihan Pengadaan Jasa Konstruksi menerapkan SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). 

"Sebagai bentuk pengendalian intern, sekaligus sebagai bentuk penguatan balai atas potensi terjadinya tekanan-tekanan dari pihak internal maupun eksternal pada pelaksanaan tugas tender atau seleksi," pungkasnya.

Hingga berita ditayangkan, media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.*tim*
 

Posting Komentar

[blogger]

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.