17 Agustus AAYT Administrasi Agam Aia Gadang Air mata Ajudan Akses Aksi Amankan Ambulance Anam Koto Anggaran APD Arogan Aset Asimilasi ASN Atlet ATR Aturan Babinkamtibmas Baharuddin Balon Bandung Bansos Bantah Bantuan Batu Sangkar Bawaslu Baznas Bebas Bedah Rumah Belajar Belanja Bencana Berbagi Berjoget Bhakti Bhayangkara Bhayangkari Bina Marga BK BKPSDM BLPP BLT Dana Desa BNN BNNK Bocah Box Redaksi BPBD BPK RI BPN BTN BTT Bukittinggi Bully Bupati Bupati Pasbar Cacat Hukum Calon Camat Cerpen Corona Covid Covid 19 Covid-19 CPNS cross dampak Dana Dandim Data Demo Dermawan Dilaporkan dinas Dinkes Dinsos Direktur Disinfektan DPC DPD DPD Golkar DPP DPRD DPRD Padang Dukungan Duta Genre Emma Yohana Erick Hariyona Ershi Evakuasi Facebook Forkopimda Formalin Fuso Gabungan Gempars Gerindra Gor Gudang gugus tugas Hakim HANI Hari raya Haru. Hilang Himbau Hoax Hujat Hukum Humas HUT Hutan Kota idul adha Ikan Tongkol Ikw Incasi Inspektorat Intel Internasional Isolasi Isu Jabatan Jakarta Jalan Jubir Jumat berbagi Jurnalis Kabag Kabid Kader Kadis Kalaksa Kanit Kapa Kapolres Karantina Kasat Kasi KASN Kasubag Humas Kasus Kebakaran Kejahatan Kemanusiaan Kemerdekaan Keracunan Kerja Kerja bakti kerjasama Kesbangpol Kesra Ketua Ketua DPRD Kinali KKN Kodim KOK Kolaboraksi Komisi Komisioner KONI Kontak Kontrak Kopi Korban Korban Banjir Korupsi Kota Padang KPU Kriminal kuasa hukum Kuliah Kupon Kurang Mampu Kurban Labor Laka Lantas Lalulintas Lantas Lapas Laporan Laporkan Laskar Lebaran Lembah Melintang Leting Maapam Mahasiswa Maligi Masjid Masker Medsos Melahirkan Mengajar Meninggal Mentawai metrologi Milenial MoU MPP MRPB MRPB Peduli Mujahidin Muri Nagari Narapidana Narkoba Negara Negatif New Normal New Pasbar News Pasbar Ngawi ninik mamak ODP OfRoad Oknum olah raga Operasi Opini Opino OTG PAC Padang Padang Panjang Padang Pariaman Pakar Pandemi Pangan Pantai Maligi Panti Asuhan Pariaman Paripurna pariwara Partai Pasaan Pasaman Pasaman Barat Pasbar Pasbat Pasien Paslon Patuh Payakumbuh PDIP PDP Peduli peduli lingkungan Pegawai Pelaku Pelanggaran Pemalsuan Pemasaran pembelian Pembinaan Pemda Pemerasan Pemerintah Pemilihan Pemuda Penanggulangan penangkapan Pencemaran Pencuri pendidikan Pengadaan Pengadilan Penganiayaan Pengawasan Penggelapan Penghargaan penusukan Penyelidikan Penyu Perantauan Perawatan Perbatasan Peredaran Periode Perjalanan perkebunan Pers Pertanahan Pessel Pilkada Pinjam PKH PKK Plasma Plt PN PN Pasbar PNS pol pp Polisi Politik Polres Polres Pasbar Polsek Pos Pos perbatasan Positif posko potensi Prestasi PSBB PSDA Puan PUPR Pusdalops Puskesmas Pustu Rapid Test razia Rekomendasi Relawan Reses Reskrim Revisi RI RSUD RSUP M Djamil RTLH Rumah Sakit Rusak Sabu Sapi SAR Satgas Satlantas SE Sekda Sekda Pasbar Selebaran Sembako Sertijab Sewenang wenang Sidak sijunjung Sikilang Singgalang sirkuit SK Solok SolSel sosial Sosialisasi Sumbar Sumur Sunatan massal surat kaleng swab Talamau Talu Tanah Tanah Datar Target Tata Usaha teluk tapang Temu ramah Terisolir Terminal Tersangka Thermogun Tidak layak Huni Tilang tipiter TMMD TNI Tongkol TP.PKK tradisional Transparan trenggiling tuak Tukik Tumor Ujung Gading Ultimatum Uluran Unand Upacara Update usaha usir balik Verifikasi Virtual wakil bupati Wali Nagari wartawan Waspada Wirid Yasin Yamaha Vega Yarsi Yulianto ZI Zona Hijau Zona Merah

Demokrasi Menyuburkan Korupsi

Opini
Ditulis Oleh: Zahra Azzahi
Member AMK

Mitra Rakyat.com
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme  (KKN) di Indonesia ibarat penyakit akut yang susah untuk disembuhkan, KKN telah menggurita hampir di setiap bidang, baik birokrasi pemerintahan maupun korporasi swasta dan BUMN.

Berbagai upaya dilakukan untuk mengkampanyekan gerakan anti korupsi, salah satunya yang dilakukan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung. Sebagaimana dilansir kejari-bandungkab.go.id, bertempat di kantor Kejari Kabupaten Bandung yang dihadiri oleh Kepala Kejati Jawa Barat Ade Eddy Adhyaksa, S.H., Dandim 0624/Kabupaten Bandung Letkol Inf Donny Bainuri, Asisten Pemerintah Kabupaten Bandung H. Ruli Hadiana dan Jajaran Polri, TNI serta Forkopimda Kabupaten Bandung lainnya dan dilanjutkan dengan menandatangani fakta integritas dalam pencanangan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). (kejari-bandung.go.id, 24/2/2020).

Sudah bukan rahasia birokrasi di Indonesia terkesan lamban dan berbelit-belit, hal ini mengakibatkan praktek korupsi, kolusi, dan nepotismen tumbuh subur, baik yang dilakukan secara pribadi ataupun berkelompok.

Baru-baru ini dugaan skandal korupsi di tubuh  PT Asuransi Jiwasraya yang berpotensi merugikan negara Rp 13,7 trilyun, cukup mengejutkan publik, pasalnya PT Asuransi Jiwasraya adalah salah satu perusahaan asuransi yang terbesar milik negara. Tak lama kemudian, mencuat pula skandal korupsi yang tak kalah besar menimpa PT ASABRI, yang diperkirakan nilainya diatas Rp 10 trilyun.

Sementara itu korupsi juga menjangkiti para pejabat negeri ini, mulai dari legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Di berbagai periode pemerintahan, hampir semua pimpinan lembaga tinggi negara terjerat kasus korupsi. Dalam periode 2014-2019, 23 anggota DPR Pusat terjerat kasus korupsi. Jika di gabungkan dengan anggota DPRD, menurut ICW (Indonesian Corruption Watch) tercatat 259 anggota dan mantan anggota periode 2014-2019 terjerat kasus korupsi. Di tingkat daerah sejak tahun 2014-2019 sebanyak 124 kepala daerah pun terjerat korupsi.

Melihat berbagai fakta di atas, korupsi tidak bisa dilepaskan dari sistem demokrasi. Mahalnya biaya politik saat mencalonkan diri sebagai pejabat dan berkampanye, membuat para pejabat lupa akan tugas mereka sebagai wakil rakyat, yang seharusnya mengedepankan kepentingan rakyat. Para pejabat cenderung mencari keuntungan pribadi untuk mengembalikan modal politik yang telah mereka keluarkan, dengan menghalalkan berbagai cara termasuk melakukan korupsi. Pelemahan terhadap KPK melalui revisi Undang-undang KPK semakin menyulitkan upaya pemberantasan korupsi di negeri ini.

Sudah sangat jelas maraknya korupsi adalah buah dari penerapan sistem demokrasi kapitalisme. Hukum buatan manusia hanya menimbulkan kerusakan dan kehancuran, hukum yang ada pun hanya berpihak pada segelintir orang, yaitu mereka yang memiliki kekuasaan dan modal besar. Sedangkan rakyat kecil harus merasakan akibatnya dengan sulitnya kehidupan, mahalnya biaya pendidikan, kesehatan, dan meroketnya harga berbagai bahan pokok.

Maka tidak ada jalan lain, satu- satunya yang akan menyelamatkan Indonesia dan negeri-negeri Islam lainnya dari wabah korupsi adalah penerapan syariah Islam secara menyeluruh dalam segala aspek kehidupan. Berhukum dengan hukum-hukum Allah secara totalitas merupakan bukti keimanan dan wujud ketakwaan umat Islam yang akan mendatangkan rahmat bagi seluruh manusia. Sebagaimana firman Allah SWT: "Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri tersebut beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi." (TQS. Al- A'raf: 96).
Wallahu a'lam bi ashshawab.

Posting Komentar

[blogger]

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.